Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas kenaikan harga gas industri.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sebelumnya menyebut, sedikitnya 50.000 orang terancam PHK imbas kenaikan harga gas industri. Sejak kondisi geopolitik global bergejolak tahun ini, harga gas industri disebut telah naik dari US$8 per MMBtu menjadi US$22 per MMBtu.
Menanggapi hal tersebut, Bahlil mengatakan bahwa kenaikan harga gas untuk industri itu terjadi pada gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG). Sementara itu, Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) tidak naik atau tetap di kisaran US$6 hingga US$8 per MMBtu.
Bahlil pun mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi pelaku usaha dan buruh untuk memperbaiki harga gas industri agar lebih terjangkau.
"Saya sudah temui juga asosiasi. Saya sudah temui juga buruh. Sekarang lagi saya mencari formulasi untuk bagaimana bisa memberikan harga terjangkau," kata Bahlil saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Bahlil menambahkan bahwa formulasi harga yang dicari harus tetap berkeadilan. Artinya, tidak boleh menguntungkan satu pihak tertentu saja.
"Tapi juga tidak bisa terlalu dengan harga yang mereka [pengusaha] inginkan. Sekarang lagi kita mencari formulasi ya," ucap Bahlil.
Kabar ancaman PHK pada karyawan industri imbas kenaikan harga gas pertama kali diungkapkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani. Dia mengatakan, sedikitnya 50.000 orang terancam PHK imbas kenaikan harga gas industri.
Andi Gani menyampaikan bahwa kenaikan harga gas industri saat ini sudah tidak terjangkau oleh pelaku usaha. Sejak kondisi geopolitik global bergejolak tahun ini, harga gas industri disebutnya telah merangkak naik dari US$8 per MMBtu menjadi US$22 per MMBtu.
“Ketika pengusaha tidak dapat membeli lagi gas industri, yang terjadi adalah berhenti produksi. Ketika berhenti produksi, pasti berpengaruh terhadap pekerja,” kata Andi Gani kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Senin (22/6/2026).
Dia mengklaim telah mengingatkan pemerintah tentang betapa krusialnya permasalahan gas industri terhadap keberlangsungan usaha dan pekerja di Tanah Air sejak beberapa bulan lalu.
Menurut Andi Gani, sebagian besar buruh terancam PHK tersebut merupakan pekerja di pabrik keramik. Dia pun mendorong adanya tindakan cepat dari pemerintah.
“Ada satu pabrik besar keramik di Bekasi itu sudah menyatakan PHK seluruh pekerja. Ini yang kita minta kepada pemerintah segera bertindak cepat,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menelepon langsung Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri setelah menerima informasi mengenai potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh pabrik keramik di Bekasi, Jawa Barat, akibat mahalnya harga gas industri.

Momen tersebut terjadi saat Dasco menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta, Selasa. Ia menelepon Simon sesaat sebelum menyampaikan sambutan pada acara tersebut.

"Halo, Pak Dirut Pertamina, ini saya lagi di Rakernas KSPI. Ya, saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Jadi, ini saya tadi sudah merancang pidato, cuma buyar semua gara-gara soal gas," kata Dasco saat menelepon Dirut Pertamina.

Percakapan melalui telepon itu dilakukan Dasco sambil mendekatkan gawainya ke mikrofon sehingga suara percakapan terdengar oleh audiens. Dalam percakapan tersebut, Dirut Pertamina menyatakan akan segera berkoordinasi dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk untuk menyikapi persoalan itu.

"Siap Pak Dasco, saya tentunya akan segera berkoordinasi dengan pihak PGN. Dari kami tentunya berkomitmen untuk melakukan penyesuaian," kata Simon dalam percakapan tersebut.

Dasco menyampaikan terdapat ancaman PHK terhadap sekitar 55 ribu karyawan di sejumlah pabrik keramik di Bekasi akibat mahalnya harga gas industri. Ia berharap segera ada solusi atas persoalan tersebut.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyebut harga gas mengalami kenaikan dari 6 dolar AS menjadi 23 dolar AS per million metric british thermal units (MMBTU).

