Paguyuban Lender (pemberi pinjaman) untuk PT Dana Syariah Indonesia (DSI) menyebutkan ada 4.898 lender berinvestasi di perusahaan pinjaman daring (pinjol) tersebut. Rekapitulasi dana yang belum kembali mencapai Rp1,408 triliun per Rabu (14/1).

Para pemberi pinjaman tersebut mengadu ke Komisi III DPR RI soal dugaan gagal bayar Rp1,4 triliun, Kamis (15/1).

Ketua Paguyuban Lender DSI Achmad Pitoyo mengatakan niat awal para lender berinvestasi di DSI karena penawaran menarik. Ditambah lagi, perusahaan tersebut sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

"Menurut pandangan kami investasi ini menarik, karena membiayai developer yang sudah ada pembelinya, ada jaminannya 150 persen dari borrower. Jadi kami menempatkan dana, DSI mencari borrower dan kami mendapatkan imbal hasilnya. Jadi imbal hasil itu dibagi 2 kepada lender ekuivalen 18 persen per tahun, sementara 5 persen untuk DSI sebagai wakil kita menjembatani dengan borrower," kata Achmad dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Kamis (15/1).

Pada Mei 2025, lender mulai mengindikasikan adanya masalah karena sebagian tidak menerima imbal hasil, hingga menarik pokok dana investasinya.

"Ini berlangsung sampai 6 Oktober 2025, di mana puncaknya sama sekali DSI tidak bisa melakukan kewajibannya alias gagal bayar," kata Achmad.

Ia mengatakan setelah adanya permasalahan itu, para lender kemudian membuat paguyuban. Kumpulan para korban tersebut juga sempat melakukan pertemuan dan kesepakatan yang dibuat dengan PT DSI pada Oktober tahun lalu.

"Pertemuan berikutnya tidak didampingi OJK pada 18 oktober. Ada kesepakatan, beliau membentuk perjanjian dengan kami akan mengembalikan dana lender 100 persen dalam periode satu tahun. Terealisasi pada 8 Desember, mereka memberikan 0,2 persen dari dana lender ke masing-masing, ke 14 ribu semua mendapat jatah 0,2 persen," ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan polisi telah menerima empat laporan terkait kasus dugaan gagal bayar DSI.

Ade menjelaskan polisi telah menaikkan kasus ke tahap penyidikan.

"Dari empat LP yang kami terima, jadi ada 99 lender sebagai korban. Untuk dari hasil identifikasi dari hasil pengawasan maupun pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh OJK. Setidaknya ada 1.500 lender yang kemudian kita tengarai adalah diduga korban dari hasil pemeriksaan OJK periode 2021 hingga 2025," kata Ade.

Dari pemeriksaan sementara, polisi menemukan modus bahwa PT DSI menciptakan borrower fiktif, atau borrower asli dengan proyek fiktif.

"Jadi menggunakan borrower asli, salah satu hasil penyelidikan yang kami dapatkan, betul borrower ini menjalin kerja sama dengan PT DSI dan kemudian disalurkan pinjamannya kepada borrower ini. Namun, kemudian pihak borrower ini tanpa sepengetahuan borrower itu digunakan kembali oleh PT DSI untuk menciptakan proyek-proyek fiktif buatan PT DSI. Kalau bisa disampaikan di sini antara 100 yang diklaim 99-nya adalah fiktif," ujar Ade.

Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap perusahaan pinjaman daring (pinjol) DSI menggunakan skema ponzi berkedok syariah dalam menjalankan perusahaan.

Skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang memberikan keuntungan kepada investor bukan berasal dari profit yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan, tetapi berasal dari investor selanjutnya yang dilakukan dengan cara merekrut anggota baru.

"Kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah. Jadi saya tidak mengecilkan harapan dari paguyuban, kami telah menghentikan transaksi dari DSI," ujar Danang Tri Hartono dalam Rapat Komisi III DPR RI, Kamis (15/1).

