Bisnis.com,JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN merespons langkah pemerintah yang memutuskan menurunkan harga gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) untuk industri ke level US$13 per MMBtu.
Kebijakan itu diambil demi menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga gas bagi industri, kepastian pasokan, keberlanjutan pengelolaan gas bumi nasional.
Direktur Utama PGN Arief K. Risdianto menuturkan pihaknya siap menjalankan keputusan yang telah ditetapkan pemerintah guna memastikan pasokan gas bumi bagi sektor industri tetap terjaga.
"PGN menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), atas penetapan kebijakan tata kelola harga gas bumi nasional yang telah mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara berkeadilan," jelas Arief dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).
Dia menekankan bahwa PGN mendukung penuh kebijakan tersebut dan siap mengimplementasikan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian ESDM.
"Kami akan terus memastikan pasokan gas bumi tetap andal, aman, dan berkelanjutan guna mendukung daya saing industri, memperkuat ketahanan energi nasional, serta memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat," ungkap Arief.
Sebelumnya, pemerintah resmi menurunkan harga LNG untuk industri ke level US$13 per MMBtu. Hal ini dilakukan tak lepas dari kenaikan harga gas untuk industri. Kenaikan harga gas itu memunculkan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penurunan harga LPG merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Apalagi, penurunan harga cukup signifikan, yakni dari US$23 menjadi US$13 per MMBtu.
"Diturunkan menjadi US$13 per MMBtu. Jadi dari [sebelumnya] US$20 sampai US$23 per MMBtu, sekarang diturunkan menjadi US$13," ucap Bahlil dalam konferensi pers di Kompleks DPR RI, Senin (29/6/2026).
Dia menjelaskan, saat ini harga gas yang melonjak memang menyasar LNG. Sementara, harga Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) tetap berada di level US$6,5 hingga US$7 per MMBtu.

Namun, dia mengamini bahwa saat ini pasokan gas pipa untuk HGBT di wilayah Jawa bagian barat menurun. Oleh karena itu, pelaku industri bersaing menggunakan LNG.
Di satu sisi, LNG harus dikirim dari Papua, Sulawesi, maupun Kalimantan. Konsekuensinya, biaya logistik dan regasifikasi membuat harga LNG di tingkat konsumen melonjak jauh di atas harga HGBT.
"Itulah yang menjadi penyebab kenapa teman-teman dari sektor industri meminta pemerintah harus turun tangan," ucap Bahlil.
Dia lantas mengungkapkan skema pembiayaan yang digunakan pemerintah untuk menurunkan LNG bagi industri. Menurut Bahlil, penurunan harga tersebut tidak sepenuhnya ditanggung oleh satu pihak.
Pemerintah membagi beban penyesuaian biaya mulai dari sisi hulu hingga hilir, termasuk memangkas porsi penerimaan negara dan meminta badan usaha mengefisienkan biaya operasional.
Bahlil menjelaskan, penurunan harga dilakukan melalui kontribusi seluruh pihak dalam rantai pasok gas. Dari sisi hulu, pemerintah mengurangi porsi bagi hasil yang menjadi hak negara, sementara kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) juga diminta ikut menyesuaikan margin.
Di sisi hilir, pemerintah meminta PGN dan Pertamina melakukan efisiensi biaya agar harga jual LNG kepada industri dapat ditekan.
"Semuanya kena. Jadi bagian pemerintah dari hulunya itu kan ada bagian pemerintah. Kemudian di hilir juga kita minta mereka untuk turunkan cost. Pertamina juga kita turunkan. Jadi baik dari KKKS-nya, pemerintahnya maupun dari PGN-nya juga kena pemotongan," kata Bahlil.

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara ( Mensesneg ), Prasetyo Hadi menyampaikan, bahwa pemerintah akan segera mengambil keputusan menyangkut persoalan terkait kenaikan harga gas industri . Diketahui hal ini sebelumnya disorot oleh serikat buruh karena berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja ( PHK ) besar-besaran.

Prasetyo menyampaikan bahwa persoalan kenaikan harga gas industri ini juga turut menjadi topik pembahasan di dalam pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan pimpinan Serikat buruh.

"Hari ini juga kami tadi berdiskusi berkenaan dengan ada beberapa masalah berkaitan dengan masalah suplai gas ke industri," kata Mensesneg dalam konferensi persnya usai pertemuan tertutup di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Bahlil Blak-blakan Terkait Isu Naiknya Harga Gas Industri di Jawa



Mensesneg menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perhatian terkait persoalan ini untuk bisa segera dicarikan jalan keluarnya. "Mungkin dalam satu-dua hari ini kita akan ambil keputusan untuk memastikan kegiatan-kegiatan di sektor yang membutuhkan gas, terutama di sektor industri, dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya," ujarnya.

Beberapa hari sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengaku menelepon langsung Dirut PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri untuk meminta penjelasan soal kenaikan harga gas industri. Kenaikan harga gas disebut berdampak terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) puluhan ribu buruh.

Momen itu terjadi saat Dasco hendak memberikan sambutan di pembukaan Rakernas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang digelar di Hotel Arcici, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026).

"Halo Pak Dirut Pertamina ini saya lagi di Rakernas KSPI. Iya. Saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Jadi saya tadi udah rancang pidato cuman buyar semua nih gara-gara soal gas," kata Dasco.

