Kementerian Pertanian (Kementan) menjajaki pemanfaatan sejumlah kebun teh yang sudah tidak beroperasi di wilayah Bandung, Jawa Barat, untuk dijadikan lahan budidaya bawang putih.

Langkah itu menjadi bagian dari upaya pemerintah menyiapkan sekitar 100 ribu hektare (ha) lahan guna mengejar target swasembada bawang putih dalam beberapa tahun ke depan.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan pemerintah saat ini masih menghadapi dua tantangan utama dalam program swasembada bawang putih, yakni ketersediaan lahan di dataran tinggi dan penyediaan bibit dalam jumlah besar.

"Kalau ini cukup menanam bawang putih di kurang lebih 100 ribu hektare. Tantangannya yang pertama adalah mencari tempat karena bawang putih tidak bisa ditanam di semua lokasi, harus di daerah tinggi," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (17/6).

Menurut dia, pemerintah saat ini telah memiliki beberapa sentra bawang putih yang digunakan sebagai basis pengembangan bibit, yakni di Sembalun, Nusa Tenggara Barat (NTB), Temanggung, Jawa Tengah, dan Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Namun untuk mencapai target swasembada, pemerintah membutuhkan tambahan lahan yang sesuai dengan karakteristik tanaman bawang putih.

Karena itu, Kementan menggandeng sejumlah BUMN pangan dan perkebunan untuk ikut terlibat dalam pengembangan komoditas tersebut.

"Tadi sudah didiskusikan dengan asosiasi petani bawang, (Perum) Bulog, ID Food, dan juga PTPN (PT Perkebunan Nusantara). Jadi BUMN terlibat. Offtaker pembibitan ini adalah ID Food dan Bulog," ujarnya.

Sudaryono mengatakan PTPN tak hanya berperan sebagai penyedia lahan, tetapi juga akan ikut menanam bawang putih di area perkebunan yang dinilai cocok.

Salah satu lokasi yang kini masuk dalam penjajakan adalah kawasan perkebunan teh di Bandung yang sebagian lahannya sudah tidak lagi beroperasi.

"Kita sedang bicara dengan Kang Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, bagaimana di daerah Bandung sana itu kebun teh ada sebagian yang sudah tidak beroperasi kemudian bisa kita konversi menjadi lahan untuk bawang putih," ujarnya.

Ia menegaskan Kementan sejauh ini telah mengidentifikasi kebutuhan lahan sekitar 100 ribu ha untuk mendukung target swasembada bawang putih.

Menurutnya, mencari lahan bukan tantangan terbesar karena Indonesia masih memiliki cukup banyak kawasan dataran tinggi yang berpotensi dikembangkan.

"Kementerian Pertanian sudah identifikasi. Mencari 100 ribu hektare lahan itu sebetulnya bukan hal yang sulit karena kita memang punya tempatnya," ujar Sudaryono.

Meski demikian, ia menilai tantangan yang lebih besar justru berada pada sektor pembibitan. Pasalnya, Indonesia masih mengandalkan impor bawang putih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional.

Sudaryono menyebut lebih dari 90 persen kebutuhan bawang putih nasional saat ini masih berasal dari impor. Karena itu, pemerintah tidak hanya harus menyiapkan lahan, tetapi juga membangun sistem pembibitan dalam negeri secara bertahap.

Menurut dia, bibit bawang putih impor tidak bisa langsung digunakan secara masif untuk areal tanam yang luas karena perlu proses penangkaran dan penyesuaian dengan kondisi iklim Indonesia.

"Kalau bibit dari luar langsung ditanam untuk 100 ribu hektare belum tentu tumbuh optimal. Harus ada penyesuaian agroklimat dan proses penangkaran terlebih dahulu," ujarnya.

Ia menambahkan pengembangan bibit menjadi alasan pemerintah memperkirakan target swasembada bawang putih tidak bisa dicapai dalam waktu singkat.

Pemerintah memperkirakan dibutuhkan waktu sekitar tiga hingga empat tahun untuk membangun ketersediaan bibit sekaligus memperluas areal tanam hingga mencapai target 100 ribu ha.

Selama proses itu berjalan, pemerintah juga akan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap bawang putih impor.

"Sembari berjalan ini nanti kuota impornya insyaallah akan terus kita kurangi dengan mendorong produktivitas dalam negeri kita," ujar Sudaryono.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Transformasi sektor perkebunan nasional dinilai tidak bisa hanya bertumpu pada perusahaan dan pemerintah. Keterlibatan generasi muda melalui inovasi, teknologi, dan penguatan sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk menjaga daya saing industri perkebunan Indonesia di tengah tantangan pangan, energi, dan perubahan iklim.

