JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Ditjen Pajak melalui tiga kantor wilayah di Jawa Timur melakukan aksi serentak memblokir rekening milik 3.185 penunggak pajak . Langkah penegakan hukum ini dilaksanakan selama tiga hari, mulai 6 hingga 8 Mei 2026, menyasar aset yang tersebar di 11 bank besar yang berkantor pusat di Jakarta dan Tangerang.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I, Max Darmawan menekankan, bahwa langkah ini dilakukan secara profesional dan sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak yang patuh.

“Kami mengimbau Wajib Pajak (WP) yang masih memiliki tunggakan agar segera melunasi utang pajaknya. DJP tetap mengedepankan kepatuhan sukarela, tetapi terhadap Wajib Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik setelah seluruh tahapan penagihan dilakukan, tindakan penegakan hukum, termasuk pemblokiran, akan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan akuntabel,” ujar Max Darmawan dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).

DJP Punya Aturan Baru, Saham Penunggak Pajak Bisa Disita



Aksi ini melibatkan Juru Sita Pajak Negara dari seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I, II, dan III. Tidak hanya terbatas pada rekening bank, otoritas pajak juga menyisir aset keuangan lainnya seperti polis asuransi, subrekening efek, hingga instrumen keuangan lainnya di berbagai lembaga jasa keuangan.

Tindakan pemblokiran ini merupakan bagian dari penagihan aktif terhadap Wajib Pajak yang dinilai tidak kooperatif. Sebelumnya, DJP telah melayangkan Surat Teguran dan Surat Paksa, namun para penunggak tersebut tetap tidak melunasi utang pajaknya meskipun telah melewati jatuh tempo.

Kewenangan DJP dalam membekukan rekening nasabah ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023.

Melalui operasi serentak ini, DJP bertujuan memberikan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat yang sengaja mengabaikan kewajiban perpajakannya. Kejar 200 Penunggak Pajak Kakap, DJP Amankan Rp13,1 Triliun di 2025



Selain untuk mengamankan penerimaan negara guna pembangunan nasional, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan pajak demi keberlanjutan ekonomi Indonesia.

JAKARTA - Pakar Hukum Perlindungan Data Pribadi dari Universitas Bhayangkara Awaludin Marwan merespons rencana pemblokiran Wikimedia oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) jika Wikimedia masih tidak mematuhi untuk mendaftar. Hal ini adalah konsekuensi logis dari penerapan kedaulatan digital, di mana negara harus memastikan tanggungjawab pengendali data.

Awaludin menyampaikan bahwa hal ini sudah dimulai sejak November 2025 di mana bentuk kepatuhan ini sudah disampaikan sebelumnya oleh Komdigi ke Wikimedia Foundation. Menurutnya, UU No 1/2024, perubahan kedua atas UU ITE, mempertegas bahwa setiap penyelenggaraan sistem elektronik harus tunduk pada kepentingan nasional dan perlindungan masyarakat.

Pemerintah, melalui Komdigi, mengetuk Wikimedia merujuk pada PP 71/2019 (PP PSTE). “Aturan ini adalah titah bagi setiap tamu digital, Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan pendaftaran. Namun, permintaan itu seperti dilempar ke dalam sumur tak berdasar. Wikimedia meminta waktu, lalu meminta lagi—sebuah tarian penundaan yang disambut pemerintah dengan kesabaran luar biasa, hingga diskresi mencapai batas finalnya pada 20 Januari 2026,” ujar Awaludin di Jakarta Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, relaksasi yang ditawarkan oleh Permenkominfo No 10/2021 seolah diabaikan. Aturan ini sebenarnya hadir sebagai tangan terbuka—memberikan kemudahan pendaftaran bagi PSE Lingkup Privat melalui sistem OSS, namun sekaligus membawa pedang sanksi yang tajam bagi mereka yang ingkar.

“Maka wajar ketika batas waktu 20 Januari dilewati tanpa berkas yang masuk, kesabaran birokrasi pun habis. Surat rencana pemblokiran meluncur pada 28 Januari, sebuah sinyal bahwa kedaulatan digital tidak bisa ditawar dengan alasan kebebasan akses semata. Namun, hingga 25 Februari 2026, yang terdengar hanyalah kesunyian,” jelasnya.

