Bisnis, JAKARTA — Klaim surplus beras dan target swasembada pangan pada 2026 menghadapi tekanan serius dari lonjakan biaya energi dan ketidakefisienan rantai pasok, yang membuat harga beras tetap bergejolak di tengah produksi yang melimpah.

Pemerintah menyatakan optimisme tinggi terhadap ketahanan pangan nasional, seiring proyeksi surplus sejumlah komoditas strategis.

Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan, Sam Herodian memaparkan bahwa hingga Juni 2026, Indonesia diperkirakan swasembada delapan komoditas, termasuk beras dengan surplus 15.893 ton serta jagung 4.757 ton, bahkan sebagian telah memasuki pasar ekspor seperti daging dan telur ayam.

Dia menegaskan kondisi tersebut mencerminkan keberhasilan penguatan produksi dan cadangan pangan nasional.

Namun, stabilitas harga di tingkat konsumen belum sepenuhnya mengikuti capaian tersebut. Fluktuasi harga beras masih terjadi, menunjukkan adanya persoalan struktural yang belum terselesaikan.

Untuk meredam gejolak, pemerintah mengerahkan berbagai instrumen, mulai dari pembentukan Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Pangan hingga penyaluran beras SPHP sebesar 828.000 ton dengan anggaran Rp4,97 triliun. Program bantuan pangan bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat serta Gerakan Pangan Murah juga diperluas.

Langkah ini diperkuat dengan fasilitasi distribusi dari wilayah surplus ke daerah defisit serta pemantauan harga oleh lebih dari 1.000 enumerator di seluruh Indonesia.

Namun, di tingkat lapangan, tantangan utama justru terletak pada ketidaksinkronan kebijakan dengan kebutuhan petani. Kepala Badan Perbenihan Nasional dan Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia, Kusnan menilai bantuan pemerintah sering kali belum sesuai dengan kondisi spesifik wilayah, terutama di tengah anomali iklim.

“Seringkali kebijakan pusat seperti alsintan atau benih belum sepenuhnya klik dengan kebutuhan spesifik lahan di daerah,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (20/4/2026).

Dia juga menyoroti fenomena harga beras yang tetap tinggi meski produksi mencukupi. Panjangnya rantai distribusi serta tingginya harga gabah di tingkat petani menjadi faktor utama yang mendorong harga di hilir.

Kenaikan Harga BBM

Kondisi harga beras yang masih fluktuatif di tengah surplus pasokan semakin diperparah oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi yang berdampak langsung pada biaya produksi dan distribusi.

Menurut Kusnan, banyak alat mesin pertanian modern bergantung pada BBM nonsubsidi, sehingga kenaikan harga energi otomatis meningkatkan biaya sewa alat mesin pertanian (alsintan) dan operasional petani. Kenaikan biaya ini berisiko menggerus margin petani meski harga gabah sedang tinggi.

“Kenaikan harga jual gabah saat ini seringkali habis untuk menutupi kenaikan biaya input,” ujarnya.

Namun, Sam menegaskan bahwa pemerintah menyatakan telah menyiapkan skema BBM bersubsidi untuk sektor pertanian guna meredam dampak tersebut. Sam Herodian menegaskan bahwa mayoritas petani menggunakan BBM subsidi, sehingga tidak terdampak langsung oleh kenaikan harga.

“Para petani itu umumnya menggunakan bahan bakar bersubsidi, jadi seharusnya tidak mengalami kenaikan harga yang nyata dan langsung,” ujarnya.

Meski demikian, tekanan biaya dinilai tetap signifikan. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Esther Sri Astuti menyebut kenaikan harga BBM memberikan efek domino terhadap harga beras.

“Kenaikan harga BBM berkontribusi langsung pada kenaikan harga beras melalui peningkatan biaya distribusi dan produksi,” ujarnya.

Dia menjelaskan, kenaikan biaya transportasi dan operasional penggilingan padi mendorong harga beras di pasar, bahkan dapat menambah hingga Rp2.000 per kilogram.

Lebih jauh, tekanan biaya energi memperlihatkan ketergantungan sektor pertanian pada bahan bakar fosil. Kondisi ini membuat rantai pasok beras rentan terhadap gejolak global, termasuk gangguan logistik dan kenaikan harga energi.

