Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat China masih menjadi negara asal utama impor nonmigas Indonesia sepanjang Januari—Mei 2026, dengan pangsa mencapai 41,83% atau nilai mencapai US$39,27 miliar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan impor dari China didominasi mesin dan peralatan mekanis beserta bagiannya (HS 84) senilai US$8,73 miliar, mesin dan perlengkapan elektrik beserta bagiannya (HS 85) sebesar US$8,43 miliar, serta plastik dan barang dari plastik (HS 39) senilai US$2,33 miliar.

“Impor nonmigas dari China mencapai US$39,27 miliar, terutama didominasi oleh mesin/peralatan mekanik atau HS 84 dengan sharenya 22,24% dan tumbuh 15,20% secara C-to-C,” kata Ateng dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Rabu (1/7/2026).

Kemudian, Jepang menjadi negara asal impor nonmigas terbesar kedua dengan nilai US$5,17 miliar atau pangsa 5,51%. Data menunjukkan, komoditas utama yang diimpor dari Jepang meliputi mesin dan peralatan mekanis beserta bagiannya (HS 84) senilai US$1,07 miliar, besi dan baja (HS 72) sebesar US$700 juta, serta kendaraan dan bagiannya (HS 87) senilai US$670 juta.

Selanjutnya, impor nonmigas dari Australia tercatat sebesar US$5,02 miliar. Berbeda dengan China dan Jepang yang didominasi produk mesin, impor dari Australia terutama berupa logam mulia dan perhiasan atau permata (HS71)dengan pangsa 29,83%. Nilai impor komoditas tersebut melonjak 216,88% secara kumulatif tahunan (cumulative-to-cumulative/ctc). Selain itu, Indonesia juga mengimpor serealia senilai US$600 juta dan bahan bakar mineral sebesar US$560 juta dari Australia.

Lebih lanjut, BPS mencatat ketiga negara tersebut memiliki kontribusi sebesar 52,69% terhadap total impor nonmigas Indonesia selama lima bulan pertama tahun ini.

“Tiga besar negara asal impor yaitu China, Jepang, dan juga Australia. Ketiga negara tersebut memberikan andil ataupun share-nya sebesar 52,69% dari total impor nonmigas Indonesia,” terangnya.

Selain China, Jepang, dan Australia, impor nonmigas Indonesia juga berasal dari kawasan Asean dengan pangsa 14,88%, Uni Eropa sebesar 6,59%, serta negara dan kawasan lainnya yang secara kumulatif menyumbang 25,84% dari total impor nonmigas Indonesia pada Januari–Mei 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia pada Mei 2026 mencapai US$24,81 miliar atau meningkat 22,16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan impor terutama didorong oleh kenaikan impor bahan baku dan penolong, seiring meningkatnya pembelian bahan bakar mineral hingga serealia.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono menjelaskan bahwa kenaikan impor terjadi baik pada komoditas migas maupun nonmigas.

Pada Mei 2026, impor migas tercatat sebesar US$4,51 miliar atau meningkat 70,78% secara tahunan. Sementara itu, impor nonmigas mencapai US$20,30 miliar, naik 14,89% dibandingkan Mei 2025.

“Peningkatan impor secara tahunannya ini terutama didorong oleh peningkatan impor nonmigas dengan andil peningkatan impor nonmigas sebesar 12,95%,” kata Ateng dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Rabu (1/7/2026).

Dari sisi penggunaan, seluruh kelompok barang impor mengalami pertumbuhan secara tahunan.

Ateng merinci, kenaikan impor menurut penggunaan terutama didorong oleh impor bahan baku/penolong yang meningkat 25,17% secara tahunan dengan andil pertumbuhan sebesar 17,41%. Selain itu, impor barang konsumsi naik 21,99%, sedangkan impor barang modal meningkat 12,70% dibandingkan Mei 2025.

Secara kumulatif, nilai impor Indonesia sepanjang Januari—Mei 2026 mencapai US$111,33 miliar atau meningkat 15,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam periode tersebut, impor migas tercatat sebesar US$17,45 miliar atau naik 27,89%, sedangkan impor nonmigas mencapai US$93,88 miliar atau meningkat 13,16%.

