Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) membantah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyebabkan pasokan telur ayam ras dan daging ayam menipis di pasar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santosomengatakan MBG justru menciptakan kepastian permintaan yang membuat produksi unggas bergerak lebih stabil dan terukur.

“Enggak, jadi kan gini ya. Ini justru saya udah diskusi dengan teman-teman. Kalau dulu harga naik turun karena permintaannya naik turun. Permintaan naik turun, harga menjadi naik turun,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Menurut Budi, dengan adanya MBG, permintaan menjadi lebih pasti sehingga produsen dapat menyesuaikan produksi secara linear mengikuti kebutuhan. Kondisi tersebut, lanjutnya, justru membuat harga cenderung stabil dan tidak bergejolak.

Lebih lanjut, Budi juga menepis MBG memicu lonjakan harga pangan di pasar. Menurutnya, tidak ada bukti kenaikan harga secara tiba-tiba akibat program tersebut.

“Coba teman-teman lihat, apakah banyak terus tiba-tiba harga melonjak karena MBG? Kan nggak ada. Semua harga kan bagus juga,” ujarnya.

Adapun, Budi menyatakan pemerintah telah berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan UMKM. Dari hasil pertemuan tersebut, MBG dinilai memberikan dampak positif karena produksi meningkat seiring permintaan yang bersifat berkelanjutan.

Dalam catatanBisnis,Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai program MBG berpotensi memperberat tekanan harga pangan selama Ramadan apabila tidak diiringi perencanaan yang matang.

“Tanpa MBG saja harga daging ayam telur sudah naik karena kenaikan agregat demand sementara dari sisi supply terbatas karena ada periode produksi,” kata Eliza kepadaBisnis, Jumat (13/2/2026).

Eliza menilai masifnya operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendorong distributor lebih memprioritaskan pasokan ke SPPG dibandingkan ke pasar tradisional.

Menurutnya, distributor cenderung menyalurkan pasokan ke SPPG karena skema pembayaran yang bersifat tunai dan cepat, berbeda dengan pedagang pasar tradisional yang umumnya menggunakan sistem pembayaran tempo. Kondisi tersebut berpotensi membuat pasokan di pasar menjadi lebih terbatas.

Ke depan, Core Indonesia memperkirakan tekanan harga telur ayam masih berlanjut pada awal 2026, seiring rencana pemerintah menambah jumlah SPPG serta momentum Ramadan yang jatuh lebih awal pada Februari—Maret 2026.

Bisnis.com, JAKARTA -

Memasuki ta­­­­hun 2026, para pelaku industri ter­­­nak ayam (petelur dan pedaging) dihadapkan pada dua realitas yang ber­­­se­­­berangan. Di satu sisi, ekspansi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang luar biasa cepat men­­­jan­­­ji­­­kan pasar yang baik. Per­­­min­­­taan telur dan daging ayam akan lumintu atau berkesinambungan. Ini akan menjaga stabilitas har­­­ga di tingkat peternak agar tidak jatuh. MBG telah menjangkau penerima man­faat sebanyak 55,1 juta orang. Pada Mei 2026 MBG diproyeksikan melayani se­­­mua penerima manfaat: 82,9 juta orang.

Di sisi lain, per 1 Januari 2026 ada regulasi baru: impor bungkil kedelai (soybean meal/SBM) hanya lewat BUMN: PT Berdikari. Semula impor sepenuhnya diserahkan ke pasar. Bungkil kedelai adalah salah satu bahan baku penting pakan ternak, selain jagung. Bungkil kedelai menjadi sumber protein nabati berkualitas tinggi dan menyediakan asam ami­no esensial lengkap buat ung­gas, ikan atau ternak ru­­mi­­nansia. Dalam formulasi pakan ternak, bungkil ke­­­de­lai menyumbang 21%, ja­­gung 42,5%, sisanya bahan baku lain.

Jika jagung dari produksi domestik, bungkil kedelai sepenuhnya impor. Dari 32,75% porsi bahan baku pakan ternak asal impor, porsi kedelai paling besar. Sebaliknya, dari 67,25% porsi bahan baku pakan ternak asal domestik, pangsa jagung tertinggi (Utomo, 2025). Impor bungkil kedelai se­­­kitar 5 juta ton per tahun senilai tak kurang Rp35 triliun. Karena porsi biaya pakan ternak 70% dari total biaya, harga bahan baku pakan ternak menjadi isu amat sensitif. Tinggi-rendahnya bahan baku pakan akan memengaruhi harga pakan, yang pada akhirnya bakal menentukan daya saing hasil produk ternak.