"Jadi pertama-tama saya sebelum pidato saya mau tanya dulu bagaimana nih soal gas industri apakah ada jalan keluar?" ujar dia melanjutkan.

Merespons pertanyaan Dasco, Simon menyampaikan bahwa pihaknya segera berkoordinasi dengan pihak PGN. Pertamina, kata dia, berkomitmen akan mengikuti penyesuaian molekul dari LNG.

"Kita tentunya lakukan yang terbaik Pak Dasco agar supaya segera ada perbaikan dan tentunya untuk mendukung juga teman-teman di industri dengan harga yang-yang sesuai," jawab Simon.

Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas kenaikan harga gas industri.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sebelumnya menyebut, sedikitnya 50.000 orang terancam PHK imbas kenaikan harga gas industri. Sejak kondisi geopolitik global bergejolak tahun ini, harga gas industri disebut telah naik dari US$8 per MMBtu menjadi US$22 per MMBtu.
Menanggapi hal tersebut, Bahlil mengatakan bahwa kenaikan harga gas untuk industri itu terjadi pada gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG). Sementara itu, Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) tidak naik atau tetap di kisaran US$6 hingga US$8 per MMBtu.
Bahlil pun mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi pelaku usaha dan buruh untuk memperbaiki harga gas industri agar lebih terjangkau.
"Saya sudah temui juga asosiasi. Saya sudah temui juga buruh. Sekarang lagi saya mencari formulasi untuk bagaimana bisa memberikan harga terjangkau," kata Bahlil saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Bahlil menambahkan bahwa formulasi harga yang dicari harus tetap berkeadilan. Artinya, tidak boleh menguntungkan satu pihak tertentu saja.
"Tapi juga tidak bisa terlalu dengan harga yang mereka [pengusaha] inginkan. Sekarang lagi kita mencari formulasi ya," ucap Bahlil.
Kabar ancaman PHK pada karyawan industri imbas kenaikan harga gas pertama kali diungkapkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani. Dia mengatakan, sedikitnya 50.000 orang terancam PHK imbas kenaikan harga gas industri.
Andi Gani menyampaikan bahwa kenaikan harga gas industri saat ini sudah tidak terjangkau oleh pelaku usaha. Sejak kondisi geopolitik global bergejolak tahun ini, harga gas industri disebutnya telah merangkak naik dari US$8 per MMBtu menjadi US$22 per MMBtu.
“Ketika pengusaha tidak dapat membeli lagi gas industri, yang terjadi adalah berhenti produksi. Ketika berhenti produksi, pasti berpengaruh terhadap pekerja,” kata Andi Gani kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Senin (22/6/2026).
Dia mengklaim telah mengingatkan pemerintah tentang betapa krusialnya permasalahan gas industri terhadap keberlangsungan usaha dan pekerja di Tanah Air sejak beberapa bulan lalu.
Menurut Andi Gani, sebagian besar buruh terancam PHK tersebut merupakan pekerja di pabrik keramik. Dia pun mendorong adanya tindakan cepat dari pemerintah.
“Ada satu pabrik besar keramik di Bekasi itu sudah menyatakan PHK seluruh pekerja. Ini yang kita minta kepada pemerintah segera bertindak cepat,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. atau PGN memastikan penyesuaian harga gas berbasis liquefied natural gas (LNG) secara bertahap yang dimulai pada Juni 2026 sudah melalui kajian matang.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan keputusan tersebut diambil setelah perusahaan melakukan evaluasi menyeluruh dan berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta pemangku kepentingan lainnya.

"PGN telah berupaya menahan dampak kenaikan biaya tersebut selama beberapa bulan di awal tahun dan baru menerapkan penyesuaian secara bertahap pada Juni 2026 setelah melalui evaluasi menyeluruh serta koordinasi dengan kementerian terkait," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (24/6/2026).

Fajriyah menjelaskan penyesuaian harga tersebut tidak berlaku untuk seluruh pelanggan. Dari total gas yang dikelola PGN, hanya sekitar 21% pasokan berbasis LNG yang mengalami penyesuaian, dengan dampak terbesar dirasakan pelanggan di wilayah Jawa bagian barat.

Sementara itu, sekitar 79% pasokan lainnya, termasuk gas pipa dan pasokan untuk tujuh sektor industri penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), tidak mengalami kenaikan dan tetap mengikuti ketetapan pemerintah.

Fajriyah mengatakan perusahaan berharap penyesuaian harga ini bersifat sementara, mengingat mekanisme harga LNG mengikuti pergerakan indikator energi global.

"Dengan tren penurunan harga minyak mentah yang mulai terlihat sejak pertengahan Juni 2026, kami harapkan harga gas berbasis LNG yang kami beli dari produsen LNG juga berpotensi mengalami penurunan dalam sekitar tiga bulan ke depan sesuai formula yang berlaku," sebut Fajriyah.

Dia turut menyampaikan bahwa pihaknya memahami kekhawatiran yang disampaikan oleh serikat pekerja sektor industri terkait menyusul penyesuaian ini. Dia memastikan PGN terus berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero), Kementerian ESDM, asosiasi industri, dan serikat pekerja guna menjagakeseimbangan antara keberlanjutan pasokan dan daya saing industri.