"Dua pabrik anggota saya yang terbesar di Bekasi tutup. Itu Granito, satu lagi menyusul Milan Keramik dan Mulia Keramik, karena gas industri. Ini bahaya sekali," ungkap Andi.

Ia mengaku KSPSI juga telah berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Andi berharap ada jalan keluar terkait persoalan tersebut dalam dua hingga tiga hari ke depan.

"Kita penghasil energi terbesar di dunia. Alangkah mirisnya kita malah kekurangan gas di dalam negeri, sementara kita malah mengekspor. Mudah-mudahan masalah ini cepat selesai," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyampaikan bahwa sedikitnya 50.000 orang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas kenaikan harga gas industri.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea (AGN) menyampaikan bahwa kenaikan harga gas industri saat ini sudah tidak terjangkau oleh pelaku usaha. Sejak kondisi geopolitik global bergejolak tahun ini, harga gas industri disebutnya telah merangkak naik dari US$8 per MMBtu (satuan standar internasional untuk mengukur jumlah energi panas dari gas bumi) menjadi US$22 per MMBtu.

“Ketika pengusaha tidak dapat membeli lagi gas industri, yang terjadi adalah berhenti produksi. Ketika berhenti produksi, pasti berpengaruh terhadap pekerja,” kata Andi Gani kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Senin (22/6/2026).

Dia mengeklaim telah mengingatkan pemerintah tentang betapa krusialnya permasalahan gas industri terhadap keberlangsungan usaha dan pekerja di Tanah Air sejak beberapa bulan lalu.

Berdasarkan pendataan di internal KSPSI, jumlah buruh yang terancam PHK lantaran kenaikan harga gas industri disebutnya mencapai sekitar 50.000 orang.

Menurut Andi Gani, sebagian besar buruh tersebut merupakan pekerja di pabrik keramik. Dia pun mendorong adanya tindakan cepat dari pemerintah.

“Ada satu pabrik besar keramik di Bekasi itu sudah menyatakan PHK seluruh pekerja. Ini yang kita minta kepada pemerintah segera bertindak cepat,” imbuhnya.

Dia menyebut telah bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu agar terdapat tindak lanjut pemerintah dalam menyikapi kenaikan harga gas industri.

“Beliau [Bahlil] merespons cepat, mudah-mudahan 2-3 hari ini akan ada keputusan cepat mengenai harga gas industri," ujar Andi Gani.

Di samping itu, dia turut menggarisbawahi keberadaan Satuan Tugas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh (Satgas PHK) yang beberapa waktu lalu telah diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, pembentukan satgas itu merupakan buah kesepakatan sejumlah serikat buruh dengan pemerintah, tetapi langkah entitas baru tersebut dinilai belum tampak.

“Satgas PHK secepatnya harus diefektifkan," tegas Andi Gani.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menanggapi adanya laporan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 133 buruh pabrik garmen PT Amos Indah Indonesia (AII).

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyampaikan telah melakukan inspeksi dan memediasi kasus PHK di perusahaan yang menempati Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Utara pada Kamis (18/6/2026).

“Tadi perusahaan menawarkan perbaikan perhitungan hak-hak pekerja sebesar satu kali ketentuan yang berlaku dari yang sebelumnya 0,5 kali,” kata Afriansyah dalam keterangan resmi, Jumat (19/6/2026).

Menurutnya, langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas audiensi yang diterima Kemnaker dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) pada 4 Juni 2026 lalu.

Dalam mediasi yang mempertemukan serikat pekerja dan manajemen perusahaan, Afriansyah mendorong kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog guna mencapai penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak.

Dia lantas menjelaskan bahwa manajemen PT AII menyampaikan peningkatan tawaran kompensasi kepada para pekerja. Tawaran tersebut menjadi salah satu poin yang dibahas dalam upaya mendorong tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Afriansyah pun mengimbau agar 133 buruh yang terdampak PHK dapat mempertimbangkan secara saksama tawaran yang telah disampaikan perusahaan.