Di tengah dorongan transisi energi melalui biodiesel dan alsintan listrik, implementasi di lapangan dinilai belum mampu memberikan dampak cepat bagi petani.

Dengan demikian, keberhasilan swasembada beras tidak hanya ditentukan oleh produksi dan stok, tetapi juga kemampuan mengendalikan biaya dan memperbaiki efisiensi distribusi.

Tanpa pembenahan menyeluruh, surplus produksi berisiko tidak berbanding lurus dengan stabilitas harga dan kesejahteraan petani.

Bisnis.com, JAKARTA — Keberhasilan India menyalip China sebagai produsen beras terbesar dunia membawa konsekuensi serius berupa tekanan akut terhadap pasokan air, khususnya di sentra-sentra produksi utama negara tersebut.

Dalam satu dekade terakhir, India hampir berhasil menggandakan volume ekspor beras dengan volume yang menembus lebih dari 20 juta ton pada tahun fiskal 2025. Capaian ini tak terlepas dari dukungan regulasi yang inovatif bagi pertanian padi.

Namun, di balik capaian itu, banyak petani beras justru menghadapi realitas yang kian berat. Reuters melaporkan bahwa wawancara dengan petani, pejabat pemerintah, dan ilmuwan pertanian, serta penelaahan data air tanah menunjukkan adanya kekhawatiran luas mengenai ketersediaan air tanah karena dikuras tanaman padi yang dikenal membutuhkan air dalam jumlah tinggi. Kondisi ini memaksa petani berutang untuk mengebor sumur bor yang semakin dalam.

Di negara bagian Haryana dan Punjab yang merupakan lumbung beras utama India, air tanah masih dapat dijangkau pada kedalaman sekitar 30 kaki (sekitar 9 meter) satu dekade lalu.

Namun, dalam lima tahun terakhir, penurunan muka air tanah berlangsung cepat sehingga sumur bor kini harus mencapai kedalaman 80 hingga 200 kaki (60 meter), berdasarkan keterangan puluhan petani yang dikonfirmasi dengan data pemerintah dan riset Universitas Pertanian Punjab.

“Setiap tahun sumur bor harus dibuat lebih dalam. Biayanya makin tidak terjangkau,” ujar Balkar Singh, petani berusia 50 tahun di Haryana, dikutip Reuters.

Pada saat yang sama, subsidi pemerintah yang mendorong budidaya padi justru menghambat peralihan ke tanaman yang lebih hemat air, kata Uday Chandra, pakar politik Asia Selatan di Georgetown University, Qatar.

Subsidi yang sebagian merupakan warisan masa lalu ketika India kesulitan memenuhi kebutuhan pangan itu mencakup harga minimum yang dijamin negara untuk beras, yang naik sekitar 70% dalam satu dekade terakhir, serta subsidi listrik besar-besaran yang mendorong ekstraksi air tanah.

“Negara dengan tekanan [pasokan] air tertinggi di dunia itu justru membayar petani untuk mengonsumsi air tanah dalam jumlah sangat besar,” kata Avinash Kishore dari International Food Policy Research Institute di Washington.

Kementerian Pertanian dan Kesejahteraan Petani India serta Kementerian Sumber Daya Air tidak memberikan tanggapan atas temuan tersebut.

Sebagai catatan, India menyumbang sekitar 40% ekspor beras global, sehingga setiap perubahan produksi akan berdampak luas pada pasar dunia, kata Kishore. Di sisi lain, India memproduksi beras jauh melebihi kebutuhan domestiknya, meskipun populasinya yang melampaui China pada 2023 telah menembus 1,4 miliar jiwa.

“Skala produksi dan ekspor beras India memberinya peran sentral dalam perdagangan global,” ujar Kishore. “Namun, ini juga memunculkan pertanyaan: apakah India perlu menanam dan menjual beras sebanyak ini?”

Beban Petani Padi

Ketergantungan pada air tanah membuat petani padi di Punjab dan Haryana sangat rentan terhadap perubahan iklim, terutama ketika hujan monsun tidak cukup untuk mengisi ulang akuifer. Meski monsun dua tahun terakhir relatif kuat, tingkat ekstraksi tetap melampaui kemampuan alam untuk memulihkan cadangan air.

Data pemerintah 2024–2025 menunjukkan kedua negara bagian tersebut mengekstraksi air tanah 35% hingga 57% lebih banyak dari tingkat pengisian alaminya. Akibatnya, banyak wilayah diklasifikasikan sebagai “tereksploitasi berlebihan” atau berada pada level “kritis”.