Awaludin berpandangan, di balik drama surat-menyurat ini, terdapat esensi yang lebih mendalam, yaitu kedaulatan Pelindungan Data Pribadi (PDP). Saat Wikimedia enggan mendaftarkan dirinya sesuai mandat Permenkominfo 10/2021, mereka seolah membangun benteng yang tak tertembus oleh yurisdiksi Indonesia.

“Padahal, pendaftaran adalah pintu masuk bagi negara untuk memastikan tanggung jawab pengendali data. Tanpa itu, platform ini menjadi entitas hantu,” pungkas Awaludin.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang mengancam pemblokiran Wikimedia Foundation selaku pengelola Wikipedia. Namun, ia meminta Komdigi untuk mengedepankan oendrkatan komunikatif dan persuasif.

Dave menegaskan bahwa tata kelola ruang digital di Indonesia harus dijalankan dengan tertib dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Regulasi mengenai kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dinilai instrumen penting yang dirancang untuk memastikan keteraturan, akuntabilitas, serta perlindungan kepentingan masyarakat.

"Oleh karena itu, setiap platform digital, baik lokal maupun internasional, termasuk Wikimedia Foundation sebagai pengelola Wikipedia, perlu menghormati dan mematuhi ketentuan tersebut sebagai wujud penghargaan terhadap kedaulatan hukum Indonesia," kata Dave dikutip, Minggu (19/4/2026).

Di sisi lain, Dave melihat bahwa Wikipedia memiliki peran yang sangat strategis sebagai sumber pengetahuan terbuka yang digunakan oleh jutaan masyarakat Indonesia. Ia menilai, Wikipedia telah menjadi rujukan utama dalam pendidikan, penelitian, maupun kebutuhan informasi sehari-hari.

Untuk itu,ia menilai, mengurangi akses terhadap layanan ini tentu dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan bagi masyarakat, khususnya dalam hal literasi dan keterbukaan informasi.

"Karena itu, kami menilai langkah yang ditempuh pemerintah sebaiknya dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Komidigi perlu mengedepankan pendekatan yang komunikatif dan persuasif, dengan membuka ruang dialog bersama Wikimedia Foundation," ujar Dave.

"Penjelasan yang transparan mengenai tujuan regulasi, disertai kesediaan untuk mendengarkan masukan dari pihak terkait, akan membantu tercapainya kepatuhan tanpa menimbulkan kesan adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital," imbuhnya.

Terlepas dari itu, Dave menyatakan dukungan ke Pemerintah untuk tetap konsisten menegakkan aturan, namun juga bijak dalam memilih langkah. Ia berkata, kepatuhan terhadap hukum adalah kewajiban, tetapi menjaga akses publik terhadap pengetahuan merupakan tanggung jawab bersama.

"Dengan pendekatan yang tegas sekaligus solutif, kami percaya bahwa tata kelola digital di Indonesia dapat berjalan sesuai aturan, sekaligus tetap menjamin ruang digital yang terbuka, sehat, dan bermanfaat bagi masyarakat luas," pungkasnya.

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri menyatakan telah memblokir 63 rekening milik PT Dana Syariah Indonesia (DSI) terkait kasus dugaan penipuan senilai Rp2,4 triliun. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dir Tipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan, pengajuan blokir itu dilakukan terhadap rekening milik PT DSI serta perusahaan afiliasi lainnya.

"Permohonan pemblokiran terhadap 63 nomor rekening milik PT DSI dan perusahaan afiliasinya yakni badan hukum dan perorangan," kata Ade kepada awak media, Kamis (29/1/2026).

Menurut Ade, penyidik Subdit II Perbankan juga telah menyita uang sebesar Rp4 miliar dari total 41 rekening PT DSI maupun afiliasinya yang sudah diblokir.

Ade menuturkan, penyitaan juga dilakukan terhadap aset kendaraan motor dan mobil yang terafiliasi milik PT DSI. Namun, Ade Safri belum mengungkap secara detail jenis kendaraan yang telah disita tersebut.