"Jadi, sejauh ini koordinasi berjalan dengan baik dan fokus utama kami bersama Pertamina saat ini adalah memastikan keamanan pasokan gas bumi, tetapi tetap kompetitif bagi industri nasional," pungkasnya.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam kesempatan terpisah menilai isu pasokan gas industri telah menjadi persoalan serius yang berdampak pada berbagai sektor usaha. Dia menyebut gangguan pasokan tidak hanya berdampak pada produksi, tetapi juga berisiko terhadap aspek ketenagakerjaan di sejumlah daerah sentra industri.

“Saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Persoalan ini sudah menjadi perhatian,” kata Dasco saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta.

Dasco juga mengungkapkan adanya ancaman terhadap sektor ketenagakerjaan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, potensi PHK akibat tekanan biaya gas dapat mencapai sekitar 55.000 pekerja di sejumlah pabrik keramik di wilayah Bekasi.

Denpasar, Bali (ANTARA) - Akademisi Universitas Udayana (Unud) Prof Dr Ni Putu Wiwin Setyari mengusulkan penguatan tiga sektor yang menjadi pengungkit ekonomi Bali karena memiliki keterkaitan hulu hingga hilir yang sama-sama kuat.

"Prioritas utama adalah penguatan sektor fondasi ekonomi," kata Wiwin di Denpasar, Bali, Rabu.

Menurut dia, prioritas utama itu yakni pengadaan listrik dan gas, informasi dan komunikasi, serta transportasi dan pergudangan.

Ia menilai selain memiliki keterkaitan hulu dan hilir, juga memiliki efek pengganda tertinggi, sehingga menggerakkan aktivitas ekonomi secara luas dan menciptakan fondasi kuat untuk transformasi ekonomi.

Kemudian, prioritas kedua adalah penguatan sektor padat karya melalui penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa dan perdagangan besar-eceran.

"Sektor ini memiliki kemampuan tinggi dalam menciptakan lapangan kerja, menjaga aktivitas ekonomi lokal dan mendukung sektor unggulan pariwisata," imbuhnya.

Meski begitu, sektor akomodasi, makan dan minum yang merupakan kontributor terbesar dalam produk domestik regional bruto (PDRB) Bali tidak tergolong sektor kunci karena keterkaitan hulu hilirnya relatif lemah, yang mengindikasikan masih adanya kebocoran ekonomi dalam rantai pasok pariwisata.

Sektor ketiga yang menjadi pengungkit adalah hilirisasi sektor primer dan industri yaitu pertanian, kehutanan, perikanan dan industri pengolahan.

Hilirisasi tersebut dapat meningkatkan nilai tambah lokal, memperkuat rantai pasok domestik serta mengurangi ketergantungan pada penjualan bahan mentah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 5,58 persen atau lebih rendah sedikit dibandingkan periode yang sama 2025, yang mencapai 5,59 persen.

Tiga lapangan usaha yang mencatatkan pertumbuhan impresif selama triwulan I 2026 adalah administrasi pemerintah sebesar 16,67 persen, industri pengolahan 8,93 persen dan jasa pendidikan 7,70 persen.

Sedangkan, belanja pemerintah masih memegang peranan besar dengan pertumbuhan signifikan menolong pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 20,28 persen serta impor 15,14 persen.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyampaikan bahwa sedikitnya 50.000 orang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas kenaikan harga gas industri.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea (AGN) menyampaikan bahwa kenaikan harga gas industri saat ini sudah tidak terjangkau oleh pelaku usaha. Sejak kondisi geopolitik global bergejolak tahun ini, harga gas industri disebutnya telah merangkak naik dari US$8 per MMBtu (satuan standar internasional untuk mengukur jumlah energi panas dari gas bumi) menjadi US$22 per MMBtu.

“Ketika pengusaha tidak dapat membeli lagi gas industri, yang terjadi adalah berhenti produksi. Ketika berhenti produksi, pasti berpengaruh terhadap pekerja,” kata Andi Gani kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Senin (22/6/2026).

Dia mengeklaim telah mengingatkan pemerintah tentang betapa krusialnya permasalahan gas industri terhadap keberlangsungan usaha dan pekerja di Tanah Air sejak beberapa bulan lalu.

Berdasarkan pendataan di internal KSPSI, jumlah buruh yang terancam PHK lantaran kenaikan harga gas industri disebutnya mencapai sekitar 50.000 orang.

Menurut Andi Gani, sebagian besar buruh tersebut merupakan pekerja di pabrik keramik. Dia pun mendorong adanya tindakan cepat dari pemerintah.

“Ada satu pabrik besar keramik di Bekasi itu sudah menyatakan PHK seluruh pekerja. Ini yang kita minta kepada pemerintah segera bertindak cepat,” imbuhnya.

Dia menyebut telah bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu agar terdapat tindak lanjut pemerintah dalam menyikapi kenaikan harga gas industri.

“Beliau [Bahlil] merespons cepat, mudah-mudahan 2-3 hari ini akan ada keputusan cepat mengenai harga gas industri," ujar Andi Gani.

Di samping itu, dia turut menggarisbawahi keberadaan Satuan Tugas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh (Satgas PHK) yang beberapa waktu lalu telah diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, pembentukan satgas itu merupakan buah kesepakatan sejumlah serikat buruh dengan pemerintah, tetapi langkah entitas baru tersebut dinilai belum tampak.

“Satgas PHK secepatnya harus diefektifkan," tegas Andi Gani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) mengusulkan skema hybrid dalam pengembangan Blok Andaman sebagai jalan tengah antara kepentingan investasi dan manfaat ekonomi bagi daerah. Usulan tersebut muncul di tengah pembahasan rencana pengembangan atau Plan of Development (POD) South Andaman yang saat ini menunggu keputusan pemerintah.

