Produksi pangan bukan hanya persoalan teknis budidaya, tetapi juga persoalan tata kelola yang memerlukan kolaborasi berbagai pihak

Jakarta (ANTARA) - Ketika Indonesia berhasil membangun Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga melampaui lima juta ton, pencapaian tersebut layak disyukuri sebagai fondasi penting dalam perjalanan menuju ketahanan pangan yang lebih kuat.

Bahkan bangsa ini boleh saja berbangga hati untuk menyebut pencapaian ini sebagai rekor baru dan cadangan beras tertinggi, sepanjang Indonesia merdeka.

Ini adalah fakta kehidupan yang tak mungkin dapat ditolak kebenarannya. Stok cadangan beras Pemerintah saat ini benar-benar sangat kokoh dan tidak merisaukan.

Tetapi bangsa ini tidak boleh terlena untuk terus mempertahankan kondisi ini. Dan senantiasa menyadari bahwa di balik setiap ton beras yang tersimpan, terdapat kerja keras jutaan petani, dukungan kebijakan pemerintah, koordinasi antarlembaga, hingga tata kelola logistik yang tidak sederhana.

Lebih dari itu, cadangan pangan merupakan simbol hadirnya negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyatnya.

Cadangan Beras Pemerintah merupakan persediaan beras dan gabah yang dikuasai dan dikelola pemerintah.

Pengelolaannya didelegasikan oleh Badan Pangan Nasional kepada Perum Bulog. Kehadiran CBP memiliki fungsi strategis, yakni untuk menjaga stabilitas pasokan pangan nasional, meredam lonjakan harga, serta menjadi bantalan ketika negara menghadapi keadaan darurat, mulai dari bencana alam hingga kerawanan pangan.

Perkembangan terbaru menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hingga Juni 2026, volume Cadangan Beras Pemerintah telah mencapai sekitar 5,3 juta ton.

Berdasarkan data yang dikutip dari Kementerian Pertanian, jumlah tersebut menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah berdirinya Bulog.

Yang tidak kalah penting, peningkatan stok tersebut berasal dari lonjakan produksi dalam negeri hasil panen petani Indonesia. Pemerintah juga menegaskan bahwa pada periode ini tidak dilakukan impor beras konsumsi.

Capaian tersebut memberikan pesan penting bahwa membangun ketahanan pangan bukanlah sesuatu yang mustahil apabila produksi nasional mampu tumbuh secara konsisten.

Di tengah berbagai tantangan global, mulai dari perubahan iklim, gangguan rantai pasok, hingga ketidakpastian geopolitik, kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari hasil sendiri menjadi modal strategis yang sangat berharga.

Namun, justru pada saat keberhasilan itu diraih, kehati-hatian perlu semakin diperkuat. Sejarah menunjukkan bahwa banyak keberhasilan besar justru mulai melemah ketika rasa puas menggantikan semangat untuk terus berbenah.

Produksi berkelanjutan

Rekor cadangan beras seharusnya tidak menjadi tujuan akhir, melainkan fondasi untuk melangkah lebih jauh. Ketahanan pangan tidak dapat dijaga hanya dengan menyimpan stok dalam jumlah besar. Tetapi juga harus terus diperkuat melalui produksi yang berkelanjutan.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 34,6 juta ton. Angka tersebut menjadi fondasi penting bagi terbentuknya cadangan beras yang kuat.

Namun, produksi pertanian memiliki karakter yang sangat dinamis. Curah hujan yang berubah, kekeringan berkepanjangan, banjir, serangan hama, hingga perubahan iklim dapat mengubah situasi dalam waktu singkat.

Oleh karena itu, keberhasilan hari ini tidak otomatis menjamin keamanan pangan pada masa mendatang apabila upaya meningkatkan produksi berhenti dilakukan.

Penguatan Cadangan Beras Pemerintah harus berjalan beriringan dengan upaya menggenjot produksi beras setinggi-tingginya. Bahkan, pemerintah didorong terus menghadirkan berbagai terobosan inovatif yang mampu meningkatkan produktivitas sehingga swasembada beras tidak berhenti sebagai capaian sesaat, melainkan menjadi kondisi yang terus terjaga.

Strategi yang selama ini dijalankan Kementerian Pertanian memberikan gambaran mengenai arah pembangunan sektor perberasan nasional.

Pilar pertama adalah peningkatan produktivitas. Langkah ini dilakukan melalui penggunaan benih unggul dan padi hibrida yang memiliki potensi hasil lebih tinggi, penerapan sistem tanam jajar legowo agar populasi tanaman meningkat, pemupukan berimbang sesuai karakteristik wilayah, penggunaan pupuk organik dan hayati, perbaikan sistem irigasi, serta pendampingan penyuluh pertanian langsung kepada petani di lapangan.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas teknologi dan pendampingan yang diterapkan.

Pilar kedua adalah perluasan areal tanam. Optimalisasi lahan diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman sehingga lahan yang sama dapat dipanen dua hingga tiga kali dalam setahun.

Perbaikan jaringan irigasi melalui JITUT, JIDES, dan tata air mikro menjadi bagian penting dalam mendukung produktivitas. Selain itu, program pompanisasi bagi lahan tadah hujan, pembukaan sawah baru, hingga pemanfaatan lahan perkebunan, kehutanan, maupun lahan terlantar melalui pola tumpang sari menjadi alternatif untuk memperluas kapasitas produksi nasional.

Pilar ketiga berfokus pada pengamanan produksi. Tantangan perubahan iklim menjadikan upaya mitigasi banjir dan kekeringan sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Di saat yang sama, pengendalian organisme pengganggu tanaman, termasuk hama dan penyakit, menjadi faktor penting agar produktivitas tetap terjaga.

Pemanfaatan alat dan mesin pertanian juga memiliki peran besar dalam mengurangi kehilangan hasil saat panen maupun pascapanen yang selama ini masih cukup tinggi.

Sementara itu, pilar keempat menitikberatkan pada penguatan kelembagaan dan manajemen. Regulasi yang semakin baik, data pertanian yang semakin akurat, serta koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, dan petani akan menentukan efektivitas seluruh program yang dijalankan.

Produksi pangan bukan hanya persoalan teknis budidaya, tetapi juga persoalan tata kelola yang memerlukan kolaborasi berbagai pihak.

Modal berharga

Jika dicermati, keempat pilar tersebut sebenarnya memiliki benang merah yang sama, yakni meningkatkan hasil panen di lahan yang sudah ada, membuka potensi lahan baru secara bijaksana, dan memastikan petani mampu mengurangi risiko gagal panen.

Kesemua langkah tersebut saling melengkapi dalam memperkuat fondasi swasembada pangan nasional.

Lebih jauh lagi, ketahanan pangan sejatinya bukan hanya urusan pemerintah atau petani. Dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian, penyuluh, pemerintah daerah, hingga masyarakat memiliki peran masing-masing dalam membangun sistem pangan yang tangguh.

Inovasi teknologi, pengembangan varietas unggul, efisiensi distribusi, pengurangan kehilangan hasil, hingga peningkatan kesejahteraan petani merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Karena itu, keberhasilan membangun cadangan beras di atas lima juta ton patut diapresiasi sebagai modal yang sangat berharga. Namun, apresiasi tersebut sebaiknya tidak membuat semua pihak terlena.

