Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait ekspor satu pintu untuk minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO), batu bara, dan paduan besi (ferroalloys).

Ketiga beleid terkait telah diteken pada 29 Mei 2026.

"Kementerian Perdagangan juga sudah menerbitkan Permendag Nomor 15 tahun 2026 tentang Ekspor Batu Bara, dan Permendag Nomor 16 Tahun 2026 tentang Ekspor CPO, dan Permendag Nomor 17 (Tahun 2026) tentang Ekspor Ferroalloys," ujar Budi dalam konferensi pers di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (8/6).

Peraturan ini melanjutkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) Strategis yang telah diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026 lalu

Dalam beleid tersebut, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjadi BUMN yang khusus mengendalikan ekspor SDA strategis tersebut.

Busan menjelaskan berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2026 dan permendag terkait, proses ekspor ketiga komoditas strategis tersebut masih dalam masa transisi mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026.

Selama masa transisi, perusahaan yang telah melakukan ekspor tetap melaporkan melalui PT DSI dan tetap diperbolehkan mengajukan persetujuan ekspor (PE).

Dengan begitu, seluruh kegiatan ekspor SDA strategis tersebut baru sepenuhnya dilakukan oleh PT DSI mulai 1 Januari 2027.

"Masa transisi itu maksudnya yang ekspor yang existing ini, nanti perusahaan eksportir yang existing ini setiap ekspor melaporkan ke PT DSI. Ya jadi semua masih normal sampai 31 Desember, mengajukan PE ya boleh, baru nanti setelah tanggal 1 Januari 2027 ekspor hanya dilakukan oleh PT DSI," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan hak ekspor untuk perusahaan eksportir tetap berlaku selama masa transisi sebelum sepenuhnya diberikan kepada PT DSI.

"Ya jadi hak ekspor tetap dipakai, tetap berlaku, 6 bulan nanti hak ekspor berikutnya PT DSI. Karena hak ekspor itu kan untuk eksportir, jadi sekarang hak ekspor masih bisa digunakan oleh eksportir existing," ujar Budi

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) Strategis.

PP itu diteken pada 20 Mei 2026. Beleid ini mengatur ekspor tiga komoditas strategis yakni kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy (paduan besi) hanya dapat dilakukan oleh BUMN ekspor.

"Komoditas SDA Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diekspor oleh BUMN Ekspor baik sebagai pemilik atau sebagai perantara tunggal," bunyi Pasal 3 ayat (1).

Selanjutnya, pemerintah dapat menetapkan komoditas SDA Strategis lainnya melalui rapat koordinasi antarmenteri terkait.

Sementara pada Pasal 7 huruf (a) menegaskan ekspor tiga komoditas strategis sepenuhnya dilakukan oleh BUMN ekspor paling lambat 31 Desember 2026.

"Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal I Juni 2026," bunyi Pasal 10.

PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) menjadi BUMN baru yang dibentuk khusus mengendalikan ekspor sumber daya alam (SDA) strategis. Pada tahap awal, komoditas yang mereka ekspor adalah kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloys).

Pembentukan PT DSI usai Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah (PP) tentang tata kelola ekspor SDA strategis.

Melalui aturan itu, ekspor komoditas strategis wajib dilakukan melalui BUMN khusus ekspor yang ditunjuk pemerintah.

Menurut Prabowo, kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan ekspor sekaligus menekan praktik kurang bayar ekspor, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

"Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan SDA kita," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR, Rabu (20/5).

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Mekanisme ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferroalloy) satu pintu lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan diberlakukan mulai Senin (1/6/2026) besok.

Hal ini seiring dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang membentuk PT DSI lewat terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA). Kebijakan ekspor satu pintu itu pun bakal berlaku penuh mulai 1 September 2026.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei lalu.

“Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktik kurang bayar [under invoicing], praktik pemindahan harga [transfer pricing], dan pelarian devisa hasil ekspor,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Adapun, skema yang disiapkan pemerintah terbilang agresif. Pada tahap awal 1 Juni—31 Agustus 2026, eksportir diwajibkan mengalihkan transaksi perdagangan ekspornya kepada BUMN yang ditunjuk pemerintah. Pada periode itu, BUMN mulai mengambil alih transaksi dan kontrak dengan pembeli luar negeri.

Selanjutnya, mulai 1 September 2026, seluruh transaksi perdagangan ekspor-impor antara pembeli luar negeri dan penjual domestik akan dilakukan sepenuhnya oleh BUMN, termasuk pengurusan kewenangan ekspor.

Langkah ini menandai perubahan besar dalam tata niaga komoditas Indonesia. Selama ini, eksportir swasta maupun BUMN dapat langsung menjual komoditas ke pasar global. Kini, pemerintah ingin menempatkan DSI sebagai pintu utama perdagangan ekspor SDA strategis.