Ketua Umum Asprindo Jose Rizal mengatakan, terdapat dua opsi yang saat ini mengemuka dalam pengembangan proyek gas tersebut. Opsi pertama adalah seluruh gas diproses di laut menggunakan fasilitas Floating Production Storage Offloading (FPSO) sebagaimana usulan operator, sementara opsi kedua adalah seluruh gas diproses di darat melalui Onshore Processing Facility (OPF) yang didorong Pemerintah Aceh.

Menurut Jose, masing-masing opsi memiliki konsekuensi berbeda terhadap investasi maupun manfaat ekonomi yang diterima daerah.

Pada skema FPSO, gas diproses langsung di laut sehingga dinilai lebih efisien dari sisi investasi dan memungkinkan percepatan keputusan investasi atau Final Investment Decision (FID). Namun, dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat daerah dinilai relatif terbatas.

Sebaliknya, skema OPF membutuhkan pembangunan infrastruktur tambahan di darat sehingga membutuhkan investasi yang lebih besar. Di sisi lain, model tersebut dinilai mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mendukung kebutuhan energi industri di Aceh.

Jose menilai skema hybrid dapat menjadi solusi untuk mengakomodasi kedua kepentingan tersebut.

“Investor dipermudah, pemerintah pusat tidak dirugikan, dan masyarakat Aceh juga tetap mendapatkan benefit jangka panjang,” kata Jose dalam keterangan tertulis, Ahad (14/6/2026).

Dalam usulannya, sekitar 60 persen gas diproses melalui fasilitas FPSO untuk menjaga keekonomian proyek dan memberikan kepastian bagi investor. Sementara 40 persen sisanya dialirkan ke fasilitas pengolahan di darat yang dibangun di Aceh.

“Jangan semua di laut. Jangan semua di darat. Bagi dua, 60 persen gas diproses di FPSO, biar investor Mubadala yakin dan FID 2026 jalan. Selebihnya, 40 persen gas dipipa ke OPF mini di Lhokseumawe. Cukup buat menyalakan PLTU PLN Aceh dan menghidupkan Pupuk Iskandar Muda. Ini sekaligus bisa membuka 3.000-5.000 lapangan kerja tetap untuk anak Aceh,” paparnya.

Menurut Jose, pendekatan tersebut dapat menjaga keseimbangan antara penerimaan negara, kepastian investasi, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

“Pusat tetap dapat penerimaan negara. Investor dapat kepastian. Rakyat Aceh dapat kerja dan gas murah untuk bangun industri sendiri,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar pembahasan pengembangan Blok Andaman tidak berlarut-larut sehingga menghambat realisasi investasi yang nilainya diperkirakan mencapai 7 miliar dolar AS.

Jose juga mendorong Pemerintah Aceh untuk mengusulkan opsi hybrid kepada pemerintah pusat sebagai salah satu alternatif penyelesaian polemik pengembangan proyek gas tersebut. “Aceh setuju POD, asal skemanya hybrid dan gas untuk rakyat Aceh diprioritaskan,” imbuhnya.

Menurut Jose, pengembangan Blok Andaman perlu mempertimbangkan tidak hanya aspek investasi, tetapi juga dampak ekonomi jangka panjang yang dapat dirasakan masyarakat di daerah penghasil.

IDXChannel- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pasokan gas untuk kebutuhan domestik, termasuk sektor industri, dalam kondisi aman.

Tapi dia mengakui terjadi kenaikan harga gas yang dipengaruhi tren di pasar global dan kini sedang mencari cara agar lebih efisien.

Hal itu disampaikan Bahlil menanggapi kekhawatiran kalangan industri dan serikat pekerja mengenai lonjakan harga gas yang dinilai berpotensi mengganggu kegiatan produksi hingga memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kalau pasokan, saya pastikan bahwa seluruh kebutuhan domestik untuk gas LNG kita semua sudah tersedia. Harganya memang ada terjadi kenaikan, dan itu bukan hanya di Indonesia. Di dunia pun terjadi hal yang sama,” kata Bahlil di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Rabu (10/6/2026).

Menurut Bahlil, persoalan yang dihadapi industri saat ini lebih berkaitan dengan penyesuaian harga dibandingkan ketersediaan pasokan.

“Secara pasokan semuanya ada. Harganya memang ada terjadi koreksi karena mengikuti harga dunia. Terkecuali hanya di Indonesia naik, di dunia tidak naik,” ujarnya.

Pada sisi lain, pemerintah tetap berupaya menjaga keberlanjutan implementasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang selama ini menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan daya saing industri nasional, khususnya sektor padat karya dan manufaktur.

Bahlil mengatakan pemerintah masih mengkaji berbagai langkah agar biaya energi yang ditanggung industri dapat lebih efisien tanpa mengganggu keberlanjutan pasokan energi nasional.

“Untuk harga HGBT itu memang sesuai dengan apa yang menjadi keputusan pemerintah. Sampai sekarang kita mencari agar lebih efisien,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea memperingatkan potensi terjadinya gelombang PHK apabila persoalan harga dan pasokan gas industri tidak segera ditangani.

Menurut Andi Gani, sejumlah industri padat karya, terutama sektor keramik dan alas kaki, mulai menghadapi tekanan akibat tingginya biaya energi yang berdampak pada penurunan produksi.