Sejauh ini pemerintah belum menjelaskan ke publik ihwal alasan pengalihan impor bungkil kedelai ke BUMN. Isu yang beredar, pemerintah perlu memastikan stabilitas pasokan dan harga SBM seiring peningkatan kebutuhan telur dan daging ayam untuk MBG. Jika ini alasannya, pertanyaan yang relevan adalah: Apakah selama ini ada masalah stabilitas pasokan dan harga SBM? Kalau tidak ada masalah, pengalihan itu tidak valid dan justru membawa industri perunggasan masuk dalam lorong ketidakpastian baru.

Pertama, kebijakan yang mendadak. Diputuskan pada 19 Desember 2025, beleid ini diberlakukan mulai 1 Januari 2026. Sementara PT Berdikari tidak siap mengeksekusi penugasan baru. Bisa dimaklumi, selain tak terbiasa mengimpor SBM, PT Berdikari tidak memiliki sumber daya dan infrastruktur pendukung: gudang, trucking, dan lainnya. Kedua, kebijakan tak berbasiskan bukti (evidence-based policy). Sebagai hal baru, beleid anyar perlu di-asesmen dan uji coba. Namun, ini diberlakukan tanpa itu semua. Dampaknya, dari 25 Desember 2025 hingga 9 Januari 2026 SBM mengalami kelangkaan dan harga naik Rp1.000 per kg.

Ketiga, harga SBM dipastikan akan lebih mahal. Ini terjadi karena PT Berdikari tidak siap berjualan langsung ke peternak atau pabrik pakan. PT Berdikari mendatangkan SBM hingga di pelabuhan, dari pelabuhan ke gudang di-handle importir lama. Ini berarti titik distribusi bertambah satu yang bermakna tambahan margin baru.

Ini membuat harga SBM lebih mahal apabila dibandingkan dengan rantai pasok sebelumnya. Apa artinya? Negara lewat penugasan ini telah melegalkan rente ekonomi (baru). Dampaknya, harga telur dan daging ayam akan mahal, yang pada akhirnya akan ditanggung konsumen.

Sejatinya tidak perlu ada kekhawatiran pasokan telur dan daging ayam untuk MBG tidak terjamin kepastiannya. Demikian pula harganya. Produksi kedua komoditas sumber protein itu lebih dari cukup, bahkan berlebih. Telur ayam misalnya, produksi 2025 sekitar 6,52 juta ton atau 104 miliar butir. Dengan kebutuhan konsumsi 6,22 juta ton, ada surplus 0,3 juta ton. Jika MBG melayani 82,9 juta orang dengan asumsi telur diberikan dua kali seminggu, kebutuhan setahun sekitar 460.000 ton. Ada defisit. Dalam jangka pendek, ini bisa diatasi de­ngan memperpanjang usia produktif ayam petelur dari 80 jadi 90 pekan.

Demikian pula pasokan daging ayam. Produksi pada 2025 mencapai 4,25 juta ton. Dengan kebutuhan konsumsi sekitar 3,87 juta ton, ada surplus 380.000 ton. Jika menu daging ayam diberikan dua kali seminggu ketika MBG melayani 82,9 juta sasaran, kebutuhan setahun sekitar 464.000 ton. Surplus tak cukup. Dalam jangka pendek, kebutuhan daging ayam bisa dipenuhi dengan memperpanjang usia ayam peliharaan yang berarti akan menambah bobot karkas. Bahwa harga telur dan daging ayam sempat naik, yang diyakini karena permintaan MBG, ini tidak valid jadi alasan mengalihkan impor SBM ke BUMN.

Industri perunggasan adalah penyedia protein yang terjangkau dan melimpah bagi rakyat. Dengan harga ramah kantong, tingkat partisipasi konsumsi telur sekitar 92,77% dan daging ayam 66,1%, tertinggi di antara produk unggas.

Subsektor peternakan telah berkontribusi 12%—14% dari penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Kapitalisasi industri ini lebih Rp500 triliun. Subsektor perunggasan adalah pilar ekonomi penting. Seharusnya negara membuat kebijakan yang memungkinkan efisiensi dan dayang saing meningkat. Bukan sebaliknya: membuka rente ekonomi yang mengancam industri ini mundur.

Bisnis.com, JAKARTA — Peternak menyebut swasembada telur dan daging ayam sudah dilakukan secara terukur untuk memastikan kecukupan pasokan, sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Presiden Peternak Layer Nasional (PLN) Musbar Mesdi menilai semua persiapan untuk mencapai swasembada terhadap kedua komoditas ini telah dilakukan sejak 2024 silam.

Adapun, persiapan yang dimaksud mencakup regulasi hulu hingga hilir, pengendalian supply-demand, hingga kalkulasi kebutuhan Grand Parents Stock (GPS) untuk ayam pedaging dan ayam petelur.

Untuk itu, dia menyebut pasokan telur dan daging ayam selalu terjaga untuk kebutuhan MBG maupun masyarakat luas, sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar.