Apabila kesepakatan tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dapat dilanjutkan melalui mekanisme hubungan industrial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Jika belum tercapai kesepakatan, masih tersedia mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Menurut Afriansyah, pihaknya akan terus mengawal proses penyelesaian kasus PHK tersebut.

Dia juga menyampaikan bahwa Kemnaker akan memfasilitasi komunikasi antara pekerja dan perusahaan, agar hak-hak pekerja dapat terpenuhi sesuai ketentuan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kekhawatiran terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh, khususnya sektor manufaktur padat karya, menguat di tengah rentetan dampak gejolak global. Angka PHK juga diproyeksikan bertambah pada pertengahan tahun, meskipun pemerintah juga menyiapkan antisipasi melalui sejumlah kebijakan.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggarisbawahi bahwa kondisi geopolitik dunia telah berpengaruh terhadap sektor padat karya, salah satunya terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa biaya produksi perusahaan cenderung meningkat, khususnya industri yang bergantung pada bahan baku impor dan pasar ekspor sebagai imbas dari pelemahan rupiah. Dia menilai sejumlah perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja hingga menghentikan operasional sebagai respons atas gejolak tersebut.

“Harga rupiah yang ambruk terhadap dolar juga karena bahan baku impor membelinya pakai dolar, sehingga meningkat ongkos produksinya,” kata Said dalam konferensi pers daring, dikutip pada Minggu (31/5/2026).

Meski begitu, dia menjelaskan bahwa pelemahan rupiah bukan satu-satunya sumber tekanan terhadap industri Tanah Air belakangan ini, melainkan juga dipicu oleh melonjaknya harga bahan bakar minyak (BBM) industri nonsubsidi yang semakin membebani biaya produksi perusahaan.

Said mencontohkan penutupan operasional pabrik elektronik PT Xacti Indonesia di Depok, Jawa Barat, baru-baru ini yang menyebabkan sekitar 350 buruh terdampak PHK. Menurut dia, kondisi itu dipengaruhi tekanan biaya impor dan melemahnya pasar ekspor.

Di samping sektor elektronik, dia menyebut tekanan juga terjadi di industri otomotif. Kenaikan harga kendaraan akibat mahalnya komponen impor dinilai mulai menekan permintaan pasar. Dia mencontohkan PHK sekitar 200 buruh di Sidoarjo, Jawa Timur, akibat penurunan penjualan kendaraan.

Tak hanya itu, Said menjelaskan tekanan juga mulai dirasakan industri tekstil, garmen, dan alas kaki. Pihaknya pun memperkirakan potensi PHK di sektor formal industri tersebut dapat mencapai 9.000 buruh dalam tiga bulan ke depan, sehingga mendesak pemerintah turun tangan.

Ancaman PHK Buruh Belum Usai

Sementara itu, lembaga riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia memproyeksikan tambahan PHK pada kuartal II/2026 berpotensi mencapai 15.300 hingga 20.300 buruh. Hal ini terlepas dari tekanan biaya impor bahan baku akibat pelemahan rupiah dan gangguan pasokan global.

Peneliti Core Yusuf Rendy Manilet, Azhar Syahida, Dwi Setyorini, dan Lailatun Nikmah dalam publikasi riset bertajuk COREInsight: Badai PHK (Belum) Berlalu memperkirakan tekanan terbesar akan menghantam sektor manufaktur.

“PHK terbesar kemungkinan akan terjadi di sektor manufaktur dengan jumlah kurang lebih mencapai 8.700–12.100 pekerja,” demikian dikutip dari publikasi tersebut.

Sementara itu, tambahan PHK sekitar 3.300 hingga 4.500 pekerja diperkirakan terjadi di sektor jasa, sedangkan sektor pertanian sebanyak 3.300 hingga 3.600 pekerja.

Secara garis besar, para peneliti Core Indonesia menjelaskan bahwa riset tersebut menggunakan pendekatan tabel input-output Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 untuk memproyeksikan dampak kenaikan biaya impor bahan baku terhadap penyerapan buruh industri manufaktur.

Asumsi yang digunakan ialah hambatan distribusi di Selat Hormuz masih berlangsung selama dua hingga tiga bulan ke depan, dan nilai tukar rupiah terus melemah menembus Rp17.400 per dolar AS.