Terkait dengan hal itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan bahwa industri belum bisa menilai untung-rugi kebijakan sebelum pemerintah menjelaskan desain operasional secara detail.

Menurut dia, persoalan utama saat ini bukan sekadar konsep ekspor satu pintu, melainkan bagaimana mekanisme implementasinya dijalankan di lapangan.

“Jika DSI nantinya akan berperan sebagai eksportir tunggal, maka implikasinya tidak sederhana. Ini akan terkait dengan kontrak ekspor berjalan, posisi eksportir terdaftar, hingga tanggung jawab kepada buyer,” ujar Gita.

Kekhawatiran itu muncul karena rantai ekspor batu bara selama ini melibatkan kontrak jangka panjang, skema pembiayaan perdagangan, asuransi, hingga pengaturan logistik yang kompleks. Gita pun berpendapat, perubahan mendadak berisiko menimbulkan gangguan administratif maupun komersial.

APBI juga menilai bahwa masa transisi harus dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan dialog teknis secara intensif dengan pelaku usaha. “Industri batu bara memiliki rantai ekspor yang cukup kompleks. Kami juga menilai masa transisi perlu benar-benar digunakan untuk dialog teknis dengan pelaku usaha,” katanya.

Menurut Gita, risiko terbesar muncul apabila detail transisi tidak mengatur secara jelas mekanisme pengalihan kontrak, penetapan harga, pembayaran, serta pembagian tanggung jawab operasional.

Tanpa kepastian itu, eksportir dan pembeli global berpotensi menghadapi ketidakpastian hukum maupun bisnis. “Makanya pada masa-masa ini sangat diperlukan dialog,” ujarnya.

Implementasi Bertahap

Untuk meminimalisasi disrupsi pada rantai pasok dan dunia usaha, pemerintah menerapkan kebijakan ini secara bertahap yang dibagi ke dalam dua fase utama, yakni:

Tahap I (Masa Transisi): 1 Juni 2026—31 Desember 2026

Pada fase ini, perusahaan atau eksportir eksisting masih diizinkan melakukan kegiatan ekspor seperti biasa. Dokumen Ekspor seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Dokumen Pelengkap Pabean, hingga Dokumen Transaksi tetap menggunakan nama perusahaan masing-masing.

Selain itu, akses ke sistem layanan ekspor (Sistem CEISA) dan pelaporan Devisa Hasil Ekspor SDA (Sistem SIMODIS) juga tetap dilakukan oleh perusahaan.

Kendati demikian, perusahaan kini diwajibkan untuk menyampaikan laporan secara berkala kepada DSI selaku BUMN Ekspor. Pemerintah akan melakukan evaluasi dalam 3 bulan pertama implementasi.

Hasil evaluasi tersebut akan menjadi landasan untuk penerapan skema "Perusahaan QQ BUMN Ekspor" di tahapan transisi berikutnya, yang mana pengajuan dokumen dan pembayaran ekspor akan menggunakan format gabungan atas nama perusahaan dan DSI.

Tahap II (Masa Implementasi Penuh): Mulai 1 Januari 2027

Memasuki 2027, ekspor komoditas SDA strategis tidak lagi dapat dilakukan secara mandiri oleh swasta, melainkan hanya dapat dilakukan oleh PT DSI.

Pada fase implementasi penuh ini, DSI akan bertindak dan bertanggung jawab mutlak selaku eksportir. Seluruh proses ekspor hulu ke hilir—mulai dari transaksi, kontrak, penyelesaian kepabeanan (customs-clearance), pengangkutan, hingga pembayaran—akan dieksekusi secara terpusat oleh PT DSI.

Dokumen PEB di portal CEISA 4.0 hingga pelaporan DHE SDA di SIMODIS akan bergeser menggunakan nama BUMN Ekspor sepenuhnya. Rincian jenis barang atau Harmonized System (HS) Code yang diatur dalam tata kelola ini akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan.

Sementara itu, aspek pengawasan barang lartas (larangan dan pembatasan) hingga aspek perpajakan seperti bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE) akan diatur spesifik lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Berdasarkan cakupan awal, pengetatan ekspor ini akan mencakup sejumlah komoditas. Pada sektor batu bara, cakupan mencakup antrasit, batu bara bahan bakar, hingga lignit.

Pada sektor sawit, komoditas yang diatur membentang dari CPO, minyak goreng, Used Cooking Oil (UCO)/minyak jelantah, hingga residu seperti POME Oil. Sementara untuk paduan besi mencakup komoditas hilirisasi seperti fero-nikel, fero-silikon-mangan, hingga fero-titanium.