Danang menjelaskan skema ponzi terdeteksi setelah menelusuri total dana masyarakat yang berhasil dikumpulkan PT DSI pada periode 2021-2025 mencapai Rp7,478 triliun, di mana Rp6,2 triliun berhasil dikembalikan, dan sisanya Rp1,2 triliun belum dikembalikan dan berpotensi gagal bayar.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap perusahaan pinjaman daring (pinjol) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) menggunakan skema ponzi berkedok syariah dalam menjalankan perusahaan.

Skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang memberikan keuntungan kepada investor bukan berasal dari profit yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan, tetapi berasal dari investor selanjutnya yang dilakukan dengan cara merekrut anggota baru.

"Kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah. Jadi saya tidak mengecilkan harapan dari paguyuban, kami telah menghentikan transaksi dari DSI," ujar Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono dalam Rapat Komisi III DPR RI, Kamis (15/1).

Selain menghentikan transaksi PT DSI, Danang menyebutkan, pihaknya juga memblokir rekening pihak yang terdeteksi terafiliasi dengan perusahaan. Pembekuan rekening dilakukan sejak 18 Desember 2025.

"Terhadap 33 rekening, dengan saldo sekitar Rp4 miliar," kata Danang.

Danang menjelaskan skema ponzi terdeteksi setelah menelusuri total dana masyarakat yang berhasil dikumpulkan PT DSI pada periode 2021-2025 mencapai Rp7,478 triliun, di mana Rp6,2 triliun berhasil dikembalikan, dan sisanya Rp1,2 triliun belum dikembalikan dan berpotensi gagal bayar.

Dari total gagal bayar sekitar Rp1,2 triliun, sebesar Rp167 miliar digunakan untuk biaya operasional. Lalu, sebesar Rp796 miliar disalurkan ke pihak ketiga yang merupakan perusahaan terafiliasi pemilik dan Rp218 miliar dipindahkan ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya.

"Memang kalau dari aliran dana yang menikmati ini adalah afiliasi-afiliasi dari perusahaan tersebut," ujarnya.

OJK sebelumnya telah mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada DSI sejak 15 Oktober 2025 buntut kasus gagal bayar perusahaan kepada sejumlah pemberi pinjaman (lender).

Kemudian, lembaga pengawas itu memfasilitasi pertemuan antara pengurus penyelenggara DSI dengan para lender di Kantor OJK di Jakarta pada Selasa (28/10).

Mengutip dari siaran pers di laman OJK, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas sejumlah pengaduan masyarakat yang masuk dalam saluran pengaduan konsumen OJK mengenai tertundanya pengembalian dana maupun pembayaran imbal hasil dari DSI.

Informasi mengenai pemblokiran rekening DSI oleh PPATK yang diungkapoleh Paguyuban Lender DSI melalui media sosialnya @paguyubanlenderdsi.

Paguyuban Lender DSI menyebut DSI telah dibekukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan rekening perusahaan telah diblokir oleh PPATK. Saat ini DSI tidak mempunyai kemampuan untuk membayarkan sisa kewajiban kepada para lender.

"Penyelesaian masalah akan diarahkan melalui forum RUPD (Rapat Umum Pemberi Dana)," ujarnya dalam unggahan tersebut, Senin (29/12).

Pihak lender mengatakan DSI hanya mampu mengembalikan sejumlah Rp450 miliar, padahal dana macet yang harus dibayarkan ke lender mencapai Rp1,47 triliun.

Dalam surat kepada lender, DSI menyebutkan hanya mempunyai kemampuan keuangan senilai Rp450 miliar yang berasal dari pelunasan kewajiban dari borrower yang berkinerja lancar, dan penjualan jaminan atau agunan dari borrower yang mengalami keterlambatan atau wanprestasi.

