Bisnis.com, JAKARTA – Prospek pasar keuangan RI di sisa tahun ini belum terlepas sepenuhnya dari berbagai sentimen penekan. Ketegangan geopolitik yang kembali memanas hingga tekanan mata uang rupiah, menjadi pemberat bagi laju pasar keuangan RI.

Di pasar saham, tekanan yang mulai terjadi pada triwulan pertama tahun ini, masih menghantui. Kinerja Indeks harga saham gabungan (IHSG) tercatat mengalami koreksi 34,74% year-to-date (YtD) ke level 5.643,2. Dana asing juga telah menguap Rp72,56 triliun sepanjang tahun ini.

Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tekanan pasar saham terbesar dibandingkan negara Asean dan Asia Pacific lain.

Sejalan dengan lesunya kinerja IHSG, sejumlah sekuritas di Tanah Air turut merevisi target IHSG mereka. Managing Director Research & Digital Production Samuel Sekuritas Indonesia Harry Su, menerangkan saat ini pihaknya menargetkan IHSG berada pada level 6.600 di penghujung tahun.

Pada Mei 2026 lalu, Samuel Sekuritas menerangkan pihaknya menargetkan IHSG bakal terparkir pada level 7.500 pada tahun ini.

”Rupiah dan arus dana asing memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap arah IHSG karena pasar Indonesia masih highlyforeign sensitive. Pelemahan rupiah akan mempercepat risk-off terutama di big caps,” katanya kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

Selain itu, risiko lain yang turut membayangi dinilai datang dari ketidakpastian arah suku bunga global, volatilitasa harga komoditas, hingga isu tata kelola pasar seperti yang disorot lembaga penyedia indeks MSCI Inc.

”Unfreeze dari MSCI dan perbaikan kebijakan dapat menjadi katalis positif. Kami masih menargetkan IHSG di 6.600,” katanya.

Head of Research/Chief Economist of PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto, menerangkan pihaknya berencana melakukan revisi terhadap target IHSG. Namun, saat ini Mirae Asset masih melakukan kajian mengenai target anyar IHSG.

Dia memprediksi, bakal terjadi perlambatan kinerja earnings emiten pada paruh kedua 2026. Kondisi rupiah yang lesu, telah membuat potensi perlambatan ekonomi semakin nyata ke depan.

Pasalnya, sebagian besar pengeluaran pemerintah dan masyarakat telah terlaksana pada momentum Lebaran 2026 yang jatuh pada kuartal I. Memasuki paruh kedua 2026, perlambatan kinerja emiten diprediksi terjadi lantaran suku bunga yang tinggi pada periode ini.

“Ini sedang kami review [target IHSG]. Sepertinya kemungkinan besar akan kami revisi. Sebagian besar [sentimen] memang sudah priced-in, kenaikan suku bunga, kemudian potensi slow down, potensi adanya earnings yang akan melambat dari sisi emiten,” katanya dalam acara Media Day Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Selasa (30/6/2026).

Sebelumnya, Senior Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta memprediksi IHSG akan mencapai level 7.246—5.068 sebagai target optimistis dan pesimistis. Langkah emiten besar untuk memperjelas struktur kepemilikan saham bakal menjadi salah satu katalisnya.

Sementara itu, Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Liza Cameliamemprediksi IHSG akan bertengger pada level 7.000—7.250 hingga akhir tahun. Proyeksi tersebut dengan asumsi kondisi global tidak mengalami ketegangan baru yang signifikan terhadap pasar.

Menurutnya, peluang IHSG untuk mencatatkan reli sebetulnya lebih terbuka dibandingkan periode paruh pertama 2026. Namun, reli akan bersifat gradual dan tidak sekuat kondisi recovery pascapandemi.

”Namun kami melihat semester II masih akan menjadi periode pembuktian. Agar IHSG dapat bergerak lebih tinggi secara berkelanjutan, pasar membutuhkan kombinasi stabilitas rupiah, kembalinya arus dana asing, serta pertumbuhan laba emiten yang tetap resilien,” kata Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia.

Direktur Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) Eri Kusnadi berharap laju IHSG dapat mendekati level 7.000 hingga akhir tahun. Motor penggerak laju IHSG dinilai akan datang dari sentimen lanjutan MSCI dan arah pengelolaan kebijakan pemerintah.

Target IHSG Akhir Tahun:

Lembaga	Target IHSG
Kiwoom Sekuritas	7.000—7.250
Mirae Asset Sekuritas	7.246—5.068
Samuel Sekuritas	6.600
Henan Putihrai AM	6.200—6.800
Batavia Prosperindo AM	<7.000

Strategi Mengelola Aset

Di satu sisi, pasar SBN RI dibayangi tekanan serupa. Imbal hasil acuan yang mencerminkan kondisi surat utang RI di pasar sekunder, telah jatuh ke level 7,21% hingga perdagangan hari ini. Meskipun begitu, intervensi Bank Indonesia (BI) dan stakeholder telah mampu menarik dana asing senilai Rp4,32 triliun kembali ke RI.

Kini pasar keuangan RI tampak terjepit dari dua sisi. Pengelolaan investasi yang matang menjadi kunci untuk memaksimalkan return di tengah kondisi ini.

Batavia Prosperindo Asset Management, menetapkan target yield SBN bertenor 10 tahun berada pada level 6,7—7,2%. Menurutnya, arah suku bunga hingga pengelolaan fiskal yang prudent bakal menjadi bahan bakar yang menggerakkan yield SBN.