Bagi pelaku usaha yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai masa transisi ini, pemerintah telah membuka saluran komunikasi terpadu melalui helpdesk Danantara Indonesia (dsi@danantaraindonesia.com), BP BUMN (ppid@bumn.go.id), Kemendag (ditjen.daglu@kemendag.go.id), dan Kemenkeu (WA-081310004134, Telp-134).

Pemerintah mulai mematangkan rencana pengalihan ekspor sumber daya alam (SDA) strategis ke satu pintu melalui BUMN baru, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Namun, kebijakan yang diklaim untuk menekan praktik manipulasi ekspor itu memunculkan pro dan kontra dari kalangan pengusaha hingga ekonom.

Pemerintah menargetkan PT DSI mulai beroperasi penuh sebagai eksportir tunggal komoditas sumber daya alam (SDA) strategis pada 1 Januari 2027. Komoditas tahap awal yang akan diatur meliputi batu bara, minyak sawit mentah (CPO), hingga paduan besi atau ferro alloy.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan implementasi dilakukan bertahap agar eksportir dan pembeli luar negeri memiliki waktu penyesuaian.

"Jadi masing-masing perusahaan masih bisa ekspor dengan mitranya masing-masing. Nanti kita akan evaluasi secara paralel untuk 3 bulan berikutnya dan full nanti pada tanggal 1 Januari," ujar Airlangga dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta Selatan, Senin (25/5).

Dalam masa transisi mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, perusahaan masih dapat melakukan ekspor menggunakan mitra masing-masing. Namun seluruh pelaporan ekspor akan masuk melalui PT DSI sebagai co-eksportir.

Airlangga menegaskan pemerintah tetap menghormati kontrak business to business (B2B) yang telah berjalan selama tidak mengandung praktik under invoicing maupun under value.

"Kontrak itu tetap dihargai asal kontraknya bukan under value dan under invoicing," katanya.

Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria menegaskan kehadiran DSI tidak akan menghilangkan bisnis para eksportir. Menurut dia, perusahaan tetap dapat menjual komoditas seperti biasa, hanya mekanismenya dipantau melalui satu pintu negara.

"Kalau pengusahanya yang normal, mereka senang-senang aja. Mereka tidak melakukan under invoicing, tidak melakukan transfer pricing, buat mereka sama aja," ujar Dony.

Ia mengatakan fungsi utama DSI adalah memastikan harga ekspor benar-benar tercatat sesuai nilai sebenarnya agar penerimaan negara tidak bocor.

"Tadinya dia jual harga X ke luar, sekarang dia jual ke kita juga harga X. Lewat ada yang memonitor harganya benar enggak. Karena apa, harga itu akan menentukan nanti pajak yang kita terima," katanya.

Dony juga memastikan PT DSI telah resmi berubah status menjadi badan usaha milik negara (BUMN) setelah penandatanganan saham negara rampung dilakukan pada Senin pagi (25/5).

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pengawasan lintas kementerian disiapkan agar DSI tidak berkembang menjadi lembaga monopoli baru.

"Kalau untuk pengawasan biar benar katanya kita mesti naruh orang di sana, termasuk dari Keuangan, dari kementerian lain juga, supaya tidak jadi monopolis yang seenak jidat," kata Purbaya.

Menurut dia, pengawasan ketat diperlukan agar DSI tidak menjadi sumber persoalan baru di pasar ekspor nasional.

Meski demikian, sejumlah ekonom menilai implementasi eksportir tunggal menyimpan tantangan besar. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai pengunduran implementasi penuh ke Januari 2027 menunjukkan pemerintah mulai menyadari kompleksitas pengambilalihan ekspor SDA.

"Persoalannya bukan hanya siapa yang mengendalikan ekspor, tetapi bagaimana memastikan transisi kelembagaan berjalan stabil tanpa menciptakan shock terhadap industri, investasi, penerimaan negara, maupun kepercayaan pasar," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com.

Ia menilai waktu menuju 2027 masih relatif ketat mengingat rantai pasok industri tambang Indonesia telah terhubung dengan kontrak global, smelter, pembiayaan internasional, trader dunia, hingga industri kendaraan listrik.

Ronny mengingatkan risiko bottleneck hingga rente baru bisa muncul apabila seluruh kendali ekspor dipusatkan terlalu cepat tanpa kesiapan tata kelola yang matang.

"Sentralisasi tanpa governance kuat sering kali menciptakan konsentrasi kekuasaan ekonomi yang justru melemahkan daya saing industri nasional sendiri," katanya.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga menilai waktu menuju Januari 2027 belum cukup untuk membangun sistem ekspor satu pintu yang sepenuhnya siap.

"Membangun satu entitas yang mengelola transaksi ekspor komoditas strategis bukan hanya soal membuat aturan," ujarnya.

