Bisnis.com, MALANG — Mayoritas topik layanan yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang didominasi terkait permasalahan SLIK (26,65%) dan penipuan (25,79%).

Kepala OJK Malang Farid Faletehan mengatakan OJK Malang telah memberikan 334 layanan konsumen selama Januari 2026 yang terdiri dari pemberian informasi (95,81%), pengaduan (3,89%), dan pertanyaan (0,30%).

”Ditinjau dari jenis usaha Pelaku Usaha Jasa Keuangan, 43,11% berkaitan dengan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) dan 41,92% berkaitan dengan perbankan,” katanya, Selasa (24/2/2026).

Sampai dengan akhir Januari 2026 kata dia, OJK Malang telah memproses 1.726 permintaan informasi debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), di mana 1.149 permintaan informasi diajukan secara luring dan 577 di antaranya diajukan secara daring.

Secara nasional, dia menegaskan, dalam upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, sejak 1 Januari 2025 hingga 31 Januari 2026, OJK telah menerima 29.828 pengaduan terkait entitas ilegal.Dari total tersebut, 24.281 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal dan 5.547 pengaduan terkait investasi ilegal.

Dalam rangka pelindungan masyarakat melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) pada periode 1 Januari 2025 s.d 31 Januari 2026, OJK telah menemukan dan menghentikan 2.263 entitas pinjaman online ilegal dan 354 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Satgas PASTI juga menemukan nomor kontak pihak penagih (debt collector) pinjaman online ilegal dan telah mengajukan pemblokiran terhadap 1.706 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Menurutnya, OJK bersama anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang didukung oleh asosiasi industri perbankan dan sistem pembayaran telah membentuk Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) atau Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan.

Sejak awal beroperasi sampai dengan 31 Januari 2026, IASC telah menerima 448.442 laporan. Jumlah rekening terkait penipuan yang dilaporkan sebanyak 756.006 dan dari jumlah rekening tersebut sejumlah 415.385 telah dilakukan pemblokiran. Adapun jumlah dana korban yang telah diblokir sebesar Rp511,08 miliar dimana sebanyak Rp161 miliar telah dikembalikan kepada korban.

“OJK juga telah bekerja sama dengan anggota Satgas PASTI dalam rangka penegakan hukum pidananya. IASC akan terus meningkatkan kapasitasnya mempercepat penanganan kasus penipuan di sektor keuangan,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sejak 22 November 2024 hingga 15 November 2025 Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima hampir 300.000 laporan penipuan dari masyarakat.

Untuk diketahui, IASC adalah pusat penanganan penipuan transaksi keuangan. Forum ini bentuk kerja sama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) dengan pelaku industri perbankan, penyedia jasa pembayaran, e-commerce, dan lainnya.

Kepala Departemen Pelindungan Konsumen OJK Rudy Agus Purnomo Raharjo menggambarkan dengan hampir 300.000 laporan yang masuk selama kurang lebih setahun ini, maka IASC setiap harinya menerima 900 sampai 1.000 laporan penipuan.

“Dengan masyarakat yang lapor itu sudah mendekati 300.000, jadi tiap hari IASC terima laporan 900—1.000 orang yang tertipu. Saya agak teriris, miris gitu dengan kondisi yang ada,” ucapnya dalam peluncuran GASA State of Scams 2025 Indonesia Report di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Sebab itu, Rudy menegaskan untuk menangani penipuan keuangan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Seluruh pihak terkait harus saling berkolaborasi sebab yang dilawan bukan lagi hanya orang per orang, tetapi sindikat.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Sekretariat Satgas PASTI OJK, Hudiyanto mengemukakan nyatanya IASC ini masih belum terdengar familiar di kalangan masyarakat, bahkan di kementerian sekalipun.

“Itu fakta pertama.Fakta kedua, dari data hampir 300.000 itu yang lapor di bawah 1 jam hanya 0,9%, not until 1%. Data kami juga menyatakan bahwa uang hilang di bawah 1 jam, jadi bisa dibayangkan banyak orang yang kecewa,” tuturnya.

Lebih jauh, Hudiyanto mengingatkan akan pentingnya pembaruan peraturan. Menurutnya, peraturan-peraturan yang ada di Indonesia kini sudah terlalu lama. Misalnya saja peraturan mengenai TPPU yang usianya sudah 10—13 tahun lalu.

“We have to change, kita harus berubah. Kita harus meniru Singapura, yang sudah mulai come up dengan perubahan ketentuan yang ada,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Global Anti-Scam Alliance (GASA) Indonesia Reski Damayanti menuturkan penipuan digital sangat merugikan masyarakat. Ini bisa mengikis kepercayaan, menguras keuangan, dan mengancam konsumen sehari-hari.

“Untuk melindungi publik dan memulihkan kepercayaan, Indonesia perlu memperkuat sistem pencegahan penipuan dengan teknologi canggih seperti AI [artificial intelligence], didukung kemitraan kuat dan regulasi yang jelas,” tegasnya di tempat yang sama.