Ketahanan pangan bukanlah tujuan yang selesai dicapai dalam satu musim panen, melainkan proses panjang yang membutuhkan konsistensi, kerja sama, dan kemampuan beradaptasi terhadap berbagai tantangan baru.

Swasembada beras akan tetap kokoh selama produksi terus tumbuh, produktivitas terus meningkat, dan petani memperoleh dukungan yang memadai untuk terus menanam.

Rekor hari ini memang membanggakan, tetapi masa depan pangan Indonesia akan lebih ditentukan oleh kemampuan menjaga semangat untuk terus menghasilkan, berinovasi, dan bekerja bersama.

Cadangan beras yang kuat bukan sekadar prestasi statistik, melainkan wujud nyata dari ikhtiar bangsa dalam memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki akses terhadap pangan yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan.

*) Penulis adalah anggota Dewan Pakar DPN HKTI.

Copyright © ANTARA 2026

Kota Jambi (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan swasembada pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup dan hak kesejahteraan bagi petani yang memproduksi pangan.

"Kita ingin memprioritaskan pangan, dan juga swasembada pangan itu menyangkut hak rakyat dan petani," katanya saat menghadiri peringatan Hari Jadi Pemerintah Kota Jambi ke-80 dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625 di Jambi, Selasa.

Pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan guna mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Ia mengatakan upaya mencapai swasembada pangan bukan semata-mata persoalan produksi, tetapi juga menyangkut kepentingan rakyat secara luas.

Transformasi sektor pangan, kata dia, terus dilakukan melalui penataan regulasi yang mendukung percepatan pembangunan di bidang pangan.

Pemerintah dalam kurun waktu satu setengah tahun telah menerbitkan 33 regulasi yang terdiri atas Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Instruksi Presiden (Inpres), dan Keputusan Presiden (Kepres).

Menurut dia, berbagai regulasi tersebut menjadi landasan dalam memperkuat ekosistem pangan, termasuk penguatan kesejahteraan petani.

Zulhas juga menyampaikan ucapan selamat atas Hari Jadi Pemerintah Kota Jambi ke-80 dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625.

"Kota Jambi memiliki sejarah panjang dan terus menunjukkan perkembangan yang positif," kata dia.

Ia turut mengapresiasi berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Wali Kota Jambi Maulana.

Sejumlah program nasional seperti Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan, Sekolah Rakyat, dan Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai telah berjalan selaras dengan agenda pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung ketahanan pangan nasional.

Sementara Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan terima kasih kepada Menko Bidang Pangan atas kehadiran yang menjadi suatu kebanggaan dan kehormatan pada momentum penting peringatan HUT Pemerintah Kota Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Mafia beras sering kali dipersepsikan sekadar sebagai persoalan perdagangan pangan. Padahal, dampaknya jauh lebih luas daripada sekadar fluktuasi harga di pasar.

Ketika praktik manipulasi pasokan, pengoplosan, penimbunan, hingga permainan harga berlangsung secara sistematis, yang dipertaruhkan bukan hanya kepentingan konsumen, melainkan juga ketahanan pangan nasional, kesejahteraan petani, dan kepercayaan masyarakat terhadap tata niaga pangan itu sendiri.

Maka dari itulah, persoalan mafia beras layak dipandang sebagai ancaman serius yang membutuhkan perhatian bersama.

Belakangan ini, isu mafia beras kembali mengemuka, setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap berbagai praktik curang yang masih berlangsung di sektor perberasan nasional.

Praktik tersebut tidak hanya berupa pengoplosan beras subsidi, tetapi juga dugaan pengaturan pasokan dan harga yang mengarah pada perilaku kartel. Bahkan, menurut pengakuan Menteri Pertanian, terdapat upaya ancaman dan intimidasi terhadap pihak-pihak yang berani membongkar praktik tersebut.

Namun, di tengah tekanan yang muncul, pemerintah menyatakan tetap berkomitmen melawan berbagai bentuk kecurangan yang merugikan masyarakat dan mengancam ketahanan pangan nasional.

Istilah mafia beras sendiri merujuk pada praktik perdagangan beras yang tidak sehat, tidak transparan, dan cenderung eksploitatif. Aktivitas tersebut dapat melibatkan berbagai pihak, mulai dari pedagang, pengusaha, hingga oknum yang memiliki akses terhadap pengambilan keputusan.

Hal yang membuat persoalan ini kompleks adalah dampaknya yang dirasakan oleh seluruh mata rantai pangan, mulai dari petani sebagai produsen, hingga masyarakat sebagai konsumen akhir.

Bagi masyarakat, dampak yang paling mudah dirasakan adalah kenaikan harga beras yang tidak wajar. Beras merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Ketika harga beras melonjak akibat permainan pasar, daya beli masyarakat otomatis tergerus.

Kelompok berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan karena sebagian besar pengeluaran rumah tangga mereka dialokasikan untuk kebutuhan pangan.

Kenaikan harga yang tidak didorong oleh faktor produksi atau distribusi yang wajar pada akhirnya menciptakan tekanan ekonomi yang tidak perlu.

Selain harga, persoalan lain yang muncul adalah kelangkaan beras di pasar. Ketika pasokan sengaja diatur atau ditahan untuk menciptakan keuntungan tertentu, masyarakat akan kesulitan memperoleh beras dengan harga yang terjangkau.

Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini dapat menimbulkan ketidakpastian pasokan pangan dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Pangan tersedia

Ketahanan pangan pada dasarnya tidak hanya berbicara tentang kemampuan memproduksi pangan, tetapi juga memastikan pangan tersedia, mudah diakses, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Persoalan yang tidak kalah penting adalah kualitas beras yang beredar di pasaran. Praktik pengoplosan menjadi salah satu modus yang sering disebut dalam berbagai kasus.

Beras berkualitas tinggi dicampur dengan beras berkualitas rendah untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Tidak berhenti sampai di situ, terdapat pula risiko penggunaan bahan tambahan tertentu agar beras tampak lebih putih atau lebih menarik secara visual.

Jika praktik ini terjadi tanpa pengawasan yang memadai, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nilai ekonomi, tetapi juga kesehatan masyarakat.

Kualitas beras juga dapat menurun akibat penyimpanan yang tidak sesuai standar. Kelembapan yang tinggi, suhu yang tidak stabil, maupun sistem pengemasan yang buruk dapat menyebabkan kerusakan produk.

Bahkan, pemalsuan label pada kemasan beras menjadi persoalan tersendiri karena konsumen kehilangan hak untuk memperoleh informasi yang benar mengenai produk yang mereka beli. Dalam situasi seperti ini, konsumen menjadi pihak yang dirugikan berulang kali, baik dari sisi harga maupun kualitas.

Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk memperkuat sistem pangan nasional. Salah satunya melalui penguatan pengawasan pasar untuk memantau harga dan kualitas beras yang beredar.

Pengawasan yang efektif memungkinkan pemerintah mendeteksi lebih dini berbagai penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Langkah ini penting karena pasar yang sehat membutuhkan transparansi dan kepastian aturan bagi seluruh pelaku usaha yang menjalankannya secara jujur.

Pemerintah juga memperkuat cadangan beras nasional melalui penyerapan produksi petani. Kebijakan ini memiliki dua manfaat sekaligus.