Sebagai respons, otoritas setempat pada 2023 melarang pengeboran sumur baru di zona kritis. Petani yang bergantung pada sumur lama kini harus mengeluarkan puluhan ribu rupee per tahun untuk pipa lebih panjang dan pompa lebih kuat.

Sukhwinder Singh, petani Punjab berusia 76 tahun, mengaku menghabiskan 30.000–40.000 rupee (sekitar Rp7,4 juta) pada musim panas lalu hanya untuk mempertahankan produksi padi di tengah penurunan muka air tanah.

Jika biaya terus naik setiap musim, ini akan segera menjadi tidak berkelanjutan,” katanya.

Produksi satu kilogram beras membutuhkan 3.000–4.000 liter air, menurut ekonom pertanian Ashok Gulati. Jumlah itu sekitar 20% hingga 60% lebih tinggi dari rata-rata global. Petani dengan lahan luas masih mampu bertahan karena dapat memanfaatkan subsidi dan mengebor lebih dalam, tetapi petani kecil terpukul paling keras.

“Setiap biaya tambahan langsung menggerus pendapatan mereka,” kata Sukhwinder.

Arah Kebijakan

Pemerintah daerah pun mulai mencari jalan keluar di tengah tantangan ini. Haryana, misalnya, menawarkan subsidi 17.500 rupee per hektare untuk mendorong peralihan ke tanaman seperti millet yang jauh lebih hemat air. Namun, insentif satu musim ini dinilai belum cukup mendorong adopsi luas.

Gulati menilai diperlukan komitmen minimal lima tahun agar petani berani beralih. Ia juga menyebut, tanpa menambah beban subsidi, pemerintah dapat mengalihkan sebagian belanja. Sebagai contoh, negara bagian Punjab saat ini menghabiskan sekitar 39.000 rupee per hektare untuk subsidi pupuk dan listrik pada padi, sementara pengalihan belanja sebesar 35.000 rupee untuk tanaman hemat air sudah cukup menjaga pendapatan petani.

Petani pun terbuka terhadap perubahan, asalkan ada jaminan pembelian.

“Kami bersedia beralih, selama pemerintah membeli hasil panen kami dengan harga acuan,” ujar Gurmeet Singh, petani padi di Punjab.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengumumkan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk sebesar 20%, berlaku mulai Rabu (22/10/2025), di seluruh Indonesia. Tak hanya pupuk kimia, harga pupuk organik pun ikut turun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa penurunan harga disebabkan oleh pembayaran yang semula dilakukan akhir tahun, kini dipindahkan ke awal tahun. Maka dari itu, Kementerian Keuangan tidak menggelontorkan anggaran tambahan untuk penurunan harga tersebut.

"Itu hanya dipindahin kan tadinya di belakang dibayarnya jadi di depan bukan di akhir tahun tapi di awal tahun di depan," ungkap Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025).

Dengan perubahan tersebut, Purbaya mengatakan bisa menghemat biaya bunga. Sehingga langkah tersebut dinilai sebagai bentuk efisiensi.

"Sehingga mereka menghemat biaya bunga. Kira-kira gitu. Jadi ini efisiensi aja," ujarnya.

Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengumumkan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk, berlaku mulai Rabu (22 Oktober 2025), di seluruh Indonesia. Dan tidak hanya pupuk kimia, harga pupuk organik pun ikut turun.

Hal itu disampaikannya saat menjabarkan capaian kinerja setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sektor pertanian di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025). Kebijakan ini, ungkapnya, pelaksanaan langsung dari arahan Presiden Prabowo untuk memastikan ketersediaan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau bagi petani.

Kata Amran, penurunan harga ini sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis , Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

"Langkah bersejarah ini bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," kata Amran.

"Dan, dilakukan tanpa menambah anggaran subsidi dari APBN, melainkan melalui efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk nasional," sambungnya.

Dia menambahkan, Presiden Prabowo memerintahkan agar pupuk harus sampai ke petani dengan harga terjangkau.

"Ini adalah terobosan Bapak Presiden, tonggak sejarah revitalisasi sektor pupuk. Tidak boleh ada keterlambatan, tidak boleh ada kebocoran," ucapnya.