Kemudian, keuangan juga berasal dari aset milik DSI yang secara hukum dapat dijual tanpa mengganggu keberlangsungan operasional perusahaan, serta aset lain yang masih memerlukan proses hukum tambahan sebelum dapat dilikuidasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi keuangan PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani mengatakan pihaknya akan melakukan upaya terbaik untuk menjalankan kewenangannya dalam penyelesaian kasus gagal bayar DSI kepada lender-nya. Ia juga mengatakan PPATK telah melakukan pemblokiran terhadap rekening DSI.

"Kami akan melakukan best effort untuk menjalankan kewenangan yang kami punya. OJK sudah meminta PPATK untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan DSI dan PPATK telah melakukan pemblokiran rekening DSI," ujar Rizal dalam keterangan resmi tertulis, Rabu (31/12).

OJK juga telah meningkatkan status pengawasan khusus terhadap DSI dan melakukan pemeriksaan khusus untuk melacak transaksi DSI.

OJK juga telah menerbitkan instruksi tertulis kepada direksi, komisaris, DPS, dan pemegang saham DSI untuk melaksanakan seluruh kewajiban penyelesaian dan pengembalian hak lender.

Selain itu, OJK juga meminta pihak terkait untuk menyusun rencana dan upaya konkret pengembalian dana lender secara jelas, terukur dalam kerangka waktu yang jelas baik yang telah disepakati maupun belum.

"Hingga saat ini OJK telah mengeluarkan 15 sanksi pengawasan terhadap DSI," tambahnya.

Sementara itu, Paguyuban Lender DSI meminta pihak DSI untuk melaksanakan Rapat Umum Pemberi Dana (RUPD) paling lambat minggu kedua Januari 2026.

"Menindaklanjuti keterangan dalam Surat DSI bahwa RUPD akan menjadi forum sah untuk pengambilan keputusan mengenai langkah penyelesaian kewajiban PT Dana Syariah Indonesia," ujar Ketua Paguyuban Lender DSI Achmad Pitoyo dalam Surat Permintaan RUPD kepada DSI, Sabtu (27/12).

Selain itu, Paguyuban Lender DSI juga meminta DSI untuk membuka seluruh data aset dan rincian sumber dana secara total, transparan, dan dapat divalidasi oleh perwakilan Lender sebelum proses pendistribusian termin Rp450 miliar dilakukan.

Mereka juga menuntut DSI melakukan pembayaran secara penuh dan pembayaran termin Rp450 miliar tidak menghapuskan hak tagih para lender.

"Rencana distribusi dana sebesar ± Rp450 miliar wajib dinyatakan secara hukum sebagai pembayaran sebagian (parsial). Dana tersebut sama sekali tidak menghapuskan, dan menggugurkan, hak tagih Para Lender atas sisa dana lebih Rp1 triliun," ujar Achmad.

Sebelumnya, DSI mengakui hanya mampu mengembalikan sejumlah Rp450 miliar kepada para lender. Sementara itu, DSI masih mempunyai sisa kewajiban mencapai Rp1,47 triliun.

Hal ini tertuang dalam surat yang diberikan DSI kepada Paguyuban Lender DSI dan diunggah melalui media sosial @paguyubanlenderdsi.

Dalam surat tersebut, DSI menjelaskan uang yang tersedia berasal dari pelunasan kewajiban dari borrower yang berkinerja lancar, dan penjualan jaminan atau agunan dari borrower yang mengalami keterlambatan atau wanprestasi.

Kemudian, keuangan juga berasal dari aset milik DSI yang secara hukum dapat dijual tanpa mengganggu keberlangsungan operasional perusahaan, serta aset lain yang masih memerlukan proses hukum tambahan sebelum dapat dilikuidasi.

PT Dana Syariah Indonesia (DSI) disebut hanya punya Rp3,5 miliar untuk dibagikan ke 14 ribu lender. Padahal. dana yang gagal dibayarkan jumlahnya mencapai Rp1,13 triliun yang diakumulasi dari 3.312 lender.

Dana Rp3,5 miliar itu diketahui dari hasil pertemuan virtual Paguyuban Lender DSI dengan manajemen DSI pada 3 Desember lalu.

