Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah melimpahkan Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dr Tifa beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026).

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan proses tahap II tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami pastikan seluruh tahapan yang dilakukan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan prosedur KUHAP,” ujar Iman di Polda Metro Jaya, Senin (22/6/2026).

Sebelum pelimpahan, kepolisian telah melalui rangkaian proses hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga upaya paksa. Selain itu, kejaksaan juga telah menyatakan berkas perkara lengkap atau P21.

Iman menegaskan pihak-pihak yang menilai langkah penyidik tidak tepat dapat menempuh jalur hukum yang tersedia, seperti praperadilan maupun mekanisme pengawasan internal.

“Kalau ada hal-hal yang dianggap tidak tepat, ada mekanisme praperadilan. Semua ketentuan prosedur ada rambu-rambunya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Roy Suryo telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pencemaran nama baik melalui sarana teknologi informasi dan/atau manipulasi, penciptaan, perubahan, serta perusakan informasi elektronik dalam kasus ijazah Presiden Joko Widodo.

Keduanya disangkakan Pasal 310 UU No. 1/1946 tentang KUHP dan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) dan/atau Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, keduanya juga dijerat Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) dan/atau Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 126 ayat (1) UU No. 1/2023 tentang KUHP.

Adapun Roy Suryo dan dr Tifa ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat (21/6/2026). Penangkapan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan sebelum perkara dilimpahkan ke kejaksaan.

Namun, karena kondisi kesehatan keduanya kurang baik, Roy Suryo dan dr Tifa sempat menjalani perawatan di RS Polri Kramat Jati. Setelah itu, keduanya ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya, Iman Imanuddin memastikan tidak ada masyarakat sipil yang terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Hal ini menyusul pelimpahan penanganan perkara dari Polda Metro Jaya kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI yang diumumkan dirinya pada rapat bersama Komisi III DPR RI, Selasa (31/3/2026). Dia juga memastikan penanganan perkara berdasarkan fakta-fakta yang telah dihimpun di lapangan.

"Kami sampaikan bahwa proses penyerahan kepada Puspom sudah kami lakukan dan sampai dengan proses penyerahan kami belum menemukan adanya keterlibatan sipil sampai dengan proses penyerahan," katanya.

Dia turut menyampaikan doa kepada Andrie Yunus agar dapat pulih dari luka air keras sehingga segera menjalankan aktivitas.

"Kemudian dalam kesempatan ini juga kami mengajak tentunya kita sama sam berdoa untuk kesembuhan dari saudara Andrie Yunus, semoga beliau segera diberikan kesembuhan agar bisa beraktivitas seperti biasa," ucapnya.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat karena telah memberikan koreksi dalam setiap penanganan perkara ini dan polisi dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kendati demikian, Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya kecewa atas keputusan Polda Metro Jaya melimpahkan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus kepada Pusat Polisi Militer TNI (Puspom) TNI.

Dimas menjelaskan pelimpahan perkara ke Puspom TNI tidak memiliki landasan legal formal di mana tidak ada satu pun pasal yang menjelaskan pelimpahan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Saya cukup kecewa dengan apa yang tadi disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum bahwa kasus ini sudah dilimpahkan di Puspom, padahal secara prosedur legal formal tidak ada satu pasal pun di KUHAP yang baru yang bisa melakukan pelimpahan terhadap penyidik yang bukan dari PPSN," ucapnya dalam rapat tersebut.

Dia mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.Dimas merekomendasikan TGPF diisi oleh ahli, masyarakat sipil, dan aparat penegak hukum.

Bisnis.com, JAKARTA - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya kecewa atas keputusan Polda Metro Jaya melimpahkan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus kepada Pusat Polisi Militer TNI (Puspom) TNI.

Dimas menjelaskan pelimpahan perkara ke Puspom TNI tidak memiliki landasan legal formal di mana tidak ada satu pun pasal yang menjelaskan pelimpahan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Saya cukup kecewa dengan apa yang tadi disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum bahwa kasus ini sudah dilimpahkan ke Puspom, padahal secara prosedur legal formal tidak ada satu pasal pun di KUHAP yang baru yang bisa melakukan pelimpahan terhadap penyidik yang bukan dari PPSN," katanya saat rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (31/3/2026).

Menurutnya, penanganan perkara terkesan lambat dan pelimpahan kasus membuka celah manipulasi penanganan perkara. Terlebih, belum ada perilisan wajah maupun identitas secara lengkap tersangka yang diumumkan oleh TNI.

Dia juga menegaskan bahwa para tersangka harus diadili dalam peradilan umum, bukan peradilan militer.

