Bisnis.com, JAKARTA — Hasan Fawzi ditunjuk sebagai Anggota Komisioner OJK pengganti Inarno Djajadi, yang mengawasi pasar modal hingga bursa karbon.

Hal itu ditetapkan pada Sabtu (31/1/2026), menyusul pengunduran diri sejumlah pejabat OJK setelah ramainya sorotan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap bursa Indonesia, yakni MSCI memutuskan untuk membekukan saham Indonesia dari rebalancing indeks periode Februari—Maret 2026. MSCI menyampaikan peringatan bahwa status saham Indonesia dapat turun dari posisi saat ini emerging market ke frontier market apabila transparansi data dan metodologi free float tidak dibenahi hingga Mei 2026.

Hasan Fawzi ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menggantikan Inarno Djajadi yang mengundurkan diri.

"Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon," dikutip dari siaran pers OJK pada Sabtu (31/1/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat, hingga Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik hadir di lokasi.

Kejutan soal pengunduran diri pejabat OJK bergulir dalam dua tahap. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar lebih dulu menyampaikan pengunduran diri bersama dengan Inarno Djajadi serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (DKTK) IB Aditya Jayaantara.

Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan bagi institusi OJK.

Selang beberapa jam di hari yang sama, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.

"Proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional," tulis OJK dalam keterangan resmi, Jumat (30/1/2026).

OJK menegaskan bahwa pengunduran diri para pejabat tersebut tidak mempengaruhi stabilitas organisasi maupun pelaksanaan tugas pengawasan sektor jasa keuangan.

Untuk sementara waktu, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan yang ditinggalkan akan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku.

Sebelum pejabat tinggi OJK, pengunduran diri sudah lebih dulu disampaikan oleh Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman pada Jumat (30/1/2026) pagi.

Jika sinyal penggantian yang kredibel muncul cepat dan tepat, tekanan bisa mereda dan IHSG kembali mengikuti faktor fundamental

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman memprediksi pasar modal masih akan bergerak hati-hati selama beberapa hari ke depan usai pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI).

“Proyeksi pergerakan pasar dalam waktu dekat, dalam jangka sangat pendek, pasar masih akan bergerak hati-hati dan volatil, terutama di sektor keuangan dan saham berkapitalisasi besar,” tuturnya dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan investor cenderung menunggu kejelasan arah transisi kebijakan dan kepemimpinan di sektor pasar modal terlebih dahulu sebelum mengambil langkah investasi selanjutnya.

Hal tersebut mengingat sejumlah pejabat di sektor pasar modal, yakni Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengundurkan diri pada Jumat (30/1).

“Jika sinyal penggantian yang kredibel muncul cepat dan tepat, tekanan bisa mereda dan IHSG kembali mengikuti faktor fundamental. Namun, tanpa kejelasan, volatilitas berisiko bertahan lebih lama,” ujar M Rizal Taufikurahman.

Selain ketiga petinggi tersebut, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK I.B. Aditya Jayaantara juga turut menyampaikan pengunduran diri mereka di hari yang sama.

Dalam pernyataan resmi OJK, pengunduran diri itu disebut merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan pasar modal domestik usai terkoreksi tajam imbas dari pengumuman MSCI terkait review dan rebalancing saham-saham di Indonesia.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi dari 8.980,23 pada penutupan perdagangan Selasa (27/1) menjadi 8.232,20 pada penutupan perdagangan Kamis (29/1). IHSG kembali menguat pada Jumat (30/1) dengan ditutup pada posisi 8.329,61.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bagi pasar, yang utama bukan nama, tetapi proses pemilihan yang transparan dan berbasis meritokrasi,

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menekankan pentingnya pemilihan yang transparan berdasarkan prinsip meritokrasi untuk pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang baru.

Ia mengatakan, kriteria ideal pejabat pengganti yang dibutuhkan untuk meredam sentimen negatif di pasar modal saat ini adalah figur yang independen, teknokratis, dan memahami risiko sistem keuangan secara utuh.