Di satu sisi memberikan kepastian pasar bagi petani, sementara di sisi lain memperkuat kemampuan negara menjaga stabilitas pasokan ketika terjadi gejolak harga atau gangguan distribusi.

Semakin kuat cadangan pangan nasional, semakin kecil peluang pihak-pihak tertentu mengendalikan pasar demi kepentingan sempit.

Memperketat pengawasan

Langkah berikutnya adalah memperketat pengawasan impor pangan untuk mencegah masuknya beras ilegal maupun beras berkualitas rendah.

Di saat yang sama, pemerintah terus memberikan dukungan kepada petani melalui penyediaan benih unggul, pupuk, serta peralatan pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen.

Upaya ini menunjukkan bahwa pemberantasan mafia beras tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga harus dibarengi dengan penguatan sektor produksi di tingkat hulu.

Penindakan hukum tetap menjadi instrumen yang sangat penting. Praktik penimbunan, pengoplosan, manipulasi harga, maupun bentuk penyalahgunaan lainnya harus ditindak secara tegas dan konsisten.

Kepastian hukum bukan hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat serta menciptakan iklim usaha yang sehat bagi para pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara benar.

Namun, pengalaman menunjukkan bahwa keberhasilan memberantas mafia pangan tidak dapat diserahkan kepada pemerintah semata. Dibutuhkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petani, pedagang, akademisi, organisasi masyarakat, media massa, hingga konsumen.

Kesadaran publik terhadap pentingnya transparansi rantai pasok pangan harus terus ditingkatkan. Semakin tinggi tingkat pengawasan sosial dari masyarakat, semakin sempit ruang gerak praktik-praktik curang yang merugikan kepentingan bersama.

Maka, kemudian, perlawanan terhadap mafia beras bukan sekadar upaya menjaga harga pangan tetap stabil. Lebih dari itu, ini adalah perjuangan untuk melindungi hak petani memperoleh nilai yang adil dari hasil kerja mereka, memastikan masyarakat mendapatkan pangan yang berkualitas dan terjangkau, serta menjaga kedaulatan pangan Indonesia.

Ketika pangan sebagai kebutuhan dasar masyarakat dijadikan objek permainan segelintir pihak, maka yang dipertaruhkan adalah kepentingan bangsa secara keseluruhan.

Karena itu, penguatan pengawasan, keberanian penegakan hukum, peningkatan produksi nasional, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat harus berjalan beriringan.

Ketahanan pangan yang kuat hanya dapat dibangun di atas fondasi tata niaga yang jujur, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

*) Entang Sastraatmadja adalah anggota Dewan Pakar DPN HKTI

​​​​​​​

Copyright © ANTARA 2026

PAPUA SELATAN - Direktur Eksekutif Center of Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menilai film Pesta Babi seolah meragukan langkah pemerintah yang tengah bersiap mewujudkan ketahanan pangan nasional. Film tersebut sepertinya hanyalah riak wacana yang mencoba meragukan arah besar ketahanan pangan.

“Saya kira langkah Presiden Prabowo di Papua, termasuk cetak sawah di Wanam adalah strategi kedaulatan yang harus berlanjut,” ujar Herry, Kamis (21/5/2026).

Program cetak sawah seluas 1 juta hektare yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak boleh berhenti. Sebab, jika terputus, Indonesia akan kembali terjebak pada ketergantungan impor yang justru melemahkan kemandirian bangsa.

“Apalagi dalam konteks kondisi global yang penuh krisis, kemandirian pangan bukan pilihan melainkan keharusan. Ketahanan pangan adalah martabat politik dan martabat itu hanya bisa dijaga dengan berdiri di atas kaki sendiri,” katanya.

Sebagai informasi, PSN Wanam di Papua Selatan telah menunjukkan progres yang signifikan. Sejumlah fasilitas utama bahkan telah rampung 100 persen. Kehadiran proyek tersebut membawa harapan baru bagi masyarakat lokal, terutama dalam mendorong kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di wilayah setempat.

Warga Papua Tarsan Balagaize bersyukur atas pembangunan yang kini menjangkau hingga kampung dan dusun mereka. Manfaat proyek di Wanam tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang.

“Kami harus bersyukur karena kapan lagi kami bisa menerima itu? Bukan karena kita saja yang bisa menikmati, tetapi sampai kami punya anak-cucu,” kata Tarsan, Kamis (14/5/2026).

Warga setempat juga menyampaikan apresiasi karena pembangunan kini menjangkau kawasan yang sebelumnya belum tersentuh infrastruktur. “Masyarakat menerima penuh pembangunan PSN Wanam. Jadi kami sangat berterima kasih dan kami menerima dengan 100 persen program pembangunan ini,” tuturnya.

Pusat Cadangan Pangan Nasional

Seorang petugas proyek menjelaskan progres pembangunan sejumlah fasilitas penunjang di kawasan PSN Wanam hampir seluruhnya telah selesai. Area jetty multipurpose dan solar cell, misalnya kini telah mencapai progres 100 persen.

Selain itu, pembangunan tangki HSD berkapasitas 5.000 metrik ton telah mencapai 97 persen, sedangkan warehouse multipurpose mencapai 88 persen. “Disusul yang pasti oleh solar cell yang sudah 100 persen,” ucapnya.

Wajah Wanam kini berubah drastis. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi Pusat Cadangan Pangan Nasional melalui program cetak sawah seluas 1 juta hektare.

PSN yang didanai dan dikerjakan oleh Jhonlin Group milik pengusaha H Samsudin Andi Arsyad yang akrab disapa Haji Isam bukan sekadar membuka lahan pertanian. Proyek tersebut juga membangun ekosistem kehidupan baru yang mencakup jaringan irigasi, industri biodiesel, hingga penguatan pertahanan negara.

Namun, kunci utama dari seluruh ekosistem tersebut adalah konektivitas. Proyek ini jelas-jelas untuk mewujudkan kemakmuran dari daerah menuju pusat agar Indonesia memiliki jati diri dan kemandirian yang kuat. Nah, sangat aneh jika banyak kalangan merendahkan proyek yang bertujuan mulia ini.

Kemudian kita punya stok yang baik dan bahkan jika berlebih bukan hanya di dalam negeri tapi juga untuk kepentingan ekspor dan sebagainya,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan, fungsi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai offtaker mendukung kedaulatan pangan nasional.

"Fungsi offtaker tadi yang menurut saya menjadi penting ketika kita bicara tentang swasembada, karena menurut pendapat saya Presiden RI sebenarnya ingin bukan hanya food security, kalau food security itu barangnya ada impor boleh tapi kalau Presiden RI ini inginnya adalah food sovereignty atau kedaulatan pangan, kedaulatan pangan itu adalah barang-barangnya dihasilkan oleh bangsa kita sendiri yang bisa kita produksi," ujar Ferry dalam acara Economic Briefing 2026 di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, misalkan di desa tersebut adalah hasil produknya gabah kering panen, Kopdes Merah Putih ini juga sebaiknya menyerap gabah kering panen dengan menggunakan tambahan alat berupa pengering atau dryer supaya kualitas gabah kering panen petani bisa memenuhi kualitas yang sudah ditetapkan oleh Bulog.