”Rentang ini kami perkirakan terjadi di tutup tahun, tentunya masih bisa berubah apabila terjadi pergeseran suku bunga yang signifikan,” katanya kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

Di tengah kondisi ini, Batavia Prosperindo memilih untuk memendekkan durasi surat utang. Terutama, di tengah kondisi suku bunga yang tinggi, memendekkan durasi dinilai menjadi opsi yang umum dilakukan manajer investasi.

Sementara terhadap saham, Batavia mengaku saham-saham yang saat ini mengalami kenaikan di tengah laju terbatas indeks, telah sesuai prediksi perusahaan, sehingga laju reksa dana saham saat ini dapat mengejar ketertinggalan pada tahun lalu.

”Tahun ini kami beruntung kondisi market fundamentally bergerak sesuai dengan pandangan kami, harapan kami selaras dengan filosofi kami, sehingga sampai saat ini kinerja kami lebih baik dari IHSG secara cukup signifikan,” tambahnya.

Senior Vice President, Head of Retail, Product Research & Distribution Division Henan Putihrai Asset Management, Reza Fahmi, menerangkan di tengah kondisi ini, pihaknya masih akan berfokus pada saham-saham berkualitas tinggi, dengan fundamental solid, likuid, hingga memiliki eksposur terhadap tema pertumbuhan domestik.

HPAM juga mempertahankan fleksibilitas alokasi kas untuk mengantisipasi volatilitas dan menangkap peluang ketika koreksi kembali terjadi.

Sementara di RDPT, strategi Henan difokuskan pada obligasi pemerintah dan korporasi yang memiliki durasi pendek—menengah. Pendekatan ini dinilai bertujuan menjaga keseimbangan antara potensi capital gain dan mitigasi risiko pergerakkan yield.

Sementara itu, RDPU tetap menjadi instrumen stabilisasi portofolio. Henan berupaya mengoptimalkan penempatan pada instrumen berisiko rendah dan tenor pendek guna menjaga likuiditas dan memberikan imbal hasil yang kompetitif.

”Secara keseluruhan, strategi investasi kami pada semester II/2026 menitikberatkan pada balance allocation, disiplin manajemen risiko, dan penciptaan risk-adjusted return yang optimal, dibandingkan sekadar mengejar retrun jangka pendek,” tegasnya.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Sepanjang 2026, pasar keuangan Indonesia menghadapi tekanan berat. IHSG tercatat sebagai salah satu indeks dengan kinerja terburuk di dunia, investor asing membukukan net sell sekitar Rp67 triliun, dan rupiah melemah hingga menembus angka diatas Rp18.000 per dolar AS.

Sepintas, publik menilai bahwa Indonesia sedang ditinggalkan pasar. Namun, pasar keuangan tidak sesederhana itu. Ketika modal keluar dari satu aset, ia mencari aset lain. Karenanya, kita tidak hanya perlu memahami kenapa modal tersebut keluar dari dalam negeri, tetapi juga melihat ke mana modal itu pergi.

Pada saat IHSG terpuruk, bursa Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan justru mencetak rekor baru, karena didorong optimisme terhadap kecerdasan buatan (AI) dan industri semikonduktor. Di Korea Selatan, Samsung dan SK Hynix meraup keuntungan dengan kapitalisasi pasar tahun ini US$1 triliun atau meningkat hingga 200%.

Bagi Indonesia, kerugian terbesar bukanlah penurunan harga saham atau pelemahan rupiah, melainkan opportunity cost yang menyertainya. Di tengah dunia yang menikmati gelombang pertumbuhan teknologi, Indonesia nyaris tak memiliki aset yang mampu menangkap gelombang itu.

Masalah utama kita bukan sekadar pelemahan ekonomi jangka pendek, melainkan absennya eksposur terhadap agenda pertumbuhan (directionality) yang sedang diburu investor global. Bursa Indonesia masih didominasi sektor perbankan dan komoditas seperti batu bara, sawit, dan nikel.

Sementara itu, emiten yang menjadi pemain penting dalam rantai nilai AI maupun semikonduktor masih absen. Ketika dunia berlomba membangun pusat data, cip, dan infrastruktur digital, pasar modal Indonesia kehilangan daya tarik komparatifnya sebagai tujuan investor global.

Tekanan itu diperberat oleh persoalan twin deficit yang nyata. Pada kuartal I-2026, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, neraca pembayaran Indonesia mencatat defisit ganda. Transaksi berjalan defisit US$4 miliar, yang terlebar sejak 2019, sementara transaksi modal dan finansial yang biasanya menambal kekurangan itu justru ikut defisit US$4,9 miliar.

Akibatnya, ketika kebutuhan dolar untuk impor dan pembayaran utang meningkat, tidak ada lagi cukup arus modal asing yang mengisinya, dan beban penyesuaian jatuh penuh ke pundak rupiah.

Soal Reformasi

Kondisi pasar hari ini sulit dihindarkan dari bayangan memori kolektif peristiwa reformasi 1998 lalu. Bedanya, kali ini stabilitas politik masih cukup terkonsolidasi dan mayoritas masyarakat berpendapatan rendah masih terjaga bantalan sosial dengan inflasi yang masih relatif terjaga di 3,08% per Mei 2026 (YoY).

Di sisi lain, gelombang kegusaran dari kelas menengah yang semakin terhimpit ekspektasi taraf hidup dan realitas beban kemahalan semakin sulit terbendung. Di tengah keterbatasan APBN dan beban utang yang mendekati kulminasinya.

Jika suara nyaring kelas menengah tidak direspons dengan baik, dan bertemu dengan kepercayaan pasar yang semakin memburuk, bukan tidak mungkin hal ini dapat memicu kembali eskalasi dinamika politik yang berujung skenario terburuk.