“Bagi pasar, yang utama bukan nama, tetapi proses pemilihan yang transparan dan berbasis meritokrasi,” ucap M Rizal Taufikurahman saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Ia menuturkan, para pejabat pengganti nantinya harus memiliki rekam jejak profesional, minim konflik kepentingan, serta kredibilitas yang dipercaya luas oleh pelaku pasar. Namun, ia tidak mau berspekulasi terkait siapa yang nantinya akan terpilih.

“Bagi pasar, yang utama bukan nama, tetapi proses pemilihan yang transparan dan berbasis meritokrasi,” katanya.

Rizal menyatakan, menentukan pengganti sejumlah petinggi OJK yang mundur pada Jumat (30/1) kemarin merupakan langkah yang paling mendesak untuk dilakukan agar dapat mengembalikan kepastian dan kepercayaan pasar, daripada langsung membuat terobosan kebijakan.

Ia menilai, pasar perlu diyakinkan bahwa fungsi pengawasan, penegakan aturan, dan perlindungan investor tetap berjalan normal serta independen.

“Komunikasi yang jelas dan konsisten menjadi kunci, agar pelaku pasar tidak berspekulasi dan sentimen negatif tidak berkembang lebih jauh,” ujarnya.

Pada Jumat sore (30/1), Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK I.B. Aditya Jayaantara menyampaikan pengunduran diri dari jabatan masing-masing.

Malam harinya, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara juga turut menyatakan pengunduran diri dari jabatannya.

Dalam pernyataan resmi OJK, pengunduran diri itu disebut merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan pasar modal domestik usai terkoreksi tajam imbas dari pengumuman MSCI terkait review dan rebalancing saham-saham di Indonesia.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Jumat petang, menyatakan bahwa Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi telah menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.

Selain itu, Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) I.B. Aditya Jayaantara juga menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengundurkan diri pada Jumat (30/1).

"Saya sebagai direktur dan utama Bursa Effect Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai direktur utama Bursa Efek Indonesia," ujar Iman dalam konferensi pers di Gedung BEI.

Iman berharap keputusannya terbaik untuk pasar modal Indonesia.

"Semoga dengan pengunduran saya ini pasar modal kita jadi lebih baik," ujarnya.

Selanjutnya, terkait proses administrasi, Iman menerangkan akan berlaku sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

"Nanti akan ada sementara (pelaksana tugas) yang akan ditunjuk berdasarkan aturan kita sampai ditunjuk definitif direktur utama yang baru," ujar pria yang menjabat Dirut BEI sejak RUPST 29 Juni 2022 ini.

Pasar modal RI tengah dihantam badai setelah MSCI mengumumkan pembekuan sementara perlakuan indeks untuk saham-saham Indonesia.

Kebijakan itu mencakup pembekuan seluruh kenaikan bobot saham Indonesia, penghentian penambahan saham baru ke dalam indeks MSCI, serta tidak adanya kenaikan kelas saham di seluruh segmen indeks.

Efeknya, IHSG anjlok selama dua terakhir hingga menyebabkan penghentian perdagangan sementara (trading halt)

Pada Rabu (28/1) sore, IHSG ditutup di level 8.320, terperosok 659,67 poin atau minus 7,35 persen dari perdagangan sebelumnya.

Kemudian, indeks ditutup di level 8.232 pada perdagangan Kamis (29/1) sore. Indeks saham merosot 88,35 poin atau minus 1,06 persen dari perdagangan sebelumnya, setelah sempat tertekan ke level 7.481 siang harinya.

Jumat pagi ini, IHSG dibuka hijau di level 8.308. Selang 5 menit, indeks menanjak 1,62 persen atau 133 poin ke level 8.365.

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memastikan Deputi Gubernur BI, Juda Agung, telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya. Langkah ini menandai terjadinya transisi kepemimpinan di tubuh bank sentral pada awal tahun 2026.