"Kedua, misalkan hortikultura buah-buahan sayuran, banyak buah-buahan sayuran yang bagus-bagus dihasilkan oleh masyarakat kita tapi karena tidak ada alat pengatur suhunya buah-buahan yang bagus, sayuran yang bagus itu cepat busuk dan sebagainya oleh karena itu nanti koperasi desa juga akan dilengkapi dengan alat pengatur suhu," katanya.

Hal tersebut bertujuan supaya kualitas hasil produk hortikultura, kemudian di perikanan juga nanti ada cold storage dan lain sebagainya juga diharapkan nanti akan punya cadangan pangan yang berbagai macam dari sektor pertanian sampai dengan perikanan dan lain-lainnya bisa terkelola dengan baik.

"Kemudian kita punya stok yang baik dan bahkan jika berlebih bukan hanya di dalam negeri tapi juga untuk kepentingan ekspor dan sebagainya," kata Ferry.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang biasa disapa Zulhas menegaskan bahwa Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih merupakan bagian dari infrastruktur pemerintah yang dirancang untuk memperkuat akses ekonomi masyarakat desa.

Menurutnya, keberadaan koperasi desa akan memudahkan warga desa dalam mengakses pusat logistik, layanan keuangan, serta pasar ekonomi.

Ia menjelaskan apabila harga gabah atau jagung jatuh di bawah harga pemerintah, maka petani dapat menjual hasil panen mereka ke koperasi desa. Selanjutnya, koperasi akan menyalurkan komoditas tersebut ke Bulog.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Swasembada pangan adalah pilihan kebijakan yang sah dan strategis. Namun, publik perlu diajak untuk memahami bahwa kemandirian tidak selalu identik dengan harga murah.

Jakarta (ANTARA) - Cita-cita Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mewujudkan swasembada pangan terbukti sungguh-sungguh.

Presiden tidak hanya meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengawal swasembada pangan, tetapi juga melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut.

Kedua institusi tersebut bahkan merekrut pegawai berlatar belakang sekolah menengah pertanian hingga sarjana pertanian, agar memiliki kapasitas lebih kuat dalam memahami dan mengelola persoalan pangan.

Hasilnya mulai terlihat. Indonesia kembali mencatat capaian swasembada pangan, khususnya beras sebagai makanan pokok utama. Pada pekan pertama April 2026, Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional mengumumkan bahwa cadangan beras pemerintah telah menembus 4,5 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah.

Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi. Menjamin ketersediaan beras bagi negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia jelas bukan perkara sederhana.

Bahkan, saat ini, para pengamat yang paling kritis sekalipun mengakui bahwa Indonesia mampu menjaga stok beras pada level tertinggi sepanjang sejarah, dengan harga yang relatif stabil.

Artikel ini bukan untuk mengkritisi cita-cita mulia tersebut, tetapi menunjukkan konsekuensi yang harus diterima Indonesia ketika swasembada pangan dapat diraih yang belum tentu sesuai dengan ekpektasi, tetapi malah mungkin berupa anomali.

Sesungguhnya terdapat konsekuensi ekonomi yang tidak selalu sejalan dengan teori ekonomi klasik.

Pada umumnya meningkatnya jumlah barang di pasar semestinya menekan harga. Hukum permintaan dan penawaran menjelaskan dengan asumsi faktor lain tetap, maka ketika pasokan melimpah, harga cenderung turun.

Penyebab Anomali

Dalam konteks Indonesia, teori klasik tersebut tidak selalu berjalan lurus. Swasembada pangan—pada komoditas tertentu—justru berpotensi melahirkan anomali: ketika produksi meningkat, harga tidak serta-merta turun, bahkan bisa terdorong naik. Ada sejumlah faktor yang membentuk kondisi ini.

Pertama, struktur biaya produksi dalam negeri yang relatif tinggi. Tenaga kerja di sektor pertanian tidak lagi bisa dianggap murah jika dibandingkan dengan negara-negara produsen pangan besar lainnya.

Di sisi lain, modernisasi yang belum merata membuat produktivitas tenaga kerja masih tertinggal. Akibatnya, biaya per unit produksi menjadi lebih tinggi. Dalam situasi seperti ini, petani membutuhkan insentif harga yang memadai agar tetap bersedia berproduksi.

Jika harga terlalu rendah, maka motivasi petani untuk menanam menurun yang pada akhirnya justru mengancam keberlanjutan swasembada itu sendiri.

Kedua, sentra produksi pertanian tersebar di tempat yang jauh dari pasar karena faktor geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan dan daratan dengan topografi beragam. Dampaknya distribusi pangan dari sentra produksi ke wilayah konsumsi memerlukan biaya logistik yang tidak kecil.

Infrastruktur transportasi yang belum sepenuhnya efisien seperti pelabuhan, jalan, maupun sistem rantai dingin menambah beban biaya transportasi. Pada kondisi ini, meskipun produksi meningkat di suatu daerah, harga di daerah lain belum tentu turun karena ongkos distribusi tetap tinggi.

Dengan demikian, harga pangan domestik tidak hanya ditentukan oleh jumlah produksi, tetapi juga oleh biaya untuk membawa produk tersebut ke konsumen.

Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa harga pangan di Indonesia sering kali lebih mahal dibandingkan negara lain yang memiliki sistem logistik lebih terintegrasi.

Sebuah candaan sering diungkapkan para peneliti di Indonesia. Konon biaya transportasi jeruk dengan volume 1 kontainer dari China ke Jakarta jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya transportasi jeruk dari Aceh ke Papua.

Pada sisi lain kebijakan swasembada seringkali beriringan dengan pembatasan impor untuk melindungi petani lokal. Kebijakan ini memang penting untuk menciptakan ruang bagi produksi dalam negeri berkembang.

Namun, pembatasan impor juga mengurangi alternatif pasokan yang lebih murah dari luar negeri. Pada jangka pendek, hal ini dapat menyebabkan harga domestik tetap tinggi karena pasar tidak memiliki cukup tekanan kompetitif untuk menurunkan harga.

Situasi ini menempatkan pemerintah pada posisi tidak mudah.

Di satu sisi, terdapat kebutuhan untuk menjaga harga tetap terjangkau bagi konsumen, terutama kelompok berpendapatan rendah.

Di sisi lain, negara juga berkewajiban memastikan petani mendapatkan harga yang cukup untuk menutup biaya produksi dan memperoleh keuntungan yang layak.

Jika salah satu sisi diabaikan, dampaknya dapat signifikan yaitu inflasi pangan yang membebani masyarakat atau penurunan produksi akibat petani merugi.

Meningkatkan Produktivitas

Pada konteks ini penting memahami bahwa swasembada pangan bukan sekadar persoalan meningkatkan produksi, tetapi juga mengelola struktur biaya secara keseluruhan.

Tanpa perbaikan pada efisiensi produksi dan distribusi, swasembada berisiko meningkatkan harga komoditi pangan menjadi mahal baik bagi negara maupun masyarakat.

Langkah strategis perlu diarahkan untuk meningkatkan produktivitas melalui mekanisasi, penggunaan teknologi pertanian modern, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian pada daerah yang membutuhkan modernisasi pertanian.

Modernisasi pertanian tidak selalu dapat menurunkan biaya pada daerah-daerah dengan harga bahan bakar yang tinggi karena mekanisasi justeru meningkatkan biaya.