Kendatipun skenario terburuk krisis itu terjadi, sepatutnya pemerintah mengingat kembali pil pahit dari peristiwa reformasi agar tidak terjatuh ke lubang yang sama. Saat itu, terlepas dari bantuan jangka pendek yang membantu memulihkan sejenak kondisi perekonomian dalam negeri, industri strategis berikut piranti kebijakan industri dilucuti sebagai bagian dari klausul bantuan finansial lembaga keuangan global.

Sementara itu, negara maju, bahkan AS justru memanfaatkan momentum krisis untuk semakin proaktif dalam menggencarkan kebijakan industri untuk menjadi lokomotif pembangunannya.

Misalnya, AS mengeluarkan paket kebijakan CHIPS Act dan Inflation Reduction Act pada 2022 untuk keluar dari krisis ekonomi pasca-Covid-19. pemerintah AS menggelontorkan US$ 300 miliar insentif untuk industri semikonduktor (Mazzucato, 2026). Pascakrisis, industri semikonduktor menjadi salah satu faktor utama menguatnya arus modal di pasar AS saat ini.

Pascareformasi, alih-alih mengikuti jejak kemajuan industrialisasi negara-negara maju, kita justru secara praktis mengalami apa yang disebut Rodrik (2016) sebagai deindustrialisasi prematur. Kesempatan produktivitas dan tenaga kerja dari industri sirna di kala taraf penghidupan berada jauh dibawah negara maju lainnya.

Alhasil, struktur ekonomi pascareformasi bergantung pada peruntungan ekstraksi komoditas pada usaha besar dan informalitas UMKM, tanpa penggerek taraf kesejahteraan yang memadai.

Perlu perjalanan lebih dari dua dekade untuk memulai upaya reindustrialisasi dengan jangkar hilirisasi. Walaupun masih tahap awal, hilirisasi SDA paling tidak sudah menarik investasi sekitar 30% dari total investasi di setiap tahunnya sejak tahun 2021. Misalnya, investasi untuk hilirisasi di kuartal I-2026 mencapai Rp145, 5 Triliun.

Soal Reindustrialisasi

Momentum krisis dan pembelajaran berharga dari reformasi sudah sepatutnya menjadi pengingat untuk melakukan reindustrialisasi secepat-cepatnya. Kendati masih tertatih-tatih untuk menyelesaikan subordinasi teknologi dan finansial dari hilirisasi SDA yang berjalan, upaya reindustrialisasi perlu segera didorong ke arah transformasi industri hijau yang lebih kompleks sebagaimana diamanatkan dokumen perencanaan RPJPN, RIPIN, dan peta jalan hilirisasi.

Meskipun 26 proyek hilirisasi dengan indikasi nilai investasi Rp206 triliun yang dikembangkan oleh Satgas Hilirisasi bersama Danantara telah groundbreaking, dampak proyek tersebut, seperti serapan sekitar 637 ribu tenaga kerja, baru akan terasa saat industri tersebut beroperasi.

Terdekat, proyek ekosistem industri baterai dari konsorsium ANTAM-IBC-CATL dengan nilai investasi US$6,9 miliar segera memproduksi battery cells untuk kendaraan listrik dan penyimpanan energi (BESS) di pertengahan tahun ini. Hal ini dapat memberikan sinyal positif bagi pasar untuk menarik kembali arus modal ke dalam negeri.

Upaya awal reindustrialisasi melalui proyek-proyek hilirisasi strategis tersebut memerlukan dukungan kebijakan industri yang memadai. Upaya paling minimal yakni dengan tidak berupaya mempersulit proyek tersebut, seperti dalam pengurusan perizinan yang kerap berbelit.

Lebih dari itu, dukungan insentif yang atraktif, seperti reformulasi tax holiday untuk industri pionir (PMK 69/2024) akan sangat membantu tidak hanya untuk kalkulasi pengembalian investasi (RoI) proyek, melainkan juga memicu industri lain untuk tumbuh.

Keterbatasan ruang fiskal dan depresiasi mata uang terhadap dolar bukan alasan untuk menghentikan reindustrialisasi. Modal akan mengalir ketika pemerintah memberikan arah (directionality) sesuai tren transformasi industri global dan dukungan kebijakan industri memadai.

Jika resep lama digunakan kembali dengan mengeuthanasia kebijakan industri berikut dengan proyek hilirisasi yang baru berjalan, maka kita kehilangan kesempatan naik kelas kesekian kalinya. Begitu juga dengan opportunity cost yang teramat mahal untuk dibebankan ke generasi selanjutnya.

Krisis, reformasi dan reindustrialisasi adalah tantangan yang seolah saling menegasikan. Tetapi, belajar dari praktik baik negara maju dan pengalaman masa lalu, situasi sulit adalah momentum paling tepat untuk memacu transformasi industri.

Syaratnya, hilirisasi tidak berhenti di titik menciptakan produk turunan semata, melainkan bergeser ke arah industri hijau yang kompleks sesuai dengan tren pasar global. Dengan begitu, kita menjaga agar investasi hilirisasi tidak hengkang dan mendatangkan arus modal lainnya untuk memacu transformasi industri Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Hukum mengusulkan revisi Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (23/6/2026).

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan bahwa usulan tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dia menjelaskan, tujuan pembentukan pusat finansial internasional ini adalah untuk meningkatkan daya saing Indonesia, mendorong inovasi di sektor keuangan, menarik investasi, memfasilitasi pembiayaan proyek strategis, serta memperkuat kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian nasional.

"Pemerintah mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia dimasukkan dalam evaluasi Program Legislasi Nasional Tahun 2026 guna memberikan landasan hukum bagi pengembangan Pusat Finansial Internasional di Indonesia serta mendukung peningkatan daya saing ekonomi dan sektor keuangan nasional," katanya.

