JAKARTA, KOMPAS.com - BUMN peternakan PT Berdikari mendorong optimalisasi proyek Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) demi menopang kebutuhan protein dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Optimalisasi HAT juga dilakukan dalam menghadapi dinamika pasar yang terjadi saat ini.

Direktur Utama PT Berdikari, Maryadi mengatakan dengan ekosistem yang saling terhubung, peternak tidak lagi berjalan sendiri menghadapi dinamika pasar.

“Selain memperkuat swasembada pangan nasional, Proyek HAT juga menjadi langkah strategis dalam mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG),” kata Maryadi dalam keterangan resmi, Sabtu (16/5/2026).

KOMPAS.com/Egadia Birru Ilustrasi menu makan bergizi gratis.

Adapun kebutuhan bahan pangan untuk program MBG untuk standar penyajian ditetapkan sekitar 35 hingga 40 gram daging matang tanpa tulang per anak, atau setara sekitar 50 gram daging mentah.

Sementara itu, telur diberikan sebanyak satu butir dengan berat sekitar 60 gram dan disajikan tiga kali dalam sepekan.

Dalam praktiknya, satu dapur MBG yang melayani hingga 3.000 porsi per hari diperkirakan membutuhkan sekitar 350 hingga 400 kilogram daging ayam setiap hari.

Sementara itu, kebutuhan telur untuk mendukung kapasitas pelayanan tersebut berkisar antara 3.000 hingga 4.000 butir per hari.

Dia mengatakan, program ini turut bertujuan memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia secara merata.

PIXABAY/CINDY PARKS Ilustrasi peternakan ayam.

Selain itu juga, HAT diharapkan dapat memperkuat kemandirian industri perunggasan nasional sekaligus meningkatkan produktivitas peternak rakyat.

“HAT diharapkan dapat memperkuat kemandirian industri perunggasan nasional melalui ekosistem yang saling terhubung dari hulu hingga hilir,” ujar Maryadi.

Dia menegaskan bahwa langkah tersebut sejalan dengan semangat pemerintah dalam mempercepat swasembada pangan nasional melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2026.

Ditambah lagi, hadirnya ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2025 yang memberi arah sekaligus memastikan sektor pertanian dan peternakan nasional, bergerak berdasarkan tata kelola yang tertib dengan standar usaha yang terukur.

Turut mengawal jalannya Proyek Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT), General Manager Corporate Secretary & SR PT Berdikari, AS.

Hasbi Al-Islahi, juga memastikan setiap tahapan pembangunan bergerak dalam ritme yang terukur dan terarah.

“Berdikari semakin serius memastikan setiap tahapan Proyek HAT berjalan optimal, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga implementasi di lapangan, sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi peternak rakyat dan swasembada pangan nasional,” ujar Hasbi.

Untuk mendukung berjalan optimalnya HAT, PT Berdikari juga menggelar Focus Group Discussion (FGD), dan langsung menurunkan tim ke lapangan untuk menelusuri perkembangan proyek HAT di Malang.

“Berdikari bersama tim ahli turun langsung meninjau Proyek HAT di Malang,” ujar Maryadi.

Peninjauan tersebut turut dihadiri Direktur Pembibitan Berdikari guna memastikan proyek HAT kokoh dalam implementasi demi menyiapkan fondasi emas industri perunggasan nasional dari hulu hingga hilir.

“Kami memastikan setiap aspek Feasibility Study (FS) dan site plan selaras dengan realitas lapangan agar proyek berjalan matang, terukur, dan sesuai kebutuhan industri,” jelas Maryadi.

UNSPLASH/LOUIS HANSEL Ilustrasi telur ayam.

Dia bilang, rekomendasi dari tim pakar akan menjadi bekal penting agar program HAT berjalan sesuai regulasi, sehingga menjadi pilar baru ketahanan pangan berbasis protein hewani nasional.

“Proyek ini adalah ikhtiar besar perusahaan dalam membangun ekosistem peternakan yang terintegrasi,” tegas Maryadi.

Sebagai informasi, program HAT yang dijalankan PT Berdikari menjadi salah satu proyek prioritas nasional di bawah koordinasi Kementerian Pertanian dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus membangun fondasi industri perunggasan nasional yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Program tersebut dirancang untuk mendorong pengembangan sektor peternakan ayam dari hulu hingga hilir, sehingga mampu meningkatkan efisiensi produksi, memperkuat pasokan pangan, serta menciptakan nilai tambah bagi industri peternakan dalam negeri.

Dalam pelaksanaannya, proyek HAT dilakukan melalui sejumlah tahapan strategis.