"Kami mengkonfirmasi bahwa Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Juda Agung, telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden RI, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2026," ujar Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangan pers, Senin (19/1/2026).

Terkait kekosongan posisi yang ditinggalkan Juda Agung, BI memastikan proses pengisian jabatan akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Gubernur BI telah memberikan rekomendasi nama calon kepada Presiden untuk kemudian diproses lebih lanjut melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Atas kekosongan jabatan Deputi Gubernur tersebut maka Gubernur Bank Indonesia telah merekomendasikan calon kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden mengusulkan dan mengangkat Deputi Gubernur terpilih sebagaimana persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat," tambah Ramdan merujuk pada regulasi dalam Pasal 41, 48, dan 50 UU BI.

Meski berada dalam masa transisi kepemimpinan, Bank Indonesia menegaskan operasional dan kebijakan moneter tetap berjalan normal. Fokus utama otoritas moneter saat ini adalah menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem pembayaran melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang sedang berlangsung.

Keputusan penting mengenai arah suku bunga acuan (BI Rate) dan kebijakan makroprudensial dijadwalkan akan diumumkan kepada publik pada lusa. "Bank Indonesia akan tetap fokus pada tugas utama untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah termasuk saat ini Bank Indonesia akan fokus pada pelaksanaan Rapat Dewan Gubernur Januari 2026 yang keputusannya akan diumumkan pada Rabu, 21 Januari 2026," pungkas Ramdan.

PT PERTAMINA Geothermal Energy Tbk mengumumkan Julfi Hadi telah mengundurkan diri sebagai Direktur Utama. Julfi menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai bos emiten berkode PGEO ini pada 25 November 2025. “Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak Julfi Hadi selaku Direktur Utama,” kata Corporate Secretary PGEO Kitty Andhora dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Kamis, 27 November 2025.

Kitti mengatakan perseroannya bakal menggelar Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 90 hari sejak surat pengunduran diri Julfi diterima perseroan. Langkah ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) POJK Nomor 33 Tahun 2014.

Julfi menjadi Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy dalam RUPST pada Juni 2023. Ketika itu, pemegang saham menetapkan Julfi sebagai Direktur Utama menggantikan Ahmad Yuniarto sebagai pemimpin perusahaan. Dia merupakan peraih gelar Master of Science of Geology dari University of Texas, El Paso, USA dan Bachelor of Science in Geology dari University of Texas, El Paso, USA.

Pada 20 Agustus 2025, PGEO juga merombak jajaran Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Grha Pertamina, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Gigih Udi Atmo resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama menggantikan Sarman Simanjorang.

Selain menunjuk Gigih, RUPSLB PGE juga menetapkan Mohammad Firmansyah sebagai Komisaris Independen. Sementara itu, posisi Abdulla Zayed bergeser dari Komisaris Independen menjadi Komisaris.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto melarang mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi konsultan pajak selama lima tahun setelah mengundurkan diri.

Pasalnya, mantan pegawai itu masih memiliki data-data negara yang tersimpan di perangkat kerja mereka.

"Di HP, di tablet, di kepala, di laptop, di kantor tuh ada komputer yang stand alone, PC, itu ada data negara yang rahasia," ujar Bimo dalam media gathering di Denpasar, Bali, Selasa (25/11).

Bimo khawatir data-data negara tersebut disalahgunakan mantan DJP yang menjadi konsultan pajak. Ia tak ingin hal tersebut terjadi.

"Itu enggak dipahami selama ini. Sebagai bagian dari conflict of interest. Sebagai bagian dari data yang ada konsekuensi pidana atas penyalahgunaannya," katanya.

"Maka itu kebijakan ini. Kami kompromikan. Akhirnya kita ambil. Toh tidak melanggar hak asasi juga. Karena apa? Ketika keluar, ya masa tunggu lah. Kenapa? Ya sepanjang data itu ada, itu 5 tahun. Lima tahun masa kadaluarsanya," kata Bimo.

