Bisnis.com, BANDUNG - Komitmen bank bjb dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan kembali mendapat respons positif dari pasar. Hal ini tercermin dari tingginya minat investor terhadap penerbitan Sustainability Bond Tahap II bank bjb yang menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperluas portofolio pembiayaan berwawasan lingkungan dan sosial.

Instrumen ini memberikan kesempatan bagi investor untuk berinvestasi secara bertanggung jawab dengan tetap memperoleh imbal hasil yang kompetitif, sekaligus berkontribusi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Sustainability Bondbank bjb dengan total target dana sebesar Rp2 triliun. Pada tahap pertama yang diterbitkan pada tahun 2024 dengan nilai Rp1 triliun, obligasi ini mencatatkan minat investor yang sangat tinggi dengan tingkat oversubscribe hingga 4,66 kali dari target awal.

Melanjutkan keberhasilan tersebut, pada tahun 2026 bank bjb kembali menawarkan Sustainability Bond Tahap II dengan permintaan investor terhadap Sustainability Bond bank bjb telah mencapai Rp932,4 miliar. Masa bookbuilding berlangsung pada 13 Februari hingga 2 Maret 2026 dengan dua pilihan seri, yaitu Seri A dengan tenor 3 tahun dan kupon indikatif sebesar 5,45%–6,05%, serta Seri B dengan tenor 5 tahun dengan kupon indikatif sebesar 5,70%–6,30%. Hal ini menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap kinerja serta prospek bisnis bank bjb ke depan.

Dari sisi kualitas kredit, obligasi ini memperoleh peringkat idAA (Double A) dari Pefindo yang mencerminkan kemampuan Perseroan yang sangat kuat dalam memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya. Kerangka kerja Sustainability Bond bank bjb juga telah memperoleh penilaian “Ramah Lingkungan/Berkelanjutan” dari lembaga independen SDGs Hub Universitas Indonesia.

Untuk mendukung penerbitan obligasi tersebut, bank bjb menggandeng lima perusahaan penjamin emisi terkemuka yaitu PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Obligasi ini selanjutnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sehingga dapat diperdagangkan secara luas di pasar sekunder.

Dana yang diperoleh dari penerbitan Sustainability Bond ini seluruhnya akan digunakan untuk mendukung pembiayaan baru maupun pembiayaan ulang yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS), sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, bank bjb terus meningkatkan portofolio pembiayaan berkelanjutan. Hingga Desember 2025, Sustainable Portfolio bank bjb telah mencapai Rp14,3 triliun, yang disalurkan untuk berbagai sektor seperti kegiatan usaha berwawasan lingkungan, pembiayaan UMKM, serta sektor sosial yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Selain dari sisi pembiayaan, komitmen keberlanjutan juga diterapkan bank bjb dalam operasional perusahaan. Perseroan terus memperkuat pengelolaan emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari upaya menuju target Net Zero Emission. Upaya tersebut juga diperkuat melalui partisipasi bank bjb dalam Bursa Karbon Indonesia dengan membeli unit karbon SPE-GRK sebagai bagian dari strategi mitigasi emisi karbon.

bank bjb juga menjadi salah satu bank pada fase pertama yang telah menyelesaikan Climate Risk Stress Test (CRST), sebagai langkah untuk mengintegrasikan risiko perubahan iklim ke dalam manajemen risiko perusahaan.

Berbagai langkah strategis tersebut menegaskan posisi bank bjb sebagai institusi keuangan yang konsisten mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam strategi bisnisnya. Melalui pengembangan portofolio pembiayaan berkelanjutan, bank bjb optimistis dapat mendorong pertumbuhan bisnis yang selaras dengan pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) bakal menggunakan hasil penerbitan obligasi sosial tersebut untuk pembiayaan dan/atau pembiayaan kembali proyek-proyek sosial yang memenuhi kriteria Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS).

BRI sebelumnya menerbitkan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2026 senilai Rp5 triliun sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan target penghimpunan dana hingga Rp20 triliun.

Dalam prospektus yang diterbitkan pada 27 Februari 2026, BRI menyebutkan bahwa dana hasil penawaran umum, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan secara eksklusif untuk mendukung kategori layanan infrastruktur dasar yang terjangkau.

Selain itu dana juga digunakan untuk akses terhadap layanan esensial, perumahan yang terjangkau, penciptaan lapangan kerja, program pencegahan dan/atau pengurangan pengangguran.