Pada tahap awal, PT Berdikari menggandeng kalangan akademisi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) guna memperkuat riset serta mempercepat implementasi teknologi dan pengembangan industri perunggasan nasional.

Selanjutnya, perusahaan juga melakukan eksekusi langsung di lapangan dengan menerjunkan tim ke berbagai daerah untuk memastikan program berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.

Langkah tersebut dilakukan agar pengembangan ekosistem perunggasan dapat berjalan lebih terukur dan terintegrasi.

Bisnis.com, JAKARTA -

Memasuki ta­­­­hun 2026, para pelaku industri ter­­­nak ayam (petelur dan pedaging) dihadapkan pada dua realitas yang ber­­­se­­­berangan. Di satu sisi, ekspansi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang luar biasa cepat men­­­jan­­­ji­­­kan pasar yang baik. Per­­­min­­­taan telur dan daging ayam akan lumintu atau berkesinambungan. Ini akan menjaga stabilitas har­­­ga di tingkat peternak agar tidak jatuh. MBG telah menjangkau penerima man­faat sebanyak 55,1 juta orang. Pada Mei 2026 MBG diproyeksikan melayani se­­­mua penerima manfaat: 82,9 juta orang.

Di sisi lain, per 1 Januari 2026 ada regulasi baru: impor bungkil kedelai (soybean meal/SBM) hanya lewat BUMN: PT Berdikari. Semula impor sepenuhnya diserahkan ke pasar. Bungkil kedelai adalah salah satu bahan baku penting pakan ternak, selain jagung. Bungkil kedelai menjadi sumber protein nabati berkualitas tinggi dan menyediakan asam ami­no esensial lengkap buat ung­gas, ikan atau ternak ru­­mi­­nansia. Dalam formulasi pakan ternak, bungkil ke­­­de­lai menyumbang 21%, ja­­gung 42,5%, sisanya bahan baku lain.

Jika jagung dari produksi domestik, bungkil kedelai sepenuhnya impor. Dari 32,75% porsi bahan baku pakan ternak asal impor, porsi kedelai paling besar. Sebaliknya, dari 67,25% porsi bahan baku pakan ternak asal domestik, pangsa jagung tertinggi (Utomo, 2025). Impor bungkil kedelai se­­­kitar 5 juta ton per tahun senilai tak kurang Rp35 triliun. Karena porsi biaya pakan ternak 70% dari total biaya, harga bahan baku pakan ternak menjadi isu amat sensitif. Tinggi-rendahnya bahan baku pakan akan memengaruhi harga pakan, yang pada akhirnya bakal menentukan daya saing hasil produk ternak.

Sejauh ini pemerintah belum menjelaskan ke publik ihwal alasan pengalihan impor bungkil kedelai ke BUMN. Isu yang beredar, pemerintah perlu memastikan stabilitas pasokan dan harga SBM seiring peningkatan kebutuhan telur dan daging ayam untuk MBG. Jika ini alasannya, pertanyaan yang relevan adalah: Apakah selama ini ada masalah stabilitas pasokan dan harga SBM? Kalau tidak ada masalah, pengalihan itu tidak valid dan justru membawa industri perunggasan masuk dalam lorong ketidakpastian baru.

Pertama, kebijakan yang mendadak. Diputuskan pada 19 Desember 2025, beleid ini diberlakukan mulai 1 Januari 2026. Sementara PT Berdikari tidak siap mengeksekusi penugasan baru. Bisa dimaklumi, selain tak terbiasa mengimpor SBM, PT Berdikari tidak memiliki sumber daya dan infrastruktur pendukung: gudang, trucking, dan lainnya. Kedua, kebijakan tak berbasiskan bukti (evidence-based policy). Sebagai hal baru, beleid anyar perlu di-asesmen dan uji coba. Namun, ini diberlakukan tanpa itu semua. Dampaknya, dari 25 Desember 2025 hingga 9 Januari 2026 SBM mengalami kelangkaan dan harga naik Rp1.000 per kg.

Ketiga, harga SBM dipastikan akan lebih mahal. Ini terjadi karena PT Berdikari tidak siap berjualan langsung ke peternak atau pabrik pakan. PT Berdikari mendatangkan SBM hingga di pelabuhan, dari pelabuhan ke gudang di-handle importir lama. Ini berarti titik distribusi bertambah satu yang bermakna tambahan margin baru.

Ini membuat harga SBM lebih mahal apabila dibandingkan dengan rantai pasok sebelumnya. Apa artinya? Negara lewat penugasan ini telah melegalkan rente ekonomi (baru). Dampaknya, harga telur dan daging ayam akan mahal, yang pada akhirnya akan ditanggung konsumen.

