Presiden Prabowo Subianto menunjuk BUMN PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai eksportir tunggal komoditas strategis Indonesia mulai 1 September 2026.

Komoditas awal yang akan ikut dalam kebijakan ini adalah kelapa sawit, batu bara dan paduan besi (ferro alloys).

Hal ini diumumkan Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (20/5).

"Hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita," ungkap Prabowo dalam pidatonya.

Lalu bagaimana tahapan transisinya?

Berdasarkan slide paparan Prabowo, ada dua tahapan sebelum akhirnya BUMN menjadi eksportir tunggal komoditas strategis.

Tahap I adalah masa transisi pengalihan ekspor yang akan dimulai pada 1 Juni-31 Agustus 2026, dan Tahap II adalah implementasi penuh yang akan dimulai 1 September 2026.

Tahap I adalah masa transisi proses pengurusan ekspor. Dalam hal ini perusahaan harus mengalihkan transaksinya ke BUMN. Lalu, BUMN harus melakukan transaksi dan kontrak dengan semua buyer di luar negeri.

Dalam proses pengurusan ekspor di masa transisi, akan dilakukan bersama oleh perusahaan dan BUMN.

Tahap pre clearance dilakukan oleh perusahaan yakni eksportir harus memenuhi legalitas, perizinan seperti NPWP dan NIB, serta pemenuhan larangan terbatas (lartas).

Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan kontrak jual beli dengan memasukkan rincian barang harga dan jumlahnya. Lalu, menentukan skema pembayaran yang disepakati, apakah menggunakan transfer atau L/C, TT.

Selanjutnya, mempersiapkan barang melalui packing, pembuatan rincian isi hingga memesan ruang kargo kapal.

Kedua, clearance dilakukan oleh BUMN. Proses ini mencakup pengurusan dokumen ekspor elektronik ke Sistem Bea Cukai, membayar Bea Keluar dan penerbitan izin.

Setelah itu, proses pengangkatan barang dari gudang ke pelabuhan hingga penerbitan Bill of Lading (B/L) oleh agen pelayaran.

Ketiga, post clearance dilakukan oleh perusahaan. Ini adalah tahapan akhir yakni melakukan pembayaran. Dalam hal ini, eksportir mengirimkan dokumen pengiriman barang (B/L), invoice, packing hingga COO melalui bank.

Tahap II adalah implementasi penuh kebijakan mulai 1 September 2026. Dalam hal ini, proses ekspor dilakukan sepenuhnya oleh BUMN baik dalam tahapan pre clearance, clearance, dan post clearance.

Artinya, transaksi dan kontrak hingga tanggung jawab serta kewenangan pengurusan ekspor semuanya dilakukan oleh BUMN.

Pemerintah Republik Indonesia menggelar pasar murah dengan menyalurkan ratusan ribu paket sembako serta produk UMKM lokal kepada masyarakat dalam kegiatan yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta (28/3).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, sekaligus membantu meringankan kebutuhan pokok masyarakat.

Program ini dilaksanakan atas arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya kehadiran negara dalam mempermudah kehidupan rakyat.

"Penyaluran sembako ini adalah arahan langsung Bapak Presiden agar masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan kebutuhan pokok. Pemerintah ingin memastikan rakyat terbantu, dan kehidupan sehari-hari menjadi lebih ringan," ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dalam keterangan tertulis pada Sabtu (28/3).

Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Kementerian UMKM, Pemprov DKI Jakarta, Direktur Utama Perum Bulog, serta ID Food yang bersama-sama memastikan distribusi bantuan berjalan lancar.

Antusiasme masyarakat terlihat sangat tinggi. Ribuan warga memadati lokasi dengan penuh semangat, tampak dari wajah-wajah saat menerima paket sembako. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung serta memperkuat komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menegaskan komitmennya melindungi nasabah dari maraknya kejahatan finansial. Penegasan ini disampaikan dalam Press Conference "Waspada Penipuan" yang digelar bersama Polda Metro Jaya di Kantor Pusat BSI, Jakarta, Senin (9/12).

Dalam konferensi pers tersebut, BSI dan Polda Metro Jaya meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan bank atau institusi resmi.

Modus yang banyak ditemui meliputi phishing, social engineering, pesan singkat, panggilan telepon, WhatsApp, hingga akun media sosial palsu.

Peringatan ini disampaikan menyusul beredarnya informasi hoaks terkait pencairan dana hibah yang diklaim berasal dari penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah sebesar Rp10 triliun di BSI.

Corporate Secretary BSI, Wisnu Sunandar, menegaskan bahwa informasi tersebut palsu dan tidak berasal dari BSI maupun lembaga pemerintah.

"Dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan dana milik pemerintah Republik Indonesia yang ditempatkan di bank pemerintah termasuk BSI sesuai ketentuan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 tentang Penempatan Uang Negara dalam rangka pengelolaan kelebihan dan kekurangan kas untuk mendukung program pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Wisnu dalam keterangannya dikutip Rabu (10/12).

Wisnu menegaskan penempatan dana serta penyaluran pembiayaan yang bersumber dari dana SAL tersebut tunduk pada ketentuan khusus yang diatur di dalam KMK, serta tetap memperhatikan prinsip good corporate governance serta kehati-hatin dan menjaga kualitas pembiayaan agar tetap memiliki performa yang baik untuk menjaga kepentigan seluruh stakeholders.

Secara berkala, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berperan aktif mengedukasi waspada penipuan kepada nasabah sebagai bentuk komitmen dukungan perusahaan untuk menjaga nasabah.

Diantaranya melalui Whatsapp resmi Bank Syariah Indonesia 081584114040, edukasi informasi resmi BSI melalui www.bankbsi.co.id maupun official media sosial BSI Call 14040, Media social: Facebook:Bank Syariah Indonesia|Instagram:@banksyariahindonesia;|Twitter : @bankbsi_id |@bsihelp| Youtube: Bank Syariah Indonesia

Kasubbidpenmas Bidhumas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak menegaskan bahwa untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan kecurigaan atas segala bentuk informasi yang mencurigakan.

Termasuk sesuai dengan yang disampaikan BSI bahwa ajakan tersebut adalah tidak benar dan tidak resmi dikeluarkan dari institusi manapun.

"Kami Polda Metro Jaya siap mengawal dan menyediakan ruang publik melalui Call Center Polri 110 yang siap melayani masyarakat 24 jam," ujarnya.