"Telah melakukan penyitaan terhadap aset bergerak milik PT DSI berupa 1 unit kendaraan roda empat dan 2 unit kendaraan roda 2," ujar Ade.

Sebelumnya, Bareskrim mengungkap modus penipuan atau fraud yang dilakukan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) dengan nilai kerugian mencapai Rp2,4 triliun.

Ade Safri mengatakan aksi penipuan itu dilakukan PT DSI dengan membuat proyek fiktif. Proyek fiktif itu dibuat PT DSI dengan memakai data penerima investasi (Borrower) yang sudah ada dan dicatut seolah-olah memiliki proyek baru.

"Itulah yang kemudian membuat para Lender ini tertarik, bahwa ada proyek-proyek yang membutuhkan pembiayaan dan mereka masuk untuk melakukan investasi," ucap Ade usai melakukan penggeledahan di Kantor PT DSI, Jumat, 23 Januari 2026.

Akibat aksi penipuan itu, Ade Safri mengatakan terdapat 15 ribu korban dengan total nilai kerugian mencapai Rp2,4 triliun selama periode 2018-2025.

"Korban di periode 2018 sampai 2025, kurang lebih 15.000 Lender (pemberi pinjaman) atau masyarakat. Ini adalah pemilik modal yang diduga disalahgunakan ataupun dalam penyaluran dananya tidak sesuai dengan peruntukannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Dit Tipideksus Bareskrim Polri melakukan penggeledahan Kantor PT DSI di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan. Operasi penindakan tersebut terkait dengan kasus dugaan fraud.

Dir Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan penggeledahan dilakukan pada hari ini, Jumat (23/1/2026).

"Bahwa benar sore ini Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri melakukan kegiatan upaya paksa penggeledahan di Kantor Dana Syariah Indonesia," kata Ade kepada awak media.

Ade sebelumnya menyatakan bahwa, kasus dugaan fraud ini sudah ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan. Menurutnya, dalam perkara itu dipastikan terdapat unsur pidana.

Ia menambahkan saat ini penyidik juga tengah memeriksa sejumlah saksi terkait dan menganalisa barang bukti yang telah disita.

JAKARTA - Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara angkat bicara terkait pemblokiran sejumlah bidang tanah warga di Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara. Hal itu menyusul aksi unjuk rasa warga yang menuntut pemblokiran tersebut dibuka.

Kepala Kantor BPN Jakarta Utara Sontang Manurung yang turun langsung menemui massa aksi mengimbau warga tetap tenang dan memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut.

"Saya mengucapkan rasa terima kasih kepada bapak ibu sekalian yang datang menyampaikan aspirasi. Kasih kami waktu sepekan untuk membuka pemblokiran, kita akan berkoordinasi dengan pusat," kata Sontang, Rabu (26/11/2025).

Sontang menegaskan BPN Jakarta Utara akan segera berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Kanwil BPN DKI Jakarta. Sontang memastikan proses tindak lanjut dilakukan secara resmi, mengingat persoalan ini juga terkait aset negara.

"Tentu ini menyangkut aset negara, dan kami juga melihat apa yang dirasakan masyarakat yang sudah lama memiliki sertifikat tanah ini. Untuk itu saya juga akan berkoordinasi dengan kementerian agar permasalahan ini bisa terselesaikan," ujarnya.

Sontang kemudian menyerahkan surat kesepakatan yang berisi dua poin utama. Pertama, Kantor Pertanahan Jakarta Utara akan berkoordinasi dengan Kanwil BPN DKI Jakarta dan Kementerian ATR/BPN terkait permintaan warga Sunter Jaya.

“Kedua, Kantor Pertanahan Jakarta Utara akan mengupayakan pembukaan blokir bidang tanah warga dalam waktu satu minggu,” katanya.

Usai membacakan kesepakatan tersebut, Sontang menyerahkan dokumen tertulis kepada koordinator aksi sebagai bentuk kepastian hukum atas tindak lanjut yang akan diambil.

Ida Mahmuda perwakilan warga menjelaskan, aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB ini menyebut setidaknya ada 5.000 bidang tanah terdampak pemblokiran. Hal itu membuat warga tidak dapat melakukan transaksi maupun pengurusan administrasi.