Hal ini termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro, ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan, serta peningkatan dan pemberdayaan sosial ekonomi.

BRI merinci, sekitar 50% dari dana obligasi sosial tersebut direncanakan dialokasikan untuk kategori penciptaan lapangan kerja dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran.

Cakupan ini termasuk pembiayaan usaha kecil dan menengah (UMKM) serta pembiayaan mikro. Sementara itu, sisa dana akan difokuskan pada peningkatan dan pemberdayaan sosial ekonomi.

Dalam dokumen tersebut dijelaskan, Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial merupakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan mengatasi atau memitigasi permasalahan sosial serta memberikan manfaat bagi penduduk sasaran.

Adapun, kelompok sasaran mencakup individu dan komunitas yang hidup di bawah garis kemiskinan, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap barang dan jasa kebutuhan pokok, pengangguran, perempuan dalam konteks kesetaraan gender, serta kelompok rentan termasuk yang terdampak bencana alam.

Adapun, obligasi sosial ini terbagi dalam tiga seri dengan tingkat bunga tetap berkisar 4,85% hingga 5,95% per tahun. Seluruh obligasi ditawarkan pada harga 100% dari nilai pokok dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Pembayaran bunga dilakukan setiap kuartal, dengan pembayaran pertama pada 17 Juni 2026. Pelunasan pokok obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) saat jatuh tempo masing-masing seri, yakni 27 Maret 2027 untuk Seri A, 17 Maret 2029 untuk Seri B, dan 17 Maret 2031 untuk Seri C.

Berikut jadwal terkait obligasi

- Tanggal Efektif : 20 Juni 2025

- Masa Penawaran Umum : 11 – 12 Maret 2026

- Tanggal Penjatahan : 13 Maret 2026

- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 17 Maret 2026

- Tanggal Distribusi Obligasi Berwawasan Sosial : 17 Maret 2026

- Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 25 Maret 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menerbitkan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2026 senilai Rp5 triliun sebagai bagian dari penawaran umum berkelanjutan dengan target dana Rp20 triliun.

Berdasarkan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diterbitkan perseroan pada hari ini, Jumat (27/2/2026), obligasi sosial ini terbagi dalam tiga seri dengan tingkat bunga tetap berkisar 4,85% hingga 5,95% per tahun. Seluruh obligasi ditawarkan pada harga 100% dari nilai pokok dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Adapun rinciannya, Seri A memiliki nilai pokok Rp1,23 triliun dengan tenor 370 hari kalender dan kupon 4,85% per tahun. Seri B senilai Rp2,66 triliun berjangka waktu tiga tahun dengan bunga tetap 5,70%. Sementara itu, Seri C sebesar Rp1,09 triliun memiliki tenor lima tahun dengan tingkat bunga 5,95% per tahun.

Pembayaran bunga dilakukan setiap kuartal, dengan pembayaran pertama pada 17 Juni 2026. Pelunasan pokok obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) saat jatuh tempo masing-masing seri, yakni 27 Maret 2027 untuk Seri A, 17 Maret 2029 untuk Seri B, dan 17 Maret 2031 untuk Seri C.

Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Hak pemegang obligasi bersifat paripassu tanpa hak preferen terhadap kreditur lainnya, kecuali kreditur yang memiliki jaminan khusus.

Dalam penerbitan ini, BRI memperoleh peringkat idAAA (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), yang berlaku hingga 1 September 2026. Peringkat tersebut mencerminkan kemampuan sangat kuat perseroan dalam memenuhi kewajiban keuangannya.

Dana hasil penerbitan obligasi sosial ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan dialokasikan secara eksklusif untuk pembiayaan dan/atau pembiayaan kembali proyek-proyek sosial. Sekitar 50% dana akan difokuskan pada penciptaan lapangan kerja, termasuk pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sementara sisanya untuk peningkatan dan pemberdayaan sosial ekonomi.

Penawaran umum dijadwalkan berlangsung pada 11—12 Maret 2026, dengan tanggal penjatahan pada 13 Maret 2026 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 25 Maret 2026. Dalam aksi korporasi ini, perseroan menunjuk sejumlah penjamin pelaksana emisi efek dengan skema kesanggupan penuh (full commitment).