Sebelumnya dalam wawancara dengan CNBC Indonesia, Bimo mengatakan ia menemukan pelanggaran etik di internal DJP dengan modus persekongkolan antara pegawai DJP dengan konsultan maupun wajib pajak itu sendiri.

Persekongkolan itu biasanya dilakukan oleh para pegawai DJP yang ingin mengajukan resign atau pengunduran diri, untuk menjadi bagian konsultan atau tim pajak wajib pajak tertentu. Namun Mereka masih memiliki data-data negara yang bisa digunakan sebagai celah fraud.

"Jadi ditengarai memang ada persekongkolan antara petugas pajak, kemudian konsultan yang kurang baik dengan wajib pajak," kata Bimo.

Bimo mengaku telah menyiapkan kebijakan khusus dalam bentuk pemberlakuan masa tunggu 5 tahun bagi pegawai pajak yang ingin mengajukan resign.

"Karena mereka-mereka yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak ini harus menjaga independensinya. Tidak boleh ada conflict of interest, apalagi hubungan-hubungan istimewa dengan intermediaries," papar Bimo.

Jakarta, CNBC Indonesia - Persekongkolan tindakan fraud atau penipuan antara pegawai pajak yang telah resign dengan konsultan maupun wajib pajak membuat Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto membuat aturan khusus.

Aturan ini akan membatasi eks fiskus pajak agar tak lagi bisa melakukan pelayanan perpajakan hingga mengakses sistem perpajakan. Fiskus pajak adalah pegawai atau pejabat pemerintah yang ditugaskan untuk mengurus, mengelola, dan menarik pajakdari wajib pajak.

Hal ini ia sampaikan seusai menemukan kebiasaan praktik fraud atau persekongkolan antara pegawai pajak yang resign dengan konsultan maupun wajib pajak dalam mengakali ketentuan perpajakan

"Kami sudah siapkan sistem dan kerangka regulasi untuk itu. Kami akan kunci NIK dan NPWP yang bersangkutan di Coretax, sehingga tidak bisa lagi mereka melakukan pelayanan perpajakan di luar pajak ketika mereka resign," ucap Bimo dalam acara Tax Time CNBC Indonesia, Selasa (18/11/2025).

Persekongkolan ini, ia sebut biasanya dilakukan oleh para pegawai pajak yang ingin mengajukan resign atau pengunduran diri, untuk menjadi bagian konsultan atau tim pajak wajib pajak tertentu, namun masih memiliki data-data negara yang bisa digunakan sebagai celah fraud.

"Jadi ditengarai memang ada persekongkolan antara petugas pajak, kemudian konsultan yang kurang baik dengan wajib pajak," kata Bimo.

Untuk menangani kebiasaan praktik persekongkolan itu, Bimo mengaku telah menyiapkan kebijakan khusus dalam bentuk pemberlakuan masa tunggu 5 tahun bagi pegawai pajak yang ingin mengajukan resign hingga mengunci NIK dan NPWP nya di sistem Coretax.

"Kami sudah mengeluarkan rancangan aturan yang terkait masa tunggu bagi pegawai-pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang akan resign. Kenapa begitu? Ini penting karena belum ada kerangka aturan itu sebelumnya," kata Bimo.

"Karena mereka-mereka yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak ini harus menjaga independensinya. Tidak boleh ada konflik of interest, apalagi hubungan-hubungan istimewa dengan intermediaries," papar Bimo.

Masa tunggu atau grace period selama 5 tahun itu supaya pegawai pajak yang tak lagi ingin bekerja di DJP tidak bisa langsung bekerja sebagai kuasa pajak, konsultan, ataupun bekerja di bagian perpajakan di korporasi.

Masa tunggu ini diberikan karena sampai hari ini, DJP belum bisa memusatkan seluruh kepemilikan data negara yang dimiliki para pegawai termasuk kepentingan pengolahan analytics data yang terkait perpajakan lainnya.