Menurut Yusuf, pemerintah belum menjelaskan secara rinci bentuk final kelembagaan DSI, termasuk mekanisme harga, margin bisnis, hingga pihak yang akan menanggung risiko fluktuasi harga global.

Ia juga menyoroti potensi munculnya monopsoni apabila seluruh transaksi ekspor dipusatkan melalui satu badan negara. Monopsoni adalah kondisi pasar ketika hanya ada satu pembeli utama yang menguasai pembelian dari banyak penjual.

"Risiko model seperti ini sudah banyak terlihat di berbagai negara, mulai dari pembayaran yang lambat, harga beli yang terlalu ditentukan sepihak, sampai melemahnya posisi tawar produsen," katanya.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan struktur industri sawit nasional sangat beragam dan tidak seluruh eksportir merupakan perusahaan perkebunan besar.

"Banyak juga perusahaan trading atau trader-trader yang melayani volume tidak besar ke negara-negara tertentu, dengan adanya badan ini bagaimana nasib perusahaan-perusahaan seperti ini," ujar Eddy.

Ia menilai kebutuhan pasar internasional sering kali spesifik dan membutuhkan fleksibilitas layanan dari eksportir.

"Para eksportir biasanya sudah memiliki pasar sendiri-sendiri, jangan sampai kita akan kehilangan pasar kalau tidak bisa dikelola dengan baik," katanya.

Sementara itu, Indonesian Mining Association (IMA) mendukung penguatan tata kelola ekspor minerba, namun meminta pemerintah tetap menjaga kepastian usaha dan kontrak jangka panjang.

Direktur Eksekutif IMA Sari Esayanti mengatakan implementasi kebijakan baru perlu memperhatikan stabilitas regulasi agar tidak mengganggu iklim investasi pertambangan nasional.

[Gambas:Photo CNN]

Analis ekonomi politik Transparency International Indonesia Danang Widoyoko menilai persoalan under invoicing sebenarnya lebih berkaitan dengan lemahnya pengawasan kepabeanan dan sinkronisasi data perdagangan lintas negara.

"Kalau bikin BUMN baru, ini semacam menambah badan baru, menambah panjang lagi prosedurnya. Tidak menyelesaikan masalah karena tetap harus melalui bea cukai," ujar Danang.

Ia khawatir sentralisasi ekspor tanpa reformasi tata kelola justru berpotensi menambah biaya ekonomi baru.

Menurut Danang, fokus utama seharusnya berada pada penguatan dokumentasi digital, audit data perdagangan, dan sinkronisasi sistem ekspor-impor lintas lembaga.

Meski demikian, sejumlah ekonom juga mengakui penguatan pengawasan devisa hasil ekspor memang sudah lama dibutuhkan pemerintah. Tantangan utamanya kini terletak pada bagaimana pemerintah membangun sistem yang transparan, efisien, dan tetap dipercaya pasar global.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menargetkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait ekspor sumber daya alam (SDA) lewat BUMN PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) rampung hari ini, Senin (25/5).

"Hari ini mudah-mudahan selesai ya Permendagnya," ujar Budi di Kementerian Perdagangan, Jakarta, dikutip Antara.

Ia menyebut per Juni 2026, tiga komoditas ekspor yakni minyak sawit (CPO), batu bara, dan paduan besi (ferroalloys) dikelola DSI.

Budi menjelaskan implementasi kebijakan itu dilakukan bertahap melalui masa transisi selama enam bulan.

Pada tiga bulan pertama masa transisi, pelaku usaha yang selama ini menjalankan ekspor tetap dapat melakukan kegiatan seperti biasa. Namun, seluruh pelaporan nantinya dilakukan kepada DSI.

"Tiga bulan pertama kita evaluasi, transisi ini yang ekspor itu adalah eksportir yang eksisting sekarang, tapi nanti laporannya ke PT DSI," ujarnya.

Kemudian, pada periode 1 September hingga 31 Desember 2026, eksportir yang telah siap dapat sepenuhnya mengalihkan kegiatan ekspornya pada DSI.

Budi menekankan per 1 Januari 2027 seluruh ekspor untuk ketiga komoditas tersebut wajib dilakukan oleh DSI.

Ia juga memastikan seluruh ketentuan dan tata cara ekspor yang selama ini berlaku tidak berubah, termasuk kewajiban domestic market obligation (DMO) untuk komoditas CPO.

"Kemudian aturan-aturan yang selama ini berjalan misalnya persyaratan ekspornya, kewajiban ekspor seperti DMO untuk CPO dan lain-lain tetap berjalan. Jadi sifatnya hanya yang ekspor dari pihak swasta yang selama ini kemudian berubah menjadi PT DSI," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto mewajibkan ekspor sejumlah komoditas SDA strategis RI melalui BUMN yang ditunjuk. Komoditas itu antara lain kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloys).