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara (PT Perkebunan Nusantara III) Denaldy Mulino Mauna mengatakan, sektor perkebunan memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk menjawab berbagai tantangan yang terus berkembang.

"Kita harus bersama-sama membangun sektor perkebunan Indonesia. Masa depan sektor ini tidak hanya ditentukan oleh perusahaan atau pemerintah, tetapi oleh seluruh pihak yang memiliki komitmen untuk mendorong kemajuan bangsa," kata Denaldy dalam Studium Generale bertema Membangun Masa Depan Sektor Perkebunan Indonesia: Inovasi, Talenta Muda, dan Keberlanjutan di IPB University, Bogor, Selasa (9/6/2026).

Denaldy menjelaskan, transformasi industri perkebunan saat ini semakin berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, digitalisasi, peningkatan produktivitas, dan tuntutan keberlanjutan. Karena itu, keterlibatan generasi muda dinilai menjadi kebutuhan untuk mempercepat adaptasi sektor perkebunan terhadap perubahan global.

"Generasi muda memiliki peran penting dalam mendorong transformasi digital, peningkatan produktivitas, serta penguatan daya saing perkebunan Indonesia di tingkat global," ujarnya.

Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan alumni IPB University. Turut hadir Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa IPB University M. Abdan Rofi, Founder Rembuk Pemuda Aidil Afdan Pananrang, serta Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB University Deni Noviana yang membuka acara secara resmi.

Deni mengatakan, forum yang mempertemukan dunia akademik dan industri penting untuk memperluas wawasan mahasiswa mengenai tantangan pembangunan nasional sekaligus kebutuhan dunia kerja yang terus berubah.

"Kolaborasi seperti ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami tantangan pembangunan secara langsung dari para pelaku industri. Ini adalah bentuk sinergi yang perlu terus diperkuat untuk melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan nasional ke depannya," kata Deni.

Presiden BEM KM IPB M Abdan Rofi menilai berbagai tantangan yang dihadapi sektor perkebunan dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk menghadirkan solusi baru melalui inovasi dan pengembangan teknologi.

"Setiap tantangan selalu menghadirkan peluang. Transformasi sektor perkebunan hari ini dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk menciptakan inovasi, membangun teknologi baru, dan menghadirkan solusi yang memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional," ujarnya.

Sementara itu, Aidil Afdan Pananrang menegaskan bahwa pembangunan nasional membutuhkan kontribusi seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda yang akan menjadi aktor utama pembangunan di masa depan.

"Kerja-kerja untuk mengoptimalkan peluang bagi kemajuan bangsa bukanlah kerja satu atau dua pihak saja. Ini adalah kerja bersama lebih dari 200 juta jiwa yang memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan Indonesia terus bergerak maju," kata Aidil.

Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pembahasan mengenai peluang karier di sektor perkebunan, pemanfaatan teknologi pertanian dan perkebunan, hingga strategi membangun industri yang lebih berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, PTPN menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi dengan dunia akademik untuk mendukung pengembangan talenta muda dan transformasi sektor perkebunan nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyebut upaya percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) melalui skema kemitraan menunjukkan perkembangan signifikan. Pelaksana Tugas Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Dwi Nuswantara, menilai peran perusahaan sebagai pendamping kian krusial di tengah dorongan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kebun rakyat.

Dwi menyampaikan PTPN IV PalmCo tercatat sebagai perusahaan paling aktif dalam pendampingan program tersebut secara nasional. Ia mengatakan subholding PTPN III (Persero) tersebut memiliki luasan pendampingan terbesar dibandingkan perusahaan lain.

"Peringkat pertama adalah PTPN atau PalmCo seluas 6.672 hektare. Selanjutnya disusul Sinar Mas seluas 4.426 hektare dan Asian Agri seluas 3.204 hektare," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (3/4/2026).

Dwi menyebut capaian ini mencerminkan pergeseran pendekatan dalam pelaksanaan PSR yang tidak lagi semata bertumpu pada pembiayaan, tetapi juga penguatan aspek teknis di lapangan. Dwi mengatakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian mendorong pola kemitraan agar perusahaan dapat berperan sebagai pendamping yang mentransfer teknologi dan praktik budidaya yang baik kepada petani.

"Program PSR dengan dukungan dana BPDP sendiri telah berjalan sejak 2017," ucap Dwi.

Dwi menjelaskan pemerintah setiap tahun mengalokasikan sekitar Rp 3 triliun untuk peremajaan sekitar 100 ribu hektare kebun sawit rakyat. Namun, serapan program ini kerap menghadapi tantangan, mulai dari kesiapan petani hingga aspek teknis budidaya.

