Bisnis.com, JAKARTA — Keberhasilan India menyalip China sebagai produsen beras terbesar dunia membawa konsekuensi serius berupa tekanan akut terhadap pasokan air, khususnya di sentra-sentra produksi utama negara tersebut.

Dalam satu dekade terakhir, India hampir berhasil menggandakan volume ekspor beras dengan volume yang menembus lebih dari 20 juta ton pada tahun fiskal 2025. Capaian ini tak terlepas dari dukungan regulasi yang inovatif bagi pertanian padi.

Namun, di balik capaian itu, banyak petani beras justru menghadapi realitas yang kian berat. Reuters melaporkan bahwa wawancara dengan petani, pejabat pemerintah, dan ilmuwan pertanian, serta penelaahan data air tanah menunjukkan adanya kekhawatiran luas mengenai ketersediaan air tanah karena dikuras tanaman padi yang dikenal membutuhkan air dalam jumlah tinggi. Kondisi ini memaksa petani berutang untuk mengebor sumur bor yang semakin dalam.

Di negara bagian Haryana dan Punjab yang merupakan lumbung beras utama India, air tanah masih dapat dijangkau pada kedalaman sekitar 30 kaki (sekitar 9 meter) satu dekade lalu.

Namun, dalam lima tahun terakhir, penurunan muka air tanah berlangsung cepat sehingga sumur bor kini harus mencapai kedalaman 80 hingga 200 kaki (60 meter), berdasarkan keterangan puluhan petani yang dikonfirmasi dengan data pemerintah dan riset Universitas Pertanian Punjab.

“Setiap tahun sumur bor harus dibuat lebih dalam. Biayanya makin tidak terjangkau,” ujar Balkar Singh, petani berusia 50 tahun di Haryana, dikutip Reuters.

Pada saat yang sama, subsidi pemerintah yang mendorong budidaya padi justru menghambat peralihan ke tanaman yang lebih hemat air, kata Uday Chandra, pakar politik Asia Selatan di Georgetown University, Qatar.

Subsidi yang sebagian merupakan warisan masa lalu ketika India kesulitan memenuhi kebutuhan pangan itu mencakup harga minimum yang dijamin negara untuk beras, yang naik sekitar 70% dalam satu dekade terakhir, serta subsidi listrik besar-besaran yang mendorong ekstraksi air tanah.

“Negara dengan tekanan [pasokan] air tertinggi di dunia itu justru membayar petani untuk mengonsumsi air tanah dalam jumlah sangat besar,” kata Avinash Kishore dari International Food Policy Research Institute di Washington.

Kementerian Pertanian dan Kesejahteraan Petani India serta Kementerian Sumber Daya Air tidak memberikan tanggapan atas temuan tersebut.

Sebagai catatan, India menyumbang sekitar 40% ekspor beras global, sehingga setiap perubahan produksi akan berdampak luas pada pasar dunia, kata Kishore. Di sisi lain, India memproduksi beras jauh melebihi kebutuhan domestiknya, meskipun populasinya yang melampaui China pada 2023 telah menembus 1,4 miliar jiwa.

“Skala produksi dan ekspor beras India memberinya peran sentral dalam perdagangan global,” ujar Kishore. “Namun, ini juga memunculkan pertanyaan: apakah India perlu menanam dan menjual beras sebanyak ini?”

Beban Petani Padi

Ketergantungan pada air tanah membuat petani padi di Punjab dan Haryana sangat rentan terhadap perubahan iklim, terutama ketika hujan monsun tidak cukup untuk mengisi ulang akuifer. Meski monsun dua tahun terakhir relatif kuat, tingkat ekstraksi tetap melampaui kemampuan alam untuk memulihkan cadangan air.

Data pemerintah 2024–2025 menunjukkan kedua negara bagian tersebut mengekstraksi air tanah 35% hingga 57% lebih banyak dari tingkat pengisian alaminya. Akibatnya, banyak wilayah diklasifikasikan sebagai “tereksploitasi berlebihan” atau berada pada level “kritis”.

Sebagai respons, otoritas setempat pada 2023 melarang pengeboran sumur baru di zona kritis. Petani yang bergantung pada sumur lama kini harus mengeluarkan puluhan ribu rupee per tahun untuk pipa lebih panjang dan pompa lebih kuat.