Respons Pemerintah atas Potensi PHK

Terpisah, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa potensi PHK di sejumlah sektor usaha terus dipantau pemerintah seiring tekanan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah yang belum mereda.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan koordinasi lintas kementerian terus dilakukan untuk mengantisipasi gelombang PHK buruh, salah satunya dalam merespons persoalan yang dihadapi industri.

“Kita terus dalam koordinasi Menko Perekonomian. Jadi kita lintas kementerian satu tim, kita terus monitor,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026).

Hal ini disampaikannya sebagai respons atas pertanyaan mengenai ancaman PHK yang masih terjadi di sejumlah daerah, salah satunya penutupan perusahaan manufaktur elektronik PT Xacti Indonesia di Depok, Jawa Barat yang berimbas pada PHK 350 buruh.

Yassierli menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif terhadap persoalan industri, termasuk relaksasi kebijakan untuk sektor yang mengalami tekanan operasional.

“Kemarin ada isu terkait dengan keterbatasan gas dan lain-lain, maka kemudian solusinya adalah relaksasi terkait dengan pajak dan seterusnya,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah menembus level Rp 17.500 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Selasa (12/5/2026), tertinggi sepanjang sejarah. Pada pekan ini, mata uang Garuda diprediksi dapat mencapai Rp 17.550 per dolar AS di tengah tingginya ketidakpastian geopolitik global serta kondisi ekonomi domestik yang belum cukup kuat menopang rupiah.

Mengutip Bloomberg, rupiah melemah 115 poin atau 0,60 persen menuju posisi Rp 17.529 per dolar AS pada penutupan perdagangan Selasa (12/5/2026). Pada perdagangan sebelumnya, rupiah berada di level Rp 17.414 per dolar AS.

“Hari ini rupiah terus mengalami pelemahan, sudah menyentuh level Rp 17.500 per dolar AS. Angka Rp 17.550 per dolar AS kemungkinan besar akan tercapai dalam minggu ini,” ungkap Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa.

Ibrahim menuturkan, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi pelemahan rupiah, baik sentimen eksternal maupun internal. “Untuk sentimen eksternal, kita tahu bahwa Timur Tengah kembali memanas pasca AS menolak proposal yang dibuat Iran yang dimediasi Pakistan dan Qatar. Penolakan ini memicu ketegangan baru karena serangan-serangan kecil masih terjadi di Selat Hormuz. Artinya, ketegangan di Selat Hormuz masih terus memanas,” terangnya.

Meski Presiden Donald Trump menyampaikan perang sudah usai, kenyataannya di lapangan upaya saling serang masih terus terjadi. Secara terpisah, Uni Emirat Arab (UEA) disebut terus melakukan penyerangan terhadap Iran, termasuk serangan pada awal April yang menargetkan kilang di Pulau Lavan, Iran.

“Jadi, UEA sampai saat ini juga terus melakukan penyerangan walaupun tidak diekspos secara internasional. Tetapi ini mengindikasikan bahwa UEA, setelah keluar dari negara-negara anggota OPEC, terus melakukan penyerangan. Bisa saja di belakangnya adalah AS,” duga Ibrahim.

“Ini yang membuat indeks dolar kembali mengalami penguatan yang cukup signifikan,” lanjutnya.

Penguatan indeks dolar AS kemudian menyebabkan kenaikan harga minyak mentah, terutama Brent crude oil. Kenaikan harga minyak tersebut selanjutnya memberi dampak terhadap sektor transportasi dengan biaya yang semakin mahal.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengungkapkan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi sepanjang tahun ini sampai dengan April 2026 didominasi terjadi di wilayah Jawa Barat.

Saiful menyampaikan, berdasarkan informasi dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian, PHK terjadi mayoritas di lapangan industri yang mengandalkan bahan baku minyak maupun plastik, yang saat ini terdampak tensi geopolitik Timur Tengah.

