Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan Umum (Perum) Perumnas mengungkap belum menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) Non-Tunai senilai Rp1 triliun yang telah dianggarkan untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perum Perumnas, Imelda Alini Pohan menjelaskan bahwa mandeknya pencairan modal negara tersebut terjadi akibat adanya perubahan nomenklatur dan pemisahan kementerian di era pemerintahan baru.

Dengan demikian, saat ini proses penerimaan aset masih dalam tahap harmonisasi ulang antara sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L).

"Kendalanya karena pada saat itu terjadi pemisahan antara PU dan Perumahan sehingga kami harus mulai dari awal lagi proses itu. Jadi kami sekarang bekerja sama dengan BP BUMN mencoba mengulang kembali prosesnya," ujarnya, saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (1/7/2026).

Dia juga menyebut Perumnas tengah menjalin koordinasi lanjutan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang turut terafiliasi dalam proses pemberian PMN Non-tunai ini. Pasalnya, aset yang akan diberikan kepada Perumnas sebagai PMN nontunai tersebut semulanya merupakan aset atau lahan Kementerian PUPR.

"Kami juga sudah approach ke PU. Mereka juga siap memberikan kembali, tinggal kami yang menempuh prosesnya. Targetnya sih kami pengen di tahun depan ya, tahun depan tuh sudah dapat," pungkas Imelda.

Sebagai informasi, Perumnas menjadi salah satu dari 16 BUMN yang ditargetkan mendapat modal negara pada 2025. Khusus untuk Perumnas, total dukungan modal negara yang bakal dikucurkan semula Rp1 triliun.

Berdasarkan catatan Bisnis, PMN Rp1 triliun itu semula diusulkan berbentuk dukungan lahan dan aset seluas 9,56 hektare (ha) yang merupakan barang milik negara (BMN) atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

BMN itu terdiri dari 7 bidang objek lahan dan 3 objek rusunawa dengan nilai hasil penilaian DJKN dengan nilai wajar adalah Rp1,1 triliun.

Perumnas memproyeksi bahwa dengan injeksi PMN tersebut pihaknya bakal mampu menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog perumahan mencapai 13.037 unit serta melakukan optimalisasi BMN dengan kontribusi pajak mencapai Rp900 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI mengalokasikan anggaran senilai Rp9,18 triliun untuk belanja 37 trainset baru sejak 2023 dan masih terus berlangsung prosesnya.

Pengadaan rangkaian kereta baru dengan masing-masing 12 gerbong tersebut dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, sebanyak 192 unit kereta atau 16 trainset dari PT INKA senilai Rp3,85 triliun telah dipesan sejak 2023.

“Untuk saat ini KRL Produksi INKA dari 16 Train Set telah beroperasi 7 trainset, dan sisa 9 trainset dalam proses pengiriman dan finalisasi produksi,” ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda kepada Bisnis, Selasa (9/6/2026).

Pada tahap kedua dan ketiga, pengadaan KRL baru dilakukan melalui impor dari CRRC Qingdao Sifang Co.Ltd dengan total 11 trainset atau 132 unit kereta.

Pengadaan tersebut dilakukan sejak 2024 dengan anggaran Rp830 juta (US$49,4 juta) untuk tiga trainset dan Rp2,20 triliun (US$131,5 juta) untuk delapan unit sisanya.

“Untuk 11 trainset impor seluruhnya telah beroperasi sejak 2025,” lanjut Karina.

Kemudian untuk tahap keempat, dilakukan pengadaan KRL retrofit sebanyak 24 unit atau dua trainset senilai Rp250 juta. Saat ini, masih dalam proses penyelesaian pekerjaan di PT INKA.

Terakhir, pengadaan KRL baru sebanyak 96 unit atau delapan trainset senlai Rp2,05 triliun dari PT INKA. Namun, belum dilakukan penandatanganan kontrak.

Dengan demikian, dari total rencana 37 trainset, baru 18 trainset yang beroperasi hingga pertengahan 2026.

Alasan Pengadaan KRL Baru

Sebelumnya, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin memaparkan urgensi pengadaan KRL yang bersumber dari penyertaan modal negara (PMN) tersebut.

Menurutnya, hal ini untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang dan bertambahnya sarana KRL yang memasuki masa konservasi.