PT Pegadaian kembali memperkuat reputasinya di pasar keuangan global. Perusahaan pelat merah ini meraih dua penghargaan internasional bergengsi sekaligus, yakni Best Sovereign Sukuk dan Best Social Bonds in Asia 2025, dalam ajang 19th Annual Borrower Issuer Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Alpha Southeast Asia.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Treasury Division Head PT Pegadaian, Luh Putu Andarini, dalam seremoni yang digelar di The Fullerton Hotel, Singapura, pada Kamis (12/2). Apresiasi ini menandai pengakuan investor internasional atas kekuatan fundamental keuangan Pegadaian sekaligus dampak sosial dari instrumen pendanaan yang diterbitkannya.

Penghargaan diberikan atas keberhasilan Pegadaian menerbitkan surat utang dengan nilai total Rp4,457 triliun atau setara US$278,5 juta. Penerbitan tersebut mencakup Sukuk Mudharabah senilai Rp1,752 triliun serta Social Bonds (obligasi sosial) sebesar Rp1,940 triliun, sebagai bagian dari strategi diversifikasi sumber pendanaan perusahaan.

Seluruh dana hasil penerbitan instrumen ini dialokasikan untuk memperkuat pembiayaan di sektor mikro dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Strategi ini sejalan dengan upaya Pegadaian dalam mendorong percepatan inklusi keuangan nasional serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Tingginya minat investor juga tercermin dari kondisi oversubscribed pada transaksi tersebut, yang menunjukkan kuatnya kepercayaan pasar terhadap profil risiko dan prospek bisnis Pegadaian.

Direktur Keuangan & Perencanaan Strategis PT Pegadaian, Ferdian Timur Satyagraha, menilai pencapaian ini sebagai validasi atas strategi perusahaan yang mengintegrasikan kinerja keuangan dengan tanggung jawab sosial.

"Penghargaan ini merupakan pengakuan internasional atas komitmen Pegadaian dalam menghadirkan solusi pendanaan yang tidak hanya kuat secara finansial, tetapi juga memberikan dampak sosial yang nyata bagi masyarakat. Kami akan terus memperkuat peran Pegadaian sebagai katalisator inklusi keuangan dan motor pertumbuhan usaha mikro di Indonesia," ujar Ferdian.

Keberhasilan strukturisasi dan distribusi sukuk serta obligasi sosial tersebut turut ditopang oleh sinergi dengan sejumlah Joint Lead Underwriters (JLU), antara lain PT CIMB Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.

Ke depan, Pegadaian menyatakan akan terus memperluas inovasi pada instrumen pendanaan berkelanjutan (sustainable finance). Dengan memperkuat pembiayaan berbasis syariah dan sosial, perusahaan optimistis dapat meningkatkan kontribusinya terhadap stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperluas dampak pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan surat utang berlabel hijau atau obligasi berkelanjutan (sustainable bonds) pada 2026 masih diselimuti ketidakpastian di tengah dinamika global yang berisiko meminggirkan isu iklim. Namun sejumlah tema diestimasi menunjukkan performa kuat karena kebutuhan pembiayaan di sektor terkait.

Analisis Moody’s Ratings yang dikutip Bloomberg mengestimasi total penerbitan obligasi berkelanjutan sepanjang 2026 menembus US$900 miliar, menyamai angka pada 2025.

Obligasi hijau (green bonds) diramal mendominasi pasar surat utang berlabel hijau pada 2026, dengan nilai menembus US$530 miliar. Adapun penerbitan obligasi keberlanjutan diestimasi mencapai US$190 miliar dan obligasi sosial US$115 miliar.

Di sisi lain, Moody’s memperkirakan obligasi transisi akan menikmati momentum karena pasar instrumen berkelanjutan secara keseluruhan berhasil menepis sentimen negatif yang menyasar isu perubahan iklim. Penerbitan obligasi instrumen pada 2026 diproyeksikan mencapai US$40 miliar atau sekitar Rp678,56 triliun. Nilai ini hampir dua kali lebih besar dibandingkan dengan total penerbitan pada 2024.

“Fokus global pada pembiayaan berkelanjutan untuk menutup kesenjangan investasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang material akan menopang pasokan obligasi berlabel hijau,” tulis para analis Moody’s.

Meski demikian, Moody’s mencatat bahwa tekanan politik serta kekhawatiran terkait keamanan energi dan gangguan perdagangan global berpotensi membuat isu keberlanjutan menjadi prioritas yang lebih rendah bagi sebagian penerbit.

Kendati masih mencakup porsi kecil dari total pasar obligasi berkelanjutan, obligasi transisi dipandang memiliki ruang pertumbuhan seiring meningkatnya kebutuhan investor dan pelaku usaha terhadap instrumen berlabel yang dapat menyalurkan modal secara lebih spesifik untuk agenda dekarbonisasi.