"Dalam konteks itulah kehadiran korporasi dinilai strategis. Pendampingan tidak hanya memastikan penggunaan dana tepat sasaran, tetapi juga menjaga kualitas pelaksanaan sejak tahap penanaman ulang hingga pengelolaan kebun," kata Dwi.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menegaskan keterlibatan perusahaan dalam PSR merupakan bagian dari mandat sebagai badan usaha milik negara. Menurut dia, keberlanjutan industri sawit nasional sangat bergantung pada peningkatan kapasitas kebun rakyat.

"Sebagai BUMN, kami tidak hanya berorientasi pada kinerja korporasi, tetapi juga berperan sebagai agen pembangunan. Pendampingan ini adalah bentuk komitmen untuk tumbuh bersama petani," ujar Jatmiko.

Jatmiko menambahkan, melalui skema kemitraan, petani tidak hanya memperoleh bantuan dana, tetapi juga akses terhadap bibit unggul bersertifikat, pendampingan teknis, hingga kepastian pasar hasil panen. Jatmiko berharap model pendampingan ini mampu menjawab persoalan klasik produktivitas kebun rakyat yang selama ini masih tertinggal dibandingkan kebun perusahaan.

"Dengan praktik agronomi yang lebih baik dan dukungan ekosistem yang terintegrasi, hasil panen petani diharapkan dapat meningkat secara signifikan," kata Jatmiko.

Ke depan, sambung dia, pemerintah berharap pola kemitraan ini dapat diperluas dengan melibatkan lebih banyak perusahaan. Jatmiko menilai replikasi model yang telah berjalan penting untuk mempercepat capaian target PSR sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani sawit secara berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PTPN I berencana mengubah struktur bisnisnya setelah melewati dua tahun masa konsolidasi pasca-dibentuk sebagai subholding dari Holding Perkebunan Nusantara (HPN). Direktur Utama PTPN I, Teddy Yunirman Danas, menyatakan perubahan struktur bisnis ini fundamental dan radikal.

“Kami segera mengubah struktur bisnis cukup radikal. Dua tahun masa konsolidasi sudah cukup untuk menentukan langkah yang tepat untuk bisnis yang sustainable," ungkap Teddy melalui pesan tertulisnya di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Menurut Teddy sisi produksi tetap akan dikejar, tetapi visinya akan lebih agresif. "Kalau sekarang PTPN I adalah entitas perkebunan konvensional, ke depan kami adalah perusahaan agribisnis tangguh, modern, bernilai tambah tinggi, dan berkelanjutan,” ia menegaskan.

Teddy mengatakan, perjalanan menuju tahun 2029 merupakan fase krusial bagi perusahaan untuk memulihkan kinerja inti secara menyeluruh. Melalui strategi yang terintegrasi, PTPN I tidak hanya fokus pada perbaikan operasional di lini lapangan, tetapi juga melakukan pembenahan radikal pada struktur keuangan perusahaan.

“Tujuan utama kami sangat jelas! Yakni, memulihkan kinerja, memperkuat struktur finansial, dan menciptakan pertumbuhan yang benar-benar berkelanjutan," ucapnya. "Kami tidak ingin PTPN I hanya menjadi perusahaan yang sekadar bertahan di tengah badai ekonomi, tetapi harus mampu menjadi subjek yang mengendalikan masa depannya sendiri.”

Langkah awal dari transformasi besar ini bertumpu pada pilar Capital Optimization. Teddy menjelaskan, beban keuangan masa lalu yang menjadi sandungan pertumbuhan kini diselesaikan secara terukur dan sistematis. Melalui skema asset settlement pada komoditas sawit dan tebu, PTPN I akan melakukan pengalihan kewajiban kepada subholding terkait, yang secara langsung berdampak pada penurunan signifikan liabilitas berbunga.

Aset PTPN I berupa kebun dan pabrik kelapa sawit dikelola dengan skema KSO dengan Palm Co (PTPN IV). Sedangkan kebun tebu KSO dengan Sugar Co (PT Sinergi Gula Nusantara). "Skema KSO ini akan kita perbarui dengan skema asset settlement agar bisa lebih baik dan menguntungkan kedua belah pihak,” kata dia.

Selain itu, kata Teddy, skema debt reprofiling dan penyederhanaan struktur pembiayaan melalui re-packaging kredit sindikasi dilakukan untuk menyelaraskan tenor pinjaman dengan kemampuan arus kas perusahaan. Efisiensi biaya bunga tahunan ini memberikan PTPN I ruang napas fiskal yang lebih lega untuk mendanai inovasi di sektor hulu dan memperkuat likuiditas melalui asset disposal yang selektif terhadap aset-aset non-core.