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam.

"Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi feroalloys, kita wajibkan penjualannya harus melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal," ujar Prabowo saat menyampaikan "Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027" dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5).

"Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yg ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut," sambungnya.

Prabowo mengungkapkan tujuan utama kebijakan baru tersebut adalah untuk memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktik kurang bayar, underinvoicing, praktik pemindahan harga (transfer pricing), hingga pelarian Devisa Hasil Ekspor (DHE).

"Kebijakan ini akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan SDA kita. Kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, Filipina, dan negara-negara tetangga kita," ujarnya.

PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) menjadi BUMN baru yang dibentuk khusus mengendalikan ekspor sumber daya alam (SDA) strategis. Pada tahap awal, komoditas yang mereka ekspor adalah kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloys).

Pembentukan PT DSI usai Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah (PP) tentang tata kelola ekspor SDA strategis. Melalui aturan itu, ekspor komoditas strategis wajib dilakukan melalui BUMN khusus ekspor yang ditunjuk pemerintah.

Menurut Prabowo, kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan ekspor sekaligus menekan praktik kurang bayar ekspor, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

"Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan SDA kita," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR, Rabu (20/5).

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menjelaskan PT DSI memiliki sejumlah peran di antaranya memperkuat transparansi dan sistem pelaporan perdagangan serta memastikan transaksi yang dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan harga pasar.

Lalu, PT DSI juga mendukung pengelolaan devisa negara secara lebih optimal, serta melakukan konsolidasi data dan tata kelola guna meningkatkan efisiensi sektor.

"Kita akan menjalankan ini protap secara baik dan terbuka dan semoga dengan mekanisme yang baru ini kita bisa membuat hal yang jauh lebih baik lagi," kata Pandu dalam konferensi pers di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (20/5).

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas menjelaskan PT DSI merupakan BUMN, anak usaha Danantara. PT DSI merupakan BUMN karena ada 1 persen sahamnya milik Badan Pengaturan (BP) BUMN.

"Jadi dia akan berstatus resmi BUMN dan dia akan menjadi pihak yang di tengah antara proses ekspor ke luar negeri untuk beberapa komoditas," ujar Rohan.

Pada awal-awal ini, Rohan mengatakan fungsi PT DSI akan dijalankan dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai dari 1 Juni sampai dengan 31 Desember 2026.

Selama kurang lebih enam bulan, PT DSI akan menjadi fungsi penilai dan perantara di antara penjual dan pembeli komoditas-komoditas tertentu yang akan diekspor.

PT DSI akan lebih fokus melihat apakah ini transaksi sudah normal dengan harga yang sudah mencerminkan harga pasar atau belum.

"Di sini fungsi PT DSI tidak ada di pihak penjual, tidak ada di pihak pembeli, dia adanya di pihak pemerintah. Dia menjaga traffic penjual dan pembeli, tidak terjadi under invoicing, under pricing, under invoicing," ujar Rohan.

Kemudian di tahap kedua PT DSI akan menjadi perusahaan trader. Mereka akan langsung melakukan pembelian, bukan memeriksa atau melihat dokumen dan sebagainya untuk ekspor.

PT DSI akan menjual barang-barang ekspor ini ke pasar internasional.

"PT DSI ini jadi buyer. Jadi ada orang jual sawit, jual komoditas batu bara ataupun yang lain, itu dibeli. (Lalu) PT DSI akan menjual ke market bebas, ke luar negeri, dan akan menerima penghasilannya dalam bentuk mata uang tertentu, mata uang asing, tergantung negara mana yang jual beli," ujar Rohan.

"Kemudian dana itu akan kembali ke Indonesia secara full untuk hasil penjualannya," jelasnya.

Pemerintah resmi menunjuk BUMN baru bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) sebagai eksportir tunggal komoditas strategis seperti kelapa sawit (CPO), batu bara, dan paduan besi (fero alloy).

Kebijakan ini bertujuan menekan praktik under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor yang selama ini dinilai merugikan negara.

Namun, sejumlah ekonom menilai efektivitas kebijakan tersebut masih bergantung besar pada tata kelola lembaga baru yang dibentuk pemerintah.

Analis ekonomi politik Transparancy International (TI) Danang Widoyoko menilai persoalan under invoicing sebenarnya merupakan masalah lama yang tidak serta merta selesai hanya dengan membentuk badan ekspor baru. Akar persoalan sebenarnya soal lemahnya pengawasan perdagangan lintas negara, khususnya dalam pencatatan ekspor-impor dan pengawasan kepabeanan.

"Problemnya kan ada di pencatatan ini, di bea cukai. Jadi kalau bikin BUMN baru, ini semacam menambah badan baru, menambah panjang lagi prosedurnya. Tidak menyelesaikan masalah karena tetap harus melalui bea cukai," ujar Danang kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/5).