"Kami langsung menindaklanjuti dengan langkah konkret: merevitalisasi industri, memangkas rantai distribusi, dan menurunkan harga 20 persen tanpa menambah subsidi APBN," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Analisis terbaru yang dirilis oleh Climate Focus untuk Family Farmers for Climate Action mengungkap bahwa kebutuhan pembiayaan adaptasi iklim bagi petani kecil (smallholders) mencapai US$443 miliar per tahun, atau sekitar Rp7.385 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.671 per US$).

Laporan tersebut disusun oleh aliansi global yang mewakili 95 juta petani kecil di Afrika, Amerika Latin, Asia dan Pasifik menjelang KTT Iklim COP30. Pertemuan global yang digelar di Belem, Brasil pada November mendatang itu akan menempatkan isu adaptasi sebagai agenda utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani kecil dengan luas lahan maksimal 10 hektare membutuhkan US$443 miliar setiap tahun untuk membangun ketahanan dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Nilai ini setara dengan investasi rata-rata US$952 per hektare per tahun atau US$2,19 per hari.

Angka tersebut bahkan lebih rendah dibandingkan US$470 miliar per tahun yang menurut estimasi PBB dihabiskan untuk subsidi pertanian yang merugikan manusia dan lingkungan. Kebutuhan dana ini juga hanya mewakili sepertiga dari total US$1,4 triliun yang dikeluarkan negara-negara berkembang untuk membayar utang pada 2023.

Terlepas dari kebutuhan dana yang besar, pengeluaran global untuk adaptasi petani kecil pada 2021 hanya mencapai US$1,59 miliar, atau 0,36% dari kebutuhan riil. Secara rata-rata, petani kecil mengalokasikan 20–40% dari pendapatan tahunan mereka untuk langkah adaptasi, dengan total sekitar US$368 miliar per tahun.

Presiden Eastern Africa Farmers Federation (EAFF), Elizabeth Nsimadala, yang mewakili 25 juta petani kecil, menekankan bahwa pendanaan ini bukanlah bentuk bantuan, melainkan investasi untuk ketahanan pangan global.

“Dana ini bukanlah amal, melainkan investasi bagi keamanan pangan seluruh dunia. Petani kecil memproduksi separuh kalori pangan dunia, menopang 2,5 miliar mata pencaharian, dan menjadi bagian penting dalam rantai pasok global untuk komoditas seperti beras, gandum, kakao, dan kopi,” kata Nsimadala dalam siaran pers, Kamis (23/10/2025).

Sementara itu, Thales Mendonça, petani agroforestri dari Brasil Selatan dan perwakilan Inter-Continental Network of Organic Farmer Organisations, menambahkan bahwa investasi pada petani kecil juga merupakan keharusan ekologis.

“Kami memelopori praktik agroekologi yang memperkuat ketahanan iklim dengan memulihkan fungsi alam. Mendukung petani kecil untuk memperluas kerja ini adalah cara tercepat untuk berpindah dari kelangkaan menuju keberlimpahan,” katanya.

Isu adaptasi akan menjadi salah satu fokus utama di COP30, dengan rencana penyepakatan indikator kemajuan untuk Global Goal on Adaptation (GGA) serta pembentukan rencana adaptasi nasional. Namun, daftar indikator yang dibahas saat ini belum mencakup pendanaan spesifik bagi petani kecil.

Selain itu, belum ada kejelasan apakah negara-negara maju akan memenuhi janji mereka untuk melipatgandakan pembiayaan adaptasi menjadi US$38–40 miliar pada 2025, atau menetapkan target baru untuk menggantikannya.

Di sisi lain, Presidensi Brasil untuk COP30 tengah mendorong Action Agenda yang menargetkan mobilisasi pembiayaan dan dukungan politik untuk pertanian berkelanjutan seperti agroekologi, sekaligus memastikan suara petani keluarga terwakili dalam pembahasan tentang pembiayaan, kerugian dan kerusakan (loss and damage), serta transisi berkeadilan (just transition) melalui inisiatif Circle of Peoples.

Sekretaris Jenderal Asian Farmers’ Association (AFA), Esther Penunia, yang mewakili 12 juta petani kecil, menyerukan peningkatan drastis pembiayaan adaptasi untuk melindungi pertanian dari badai, kekeringan, dan gelombang panas yang semakin parah.