Sukhwinder Singh, petani Punjab berusia 76 tahun, mengaku menghabiskan 30.000–40.000 rupee (sekitar Rp7,4 juta) pada musim panas lalu hanya untuk mempertahankan produksi padi di tengah penurunan muka air tanah.

Jika biaya terus naik setiap musim, ini akan segera menjadi tidak berkelanjutan,” katanya.

Produksi satu kilogram beras membutuhkan 3.000–4.000 liter air, menurut ekonom pertanian Ashok Gulati. Jumlah itu sekitar 20% hingga 60% lebih tinggi dari rata-rata global. Petani dengan lahan luas masih mampu bertahan karena dapat memanfaatkan subsidi dan mengebor lebih dalam, tetapi petani kecil terpukul paling keras.

“Setiap biaya tambahan langsung menggerus pendapatan mereka,” kata Sukhwinder.

Arah Kebijakan

Pemerintah daerah pun mulai mencari jalan keluar di tengah tantangan ini. Haryana, misalnya, menawarkan subsidi 17.500 rupee per hektare untuk mendorong peralihan ke tanaman seperti millet yang jauh lebih hemat air. Namun, insentif satu musim ini dinilai belum cukup mendorong adopsi luas.

Gulati menilai diperlukan komitmen minimal lima tahun agar petani berani beralih. Ia juga menyebut, tanpa menambah beban subsidi, pemerintah dapat mengalihkan sebagian belanja. Sebagai contoh, negara bagian Punjab saat ini menghabiskan sekitar 39.000 rupee per hektare untuk subsidi pupuk dan listrik pada padi, sementara pengalihan belanja sebesar 35.000 rupee untuk tanaman hemat air sudah cukup menjaga pendapatan petani.

Petani pun terbuka terhadap perubahan, asalkan ada jaminan pembelian.

“Kami bersedia beralih, selama pemerintah membeli hasil panen kami dengan harga acuan,” ujar Gurmeet Singh, petani padi di Punjab.

BANGKOK, KOMPAS.com - Ekspor beras Thailand diperkirakan melemah pada tahun depan seiring penguatan nilai tukar baht yang menekan daya saing di pasar global.

Dikutip dari Bangkok Post, Minggu (28/12/2025), Kementerian Perdagangan Thailand memproyeksikan volume ekspor beras pada 2026 turun menjadi sekitar 7 juta ton, dari sekitar 8 juta ton pada 2025.

Kepala Departemen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Thailand, Arada Fuangtong, mengatakan penguatan baht menjadi salah satu faktor utama yang membebani kinerja ekspor produk pertanian, termasuk beras.

PIXABAY/MOHD SYAHIDEEN OSMAN Ilustrasi beras.

“Jika nilai tukar baht terus seperti ini, akan menimbulkan tantangan besar bagi produk pertanian Thailand,” kata Arada dalam konferensi pers, Jumat (26/12/2025).

Ia menekankan pentingnya stabilitas dan daya saing nilai tukar baht.

“Nilai tukar baht harus kompetitif dan stabil,” ujarnya.

Arada menambahkan bahwa nilai tukar baht Thailand saat ini 10 sampai 20 persen lebih kuat dibandingkan mata uang negara pesaing.

Baht saat ini diperdagangkan pada level tertinggi dalam empat tahun terhadap dollar AS. Sepanjang tahun ini, mata uang tersebut telah menguat sekitar 9,4 persen dan tercatat sebagai mata uang dengan kinerja terbaik kedua di Asia.

Penguatan baht memperpanjang daftar tantangan yang dihadapi ekonomi terbesar ketiga di Asia Tenggara tersebut sepanjang tahun ini.

Selain tekanan nilai tukar, Thailand juga menghadapi dampak tarif Amerika Serikat (AS), tingginya utang rumah tangga, konflik perbatasan dengan Kamboja, serta ketidakpastian politik menjelang pemilihan umum pada Februari 2026 mendatang.

Dok. Freepik Ilustrasi beras.

Tekanan di sektor pertanian juga tercermin dari penurunan harga beras di tingkat petani. Kondisi ini sempat memicu tuntutan dari petani pada awal tahun agar pemerintah memberikan dukungan yang lebih kuat untuk menjaga pendapatan mereka.

Di tengah tantangan tersebut, Arada menyampaikan bahwa sejumlah kontrak ekspor tetap berjalan.

Salah satunya adalah kesepakatan penjualan 500.000 ton beras ke China yang diperkirakan berlanjut, didukung oleh hubungan bilateral yang kuat antara kedua negara.