Ia menilai pembentukan eksportir tunggal justru berisiko menciptakan birokrasi baru dan mengurangi fleksibilitas pelaku usaha. Sebab, seluruh proses ekspor menjadi lebih tersentralisasi. Danang juga mempertanyakan kapasitas dan integritas lembaga baru tersebut apabila nantinya diisi berdasarkan kedekatan politik, bukan kompetensi profesional.

"Saya khawatir nanti yang isi kalau enggak lulusan Taruna Nusantara atau pensiunan jenderal atau pendukung Gerindra. Nah kapasitasnya seperti apa, ini pertanyaan kita semua," katanya.

Ia menilai pembentukan eksportir tunggal tanpa reformasi tata kelola justru berpotensi menambah biaya ekonomi baru.

"Kalau ada persoalan integritas tidak diselesaikan, ini justru menambah ongkos," katanya.

Menurutnya, sentralisasi ekspor sebenarnya tidak perlu dilakukan pada transaksi perdagangan, melainkan pada sistem dokumentasi dan sinkronisasi data perdagangan lintas negara. Kalau datanya berbeda, hal itu yang harus diperbaiki.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat pemerintah memang sedang mencoba merespons persoalan nyata terkait kebocoran devisa dan lemahnya pengawasan ekspor komoditas SDA. Secara konsep model eksportir tunggal memang memiliki potensi memperkuat pengawasan transaksi ekspor.

"Ketika ekspor komoditas strategis dipusatkan melalui satu pintu, pemerintah akan lebih mudah memantau volume, harga, dan arus devisa. Ruang manipulasi nilai transaksi otomatis menjadi lebih sempit," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com.

Yusuf menilai kebijakan tersebut secara teori dapat membantu meningkatkan penerimaan negara, sekaligus memperkuat cadangan devisa dan stabilitas rupiah. Namun, ia mengingatkan efektivitas kebijakan itu tak otomatis tercapai tanpa tata kelola yang kuat dan transparan.

"Model satu pintu bisa menjadi alat pengawasan yang kuat, tetapi di saat yang sama juga bisa menciptakan konsentrasi kekuasaan dan rente baru kalau mekanismenya tidak transparan," ujarnya.

Karena itu, menurutnya, pertanyaan utama bukan sekadar perlu atau tidaknya eksportir tunggal, melainkan apakah badan yang dibentuk benar-benar akuntabel dan terbuka.

"Tanpa itu, risiko kebocoran lama justru bisa berpindah menjadi kebocoran baru dalam skala yang lebih terpusat," katanya.

Yusuf juga menyoroti potensi gangguan terhadap iklim usaha, terutama bagi komoditas yang sangat sensitif terhadap pergerakan harga global seperti CPO dan batu bara.

"Ketika seluruh ekspor harus melewati satu entitas, ada risiko proses menjadi lebih birokratis, negosiasi lebih lambat, dan arus kas eksportir terganggu kalau mekanisme pembayaran tidak efisien," ujarnya.

Meski demikian, ia menilai penguatan pengawasan devisa ekspor memang sudah lama dibutuhkan pemerintah.

"Yang sebenarnya terlambat adalah penguatan pengawasan perdagangan dan devisa ekspor kita," katanya.

Menurut Yusuf, pemerintah sebenarnya memiliki alternatif lain untuk mempersempit kebocoran tanpa harus memusatkan transaksi ekspor pada satu badan.

"Digitalisasi dokumen ekspor, audit berbasis data, penguatan verifikasi harga, atau pengetatan kewajiban repatriasi devisa sebenarnya juga bisa mempersempit kebocoran," ujarnya.

Ia menyebut model eksportir tunggal sebenarnya pernah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, hingga Selandia Baru. Pada awalnya model seperti ini memang bisa membantu konsolidasi pasar dan memperkuat posisi tawar nasional. Namun, pengalaman internasional juga menunjukkan risiko besar ketika transparansi melemah.

"Beberapa akhirnya direstrukturisasi atau dibubarkan karena dianggap terlalu membebani pasar dan membuka ruang penyalahgunaan," ujar Yusuf.

Karena itu, menurutnya keberhasilan PT DSI nantinya akan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola dan pengawasan independen terhadap lembaga tersebut.

"Kalau pemerintah mampu menjaga transparansi harga, membuka audit independen, memastikan pengelolaan devisa dapat dilacak, dan mencegah konflik kepentingan, model ini bisa membantu memperkuat pengawasan ekspor SDA," katanya.