Sejatinya tidak perlu ada kekhawatiran pasokan telur dan daging ayam untuk MBG tidak terjamin kepastiannya. Demikian pula harganya. Produksi kedua komoditas sumber protein itu lebih dari cukup, bahkan berlebih. Telur ayam misalnya, produksi 2025 sekitar 6,52 juta ton atau 104 miliar butir. Dengan kebutuhan konsumsi 6,22 juta ton, ada surplus 0,3 juta ton. Jika MBG melayani 82,9 juta orang dengan asumsi telur diberikan dua kali seminggu, kebutuhan setahun sekitar 460.000 ton. Ada defisit. Dalam jangka pendek, ini bisa diatasi de­ngan memperpanjang usia produktif ayam petelur dari 80 jadi 90 pekan.

Demikian pula pasokan daging ayam. Produksi pada 2025 mencapai 4,25 juta ton. Dengan kebutuhan konsumsi sekitar 3,87 juta ton, ada surplus 380.000 ton. Jika menu daging ayam diberikan dua kali seminggu ketika MBG melayani 82,9 juta sasaran, kebutuhan setahun sekitar 464.000 ton. Surplus tak cukup. Dalam jangka pendek, kebutuhan daging ayam bisa dipenuhi dengan memperpanjang usia ayam peliharaan yang berarti akan menambah bobot karkas. Bahwa harga telur dan daging ayam sempat naik, yang diyakini karena permintaan MBG, ini tidak valid jadi alasan mengalihkan impor SBM ke BUMN.

Industri perunggasan adalah penyedia protein yang terjangkau dan melimpah bagi rakyat. Dengan harga ramah kantong, tingkat partisipasi konsumsi telur sekitar 92,77% dan daging ayam 66,1%, tertinggi di antara produk unggas.

Subsektor peternakan telah berkontribusi 12%—14% dari penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Kapitalisasi industri ini lebih Rp500 triliun. Subsektor perunggasan adalah pilar ekonomi penting. Seharusnya negara membuat kebijakan yang memungkinkan efisiensi dan dayang saing meningkat. Bukan sebaliknya: membuka rente ekonomi yang mengancam industri ini mundur.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan total alokasi kuota impor daging sapi sepanjang 2026 mencapai 280.000 ton, dengan porsi terbesar diberikan kepada badan usaha milik negara (BUMN).

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana mengatakan penugasan impor kepada BUMN telah sepenuhnya diterbitkan. Begitu pula dengan kuota impor untuk pelaku swasta juga mulai direalisasikan.

“Semuanya sudah keluar, semua penugasan BUMN 250.000 [ton] sudah keluar semua. Swasta 30.000 [ton] kuota itu ya alokasinya, ada beberapa yang ajukan yang sudah lengkap, sudah keluar permohonan izinnya,” kata Tommy saat ditemui di Kantor Kemendag, Jumat (23/1/2026).

Tommy menegaskan bahwa saat ini proses importasi daging sapi tinggal menunggu tahap realisasi impor. Adapun, BUMN yang mendapat penugasan impor daging sapi tersebut adalah anggota ID Food, yakni PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

Lebih lanjut, Tommy menyampaikan penetapan penugasan itu tidak hanya diputuskan oleh Kemendag, melainkan melalui neraca komoditas (NK).

Selain daging sapi beku, Tommy menyebut penerbitan persetujuan impor (PI) sapi bakalan atau sapi muda berusia 1—2 tahun, hampir sepenuhnya mencapai kuota yang ditetapkan pemerintah.

“Sapi bakalan, pemegang PI ada banyak dan hampir sudah keluar semua. Kan alokasinya 700.000 [ekor], sekarang sudah penerbitan izinnya sudah hampir ke angka 700.000 [ekor] untuk bakalan,” terangnya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya tidak mendapatkan penugasan impor daging kerbau beku sepanjang 2026.Rizal menuturkan impor daging beku telah diarahkan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk ditangani oleh PT Berdikari.

“Kemarin kuotanya [impor daging kerbau beku] sudah diberikan ke BUMN dalam hal ini fokusnya ke Berdikari, jadi Bulog tidak mengimpor mengimpor daging beku. Bulog fokus dengan beras minyak, gula untuk support kebutuhan masyarakat,” terang Rizal dalam konferensi pers di Bulog Business District, Jakarta Selatan, dikutip pada Sabtu (24/1/2026).

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan alokasi kuota pengadaan daging ruminansia dari luar negeri, yakni sapi dan kerbau, untuk memenuhi kebutuhan sepanjang 2026. Dengan proyeksi konsumsi tahunan mencapai 794,3 ribu ton, impor dinilai masih diperlukan guna menutup kebutuhan nasional tersebut.