Adapun, Country Manager, Indonesia, Mastercard sekaligus Wakil Ketua GASA Indonesia Chapter Aileen Goh berpendapat kepercayaannya adalah fondasi ekonomi digital yang inklusif.

“Untuk menjaga kepercayaan ini, dibutuhkan lebih dari sekadar teknologi, yaitu aksi kolektif. Pendekatan Mastercard berfokus pada kolaborasi dengan berbagi intelijen, berinvestasi dalam inovasi, dan membangun hubungan untuk memperkuat ketahanan siber bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tegas Aileen.

Sebagai informasi, GASA yang merupakan organisasi nirlaba ini melakukan survei daring terhadap 1.000 responden berusia 18 tahun ke atas di seluruh Indonesia pada 26 Februari hingga 14 Maret 2025.

Dari survei tersebut, GASA menemukan 66% orang dewasa Indonesia mengalami penipuan dalam setahun terakhir. Total kerugian mencapai Rp49 triliun atau rata-rata Rp1,7 juta per orang. Diketahui, platform yang paling sering digunakan scammer adalah pesan langsung seperti aplikasi pesan instan dan SMS.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sejak 22 November 2024 hingga 15 November 2025 Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima hampir 300.000 laporan penipuan dari masyarakat.

Untuk diketahui, IASC adalah pusat penanganan penipuan transaksi keuangan. Forum ini bentuk kerja sama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) dengan pelaku industri perbankan, penyedia jasa pembayaran, e-commerce, dan lainnya.

Kepala Departemen Pelindungan Konsumen OJK Rudy Agus Purnomo Raharjo menggambarkan dengan hampir 300.000 laporan yang masuk selama kurang lebih setahun ini, maka IASC setiap harinya menerima 900 sampai 1.000 laporan penipuan.

“Dengan masyarakat yang lapor itu sudah mendekati 300.000, jadi tiap hari IASC terima laporan 900—1.000 orang yang tertipu. Saya agak teriris, miris gitu dengan kondisi yang ada,” ucapnya dalam peluncuran GASA State of Scams 2025 Indonesia Report di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Sebab itu, Rudy menegaskan untuk menangani penipuan keuangan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Seluruh pihak terkait harus saling berkolaborasi sebab yang dilawan bukan lagi hanya orang per orang, tetapi sindikat.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Sekretariat Satgas PASTI OJK, Hudiyanto mengemukakan nyatanya IASC ini masih belum terdengar familiar di kalangan masyarakat, bahkan di kementerian sekalipun.

“Itu fakta pertama.Fakta kedua, dari data hampir 300.000 itu yang lapor di bawah 1 jam hanya 0,9%, not until 1%. Data kami juga menyatakan bahwa uang hilang di bawah 1 jam, jadi bisa dibayangkan banyak orang yang kecewa,” tuturnya.

Lebih jauh, Hudiyanto mengingatkan akan pentingnya pembaruan peraturan. Menurutnya, peraturan-peraturan yang ada di Indonesia kini sudah terlalu lama. Misalnya saja peraturan mengenai TPPU yang usianya sudah 10—13 tahun lalu.

“We have to change, kita harus berubah. Kita harus meniru Singapura, yang sudah mulai come up dengan perubahan ketentuan yang ada,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Global Anti-Scam Alliance (GASA) Indonesia Reski Damayanti menuturkan penipuan digital sangat merugikan masyarakat. Ini bisa mengikis kepercayaan, menguras keuangan, dan mengancam konsumen sehari-hari.

“Untuk melindungi publik dan memulihkan kepercayaan, Indonesia perlu memperkuat sistem pencegahan penipuan dengan teknologi canggih seperti AI [artificial intelligence], didukung kemitraan kuat dan regulasi yang jelas,” tegasnya di tempat yang sama.

Adapun, Country Manager, Indonesia, Mastercard sekaligus Wakil Ketua GASA Indonesia Chapter Aileen Goh berpendapat kepercayaannya adalah fondasi ekonomi digital yang inklusif.

“Untuk menjaga kepercayaan ini, dibutuhkan lebih dari sekadar teknologi, yaitu aksi kolektif. Pendekatan Mastercard berfokus pada kolaborasi dengan berbagi intelijen, berinvestasi dalam inovasi, dan membangun hubungan untuk memperkuat ketahanan siber bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tegas Aileen.

Sebagai informasi, GASA yang merupakan organisasi nirlaba ini melakukan survei daring terhadap 1.000 responden berusia 18 tahun ke atas di seluruh Indonesia pada 26 Februari hingga 14 Maret 2025.

Dari survei tersebut, GASA menemukan 66% orang dewasa Indonesia mengalami penipuan dalam setahun terakhir. Total kerugian mencapai Rp49 triliun atau rata-rata Rp1,7 juta per orang. Diketahui, platform yang paling sering digunakan scammer adalah pesan langsung seperti aplikasi pesan instan dan SMS.