Menurut Ateng, peningkatan impor secara kumulatif juga terjadi pada seluruh golongan penggunaan, dengan bahan baku dan penolong tetap menjadi penyumbang terbesar.

Nilai impor bahan baku dan penolong sepanjang Januari—Mei 2026 mencapai US$79,40 miliar atau meningkat 14,41% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kelompok ini memberikan andil sebesar 10,35% terhadap kenaikan impor nasional.

Ateng menjelaskan, kenaikan impor bahan baku terutama dipicu oleh meningkatnya pembelian sejumlah komoditas utama.

“Terutama bahan bakar mineral yang kenaikan besar, garam, belerang, batu, dan semen atau HS 25serta juga serelia atau HS 10. Ini yang mendorong impor bahan baku penolong yang naik cukup besar tersebut,” ujarnya.

Jika ditinjau dari negara asal, impor nonmigas sepanjang Januari–Mei 2026 dari China meningkat dari US$33,12 miliar menjadi US$39,27 miliar.

Impor dari Australia juga naik dari US$3,42 miliar menjadi US$5,02 miliar, dari kawasan Asean meningkat dari US$13,36 miliar menjadi US$13,97 miliar, serta dari Uni Eropa naik dari US$4,53 miliarmenjadi US$6,19 miliar.

Sebaliknya, impor dari Jepang turun dari US$6,31 miliar menjadi US$5,17 miliar, sementara impor dari kelompok negara lainnya meningkat dari US$22,22 miliar menjadi US$24,26 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia pada Mei 2026 mencapai US$24,81 miliar atau meningkat 22,16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan impor terutama didorong oleh kenaikan impor bahan baku dan penolong, seiring meningkatnya pembelian bahan bakar mineral hingga serealia.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan bahwa kenaikan impor terjadi baik pada komoditas migas maupun nonmigas.

Pada Mei 2026, impor migas tercatat sebesar US$4,51 miliar atau meningkat 70,78% secara tahunan. Sementara itu, impor nonmigas mencapai US$20,30 miliar, naik 14,89% dibandingkan Mei 2025.

“Peningkatan impor secara tahunannya ini terutama didorong oleh peningkatan impor nonmigas dengan andil peningkatan impor nonmigas sebesar 12,95%,” kata Ateng dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Rabu (1/7/2026).

Dari sisi penggunaan, seluruh kelompok barang impor mengalami pertumbuhan secara tahunan.

Ateng merinci, kenaikan impor menurut penggunaan terutama didorong oleh impor bahan baku/penolong yang meningkat 25,17% secara tahunan dengan andil pertumbuhan sebesar 17,41%. Selain itu, impor barang konsumsi naik 21,99%, sedangkan impor barang modal meningkat 12,70% dibandingkan Mei 2025.

Secara kumulatif, nilai impor Indonesia sepanjang Januari—Mei 2026 mencapai US$111,33 miliar atau meningkat 15,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam periode tersebut, impor migas tercatat sebesar US$17,45 miliar atau naik 27,89%, sedangkan impor nonmigas mencapai US$93,88 miliar atau meningkat 13,16%.

Menurut Ateng, peningkatan impor secara kumulatif juga terjadi pada seluruh golongan penggunaan, dengan bahan baku dan penolong tetap menjadi penyumbang terbesar.

Nilai impor bahan baku dan penolong sepanjang Januari—Mei 2026 mencapai US$79,40 miliar atau meningkat 14,41% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kelompok ini memberikan andil sebesar 10,35% terhadap kenaikan impor nasional.

Ateng menjelaskan, kenaikan impor bahan baku terutama dipicu oleh meningkatnya pembelian sejumlah komoditas utama.

“Terutama bahan bakar mineral yang kenaikan besar, garam, belerang, batu, dan semen atau HS 25serta juga serelia atau HS 10. Ini yang mendorong impor bahan baku penolong yang naik cukup besar tersebut,” ujarnya.

Jika ditinjau dari negara asal, impor nonmigas sepanjang Januari–Mei 2026 dari China meningkat dari US$33,12 miliar menjadi US$39,27 miliar.

Impor dari Australia juga naik dari US$3,42 miliar menjadi US$5,02 miliar, dari kawasan Asean meningkat dari US$13,36 miliar menjadi US$13,97 miliar, serta dari Uni Eropa naik dari US$4,53 miliarmenjadi US$6,19 miliar.