“Diproyeksikan dari tahun 2024 sampai dengan 2030, jumlah ridership yang ada di KRL Jabodetabek ini meningkat setiap tahunnya 4%, dan diharapkan di tahun 2030 itu akan mencapai 437 juta penumpang,” ujarnya di DPR, Senin (8/6/2026).

Sementara terkait usia rangkaian kereta, saat ini KRL Jabodetabek didominasi oleh kereta tua asal Jepang.

Bobby mencatat rangkaian yang masih beroperasi terdiri dari 780 unit JR East 205 dengan usia 34 tahun hingga 41 tahun dan Tojyo Metro 6000 sebanyak 128 unit dengan usia yang sama.

Perincian alokasi PMN tersebut dijadwalkan secara bertahap selama tiga tahun anggaran. Mulai pada tahun anggaran (TA) 2024 senilai Rp2 triliun melalui PP No. 52 Tahun 2024. Selanjutnya, PMN TA 2025 senilai Rp1,8 triliun berdasarkan PP No. 51 Tahun 2025, serta proyeksi PMN TA 2026 senilai Rp1,5 triliun.

Guna menambal sisa kekurangan dana, KAI mengandalkan diversifikasi pendanaan dari sektor swasta. Skema pinjaman bank melalui kredit sindikasi dijadwalkan bakal menutup porsi pendanaan mencapai Rp3,69 triliun atau setara 40% dari total nilai proyek. Adapun sisanya, senilai Rp0,19 triliun atau setara 2%, bakal dipenuhi melalui kas internal PT KCI.

Jakarta (ANTARA) - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni mulai menjalankan proses pengadaan tiga kapal penumpang baru yang dibiayai melalui penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp4 triliun untuk mendukung regenerasi armada dan menjaga layanan transportasi laut nasional.

Direktur Utama PT Pelni Tri Andayani, dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin, mengatakan perusahaan saat ini tengah memasuki tahap awal pengadaan dengan melakukan pembahasan kontrak bersama konsultan desain kapal.

"Progres PMN 2024-2025 sampai dengan hari ini adalah kami telah menerima surat dari PT Danantara Asset Management (DAM) pada 21 April 2026 perihal tanggapan atas rencana pengadaan kapal PT Pelni dan PT DAM memberikan dukungan terhadap proses pengadaan kapal baru PT Pelni,” katanya.

Ia menjelaskan PMN yang diterima Pelni mencapai Rp4 triliun, terdiri atas Rp1,5 triliun dari APBN 2024 yang digunakan untuk uang muka pengadaan tiga kapal penumpang dan Rp2,5 triliun dari APBN 2025 untuk pelunasan pengadaan kapal tersebut.

Menurut Tri, saat ini proses pengadaan masih berada pada tahap pembahasan kontrak dengan konsultan desain sebelum memasuki tahapan pembangunan kapal.

Pelni menargetkan pengadaan tiga kapal tersebut dilakukan secara bertahap mulai 2026 hingga 2029. Kapal pertama akan menggantikan KM Umsini dan ditargetkan beroperasi pada semester I 2029.

Selanjutnya, kapal kedua yang akan menggantikan KM Kelimutu ditargetkan mulai beroperasi pada semester II 2029, sedangkan kapal ketiga pengganti KM Lawit diproyeksikan beroperasi pada semester I 2030.

Tri mengatakan total nilai proyek pengadaan tiga kapal baru tersebut mencapai Rp4,5 triliun, dengan rincian Rp4 triliun berasal dari PMN dan Rp500 miliar dari dana internal perusahaan.

Ia menambahkan dana PMN yang telah diterima saat ini masih ditempatkan di salah satu bank BUMN sambil menunggu tahapan pengadaan berjalan.

Ia merinci per 31 Mei 2026, dana PMN 2024 sebesar Rp1,5 triliun yang ditempatkan di bank tercatat berkembang menjadi sekitar Rp1,59 triliun karena memperoleh pendapatan giro.

Sementara, dana PMN 2025 sebesar Rp2,5 triliun meningkat menjadi sekitar Rp2,53 triliun.

Menurut Tri, pengadaan kapal baru diperlukan karena armada kapal penumpang Pelni yang berjumlah 26 unit semakin menua. Sebagian besar kapal telah berusia di atas 25 tahun atau melampaui umur teknis dan ekonomis kapal.

"Ketidakmampuan Pelni dalam pembiayaan investasi penggantian alat produksi dalam hal ini kapal secara mandiri sehingga diperlukannya kehadiran pemerintah," katanya.