"Ada data-data yang masih bisa disimpan di stand alone laptop, stand alone tablet, maupun HP dari para pegawai kami. Maka itu data negara yang ada di mereka, itu tidak akan bisa digunakan apabila mereka resign dalam jangka waktu 5 tahun. Karena dalam jangka waktu 5 tahun itu, itu sudah kadaluarsa," ungkap Bimo.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Tesla telah mengalami banyak guncangan sepanjang tahun ini. Mulai dari penjualan yang anjlok akibat kompetisi dan sikap politik CEO Elon Musk yang berdampak buruk pada reputasi perusahaan, hingga drama paket kompensasi yang sempat memicu 'perpecahan' antara investor dan dewan direksi.

Saham Tesla sepanjang tahun ini mengalami penurunan 0,75%, dan sempat mencapai level terendah pada April 2025 lalu senilai US$221,86 per lembar.

Tak berhenti sampai di situ, Tesla juga menghadapi krisis baru. Ada 2 eksekutif Tesla yang mengepalai inisiatif produk utamanya secara terpisah mengumumkan hengkang dari perusahaan pada awal pekan ini.

Pertama, Siddhant Awasthi yang merupakan kepala program Cybertruck Tesla. Ia mengumumkan pengunduran diri dari raksasa milik Musk melalui LinkedIn pada Senin (10/11) pagi waktu setempat.

Cerita Awasthi cukup inspiratif. Ia bergabung dengan Tesla 8 tahun lalu dan memulai karier dari posisi bawah, hingga akhirnya mampu merangkak naik ke jejeran eksekutif.

"Saya baru saja membuat salah satu keputusan tersulit dalam hidup saya, yaitu meninggalkan Tesla setelah perjalanan yang luar biasa," tulis mantan kepala Cybertruck itu di LinkedIn.

"Delapan tahun yang lalu, ketika saya mulai magang, saya tidak pernah membayangkan suatu hari nanti akan memiliki kesempatan untuk memimpin program Cybertruck dan mewujudkannya," kata Awasthi, dikutip dari Mashable India, Selasa (11/11/2025).

Tak jelas apa alasan Awasthi memilih mengundurkan diri. Melalui unggahan di LinkedIn, sepertinya Awasthi mundur baik-baik.

Namun, Cybertruck jelas belum memenuhi harapan Tesla. Sebagaimana dicatat The Verge, pemberitahuan penarikan Cybertruck baru-baru ini dari Badan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional AS menunjukkan bahwa hanya 63.619 Cybertruck yang telah terjual sejak peluncurannya pada tahun 2023.

Musk pernah bertaruh bahwa masa depan Tesla bergantung pada penjualan 250.000 unit Cybertruck per tahun. Tesla sama sekali tidak mencapai target tersebut. Bahkan, minat terhadap Cybertruck telah menurun sejak perusahaan mengklaim telah menerima 250.000 deposit pra-pemesanan pada tahun 2019.

Setelah Awasthi, pengumuman pengunduran diri juga datang dari Emmanuel Lamacchia, kepala program Model Y Tesla. Sama seperti Awasthi, Lamacchia juga sudah bergabung di Tesla selama 8 tahun terakhir.

"Setelah 8 tahun yang luar biasa, saya akan meninggalkan Tesla," tulis Lamacchia di LinkedIn.

"Perjalanan yang luar biasa, dari memimpin NPI untuk varian Model 3 dan Model, Y hingga menjadi Manajer Program Kendaraan untuk Model Y, mobil terlaris di dunia!," ia menuliskan.

Lamacchia yang menjabat sebagai kepala Model Y selama 4 tahun terakhir, memang memimpin tim di balik kendaraan Tesla yang paling sukses. Jadi, sekali lagi, tampaknya tidak ada satu pun dari kepergian ini yang didasarkan pada kinerja.