Sebaliknya, impor dari Jepang turun dari US$6,31 miliar menjadi US$5,17 miliar, sementara impor dari kelompok negara lainnya meningkat dari US$22,22 miliar menjadi US$24,26 miliar.

Beijing (ANTARA) - Kementerian Perdagangan China pada Kamis (4/6) mengatakan bahwa lebih dari 100 acara yang bertujuan untuk meningkatkan impor negara tersebut akan digelar pada 2026 sehingga dapat menghadirkan lebih banyak barang berkualitas tinggi kepada perusahaan dan konsumen China.

Acara luar negeri pertama akan berlangsung di Belarus pada 7 Juni, disusul dengan acara lainnya di Jerman pada 11 Juni, yang menandai debut penyelenggaraan rangkaian acara tersebut di Uni Eropa (UE), kata Juru Bicara Kementerian Perdagangan China He Yongqian dalam sebuah konferensi pers.

Acara-acara tersebut, yang mengusung tema "Ekspor ke China", akan membangun platform serta jembatan bagi perusahaan dari seluruh dunia untuk memperluas ekspor ke China, sehingga memungkinkan negara-negara untuk semakin memperoleh manfaat dari pembangunan China.

Perusahaan-perusahaan internasional disambut baik untuk berpartisipasi dalam acara-acara itu dan terus berpartisipasi dalam pameran-pameran utama di China, seperti Pameran Impor Internasional China (China International Import Expo/CIIE), demi kepentingan kedua belah pihak.

Pihak kementerian telah menyelenggarakan acara serupa di kota-kota China seperti Beijing dan Hangzhou.

Pewarta: Xinhua
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Neraca perdagangan barang Indonesia kembali mencatat surplus pada April 2026 sebesar US$89,1 juta. Dengan capaian tersebut, Indonesia berhasil mempertahankan tren surplus perdagangan selama 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), surplus pada April 2026 terutama ditopang oleh kinerja perdagangan nonmigas yang membukukan surplus sebesar US$3,53 miliar.

Komoditas penyumbang surplus terbesar berasal dari kelompok lemak dan minyak hewani atau nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja. Sementara itu, neraca perdagangan migas masih mengalami defisit sebesar US$3,44 miliar, sehingga menggerus hampir seluruh surplus yang dihasilkan sektor nonmigas.

Dibandingkan bulan sebelumnya, surplus perdagangan Indonesia mengalami penyusutan yang cukup tajam.

Pada Maret 2026, neraca perdagangan masih mencatat surplus sebesar US$3,32 miliar, ditopang surplus nonmigas sebesar US$5,21 miliar dan defisit migas sebesar US$1,89 miliar. Pelebaran defisit migas pada April menjadi faktor utama yang menekan kinerja neraca perdagangan secara keseluruhan.

Meski surplus April menjadi yang terendah dalam beberapa bulan terakhir, capaian tersebut menunjukkan sektor nonmigas masih menjadi penopang utama ketahanan sektor eksternal Indonesia. Namun, tingginya kebutuhan impor migas masih menjadi tantangan yang berpotensi membatasi besaran surplus perdagangan pada periode mendatang.

Sebelumnya Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual sempat memproyeksikan neraca perdagangan Indonesia akan mengalami defisit sebesar US$10 juta pada April 2026, mengakhiri rekor tren surplus yang sudah berlangsung 71 bulan sebelumnya.

David menjelaskan defisit neraca dagang tersebut lebih dipengaruhi tingginya impor sejumlah barang baku, modal, hingga migas dari negara-negara mitra utama.

"Dilihat dari beberapa data yang sudah available [tersedia] dari negara lain: impor ke China naik tinggi US$1,8 miliar, terutama untuk plastik, lalu barang elektronik dan mesin; impor dari Singapura bertambah US$1,4 miliar; dan Malaysia juga naik tinggi US$0,6 miliar terutama untuk minyak," ungkapnya kepada Bisnis, Senin (1/6/2026).

Dia memerinci, ekspor dan impor sama-sama mengalami kenaikan baik secara bulanan (month-on-month/MoM) maupun tahunan (year-on-year/YoY). Hanya saja, kenaikan impor lebih tinggi daripada ekspor.