Pelni berharap proses pengadaan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga kapal-kapal pengganti dapat mulai beroperasi secara bertahap mulai 2029 guna menjaga konektivitas dan layanan transportasi laut bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI memetakan total kebutuhan investasi jumbo mencapai Rp9,18 triliun guna mendanai megaproyek pengadaan sarana kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin menjelaskan bahwa pengadaan tersebut akan direalisasikan melalui lima tahap pengadaan. Di mana, pada tahap pertama pemerintah melakukan pembelian 16 trainset senilai Rp3,8 triliun dari PT INKA (Persero).

“Investasi 9,18 triliun ini [direalisasikan] melalui 5 staging, satu adalah pengadaan KRL baru sebanyak 16 trainset ini dengan PT Inka senilai Rp3,8 triliun yang telah kita melakukan adendum terhadap kontraknya di Desember 2025,” ujarnya di Kompleks Parlemen RI, Senin (8/6/2026).

Kemudian, pada tahap kedua PT KAI melakukan pengadaan KRL baru impor 3 trainset dengan CRRC (Rp830 miliar). Ketiga, pengadaan KRL baru impor/pengganti 17 retrofit sebanyak 8 trainset (Rp2,20 triliun) dengan CRRC Qingdao Sifang Co. ltd.

Keempat, pengadaan KRL retrofit 2 trainset (Rp250 miliar) dengan PT Inka, dan terakhir rencana pengadaan KRL baru 8 trainset (Rp2,05 triliun) dengan PT Inka.

Adapun, total investasi senilai Rp9,18 triliun tersebut direncanakan bakal dipenuhi melalui bauran pendanaan multi-skenario. Porsi terbesar atau setara 58% dari total kebutuhan investasi, dipatok berasal dari dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui PT KAI dengan total mencapai Rp5,3 triliun.

Perincian alokasi PMN tersebut dijadwalkan secara bertahap selama tiga tahun anggaran. Yakni, pada tahun anggaran (TA) 2024 senilai Rp2 triliun melalui PP No. 52 Tahun 2024.

Selanjutnya, PMN TA 2025 senilai Rp1,8 triliun berdasarkan PP No. 51 Tahun 2025, serta proyeksi PMN TA 2026 senilai Rp1,5 triliun.

Guna menambal sisa kekurangan dana, KAI mengandalkan diversifikasi pendanaan dari sektor swasta. Skema pinjaman bank melalui kredit sindikasi dijadwalkan bakal menutup porsi pendanaan mencapai Rp3,69 triliun atau setara 40% dari total nilai proyek.

Adapun sisanya, senilai Rp0,19 triliun atau setara 2%, bakal dipenuhi melalui kas internal PT KCI.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia / KAI (Persero) mencatat penyerapan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran (TA) 2025 telah mencapai Rp 744,46 miliar hingga awal Juni 2026.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2025, alokasi PMN TA 2025 untuk proyek pengadaan sarana KRLJabodetabek ditetapkan sebesar Rp 1,8 triliun.

Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin mengatakan, dana tersebut dicairkan pemerintah kepada PT KAI pada 31 Desember 2025, sebelum akhirnya diteruskan seluruhnya sebagai tambahan setoran modal ke PT KCI pada 20 Mei 2026 guna memperkuat porsi ekuitas pembiayaan belanja modal (capex).

Dalam rapat bersama dengan komisi XI DPR RI, Bobby menjelaskan, suntikan modal negara ini sangat krusial untuk memenuhi kebutuhan investasi, baik untuk pengadaan armada KRL baru maupun program peremajaan (retrofit) kereta yang sedang berjalan.

"Dana PMN TA 2025 yang akan digunakan sebagai tambahan setoran modal kepada PT KCI untuk membantu memenuhi kebutuhan porsi ekuitas atas pembiayaan capex terkait pengadaan sarana KRL baru dan retrofit,” kata Bobby di Gedung Parlemen Senayan, Senin (8/6/2026).

“Pada tanggal 2 Juni 2026, setoran modal telah digunakan sebesar Rp 744,46 miliar,” ujar Bobby.

Penyerapan pada bulan Juni 2026 ini menyisakan sisa saldo dana PMN TA 2025 sebesar Rp 1,05 triliun yang akan terus disalurkan secara bertahap sesuai kebutuhan perkembangan proyek di lapangan.