Yang mengkhawatirkan, Tesla kehilangan dua pemimpin berbakat di pengujung tahun yang penuh gejolak bagi perusahaan . Ditambah lagi dengan angka penjualan Tesla dan berita terbaru bahwa Tesla kini berencana meluncurkan layanan penyewaan mobil untuk kendaraan Tesla, tampaknya Tesla juga akan menghadapi tahun 2026 yang penuh gejolak. Kita tunggu saja!

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA - Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau Sara ⁷ menanggapi keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang pengunduran dirinya dari anggota DPR periode 2024-2029.

Dia menyampaikan berbagai persoalan setelah berhenti satu bulan lebih dari aktivitas media sosial.

Hal ini dia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya @rahayusaraswati, pada Minggu (9/11/2025). Dia mengaku mengetahui akan disidang oleh MKD, tapi sidang tidak kunjung tiba sehingga dirinya fokus menenangkan diri dan menggeluti pekerjaan di luar ranah politik.

Dia menyampaikan tidak mudah melepaskan jabatannya di kursi legislatif. Bahkan dirinya sampai mengevakuasi anak-anaknya karena berbagai teror hingga reputasi dirinya yang turun karena segelintir pihak.

"Tidak mudah saat menyadari reputasi yang telah saya bangun dengan kerja keras dan integritas bisa semudah itu dirusak oleh disinformasi dan orang-orang bayaran (bahkan ada kawan-kawan saya yang termakan oleh framing tersebut)," tulisnya.

Politikus Partai Gerindra itu mengaku bahwa ratusan kader memintanya agar tidak mundur dari anggota DPR karena khawatir diisi oleh pihak yang tidak ahli di bidangnya.

Dia merasa ironis atas peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu. Menurutnya, jabatan sebagai anggota DPR adalah tanggung jawab dari orang-orang yang telah memilihnya.

Sara menegaskan tidak menyukai dunia politik karena penuh dengan drama dan tipu muslihat untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Namun, setelah menyatakan pengunduran diri, Sara menjelaskan banyak dukungan yang datang kepada dirinya.

"Malam itu setelah saya post video pengunduran diri, saya harus menjelaskan dan menenangkan kader dan teman-teman seperjuangan saya. Berat harus melihat tangis air mata mereka yang telah menaruh harapan pada saya," jelasnya.

Dia menyebutkan sejumlah warga menyampaikan dukungan agar dirinya tidak mundur sebagai anggota DPR. Terlebih, katanya, ada tokoh perempuan yang membelanya meskipun dirinya hanya beberapa kali berinteraksi saat masa Pilpres.

Ketika mendengar putusan MKD menolak pengunduran dirinya, Sara lantas menanyakan alasan tersebut ke MKD dan MK Partai, di mana salah satunya adalah 10.951 orang menandatangani petisi penolakan pengunduran dirinya.

Namun, Sara mengatakan belum dapat memutuskan langkah yang akan diambil selanjutnya dan masih mempertimbangkan banyak hal.

"Maka dari itu, ijin dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para pimpinan partai dan fraksi, maupun kepada para konstituen dapil, pada tokoh dan senior yang telah meminta saya kembali, saya mohon waktu untuk bisa mengambil keputusan agar tidak gegabah," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Seorang politikus dari partai Gerindra yakni Rahayu Saraswati Djojohadikusumo angkat suara pasca penolakan pengunduran dirinya oleh Mahkamah Kehormatan Daerah (MKD) DPR RI. Mahkamah Partai sendiri memutuskan bahwa dia tetap menyandang status sebagai anggota Dewan periode 2024-2029.

Sara menyampaikan bahwa keputusan mundur tersebut tidak mudah bagi dirinya sebagai anggota dewan setelah kekhawatiran yang dia dapatkan saat aksi demonstrasi pada Agustus 2025 lalu.