Ekspor diperkirakan naik 10,3% YoY dan 1,6% MoM. Sementara, impor tumbuh 11,2% YoY dan 19,2% MoM.

Lebih lanjut, David memaparkan bahwa secara umum harga komoditas ekspor turun terutama batu bara; sementara minyak kelapa sawit (CPO) cenderung stagnan; dan metal naik sedikit. Sebaliknya, harga komoditas impor justru meningkat.

"Harga komoditas impor naik terutama minyak," tutup David.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memproyeksikanneraca perdaganganIndonesia akan mengalami defisit sebesar US$10 juta pada April 2026, mengakhiri rekor tren surplusyang sudah berlangsung 71 bulan sebelumnya.

David menjelaskan defisit neraca dagang tersebut lebih dipengaruhi tingginya impor sejumlah barang baku, modal, hingga migas dari negara-negara mitra utama.

"Dilihat dari beberapa data yang sudahavailable[tersedia] dari negara lain: impor ke China naik tinggi US$1,8 miliar, terutama untuk plastik, lalu barang elektronik dan mesin; impor dari Singapura bertambah US$1,4 miliar; dan Malaysia juga naik tinggi US$0,6 miliar terutama untuk minyak," ungkapnya kepadaBisnis, Senin (1/6/2026).

Dia memerinci,ekspordan impor sama-sama mengalami kenaikan baik secara bulanan (month-on-month/MoM) maupun tahunan (year-on-year/YoY). Hanya saja, kenaikan impor lebih tinggi daripada ekspor.

Ekspor diperkirakan naik 10,3% YoY dan 1,6% MoM. Sementara, importumbuh 11,2% YoY dan 19,2% MoM.

Lebih lanjut, David memaparkan bahwa secara umum harga komoditas ekspor turun terutama batu bara; sementara minyak kelapa sawit (CPO) cenderung stagnan; dan metal naik sedikit. Sebaliknya, harga komoditas impor justru meningkat.

"Harga komoditas impor naik terutama minyak," tutup David.

Adapun, Badan Pusat Statistik akan mengumumkan kinerja neraca perdagangan Indonesia selama April 2026 pada Selasa (2/6/2026) esok.

Dalam catatanBisnis,neraca perdaganganIndonesia mencatatkan surplus sebesar US$3,32 miliar per Maret 2026. Dengan begitu, Indonesia hingga Maret lalu mencatatkan surplus perdaganganselama 71 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Capaian tersebut lebih tinggi dari surplus neraca dagang Indonesia pada Februari 2026 yang senilai US$1,27 miliar.

Pada periode itu,BPSmenunjukkaneksporIndonesia per Maret 2026 mencapai US$22,53 miliar atau naik 3,10% YoY dibandingkan Maret 2025. Pada saat yang sama, nilai imporMaret 2026 mencapai US$19,21 miliar atau naik 1,51% YoY.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan Indonesia bakal mengimpor tabung compressed natural gas (CNG) ukuran 3 kilogram (kg). Rencananya impor akan mencapai 100.000 tabung.

Pemerintah akan menerapkan penggunaan CNG 3 kg untuk rumah tangga sebagai alternatif dari liquified petroleum gas (elpiji) 3 kg.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pertimbangan mengimpor dikarenakan teknologinya belum dimiliki Indonesia, sejauh ini masih pihak luar yang bisa memproduksi tabung CNG 3 kg.

"Kan ini teknologinya tinggi. Saat ini yang mampu membuat teknologi itu di luar, ya. Kita belum," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Ia menyebut China menjadi salah satu negara acuan dalam pengembangan teknologi tersebut.

Maka dari itu, Indonesia berencana mengimpor tabung CNG dari China.

"Banyak sih negara yang ini, tapi kita sejauh ini China," ucapnya.

Kendati begitu, Laode menekankan, impor tabung CNG itu hanya akan dilakukan untuk tahap awal.

Selanjutnya Indonesia akan mengadopsi teknologinya sehingga dapat diproduksi di dalam negeri.

"Kalau skalanya sudah masif, bisa nanti kita alihkan ke dalam (negeri)," kata dia.