Pada TA 2024, berdasarkan PP No. 52 Tahun 2024, KAI menerima anggaran sebesar Rp 2 triliun yang dicairkan pada 2 Januari 2025 dan diteruskan ke KCI pada 25 Maret 2025.

Per 31 Juli 2025, dana Rp 2 triliun tersebut telah terserap 100 persen untuk melunasi pinjaman jembatan (bridging loan) serta pembayaran investasi sarana KRL yang jatuh tempo. Sementara itu pada 2026, proyeksi PMN yang diterima KAI senilai Rp 1,5 triliun.

Proyek Sarana KRL Jabodetabek

Secara keseluruhan, struktur proyek pengadaan sarana KRL Jabodetabek PT KCI ini mengandalkan total nilai investasi jumbo Rp 9,18 triliun.

Porsi terbesar bersumber dari dukungan pemerintah melalui rangkaian PMN via KAI dengan Rp 5,3 triliun (58 persen).

Adapun sisa kebutuhan dana dipenuhi melalui kredit sindikasi perbankan sebesar Rp 3,69 triliun (40 persen) dan kas internal PT KCI senilai Rp 190 miliar (2 persen).

Terdapat lima kontrak utama pengadaan sarana yang dikawal melalui dana ini, diantaranya pengadaan KRL baru sebanyak 192 unit/16 trainset dari PT INKA dengan nilai kontrak 3,8 triliun.

Kemudian, pengadaan KRL baru impor sebanyak 36 unit/ 3 trainset dari CRRC Qingdao Sifang Co.Ltd senilai Rp 830 miliar.

Kemudian, pengadaan KRL baru impor pengganti 17 retrofit PT INKA sebanyak 96 unit atau 8 trainset senilai Rp 2,2 triliun.

Lalu, pengadaan KRL retrofit sebanyak 24 unit atau 2 trainset dari PT INCA senilai Rp 250 miliar.

Kemudian, pengadaan KRL baru sebanyak 96 unit/ 8 trainset dari PT INKA senilai 2,05 triliun (belum ada kontrak).

PERATURAN Pemerintah Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mungkin tidak terlalu menarik perhatian publik.

Padahal, perubahan peraturan tersebut membawa konsekuensi yang cukup mendasar terhadap desain pengelolaan investasi negara dan hubungan antara Danantara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketika Danantara dibentuk melalui perubahan Undang-Undang BUMN, pemerintah membangun narasi besar bahwa dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini disetor ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan dikelola secara lebih produktif sebagai investasi negara.

Gagasan tersebut pada dasarnya tidak keliru. Bahkan secara teoritik, penggunaan dividen BUMN untuk investasi produktif akan menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan sekadar menjadi penerimaan rutin APBN.

Persoalannya, publik tentu masih mengingat bahwa pengalihan dividen BUMN ke Danantara bukanlah satu-satunya sumber modal.

Pada tahap awal, pemerintah juga mengarahkan hasil kebijakan efisiensi APBN menjadi investasi pemerintah pada Danantara.

Saat itu muncul perdebatan publik mengenai pengorbanan masyarakat akibat pemotongan belanja negara yang diikuti dengan lahirnya sebuah superholding investasi.

Kini, melalui PP Nomor 19 Tahun 2026, pemerintah kembali memperluas desain kelembagaan Danantara.

Regulasi tersebut membuka ruang bagi holding investasi yang dibentuk Danantara untuk menjalankan kegiatan usaha dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan pelayanan publik.

Untuk holding investasi dengan karakteristik tersebut, negara dapat melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang bersumber dari APBN, baik berupa dana segar, barang milik negara, piutang negara pada BUMN atau perseroan terbatas, maupun aset negara lainnya.

Secara hukum, tentu tidak ada persoalan. Negara memang memiliki kewajiban membiayai berbagai program Public Service Obligation (PSO) seperti operasi Bulog, pelayanan transportasi PT Pelni, layanan kereta api, maupun elektrifikasi desa yang dijalankan PT PLN.

Ketua Komisi XI DPR RI bahkan menjelaskan bahwa dukungan APBN kepada Danantara diperlukan untuk menjalankan fungsi pelayanan publik yang memang tidak sepenuhnya berorientasi keuntungan.

Namun, justru di titik inilah muncul pertanyaan yang lebih mendasar.