Dia menyampaikan bahwa undang-undang tersebut harus dibentuk paling lambat tiga bulan sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 diundangkan, yakni pada 17 Juni 2026.

"Adapun urgensi pembentukan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia adalah bahwa untuk mensejahterakan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta pendalaman dan diversifikasi perekonomian nasional melalui kontribusi yang efektif dari sektor keuangan," jelasnya.

Menurutnya, untuk mewujudkan kondisi tersebut, Indonesia perlu membentuk Pusat Finansial Internasional Indonesia dalam satu kawasan yang memiliki kewenangan khusus sebagai motor penggerak ekonomi berkelanjutan di masa depan.

Kawasan tersebut diharapkan menjadi pusat konsentrasi layanan keuangan, pusat pengembangan teknologi dan layanan pendukung sektor jasa keuangan, sekaligus berkembang sebagai pusat keuangan yang terpercaya di tingkat internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej mengungkapkan bahwa landasan utama pengajuan RUU ini merupakan amanat langsung dari Pasal 248A Undang-Undang (UU) No. 4/2026 tentang Perubahan atas UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang baru disahkan belum lama ini.

Di situ, diatur perihal pusat finansial internasional Indonesia. Aturan turunan terkait penyelenggaraan pusat finansial internasional tersebut diwajibkan untuk diatur dalam sebuah undang-undang tersendiri yang tenggat waktunya sangat ketat.

"Undang-undang tersebut harus dibentuk paling lambat 3 bulan terhitung sejak UU No. 4/2026 diundangkan, yaitu sejak tanggal 17 Juni 2026," papar Eddy dalam rapat kerja bersama Baleg DPR, Selasa (23/6/2026).

Mengingat RUU PFII belum tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026, pemerintah menempuh jalur pengajuan di luar Prolegnas yang dimungkinkan dengan dasar argumentasi "keadaan tertentu", sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk memperkuat usulan tersebut, Eddy membeberkan lima poin urgensi krusial di balik pembentukan RUU PFII.

Pertama, meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional. Kedua, mendorong pendalaman dan inovasi pada sektor keuangan domestik.

Ketiga, menarik investasi serta pelaku usaha sektor keuangan, baik dari skala nasional maupun internasional. Keempat, memfasilitasi pembiayaan sektor riil, proyek strategis nasional, pembiayaan berkelanjutan, pembiayaan iklim, pembiayaan infrastruktur, dan atau pembiayaan lainnya.

"Terakhir, kelima, memperkuat kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian nasional," paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensetneg) Bambang Eko Suhariyanto menambahkan bahwa prosedur pengajuan RUU di luar Prolegnas ini telah sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 87/2014. Regulasi tersebut memfasilitasi menteri untuk mengajukan RUU ke pimpinan DPR melalui instrumen Baleg agar dapat dimuat dalam Prolegnas prioritas tahunan.

Merespons paparan pemerintah, Ketua Baleg DPR Bob Hasan menyatakan bahwa klausul tenggat waktu 3 bulan dari UU P2SK secara sah memenuhi kualifikasi "keadaan tertentu". Kondisi ini menjadi legitimasi prosedural bagi Baleg untuk mengeksekusi dan memasukkan RUU PFII ke dalam Prolegnas Prioritas 2026.

"Keadaan tertentu ini menjadi satu peluang untuk dimasukkan kembali RUU PFII ini menjadi bagian dari Prolegnas Prioritas 2026. Intinya agar pekerjaan kita semua dalam proses pembentukan undang-undang sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Bob.

Rapat kerja tersebut ditutup dengan kesepakatan bulat dari para anggota Baleg untuk menyetujui usulan RUU PFII dari pemerintah.

Di samping itu, legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini mengingatkan jajaran pemerintah untuk menjalankan mandat konstitusi terkait keterlibatan masyarakat luas. Dia mewanti-wanti agar perumusan undang-undang ini benar-benar menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful public participation).

"Soal ada putusan yang kemudian diajukan judicial review itu adalah satu hal yang normal, dan itu memang harus kita bangun sebagai tanda demokratisasi di republik tercinta ini," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa Undang-Undang (UU) No.4/2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjamin dana investor untuk membeli surat utang khusus Danantara, Patriot dan Merah Putih Bond, tak akan diutak-atik oleh otoritas maupun penegak hukum.

Hal ini diatur dalam pasal 50A ayat 5 dan 6 yang ditambahkan oleh pemerintah dan DPR pada revisi UU P2SK. Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang ini dari berbagai tuntutan pidana maupun perdata. Data dan informasi terkait juga tidak bisa dijadikan dasar pengenaan pajak maupun bukti pengadilan.

"Uang yang dipakai untuk Patriot Bond, tidak akan diutak-atik sumbernya dari mana, gitu aja," terang Purbaya kepada wartawan usai menghadiri konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (23/6/2026).

Meski demikian, Purbaya mengatakan bahwa tidak berarti pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli obligasi apabila diduga memiliki perusahaan yang terlibat tindak pidana.

Aturan dalam UU P2SK ini hanya memberikan jaminan kepada dana maupun sumber asalnya yang digunakan untuk membeli Patriot maupun Merah Putih Bond.

"Kalau dia punya perusahaan segala macam, dia diperiksa biasa, tetapi uang yang masuk ke situ aman. Tetapi, perusahaannya enggak imun," ujar mantan Ketua Lembaga Penjamin (LPS) ini.

Bagi Purbaya, hal terpenting dari pembelian Patriot dan Merah Putih Bond ini adalah aliran dana yang bisa masuk ke pasar keuangan Indonesia. Hal ini kendati sejumlah kalangan menilai adanya potensi pencucian yang terjadi.