“Dengan neraca yang lebih sehat, kami memiliki pondasi yang kokoh untuk meningkatkan daya saing dan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Keberhasilan finansial ini adalah tiket utama kami untuk menjalankan operasional secara lebih tenang dan terencana,” jelasnya.

Kesehatan finansial tersebut langsung diterjemahkan menjadi motor penggerak produktivitas pada komoditas inti seperti karet, teh, dan kopi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menutup tahun kedua pasca transformasi organisasi, PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) mencatatkan kinerja positif. Hingga November 2025, nilai penjualan produk yang dihasilkan mencapai Rp 3,56 triliun lebih, naik 122 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Ini angka yang optimistis dan trennya juga positif seiring perbaikan kinerja dan tren harga komoditas di pasar global yang naik signifikan. Angka melampaui capaian tahun lalu, sekaligus telah mencapai 90 persen dari target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta 94 persen dari Rencana Kerja Operasional (RKO) tahun 2025,” kata Direktur Utama PTPN I, Teddy Yunirman Danas, di Jakarta, Rabu(31/12/25).

Teddy mengungkapkan capaian ini didorong oleh strategi optimalisasi produksi dan aset, tren harga komoditas yang naik, serta penguatan diversifikasi usaha. Berdasarkan data kinerja penjualan, kata dia, komoditas karet menjadi kontributor terbesar pendapatan PTPN I dengan sumbangsih mencapai 79 persen dari total pendapatan. Diikuti oleh komoditas teh sebesar 12 persen dan kopi delapan persen.

Tembakau mencatat lonjakan harga tertinggi hingga 190 persen dari tahun sebelumnya dan menyentuh harga rata-rata Rp 467.609 per kg. Kopi turut mengalami kenaikan harga jual sebesar 137 persen (YoY) menjadi Rp 94.063 per kg. Tren positif juga terjadi pada Karet yang tumbuh 111 persen (YoY) dengan harga rata-rata Rp 32.509 per kg. Sedangkan Teh mengalami kenaikan harga 110 perseb (YoY) menjadi Rp 21.762 per kg.

"Rata-rata kenaikan harga komoditas pada kisaran 111 persen hingga 190 persen dibandingkan tahun lalu. Ini menjadi katalis utama pertumbuhan pendapatan kami. Khusus untuk Karet, pendapatan tumbuh 119 persen dibanding tahun lalu menjadi Rp 2,78 triliun. Sektor Kopi juga mencatat pertumbuhan pendapatan yang luar biasa sebesar 164 persen dibanding tahun lalu," tambah Teddy.

Teddy mengakui, pihaknya sangat diuntungkan oleh tren harga komoditas yang dikelola, baik di pasar domestik maupun global. Sementara, upaya optimalisasi aset dan akselerasi produksi masih perlu mendapat dorongan kuat karena proses konsolidasi komoditas masih dalam penataan yang ketat.

Dalam dua tahun terakhir ini, manajemen melakukan konsolidasi komoditas untuk proyeksi usaha masa depan yang sustainable. "Kami harus melakukan replanting, diversifikasi komoditas, serta menyusun rasio usia tanaman agar tak terjadi stagnasi produksi. Ini butuh effort yang keras guna mengembalikan ritme usaha yang berkelanjutan,” kata dia.

Meski belum menutup buku tahun 2025, Teddy menyatakan optimistis pencapaian kinerja 12 bulan di tahun 2025 akan positif. Ia mengatakan, manajemen terus berupaya menjaga produktivitas dan efisiensi operasional untuk memastikan target RKAP terpenuhi sepenuhnya.

Beberapa indikator makro sebagai elemen kinerja perusahaan terus dipantau, terutama fluktuasi harga dan menjaga kualitas produksi. Momentum harga yang baik ini, kata Teddy, akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memberikan kontribusi terbaik bagi pemegang saham dan negara. Transformasi yang dijalankan di bawah naungan Danantara Indonesia dan Holding Perkebunan Nusantara terus memberikan dampak nyata bagi perbaikan kinerja PTPN I.

Sejumlah kebun sawit binaan PT Perkebunan Nusantara atau PTPN IV PalmCo lulus dan resmi mengantongi sertifikasi internasional Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) atau sertifikat produksi minyak sawit berkelanjutan.

Total kebun yang tersertifikasi mencapai 2.595,36 hektare. Kebun digarap dengan melibatkan sekitar 1.222 kepala keluarga.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa dalam keterangan resminya mengatakan kepala keluarga tersebut tergabung dalam empat KUD; KUD Makarti Jaya, KUD Dayo Mukti, dan KUD Kusuma Bakti Mandiri.