Adapun dalam podcast Kementerian ESDM yang ditayangkan di YouTube pada hari ini, Senin (18/5/2026), Laode mengungkapkan pemerintah dalam tiga bulan ke depan bakal memesan atau first order tabung CNG 3 kg dari luar negeri sebanyak 100.000 tabung.

"Insya Allah tiga bulan ke depan kita melakukan first order untuk hal tersebut. Untuk kita memesan material barangnya ini, kita enggak boleh pesan satu, harus banyak. 100.000-an gitu. Nah, makanya kalau ada yang nanya kok belum dibikin? Ya memang harus di-order 100.000 atau di atasnya," jelas dia.

Ia menjelaskan, tabung yang dipesan merupakan tipe 4. Tipe ini merupakan tabung berbahan polimer yang diperkuat material komposit sehingga lebih ringan dibanding tabung baja konvensional.

Setelah pesanan tabung datang, ditargetkan dalam 1-2 bulan pemerintah sudah bisa melakukan pengujian terlebih dahulu pada tabung CNG tersebut.

"Jadi tabung ini kan kita bikin tipe 4. Ini memang belum ada di dunia untuk setara elpiji 3 kg ya. Yang ada yang setara elpiji 12 kg yang sudah dipakai sekarang itu," ungkapnya.

Terkait aspek keamanan, Laode mengatakan pemerintah akan memastikan tabung CNG dibuat seaman mungkin.

Bahkan, menurut dia, tingkat keamanannya diklaim lebih baik dibandingkan elpiji 3 kg.

"Bisa seperti itu kalau kita siapkan. Sebenarnya kuncinya kalau CNG ini adalah bagaimana menyiapkan tabung dan valve-nya ini benar-benar kuat, aman gitu. Kuncinya ada di situ," ucap Laode.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketergantungan impor nonmigas Indonesia terhadap China semakin menguat pada kuartal I/2026, dengan pangsa mencapai 41,56% dari total impor, mencerminkan dominasi pasokan barang modal dan industri dari negara tersebut.

Badan Pusat Statistik mencatat nilai impor nonmigas dari China mencapai US$22,02 miliar sepanjang Januari—Maret 2026. Komoditas utama yang diimpor didominasi mesin dan peralatan mekanis sebesar US$5,10 miliar serta mesin dan perlengkapan elektrik sebesar US$4,89 miliar.

Selain itu, kendaraan dan bagiannya juga mencatat nilai impor signifikan sebesar US$1,21 miliar, menunjukkan tingginya ketergantungan pada produk manufaktur dari China.

Di sisi lain, Australia menjadi pemasok kedua dengan nilai impor US$3,14 miliar dan pangsa 5,94%. Komoditas utama yang diimpor dari negara tersebut antara lain logam mulia dan perhiasan yang melonjak tajam 469,05%, serta serealia yang tumbuh 38,36%.

Namun, impor bahan bakar mineral dari Australia justru mengalami kontraksi 21,52%, menandakan fluktuasi permintaan energi.

Sementara itu, impor dari Jepang tercatat sebesar US$2,90 miliar dengan pangsa 5,47%. Berbeda dengan negara lain, mayoritas komoditas utama dari Jepang mengalami penurunan, termasuk mesin dan peralatan mekanis yang turun 24,80%, kendaraan dan bagiannya turun 38,36%, serta besi dan baja yang terkoreksi 23,24%.

Secara kawasan, ASEAN menyumbang 14,90% terhadap total impor nonmigas, diikuti Uni Eropa 6,34%, sementara negara lainnya mencapai 25,79%.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyampaikan bahwa Tiongkok masih menjadi negara asal utama impor nonmigas Indonesia pada periode Januari—Maret 2026.

Struktur ini menunjukkan konsentrasi sumber impor yang tinggi pada satu negara, terutama untuk kebutuhan barang modal dan bahan penunjang industri domestik.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi China berada di atas ekspektasi pada kuartal I/2026, meskipun tekanan global meningkat akibat konflik antara Amerika Serikat–Israel dan Iran yang mengganggu pasokan energi dunia.

Melansir BBC, Jumat (17/4/2026), produk domestik bruto (PDB) China tumbuh 5% secara tahunan (year on year/YoY) pada tiga bulan pertama tahun ini. Capaian tersebut melampaui proyeksi ekonom yang sebelumnya memperkirakan pertumbuhan sekitar 4,8%.

