Bisnis.com, JAKARTA — Keberhasilan India menyalip China sebagai produsen beras terbesar dunia membawa konsekuensi serius berupa tekanan akut terhadap pasokan air, khususnya di sentra-sentra produksi utama negara tersebut.

Dalam satu dekade terakhir, India hampir berhasil menggandakan volume ekspor beras dengan volume yang menembus lebih dari 20 juta ton pada tahun fiskal 2025. Capaian ini tak terlepas dari dukungan regulasi yang inovatif bagi pertanian padi.

Namun, di balik capaian itu, banyak petani beras justru menghadapi realitas yang kian berat. Reuters melaporkan bahwa wawancara dengan petani, pejabat pemerintah, dan ilmuwan pertanian, serta penelaahan data air tanah menunjukkan adanya kekhawatiran luas mengenai ketersediaan air tanah karena dikuras tanaman padi yang dikenal membutuhkan air dalam jumlah tinggi. Kondisi ini memaksa petani berutang untuk mengebor sumur bor yang semakin dalam.

Di negara bagian Haryana dan Punjab yang merupakan lumbung beras utama India, air tanah masih dapat dijangkau pada kedalaman sekitar 30 kaki (sekitar 9 meter) satu dekade lalu.

Namun, dalam lima tahun terakhir, penurunan muka air tanah berlangsung cepat sehingga sumur bor kini harus mencapai kedalaman 80 hingga 200 kaki (60 meter), berdasarkan keterangan puluhan petani yang dikonfirmasi dengan data pemerintah dan riset Universitas Pertanian Punjab.

“Setiap tahun sumur bor harus dibuat lebih dalam. Biayanya makin tidak terjangkau,” ujar Balkar Singh, petani berusia 50 tahun di Haryana, dikutip Reuters.

Pada saat yang sama, subsidi pemerintah yang mendorong budidaya padi justru menghambat peralihan ke tanaman yang lebih hemat air, kata Uday Chandra, pakar politik Asia Selatan di Georgetown University, Qatar.

Subsidi yang sebagian merupakan warisan masa lalu ketika India kesulitan memenuhi kebutuhan pangan itu mencakup harga minimum yang dijamin negara untuk beras, yang naik sekitar 70% dalam satu dekade terakhir, serta subsidi listrik besar-besaran yang mendorong ekstraksi air tanah.

“Negara dengan tekanan [pasokan] air tertinggi di dunia itu justru membayar petani untuk mengonsumsi air tanah dalam jumlah sangat besar,” kata Avinash Kishore dari International Food Policy Research Institute di Washington.

Kementerian Pertanian dan Kesejahteraan Petani India serta Kementerian Sumber Daya Air tidak memberikan tanggapan atas temuan tersebut.

Sebagai catatan, India menyumbang sekitar 40% ekspor beras global, sehingga setiap perubahan produksi akan berdampak luas pada pasar dunia, kata Kishore. Di sisi lain, India memproduksi beras jauh melebihi kebutuhan domestiknya, meskipun populasinya yang melampaui China pada 2023 telah menembus 1,4 miliar jiwa.

“Skala produksi dan ekspor beras India memberinya peran sentral dalam perdagangan global,” ujar Kishore. “Namun, ini juga memunculkan pertanyaan: apakah India perlu menanam dan menjual beras sebanyak ini?”

Beban Petani Padi

Ketergantungan pada air tanah membuat petani padi di Punjab dan Haryana sangat rentan terhadap perubahan iklim, terutama ketika hujan monsun tidak cukup untuk mengisi ulang akuifer. Meski monsun dua tahun terakhir relatif kuat, tingkat ekstraksi tetap melampaui kemampuan alam untuk memulihkan cadangan air.

Data pemerintah 2024–2025 menunjukkan kedua negara bagian tersebut mengekstraksi air tanah 35% hingga 57% lebih banyak dari tingkat pengisian alaminya. Akibatnya, banyak wilayah diklasifikasikan sebagai “tereksploitasi berlebihan” atau berada pada level “kritis”.

Sebagai respons, otoritas setempat pada 2023 melarang pengeboran sumur baru di zona kritis. Petani yang bergantung pada sumur lama kini harus mengeluarkan puluhan ribu rupee per tahun untuk pipa lebih panjang dan pompa lebih kuat.

Sukhwinder Singh, petani Punjab berusia 76 tahun, mengaku menghabiskan 30.000–40.000 rupee (sekitar Rp7,4 juta) pada musim panas lalu hanya untuk mempertahankan produksi padi di tengah penurunan muka air tanah.

Jika biaya terus naik setiap musim, ini akan segera menjadi tidak berkelanjutan,” katanya.

Produksi satu kilogram beras membutuhkan 3.000–4.000 liter air, menurut ekonom pertanian Ashok Gulati. Jumlah itu sekitar 20% hingga 60% lebih tinggi dari rata-rata global. Petani dengan lahan luas masih mampu bertahan karena dapat memanfaatkan subsidi dan mengebor lebih dalam, tetapi petani kecil terpukul paling keras.

“Setiap biaya tambahan langsung menggerus pendapatan mereka,” kata Sukhwinder.

Arah Kebijakan

Pemerintah daerah pun mulai mencari jalan keluar di tengah tantangan ini. Haryana, misalnya, menawarkan subsidi 17.500 rupee per hektare untuk mendorong peralihan ke tanaman seperti millet yang jauh lebih hemat air. Namun, insentif satu musim ini dinilai belum cukup mendorong adopsi luas.

Gulati menilai diperlukan komitmen minimal lima tahun agar petani berani beralih. Ia juga menyebut, tanpa menambah beban subsidi, pemerintah dapat mengalihkan sebagian belanja. Sebagai contoh, negara bagian Punjab saat ini menghabiskan sekitar 39.000 rupee per hektare untuk subsidi pupuk dan listrik pada padi, sementara pengalihan belanja sebesar 35.000 rupee untuk tanaman hemat air sudah cukup menjaga pendapatan petani.

Petani pun terbuka terhadap perubahan, asalkan ada jaminan pembelian.

“Kami bersedia beralih, selama pemerintah membeli hasil panen kami dengan harga acuan,” ujar Gurmeet Singh, petani padi di Punjab.