"Daripada uangnya di luar terus. Biar dia masuk ke sistem, ya emang ada loss sedikit. Tetapi, menurut saya sih, gampangnya kan uangnya masuk ke ekonomi kita," kata Purbaya.

Untuk diketahui, penerbitan Patriot dan Merah Putih Bond menjadi salah satu dari 17 pembahasan yang masuk ke dalam revisi Omnibus Law Sektor Keuangan ini. Pemerintah dan DPR lalu sepakat untuk menyisipkan satu pasal yakni 50A yang khusus mengatur soal Patriot Bond.

Pada pasal 50A ayat (2), Danantara dapat menerbitkan surat utang dan surat utang khusus, mencakup Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Kemudian, pada ayat (4), UU tersebut mengatur pembelian oleh terhadap Patriot maupun Merah Putih Bond adalah transaksi yang sah pada sistem keuangan nasional.

Investor sebagaimana dimaksud oleh butir ayat tersebut turut termasuk WP yang sudah mengikuti Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

"Investor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) termasuk wajib pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak dan pengungkapan sukarela wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," dikutip dari pasal 50A ayat (9) UU P2SK, Senin (22/6/2026).

Di sisi lain, Negara turut menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus oleh investor dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan serta gugatan secara perdata.

Tidak hanya itu, data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan.

Namun, UU P2SK menekankan bahwa perlindungan yang ditawarkan Negara ini hanya berlaku bagi pembelian Patriot dan Merah Putih Bond di pasar perdana alias pasar primer.

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berlaku untuk transaksi yang dilakukan di pasar primer," bunyi ayat (7).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, pasar keuangan Indonesia sempat menghadapi tekanan, mulai membaik setelah pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mensinergikan kebijakan fiskal dan moneter.

Menurutnya, indikator pasar mulai menunjukkan perbaikan.

Nilai tukar rupiah mulai menguat, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami rebound, yield surat utang menurun, dan arus modal asing kembali mencatatkan inflow.

“Kami menyadari dalam beberapa bulan terakhir pasar keuangan menghadapi tekanan. Namun dengan kondisi, dengan koordinasi dan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, nilai tukar rupiah mulai menguat, IHSG mulai rebound, yield menurun dan arus modal mencatatkan inflow,” ujar Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Untuk diketahui, kinerja IHSG selama periode perdagangan 15-19 Juni 2026 ditutup menguat 2,82 persen menjadi 6.177,139 dari 6.007,656 pada pekan sebelumnya.

Sejalan dengan penguatan IHSG, kapitalisasi pasar Bursa juga meningkat 2,51 persen menjadi Rp 10.788 triliun, dibandingkan Rp 10.524 triliun pada pekan lalu.

Di sisi lain, rata-rata nilai transaksi harian mengalami penurunan 5,58 persen menjadi Rp 24,81 triliun dari Rp 25,06 triliun pada pekan sebelumnya.

Sementara itu, rata-rata frekuensi transaksi harian turun 10,33 persen menjadi 2,25 juta kali transaksi dari 2,51 juta kali transaksi pada pekan lalu.

Investor asing juga mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp 3,19 triliun dan sepanjang tahun 2026 investor asing mencatatkan nilai jual bersih Rp 68,25 triliun.

Di sisi fundamental emiten, sekitar 80 persen perusahaan tercatat juga membukukan laba positif pada kuartal I-2026.

Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa pasar modal domestik masih memiliki fondasi yang cukup kuat di tengah berbagai tantangan eksternal.

Lebih jauh, Purbaya memandang faktor kunci yang menekan pasar keuangan domestik berupa lonjakan harga minyak dunia, imbas perang AS dan Iran yang berujung pada penutupan Selat Hormuz.

Kondisi tersebut juga mengharuskan pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi.

“Ketika harga minyak dunia naik, kita terpaksa menaikkan sebagian harga BBM yang tidak bersubsidi, walaupun yang bersubsidi kita pertahankan. Itu memang menimbulkan kegaduhan,” pungkas Menkeu.

Meski demikian, ia optimistis potensi penurunan harga minyak dunia saat ini akan membuat pemerintah kembali menurunkan harga BBM non subsidi.

“Saya yakin dengan potensi menurunnya harga minyak dunia, harga Pertamax dan lain-lain pun akan turun, sehingga fondasi pertumbuhan ekonomi kita akan semakin kuat,” ujarnya.

Prospek membaiknya hubungan antara Iran dan Amerika Serikat, serta potensi penurunan harga minyak dunia diharapkan dapat memberikan dorongan tambahan bagi perekonomian Indonesia pada paruh kedua 2026.

Di lain sisi, Indonesia juga tetap menjaga disiplin fiskalnya.

Hal tersebut tecermin dari defisit anggaran yang konsisten di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), serta rasio utang yang tetap terkendali di bawah 60 persen PDB.

Purbaya menjelaskan, realisasi defisit APBN 2025 berhasil ditekan menjadi 2,81 persen terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan target sebelumnya sebesar 2,9 persen.

Sementara untuk 2026, pemerintah masih menargetkan defisit tetap berada di bawah batas 3 persen, meskipun harus menghadapi kenaikan beban subsidi energi, BBM, dan listrik.

“Untuk 2026, di tengah kenaikan beban pembayaran subsidi BBM dan listrik, kita masih bisa menekan defisit di bawah 3 persen. Saat ini desainnya mendekati 2,9 persen atau bahkan bisa lebih rendah lagi,” lanjut Purbaya.