Kinerja tersebut diraih di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah sejak 28 Februari, yang memicu gangguan signifikan pada pasokan energi global. Negara-negara Asia menjadi kawasan yang paling terdampak oleh lonjakan harga energi.

Rilis ini juga menjadi publikasi pertama sejak pemerintah China memangkas target pertumbuhan ekonomi tahunannya menjadi 4,5%–5% pada bulan lalu, level terendah sejak 1991.

Secara kuartalan, pertumbuhan ekonomi China menunjukkan pemulihan dari ekspansi 4,5% pada kuartal sebelumnya. Sektor manufaktur menjadi pendorong utama, meskipun tekanan dari penurunan investasi properti masih membayangi kinerja ekonomi secara keseluruhan.

Analis Brookings Institution Kyle Chan menyebut kinerja ekspor, khususnya kendaraan dan produk manufaktur lainnya, sebagai faktor pendorong utama.

Namun demikian, dampak penuh dari perang Iran diperkirakan belum sepenuhnya tercermin dalam data saat ini. Chan memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal berikutnya berpotensi melemah akibat gangguan perdagangan yang dipicu konflik.

Target pertumbuhan terbaru China dan berbagai sasaran ekonomi diumumkan pada Maret sebagai bagian dari rencana lima tahunan terbaru. Pemerintah China juga berkomitmen meningkatkan investasi di sektor inovasi, industri teknologi tinggi, serta mendorong konsumsi domestik.

Partai Komunis yang berkuasa tengah berupaya merestrukturisasi ekonomi di tengah berbagai tantangan, termasuk lemahnya konsumsi, penurunan populasi, dan krisis sektor properti yang berkepanjangan.

Dari sisi eksternal, China juga menghadapi tekanan tambahan berupa krisis energi akibat konflik Iran serta meningkatnya ketegangan perdagangan global, termasuk kebijakan tarif yang diterapkan Presiden AS Donald Trump.

Saat ini, sebagian besar produk China dikenakan tarif impor sebesar 10% oleh Amerika Serikat. Namun, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan tarif tersebut berpotensi dikembalikan ke level sebelumnya pada awal Juli, setelah Mahkamah Agung membatalkan sejumlah kebijakan pajak impor.

Pertemuan antara Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan berlangsung di China pada Mei mendatang, yang berpotensi menjadi momentum penting dalam hubungan dagang kedua negara.

Sementara itu, data perdagangan terbaru menunjukkan perlambatan signifikan pada kinerja ekspor China. Pertumbuhan ekspor pada Maret hanya mencapai 2,5% secara tahunan, turun tajam dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, seiring meningkatnya inflasi global dan melemahnya daya beli konsumen.

Angka tersebut menjadi yang terendah dalam enam bulan terakhir, setelah ekspor gabungan Januari–Februari sempat melonjak lebih dari 20% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, didorong oleh tingginya permintaan elektronik dan barang manufaktur.

Sebagai catatan, China menggabungkan data perdagangan Januari dan Februari untuk mengakomodasi fluktuasi musiman terkait perayaan Tahun Baru Imlek.

Di sisi lain, impor China justru melonjak hampir 28% pada Maret. Lonjakan ini membuat surplus perdagangan bulanan—selisih antara ekspor dan impor—menyusut menjadi sedikit di atas US$50 miliar, terendah dalam lebih dari satu tahun.

Dosen ekonomi dari Australian National University Yixiao Zhou menilai peningkatan nilai impor kemungkinan dipicu oleh kenaikan biaya global akibat perang Iran, terutama pada energi dan bahan baku.

Ancaman Iran terhadap kapal yang melintasi Selat Hormuz turut mendorong lonjakan harga minyak mentah dan produk turunannya, seperti plastik.

Meskipun ketergantungan China terhadap minyak dari kawasan Teluk lebih rendah dibandingkan Jepang dan Korea Selatan, harga bahan bakar domestik tetap mengalami kenaikan. Sejumlah maskapai China juga mulai mengurangi frekuensi penerbangan akibat lonjakan harga bahan bakar jet.

Zhou menambahkan, konflik tersebut berpotensi menekan kinerja ekspor China jika konsumen global mengurangi belanja akibat kenaikan harga.