Mereka berada di wilayah PTPN IV Regional III Riau, serta FPS Merlung Renah Mendaluh yang berlokasi di PTPN IV Regional IV Jambi.

"Keberhasilan ini merupakan buah dari pendampingan jangka panjang yang dilakukan perusahaan kepada para petani mitra di berbagai daerah," kata Jatmiko.

Keberhasilan memperoleh sertifikasi RSPO katanya merupakan bukti kemitraan efektif antara petani dan PTPN IV PalmCo, sekaligus langkah penting dalam menyiapkan petani Indonesia menghadapi tuntutan standar global yang semakin ketat.

Menurut Jatmiko, sertifikasi RSPO memberikan manfaat langsung bagi petani karena membuka peluang baru ekonomi, memperbaiki tata kelola kebun, serta meningkatkan nilai jual produk.

Selain empat KUD yang telah resmi tersertifikasi, kata Jatmiko, terdapat 18 KUD lainnya yang saat ini sedang berada dalam pipeline sertifikasi RSPO melalui program percepatan internal PTPN IV PalmCo.

Ia menjelaskan bahwa satu KUD kini sedang menjalani audit internal, empat KUD sedang menyelesaikan pemenuhan dokumen persyaratan, sementara 13 KUD lainnya berada pada tahap sosialisasi penerapan standar RSPO di tingkat petani.

Jatmiko menegaskan bahwa proses sertifikasi tidak hanya berorientasi pada capaian administrasi, tetapi juga pada pembentukan budaya keberlanjutan di tingkat tapak.

Sementara itu Ketua KUD Makarti Jaya Hadi Yanto menyatakan bahwa sertifikasi RSPO membawa dampak nyata dalam praktik operasional petani, termasuk peningkatan pengetahuan agronomi, keselamatan kerja, serta efisiensi pemeliharaan kebun.

"Pendampingan yang kami terima membuat petani semakin memahami standar budidaya berkelanjutan. Sertifikasi RSPO adalah sebuah pengakuan yang patut kami syukuri dan juga menjadi pintu untuk meningkatkan daya tawar dan membuka akses pasar yang lebih luas bagi kami," ujar Hadi.

Empat koperasi unit desa (KUD) binaan PT Perkebunan Nusantara atau PTPN IV PalmCo dinyatakan lulus dan resmi mengantongi sertifikasi internasional Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) atau sertifikat produksi minyak sawit berkelanjutan.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa mengatakan empat KUD itu meliputi KUD Makarti Jaya, KUD Dayo Mukti, dan KUD Kusuma Bakti Mandiri yang berada di wilayah PTPN IV Regional III Riau, serta FPS Merlung Renah Mendaluh yang berlokasi di PTPN IV Regional IV Jambi.

Total luas kebun yang tersertifikasi mencapai 2.595,36 hektare dan melibatkan sekitar 1.222 kepala keluarga.

"Keberhasilan ini merupakan buah dari pendampingan jangka panjang yang dilakukan perusahaan kepada para petani mitra di berbagai daerah," kata Jatmiko dalam keterangan resmi.

Dari hasil audit terbaru, KUD Dayo Mukti tercatat sebagai koperasi yang paling baru lolos audit eksternal RSPO, melengkapi tiga koperasi lainnya yang telah terlebih dulu mendapatkan sertifikasi.

Sertifikasi RSPO memberikan manfaat langsung bagi petani karena membuka peluang baru ekonomi, memperbaiki tata kelola kebun, serta meningkatkan nilai jual produk.

Selain empat KUD yang telah resmi tersertifikasi, kata Jatmiko, terdapat 18 KUD lainnya yang saat ini sedang berada dalam pipeline sertifikasi RSPO melalui program percepatan internal PTPN IV PalmCo.

Ia menjelaskan satu KUD kini sedang menjalani audit internal, empat KUD sedang menyelesaikan pemenuhan dokumen persyaratan, sementara 13 KUD lainnya berada pada tahap sosialisasi penerapan standar RSPO di tingkat petani.

Jatmiko menegaskan proses sertifikasi tidak hanya berorientasi pada capaian administrasi, tetapi juga pada pembentukan budaya keberlanjutan di tingkat tapak.

Melalui percepatan sertifikasi RSPO tersebut, kata dia, PalmCo ingin memperkuat ketelusuran rantai pasok dan menetapkan standar kualitas yang lebih tinggi bagi CPO yang dihasilkan.

"Rantai pasok yang tersertifikasi RSPO menjamin produk yang berkualitas, terukur, dan dapat ditelusuri. Ini fondasi penting bagi daya saing sawit Indonesia di pasar global," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa inisiatif ini sejalan dengan upaya nasional dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi melalui industri sawit yang lebih bertanggung jawab.