"Hari ini masyarakat Sunter Jaya meminta pemblokiran tanah kami dibuka, kami ada tujuh RW, sementara sertifikat kami asli," ujarnya.

Ida menyebut bahwa warga kesulitan melakukan aktivitas hukum atas tanah mereka. "Kita enggak bisa melakukan kegiatan jual-beli, dan kami tidak bisa apa-apa atas kejadian ini," ucapnya.

Warga menilai pemblokiran tanah tersebut diduga sudah kedaluwarsa dan tidak sesuai prosedur, termasuk pelaksanaan aturan dalam Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, Pasal 13 Ayat 1 dan 2.

Daftar Isi

• Blokir Iklan dari Chrome
• Hilangkan iklan dari Home Screen
• Blokir Iklan di HP Samsung
• Blokir Iklan di HP Xiaomi

Jakarta, CNBC Indonesia - Beberapa pengguna Android yang mengeluhkan iklan yang tiba-tiba muncul di berbagai bagian ponsel, mulai dari home screen, lock screen, hingga dalam beberapa aplikasi. Iklan ini tak jarang membuat pengalaman menggunakan perangkat menjadi kurang nyaman.

Kabar baiknya, seluruh iklan tersebut bisa dihentikan dengan langkah yang cukup sederhana, tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan.

Pengguna hanya perlu menyesuaikan pengaturan sesuai lokasi munculnya iklan, baik itu lewat notifikasi, pop-up, maupun tampilan layar utama.

Berikut panduan menghentikan iklan di HP Android sesuai jenis kemunculannya:

Blokir Iklan dari Chrome

Buka Google Chrome di aplikasi Android

Klik menu tiga titik di sisi kanan atas untuk membuka "Settings"

Gulir ke bawah sampai menemukan "Site Settings"

Pilih "Pop-ups and redirects" dan gulir toggle untuk mengaktifkan pemblokiran iklan-iklan pop-up

Kembali ke "Site Settings" dan pilih "Ads"

Gulir ke kanan untuk mengaktifkan toggle "Ads" yang membuat iklan-iklan berbahaya tak muncul ke permukaan.

Hilangkan iklan dari Home Screen

Iklan di Home Screen biasanya muncul karena menginstal aplikasi pihak ketiga. Jika tidak terlalu membutuhkan aplikasinya, Anda bisa langsung menghapus pemasangan atau uninstall.

Untuk memblokir iklan di Home Screen HP Android, berikut tahapannya:

- Tekan dan tahan ikon aplikasi dan buka menu info yang terbuka

- Gulir hingga menemukan opsi "Display over other apps"

- Gulir untuk mematikan toggle "Allow display over other apps".

- Blokir Iklan dari Wallpaper

Salah satu iklan berasal dari aplikasi Glance. Aplikasi memunculkan rekomendasi, berita hingga konten kemitraan.

Konten kemitraan itulah yang berisi iklan dan biasanya memiliki porsi yang lebih banyak. Berikut cara untuk memblokirnya:

- Geser ke atas (swipe up) dari home screen untuk membuka menu app drawer

- Pilih "Settings"

- Gulir ke "Lock Screen"

- Buka "Wallpaper Services"

- Tekan tombol radio di samping "None"

Blokir Iklan di HP Samsung

- Buka menu Settings

- Pilih Samsung Account

- Masuk ke menu Privacy

- Pilih Customization service

- Matikan pilihan Customization this phone untuk menghentikan konten personalisasi yang biasanya mengandung iklan.

Blokir Iklan di HP Xiaomi

Berikut adalah cara setop iklan di HP Xiaomi dari Settings:

- Buka Settings di HP

- Pilih Sandi & Keamanan

- Masuk ke opsi Privasi

- Lanjutkan dengan menekan Layanan Iklan

- Matikan opsi Rekomendasi Iklan yang Dipersonalisasi

Iklan HP Xiaomi juga bisa diblokir lewat MiUI System Ads:

- Masuk ke menu Settings

- Pilih Sandi & Keamanan

- Pilih Otorisasi dan pencabutan

- Matikan opsi MiUl System Ads

Iklan di HP Xiaomi juga muncul dari Aplikasi Tema. Berikut cara mematikannya:

- Buka aplikasi Tema

- Pilih menu Profil dan klik Settings atau Pengaturan

- Matikan Pilihan Tampilkan Iklan.