Pada jangka panjang investasi pada infrastruktur logistik harus menjadi prioritas untuk menekan biaya distribusi. Dengan biaya yang lebih efisien, produksi yang meningkat dapat benar-benar diterjemahkan menjadi harga yang lebih stabil, bahkan lebih rendah.

Transparansi rantai pasok juga menjadi kunci. Selama ini, panjangnya rantai distribusi sering kali menyebabkan perbedaan harga yang besar antara tingkat petani dan konsumen.

Reformasi dalam sistem perdagangan pangan domestik dapat membantu memastikan bahwa keuntungan tidak hanya dinikmati oleh perantara, tetapi juga oleh produsen dan konsumen secara lebih adil.

Swasembada pangan adalah pilihan kebijakan yang sah dan strategis. Namun, publik perlu diajak untuk memahami bahwa kemandirian tidak selalu identik dengan harga murah.

Terdapat biaya yang harus ditanggung untuk mewujudkan cita-cita tersebut, terutama dalam tahap awal ketika efisiensi belum tercapai. Pada akhirnya pemerintah dapat menjelaskan bahwa kenaikan harga ketika swasembada pangan bukanlah kegagalan, tetapi periode transisi menuju sistem pangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Pemerintah memang ditantang untuk memastikan fase ini tidak berlangsung terlalu lama dan tidak menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat, swasembada pangan tetap dapat dicapai tanpa mengorbankan keterjangkauan harga secara permanen.

*) Dr. Destika Cahyana, SP., M.Sc adalah Peneliti di Pusat Riset Tanaman Pangan, BRIN; Pengurus di Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI).

Copyright © ANTARA 2026

BANJARBARU - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Kota Banjarbaru menjadi daerah percontohan nasional Gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI). Termasuk penguatan ketahanan pangan melalui pendidikan kewirausahaan sejak usia dini di daerah tersebut.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik saat kunjungan kerja yang dirangkaikan dengan kegiatan “Ngobras Wasbang” (Ngobrol Asik Santai Wawasan Kebangsaan) di Aula Gawi Sabarataan, Kantor Balai Kota Banjarbaru, Jumat, 13 Februari 2026.

Kegiatan ini menekankan penguatan wawasan kebangsaan yang relevan dengan tantangan global, khususnya kedaulatan pangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Di hadapan 100 peserta dari unsur siswa SD dan SMP serta guru pendamping, Akmal menegaskan wawasan kebangsaan saat ini tidak boleh lepas dari realitas tantangan global, terutama kedaulatan pangan. Akmal mengutip visi Presiden Prabowo Subianto yang menerjemahkan ideologi bangsa ke dalam kemandirian nasional.

"Dunia tengah berubah. Negara-negara pionir teknologi kini mulai bergeser fokus ke sektor pangan karena ledakan populasi dan terbatasnya lahan. Jika kita tidak memiliki ideologi ketahanan pangan, kita akan menjadi negara yang ketergantungan dan mengemis kepada bangsa lain," jelasnya.

Lihat video: Presiden Prabowo Minta DPR Kebut Pembangunan Irigasi untuk Ketahanan Pangan



Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris. Akmal mendorong dunia pendidikan agar menanamkan semangat kewirausahaan dan keterampilan hidup sejak dini termasuk di bidang pangan.

Akmal menilai Banjarbaru memiliki potensi menjadi model integrasi kurikulum wawasan kebangsaan dengan penguatan entrepreneurship. "Ada potensi 80 juta siswa di Indonesia. Jika kita mampu mengorkestrasi separuhnya saja untuk bertindak melakukan Gerakan ASRI dan mencintai sektor pangan, kita memiliki modal manpower yang luar biasa,” jelasnya.

Akmal menegaskan sekolah seharusnya membentuk peserta didik dengan pola pikir kewirausahaan, bukan melahirkan generasi yang minim keterampilan dan berpotensi menjadi beban di masa depan. Siswa perlu dibekali soft skill agar mampu bersaing, bekerja, dan menjawab tantangan zaman.

Melalui rangkaian kegiatan ini, Akmal berharap Banjarbaru dapat membuktikan bahwa wawasan kebangsaan diwujudkan melalui aksi konkret dalam menjaga kedaulatan pangan dan kemandirian ekonomi.

Akmal bersama Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby melakukan penanaman pohon di SMPN 2 Banjarbaru sebagai simbol dimulainya gerakan menanam di lingkungan sekolah. Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan Pendulangan Intan Cempaka.

Dalam peninjauan ini, terjadi pertukaran gagasan strategis untuk mengelola kawasan legendaris tersebut sebagai destinasi wisata unggulan yang berdampak pada penguatan ekonomi lokal. Hadir dalam peninjauan itu Direktur Pol PP dan Linmas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) serta jajaran Direktorat Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan Ditjen Polpum. Selain itu hadir pula Kepala Oragnisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat se-Kota Banjarbaru.

yang perlu dibuktikan saat ini adalah kemampuan mewujudkan swasembada beras yang berkelanjutan dan adaptif

Jakarta (ANTARA) - Jebakan swasembada beras merujuk pada situasi ketika suatu negara yang semula berhasil mencapai swasembada beras dan tidak lagi bergantung pada impor justru kemudian terperangkap dalam kondisi produksi yang stagnan bahkan turun.

Keberhasilan awal sering kali melahirkan rasa aman yang berlebihan. Insentif untuk meningkatkan produktivitas melemah, diversifikasi pertanian terabaikan, dan inovasi berjalan lambat.

Dalam situasi seperti ini, harga beras yang cenderung rendah, terbatasnya investasi, serta kebijakan yang kurang mendorong pembaruan teknologi dapat memperburuk keadaan. Swasembada yang semestinya menjadi pijakan untuk lompatan berikutnya justru berubah menjadi titik nyaman yang meninabobokan.

Selain persoalan struktural tersebut, faktor eksternal seperti perubahan iklim turut memberi tekanan serius. Cuaca ekstrem, kekeringan panjang, banjir, serta gangguan musim tanam dapat memperlemah fondasi produksi pangan nasional.

Pengalaman menghadapi El Nino beberapa tahun lalu menjadi pelajaran penting. Ketika fenomena itu terjadi, produksi menurun tajam dan kebutuhan impor melonjak.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa swasembada bukanlah capaian yang bersifat permanen, melainkan kondisi yang harus terus dijaga melalui kesiapan dan antisipasi yang cermat.

Untuk menghindari jebakan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang dirancang secara terpadu. Antisipasi yang cerdas harus disiapkan sejak dini agar keberhasilan swasembada tidak berubah menjadi beban di kemudian hari.

Sejumlah pakar menyampaikan bahwa ada beberapa pendekatan yang dapat ditempuh guna memastikan swasembada beras tetap berkelanjutan sekaligus adaptif terhadap tantangan zaman.

Langkah pertama adalah meningkatkan investasi dalam teknologi pertanian modern. Penggunaan teknologi terbukti mampu mendongkrak produktivitas, efisiensi, dan daya tahan sistem pertanian.

Varietas unggul yang tahan terhadap perubahan iklim, sistem irigasi modern yang hemat air, serta penerapan pertanian presisi melalui drone dan sensor menjadi contoh konkret yang dapat diterapkan. Pemanfaatan analitis data untuk mendukung pengambilan keputusan juga semakin relevan.