"Yang pasti di daerah Jawa Barat, tentunya [industri] bahan-bahan bakunya tergantung dengan minyak dan plastik," ujarnya kepada wartawan di kawasan Kuningan, Senin (11/5/2026).

Sementara detail perusahaan yang melakukan PHK, Saiful enggan memerincinya. Dirinya memastikan untuk proaktif dan segera memberikan hak-hak bagi para pekerja yang terdampak PHK.

Pihaknya pun saat ini tengah mendata dan memastikan kepada pemberi kerja terkait potensi perusahaan-perusahaan yang akan melakukan PHK di kemudian hari.

"Tugas kami adalah memastikan bahwa pekerja yang akan terdampak oleh PHK itu segera dapat dilayani dan mendapatkan haknya," tambahnya.

Mengutip laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan melalui Satu Data Ketenagakerjaan, jumlah buruh yang terdampak PHK mencapai 15.425 orang pada periode Januari hingga April 2026.

Jumlah tersebut terdiri dari PHK pada Januari 2026 yang sebanyak 5.424 orang, Februari 2026 sejumlah 6.610 orang, Maret 2026 sebanyak 2.863 orang, serta pada April 2026 sejumlah 528 orang.

Kemenaker mencatat tenaga kerja ter-PHK pada periode ini paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 21,65% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan.

Secara terperinci, jumlah tenaga kerja ter-PHK di Jawa Barat tercatat sebanyak 3.339 orang dalam 4 bulan awal tahun ini.

Provinsi dengan tenaga kerja ter-PHK terbanyak kedua adalah Kalimantan Selatan dengan total 1.581 orang, disusul Banten sebanyak 1.536 orang.

Lebih lanjut, pada urutan keempat dan kelima, terdapat Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Timur dengan tenaga kerja terdampak PHK masing-masing 1.367 orang dan 1.237 orang.

Bisnis.com, JAKARTA — Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) mengungkap penurunan 4.000 industri atau pabrikan rokok dalam satu dekade terakhir. Musababnya, industri hasil tembakau (IHT) disebut makin padat regulasi hingga menekan produktivitas industri.

Anggota FSP RTMM-SPSI Waljid Budi lestarianto mengatakan dalam 10 tahun terakhir terjadi penurunan pabrikan yang semula 5.000-an pabrik rokok di Indonesia kini menjadi 1.000 sekian industri.

“Artinya kalau rata-rata saja itu pabrikan itu memiliki karyawan 100-200 orang, tinggal kalikan saja sudah berapa ribu karyawan yg ter-PHK akibat regulasi yang menekan industri ini,” kata Waljid saat ditemui di Aroem Resto Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Dia menyebut penurunan industri paling tajam itu ketika awal penerapan PP 28/2024 sebagai turunan dari PP No 17/2023 yang merupakan perubahan dari PP 109/2012. Beleid baru tersebut dinilai memberikan tekanan lebih terkait pengendalian produk tembakau.

“Pengendalian produk ini makin menekan industri, jadi kami menolak,” tuturnya.

Pihaknya menyampaikan kekhawatiran atas ancaman terhadap keberlangsungan pekerjaan dan nafkah buruh yang akan terdampak oleh sejumlah pemberlakuan rancangan peraturan perundang-undangan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dalam hal ini, terdapat tiga rancangan peraturan yang mengancam kelangsungan IHT, yakni penetapan kadar maksimal nikotin dan tar, pelarangan bahan tambahan, dan standardisasi kemasan (kemasan polos).

Tak hanya permasalahan keberlanjutan industri, rancangan peraturan ini juga akan berpotensi mengurangi penerimaan negara lebih dari Rp200 triliun per tahun dari sektor cukai dan belum termasuk penerimaan kontribusi pajak lainnya, serta menyebabkan tumpang tindih peraturan yang akan membingungkan masyarakat.

Kementerian Kesehatan saat ini juga menyusun rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang bahan tambahan yang dilarang dalam produk tembakau dan rokok elektronik. Rancangan keputusan tersebut melarang penggunaan hampir seluruh bahan tambahan, termasuk yang berkategori food grade.