Nah, itu dia beberapa cara mematikan iklan yang muncul di HP Android. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat!

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa total kerugian yang dilaporkan ke Indonesia Anti Scam Center (IASC) tembus Rp7,8 triliun, sejak peluncurannya pada 22 November 2024 hingga 11 November 2025. Sebanyak Rp 386,5 miliar dana berhasil diblokir.

IASC telah menerima 343.402 laporan penipuan. Total rekening terkait penipuan yang dilaporkan ke IASC sebanyak 563.558 rekening dengan 106.222 rekening telah dilakukan pemblokiran.

Masyarakat yang mengetahui informasi atau menerima penawaran investasi dan pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi (tidak logis) diimbau untuk segera melaporkan ke OJK.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan peluang menyelamatkan uang hilang dari penipuan itu bergantung pada kecepatan pelaporan dari korban.

Rata-rata laporan penipuan masyarakat Indonesia terbilang tinggi, sebanyak 874 per hari. Kiki membandingkan dengan rata-rata pelaporan di negara lain yang kebanyakan hanya 115 per hari.

Ketua Sekretariat Satgas PASTI, Hudiyanto mengatakan rata-rata waktu uang hilang itu sekitar satu jam pasca penipuan. Sementara itu, hanya sekitar 1% pelapor yang melaporkan dalam waktu kurang dari satu jam pasca penipuan.

"Tolong jangan sampai terkena scam. Karena kalau terkena scam, sudah tahunya terlambat, lapornya beberapa jam setelahnya, hanya 1% [korban] yang lapor di bawah 1 jam," ujar Hudiyanto.

Meski demikian, Kiki memaparkan persentase dana yang dapat diselamatkan dari total laporan scam di Indonesia hampir mencapai 5%. Sementara di negara lain hanya sekitar 2%.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan game online bersenjata, seperti Player PlayerUnknown's Battlegrounds atau PUBG. Informasi ini disampaikan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi.

Pemblokiran ini buntut kejadian ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading. Prasetyo mengatakan presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah perlu berpikir cara mengatasi pengaruh dari game online.

"Beliau [Presiden Prabowo] tadi menyampaikan bahwa, kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh pengaruh dari game online," ujar Pras seusai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta, Minggu (9/11/2025).

Sementara itu, sejumlah negara diketahui memang telah memblokir game PUBG Mobile. Mengutip Business Today, India misalnya telah melarang akses game pada 2020. karena dinilai merugikan kedaulatan dan integritas, pertahanan dan keamanan negara.

Laporan Business Today juga menyebutkan China, tempat asal distributor game Tencent berasal, melarang PUBG. Beberapa media mengatakan larangan itu karena game menampilkan banyak pertumpahan darah.

Akhirnya Tencent menggantinya dengan Game for Peace, yang menyesuaikan dengan aturan negara tersebut. Termasuk darah yang diganti dengan warna hijau, dan penembak melambaikan tangan dan terbang bukan lagi tergeletak di genangan darah.

Pakistan juga melakukan larangan yang sama karena sifatnya yang adiktif dan dampak buruknya pada kesehatan fisik serta psikologis anak-anak.

Hindustan Times melaporkan Yordania telah melarang game pada 2019 dengan alasan dampak negatif pada warganya.

Negara lain yang juga sempat memblokir PUBG adalah Nepal dan kemudian membatalkan larangan tersebut dan Bangladesh juga telah memblokir akses game pada 2022. Otoritas Afghanistan pun ikut melarang game itu setelah berkonsultasi dengan berbagai pihak, termasuk psikolog, orang tua, kepala sekolah, hingga pakar keamanan siber.

(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memblokir aplikasi dan situs Zangi. Sebelumnya, layanan itu dikenal setelah digunakan mantan artis Ammar Zoni untuk melancarkan aksi peredaran narkoba di dalam Rutan Salemba.