“Saya meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia segera mengambil kebijakan-kebijakan cepat untuk menyelesaikan persoalan gas industri. Kalau tidak, badai PHK akan terjadi,” kata Andi Gani usai menghadiri Kongres III Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) di Jakarta, Minggu (7/6/2026).

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengatakan bahwa kenaikan harga gas memang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi turut dialami sejumlah negara pesaing. Thailand misalnya, yang sebelumnya menikmati harga gas sekitar USD12 per MMBTU.

Sementara di Malaysia, harga gas yang sebelumnya berada di kisaran USD10-11 per MMBTU.

Meski demikian, kondisi di Indonesia dinilai memiliki tantangan tersendiri. Industri keramik saat ini hanya memperoleh sekitar 40 persen pasokan gas dengan harga khusus USD15 per MMBTU.

(kunthi fahmar sandy)

JAKARTA - Dinamika geopolitik global yang mendorong kenaikan harga energi dunia dinilai menempatkan banyak negara, termasuk Indonesia, pada tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga energi, kepastian pasokan, dan keberlanjutan sektor energi nasional.

Ekonom Josua Pardede mengatakan kekhawatiran pelaku industri manufaktur terhadap kenaikan harga gas dan ketidakpastian pasokan merupakan hal yang wajar karena energi, khususnya gas bumi, menjadi salah satu faktor utama penggerak sektor industri nasional.

"Menurut saya, situasi ini perlu dibaca sebagai dilema kebijakan energi yang sangat nyata, karena gas bumi bukan hanya komoditas tetapi juga bahan bakar produksi industri," kata dia, seperti dikutip, Rabu (3/6/2026).

Data Kementerian ESDM menunjukkan pemanfaatan gas bumi Indonesia mayoritas adalah untuk domestik, digunakan untuk hampir seluruh sektor industri.

"Ini menjelaskan mengapa isu harga LNG dan gas bumi tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan penyedia energi, tetapi juga sebagai persoalan industri nasional dan stabilitas ekonomi," ungkapnya.

Meski begitu, situasinya perlu dilihat secara utuh karena dampak geopolitik ini menciptakan hampir seluruh negara menghadapi tekanan kenaikan biaya energi dan kompetisi pengamanan pasokan energi dunia.

Situasi tersebut juga terjadi di berbagai negara Asia yang kini semakin aktif mengamankan LNG untuk menjaga kebutuhan energi domestik dan keberlangsungan industrinya. Mengacu data PetroVietnam dan IEEFA 2026, harga gas di Vietnam yang kini semakin bergantung pada LNG telah mencapai sekitar USD27,81 per MMBtu. Di Filipina, berdasarkan data S&P Global dan Shell FGEN 2026, harga LNG juga telah mencapai sekitar USD28,50 per MMBtu.

Sementara Singapura sebagai hub LNG regional mencatat harga yang lebih tinggi, yakni sekitar USD40,12 per MMBtu untuk sektor bulk industri dan sekitar USD47,54 per MMBtu untuk sektor retail umum.

"Situasi pilihan sulit seperti di Filipina dan Vietnam juga mulai relevan bagi Indonesia, terutama untuk pasokan yang berbasis LNG yang tidak mendapatkan subsidi langsung. Di satu sisi, menjaga harga gas terlalu rendah membantu industri bertahan dan menjaga daya beli namun di sisi lain, jika harga jual dipaksa terlalu rendah maka penyedia energi menanggung kerugian, pasokan berisiko terganggu, dan investasi energi menjadi kurang menarik," jelas Josua.

Di Indonesia, harga LNG domestik setelah penyesuaian diperkirakan berada pada kisaran USD21–USD25 per MMBtu sehingga relatif masih lebih kompetitif dibandingkan sejumlah negara regional maupun energi alternatif tertentu.

Josua memaparkan risiko terbesar jika LNG yang tidak disubsidi tetap dipaksa dijual tanpa penyesuaian harga adalah munculnya tekanan ke sisi penyedia energi yang bisa berdampak pada ketersediaan energi. Padahal, di situasi seperti saat ini hal terpenting adalah ketersediaan dan kepastian pasokan energi ketimbang harga murah.

"Kepastian pasokan bisa melemah jika tidak ada penyesuaian harga karena penyedia energi akan lebih berhati-hati mengambil kontrak jangka panjang atau membeli pasokan tambahan yang mengacu pasar global. Lalu, investasi hulu migas dapat tertahan karena investor melihat harga domestik tidak mencerminkan keekonomian proyek," khawatirnya.

Jika investasi hulu melemah, Indonesia bisa makin bergantung pada impor energi termasuk LNG. "Dan justru semakin rentan terhadap gejolak harga global," imbuhnya.

Josua menyarankan, ketika harga LNG global melonjak, kenaikan harga ke industri dilakukan bertahap. Sebaliknya jika harga global turun, manfaat penurunan juga harus diteruskan ke industri.

"Jalan tengahnya adalah penyesuaian harga yang bertahap, bantuan yang tepat sasaran, kontrak pasokan yang lebih panjang, efisiensi energi di industri, percepatan produksi gas domestik, dan kepastian investasi hulu migas. Dengan pendekatan itu, Indonesia bisa menjaga industri tetap hidup tanpa merusak fondasi ketahanan energi jangka panjang," sarannya.