Selain itu, pada bulan lalu Thailand juga menyepakati penjualan hingga 100.000 ton beras ke Singapura untuk periode lima tahun. Kesepakatan ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan ekspor di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Pemerintah Thailand juga terus memperluas pasar ekspor beras putih dan beras parboiled ke sejumlah negara, termasuk Irak, Arab Saudi, serta negara-negara lain di kawasan Timur Tengah dan Afrika.

Untuk pasar dengan segmen yang lebih spesifik, Thailand berencana menjajaki peluang di Jerman, Swiss, dan Amerika Serikat melalui proyek Khaopraneat.

Program ini bertujuan mempromosikan beras Thailand sebagai produk budaya yang memiliki cita rasa, identitas, dan nilai khas.

Pada tahun 2025, pengiriman beras Thailand diproyeksikan mencapai 7,88 juta hingga 8 juta ton, melampaui target awal 7,5 juta ton. Arada menyebutkan, capaian tersebut didukung oleh permintaan yang kuat menjelang akhir tahun.

Meski demikian, volume ekspor tersebut masih berada di bawah hampir 10 juta ton yang tercatat pada 2024, ketika Thailand menjadi eksportir beras terbesar kedua di dunia setelah India.

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan, dalam 11 bulan pertama 2025, ekspor beras Thailand turun 21 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya menjadi 7,3 juta ton.

Dari sisi nilai, ekspor merosot 30,3 persen.

Freepik/zirconicusso Ilustrasi beras.

Menurut Arada, penurunan ini dipicu oleh beberapa faktor, antara lain produksi beras global yang melimpah, pelepasan stok beras dalam jumlah besar oleh India, serta penangguhan impor beras oleh Filipina.

Ia menambahkan, nilai ekspor juga tertekan oleh penurunan harga beras di pasar internasional dan penguatan mata uang baht.

Ekspor beras Thailand merosot pada 2024-2025

Dikutip dari Milling Middle East & Africa, ekspor beras Thailand turun menjadi 7,5 juta ton pada tahun 2024-2025. Angka itu turun tajam sebesar 24 persen dari 9,9 juta ton yang dikirim tahun sebelumnya.

Angka tersebut menurut pembaruan terbaru dari Layanan Pertanian Luar Negeri (FAS) Departemen Pertanian AS.

Penurunan ini mencerminkan persaingan global yang semakin ketat, khususnya dari kembalinya India ke pasar internasional dan pasokan beras Vietnam yang lebih besar, yang telah menekan pangsa Thailand di segmen beras putih bervolume tinggi.

Laporan FAS menunjukkan, selama paruh pertama tahun 2024-2025, ekspor beras putih menurun secara signifikan, membalikkan keuntungan yang telah diraih Thailand selama pembatasan ekspor India pada tahun 2023.

“Data ekspor untuk paruh pertama tahun 2024-2025 menunjukkan penurunan ekspor beras putih relatif terhadap tahun 2023-2024, sementara varietas beras parboiled dan beras wangi menikmati permintaan yang lebih kuat dan ketahanan harga di pasar ekspor premium,” kata FAS.

Sementara itu, varietas beras parboiled dan beras wangi terus menunjukkan permintaan yang kuat dan stabilitas harga di pasar ekspor premium, termasuk Timur Tengah, Asia, dan Afrika, yang menyoroti kekuatan Thailand yang berkelanjutan di segmen bernilai tinggi.

Varietas ini telah diuntungkan oleh harga yang tangguh, sebagian melindungi eksportir dari penurunan yang melanda pengiriman beras putih standar.

Meskipun terjadi kontraksi tajam, Thailand masih siap untuk menyelesaikan musim ini sebagai eksportir beras terbesar ketiga di dunia, setelah India dan Vietnam.

FREEPIK/FREEPIK ilustrasi beras. Kementan menemukan praktik beras oplosan, demikian juga Bapanas juga temukan praktik oplosan beras medium dan premium masih terjadi di pasar.

FAS memperkirakan tingkat ekspor yang serupa, 7,5 juta ton, pada tahun pemasaran 2025-26 mendatang, yang menandakan stabilitas tetapi juga mengisyaratkan perjuangan industri untuk mendapatkan kembali angka tertinggi hampir 10 juta ton yang dicapai sebelum persaingan global semakin ketat.