Pemutusan akses dilakukan karena Zangi milik Secret Phone, Inc. belum melakukan pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik.

Indonesia mewajibkan tiap platform yang memiliki layanan di Indonesia melakukan pendaftaran dan memiliki Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE). Keputusan ini adalah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Dalam keterangan resmi itu juga disebutkan Zangi belum melakukan pendaftaran sebagai PSE Privat. Ini terjadi meski layanan bisa diakses masyarakat Indonesia.

PSE yang tidak memenuhi kewajiban itu bisa dikenai sanksi administratif yakni pemutusan akses layanan.

"Langkah ini merupakan bagian dari upaya penegakan regulasi yang berlaku untuk memastikan seluruh penyelenggara sistem elektronik mematuhi ketentuan pendaftaran. Kepatuhan ini penting untuk menjamin perlindungan bagi masyarakat pengguna layanan digital di Indonesia," jelas Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, dalam keterangan resminya dikutip Selasa (21/10/2025).

Langkah ini dilakukan bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Selain itu juga menjaga keamanan ruang digital nasional.

Alexander juga memastikan pemutusan akses bukan sebagai tindakan pembatasan. Namun sebagai langkah penegakkan aturan untuk melindungi tata kelola yang ada.

"Pemutusan akses ini bukan tindakan pembatasan, tetapi bentuk komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan guna melindungi tata kelola dan keberlangsungan ruang digital agar tetap aman dan terpercaya bagi seluruh pengguna," kata dia.

Pihak Komdigi juga mengimbau seluruh PSE Privat melakukan pendaftaran, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Pendaftaran dilakukan melalui sistem OSS atau Online Single Submission.

PSE Privat juga harus memastikan seluruh layanan yang ada disediakan dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia.

"Pemerintah membuka ruang bagi seluruh penyelenggara untuk mematuhi ketentuan pendaftaran. Dengan kepatuhan tersebut, ekosistem digital Indonesia akan semakin sehat dan berdaya saing," pungkasnya.

Klaim aplikasi aman

Zangi adalah aplikasi layanan pertukaran pesan seperti WhatsApp dan Telegram. Aplikasi tersedia untuk iOS dan Android.

Namun dari registrasinya agak berbeda dari para pesaingnya. Sebab Zangi tak membutuhkan nomor ponsel atau membagikan kontak pribadi untuk masuk ke dalam aplikasi.

Pihak aplikasi juga mengklaim tak menyimpan data apapun dari pengguna. Semua data pengguna disebutkan tersimpan pada ponsel masing-masing, jadi tak ada data yang disimpan oleh Zangi.

Zangi juga menyebutkan menggunakan fitur level militer. Pengiriman pesan terjamin aman karena menggunakan tiga tingkat enkripsi.

Layanan lain yang ditawarkan adalah menggunakan data internet yang rendah. Mode ini bisa membuat panggilan selama 7 menit hanya dengan 1 MB saja.

(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Banyak pengguna Android yang mengeluhkan iklan yang terus muncul di ponselnya. Iklan itu terlihat hampir di semua tempat dari Home Screen, Wallpaper, hingga browser.

Kemunculan iklan itu dirasa mengganggu kenyamanan. Belum lagi adanya potensi iklan tersebut membawa malware yang merusak perangkat.

Ada sejumlah cara untuk menghilangkan iklan agar tak muncul lagi di ponsel Android. Termasuk yang muncul di berbagai merek HP.

Berikut tahapan cara menghapus iklan di HP Android:

Blokir Iklan dari Chrome

1. Buka Google Chrome di aplikasi Android

2. Klik menu tiga titik di sisi kanan atas untuk membuka "Settings"

3. Gulir ke bawah sampai menemukan "Site Settings"

4. Pilih "Pop-ups and redirects" dan gulir toggle untuk mengaktifkan pemblokiran iklan-iklan pop-up

5. Kembali ke "Site Settings" dan pilih "Ads"

6. Gulir ke kanan untuk mengaktifkan toggle "Ads" yang membuat iklan-iklan berbahaya tak muncul ke permukaan

Blokir iklan dari Home Screen

Iklan dari Home Screen bisa dihilangkan dengan menghapus aplikasi pihak ketiga yang memang suka memunculkan iklan di sana. Sementara untuk cara lainnya, adalah sebagai berikut:

1. Tekan dan tahan ikon aplikasi dan buka menu info yang terbuka

2. Gulir hingga menemukan opsi "Display over other apps"

3. Gulir untuk mematikan toggle "Allow display over other apps"

Blokir Iklan dari Wallpaper

Sementara itu, aplikasi penyedia layanan iklan juga bisa memunculkan iklan di dalam wallpaper seperti Glance. Aplikasi tersebut memang memiliki layanan yang menawarkan kemitraan dalam bentuk iklan.

Ini cara menghapus aplikasi tersebut:

1. Geser ke atas (swipe up) dari home screen untuk membuka menu app drawer

2. Pilih "Settings"

3. Gulir ke "Lock Screen"

4. Buka "Wallpaper Services"

5. Tekan tombol radio di samping "None"

Blokir Iklan di HP Samsung:

1. Buka menu Settings

2. Pilih Samsung Account

3. Masuk ke menu Privacy, pilih Customization service

4. Matikan pilihan Customization this phone untuk menghentikan konten personalisasi yang biasanya mengandung iklan

Blokir Iklan di HP Xiaomi:

Dari Settings

1. Buka Settings di HP

2. Pilih Sandi & Keamanan

3. Masuk ke opsi Privasi, lanjutkan dengan menekan Layanan Iklan

4. Matikan opsi Rekomendasi Iklan yang Dipersonalisasi

Dari MiUl Systems Ads

1. Masuk ke menu Settings

2. Pilih Sandi & Keamanan

3. Pilih Otorisasi dan pencabutan

4. Matikan opsi MiUl System Ads

Dari Aplikasi Tema

1. Buka aplikasi Tema

2. Pilih menu Profil dan klik Settings atau Pengaturan

3. Matikan Pilihan Tampilkan Iklan

Blokir Iklan di HP Oppo

1. Dari Google Play Protect

• Buka aplikasi Google Play Store di HP Oppo.

• Tekan 'Profile' di sisi kanan atas.

• Pilih 'Play Protect' yang berikon perisai.

• Pilih 'Settings' berikon gerigi di kanan atas.

• Tekan toggle 'Scan apps with Play Protect dan Improve harmful app detection' ke posisi aktif.

2. Dari Hapus adware

• Buka 'Settings' di HP Oppo.

• Klik 'Apps', lalu 'App Management'.

• Cari dan pilih aplikasi dengan nama dan ikon yang aneh dan tidak dikenal.

• Tekan 'Uninstall' pada App

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Citra Amerika Serikat (AS) sebagai negara 'bebas berekspresi' pelan-pelan mulai luntur. Pemblokiran dan penyensoran konten kian masif, sehingga membuat AS makin mirip dengan China.

Misalnya ketika aktivis sayap kanan yang kontroversial, Charlie Kirk, tewas ditembak. Segelintir orang 'merayakan' hal tersebut melalui unggahan media sosial dan dampaknya fatal, mulai dari teguran hingga pemecatan di tempat kerja.

Beberapa saat lalu, pemerintahan Donald Trump juga memerintahkan Apple untuk menghapus aplikasi-aplikasi terkait pelacakan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS (ICE) dari App Store, dikutip dari Reuters.

Google turut menghapus aplikasi serupa, namun membantah tindakannya ditengarai arahan dari pemerintah. Google berdalih penghapusan aplikasi pelacakan ICE karena dinilai melanggar kebijakan perusahaan.

Terbaru, Departemen Kehakiman AS (DoJ) mengumumkan pada Selasa (14/10) waktu setempat, bahwa Meta telah mematuhi arahan pemerintah untuk menghapus page di Facebook yang dinilai memicu kekerasan terhadap agen-agen ICE di Chicago.

Dalam unggahan di X, Jaksa Agung Pam Bondi mengatakan page di Facebook tersebut memuat upaya doxing dan menargetkan sekitar 200 petugas ICE yang melakukan tugas 'bersih-bersih' imigran sesuai arahan Trump.