Keberhasilan memperoleh sertifikasi RSPO merupakan bukti kemitraan efektif antara petani dan PTPN IV PalmCo, sekaligus langkah penting dalam menyiapkan petani Indonesia menghadapi tuntutan standar global yang semakin ketat.

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 4 menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak bencana banjir di Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Bantuan seberat 2,08 ton itu terdiri atas 208 pak minyak goreng, 208 papan telur, air mineral 30 dus, sabun mandi 150 pak, dan peralatan mandi lainnya.

Regional Head PTPN 4 Regional 2 Budi Susanto mengatakan bantuan yang disalurkan merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah termasuk di wilayah itu.

"Hari ini kami menyalurkan bantuan berupa beras, minyak goreng, alat-alat kesehatan dan kebersihan, perlengkapan wanita, serta kebutuhan anak-anak seperti pampers," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (5/12).

Selain Kabupaten Madina, ia mengatakan pihaknya juga menyerahkan bantuan ke lokasi dampak bencana lainnya seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Langkat, dan Provinsi Aceh.

"Kami berharap bantuan ini dapat membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana, khususnya di wilayah kebun Mandailing Natal dan di wilayah lainnya," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Subholding PTPN III (Persero) yaitu PT Perkebunan Nusantara IV atau PalmCo membukukan laba bersih senilai Rp3,48 triliun per kuartal III-2025, atau tumbuh 84 persen year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Direktur Utama PalmCo Jatmiko K. Santosa mengatakan pertumbuhan perseroan ditopang oleh peningkatan produktivitas kelapa sawit, efisiensi biaya, serta penerapan sistem digital di lini operasional.

"Lonjakan laba bersih mencerminkan hasil konkret dari strategi integrasi operasional dan digitalisasi bisnis yang mulai dijalankan sejak dua tahun terakhir. Produktivitas tandan buah segar dan CPO meningkat dari tahun sebelumnya, margin terjaga, dan aset perusahaan semakin efisien," ujar Jatmiko dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Perseroan membukukan pendapatan konsolidasi senilai Rp33,2 triliun per kuartal III-2025, atau tumbuh 23 persen (yoy) dengan komoditas kelapa sawit menjadi penopang utama dengan kontribusi Rp32,3 triliun atau sekitar 97 persen.

Dari sisi operasional, produksi minyak sawit mentah (CPO) dari kebun inti perseroan mencapai 1,5 juta ton, atau tumbuh 5 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, produksi dari plasma dan pihak ketiga mencapai 450.000 ton, atau tumbuh 17 persen (yoy).

Secara keseluruhan, perseroan mengelola 453.000 hektar tanaman sawit dan menghasilkan produktivitas tandan buah segar rata-rata 14,8 ton per hektar, serta rendemen minyak sawit sebesar 21,9 persen.

Adapun, harga jual rata-rata CPO tercatat Rp14.192 per kilogram, sementara pendapatan dari palm kernel dan karet masing-masing senilai Rp1,1 triliun dan Rp0,8 triliun.

Jatmiko menjelaskan, efisiensi biaya menjadi salah satu penopang utama kinerja, yaitu perseroan memanfaatkan sistem “PalmCo Business Cockpit” dan “Agro View”, yang memungkinkan pemantauan aktivitas kebun dan pabrik secara “real time”.

Melalui sistem tersebut, Ia mengatakan potensi deviasi produktivitas dan biaya dapat segera dikendalikan.

“Digitalisasi menjadi tulang punggung efisiensi kami. Sistem terpadu ini memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data, dari kebun hingga manajemen pusat,” ujar Jatmiko.

Seiring arahan pemerintah agar perusahaan BUMN tidak hanya besar secara aset, namun juga produktif dan menghasilkan laba yang proporsional, perseroan menempatkan peningkatan Return On Asset (ROA) sebagai fokus strategis.

“Kami memahami bahwa penguatan profitabilitas berbasis produktivitas aset menjadi kunci keberlanjutan bisnis BUMN. Upaya itu ditempuh melalui efisiensi lintas proses, penguatan pasar hilir, serta pengembangan ekonomi sirkular dan diversifikasi produk turunan sawit,” ujar Jatmiko.

Jatmiko memastikan perseroan menatap kuartal IV-2025 dengan optimisme seiring tren harga sawit yang relatif stabil dan produksi yang terus meningkat.

Selain fokus pada profitabilitas, lanjutnya, perseroan juga menegaskan komitmen mendukung program pemerintah dalam hilirisasi industri sawit dan peningkatan kesejahteraan petani rakyat.

“PalmCo tidak hanya mengejar laba, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi daerah,” kata Jatmiko.