Secara struktur bisnis, harga LNG di sektor hulu memang berbeda dibandingkan sektor hilir. Harga LNG di hulu akan menyesuaikan mekanisme pasar, dimana indeks harga berlaku secara global. Harga bisa sangat fluktuatif seperti yang terjadi saat ini akibat kondisi geopolitik di Timur Tengah.

Sementara itu, penentuan harga di hilir sudah memperhitungkan harga gas di hulu dan berbagai instrumen biaya dari rantai pasok yang ada. Di Indonesia harga gas di hilir meliputi biaya regasifikasi, transportasi, niaga dan pipa. Semua instrumen biaya yang berlaku bagi pelaku usaha di sektor gas bumi tersebut ditetapkan oleh pemerintah.

Guru Besar sekaligus Direktur Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE FEB UB) Prof. Candra Fajri Ananda mengatakan, penyesuaian harga energi terutama LNG yang semakin dibutuhkan merupakan hal yang perlu dilakukan. Di bidang energi, lanjutnya, harga harus bisa menutup biaya produksi.

"Dalam situasi seperti sekarang yang terpenting adalah ketersediaan energi. Bukan harga. Sekarang yang perlu dilakukan pemerintah adalah memastikan bahwa energi tidak akan langka," ujarnya.

JAKARTA - Pertamina Patra Niaga memperkuat kerja sama penyediaan pasokan gas untuk mendukung ketahanan energi nasional melalui keandalan operasional kilang Pertamina. Hal itu direalisasikan dengan penandatanganan Key Terms Sheet Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT Medco E&P Sakakemang B.V. yang bersumber dari Wilayah Kerja Sakakemang.

Gas tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan operasional Kilang Dumai dan/atau Kilang Plaju Pertamina Patra Niaga. Penandatanganan dilakukan di sela kegiatan The Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 di ICE BSD City, Tangerang, Rabu (20/5).

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, bersama Direktur PT Medco E&P Sakakemang B.V. Ronald Gunawan, dan disaksikan langsung Kepala SKK Migas Djoko Siswanto.

Harga Gas LPG 12 Kg dan 5,5 Kg Ikut Naik Jadi Rp107.000 hingga Rp228.000 per Tabung



Dirut Pertamina Patra Niaga, Mars Ega menyampaikan, kerja sama ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga keberlanjutan pasokan energi bagi operasional Pertamina Patra Niaga, khususnya untuk mendukung proses pengolahan energi di kilang.

“Kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga dalam memastikan kebutuhan energi untuk operasional kilang dapat terpenuhi secara andal dan berkelanjutan. Melalui dukungan pasokan gas dari Medco E&P Sakakemang B.V, kami berharap sinergi ini dapat memperkuat rantai pasok energi nasional dalam menjaga ketahanan energi nasional jangka panjang,” ujarnya dalam keterangan pers, Sabtu (23/5/2026).

Mobil 1.400 cc Dilarang Isi BBM Pertalite per 1 Juni 2026 Tidak Benar, Begini Penjelasan Pertamina



Melalui kerja sama ini, tegas dia, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat perannya sebagai Subholding Downstream Pertamina dalam memastikan ketersediaan pasokan energi yang terintegrasi, andal, dan mampu mendukung kebutuhan operasional jangka panjang.

SUMENEP - Tokoh Madura HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur buka suara menyoroti konversi energi kedua Indonesia yakni dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG) . Konversi negeri dari LPG ke CNG yang bakal berdampak positif bagi Indonesia, justru memiliki makna yang lebih mendalam bagi Madura, daerah yang kaya akan gas alam, tetapi masyarakatnya masih banyak bergulat dengan kemiskinan.

"Bagi Indonesia, ini adalah agenda strategis. Tetapi bagi Madura, rencana besar ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ini bukan hanya soal energi. Ini soal keadilan. Ini soal sejarah panjang sebuah pulau yang kaya sumber daya, tetapi rakyatnya masih bergulat dengan kemiskinan," ujar Gus Lilur, Rabu (13/5/2026).

Kekayaan alam Madura selama bertahun-tahun mengalir keluar, menghidupi industri besar di Jawa Timur, tetapi belum cukup kuat mengangkat martabat ekonomi rakyat Madura sendiri. Madura bukan pulau miskin sumber daya. Madura adalah pulau kaya gas.

"Selama ini, gas alam Madura telah menjadi salah satu penopang utama kebutuhan energi Jawa Timur. Data yang banyak dikutip menyebut gas alam Madura memasok sekitar 70 persen kebutuhan industri Jawa Timur, terutama dari wilayah Kangean, Sumenep, melalui jaringan pipa laut," kata Founder dan Owner Bandar Gas Madura (Bagasmara) ini.

Dalam konteks tersebut, Madura menemukan wajah ironinya yang paling telanjang, yakni Madura kaya gas, tetapi rakyatnya tetap miskin. Jembatan Suramadu pernah dibayangkan sebagai pintu perubahan ekonomi Madura. Jembatan ini diharapkan menjadi jalan baru bagi perdagangan, investasi, mobilitas manusia, dan pemerataan pembangunan.

"Namun dalam urusan gas, Suramadu hampir tidak punya makna. Sebab, gas Madura tidak mengalir melalui jembatan itu. Gas Madura tidak terlebih dahulu masuk ke dapur rakyat Madura. Gas itu justru dialirkan lewat pipa laut menuju kawasan industri di Jawa Timur," ungkapnya.