Dengan dukungan teknologi, proses budidaya menjadi lebih terukur, risiko dapat ditekan, dan kualitas hasil panen meningkat. Modernisasi pertanian bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk mempertahankan kinerja produksi di tengah dinamika lingkungan yang kian kompleks.

Langkah kedua

Langkah kedua adalah mendorong diversifikasi tanaman pangan. Kebergantungan yang terlalu besar pada beras membuat sistem pangan rentan. Diversifikasi menjadi strategi penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Promosi konsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi, sagu, serta berbagai jenis sayuran perlu diperluas. Pengembangan produk olahan berbasis non-beras dapat membuka peluang ekonomi baru sekaligus memperkaya pola konsumsi masyarakat.

Edukasi gizi juga memegang peran penting dalam membentuk preferensi pangan yang lebih beragam. Dengan diversifikasi yang konsisten, tekanan terhadap produksi beras dapat dikurangi dan ketahanan pangan menjadi lebih kokoh.

Langkah ketiga adalah memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim. Adaptasi menjadi kata kunci dalam menghadapi ketidakpastian cuaca.

Penggunaan varietas tanaman yang tahan kekeringan maupun genangan, pembangunan sistem irigasi efisien, penerapan praktik pertanian konservasi, serta pengembangan sistem peringatan dini cuaca ekstrem merupakan bagian dari strategi adaptif.

Upaya ini dapat menekan risiko gagal panen dan menjaga stabilitas produksi. Tanpa ketahanan iklim yang memadai, swasembada beras akan selalu berada dalam bayang-bayang ancaman.

Langkah keempat berkaitan dengan kebijakan harga yang berpihak kepada petani. Harga minimum yang wajar akan memberikan kepastian pendapatan dan mendorong semangat produksi.

Penetapan harga pembelian pemerintah yang kompetitif, subsidi input pertanian yang tepat sasaran, serta perlindungan melalui asuransi pertanian menjadi instrumen penting dalam menjaga motivasi petani.

Tanpa insentif ekonomi yang memadai, sulit mengharapkan petani terus meningkatkan produktivitas. Keberlanjutan swasembada sangat bergantung pada kesejahteraan pelaku utamanya.

Langkah kelima adalah membangun infrastruktur penyimpanan dan distribusi yang memadai. Kerugian pascapanen sering kali menggerus hasil produksi secara signifikan.

Gudang modern dengan pengaturan suhu dan kelembapan, jaringan transportasi yang lancar, serta sistem logistik yang efisien dapat menekan kehilangan hasil dan memperluas akses pasar. Infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat daya saing produk dalam negeri.

Kelima langkah tersebut menjadi agenda penting apabila bangsa ini ingin memastikan bahwa swasembada beras yang telah diumumkan Presiden Prabowo per 31 Desember 2025 tidak berhenti sebagai pencapaian simbolik.

Swasembada harus dimaknai sebagai proses berkelanjutan yang menuntut konsistensi kebijakan dan komitmen bersama.

Terlebih lagi, apabila tujuan yang hendak diraih adalah swasembada pangan secara menyeluruh, maka fondasi swasembada beras perlu terus diperkuat.

Dua tugas

Swasembada beras dapat dipandang sebagai pintu masuk menuju swasembada pangan. Tanpa kemampuan menjaga ketersediaan beras secara stabil, sulit membangun kemandirian pangan yang komprehensif.

Karena itu, upaya mempertahankan capaian yang ada menjadi sangat rasional. Pemerintah tentu berkepentingan memastikan keberhasilan tersebut tidak bersifat sesaat.

Dalam konteks ini, terdapat dua tugas besar yang harus dijalankan secara bersamaan. Pertama, mempertahankan swasembada beras melalui pelestarian produksi dan peningkatan produktivitas.

Kedua, mendorong pencapaian swasembada pangan dengan memperluas cakupan komoditas strategis lainnya. Keduanya tidak boleh dipertentangkan.

Pendekatan yang terlalu berfokus pada satu sisi dan mengabaikan sisi lain berpotensi menciptakan ketidakseimbangan kebijakan.

Anggapan bahwa swasembada beras adalah pekerjaan yang telah selesai merupakan pandangan yang kurang tepat. Keberhasilan yang diraih tidak boleh melahirkan euforia berlebihan atau sikap jumawa.

Justru pada saat itulah kewaspadaan harus ditingkatkan. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa keberhasilan tanpa konsolidasi dapat dengan cepat berubah menjadi kemunduran.

Oleh sebab itu, yang perlu dibuktikan saat ini adalah kemampuan mewujudkan swasembada beras yang berkelanjutan dan adaptif.

Pemerintahan Presiden Prabowo diharapkan mampu menghadirkan paradigma baru yang menempatkan swasembada sebagai proses dinamis, bukan sekadar pencapaian angka.

Aura baru tersebut harus tercermin dalam kebijakan yang konsisten, inovatif, dan berorientasi jangka panjang.

Pada akhirnya, jebakan swasembada beras bukanlah keniscayaan, melainkan risiko yang dapat dihindari dengan perencanaan matang dan pelaksanaan yang disiplin.

Diperlukan kerja cerdas, sinergi lintas sektor, serta komitmen berkelanjutan agar dunia perberasan nasional tidak menghadapi krisis yang menyakitkan.

Dengan sikap waspada dan langkah terukur, swasembada beras dapat menjadi fondasi kokoh bagi kemandirian pangan Indonesia. Demikian kiranya untuk menjadi bahan renungan bersama.

*) Entang Sastraatmadja, Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melalui 'Asta Cita' menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat hingga ke pelosok desa. Harapan itu kembali ditegaskan pada saat Musyawarah Nasional V Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Munas V DPP APDESI).

Munas APDESI tersebut dihadiri Menko Bidang Pangan, Menteri Desa dan PDT, Wamen Koperasi dan jajaran pengurus APDESI dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Adapun Munas mengusung tema "Konsolidasi Organisasi dalam Mendukung Implementasi Asta Cita Prabowo-Gibran".

Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memiliki program yang berpihak dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga penting bagi APDESI untuk mendukung setiap program yang menjadi prioritas dan strategis dapat mendarat di desa.

"Kedaulatan pangan harus kita dukung dimulai dari tingkat Desa, kelurahan dan kecamatan dan seterusnya hingga level nasional," katanya, dikutip Jumat (6/2/2026).

Menurut Zulkifli, sebagai pengalaman politik, kesetiaan pada Ideologi menjadi penting, kemenangan akan dapat diraih karena kesetiaan terhadap perjuangan, cita-cita, dan ideologi Pancasila serta UUD 1945. "Dalam hal ini keberpihakan pada rakyat haruslah tanpa kompromi," tegasnya.

Dia mengaku mendapat banyak mandat sebagai tanggung jawab dari Presiden, melalui 25 Inpres, Perpres dan Kepres untuk percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat

"Permintaan Bapak Presiden agar Indonesia Bersatu, Munas jangan ribut karena bapak presiden tidak suka ribut, serta situasi global yang penuh perang dan ketidakpastian agar Indonesia tetap solid dan mandiri," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto mengatakan, peran aktif APDESI menjadi penting sebagai bentuk kerja sama dan kolaborasi untuk menjaga persatuan, agar sejalan program Presiden yang menjadi tugas dan fungsi Kemendagri dan kementeriannya.