Ia optimistis ruang fiskal akan semakin kuat apabila harga minyak dunia kembali turun ke level yang lebih rendah pada paruh kedua tahun ini.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: Kemajuan inklusi keuangan dalam satu dekade terakhir telah membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilakukan OJK dan BPS, indeks inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 80,51 persen, sementara indeks literasi keuangan berada di angka 66,46 persen.

Di tingkat global, World Bank Global Findex Database 2025 mencatat sebanyak 79 persen orang dewasa telah memiliki akun keuangan. Namun, hanya 56 persen yang memiliki dana darurat untuk menghadapi kondisi tak terduga.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perluasan akses keuangan perlu diikuti dengan penguatan kesehatan finansial (financial health) agar layanan keuangan dapat membantu masyarakat mengelola pendapatan, menghadapi risiko, serta membangun kesejahteraan jangka panjang.

Seiring dengan berkembangnya ekosistem keuangan digital, perhatian para pelaku industri, regulator, dan organisasi internasional kini mulai bergeser dari sekadar memperluas akses menuju upaya membangun ketahanan finansial masyarakat.

Perubahan fokus tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam panel diskusi bertajuk Financial Health and Resilience: The Next Frontier of Inclusion dalam The 2026 Asia Grassroots Forum, forum tahunan yang diinisiasi Amartha Financial untuk mempertemukan pembuat kebijakan, pelaku industri, investor, dan organisasi internasional dalam membahas berbagai peluang dan tantangan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pengalaman kunjungan H.M. Queen Máxima of the Netherlands ke Indonesia pada 2025 lalu menjadi salah satu contoh bagaimana upaya memperkuat kesehatan finansial perlu dimulai dari pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat akar rumput. Kunjungan tersebut diawali dengan bertemu langsung dengan pelaku usaha dan komunitas di lapangan sebelum dilanjutkan dengan dialog bersama pelaku industri dan pemerintah.

Menurut Nancy Widjaja, Policy Advisor, Office of the United Nations Secretary-General's Special Advocate for Financial Health (UNSGSA) H.M. Queen Máxima of the Netherlands, proses advokasi di tingkat nasional maupun global perlu dibangun berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan masyarakat serta didukung oleh data yang kredibel.

“Pada akhirnya, semua kembali kepada masyarakat akar rumput. Memahami kebutuhan mereka menjadi langkah awal untuk merancang kebijakan, produk, dan kolaborasi yang benar-benar relevan,” ujar Nancy.

Ia menambahkan, data dan kredibilitas menjadi elemen penting dalam mendorong perubahan. Dengan memahami tantangan yang dihadapi masyarakat di lapangan, para pemangku kepentingan dapat menghadirkan solusi keuangan yang tidak hanya memperluas akses, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Kepala Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia (BI), Anastuty Kusumowardhani, mengatakan bahwa penguatan kesehatan finansial juga menjadi bagian penting dalam membangun UMKM yang lebih produktif dan berdaya saing. Selain memperluas akses pembiayaan, Bank Indonesia terus memperkuat pemberdayaan, akses pasar, serta edukasi dan mitigasi risiko bagi pelaku usaha.

Menurut Anastuty, tantangan berikutnya tidak hanya terletak pada akses pembiayaan maupun pasar, tetapi juga pada penguatan pola pikir pelaku usaha. Kemampuan menjaga kualitas, memenuhi standar pasar, dan merespons kebutuhan pembeli secara konsisten menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing UMKM Indonesia.

Pengalaman serupa juga ditemukan Amartha selama lebih dari 16 tahun mendampingi perempuan pelaku UMKM di berbagai wilayah Indonesia. Saat ini, Amartha menjangkau hampir 4 juta perempuan pelaku usaha melalui lebih dari 9.000 tenaga lapangan yang turut mendukung adopsi layanan digital serta penguatan kapasitas usaha masyarakat di pedesaan.

Berangkat dari pembelajaran tersebut, Amartha terus mengembangkan layanan yang dirancang bersama perempuan melalui pendekatan design with women, sehingga solusi yang dihadirkan dapat semakin relevan dengan kebutuhan, pengalaman, dan tujuan finansial mereka yang terus berkembang.

“Selama lebih dari 16 tahun mendampingi perempuan pelaku UMKM di Indonesia, kami belajar bahwa setiap perempuan memiliki tujuan dan perjalanan finansial yang berbeda. Karena itu, kami percaya solusi yang paling relevan lahir dari mendengarkan kebutuhan mereka dan merancangnya bersama mereka,” ujar Chief Compliance and Sustainability Officer Amartha, Aria Widyanto.

Menurut Aria, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi merupakan proses yang dibangun melalui berbagai aspek yang saling melengkapi, mulai dari akses keuangan, literasi, pemanfaatan teknologi, hingga dukungan dari ekosistem yang lebih luas.

Seiring semakin luasnya akses terhadap layanan keuangan, perhatian para pemangku kepentingan kini mulai bergeser pada bagaimana akses tersebut dapat diterjemahkan menjadi ketahanan dan kesejahteraan finansial yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan kolaborasi antara regulator, pelaku industri, investor, dan organisasi internasional agar manfaat inklusi keuangan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat akar rumput.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ASM)

Bisnis.com, JAKARTA — CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan investor asing mulai menunjukkan kepercayaannya terhadap iklim investasi di Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) serta rupiah pun diproyeksikan akan menguat.

Hal tersebut disampaikan Rosan usai memberikan laporan hasil roadshow terkait dengan global bond perdana Danantara kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (15/6/2026).

Rosan mengatakan dalam beberapa hari terakhir baik dari pasar modal dan rupiah memang tengah mengalami penguatan yang relatif cepat.