Jika dividen BUMN sudah tidak lagi masuk langsung ke APBN dan telah dialihkan untuk dikelola Danantara, mengapa APBN kini juga dibuka jalannya untuk menopang holding investasi yang berada dalam ekosistem Danantara?

Pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk mempertentangkan fungsi investasi dengan fungsi pelayanan publik.

Keduanya memang berbeda. Investasi komersial bertujuan memperoleh imbal hasil, sedangkan pelayanan publik bertujuan memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat.

Persoalannya adalah ketika kedua fungsi tersebut ditempatkan dalam satu rumah kelembagaan.

Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky mengingatkan bahwa penggunaan APBN untuk memperkuat holding investasi di bawah Danantara berpotensi menambah beban fiskal dan menciptakan contingent liabilities bagi pemerintah.

Sementara itu, analis ekonomi Ronny P. Sasmita mengemukakan adanya potensi double fiscal exposure.

Negara tidak lagi menerima dividen BUMN secara langsung, tetapi pada saat yang sama tetap menyediakan modal atau dukungan fiskal kepada entitas yang mengelola aset tersebut.

Pandangan tersebut layak menjadi perhatian.

Selama ini konstruksi fiskal negara relatif sederhana. BUMN memperoleh modal dari negara melalui PMN, kemudian menghasilkan keuntungan, dan sebagian keuntungan tersebut kembali ke APBN dalam bentuk dividen.

Mekanisme tersebut menciptakan siklus fiskal yang jelas.

Dengan hadirnya Danantara, siklus tersebut berubah. Dividen BUMN tidak lagi langsung masuk APBN, melainkan dikelola sebagai investasi.

Pada saat bersamaan, PP Nomor 19 Tahun 2026 membuka kemungkinan APBN masuk kembali melalui mekanisme PMN kepada holding investasi tertentu di bawah Danantara.

Artinya, dalam satu ekosistem yang sama dapat bertemu dua sumber daya fiskal sekaligus, yaitu dividen BUMN yang sebelumnya menjadi penerimaan negara dan tambahan modal yang berasal dari APBN.

Tentu saja pemerintah dapat berargumen bahwa PMN tersebut hanya diberikan kepada holding investasi yang menjalankan fungsi pembangunan nasional dan pelayanan publik.

Bahkan PP tersebut menetapkan bahwa holding investasi yang menerima PMN akan berstatus sebagai BUMN yang berfungsi sebagai alat fiskal pemerintah.

Akan tetapi, status sebagai alat fiskal justru mempertegas bahwa sebagian ekosistem Danantara tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai sovereign wealth fund atau badan pengelola investasi, melainkan juga menjadi instrumen kebijakan fiskal pemerintah.

Di sinilah tantangan tata kelola Danantara ke depan.

Publik dan investor global tidak hanya akan melihat besarnya dana kelolaan atau nilai aset yang dikelola Danantara.

Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pemerintah membangun batas yang jelas antara fungsi komersial dan fungsi pelayanan publik, antara investasi dan kebijakan fiskal, serta antara pencarian keuntungan dan pelaksanaan penugasan negara.

Sebab, apabila batas tersebut menjadi kabur, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kinerja investasi Danantara, tetapi juga kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia.

Pada akhirnya, pertanyaan yang patut dijawab pemerintah bukanlah apakah Danantara boleh memperoleh dukungan APBN.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: setelah dividen BUMN tidak lagi masuk ke kas negara karena dikelola Danantara, mengapa APBN juga perlu ikut masuk ke dalam ekosistem yang sama?

Jangan sampai publik menilai bahwa negara sedang membangun sebuah superholding yang memperoleh dua sumber daya sekaligus: dividen BUMN dan APBN.

Karena apabila persepsi tersebut menguat, maka tantangan terbesar Danantara bukan lagi mencari keuntungan investasi, melainkan membangun kembali kepercayaan publik.

Jadi kami juga akan mendapatkan PMN non-tunai berupa aset tanah senilai Rp2,95 triliun yang berlokasi di Semarang, Karawang, Karawaci, dan Ungasan

Jakarta (ANTARA) - Badan Bank Tanah akan mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) non tunai berupa aset tanah senilai Rp2,95 triliun.

"Pada tahun 2026, pemerintah juga sedang memproses PMN non-tunai. Jadi kami juga akan mendapatkan PMN non-tunai berupa aset tanah senilai Rp2,95 triliun yang berlokasi di Semarang, Karawang, Karawaci, dan Ungasan. Itulah kenapa kami berkomunikasi juga dengan Komisi XI DPR RI karena terkait PMN non-tunai," ujar Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah Perdananto Aribowo di Jakarta, Senin.