"Paguyuban menyoroti fakta bahwa nilai Rp3,5 miliar tersebut hanya 0,2 persen dari total kewajiban DSI kepada lender. Angka ini bukan saja kecil, ini menghina akal sehat," bunyi keterangan Paguyuban Lender DSI, Kamis (4/12).

Paguyuban mengatakan DSI sendiri tidak yakin dengan data lender. Mereka menilai untuk perusahaan yang wajib rapi, diaudit, diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sudah bersertifikasi international standards organization (ISO), tidak tahu data lender sendiri adalah bentuk kelalaian fatal, bahkan bisa disebut malapraktik pengelolaan.

"Ini semua disampaikan langsung dalam pertemuan, bukan asumsi," terang Paguyuban Lender DSI.

Paguyuban Lender DSI mengatakan lender yang menjadi korban bukan hanya investor biasa. Mereka adalah pensiunan, korban PHK, orang tua tunggal, orang tua yang menyiapkan pendidikan anak, rakyat kecil, serta anak muda yang mulai membangun masa depan. Para korban disebut membutuhkan solusi yang konkret.

Paguyuban Lender mengatakan DSI berjanji akan mencairkan dana Rp3,5 miliar tersebut mulai 8 Desember. DSI juga menjanjikan pengembalian dana 100 persen dalam waktu kurang dari setahun.

Namun, Paguyuban Lender menilai hal itu tidak masuk akal. Pasalnya dalam hampir dua bulan sejak Oktober, tidak ada progres penagihan borrower, tidak ada kenaikan kas, dan tidak ada rencana pemulihan yang konkret.

"Namun janji pencairan tetap diumbar. Ini membuat janji tersebut terdengar bukan seperti rencana, tetapi pengalihan isu sementara," kata Paguyuban Lender DSI.

Paguyuban Lender DSI menuntut dana lender baik Rp3,5 miliar atau berapa pun angkanya harus segera disalurkan secara proporsional kepada lender dengan data yang valid. Lender meminta tidak ada penundaan, tidak ada permainan angka, dan tidak ada manuver internal.

"Uang tersebut adalah hak lender, milik lender, bukan komoditas untuk diputarbalikkan oleh manajemen. Kami adalah korban dan kami akan mempertahankan hak-hak kami," tegas Paguyuban Lender DSI.

OJK sebelumnya telah mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada DSI sejak 15 Oktober 2025.

Kemudian, lembaga pengawas itu memfasilitasi pertemuan antara pengurus penyelenggara DSI dengan para lender di Kantor OJK di Jakarta pada Selasa (28/10).

Mengutip dari siaran pers di laman OJK, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas sejumlah pengaduan masyarakat yang masuk dalam saluran pengaduan konsumen OJK mengenai tertundanya pengembalian dana maupun pembayaran imbal hasil dari DSI.

Pihak PT Dana Syariah Indonesia (DSI) bertemu dengan Paguyuban Lender DSI pada 18 November 2025 untuk membahas permasalahan gagal bayar.

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, DSI dan Paguyuban Lender menyepakati beberapa poin sebagai dasar kerja sama yang akan diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pertama, pihak DSI meminta Paguyuban Lender DSI sebagai perwakilan lender untuk diajukan kepada OJK.

"DSI mengusulkan Paguyuban Lender DSI menjadi wadah tunggal perwakilan lender untuk diajukan Persetujuan Kepada OJK," ujar Pengurus Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia Bagian Sekretariat Bayu saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (19/11).

Kedua, pihak DSI dan Paguyuban Lender DSI sepakat membuka jalur komunikasi dua arah yang akan terus berlanjut sepanjang proses penyelesaian masalah.

Ketiga, secara berkala akan dilakukan penyampaian pandangan dan aspirasi dari lender, serta update kondisi DSI yang masih dalam masa pemeriksaan OJK.

Keempat, penyampaian proposal penyelesaian pencairan dana lender akan disampaikan oleh DSI, mencakup sumber daya manusia (SDM), pendataan lender, sumber dana pencairan, dan timeline.