Segmen ini juga dinilai mendapat momentum setelah lembaga global seperti International Capital Market Association (ICMA) dan Loan Syndications and Trading Association (LSTA) menerbitkan standar baru pada tahun lalu.

Sebelumnya, perkembangan obligasi transisi dinilai tertahan oleh persaingan dengan produk pembiayaan berkelanjutan lainnya, serta skeptisisme pasar terhadap penggunaan dana oleh sektor bahan bakar fosil, khususnya gas alam.

“Kami memperkirakan sebagian besar instrumen transisi akan diterbitkan oleh perusahaan nonkeuangan di sektor-sektor yang sulit diturunkan emisinya, termasuk minyak dan gas, semen, logam dan pertambangan, kimia, serta penerbangan,” tulis analis Moody’s.

Data Bloomberg Intelligence menunjukkan Jepang menjadi penerbit terbesar obligasi transisi sejak 2021, dengan total penerbitan hampir US$34 miliar atau lebih dari tiga per empat volume global. Selain itu, First Abu Dhabi Bank PJSC pada tahun lalu juga menerbitkan instrumen transisi pertamanya yang selaras dengan pedoman label transisi ICMA, yang digunakan untuk pembiayaan ulang proyek pembangkit listrik tenaga nuklir.

Performa Lesu Akhir 2025

Optimisme yang diusung Moody’s terhadap instrumen surat utang yang membiayai dekarbonisasi pada 2026 tampak kontras dengan kinerja pasar keberlanjutan pada penutup 2025. Data Bloomberg Intelligence memperlihatkan bahwa total penerbitan obligasi berkelanjutan mencapai level terendah sepanjang tahun pada Desember 2025.

Pada Desember tahun lalu, penerbitan obligasi berkelanjutan secara total hanya mencapai US$116 miliar, dengan penurunan yang merata di semua kawasan.

“Performa penutupan di akhir tahun cukup lemah, terlebih setelah pasar surat utang keberlanjutan menorehkan rekor performa di sejumlah tema seperti obligasi hijau dan keberlanjutan,” tulis riset BloombergNEF.

Secara tahunan, penerbitan obligasi dan pinjaman hijau global justru mencetak rekor dengan nilai mencapai US$947 miliar pada 2025, menurut data Bloomberg Intelligence. Obligasi hijau, obligasi sosial, obligasi keberlanjutan, serta pinjaman hijau mencatatkan rekor kumulatif tahunan. Sebaliknya, penerbitan sustainability-linked bonds (SLB) dan obligasi transisi menurun dibandingkan dengan 2024, dengan SLB mencatatkan kinerja terlemah sejak 2020.

Di kawasan Asia-Pasifik, perusahaan dan penerbit yang terafiliasi dengan pemerintah menghimpun dana sebesar US$261 miliar melalui utang hijau, naik sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. China dan India menjadi pendorong utama pertumbuhan ini, seiring dukungan kuat terhadap pengembangan energi terbarukan.

Di China, penerbitan obligasi hijau tercatat mencetak rekor tertinggi dalam sejarah dengan nilai US$138 miliar. Bank-bank besar nasional memimpin penerbitan ini, disusul dengan peluncuran obligasi negara hijau pertama China di London awal tahun ini.

Fenomena greenium atau biaya pinjaman yang lebih rendah pada obligasi hijau paling terasa di Asia-Pasifik. BloombergNEF mencatat bahwa sejumlah penerbit memperoleh diskon lebih dari 14 basis poin hanya dengan menggunakan label hijau pada November lalu. Obligasi hijau umumnya dimanfaatkan untuk membiayai transisi ke energi terbarukan atau transportasi rendah karbon.

BNP Paribas SA dan Credit Agricole SA tercatat sebagai penjamin emisi obligasi hijau terbesar tahun ini. Nilai outstanding obligasi hijau tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk sekitar 30% dalam lima tahun terakhir dan kini menyumbang sekitar 4,3% dari total penerbitan obligasi global.

Penurunan suku bunga di AS serta kebutuhan pembiayaan ulang diperkirakan dapat mendorong penjualan obligasi hijau global hingga mencapai US$1,6 triliun pada tahun depan, menurut Crystal Geng, pimpinan riset ESG Asia di BNP Paribas Asset Management.