Dari sisi produksi, produksi beras Thailand pada tahun 2025-26 diproyeksikan sebesar 20,48 juta ton, hanya sedikit di bawah tahun sebelumnya dan masih menempati peringkat panen terbesar keempat Thailand dalam sejarah.

Produksi yang melimpah, ditambah dengan persediaan yang kuat, berarti stok akhir diperkirakan akan tetap berada di antara 3 dan 4 juta ton sepanjang tahun 2024-2025 dan 2025-2026.

Menurut analis FAS, tingkat stok yang nyaman ini akan membantu meredam volatilitas harga domestik bahkan ketika para pesaing meningkatkan aktivitas ekspor mereka.

Sektor beras Thailand telah mengalami perubahan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Negara ini diuntungkan oleh kenaikan harga global pada tahun 2022-2023 ketika India membatasi ekspor, tetapi dimulainya kembali ekspor beras India pada tahun 2024 dengan cepat mengubah dinamika pasar.

Pada saat yang sama, peningkatan teknologi penggilingan dan perluasan varietas beras berkualitas tinggi di Vietnam telah meningkatkan persaingan untuk pembeli tradisional beras putih standar.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump mengancam tarif baru atas produk pertanian impor, termasuk pupuk asal Kanada dan beras dari India, di tengah mandeknya negosiasi dagang dengan kedua negara tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Trump dalam acara di Gedung Putih yang mengumumkan paket bantuan bernilai miliaran dolar AS bagi para petani domestik. Sejumlah petani menyebut membanjirnya impor murah menyulitkan produk AS untuk bersaing di pasar.

Trump menyatakan pemerintahannya akan menindak dugaan praktik dumping oleh India, khususnya pada komoditas beras yang masuk ke pasar AS. Menurut para petani, impor dari India, Vietnam, dan Thailand telah menekan harga beras domestik.

“Mereka seharusnya tidak melakukan dumping. Saya mendengar itu dari banyak pihak. Ini tidak boleh terjadi,” kata Trump dikutip dari Bloomberg, Selasa (9/12/2025).

India merupakan eksportir beras terbesar dunia dengan proyeksi penjualan sekitar 25 juta ton pada musim ini, terutama ke negara-negara Asia dan Afrika. Harga beras global tertekan sepanjang tahun ini seiring produksi mendekati rekor tertinggi dan pembeli utama seperti Indonesia berupaya membatasi impor.

Data Departemen Pertanian AS (USDA) menunjukkan AS mengekspor lebih banyak beras dibandingkan volume impornya. Adapun impor beras AS sepanjang tahun ini didominasi produk asal Thailand, disusul India.

Adapun, hingga saat ini, Kementerian Perdagangan dan Industri India belum memberikan tanggapan resmi.

Selain beras, Trump juga memberi isyarat akan menargetkan pupuk impor dari Kanada guna mendorong peningkatan produksi dalam negeri.

“Banyak pupuk berasal dari Kanada, dan kami akan menerapkan tarif yang sangat tinggi jika perlu. Inilah cara untuk membangun produksi di dalam negeri,” ujar Trump.

Pernyataan tersebut muncul di tengah tekanan yang dihadapi Trump untuk menekan lonjakan harga konsumen dan inflasi yang masih persisten.

Kondisi ini memunculkan ketidakpuasan pemilih menjelang pemilu sela (midterm elections) tahun depan, termasuk keluhan dari para petani—basis pendukung setia Trump—yang turut tertekan akibat berbagai faktor pasar, termasuk dampak rezim tarif pemerintahannya sendiri.

Pengenaan tarif terhadap pupuk impor dikhawatirkan kembali membebani petani AS, mengingat biaya input produksi telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kanada merupakan pemasok potash terbesar bagi AS.

Sejauh ini, pengiriman pupuk dari Kanada relatif tidak terdampak berkat pengecualian tarif untuk barang-barang yang tercakup dalam perjanjian dagang Amerika Utara.

Namun, penerapan tarif tambahan berpotensi menambah tekanan yang sebelumnya sudah dirasakan petani akibat hambatan pasokan fosfat, komoditas pupuk penting lainnya yang sebagian besar juga bergantung pada impor.

Pada November lalu, potash dan fosfat dimasukkan dalam daftar mineral kritis AS, sebuah langkah yang diharapkan petani dapat melindungi kelancaran perdagangan global sekaligus mendukung peningkatan produksi domestik.