Untuk kebutuhan konsumsi, kuota impor sapi dan kerbau bakalan ditetapkan sebanyak 700.000 ekor yang seluruhnya dialokasikan kepada pelaku usaha swasta.

Jumlah tersebut diperkirakan setara dengan produksi daging sekitar 189,7 ribu ton. Selain itu, pelaku usaha swasta juga memperoleh penugasan impor daging lembu sebanyak 30.000 ton.

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Daging Sapi/Kerbau per 6 Januari 2026, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat stok awal daging sapi dan kerbau pada awal tahun masih mencapai 41,7 ribu ton.

Dengancarry overstok dari 2025 ke 2026 sebesar angka tersebut, kondisi pasokan nasional dinilai cukup solid, termasuk untuk mengantisipasi lonjakan permintaan pada periode Ramadan yang jatuh pada Februari—Maret 2026.

Selain itu, juga ditambah dengan proyeksi produksi domestik selama setahun sebesar 421,2 ribu ton, pasokan dari pemotongan sapi dan kerbau bakalan sekitar 189,7 ribu ton, serta tambahan dari impor.

Dengan demikian, total ketersediaan daging sapi dan kerbau secara nasional diperkirakan mencapai 949,7 ribu ton. Di sisi lain, kebutuhan konsumsi tahunan berada di level 794,3 ribu ton, mencakup konsumsi rumah tangga maupun non-rumah tangga.

Adapun, stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam bentuk daging sapi dan kerbau juga masih berada pada level aman. Hingga 22 Januari 2026, CPP daging sapi tercatat sekitar 8.000 ton dan daging kerbau sekitar 3.000 ton. Secara rinci, ID Food menguasai stok daging sapi dan kerbau sebesar 11.000 ton, sedangkan Perum Bulog memiliki stok sekitar 18 ton.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan memulai tahap pertama pembangunan pabrik pakan di 13 daerah. Dua BUMN pangan yakni PTPN III dan PT Berdikari akan melaksanakan proyek tersebut.

Hal ini terungkap dalam paparan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI pada hari ini, Senin (24/11/2025).

“Peternakan ayam itu kita bangun adalah pabrik pakan, kemudian penyiapan DOC [day old chicken/bibit ayam] untuk melayani peternak-peternak kecil,” kata Amran di Kompleks Parlemen Senayan.

Menurutnya, pembangunan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut akan menggunakan dana sebesar Rp20 triliun dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia kepada kedua BUMN pangan.

Dengan demikian, dirinya berharap agar koperasi, UMKM, hingga peternak kecil dapat menyuplai telur hingga daging untuk mendukung program MBG.

“Jadi ini menopang saudara-saudara kita peternak daripada berteriak tiap tahun. Pakannya dari pemerintah, tetapi pemerintah, BUMN tidak bergerak di budidaya,” ujar Amran.

Dia lantas menukil perihal pengusaha yang menaikkan DOC hingga 30% pada saat permintaan pasar tinggi. Amran menyebut telah memanggil pengusaha terkait, dalam hal ini dari Charoen Pokphand untuk meminta harga diturunkan.

Dia kemudian menyampaikan bahwa pabrik pakan yang dibangun pemerintah ini disebar untuk menstabilkan harga ayam di lokasi terkait.

“Intinya, jangan kita ganggu pengusaha yang sudah tumbuh, tetapi jangan semena-mena. Jadi, kami pasang di sampingnya untuk menstabilkan harga di tempat itu,” ujar Amran.

Daftar lokasi pengembangan klaster ayam petelur dan ayam pedaging tahap pertama mencakup 13 daerah:

1. Aceh

2. Riau

3. Sumatra Selatan

4. Lampung

5. Kalimantan Barat

6. Kalimantan Tengah

7. Kalimantan Timur

8. Gorontalo

9. Sulawesi Selatan

10. NTB

11. NTT

12. Papua Selatan

13. Jawa Timur

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan pemerintah akan membangun 20 pabrik pakan ternak pada tahun depan.

Zulhas menyampaikan pembangunan tersebut akan menjadi bagian dari peningkatan fokus program pemerintah untuk memperkuat pangan, khususnya pada komoditas kaya protein seperti daging ayam, telur ayam, hingga ikan.

“Nanti ayam tidak akan tergantung kepada satu-dua orang, pemerintah akan membangun pakan sendiri 20 pabrik kita akan bangun pakan,” kata Zulhas dalam sambutan Hari Ritel Nasional 2025 di Jakarta Selatan, Selasa (11/10/2025).