Dia menuturkan setelah sampai di Jawa Timur, gas Madura masuk ke sistem distribusi, industri, dan logistik energi yang lebih besar. "Ia menghidupi pabrik, kawasan industri, pembangkit, petrokimia, dan konglomerasi ekonomi di Gresik, Sidoarjo, Surabaya, serta daerah-daerah lain. Dalam banyak hal, yang menikmati nilai tambah terbesar dari gas Madura bukanlah rakyat Madura, melainkan pusat-pusat industri di luar Madura," ujarnya.

Menurut Gus Lilur, luka struktural tersebut harus dibaca dengan jernih di mana Madura menjadi sumber, menjadi pemasok, menjadi tulang punggung, tetapi Madura belum menjadi pusat manfaat. Kekayaannya mengalir keluar, sementara desa-desa Madura tetap menunggu tetesan pembangunan yang tak kunjung deras.

"Karena itu, ketika pemerintah hendak melakukan konversi LPG ke CNG, Madura tidak boleh lagi hanya menjadi penonton. Konversi energi kedua Republik Indonesia harus menjadi momentum koreksi sejarah. Ia harus menjadi jalan baru untuk memastikan bahwa kekayaan gas Madura benar-benar kembali kepada rakyat Madura," ujarnya.

Gus Lilur menilai di situlah Amanat Penderitaan Rakyat Madura atau AMPERA menemukan maknanya. Dia menegaskan AMPERA bukan sekadar teriakan emosional. AMPERA adalah panggilan keadilan yang lahir dari kenyataan bahwa rakyat Madura sudah terlalu lama melihat kekayaan alamnya dinikmati pihak lain, sementara daerahnya sendiri tetap tertinggal.

"AMPERA adalah seruan agar negara hadir bukan hanya sebagai pengatur izin dan pemungut penerimaan, tetapi sebagai penegak keadilan distribusi manfaat. Karena itu, kami memohon kepada Presiden, Menteri ESDM, SKK Migas, Pertagas, PGN, dan seluruh pemangku kebijakan energi nasional, libatkan rakyat Madura dalam pengelolaan gas Madura," katanya.

Jika negara hendak membangun ekosistem CNG, maka Madura harus menjadi salah satu pusatnya. Jika akan dibangun mother station atau induk stasiun gas untuk memproduksi dan mendistribusikan CNG, maka induk stasiun itu tidak boleh seluruhnya dikuasai oleh pihak luar.

"Pemerintah daerah di Madura, BUMD-BUMD Madura, koperasi lokal, pesantren, dan pengusaha Madura harus diberi ruang sebagai pelaku utama atau setidaknya sebagai mitra strategis. Mother station CNG bukan fasilitas biasa. Ia adalah jantung dari distribusi gas masa depan. Dari sanalah gas bumi dikompresi, disiapkan, dan dikirim ke berbagai titik distribusi. Dari sanalah CNG dapat mengalir ke rumah tangga, UMKM, pesantren, industri kecil, transportasi, pasar, pelabuhan, dan pusat-pusat ekonomi rakyat," ujarnya.

Gus Lilur mengingatkan jika fasilitas strategis ini hanya dikuasai oleh konglomerasi besar, maka konversi LPG ke CNG hanya akan mengulang pola lama, yakni sumber daya berasal dari daerah, tetapi nilai tambah mengalir ke pusat-pusat modal. Madura tidak boleh kembali menjadi halaman belakang. Madura harus menjadi halaman depan dari kebijakan energi nasional.

"Konversi LPG ke CNG adalah kebijakan yang sangat strategis. Ia bukan sekadar mengganti tabung. Ia bukan sekadar mengganti jenis bahan bakar. Ia adalah perubahan arsitektur energi nasional. Jika dilakukan secara adil, konversi ini bisa menurunkan ketergantungan impor, menghemat ratusan triliun devisa, mengurangi beban subsidi, dan membuka pusat-pusat ekonomi baru di daerah penghasil gas," ucapnya.

Tetapi, jika dilakukan secara tidak adil, konversi ini hanya akan melahirkan ketimpangan baru. Dia menuturkan rakyat tetap menjadi konsumen.

"Daerah penghasil tetap menjadi penonton. Pengusaha lokal tetap tersisih. BUMD tetap berada di pinggir. Sementara keuntungan besar dari stasiun-stasiun gas, distribusi CNG, rantai logistik, dan perdagangan energi kembali berputar di tangan segelintir kelompok besar," ujarnya.

Karena itu, sejak awal desain konversi LPG ke CNG harus memasukkan klausul keadilan bagi daerah penghasil. Madura harus mendapatkan kuota pengelolaan, alokasi mother station, hak kemitraan, serta ruang dalam rantai bisnis CNG, mulai dari pengelolaan induk stasiun, distribusi, transportasi, hingga layanan akhir kepada masyarakat.

Gus Lilur menegaskan Madura membutuhkan kehadiran negara yang adil, bukan negara yang sekadar mengambil gasnya atau negara yang hanya mencatat produksinya. Menurut dia, Madura membutuhkan kesadaran negara bahwa Madura sudah memberi banyak kepada Republik, maka Republik juga harus mengembalikan manfaat yang layak kepada Madura.