"Selama pertemuan telah terjadi diskusi dan tanya jawab antara kedua belah pihak terkait koreksi dan masukan terhadap Proposal DSI," kata Bayu.

Diketahui, berdasarkan unggahan Instagram @paguyubanlenderdsi, per 18 November 2025 tercatat dana lender yang direkapitulasi adalah Rp1.004.571.508.599 yang diakumulasi dari 3.312 lender DSI.

"Kami menuntut pengembalian dana lender DSI segera dan ada timeline jelas!" tulis Paguyuban Lender DSI dalam unggahan tersebut.

Sementara itu, OJK juga telah mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada PT DSI sejak 15 Oktober 2025.

Pengenaan sanksi itu merupakan bentuk pelaksanaan pengawasan tegas OJK terhadap PT DSI agar perusahaan tersebut fokus menyelesaikan kewajiban kepada atau lender.

Kemudian, lembaga pengawas itu memfasilitasi pertemuan antara pengurus penyelenggara PT DSI dengan para lender di Kantor OJK di Jakarta pada Selasa (28/10).

Mengutip dari siaran pers di laman OJK, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas sejumlah pengaduan masyarakat yang masuk dalam saluran pengaduan konsumen OJK mengenai tertundanya pengembalian dana maupun pembayaran imbal hasil dari DSI.

Jakarta (ANTARA) - PT Dana Syariah Indonesia (DSI) segera membentuk Badan Pelaksana Penyelesaian (BPP) dalam beberapa bulan ke depan agar mempercepat pembayaran hak para pemberi dana (lender) yang ditargetkan rampung dalam kurun waktu satu tahun.

Direktur Utama DSI Taufiq Al Jufri menyatakan, pihaknya telah menyusun kerangka kerja yang terdiri dari sejumlah tahapan aksi agar pihaknya dapat membayarkan imbal hasil dan sisa imbal hasil serta mengembalikan dana pokok lender sebelum tenggat waktu 18 November 2026.

"Tahap pertama, mungkin dua minggu sampai satu bulan pertama ini, kita akan melakukan persiapan," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Ia menyampaikan persiapan itu meliputi audiensi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengukuhkan status Paguyuban Lender DSI dari gerakan solidaritas menjadi entitas resmi.

Ia mengatakan legalitas paguyuban tersebut penting agar mekanisme pengawasan, transparansi, dan komunikasi bisa berjalan lebih efektif dan efisien.

Setelah fase persiapan tersebut selesai, DSI akan masuk ke tahap pembentukan BPP.

Badan tersebut nantinya akan terdiri atas beberapa tim khusus, termasuk tim penagihan, tim penjualan aset, hingga tim verifikasi data.

"Badan pelaksana ini bekerjanya kita perkirakan bisa sampai enam bulanan ya, untuk bisa melakukan verifikasi data (lender), penjualan aset kalau diperlukan, kemudian mekanisme penagihan yang transparan dan lain-lain. Ini butuh waktu sekitar enam bulanan atau lebih gitu ya," jelas Taufiq.

Ia menuturkan solusi yang ditawarkan pihaknya merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara DSI dan perwakilan lender yang difasilitasi OJK pada 28 Oktober lalu.

Perseroan pun berkomitmen untuk memberikan laporan progres penyelesaian masalah gagal bayar tersebut secara berkala kepada seluruh pemberi dana melalui saluran resmi.

Berdasarkan catatan DSI, sejak perusahaan berdiri pada 2018, terdapat lebih dari 40 ribu pemberi dana yang bergabung.

Dari jumlah tersebut, sekitar 26 ribu lender telah menerima pengembalian dana pokok beserta imbal hasil secara utuh dan kini statusnya sudah tidak aktif.

Taufiq menyatakan fokus pihaknya saat ini tertuju pada sekitar 14 ribu lender yang masih memiliki dana tertahan (outstanding).