Dukungan PMN ini, lanjutnya, menjadi fondasi strategis yang memperkuat kapasitas Badan Bank Tanah dalam mengakselerasi pengelolaan tanah negara guna mendorong pembangunan nasional, menarik investasi, mempercepat reforma agraria serta mewujudkan pemerataan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dia juga menyampaikan bahwa PMN non-tunai tersebut sedang berproses. Salah satu aset tanah yang menjadi PMN non tunai tersebut berlokasi di Karawaci, Banten.

"Sekarang sedang berproses, semoga bisa cepat. Memang di Karawaci itu atas komunikasi kami dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait dengan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," katanya.

Sebagai informasi, Komisi XI DPR RI menyetujui pencairan PMN non-tunai kepada Badan Bank Tanah berupa Barang Milik Negara (BMN) tanah yang berasal dari Kementerian ATR/BPN dan aset eks BPPN Kementerian Keuangan, dengan nilai wajar sebesar Rp2,957 triliun.

Dukungan ini difokuskan untuk memperkuat kapasitas usaha Badan Bank Tanah, khususnya dalam penyediaan lahan bagi program prioritas nasional dan percepatan pemenuhan backlog kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Badan Bank Tanah berkomitmen penuh dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya di sektor pembangunan perumahan melalui penyediaan lahan yang tepat dan berkelanjutan. Penyediaan tanah untuk perumahan rakyat adalah pondasi penting dalam membangun keadilan sosial serta mensejahterakan masyarakat.

Badan Bank Tanah menyiapkan lahan untuk pengembangan perumahan nasional, termasuk program tiga juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN).

Lahan HPL Badan Bank Tanah yang ditawarkan kepada investor pengembang perumahan untuk MBR tersebut secara tata ruang sudah untuk perumahan dan permukiman.

Melalui Badan Bank Tanah, rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bakal dibangun dengan harga yang lebih terjangkau, dan sesuai arahan kepala negara pembangunan rumah subsidi harus memperhatikan kualitas agar tidak merugikan rakyat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah kembali memberi sinyal akan mengambil alih pengelolaan beban utang proyek kereta cepat Jakarta - Bandung. Namun, yang diambil alih bukan badan usaha PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), melainkan kewajiban utangnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan keputusan terkait hal tersebut sebenarnya sudah ada. Namun, pengumuman resmi akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono.

“Nanti setelah diumumkan Pak AHY. Saya pikir saya tidak berhak ngomong sekarang. Nanti tanya Pak AHY,” ujar Purbaya usai Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Ia menegaskan, keputusan sudah final, tetapi belum bisa disampaikan ke publik. “Yang jelas sudah putus, cuma belum saatnya diumumkan dan saya tidak berhak menyampaikan,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah masih merapikan skema yang akan dipakai. COO sekaligus Kepala BP BUMN Donny Oskaria menyebut pembahasan masih berjalan.

“Iya kemungkinan. Ini sedang kita rapatkan. Mudah-mudahan segera selesai. Ada beberapa skema yang kita siapkan,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyiapkan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp5 triliun untuk memperkuat infrastruktur logistik pangan, khususnya pembangunan gudang milik Perum Bulog.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 (Perpres 14/2026) tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. Beleid tersebut ditetapkan pada 11 Maret 2026.

Kepala Negara RI menyatakan penyediaan infrastruktur pascapanen menjadi langkah strategis untuk mewujudkan Asta Cita kedua, yakni mendorong kemandirian melalui swasembada pangan.

Upaya ini diarahkan untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan melalui penguatan cadangan pangan pemerintah, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sewa gudang serta mendorong pemerataan infrastruktur pascapanen di seluruh wilayah.

Dalam Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa pendanaan kegiatan infrastruktur pascapanen (IPP) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui PMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan negara.

“Dalam rangka percepatan pelaksanaan penyediaan IPP, Perum Bulog menggunakan dana investasi pemerintah nonpermanen untuk pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah tahun 2025 paling tinggi sebesar Rp5 triliun yang harus dikembalikan oleh Perum Bulog setelah mendapatkan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),” demikian bunyi Pasal 20 ayat (2), seperti dikutip pada Minggu (19/4/2026).