“Lonjakan SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] yang akan hadir ke depan bisa terukur. Dan kami pelaku usaha mencoba menyesuaikan dan beradaptasi cepat karena ada support penuh dari pemerintah,” kata Musbar kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

Dihubungi terpisah, Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan meski swasembada telur dan ayam telah tercapai, harga kedua komoditas ini di tingkat konsumen tetap tinggi imbas biaya logistik yang mahal, biaya pakan yang terus naik, serta dominasi segelintir perusahaan besar.

Eliza menuturkan tantangan utama adalah distribusi yang menyebabkan fluktuasi harga dan disparitas antar daerah.

“Mayoritas produksi ayam dan telur berada di Pulau Jawa. Ketika didistribusikan ke daerah lain, mengingat biaya logistik kita masih tinggi, harganya jadi mahal di konsumen,” kata Eliza kepada Bisnis.

Dia menyebut struktur pasar ayam dan telur yang oligopolistik juga ikut memengaruhi harga lantaran 2–3 perusahaan besar yang hampir menguasai 80% volume perdagangan. Perusahaan ini, lanjut dia, sangat menentukan harga di tingkat konsumen.

Menurut Eliza, kenaikan harga telur yang melampaui Harga Acuan Pemerintah (HAP) terjadi karena biaya produksi naik, sementara penyesuaian HAP relatif lambat dibanding kenaikan harga riil di masyarakat.

Dia menjelaskan, komponen terbesar dalam biaya produksi telur adalah pakan dan DOC (Day Old Chick) dan pakan memakan 60% dari total biaya produksi. Sementara itu, rata-rata harga jagung pipil kering terus merangkak menjadi Rp6.400 per kilogram pada Oktober 2025.

Selain itu, Eliza juga menyoroti mekanisme pasar jagung yang cenderung tidak sehat dan rentan dikontrol pemain besar.

“Pabrik pakan skala besar [integrator] menyerap sebagian besar jagung lokal dan melakukan stok untuk mengamankan kelangsungan operasi mereka. Akibatnya, peternak mandiri kesulitan membeli jagung, dan jika ada, harganya relatif mahal. Ini jelas berpengaruh pada harga akhir,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Peternak ayam memperkirakan permintaan ayam akan naik hingga 10% saat momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru). Namun, lonjakan tersebut tidak akan mengganggu pasokan.

Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) Sugeng Wahyudi mengatakan terdapat stok lebih dari 12% di atas kebutuhan, sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi kekurangan pasokan.

“Di saat Nataru misal ada kenaikan 10% permintaan, supply-nya juga cukup karena stok yang tercatat lebih dari 12%. Artinya, tidak akan terjadi kekurangan, ada kelebihan 400.000 ton dari demand sampai dengan akhir tahun,” kata Sugeng kepada Bisnis, Selasa (9/12/2025).

Sugeng menuturkan harga ayam hidup di kandang saat ini telah sesuai dengan Peraturan Badan Pangan (Perbadanan), yakni di kisaran Rp23.000–Rp25.000 per kilogram. Harga tersebut setara dengan kisaran harga karkas atau daging ayam di tingkat konsumen sekitar Rp38.000 per kilogram.

Sejalan dengan lonjakan permintaan, Gopan memperkirakan kenaikan harga pada momen Nataru masih moderat, yakni di kisaran 10% untuk harga daging atau karkas di pasar.

“Perkiraan saya harga akan tetap seperti hari ini. Kalaupun naik, hanya sesaat karena momentum Nataru ini,” ujarnya.

Di sisi lain, peternak ayam juga masih menunggu langkah pemerintah yang berencana mendorong pemenuhan kekurangan produksi untuk kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG) yang diperkirakan mencapai 1,1 juta ton.

“Walaupun menurut hemat kami besaran tersebut relatif masih terlalu tinggi karena kami khawatir efek dari kelebihan pasok daging ayam menyebabkan harga ayam turun seperti tiga tahun terakhir,” terangnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan pasokan dan produksi mencukupi menjelang Nataru, termasuk untuk komoditas strategis seperti telur dan daging ayam yang dilaporkan berada dalam kondisi surplus.

Meski begitu, Budi menyebut perlu langkah antisipasi terutama terkait potensi gangguan akibat faktor cuaca seperti curah hujan yang dapat memengaruhi proses panen dan kualitas kesehatan produk, serta kebutuhan produk multikultural menjelang perayaan Natal.

“Pada prinsipnya kami mengarahkan pemerintah daerah apabila terjadi peningkatan harga atau kekurangan pasokan untuk langsung berkoordinasi Satuan Tugas Pangan dan Kemendag. Namun, sampai sekarang kondisi bapok cukup terkendali dengan baik,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (9/12/2025).