“Pertumbuhan ekspor pada akhirnya bergantung pada kondisi ekonomi mitra dagang. Sulit untuk mempertahankan pertumbuhan pada tingkat yang sangat tinggi secara berkelanjutan,” ujar Zhou seperti dikutip BBC.

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri semen nasional menghadapi tekanan dari dua sisi sekaligus, yakni rendahnya tingkat utilisasi dan potensi serbuan impor dari luar negeri, khususnya China.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Emmy Suryandari mengungkapkan, saat ini utilisasi industri semen di Indonesia baru mencapai sekitar 53 persen.

“Data utilisasi di tahun 2025 adalah sebesar 53 persen dan sebetulnya kalau kita bandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, itu memang berada pada angka yang hampir sama,” ujar Emmy usai membuka INTERCEM Asia 2026 The Ritz-Carlton Jakarta pada Rabu (15/4/2026).

SHUTTERSTOCK/SASIKO KAAN Ilustrasi semen.

Meski relatif sejalan dengan kawasan, kondisi ini menunjukkan kapasitas produksi dalam negeri belum dimanfaatkan secara optimal.

Untuk itu industri semen nasional diharapkan tetap menjadi pemasok utama untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Emmy menekankan pentingnya menjaga pasar dalam negeri di tengah kondisi kelebihan pasokan global.

Ia menyoroti China yang mengalami oversupply semen dalam beberapa tahun terakhir, sehingga berpotensi mengalihkan ekspor ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

“China sudah mengalami oversupply selama hampir lima tahun ke depan. Begitu mereka menurunkan harga, kita harus siap dengan tools yang lain,” kata dia.

Menurut Emmy, Indonesia menjadi pasar yang menarik karena memiliki jumlah penduduk besar serta proyek pembangunan infrastruktur yang masih berjalan, salah satunya program pembangunan 3 juta rumah.

Kondisi ini dinilai dapat memicu masuknya produk semen impor jika tidak diantisipasi dengan baik.

SHUTTERSTOCK/MK PHOTOGRAP55 Ilustrasi semen.

Pemerintah mengandalkan instrumen seperti larangan dan pembatasan (lartas) impor serta mekanisme pertimbangan teknis sebelum izin impor diberikan.

Emmy menegaskan, pemberian izin impor akan mempertimbangkan kondisi supply dan demand di dalam negeri agar tidak mengganggu utilisasi industri semen nasional.

Selain itu untuk mencegah banjirnya impor, Kemenperin memperketat penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib bagi produk semen yang masuk ke pasar domestik.

“Kalau mereka mau masuk pasar Indonesia, harus memenuhi SNI. Itu menjadi salah satu alat untuk memastikan kita bisa mengendalikan impor,” ujarnya.

Di tengah tekanan tersebut, pemerintah tetap optimistis industri semen mampu memenuhi target pertumbuhan, seiring dengan adanya program pembangunan nasional yang masih berjalan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso alias Busan, menyebut harga bawang putih tetap aman meski dunia dihadapkan pada kecamuk perang di Asia Barat.

Busan mengatakan, perang Israel dan Amerika Serikat (AS) melawan Iran tidak begitu mengganggu pasokan bawang putih karena diimpor dari China.

Harga bawang putih menurutnya tidak terkerek naik karena meski terdapat gejolak geopolitik.

SHUTTERSTOCK/EKATERINA BONDARETC Ilustrasi bawang putih, bumbu dapur yang berpotensi menurunkan trigliserida

“Kalau teman-teman lihat bawang putih normal saja. Bawang putih kan kebanyakan impornya dari China,” kata Busan saat ditemui di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (28/3/2026).

Menurut Busan, selama kondisi logistik aman maka tidak ada masalah pada pasokan bawang putih.

Sebab, bawang putih impor hanya mengandalkan satu supplier. Importasi dilakukan secara bertahap untuk agar supplier tidak menaikkan harga bawang putih.

“Kalau kita tiba-tiba ambil banyak, harga naik karena permintaan melonjak kan. supplier China juga pasti akan naikin harga,” ujar Busan.

Menurutnya, volume impor bawang putih disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Kebijakan ini juga telah dipahami para pengusaha importir bawang putih guna menjaga harga bumbu dapur itu tetap stabil.