Nantinya, BPP yang dibentuk akan bekerja sama dengan Paguyuban Lender DSI untuk mengonfirmasi validitas nama, alamat, dan nominal dana dari 14 ribu lender tersebut.

Paguyuban lender dilibatkan sebagai pengawas eksternal.

"Nah, 14 ribuan itulah yang harus kita verifikasi keakuratannya karena bisa terjadi adanya kesalahan-kesalahan tertentu," katanya.

Terkait penyebab gagal bayar, Taufiq menyebut kondisi ekonomi dalam negeri yang tertekan akibat tensi geopolitik dunia yang memanas selama dua tahun terakhir turut memukul bisnis para peminjam dana (borrower), yang berujung pada gangguan likuiditas perusahaan.

"Kami berharap penyelesaian ini bisa selesai dalam kurun waktu satu tahun atau secepatnya kalau bisa, karena hal yang baik itu lebih cepat, lebih bagus," ucap Taufiq.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Paguyuban Lender Dana Syariah mengirimkan surat permohonan audiensi ke Komisi XI DPR RI terkait dugaan gagal bayar perusahaan pinjaman online (pinjol) PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Surat tersebut dikirimkan melalui e-mail setelah DPR RI selesai reses, kemudian tiga hari setelahnya surat fisik dikirimkan ke Gedung DPR RI. Harapannya, DPR bisa membantu memberikan solusi konkret untuk penyelesaian pengembalian dana lender atau para pemberi pinjaman.

Semula, Pengurus Paguyuban Lender Muhammad Munir mengatakan pihaknya menganggap dugaan kasus gagal bayar ini berdampak kepada rakyat, khususnya para lender DSI. Sebab itu, paguyuban ingin berkoordinasi dengan DPR RI, khususnya Komisi XI.

“Secara formal kami sudah bersurat, agar DPR segera memberi suatu solusi atau kami berharap kami dipanggil semuanya, dari OJK dipanggil, dari DSI dipanggil, kamidipanggil,” ucapnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Menurutnya, dalam audiensi itu semua hal akan lebih terbuka atau transparan. Oleh karena itu, dia menilai hal ini akan sangat berarti apabila DPR ikut turun tangan membantu penyelesaian masalah Dana Syariah.

“Kami berharap dalam waktu dekat bisa audiensi dengan komisi XI. Surat sudah kami kirimkan secara resmi ke komisi XI, kami juga berharap komunikasi koordinasi seperti ini dapat berjalan dengan baik,” tutur Munir.

Senada, pengurus paguyuban lender lainnya yakni Adlun Al Ahkaam mengemukakan audiensi itu diharapkan dapat mempercepat penyelesaian dugaan kasus gagal bayar yang terjadi di DSI.

“Kami berharap DPR memanggil kami semua supaya lebih jelas ini kedudukannya bisa menyampaikan langsung dan memberikan solusi juga dan, khususnya lagi adalah OJK selaku otoritas menggunakan taringnya bukan hanya untuk menghukum DSI, tetapi juga taring untuk melindungi konsumen,” jelasnya pada kesempatan yang sama.

Sementara itu di lain sisi, kuasa hukum DSI Pris Madani menegaskan pihaknya tidak mungkin membatasi para lender yang ingin melakukan upaya hukum. Namun, dia mengingatkan saat ini DSI masih terus berupaya dalam proses penyelesaian.

Dia berpendapat, apabila ada upaya hukum yang terus bertubi-tubi kepada DSI maka secara langsung ataupun tidak langsung bisa berpengaruh terhadap pergerakan proses penyelesaian ini.

“Kami tetap tidak mungkin akan dapat membatasi upaya-upaya hukum yang dilakukan, tetapi, mohon kiranya dipertimbangkan hal-hal yang sifatnya keberlanjutan dalam masa yang akan datang demikian,” pungkasnya.