"Tetapi kalau badan ini berubah menjadi kotak hitam yang terlalu tertutup, maka risiko ekonomi dan reputasinya justru bisa lebih besar dibanding manfaat yang ingin dicapai," pungkas Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) meminta pemerintah memperjelas keberlanjutan kontrak ekspor yang telah berjalan menyusul rencana penerapan tata kelola baru ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) anak usaha Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Ketua Umum GPEI Benny Soetrisno mengatakan para eksportir selama ini telah memiliki kontrak jangka panjang dengan pembeli luar negeri, termasuk kesepakatan terkait jadwal pengiriman dan harga dalam periode tertentu.

“Para eksportir sudah punya kontrak ekspor jangka panjang atau waktudeliverydan harga tertentu dalam masa tertentu,” ujar Benny kepadaBisnis, Rabu (20/5/2026).

Selain kontrak jangka panjang, kata dia, sebagian transaksi ekspor juga dilakukan secara instan berdasarkan harga pasar saat itu (trading spot) sesuai kebutuhan pasar.

“Ada juga yang sifatnyaspotsaja. Apakah kontrak tersebut nanti bisa diwakili lebih lanjut oleh badan ekspor tersebut? Termasuk cara bayarnya,” katanya.

Menurut Benny, kepastian mengenai mekanisme pengalihan transaksi dan pembayaran menjadi penting agar tidak menimbulkan gangguan dalam hubungan dagang antara eksportir Indonesia dan pembeli di luar negeri.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di DPR, Rabu (20/5/2026).

Dalam aturan tersebut, pemerintah akan mewajibkan penjualan sejumlah komoditas SDA strategis dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai pengekspor tunggal,” ujar Prabowo.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara juga membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia yang akan menjadi platform satu pintu dokumentasi dan transaksi ekspor SDA.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pada tahap awal mulai 1 Juni 2026, dokumentasi ekspor akan dilakukan melalui Danantara Sumberdaya Indonesia. Selanjutnya, mulai 1 September 2026, seluruh proses ekspor komoditas strategis ditargetkan dilakukan sepenuhnya melalui perusahaan tersebut.

Pemerintah menyebut kebijakan itu bertujuan memperkuat pengawasan ekspor, mencegah praktikunder invoicingdantransfer pricing, serta meningkatkan pengawasan devisa hasil ekspor.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk BUMN PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai eksportir tunggal komoditas strategis Indonesia mulai 1 September 2026.

Komoditas awal yang akan ikut dalam kebijakan ini adalah kelapa sawit, batu bara dan paduan besi (ferro alloys).

Hal ini diumumkan Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (20/5).

"Hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita," ungkap Prabowo dalam pidatonya.

Lalu bagaimana tahapan transisinya?

Berdasarkan slide paparan Prabowo, ada dua tahapan sebelum akhirnya BUMN menjadi eksportir tunggal komoditas strategis.

Tahap I adalah masa transisi pengalihan ekspor yang akan dimulai pada 1 Juni-31 Agustus 2026, dan Tahap II adalah implementasi penuh yang akan dimulai 1 September 2026.

Tahap I adalah masa transisi proses pengurusan ekspor. Dalam hal ini perusahaan harus mengalihkan transaksinya ke BUMN. Lalu, BUMN harus melakukan transaksi dan kontrak dengan semua buyer di luar negeri.

Dalam proses pengurusan ekspor di masa transisi, akan dilakukan bersama oleh perusahaan dan BUMN.

Tahap pre clearance dilakukan oleh perusahaan yakni eksportir harus memenuhi legalitas, perizinan seperti NPWP dan NIB, serta pemenuhan larangan terbatas (lartas).

Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan kontrak jual beli dengan memasukkan rincian barang harga dan jumlahnya. Lalu, menentukan skema pembayaran yang disepakati, apakah menggunakan transfer atau L/C, TT.

Selanjutnya, mempersiapkan barang melalui packing, pembuatan rincian isi hingga memesan ruang kargo kapal.

Kedua, clearance dilakukan oleh BUMN. Proses ini mencakup pengurusan dokumen ekspor elektronik ke Sistem Bea Cukai, membayar Bea Keluar dan penerbitan izin.

Setelah itu, proses pengangkatan barang dari gudang ke pelabuhan hingga penerbitan Bill of Lading (B/L) oleh agen pelayaran.

Ketiga, post clearance dilakukan oleh perusahaan. Ini adalah tahapan akhir yakni melakukan pembayaran. Dalam hal ini, eksportir mengirimkan dokumen pengiriman barang (B/L), invoice, packing hingga COO melalui bank.

Tahap II adalah implementasi penuh kebijakan mulai 1 September 2026. Dalam hal ini, proses ekspor dilakukan sepenuhnya oleh BUMN baik dalam tahapan pre clearance, clearance, dan post clearance.

Artinya, transaksi dan kontrak hingga tanggung jawab serta kewenangan pengurusan ekspor semuanya dilakukan oleh BUMN.