“Kita bersama-sama menstabilkan harga dengan cara salah satunya regulasi untuk impornya ya,” tutur Busan.

Berdasarkan data di Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, rata-rata nasional harga bawang putih honan pada 27 Maret berada di Rp 36.543 per kilogram.

PIXABAY/JACQUELINE MACOU Ilustrasi bawang putih.

Harga bawang putih terpantau masih di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yakni Rp 38.000 per kilogram.

Dari sejumlah komoditas pangan strategis, bawang putih merupakan salah satu bahan makanan yang masih bergantung ke negara lain.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku mendapatkan perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengebut swasembada bawang putih.

Selang beberapa waktu ditelepon Prabowo, ia bertolak ke Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Senin (9/2/2026).

Di kaki Gunung Rinjani itu, Kementerian Pertanian menggarap proyek percepatan swasembada bawang putih. “Kita hentikan impor mungkin 3–4 tahun ke depan, paling lambat 5 tahun. Kalau bisa 4 tahun, paling lambat 5 tahun,” kata Amran sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Selasa (10/2/2026)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah mengkaji penerapan pajak tambahan bagi produk-produk online asal China, sebagai imbas semakin dominannya barang impor asal Negeri Panda di platform loka pasar daring alias e-commerce.

Purbaya mengungkapkan bahwa rencana tersebut menguat setelah dirinya melakukan serangkaian diskusi dengan pelaku usaha di berbagai daerah, seperti dari Sulawesi dalam sebuah live di media sosial TikTok hingga ketika berkunjung ke kawasan industri di Jawa Barat.

Menurutnya, konfirmasi di lapangan menunjukkan bahwa masifnya perdagangan online telah memukul telak kelangsungan bisnis offline. Apalagi, sambungnya, ekosistem online di dalam negeri rupanya tidak didominasi oleh pelaku usaha lokal.

"Yang saya pikir tadinya online sebagian besar kan orang Indonesia juga, rupanya yang banyak juga dikuasai bukan orang Indonesia. Jadi, kita akan pikirkan langkah yang lebih taktis nanti supaya yang offline bisa hidup, dan kalaupun switch ke online, harusnya orang Indonesia yang hidup," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip pada Kamis (26/3/2026).

Lebih lanjut, bendahara negara itu menyoroti kelemahan struktural yang membuat produk lokal kalah saing dari sisi harga. Dia mengaku mendapat laporan bahwa eksportir asal China mengantongi subsidi ekspor hingga 15% dari pemerintahnya.

Oleh sebab itu, sambungnya, Kementerian Keuangan tengah melakukan verifikasi mendalam terkait data tersebut. Jika benar maka otoritas fiskal akan membuat kebijakan untuk membuat barang buatan dalam negeri bisa lebih bersaing di pasar sendiri.

Hanya saja, Purbaya masih enggan merinci lebih jauh kebijakan yang dimaksud. Dia hanya memberi sinyal akan menerapkan instrumen pajak e-commerce atau pajak pegadang online, yang sejak tahun lalu implementasinya masih tertunda.

Kementerian Keuangan, katanya, saat ini tengah menghitung ulang kalkulasi dampak pengenaan pajak tersebut agar kebijakan yang keluar nantinya bisa tepat sasaran tanpa mematikan ekosistem digital itu sendiri.

"Ada satu pajak yang saya tunda-tunda terus, kan, pajak untuk [pedagang] online. Nah kalau seperti itu, kalau [diminta] terapkan, sebelah mana yang harus kita terapkan, sehingga online-nya tetap hidup, tapi yang offline-nya hidup lagi," jelas Purbaya.

Dengan demikian, dia berharap tercipta keseimbangan antara pelaku usaha domestik dan asing. Purbaya merasa selama ini seolah platform perdagangan digital yang terbangun justru menjadi karpet merah bagi penguasaan pasar oleh negara lain.

"Kalau kita hitung kemarin sebagian besar keuntungan lari ke pihak China sana, kan itu tidak benar sistemnya. Seolah-olah kita buat trading platform digital yang awalnya bagus, tapi sebenarnya kita menyerahkan pasar kita ke China sepenuhnya. Apakah itu kebijakan yang tepat atau enggak? Itu yang harus dipikirkan lagi, kan," tutupnya.