Yandri pun berharap, APDESI mampu melaksanakan tugasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

"Kementerian Desa PDT siap duduk bersama dengan kepengurusan yang baru, sehingga energi positif yang dibangun jangan sampai terpecah belah, baik di internal kepengurusan organ apdesi sampai di tingkat Desa," ucapnya.

Ketua Umum DPP APDESI, Surta Wijaya mengaku pihaknya sangat mengapresiasi pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri dan Kemendes PDT yang telah memfasilitasi aspirasi desa. Menurutnya, di tengah situasi yang serba dinamis pihaknya akan terus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka mendukung program prioritas dan strategis Presiden

"APDESI berperan sebagai jembatan Aspirasi Desa untuk disuarakan ditingkat pusat dalam kerangka konstitusional untuk menjaga hak fundamental warga di Desa," sebutnya.

Sementara itu, Dirjen Bina Pemdes di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), La Ode Ahmad P Bolombo menilai, peran APDESI sangat penting sebagai wujud nyata dan komitmen organisasi dalam memperkuat konsolidasi, mempererat silaturahmi, dan menyusun arah strategis bagi pemerintahan desa di seluruh Indonesia.

Dia berharap, Apdesi menjadi organisasi yang memiliki peran penting dalam membantu desa memitigasi tantangan dalam menghadapi dinamika pembangunan, digitalisasi, pemberdayaan ekonomi lokal, dan penguatan partisipasi masyarakat.

"Desa sebagai fondasi pembangunan nasional perlu didukung oleh semua pihak termasuk APDESI, karena tanpa desa yang kuat, mustahil kita membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur," katanya.

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pertanian yang dikelola dengan pendekatan smart farming mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi

Jakarta (ANTARA) - Pada 7 Januari 2026, Indonesia mencetak sejarah baru yang ditunggu publik. Presiden Prabowo Subianto, pada acara panen raya di Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengumumkan bahwa pada 2025 Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan .

Presiden mengumumkan itu di hadapan lebih dari sejuta peserta yang terdiri atas petani, penyuluh, aparat pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, dan pusat dari seluruh Indonesia yang hadir secara daring dan luring.

Pengumuman Presiden itu disambut penuh sukacita oleh seluruh peserta. Para petani tampak gembira karena bukan hanya panen raya yang diraih, tetapi juga harga tinggi hasil panen membuat petani untung.

Penulis menyaksikan Rasdono, petani dari Poktan Mekartani, Desa Kalijaya, Kecamatan Talagasari, Kabupaten Karawang penuh antusias mengikuti acara serta berterima kasih karena pada tahun 2025 mendapatkan hasil panen hingga 8 ton/ha dengan harga Rp 7.200/kg GKP.

Tahun 2025 memang menjadi tonggak sejarah penting dalam perjalanan pembangunan pertanian nasional. Indonesia kembali mencatat keberhasilan swasembada pangan berkelanjutan, khususnya beras.

Berdasarkan data BPS, produksi beras nasional mencapai 34,77 juta ton, sehingga Indonesia berada pada posisi surplus sekitar 3,2 juta ton. Kondisi ini diperkuat oleh cadangan beras pemerintah (CBP) yang mencapai rekor tertinggi dalam sejarah, yakni tembus 4 juta ton.

Selain itu stabilitas harga beras relatif terjaga sepanjang tahun sehingga 2025 tanpa ada impor beras. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional Indonesia kian kokoh.

Keberhasilan produksi tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan seiring dengan meningkatnya indikator kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2025 tercatat berada lebih dari 124, sementara Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) mencapai lebih dari 128.

Angka ini menunjukkan bahwa daya beli petani dan kelayakan usaha tani meningkat signifikan. Pada musim panen raya maupun panen reguler sepanjang 2025, petani tersenyum sumringah karena produksi tinggi dengan harga jual yang menguntungkan. Hal itu menciptakan optimisme baru di tingkat akar rumput.

Pengungkit keberhasilan

Capaian tidak lepas dari serangkaian kebijakan afirmatif pemerintah yang begitu deras, terutama sejak pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2025.

Peningkatan alokasi pupuk subsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton, disertai penurunan harga pupuk subsidi hingga 20 persen, serta alokasi benih dan alsintan menjadi tonggak penting dalam sejarah kebijakan pertanian nasional.

Di samping itu, penguatan infrastruktur irigasi melalui irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, dan sistem penunjang lainnya berperan besar dalam menjaga keberlanjutan produksi.

Kebijakan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) menjadi Rp 6.500/kg tanpa syarat turut memberikan kepastian pasar dan insentif ekonomi bagi petani.

Terakhir kebijakan terobosan Presiden Prabowo menarik penyuluh ke pusat melalui Inpres No 3/2025 tentang Pemberdayaan Penyuluh Pertanian untuk Mempercepat Pencapaian Swasembada Pangan.

Kebijakan ini memastikan pendampingan dan pengawalan petani oleh penyuluh terhadap semua program Kementan semakin intensif. Keberhasilan swasembada pangan 2025 juga ditopang oleh pengawalan intensif dari penyuluh pertanian.

Pendampingan yang berkelanjutan memastikan bahwa semua program pemerintah dapat diimplementasikan secara cepat dan tepat di lapangan. Akhirnya berbagai kebijakan tersebut di atas sukses menghantarkan Indonesia ke level swasembada pangan.

Tantangan ke depan

Di balik capaian yang menggembirakan, tantangan ke depan sangat kompleks dan beragam.

Perubahan iklim menjadi faktor eksternal paling krusial karena pertanian itu berupa makhluk hidup (tanaman dan ternak) yang rentan terhadap dampak perubahan iklim (el-nino, la-nina, serangan OPT, dan intrusi air laut ke lahan pertanian).

Oleh karena itu, kerja sama erat dengan BMKG menjadi kebutuhan strategis dalam langkah antisipasi pertanian baik langkah mitigasi maupun adaptasi.

Misalnya bila terjadi el-nino maka antisipasinya adalah varietas tahan kekeringan (INPAGO), pengembangan irigasi suplementer (embung, dam parit), serta pengendalian organisme pengganggu tanaman secara terpadu.

Selain faktor perubahan iklim, sektor pertanian juga menghadapi tantangan internal berupa degradasi lahan dan alih fungsi lahan.

Intensifikasi pertanian tanpa diiringi penerapan good agricultural practices (GAP), apalagi tata kelola secara ugal-ugalan, berpotensi mempercepat kerusakan tanah dan menurunkan daya dukung lingkungan serta terjadinya pencemaran tanah, air, udara, dan produk pertanian.

Selain itu, alih fungsi lahan, terutama lahan sawah irigasi teknis di Pulau Jawa juga menjadi tantangan yang super berat.

Oleh karena itu implementasi UU Nomor 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan praktek pertanian ramah lingkungan menjadi agenda strategis yang harus terus diperkuat.

Smart farming

Isu regenerasi petani menjadi perhatian serius dalam pembangunan pertanian ke depan. Dominasi petani "kolotnial" (tua) dan rendahnya minat generasi muda terhadap pertanian menuntut pendekatan baru yang lebih arif.