"Penguatan tidak akan terjadi kalau tidak melakukan apa-apa," kata Rosan.

Rosan mengatakan bahwa pemerintah serta Danantara melakukan berbagai upaya guna meyakinkan investor asing. Rosan mengatakan bahwa Danantara telah melakukan roadshow ke berbagai negara mulai dari Hong Kong, Inggris, hingga AS sejak 3 Juni 2026.

Dalam roadshow di beberapa negara tersebut Danantara membeberkan terkait dengan prospek global bond beserta hasil peringkat yang telah diberikan oleh berbagai lembaga rating. Kemudian, Danantara pun membeberkan sejumlah kebijakan dan langkah investasi.

Hasilnya, menurut Rosan 122 investor dari berbagai negara merespons secara positif. Surat utang valuta asing (valas) dari Danantara oversubscribed lebih dari 3 kali lipat.

"Ini adalah hasil sangat baik dan ini membuktikan kepercayaan investor ke Indonesia tinggi," ujarnya.

Menurutnya, respons dari investor global membalikan momentum persepsi dari yang tadinya ragu-ragu mengenai kebijakan investasi Indonesia.

"Kalau kami lihat persepsi alhamdulillah sudah ke tren positif, diharapkan terus meningkat, dengan kebijakan yang sangat baik, terbuka, dan transparan, governance, dan open to input. Insyaallah jadi momen yang baik ke depannya," ujar Rosan.

Dia pun menilai kondisi kepercayaan dari investor asing yang tinggi pun akan mendorong kinerja pasar keuangan Indonesia. Investor pasar global menurutnya memiliki pandangan jangka panjang.

Investor asing juga menurutnya akan menilai adanya peluang dari sisi koreksi harga pasar saham yang saat ini terjadi. Harga saham yang murah imbas pelemahan IHSG hingga sekitar 30% sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd) mendorong daya tarik bagi investor asing.

"Kembali lagi ke pada hukum ekonomi, saat melihat fundamental bagus, pertumbuhan bagus, dividen bagus, price to book value di bawah pasar, mereka akan lihat its time to buy," ujar Rosan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) meyakini nilai tukar rupiah akan terus merangsek naik menuju level fundamentalnya, didorong oleh derasnya aliran masuk modal asing (capital inflow) ke instrumen portofolio domestik pasca-kenaikan suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 5,50%.

Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) BI, kurs rupiah ditutup pada level Rp17.865 per dolar AS pada penutupan pasar Jumat (12/6/2026). Posisi ini menunjukkan rupiah terapresiasi sebesar 0,84% dibandingkan dengan penutupan akhir pekan lalu yang berada di level Rp18.010 per dolar AS.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyampaikan bahwa tren apresiasi ini mencerminkan respons positif pelaku pasar terhadap penguatan bauran kebijakan otoritas moneter.

"Kebijakan tersebut meliputi kenaikan BI-Rate menjadi 5,50%, penguatan struktur suku bunga SRBI [Sekuritas Rupiah Bank Indonesia], pemberian insentif hedging swap bagi investor asing, pembukaan akses repo untuk mendukung likuiditas perbankan, serta peningkatan intensitas operasi moneter rupiah dan valuta asing," papar Destry dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).

Dia menjelaskan, pasca-kenaikan suku bunga, daya tarik instrumen keuangan domestik meningkat signifikan di mata investor global seperti yang tecermin dari tingginya inflow transaksi non-residen pada 10 dan 11 Juni 2026.

Pada periode tersebut, aliran modal asing yang masuk ke instrumen SRBI menembus Rp15,11 triliun, sementara pada Surat Berharga Negara (SBN) tercatat sebesar Rp3,91 triliun.

Menurutnya, selera risiko (risk appetite) investor asing tidak hanya tertuju pada instrumen tradisional BI dan pemerintah.

Aliran masuk modal asing juga membanjiri instrumen obligasi internasional Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Penjualan perdana obligasi tersebut sukses meraup dana segar hingga Rp26,9 triliun, yang sekaligus menjadi sinyal kuat tingginya kepercayaan investor terhadap aset-aset domestik secara luas.

Di samping intervensi domestik, bank sentral juga memperkuat ketahanan eksternal makroekonomi melalui kerja sama lintas negara. BI telah menyepakati tiga konsensus strategis dengan People's Bank of China (PBOC) dan Hong Kong Monetary Authority (HKMA).

Kerja sama tersebut mencakup sinergi penguatan stabilitas keuangan regional, penebalan Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA), dan perluasan Local Currency Transaction (LCT).

Langkah untuk memperluas kerangka LCT ini diarahkan untuk secara bertahap menekan ketergantungan transaksi perdagangan terhadap dolar AS, yang pada gilirannya akan menopang stabilitas rupiah dari gejolak global.

Destry pun menyatakan bahwa BI akan terus hadir di pasar, mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan secara konsisten dan terukur, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan demi menjaga stabilitas nilai tukar.

"Dengan berbagai perkembangan di atas, diyakini rupiah akan terus menguat terhadap dolar AS menuju level fundamentalnya," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank sentral telah mengetatkan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% pada bulan lalu, namun pelemahan nilai tukar rupiah terus berlanjut.

Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, nilai tukar rupiah berada di level Rp18.039 per dolar AS pada perdagangan Jumat (5/6/2026).

Level itu sudah melemah 7,86% dibandingkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada awal tahun. Bahkan, Rp18.039 per dolar AS menjadi level kurs terendah sepanjang sejarah.

Tampaknya, masalahnya bukan hanya moneter. Asing nyatanya masih menyoroti ketahanan fiskal Indonesia. Otoritas fiskal dan moneter pun dipaksa mempererat sinergi kebijakannya.