Bisnis.com, JAKARTA — Obligasi transisi yang diterbitkan untuk membiayai penurunan emisi di industri-industri dengan tingkat polusi tinggi diperkirakan tumbuh pada tahun ini karena pasar instrumen berkelanjutan secara keseluruhan berhasil menepis sentimen negatif yang menyasar isu perubahan iklim.

Dalam catatan Moody’s Ratings yang dikutip Bloomberg, penerbitan obligasi transisi pada tahun ini diproyeksikan menembus US$40 miliar atau sekitar Rp678,56 triliun. Nilai ini hampir dua kali lebih besar dibandingkan dengan total penerbitan pada 2024.

Sementara untuk pasar obligasi berkelanjutan secara umum, total penerbitan sepanjang 2026 diestimasi menembus US$900 miliar, menyamai angka pada 2025 menurut para Analis Moody’s Ratings, termasuk Matthew Kuchtyak, dalam catatan tersebut.

Adapun penerbitan obligasi hijau diestimasi mendominasi pasar surat utang berlabel hijau pada 2026, dengan nilai menembus US$530 miliar. Adapun penerbitan obligasi keberlanjutan diestimasi mencapai US$190 miliar dan obligasi sosial US$115 miliar.

“Fokus global pada pembiayaan berkelanjutan untuk menutup kesenjangan investasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang material akan menopang pasokan obligasi berlabel,” tulis para analis tersebut, dikutip Rabu (21/1/2026).

Meski demikian, Moody’s mencatat bahwa tekanan politik serta kekhawatiran terkait keamanan energi dan gangguan perdagangan global berpotensi membuat isu keberlanjutan menjadi prioritas yang lebih rendah bagi sebagian penerbit.

Kendati masih mencakup porsi kecil dari total pasar obligasi berkelanjutan, obligasi transisi dipandang memiliki ruang pertumbuhan seiring meningkatnya kebutuhan investor dan pelaku usaha terhadap instrumen berlabel yang dapat menyalurkan modal secara lebih spesifik untuk agenda dekarbonisasi. Segmen ini juga dinilai mendapat momentum setelah lembaga global seperti International Capital Market Association (ICMA) dan Loan Syndications and Trading Association (LSTA) menerbitkan standar baru pada tahun lalu.

Sebelumnya, perkembangan obligasi transisi dinilai tertahan oleh persaingan dengan produk pembiayaan berkelanjutan lainnya, serta skeptisisme pasar terhadap penggunaan dana oleh sektor bahan bakar fosil, khususnya gas alam.

“Kami memperkirakan sebagian besar instrumen transisi akan diterbitkan oleh perusahaan nonkeuangan di sektor-sektor yang sulit diturunkan emisinya, termasuk minyak dan gas, semen, logam dan pertambangan, kimia, serta penerbangan,” tulis analis Moody’s.

Data Bloomberg Intelligence menunjukkan Jepang menjadi penerbit terbesar obligasi transisi sejak 2021, dengan total penerbitan hampir US$34 miliar atau lebih dari tiga perempat volume global. Selain itu, First Abu Dhabi Bank PJSC pada tahun lalu juga menerbitkan instrumen transisi pertamanya yang selaras dengan pedoman label transisi ICMA, yang digunakan untuk pembiayaan ulang proyek pembangkit listrik tenaga nuklir.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) meluncurkan dua instrumen surat utang sekaligus pada Desember ini, yakni Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap I/2025 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I/2025, dengan total nilai penawaran mencapai Rp2,3 triliun.

Aksi korporasi ini merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) yang memiliki total target penghimpunan dana hingga Rp15 triliun.

Dalam prospektus ringkas yang diterbitkan 5 Desember 2025 , BTN menjelaskan bahwa penerbitan dua instrumen ini menjadi strategi perseroan untuk menjaga keberlanjutan pendanaan proyek sosial.

Selain itu penerbitan surat utang ini sekaligus memperkuat struktur permodalan dalam mendukung ekspansi kredit, terutama di segmen pembiayaan perumahan.

Tawarkan Kupon 5,30%, Jangka Waktu 3 Tahun

Pada instrumen sosial, BTN menawarkan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap I/2025 senilai Rp300 miliar. Obligasi ini diterbitkan dengan tingkat bunga tetap 5,30% per tahun dan tenor tiga tahun, dengan pembayaran kupon dilakukan setiap triwulan hingga jatuh tempo pada 12 Desember 2028.