Konsep smart farming atau pertanian modern dipandang sebagai pintu masuk strategis untuk menarik minat petani milenial.

Pemanfaatan alat mesin pertanian modern, produk biosciences, teknologi digital, dan internet of things (IoT) terbukti bukan hanya mampu meningkatkan produktivitas, melainkan mampu juga meningkatkan efisiensi biaya hingga 60 persen serta mempercepat proses produksi secara signifikan.

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pertanian yang dikelola dengan pendekatan smart farming mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi, bahkan mencapai puluhan juta rupiah per bulan, khususnya komoditas hortikultura dan tanaman hias.

Fakta ini menjadi bukti bahwa pertanian bukan lagi sektor subsisten, melainkan peluang usaha yang menjanjikan apabila dikelola secara profesional dan berbasis teknologi.

Ke depan, target pembangunan pertanian nasional tidak berhenti pada capaian swasembada pangan tahun 2025. Tantangan berikutnya adalah mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan dan komprehensif.

Komoditasnya bukan hanya beras tapi juga komoditas strategis lainnya, seperti jagung, gula, hortikultura, daging, telur, susu.

Dengan fondasi kebijakan yang kuat berupa penguatan penyuluhan, adopsi teknologi smart farming, membangun agribisnis, serta keterlibatan generasi muda, maka pertanian Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi sektor yang tangguh, berdaya saing, dan mensejahterakan rakyat.

*) Penulis adalah Penyuluh di Kementerian Pertanian (Kementan) dan Peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Copyright © ANTARA 2026

Prospek pertanian tetap terbuka, tetapi menuntut konsistensi kebijakan, keberanian berinovasi, dan kesungguhan dalam memperkuat fondasi strukturalnya.

Jakarta (ANTARA) - Menjelang pergantian tahun, sektor pertanian selalu berada di persimpangan harapan dan kenyataan.

Harapan, karena pertanian tetap menjadi sandaran hidup jutaan keluarga sekaligus penopang ketahanan bangsa. Kenyataan, karena sektor ini terus diuji oleh perubahan iklim, tekanan pasar, keterbatasan lahan, hingga regenerasi petani yang tak kunjung tuntas.

Dalam situasi seperti inilah, berbicara tentang outlook pertanian bukan sekadar menyusun proyeksi angka atau daftar target produksi, melainkan upaya membaca arah zaman dan menimbang kesiapan menghadapi masa depan.

Proyeksi sektor pertanian 2026 di Indonesia diletakkan dalam kerangka tersebut. Ini akan hadir sebagai gambaran prospektif mengenai kondisi sektor pertanian Indonesia, sekaligus sebagai alat analisis untuk memahami tren, peluang, dan tantangan yang akan dihadapi dalam satu hingga beberapa tahun ke depan.

Dari sini ini tidak hanya tergambar apa yang mungkin terjadi, tetapi juga dapat dirumuskan arah kebijakan dan strategi yang diperlukan agar sektor pertanian tetap mampu menjalankan perannya sebagai penopang ketahanan pangan nasional.

Pada 2026, pemerintah menetapkan target besar swasembada pangan yang direncanakan tercapai pada 2026 dan kembali diperkuat pada periode 2028–2029.

Fokus utama diarahkan pada peningkatan produksi komoditas pangan strategis, khususnya beras, jagung, cabai, bawang merah, dan gula.

Produksi beras ditargetkan mencapai 34,77 juta ton, jagung 18 juta ton, cabai 3,08 juta ton, bawang merah 2 juta ton, serta tebu 39,5 juta ton atau setara dengan 2,8 juta ton gula.

Selain itu, peningkatan produksi kopi, kakao, dan kelapa juga menjadi perhatian, bersamaan dengan penguatan populasi sapi perah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Target tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) dalam Forum Nelayan Nasional (FNN) 2025 menyepakati Deklarasi Bahari dan seruan untuk melakukan transformasi sektor perikanan. Transformasi ini dilakukan melalui digitalisasi dan ekosistem modern untuk mewujudkan kedaulatan pangan laut.

Deklarasi Bahari berisi dukungan bersama untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2024. Di antaranya dengan mendorong panca program bakti bahari yakni pangan untuk kesejahteraan rakyat, ikan untuk manusia Indonesia pintar, laut yang bersih dan lestari, tata kelola kelautan dan perikanan untuk kebaikan semua, dan lingkungan hidup kelautan dan perikanan yang harmoni.

FNN 2025 mempertemukan pemangku kepentingan (stakeholders) pemerintah, akademisi, dan perwakilan komunitas nelayan dari berbagai wilayah Indonesia.

Ketua Dewan Pembina HMNI Gema Sasmita mengatakan, masa depan perikanan nasional harus dibangun di atas pondasi digital. Mulai dari pencatatan hasil tangkap, pelaporan cuaca dan lokasi tangkap, akses pasar, hingga pelatihan dan literasi bagi nelayan.

“Digitalisasi bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Hanya dengan begitu, nelayan bisa naik kelas: dari pekerja tradisional menjadi pelaku usaha modern,” kata Gema Sasmita, dikutip Sabtu (29/11/2025).

Dalam FNN 2025, perwakilan pemerintah menyoroti kompleksitas tantangan yang dihadapi sektor perikanan. Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) Prayudi Syamsuri mengatakan, upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mengentaskan kemiskinan melalui ketahanan pangan laut tidaklah mudah. Faktor seperti perubahan iklim, regenerasi nelayan yang menurun, dan ketidakpastian pasar memperparah beban.

"Peran teknologi dalam konteks iklim, wilayah tangkap, pasar dan pelelangan, hilirisasi, dan sebagainya menjadi sangat penting untuk memastikan implementasi berjalan efektif," ungkapnya.

Para peserta FFN 2025 mengungkapkan realitas di lapangan mengenai pengawasan wilayah tangkap yang masih lemah, budidaya dan penangkapan belum terpantau optimal, banyak nelayan yang kekurangan akses terhadap teknologi, informasi pasar, dan manajemen yang memadai, termasuk kemampuan memproses hasil tangkapan (hilirisasi), akses keuangan dan pasar, serta kelembagaan nelayan yang kuat.

Oleh karena itu, menjawab tantangan ini pemerintah telah merumuskan kerangka kerja berbasis Ekonomi Biru. KKP menekankan pembangunan perikanan tidak cukup dengan produksi saja, tetapi harus meliputi konservasi, keberlanjutan, integrasi rantai nilai dari hulu hingga hilir, dan sinergi seluruh stakeholders, termasuk pemerintah daerah, komunitas nelayan, investor, serta lembaga konservasi.

Dalam sesi akademisi, Prof. Syamsul dari Burhanudin Abdullah Center (BA Center) menyebutkan HMNI berperan strategis dalam masa depan sektor perikanan Indonesia.

“Fungsi dan peran HMNI sebagai salah satu stakeholders menjadi signifikan dan sangat dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan kesiapan pemerintah melalui KKP dalam kerangka ekonomi biru, serta dorongan produktivitas hasil perikanan yang disampaikan Kemenko Pangan dan terealisasi dalam deklarasi bersama hari ini,” kata Prof. Syamsul.

Menurutnya, jika HMNI dapat memperkuat fungsi ini, maka dampaknya tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mempercepat penyelarasan program antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas nelayan.