Hasil Pertemuan Paguyuban Lender dengan Dana Syariah Indonesia (DSI)

Sebagai informasi, pada 18 November 2025 PT DSI dan Paguyuban Lender Dana Syariah melakukan pertemuan. Ada beberapa kesepakatan strategis untuk menyelesaikan permasalahan kewajiban pengembalian dana kepada lender.

Kesepakatan itu terdiri atas empat poin. Pertama, pengajuan paguyuban sebagai satu-satunya perwakilan resmi lender kepada OJK. Pengajuan ini dilakukan agar komunikasi, koordinasi, dan proses penyelesaian pemenuhan kewajiban dapat berjalan lebih terarah dan terpusat.

Kedua, pembentukan Badan Pelaksana Penyelesaian (BPP) dan peran pengawasan paguyuban. Kerangka kerja BPP akan dituangkan dalam Piagam kesepakatan Penyelesaian Masalah Pengembalian Dana Para lender PT DSI.

Ketiga, penyelesaian ditargetkan dalam waktu satu tahun dan keempat pelaporan progres akan disampaikan secara berkala.

Adapun, mengutip laman Instagram @paguyubanlenderdsi pada Rabu (19/11/2025), dana lender yang terkapitulasi hingga 18 November 2025 mencapai Rp1,004 triliun dengan total 3.312 lender.

Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia (DSI) berencana mengadukan pinjaman online (pinjol) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) ke Komisi XI DPR RI usai gagal bayar Rp800 miliar.

Pengurus Paguyuban Lender DSI Bagian Sekretariat Bayu berharap DPR dapat mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bertindak tegas dalam penyelesaian kasus ini.

"Pasca pembatalan sepihak pertemuan 11 November oleh DSI, kami kini mengambil langkah strategis dengan meminta dukungan Komisi XI DPR RI dan fraksi-fraksinya untuk mendesak OJK agar bertindak tegas dan mengawal penyelesaian kasus," ujar Bayu saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (12/11).

Bayu pun berharap masalah ini dapat menjadi perhatian DPR dan Presiden Prabowo Subianto.

"Sekaligus memohon intervensi langsung Presiden RI mengingat kerugian yang telah mencapai Rp800 miliar lebih dan semakin bertambah setiap harinya," ucapnya.

Berdasarkan data terbaru per 9 November 2025 yang telah dihimpun Paguyuban Lender DSI, total dana yang tertahan mencapai Rp815.208.277.107 dari 2.593 pemberi pinjaman atau lender. Angka ini diperkirakan masih akan terus membengkak.

Diketahui, Paguyuban menuntut DSI untuk memberikan solusi dan mengembalikan seluruh dana yang tertahan paling lambat 11 November 2025.

"DANA SYARIAH INDONESIA Kalian punya waktu sampai 11 November untuk menyerahkan rencana penyelesaian yang konkret dan mengembalikan setiap rupiah yang kalian AMBIL!" tulis Paguyuban Lender DSI dalam unggahan instagram @dsi.lender.

Paguyuban juga menyampaikan adanya perampasan uang mereka dengan label pengawasan resmi dari OJK dan Dewan Pengawas Syariah.

"Rp 800 Miliar! Keringat rakyat kecil yang kalian rampas dengan label 'DIAWASI OJK DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH," tulis Paguyuban Lender DSI dalam unggahan yang sama.

Sementara itu, OJK juga telah mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada PT DSI sejak 15 Oktober 2025.

Pengenaan sanksi itu merupakan bentuk pelaksanaan pengawasan tegas OJK terhadap PT DSI agar perusahaan tersebut fokus menyelesaikan kewajiban kepada atau lender.

Kemudian, lembaga pengawas itu memfasilitasi pertemuan antara pengurus penyelenggara PT DSI dengan para lender di Kantor OJK di Jakarta pada Selasa (28/10).

Mengutip dari siaran pers di laman OJK, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas sejumlah pengaduan masyarakat yang masuk dalam saluran pengaduan konsumen OJK mengenai tertundanya pengembalian dana maupun pembayaran imbal hasil dari DSI.