Sementara itu, Kanada dan India sama-sama tengah mengupayakan perjanjian dagang untuk menstabilkan hubungan dengan AS, meski proses perundingan belum membuahkan kesepakatan.

Trump sebelumnya mengenakan tarif 50% terhadap produk asal India pada Agustus lalu sebagai sanksi atas hambatan perdagangan dan pembelian minyak Rusia oleh negara tersebut.

Tim pejabat AS dijadwalkan berkunjung ke India pekan ini untuk melanjutkan pembicaraan, meski terobosan penurunan tarif diperkirakan belum akan tercapai.

Terhadap Kanada, Trump juga sempat mengancam menaikkan tarif produk Kanada sebesar 10% menyusul iklan provinsi Ontario yang mengkritik agenda perdagangannya.

Kebijakan tersebut berpotensi mendorong tarif atas barang-barang di luar skema USMCA menjadi sebesar 45%. Dalam beberapa hari terakhir, Trump bahkan mengisyaratkan kemungkinan membiarkan perjanjian dagang trilateral AS–Meksiko–Kanada tersebut berakhir.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia masih mengimpor beras dengan nilai mencapai US$178,5 juta atau sekitar Rp2,97 triliun (asumsi kurs Rp16.652 per dolar AS) sepanjang Januari—Oktober 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan importasi beras tersebut berasal dari Myanmar, Thailand, dan India.

“Sepanjang Januari—Oktober 2025, impor beras sebesar 364.300 ton dengan nilai US$178,5 juta, dan negara asal utama impor beras ini adalah Januari—Oktober 2025, ini dari Myanmar, Thailand, dan India,” kata Pudji dalam Rilis BPS, Senin (1/12/2025).

Adapun pada Oktober 2025, Pudji menuturkan impor beras mencapai 40.700 ton dengan nilai US$19,1 juta atau sekitar Rp318,05 miliar.

Menurut catatan BPS, potensi produksi beras dalam negeri akan mencapai 34,79 juta ton sepanjang Januari—Desember 2025. Angka ini sedikit lebih tinggi dari proyeksi bulan sebelumnya sebesar 34,77 juta ton.

Pudji menyampaikan, kenaikan potensi produksi terutama ditopang subround I (Januari–April 2025) yang melonjak 26,54%.

“Potensi produksi beras sepanjang Januari—Desember 2025 diperkirakan akan mencapai 34,79 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 4,17 juta ton atau 13,60% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024,” ungkapnya.

Peningkatan ini juga sejalan dengan potensi luas panen padi sepanjang Januari—Desember 2025 yang diperkirakan akan mencapai 11,36 juta hektare. BPS memperkirakan, luas panen padi naik 1,31 juta hektare atau 13,03% dibandingkan dengan periode yang sama 2024.

“Peningkatan potensi luas panen Januari—Desember 2025 ini utamanya disumbang oleh peningkatan luas panen pada subround I, yaitu Januari—April 2025 yang meningkat sebesar 25,82%,” ujarnya.

Namun, Pudji mengingatkan angka potensi ini masih dapat berubah tergantung pada kondisi pertanaman padi sepanjang November 2025–Januari 2026, mulai dari serangan hama, banjir, kekeringan, maupun pelaksanaan panen yang dilakukan oleh para petani.

Seiring dengan gambaran luas panen, potensi produksi padi sepanjang 2025 juga diperkirakan naik 7,23 juta ton gabah kering giling (GKG) menjadi 60,37 juta ton GKG. Dengan kata lain, ada potensi mengalami peningkatan sebesar 13,61% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 53,14 juta ton GKG.

Dia menambahkan, peningkatan potensi produksi padi Januari—Desember 2025 utamanya disumbang oleh peningkatan pada subround I, yaitu Januari—April 2025 yang meningkat sebesar 26,57%.

BPS juga melakukan koreksi terhadap angka luas panen dan produksi Oktober 2025 seiring pembaruan data lapangan, termasuk potensi gagal panen dan realisasi panen aktual. Angka potensi luas panen bulan tersebut kini berstatus angka tetap, sementara potensi produksi padi dan beras dikoreksi menjadi angka sementara.

“Secara umum, koreksi disebabkan oleh perkembangan terkini dari kondisi pertanaman padi di lapangan seperti adanya potensi gagal panen, waktu realisasi panen petani, serta adanya serangan hama OPT [organisme pengganggu tanaman], dan lain sebagainya,” pungkasnya.