Presiden Prabowo Subianto memutuskan BUMN menjadi eksportir tunggal sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA) strategis RI mulai 1 September 2026.

Ketentuan ini diungkap Prabowo usai mengumumkan pembentukan badan usaha khusus ekspor. Dasar hukumnya, Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam.

Komoditas strategis yang wajib diekspor melalui BUMN antara lain kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloys).

"Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi fero alloy, kita wajibkan penjualannya harus melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal," kata Prabowo ketika berpidato di Rapat Paripurna DPR, Rabu (20/5).

Dalam paparan pembentukan badan khusus ekspor, implementasi kebijakan ini dilakukan dalam dua tahap.

Tahap pertama adalah masa transisi mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Di fase ini, eksportir mulai mengalihkan transaksinya ke BUMN. Proses transaksi dan kontrak dengan pembeli luar negeri perlahan-lahan berpindah ke BUMN.

Tahap kedua merupakan masa implementasi penuh. Mulai 1 September 2026, seluruh transaksi dagang baik ekspor maupun impor dengan buyer luar negeri sepenuhnya dilakukan oleh BUMN.

Prabowo mengungkapkan tujuan utama kebijakan baru tersebut adalah untuk memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktik kurang bayar, underinvoicing, praktik pemindahan harga (transfer pricing), hingga pelarian Devisa Hasil Ekspor (DHE).

"Kebijakan ini akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan SDA kita. Kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, Filipina, dan negara-negara tetangga kita," ujarnya.

Pada 2025, ekspor ketiga komoditas tersebut mencapai US$65 miliar atau setara Rp1.100 triliun.

Kabar pembentukan badan ekspor ini sebelumnya sudah beredar di kalangan pelaku pasar sejak awal pekan ini.

Pemerintah disebut akan membentuk badan baru yang mengurus ekspor sejumlah komoditas pilihan, termasuk batu bara, CPO, dan mineral.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak ingin lagi ‘dibohongi’ dalam tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA), seiring dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA.

Kebijakan tersebut diumumkan Prabowo dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

“Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual,” ujar Prabowo.

Melalui beleid tersebut, pemerintah menyiapkan skema pengawasan baru ekspor komoditas SDA dengan menunjuk badan usaha milik negara (BUMN) sebagai pengekspor tunggal atau semacam badan ekspor nasional untuk sejumlah komoditas strategis.

“Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara, kita hari ini Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam,” katanya.

Prabowo menjelaskan pemerintah akan mewajibkan penjualan ekspor sejumlah komoditas SDA dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah. Komoditas yang disinggung antara lain minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferroalloy).

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai pengekspor tunggal,” ujarnya.

Menurut Prabowo, skema tersebut akan membuat seluruh hasil penjualan ekspor tercatat dan berada dalam pengawasan pemerintah. Meski demikian, hasil penjualan tetap diteruskan kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.

“Dalam artian, hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan ke BUMN yang ditunjuk pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility,” terangnya.

Presiden ke-8 RI itu mengatakan kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor SDA sekaligus menekan praktik manipulasi perdagangan internasional yang selama ini dinilai merugikan negara.

“Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktik kurang bayar atauunder invoicing, praktik pemindahan harga [transfer pricing], dan devisa hasil ekspor,” ujarnya.

Prabowo menyebut praktik fraud yang terjadi selama ini mencakupunder invoicing,under counting, pemalsuan tonase dan kualitas barang ekspor, hingga praktik tambang, hutan, dan kebun ilegal.

Dia memperkirakan potensi kebocoran yang dapat diselamatkan dari perbaikan tata kelola SDA mencapai US$150 miliar per tahun.

“Kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah US$150 miliar satu tahun,” katanya.

Prabowo menilai akar persoalan ekonomi Indonesia selama ini berasal dari kekayaan nasional yang tidak tinggal di dalam negeri akibat lemahnya pengawasan.

Dia juga mengutip Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar penguatan peran negara dalam pengelolaan SDA dan cabang produksi strategis.

Menurutnya, negara harus mengetahui secara terperinci volume dan nilai kekayaan alam yang dijual ke luar negeri.

“Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya mereka untuk kepentingan rakyat,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Proses ekspor sumber daya alam (SDA) strategis Indonesia pada Senin (1/6/2026) bakal memasuki era baru. PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan memulai proses transisi selama tujuh bulan ke depan sebelum menjadi eksportir tunggal komoditas strategis nasional.

Ada tiga kelompok komoditas SDA strategis yang bakal mulai diekspor dengan terlebih dulu dilaporkan ke Danantara, yaitu batu bara, kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan paduan besi (ferro alloy). Perinciannya, terdapat total 36 komoditas ekspor dengan masing-masing kode harmonized system (HS) yang bakal diatur oleh sistem baru ini.