Per kuartal III-2025, laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) perseroan senilai Rp7,5 triliun, atau tumbuh 34 persen (yoy) dengan margin EBITDA sebesar 23 persen.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Semarang (ANTARA) - Ajang "Coffee Academy" yang digelar PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I di Kampoeng Kopi Banaran, Bawen, Kabupaten Semarang, sukses menjaring puluhan barista pemula dari berbagai daerah.

"Ada 28 peserta dari berbagai daerah, seperti Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Surabaya, Bandung, dan Subang," kata Sales Coordinator Marketing Kampoeng Kopi Banaran Yohannes Putra Aditama, di Kabupaten Semarang, Sabtu.

Sosok yang akrab disapa Joko itu menjelaskan bahwa mayoritas peserta "Coffee Academy" adalah barista pemula, namun beberapa di antaranya ada yang sudah cukup berpengalaman di dunia perkopian.

"Kami ingin memperkenalkan kopi kepada para 'beginner', pemula, barista, atau bagi yang ingin membuka kedai kopi mengenai pengetahuan seputar kopi. Kemudian, pengenalan alat (pembuat kopi)," katanya.

Beragam materi diberikan, antara lain pembuatan kopi secara manual dan alat, pengenalan peralatan pembuat kopi, hingga "latte art", yakni seni menghias permukaan kopi dengan pola atau desain yang dibuat dari tuangan susu ke dalam espresso.

"Kami juga menggelar semacam lomba. Yang kami 'battle' kan adalah 'latte art', bagaimana mereka menggambar di cangkir dengan susu," katanya.

Sementara itu, Aidi Slamet Riyadi selaku barista Kampoeng Kopi Banaran menjelaskan bahwa barista harus menguasai pembuatan kopi secara manual maupun dengan alat atau mesin.

"'Basic'-nya pakai espresso dulu, kami tadi ajari bikin pakai mesin. Kami beri sedikit pembelajaran mengenai berbagai macam menu," katanya.

Kemudian, peserta juga diajari metode penyeduhan kopi manual (manual brewing) yang menggunakan alat berbentuk corong kerucut dengan sudut 60 derajat, yang disebut dripper V60.

Tak hanya paham menggunakan alat atau mesin pembuat kopi, ia mengatakan bahwa barista harus bisa merawatnya sehingga pada kesempatan itu diberikan pengetahuan soal itu.

"Yang penting juga soal 'ngulik menu', barista harus bisa. Ini lebih kreasi masing-masing sebenarnya. Kompetisi-kompetisi (barista) juga perlu diikuti," katanya.

Coffee Academy merupakan salah satu rangkaian dari pergelaran "Banaran Trail Run 2025" yang berlangsung di destinasi wisata milik PTPN I tersebut pada Minggu (2/11).

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Semarang (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I menggandeng PT Sarinah untuk melatih puluhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) binaannya yang tersebar di berbagai wilayah agar bisa mengembangkan usaha.

Pelatihan tersebut diikuti 20 pelaku UMKM asal Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, di Kampoeng Kopi Banaran, Bawen, Kabupaten Semarang, Jateng, Jumat.

Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PTPN I Dinnar Araffah menjelaskan bahwa selama ini pihaknya memiliki program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUKM).

"Program ini berupa penyaluran pinjaman kepada mitra-mitra binaan UMKM. Yang membuat berbeda dari program TJSL ini, kami tidak hanya menyalurkan bantuan pinjaman biaya atau uang saja," katanya.

Namun, kata dia, pihaknya berpartisipasi aktif ikut mengawal UMKM, termasuk memberikan bekal keilmuan dan edukasi agar mitra-mitra binaan tersebut bisa semakin berkembang.

"Seperti yang kami lakukan hari ini. Kami punya saudara BUMN juga, yakni PT Sarinah. Kita tahu Sarinah sudah dari tahun lama didirikan Bung Karno bergerak di bidang ritel, khususnya UMKM dan produk lokal," katanya.

Karena itu, kata dia, pihaknya menggandeng Sarinah untuk membekali para UMKM mitra binaan PTPN I, khususnya dalam aspek manajemen keuangan, kurasi produk, dan promosi agar semakin maju.

Untuk UMKM binaan PTPN I, Dinnar menyebutkan saat ini setidaknya ada 2.500-an UMKM yang tersebar di seluruh regional, mulai dari Aceh sampai wilayah timur Indonesia.

Sementara itu, Business Development Group Head PT Sarinah Dias Adi Dharma mengingatkan bahwa kata kunci pengembangan UMKM bukan melulu modal, melainkan konsistensi.