"Kami punya argumentasi bahwa kasus ini lebih tepat dibawa ke forum peradilan umum dengan segala macam argumentasi yang nanti bisa dibantu oleh kawan-kawan saya, rekan-rekan saya di Tim Advokasi Untuk Demokrasi," jelasnya.

Pada awal rapat tersebut, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya, Iman Imanuddin mengungkapkan penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus telah dilimpahkan ke Pusat Polisi Militer TNI (Puspom TNI).

Dia mengutarakan pelimpahan kasus setelah pihaknya mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan.

"Pasca kami menerima laporan, selanjutnya kami melakukan penyelidikan. Dan dari hasil penyelidikan tersebut, setelah kami menemukan fakta-fakta dari hasil penyelidikan tersebut, kemudian saat ini dapat kami laporkan kepada Pimpinan bahwa permasalahan tersebut sudah kami limpahkan ke Puspom TNI," katanya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkap pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus kemungkinan berjumlah empat orang lebih. Dua orang teridentifikasi oleh kepolisian melalui analisis CCTV, yakni BHWC dan MAK.

Sementara itu, Mabes TNI mengungkap ada empat prajurit yang menjadi terduga pelaku penyiraman air keras. Mereka yakni, NPD (Kapten), SL (Lettu), BHW (Lettu) dan ES (Serda).

Seluruh terduga pelaku penyiraman air keras dari TNI berasal dari satuan Denma BAIS TNI, khususnya Matra Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Iman Imanuddin mengungkapkan penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus telah dilimpahkan ke Pusat Polisi Militer TNI (Puspom TNI).

Hal itu dia sampaikan saat rapat perkembangan penanganan kasus tersebut bersama Komisi III DPR RI, Selasa (31/3/2026) di Gedung Parlemen, Senayan. Mulanya, dia lebih dulu menyampaikan terima kasih kepada para peserta rapat karena telah diberikan kesempatan untuk hadir dalam rapat itu.

Kemudian, dia mengatakan setelah pihaknya mengumpulkan fakta-fakta yang ada, penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dilimpahkan ke Puspom TNI.

"Pasca kami menerima laporan, selanjutnya kami melakukan penyelidikan. Dan dari hasil penyelidikan tersebut, setelah kami menemukan fakta-fakta dari hasil penyelidikan tersebut, kemudian saat ini dapat kami laporkan kepada Pimpinan bahwa permasalahan tersebut sudah kami limpahkan ke Puspom TNI," katanya.

Setelah pernyataan Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman pun menanyakan kepada Iman jika ada keterangan lanjutan yang hendak disampaikan. Namun, Iman pun tak melanjutkan keterangannya hingga Habiburokhman mempersilakan kepada pihak kuasa hukum Andrie Yunus yang juga turut hadir dalam rapat itu untuk selanjutnya menyampaikan keterangan.

Habiburokhman menyampaikan bahwa rapat Komisi III DPR RI yang membahas soal tragedi Andrie Yunus itu bukan kali pertama. Dia mengaku sudah tiga kali menggelar rapat untuk membahas kasus penyiraman air keras tersebut.

"Sudah ada dua kesimpulan, dan lihat situasi, pokoknya akan selalu ya, begitu ada perkembangan, kita gelar rapat seperti ini," kata Habiburokhman.

Dalam rapat itu, dia pun nantinya mempersilakan para anggota Komisi III DPR RI untuk mendalami pembahasan soal Andrie Yunus baik kepada polisi maupun kepada para kuasa hukum yang hadir.

Dalam kesempatan itu, Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menyampaikan kekecewaan atas pelimpahan perkara karena menurutnya secara prosedur legal formal tidak ada pasal di KUHAP baru agar kasus dilimpahkan.

"Saya cukup kecewa dengan apa yang tadi disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum bahwa kasus ini sudah dilimpahkan ke Puspom TNI, padahal secara prosedur legal formal tidak ada satu pasal pun di KUHAP yang baru yang bisa melakukan pelimpahan terhadap penyidik yang bukan dari PPSN," jelasnya.

Secara terperinci, terdapat enam orang yang baru diketahui. Dua orang teridentifikasi oleh kepolisian melalui analisis CCTV, yakni BHWC dan MAK.

Sementara itu, Mabes TNI mengungkap ada empat prajurit yang menjadi terduga pelaku penyiraman air keras, yakni NPD (Kapten), SL (Lettu), BHW (Lettu) dan ES (Serda).

Seluruh terduga pelaku penyiraman air keras dari TNI berasal dari satuan Denma BAIS TNI, khususnya Matra Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).