"Inilah saatnya gas Madura tidak hanya menerangi pabrik-pabrik di luar Madura, tetapi juga menyalakan harapan rakyat Madura. Inilah saatnya kekayaan Madura tidak hanya mengalir melalui pipa laut ke pusat industri, tetapi juga menetes ke dapur, warung, pesantren, UMKM, dan keluarga-keluarga kecil di Madura," kata Gus Lilur.

Dia juga mendorong agar konversi energi kedua Republik Indonesia harus menjadi konversi yang berkeadilan, dari LPG ke CNG, dari impor ke sumber daya domestik, dari ketergantungan ke kemandirian serta dari ketimpangan ke pemerataan. Bagi Madura, konversi ini harus menjadi lebih dari sekadar kebijakan energi, tetapi konversi harus menjadi jalan pulang kekayaan Madura kepada rakyat Madura.

Dia menggunakan istilah konversi energi kedua karena baginya konversi energi pertama adalah dari minyak tanah ke LPG. Menurut dia, konversi energi pertama telah membawa Indonesia ke posisi dilematis, bahagia sekaligus berduka.

Sekarang pemerintahan Prabowo Subianto sedang membawa Indonesia bersiap memasuki babak baru, konversi energi kedua, dari LPG ke CNG. Langkah tersebut merupakan momentum besar yang patut disambut dengan rasa syukur. Pasalnya, berbeda dengan LPG yang masih banyak bergantung pada impor, CNG bersumber dari gas bumi yang tersedia di dalam negeri.

"Artinya, jika kebijakan ini dijalankan dengan benar, negara bisa menghemat devisa, subsidi dapat ditekan, dan masyarakat berpeluang mendapatkan energi dengan harga yang lebih murah. Namun, konversi kedua harus diperkuat dengan komitmen pemerintah untuk memberdayakan masyarakat di daerah penghasil gas seperti Madura sehingga tidak menjadi penonton dan bahkan masih miskin di tengah kekayaan gas alam melimpah," katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara menanggapi laporan serikat pekerja terkait potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan 10 perusahaan tiga bulan mendatang atau Juli 2026.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi mengatakan pihaknya masih mengumpulkan informasi lebih dalam terkait kabar PHK tersebut demi merumuskan kebijakan yang pas.

"Ya kami terus kumpulkan informasi-informasi tersebut, kami akan kaji dan analisis untuk pengambilan kebijakan yang pas," ujar Cris di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Jakarta Pusat, Rabu (29/4) dikutip Detikfinance.

Cris juga membenarkan ada beberapa perusahaan yang membuat pengaduan soal ancaman PHK. Namun, ia tidak merinci berapa jumlah perusahaan yang melakukan audiensi.

Ia hanya menjelaskan beberapa laporan dari perusahaan yang terpukul oleh perang Iran melawan agresi Amerika Serikat (AS) dan Israel di kawasan Teluk. Perang tersebut melambungkan harga energi global dan berdampak pada bisnis di Indonesia. Perusahaan yang mengadu ke Kemnaker di antaranya industri plastik dan gas.

"Ada beberapa (laporan). Lebih ke yang plastik sih, termasuk gas ya," tutur Cris.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan terdapat 10 perusahaan yang memberikan sinyal akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) buntut perang Timur Tengah.

Meski begitu, Said menjelaskan perusahaan-perusahaan tersebut telah mulai mengajak pekerjanya untuk berdiskusi soal potensi pengurangan tenaga kerja dalam kurun waktu tiga bulan ke depan.

"Jadi, berdasarkan laporan dari anggota KSPI di tiket pabrik ya, kita kan punya anggota di pabrik, bahwa mereka sudah mulai diajak ngomong lah, belum melakukan PHK baru diajak ngomong, kalau perang tetap berlanjut, maka tiga bulan ke depan ini pasti ada potensi PHK," kata Said pada Selasa (14/4).

Ia menerangkan 10 perusahaan tersebut mempekerjakan sekitar 9.000 orang dan lokasinya tersebar di Jawa Barat, Jawa Timur, serta sebagian di Banten dan Jawa Tengah.

"Ada 10 perusahaan di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, sebagian kecil di Banten dan Jawa Tengah, tapi memang baru laporan. Nah, itu melibatkan hampir, hampir kurang lebih yang 10 perusahaan ini saja ya, kan kita nggak tahu di luar ini. Itu hampir kurang lebih mendekati 9 ribuan orang," terangnya.

Said juga mengatakan potensi PHK paling besar terjadi di sektor industri padat karya, seperti tekstil dan garmen. Hal ini karena industri tersebut sangat bergantung pada bahan baku impor, seperti kapas dari Australia, Brasil, dan Amerika Serikat, yang kini terancam terganggu pasokannya serta mengalami kenaikan harga.

Selain itu, industri otomotif dan elektronik juga terdampak imbas kenaikan harga BBM industri yang tidak disubsidi ikut mendorong perusahaan melakukan efisiensi dengan mengurangi tenaga kerja, terutama karyawan kontrak.

Kemudian, Industri berbasis petrokimia, seperti plastik juga terdampak karena bahan bakunya berbasis impor dan dibayar dalam dolar Amerika Serikat (AS).

"Kan elektronik banyak juga yang bahan dasarnya plastik. Misal contoh frame, frame-nya itu kan molding, molding-nya itu kan dari plastik. Rata-rata kalau bahan bakunya yang ada plastik, kemungkinan potensi efisiensi penekanan labor cost buruk, itu pasti akan ada efisiensi dalam bentuk pengurangan karyawan," tandasnya.

[Gambas:Youtube]