Juru Bicara Meta mengonfirmasi penghapusan page tersebut di Facebook dengan alasan "melanggar kebijakan perusahaan melawan bahaya yang terkoordinasi," dikutip dari Reuters, Rabu (15/10/2025).

Meta dan DoJ tidak memberikan informasi lebih perinci terkait page Facebook yang dimaksud.

Diketahui, ICE berperan penting dalam mewujudkan agenda imigrasi Trump. Agen-agennya secara rutin menggeledah dan menangkap para migran. Advokat HAM mengatakan kebebasan berpendapat dalam proses tersebut kerap dihiraukan.

Pemerintahan Trump mengklaim bahwa para pengunjuk rasa sayap kiri kerap melakukan kekerasan dan mengganggu tugas para agen ICE. Bondi tidak membeberkan bukti dalam unggahan X-nya terkait insiden spesifik kekerasan yang terjadi akibat page Facebook yang sudah diblokir.

Meta dan perusahaan teknologi lainnya telah berupaya memperbaiki hubungan mereka dengan Trump sejak kembali masuk Gedung Putih. Meta telah menyumbang US$1 juta untuk dana pelantikan Trump dan menghentikan program keberagaman dan pengecekan fakta.

Meta juga setuju untuk membayar Trump US$25 juta untuk menyelesaikan gugatan atas penangguhan akunnya setelah serangan Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021.

Kehadiran ICE di Chicago sudah ditentang oleh Wali Kota dari Partai Demokrat, Brandon Johnson, dan Gubernur Illinois dari Partai Demokrat, JB Pritzker. Awal bulan ini, Johnson menandatangani perintah yang melarang agen ICE menggunakan properti milik kota sebagai area persiapan untuk operasi. Bisnis lokal telah memasang tanda yang menyatakan tempat mereka terlarang bagi ICE.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Fenomena judi online (judol) masih menggerogoti masyarakat Indonesia. Pemerintah secara aktif memberantas judol dengan melakukan pemblokiran konten dan rekening terkait judol.

Namun, pembasmian total judol merupakan perjalanan panjang. Namun, pemberantasan judi online secara total merupakan perjalanan panjang. Pasalnya, situs dan aplikasi judi online yang diblokir ibarat 'mati satu tumbuh seribu'.

Begitu juga dengan rekening judol yang terus beranak-pinak meski rutin diblokir. Beberapa saat lalu, Bank Indonesia (BI) mengungkap ciri-ciri rekening bank yang digunakan untuk aktivitas judol.

BI dalam surat resminya kepada direksi perbankan mengungkap ada pola-pola aktivitas yang tidak lazim pada rekening yang dicurigai digunakan untuk judi online. Tanda yang dibeberkan berlaku pada semua akun baik pribadi maupun merchant.

Salah satu ciri yang patut diwaspadai saat ada aktivitas dengan frekuensi sangat sering terjadi saat malam hingga dini hari. Selain itu nilai transaksi juga kecil dengan berulang pada satu akun.

Akun itu juga akan menarik dana atau transfer jumlah uang yang besar dalam satu waktu tertentu. Ciri lainnya adalah akun yang tidak pernah dipakai atau terbengkalai tiba-tiba aktif kembali.

Ada pula nilai transaksi tidak sesuai dengan profil nasabah atau merchant. Biasanya nilai tersebut melebih batas wajarnya.

Para bank juga diminta melakukan monitoring khusus yakni pada perkembangan transaksi merchant yang menyediakan game online, voucher pulsa, dan penyedia software.

Selain itu monitoring diminta dilakukan pada merchant yang mengandung nama tidak lazim atau mengandung istilah judi online. Misalnya gacor, tembus dan slot.

Jika bank menemukan adanya aktivitas penyalahgunaan akun dan merchant yang memfasilitasi judi online diminta melakukan penutupan atau pemutusan kerja sama. Berikutnya laporkan tindak lanjutnya pada BI.

Laporan transaksi mencurigakan juga diminta disampaikan kepada Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) PPATK. Investigasi lanjutan perlu dilakukan pada transaksi tersebut.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]