Dia sendiri mengaku lama vakum dari media sosial untuk menenangkan diri. Namun, sejak pembatalan pengunduran dirinya, dia menanggapi melalui akun instagram pribadinya.

"Saya pernah dikabari bahwa akan ada sidang MKD untuk membahas status saya di DPR sejak awal Oktober. Namun sidang itu tidak kunjung datang. Saya sejak pengunduran diri telah berfokus menenangkan dan refleksi diri, quality time dengan keluarga, dan pekerjaan saya di luar politik," tulisnya dalam akun instagram @rahayusaraswati, Minggu (9/11/2025).

Bahkan Sara mengaku bahwa saat dirinya mengajukan mundur dari anggota, banyak hal yang dikorbankan untuk bisa mencapai posisi tersebut, termasuk uang yang telah digelontorkan.

Pasca kejadian demonstrasi DPR RI pada Agustus 2025 lalu, dirinya sudah mempertimbangkan untuk mundur dari status dewan. Dirinya pun mengaku harus mengevakuasi keluarganya agar aman, hal itu lantaran dirinya sudah menjadi target massa.

"Tak mudah saat menyadari reputasi yang telah saya bangun dengan kerja keras dan integritas bisa semudah itu dirusak oleh disinformasi dan orang-orang bayaran (bahkan ada kawan-kawan saya yang termakan oleh framing tersebut)," tambahnya.

Foto: Rahayu Saraswati mundur dari DPR. (Instagram/rahayusaraswati) Rahayu Saraswati mundur dari DPR. (Instagram/rahayusaraswati)

Dirinya juga sulit untuk keluar dari jeratan disinformasi yang dinilai telah menyakiti banyak pihak walaupun sudah diambil keluar dari konteks. Bahkan, dia mengaku keluarganya diancam.

"Namun, ratusan kader memohon untuk saya tidak mengundurkan diri. Mereka menaruh harapan besar di pundak saya sebagai simbol perjuangan perempuan dan anak muda di DPR. Sehingga 'jika saya, dengan segala privilege yang saya mundur', sampai puluhan ribu rakyat yang telah menitipkan suara mereka ke saya kalah dari suara haters yang tidak pernah mengikuti perjuangan saya, maka apa daya mereka yang juga idealis tapi tidak memiliki keunggulan dan privilege yang saya miliki?," tulisnya.

Sara mengaku tak menyukai dunia politik yang kerap bermain dengan tipu muslihat dan drama demi sebuah kekuasaan. Kendati demikian, ia menyadari keterwakilannya memegang harapan banyak pihak bahkan saat memutuskan undur diri sebagai anggota Dewan sekalipun.

"Malam itu setelah saya post video pengunduran diri, saya harus menjelaskan dan menenangkan kader-kader dan teman-teman seperjuangan saya. Berat harus melihat tangis air mata mereka yang telah menaruh harapan pada saya," tambahnya.

Ia turut menyinggung adanya petisi dari sejumlah warga yang meminta partai menolak pengunduran dirinya. Namun, Sara mengaku belum dapat memastikan apakah dirinya akan kembali ke DPR atau tidak.

Ia juga sempat mempertanyakan alasan Mahkamah Partai dan MKD DPR menolak pengunduran dirinya. Sara kemudian diberi penjelasan bahwa terdapat 10.951 warga dari Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang menandatangani petisi agar partai tidak menerima pengunduran diri legislator dari Dapil DKI Jakarta 3 tersebut.

"Maka dari itu, izin dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para pimpinan partai dan fraksi, maupun kepada para konstituen Dapil, para tokoh dan senior yang telah meminta saya Kembali, saya mohon waktu untuk bisa mengambil keputusan agar tidak gegabah," imbuhnya.

"Mohon izin dan mohon maaf jika saya belum bisa menanggapi kabar penolakan pengunduran diri saya dengan sukacita maupun memberikan kepastian kembali sebagai jawaban. Terima kasih atas pengertiannya," tandasnya.

(wur)
[Gambas:Video CNBC]