Instrumen ini menyasar investor yang berfokus pada pembiayaan dampak sosial. BTN memastikan seluruh dana yang dihimpun setelah dikurangi biaya emisi akan dialokasikan untuk membiayai atau membiayai kembali proyek-proyek sosial, termasuk infrastruktur dasar terjangkau, perumahan rakyat, penciptaan lapangan kerja, serta pembiayaan UMKM dan mikro.

BTN menetapkan porsi mayoritas 80 sampai dengan 100% untuk pembiayaan baru, sementara refinancing dibatasi maksimal 20%. Seluruh alokasi dana wajib dilaporkan kepada OJK secara tahunan dan direviu oleh penyedia reviu eksternal sesuai ketentuan POJK No. 18/2023.

Obligasi ini meraih peringkat idAAA dari Pefindo, mencerminkan profil risiko yang sangat rendah. Namun BTN juga menegaskan bahwa obligasi sosial ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, melainkan ditopang oleh keseluruhan aset perseroan sesuai ketentuan KUH Perdata.

Obligasi Subordinasi Pasang Kupon 6,65%

Instrumen kedua, Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I/2025, diterbitkan dengan jumlah pokok Rp2 triliun, tingkat bunga tetap 6,65% per tahun, dan tenor lima tahun hingga jatuh tempo pada 12 Desember 2030.

Dana yang diperoleh dari obligasi subordinasi sepenuhnya akan digunakan untuk memperkuat permodalan BTN sebagai modal pelengkap (Tier-2). Langkah ini menjadi bagian dari strategi bank dalam menjaga rasio kecukupan modal, sekaligus menyediakan ruang bagi ekspansi kredit, khususnya pada segmen pembiayaan pemilikan rumah.

Dengan karakter subordinasi, investor menerima risiko tambahan. Dalam prospektus, BTN menegaskan bahwa obligasi subordinasi dapat di-write down jika OJK menilai perseroan berada pada titik non-viability sesuai regulasi POJK 11/2016 dan 27/2022. Instrumen ini juga tidak dijamin serta memiliki prioritas tagihan lebih rendah dibanding kreditur lain.

Obligasi subordinasi ini mengantongi rating idAA dari Pefindo, mencerminkan kualitas tinggi namun dengan risiko moderat jika dibanding obligasi senior.

Perseroan menargetkan seluruh dana pada obligasi sosial dapat dialokasikan sepenuhnya dalam waktu maksimal dua tahun sejak penerbitan. Setiap instrumen akan dikelola melalui rekening khusus untuk memastikan ketertelusuran penggunaan dana.

BTN juga menyampaikan bahwa bila terdapat perubahan penggunaan dana, bank wajib mengajukan rencana perubahan kepada OJK maksimal 14 hari sebelum RUPO, disertai reviu dari penyedia jasa evaluasi eksternal.

Penerbitan dua instrumen ini menjadi bagian dari strategi besar BTN membangun fondasi pendanaan yang lebih berkelanjutan, terutama sejalan dengan mandat perseroan sebagai bank himpunan negara yang fokus pada pembiayaan perumahan rakyat.

Obligasi berwawasan sosial akan menopang pipeline pembiayaan rumah terjangkau, sementara obligasi subordinasi memperkuat modal untuk memperluas ekspansi kredit, termasuk segmen KPR subsidi dan non-subsidi.

Dengan total fasilitas PUB yang disiapkan hingga Rp15 triliun, BTN menunjukkan komitmen jangka panjang pada pembiayaan sosial serta penguatan fundamental keuangan di tengah dinamika industri perbankan.

Adapun kedua instrumen baik obligasi sosial maupun subordinasi ditawarkan dengan skema kesanggupan penuh alias full commitment. Empat penjamin pelaksana emisi terlibat dalam aksi ini yaitu PT CIMB Niaga Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.

BTN akan membuka masa penawaran umum pada 8–9 Desember 2025, dengan penjatahan pada 10 Desember. Distribusi secara elektronik dilakukan pada 12 Desember 2025, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia dijadwalkan pada 15 Desember 2025. Pembayaran kupon baik untuk obligasi sosial maupun subordinasi dilakukan setiap tiga bulan.

Berikut jadwal obligasi BTN:

- Tanggal Efektif : 4 Desember 2025

- Masa Penawaran Umum : 8-9 Desember 2025

- Tanggal Penjatahan : 10 Desember 2025

- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 12 Desember 2025

- Tanggal Distribusi secara Elektronik : 12 Desember 2025

- Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 15 Desember 2025