Berdasarkan Pasal 3, penguatan IPP mencakup sarana dan prasarana pengadaan, pengelolaan, penyaluran, hingga pelayanan. Fasilitas pengadaan difokuskan pada kegiatan awal seperti pengeringan padi dan jagung, penggilingan padi, serta pengolahan beras beserta turunannya.

Sementara itu, sarana pengelolaan diarahkan untuk penyimpanan berbagai komoditas pangan, mulai dari biji-bijian, hortikultura, hingga daging, yang dilengkapi dengan sistem mekanisasi dan otomatisasi, baik dalam bentuk gudang khusus maupun multifungsi.

Selain itu, sarana penyaluran ditujukan untuk mengatur arus distribusi, memperlancar akses, dan memastikan pemerataan pasokan pangan secara nasional. Kemudian, sarana pelayanan berfungsi sebagai pendukung operasional dan teknis guna memastikan seluruh sistem infrastruktur pangan dapat berjalan secara optimal.

Lebih lanjut, penyediaan IPP dilakukan melalui renovasi/revitalisasi, pembangunan prasarana, penambahan sarana, dan/atau pembelian.

Beleid tersebut juga mengatur pemilihan penyedia jasa konsultan dalam proyek infrastruktur pangan yang mencakup konsultan perencana, pengawas, manajemen proyek, hingga manajemen konstruksi.

Dalam hal ini, proses pemilihan penyedia jasa konsultan dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung berdasarkan keputusan direksi dengan mengutamakan BUMN atau anak usahanya sesuai bidang usaha.

Namun jika tidak dilakukan kepada BUMN, penunjukan langsung dapat diberikan kepada konsultan yang memiliki kinerja minimal baik dan berpengalaman bekerja sama dengan Perum Bulog.

Selain itu, BUMN maupun anak usahanya dapat menjalankan proyek secara mandiri atau melalui kerja sama operasi dengan pihak lain, dengan tetap memprioritaskan penggunaan penyedia jasa lokal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) memastikan pembayaran klaim polis eks-Jiwasraya terus berjalan. Pada 2026, nilai klaim yang disiapkan tembus Rp7,5 triliun untuk puluhan ribu nasabah.

Sebanyak 94.793 nasabah eks-Jiwasraya akan menerima pembayaran klaim dan manfaat asuransi. Langkah ini merupakan bentuk komitmen penyelesaian restrukturisasi yang telah berjalan beberapa tahun terakhir.

Pemerintah juga telah menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp26,56 triliun melalui Indonesia Financial Group (IFG). Dana ini menjadi penopang utama untuk menjaga keberlanjutan pembayaran kewajiban kepada nasabah.

Direktur Keuangan merangkap Plt Direktur Utama IFG Life Ryan Diastana Firman mengatakan, pembayaran klaim menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan amanah restrukturisasi.

“IFG Life berkomitmen untuk menjalankan amanah pengelolaan polis hasil restrukturisasi Jiwasraya dengan penuh tanggung jawab, dengan memastikan pembayaran klaim dan manfaat asuransi secara tepat waktu, jumlah, dan sasaran, sehingga hak-hak nasabah dapat terpenuhi dengan baik. Dukungan Pemerintah melalui PMN juga menjadi fondasi penting bagi kami untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan polis ini, sekaligus memperkuat perlindungan bagi nasabah ke depan,” kata Ryan dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).

Untuk mendukung proses klaim, IFG Life menyediakan layanan tanpa biaya dengan jaringan di 20 kota. Perusahaan juga menyiapkan dua kantor layanan khusus di Jakarta dan Surabaya guna mempercepat proses bagi nasabah.

Selain itu, IFG Life menegaskan komitmen menjaga tata kelola perusahaan yang baik serta menjalankan bisnis berkelanjutan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kepercayaan nasabah sekaligus memastikan perlindungan jangka panjang.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap telah mendapatkan restu Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari Danantara Indonesia.

Purbaya ingin mengambil alih PNM karena gerah dengan kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Saat ini, PNM berada di bawah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

"Nanti saya akan jadikan PNM itu penyalur KUR. Daripada BRI nyalurin KUR, kadang-kadang banyak protes banyak yang ga kebagian," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).

Rencananya, Purbaya ingin PNM menjadi Bank UMKM yang akan berada di bawah PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Ia menjelaskan selama ini pemerintah menanggung bunga KUR yang disalurkan melalui perbankan hingga 18 persen atau sekitar Rp40 triliun per tahun.