“Pemerintah harus sepakat meningkatkan pendanaan adaptasi untuk melindungi pertanian kami dari cuaca ekstrem yang kian menghancurkan. Menyalurkan lebih banyak dana langsung ke petani kecil melalui organisasinya akan memberikan dampak terbesar,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah tersebut perlu diwujudkan dengan mempermudah akses langsung organisasi petani terhadap pembiayaan, serta mendukung pembentukan Farmers Resiliency Fund, yakni dana khusus yang dikelola langsung oleh organisasi petani keluarga.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya global untuk meredam deforestasi pada 2030 masih jauh dari target yang diharapkan di tengah alih fungsi hutan besar-besaran untuk ekspansi pertanian dan meningkatnya kebakaran hutan.

Hal ini terungkap dalam laporan 2025 Forest Declaration Assessment yang mencatat bahwa dunia kehilangan hutan secara permanen seluas 8,1 juta hektare pada 2024, setara dengan luas wilayah Inggris. Angka ini menunjukkan bahwa planet ini tertinggal 63% dari target yang disepakati lebih dari 140 negara dalam Glasgow Leaders’ Declaration on Forests and Land Use pada 2021.

Penilaian tahunan ini melibatkan lembaga riset, think tank, organisasi nonpemerintah, dan kelompok advokasi, yang dikoordinasikan oleh Climate Focus, sebuah perusahaan penasehat internasional.

Menurut laporan itu, kebakaran hutan menjadi penyebab utama hilangnya tutupan hutan, dengan area terimbas mencakup 6,73 juta hektare di berbagai belahan dunia. Hutan Amazon menjadi wilayah yang paling parah terdampak, dengan hampir 800 juta ton karbon dioksida (CO₂) dilepaskan ke atmosfer akibat kebakaran sepanjang 2024.

“Tahun-tahun dengan kebakaran besar dulunya dianggap pengecualian, tetapi kini menjadi lebih lumrah. Dan sebagian besar kebakaran ini disebabkan oleh aktivitas manusia. Kebakaran terkait dengan pembukaan lahan, kekeringan akibat perubahan iklim, dan lemahnya penegakan hukum,” kata Erin Matson, penulis utama laporan tersebut, dikutip dari Reuters, Selasa (14/10/2025).

Laporan sebelumnya juga menemukan bahwa kebakaran di Amazon memicu kehilangan hutan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Brasil mencatat kehilangan hutan tropis tertinggi, sementara Bolivia mengalami lonjakan deforestasi hingga 200% pada 2024.

Dalam laporan tahun ini, ditemukan pula bahwa rata-rata 86% deforestasi global selama satu dekade terakhir disebabkan oleh pertanian permanen. Selain itu, penambangan emas dan batu bara juga menjadi sumber deforestasi yang terus tumbuh.

“Permintaan komoditas seperti kedelai, daging sapi, kayu, batu bara, dan logam terus meningkat, tetapi ironisnya, kita tidak perlu menghancurkan hutan untuk memenuhinya,” ujar Matson. Ia menambahkan bahwa lebih dari US$400 miliar subsidi pertanian justru ikut mendorong deforestasi.

Ia juga berpandangan bahwa arah insentif global benar-benar keliru. Dana publik internasional untuk perlindungan dan restorasi hutan hanya mencapai rata-rata US$5,9 miliar per tahun, jauh dari kebutuhan yang diperkirakan mencapai US$117–299 miliar untuk mencapai target 2030.

Menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB COP30 yang akan digelar di Brasil pada November mendatang, Matson menyoroti pentingnya inisiatif Tropical Forest Forever Facility (TFFF) yang diusulkan pemerintah Brasil. Program ini menargetkan penggalangan dana sebesar US$125 miliar untuk pembiayaan jangka panjang konservasi hutan.

Dana tersebut akan dibiayai oleh pemerintah dan investor swasta, dengan alokasi sekitar US$3,4 miliar per tahun, di mana 20% diarahkan untuk mendukung komunitas adat dan masyarakat lokal.

“Menjelang COP30 di Belem, peluncuran yang sukses dari TFFF dapat menjadi langkah awal menyalurkan pembiayaan jangka panjang yang andal untuk menjaga hutan tetap berdiri. Jika melihat situasi global deforestasi saat ini, gambarnya memang suram, tetapi mungkin kita sedang berada di kegelapan sebelum fajar,” katanya.