"Ini yang banyak UMKM suka terlewat. Ketika membuat suatu produk A, dia harus konsisten buat itu. Memperbaiki produknya agar bisa bersaing di pasar global. Kemudian, konsisten untuk memasarkan, memperkenalkan produk," katanya.

Ia juga berpesan kepada pelaku UMKM yang masih baru untuk selalu memperbaiki kualitas produk dan banyak belajar dari kompetitor agar tidak ketinggalan, termasuk soal harga, dan jangan pernah sayang mengeluarkan uang untuk berpromosi.

Sementara itu, Benny Yoga Perdana (43), pemilik Lies Cookies, mengaku selama ini sangat terbantu dengan program TJSL, terutama PUKM karena bisa membantunya untuk permodalan.

Ia mengaku sudah tiga kali mengajukan PUJL dan seluruhnya disetujui, yakni pada 2014 senilai Rp50 juta, 2018 senilai Rp75 juta, dan 2022 lalu sebesar Rp100 juta.

"Sekarang sudah lunas. Kami sangat terbantu karena bunganya sangat kecil dan persyaratannya tidak rumit," kata pelaku UMKM binaan PTPN I Regional 3 itu.

Di usahanya yang bergerak di bidang snack dan katering, ia memproduksi beraneka ragam jajanan, seperti sus fla, arem-arem, risoles, bolu kukus, sosis ayam, hingga menu makanan besar.

Selain permodalan, kata dia, PTPN juga aktif mendampingi, seperti mengajak ikut di berbagai kegiatan bazaar hingga pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan skala usaha.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID,

BOGOR -- PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN) menilai produktivitas sawit nasional masih berada di bawah potensi genetiknya. Direktur RPN Iman Yani Harahap mengungkapkan, produktivitas saat ini rata-rata baru sekitar tiga ton crude palm oil (CPO) per hektare setiap tahun. Padahal, potensi genetik tanaman sawit dapat mencapai delapan hingga sepuluh ton per hektare.

Menurut Iman, peningkatan produktivitas menjadi kunci utama keberlanjutan program biodiesel B40 menuju B50. Sebab, peningkatan bauran bahan bakar nabati tersebut akan membutuhkan tambahan pasokan bahan baku sawit dalam jumlah besar.

“Kalau mau naikkan B40 ke B50, kita tingkatkan dulu produktivitas di dalam negeri. Tidak harus ekstensifikasi, karena ruang untuk memperbaiki intensifikasi itu masih luas. Kalau mau replanting, pakailah bahan tanaman unggul, jangan lagi bahan tanaman asalan dan sebagainya,” ujar Iman di Bogor, Selasa (28/10/2025).

Ia menegaskan, ruang peningkatan produktivitas masih terbuka lebar tanpa perluasan lahan baru. Upaya intensifikasi, menurutnya, dapat dilakukan melalui pemilihan varietas unggul, perbaikan manajemen kebun, serta dukungan pemupukan yang tepat.

RPN juga menyoroti pentingnya rantai pasok yang efisien agar peningkatan kapasitas produksi CPO tidak menimbulkan konflik penggunaan bahan baku antara pangan dan energi. Iman menjelaskan, produktivitas rendah berisiko menekan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri jika kebutuhan biodiesel meningkat.

“Jadi memang ada prasyarat kalau mau naikkan B40 menjadi B50 supaya jangan ada konflik nanti dalam pemanfaatan bahan bakunya,” tuturnya.

Dalam risetnya, RPN telah menyiapkan bahan tanaman unggul yang mampu menghasilkan hingga 10 ton CPO per hektare. Varietas tersebut dikembangkan bersama lembaga penelitian lain dan penangkar benih yang tersebar di berbagai wilayah sentra perkebunan.

Ia menambahkan, penguatan riset di sektor hulu menjadi bagian integral dari program hilirisasi nasional yang dicanangkan pemerintah. RPN, lanjutnya, tidak hanya fokus pada industri pengolahan, tetapi juga memastikan kesiapan benih, teknologi budidaya, serta pendampingan di lapangan bagi petani dan perusahaan perkebunan.

Peningkatan produktivitas sawit, kata Iman, tidak hanya akan mendukung keberlanjutan biodiesel, tetapi juga memperkuat daya saing industri sawit Indonesia di pasar global. “Kalau kita bisa optimalkan potensi genetik, maka sawit bisa tetap menjadi pilar pertumbuhan ekonomi yang kuat,” ujarnya.

RPN optimistis peningkatan produktivitas dua kali lipat bukan hal mustahil jika seluruh pihak konsisten menjalankan peremajaan dengan bahan tanaman unggul dan teknologi budidaya modern. Peningkatan ini diyakini akan memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus menjaga keseimbangan kebutuhan pangan dalam negeri.