"Kalau KUR yang lewat bank-bank itu kan, saya bayar bunga sampai 18 persen. Uangnya hilang setiap tahun Rp40 triliun," ujar Purbaya.

Ia menilai dana tersebut lebih baik disetor sebagai modal Bank UMKM untuk disalurkan kembali sebagai pembiayaan berbunga murah bagi pelaku UMKM.

Jika Kementerian Keuangan menginjeksi Rp40 triliun selama empat hingga lima tahun berturut-turut, Bank UMKM ini disebut bisa menjadi bank yang punya modal sebesar Rp200 triliun.

Purbaya mengaku sempat mempertimbangkan opsi lain, yakni hanya meminta PIP memonitor kinerja PNM. Namun, ia menilai langkah itu tidak akan efektif karena PNM masih berada di bawah BRI yang berorientasi pada profit.

"Dia pasti punya alasan tersendiri untuk membuat ini enggak bisa menjalankan public service obligation, kewajiban pemerintah, karena memang desain BRI untuk untung, bukan untuk membantu rakyat. Jadi itu mesti dipikirkan," ujarnya.

Oleh karena itu, ia meminta izin Presiden Prabowo untuk mengambil alih PNM. Menurut Purbaya, Prabowo telah memberikan lampu hijau terhadap rencana tersebut.

PT Sarana Multi Infrastruktur dan PIP telah diminta mempelajari skema KUR apabila nantinya menjadi induk baru PNM setelah berada di bawah Kementerian Keuangan.

Purbaya juga berencana membangun ekosistem Bank UMKM secara terintegrasi, mulai dari pendampingan, pelatihan, pemasaran, hingga penjaminan kredit untuk para pelaku UMKM.

"Jadi, kalau boleh, kalau didukung oleh Komisi 11 (DPR RI), saya akan eksekusi itu. Saya sudah lapor ke Pak Presiden. Dia bilang, kalau bagus jalankan saja. Tapi kita masih berunding dengan Danantara. Mohon dukungannya," ujar Purbaya.

Bisnis.com, SURAKARTA — PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menyatakan komitmen dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah.

BUMN di bawah Kementerian Keuangan itu bahkan harus mencari pendanaan eksternal melalui penerbitan surat utang guna menambal kekurangan porsi pembiayaan program perumahan tersebut.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menjelaskan bahwa dalam ekosistem pembiayaan perumahan, khususnya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), perseroan memegang porsi pendanaan sebesar 25%, sementara 75% sisanya ditanggung pemerintah melalui BP Tapera.

Guna memenuhi kewajiban porsi 25% tersebut, Ananta menyebut dana dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima perseroan belum mencukupi total penyaluran yang dibutuhkan pada tahun lalu.

"Terakhir 2025 kami mendapatk.an capital injection yaitu PMN Rp6,68 triliun, dan kami sudah menyalurkan juga kurang lebih Rp8 triliun—Rp9 triliun. Jadi, kami harus mengeluarkan surat utang lagi, nombokin, supaya target unit rumah itu tercapai," ujarnya dalam media briefing, Surakarta, Kamis (12/2/2026).

Ananta merincikan bahwa realisasi penyaluran pembiayaan tersebut mencakup 280.000 hingga 290.000 unit rumah pada 2025. Angka ini, menurutnya, merupakan pencapaian tertinggi dalam sejarah penyerapan FLPP, melampaui rekor sebelumnya yang berada di level 220.000 unit.

Kendati demikian, Ananta mengakui bahwa capaian tersebut masih berada di bawah target awal yang ditetapkan pemerintah, yakni sebanyak 350.000 unit rumah.

"Yang tercapai kurang lebih 200.000—290.000 unit rumah. Jadi 80% daripada target," tambahnya.

Lebih lanjut, Ananta memaparkan rekam jejak kontribusi perseroan. Sejak 2018 hingga saat ini, SMF tercatat telah menyalurkan dana kurang lebih sebesar Rp34 triliun.

Mantan presiden direktur BNI Securities itu mengungkapkan dana tersebut telah memfasilitasi pembiayaan bagi sekitar 904.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Adapun, dalam Program 3 Juta Rumah, SMF bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Ananta mengaku fokus perseroan memastikan likuiditas pembiayaan tersedia bagi masyarakat.