Selama ini, bahan tambahan digunakan untuk meningkatkan cita rasa dan karakter produk, termasukcooling agentseperti mentol, gula, dan bahan lainnya. Apabila larangan ini diberlakukan, industri rokok legal tidak akan dapat memenuhi ketentuan tersebut, sehingga berpotensi menghentikan operasionalnya.

Ketua Umum Gaprindo Benny Wachjudi mengatakan kondisi ini akan memicu peningkatan peredaran rokok illegal, sehingga tujuan awal regulasi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tidak akan tercapai.

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang standardisasi kemasan (kemasanpolos) yang akan berdampak pada hilangnya identitas asli produk tembakau.

"Usulan penyeragaman warna dan desain kemasan tidak diamanatkan dalam PP No 28/2024. Ditambah penerapan kebijakan ini juga akanmenghilangkan identitas merek yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis," ungkapnya.

Ekosistem IHT, mulai dari buruh, petani, hingga industriawan mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan kemasan polos akan semakin menyulitkan pengawasan dan pemberantasan rokok ilegal karena hilangnya pembeda dan identitas produk di lapangan.

Apabila ketiga ketentuan tersebut di atas diberlakukan, dampaknya akan mengancam keberlangsungan ekosistem IHT secara menyeluruh, termasuk potensi hilangnyapenerimaan negara ratusan triliun rupiah, 5,8 juta lapangan kerja, serta devisa senilai miliaran dolar per tahun.

"Terganggunya ekonomi kerakyatan yang dapat memicu krisis sosial-ekonomi berkepanjangan tidak akan tercapai tujuan awal regulasi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan adanya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) menyusul rencana PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk mengimpor 105.000 unit mobil pikap dari India.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa KSPI telah mendapat laporan dari serikat pekerja anggota di berbagai perusahan otomotif seperti Hino, Isuzu, Toyota, Daihatsu, hingga Suzuki terkait potensi PHK dari rencana impor mobil pikap untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih ini.

“Karena kebijakan pemerintah dalam hal ini Koperasi Desa Merah Putih akan mengimpor 105.000 pikap dari India membuat output produksi di perusahaan-perusahaan ini menjadi berkurang,” kata Said dalam konferensi pers virtual, Selasa (24/2/2026).

Dia lantas mempertanyakan rasionalitas di balik rencana tersebut, mengingat sektor padat karya di Tanah Air juga mengalami gelombang PHK dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Said, alih-alih melakukan impor, pemerintah dapat membuka serapan kerja hingga puluhan ribu orang dalam setahun apabila pengerjaan 105.000 unit mobil pikap itu dilakukan oleh perusahaan yang telah ada di Indonesia.

Oleh karena itu, KSPI mendesak agar rencana impor mobil itu disetop. Hal ini disebutnya sebagai langkah untuk melindungi industri dalam negeri hingga menghindari potensi korupsi.

“Kalau dikasih ke produsen dalam negeri 105.000 mobil pikap itu, maka akan menyerap tenaga kerja puluhan ribu minimal 1 tahun. Belum lagi nanti kan suku cadangnya diproduksi, untuk maintenance, perawatan mobil itu. Maka akan panjang penyerapan tenaga kerjanya,” ujar Said.

Sebelumnya, Agrinas Pangan berencana mengimpor 105.000 unit pikap asal India dengan nilai kontrak sekitar Rp24,66 triliun. Secara terperinci, sebanyak 35.000 unit mobil pikap Scorpio dipasok oleh produsen otomotif Mahindra. Sementara itu, 70.000 unit lainnya disuplai oleh Tata Motors India, yang terdiri atas Yodha Pick Up dan truk Ultra T.7 masing-masing 35.000 unit.

Rencana tersebut mendapat kritik dari berbagai pihak seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan DPR RI, terutama di tengah tekanan terhadap industri otomotif nasional sepanjang 2025.

Menanggapi kritik ini, Direktur Utama Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan akan mengikuti arahan dan instruksi jika memang impor pikap dari India harus ditunda.

"Kami akan ikuti, manut saja. Apa pun keputusannya, kami yang penting bekerja saja untuk negeri dan masyarakat," ujar Joao dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).