Salah satu upaya mempererat sinergi adalah dengan menaikkan imbal hasil (yield) obligasi domestik agar lebih menarik investor asing. Dengan demikian, diharapkan kembali terjadi aliran modal asing masuk (inflow)ke pasar keuangan Tanah Air.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo beralasan,yieldobligasi negara-negara maju memang sedang dalam tren kenaikan. Akibatnya, investor global cenderung beralih ke negara maju daripada negara berkembang seperti Indonesia sehingga menyebabkan aliran modal asing keluar (outflow) yang akhirnya berdampak negatif ke kurs rupiah.

“Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supayainflowini kembali masuk dan mendukung stabilitas nilai tukar,” kata Perry dalam konferensi pers di DPR, Sabtu (6/6/2026).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 2 Juni 2026, memang masih terjadioutflowneto di pasar SBN sebesar Rp10,8 triliun sepanjang tahun berjalan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya menjaga kepercayaan investor kepada SBN. Menurutnya, SBN lebih cocok dipakai sebagai cerminan kepercayaan investor daripada instrumen di pasar keuangan lainnya.

“Biasanya kalaubond[obligasi] tuh investor jangka lebih panjang kan,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jumat (5/6/2026).

Dia meyakini investor jangka panjang di pasar keuangan Indonesia masih cukup percaya terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Purbaya mencontohkan bahwa dalam dua bulan terakhir sudah lebih banyak investor yang masuk ke pasar SBN: meski sepanjang tahun berjalan terjadioutflowneto, sejak 1 April hingga 3 Juni 2026 sudah terjadiinflowneto sebesar Rp14,4 triliun.

Selain itu, Bendahara Negara menilai permintaan atas SBN masih tinggi. Misalnya, rasio penawaran terhadap penyerapan (bid-to-cover rasio) lelang surat utang negara (SUN) berada di level 2,6x dan lelang surat berharga syariah negara (SBSN) di level 1,8x.

Kendati demikian,inflowdan permintaan yang terjadi beberapa waktu belakangan tersebut bukan tanpa ‘harga’. Selisih (spread)yieldantara SBN 10 tahun dengan US Treasury (UST) 10 tahun semakin melebar: pada awal tahun,spread-nya sebesar 191 basis poin (yieldSBN 6,08%, sementara UST 4,17%); sementara pada awal Juni 2026,spread-nya sudah 219 basis poin (yieldSBN 6,68%, sementara UST 4,49%).

Artinya, investor meminta premi risiko alias tambahanyieldyang lebih besar untuk memegang SBN daripada UST (yang dianggap obligasisafe havenalias sangat aman).

Kini, otoritas fiskal-moneter menegaskan akan mempertahankan tren kenaikanyieldagar investor asing terus masuk ke pasar keuangan Indonesia. Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai langkah tersebut memang bisa mengapresiasi kurs rupiah ke depan.

Yusuf menjelaskan, ketika depresiasi rupiah berlangsung cepat dan ekspektasi pasar mulai memburuk, otoritas membutuhkan instrumen yang dapat bekerja segera untuk menarik kembali aliran modal dan membantu menstabilkan ekspektasi.

“Salurancarry trade[selisih suku bunga] merupakan salah satu mekanisme yang paling responsif untuk tujuan tersebut. Dibandingkan terus mengandalkan intervensi yang menguras cadangan devisa, strategi ini dapat dipahami sebagai upaya membeli waktu,” ujarnya kepadaBisnis, Minggu (7/6/2026).

Kendati demikian, sambungnya, konsekuensi tidak boleh diabaikan:yieldyang lebih tinggi berarti biaya utang yang lebih mahal, terutama ketika pelemahan rupiah juga meningkatkan beban pembayaran bunga dan kewajiban utang valas.

Masalahnya, kenaikan biaya bunga utang dapat memperlebar tekanan fiskal. Jika pasar kemudian meragukan ketahanan fiskal maka premi risiko bisa kembali naik dan rupiah kembali tertekan.

Selain itu, Yusuf mengingatkan bahwa arus masuk yang didorong olehyieldtinggi umumnya bersifat jangka pendek dan dapat keluar dengan cepat ketika sentimen berubah, sehingga stabilitas yang tercipta cenderung tidak berkelanjutan.

Dia menyimpulkan kenaikanyieldlebih tepat sebagai instrumen stabilisasi jangka pendek daripada solusi permanen. Yusuf mendorong, jika kondisi global membaik dan premi risiko mulai turun maka ruang yang tercipta dimanfaatkan untuk memperbaiki profil utang.

“Melalui manajemen liabilitas, misalnyadebt switchataubuyback, sehingga beban bunga dan risiko jatuh tempo dapat lebih terkendali,” tutupnya.

Berbagai Beban

Beberapa waktu terakhir, sejumlah lembaga internasional seperti Fitch Ratings hingga OECD memang banyak menyoroti ketahanan fiskal Indonesia. PeningkatanyieldSBN pun berpotensi meningkatkan kekhawatiran asing kemampuan fiskal dalam membayar bunga utang ke depan.

Tak heran memang, APBN 2026 mencatat defisit Rp180,4 triliun atau setara 0,7% terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Mei 2026. Menariknya, keseimbangan primer masih surplus Rp58,6 triliun.

Keseimbangan primer sendiri mencerminkan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara, dengan mengabaikan pembayaran bunga utang. Artinya, defisit APBN 2026 saat ini terjadi lebih karena besarnya pembayaran bunga utang.

Otoritas paham betul beban fiskal dari pembayaran bunga utang tersebut, apalagi ditambah rencana kenaikanyieldSBN ke depan. Otoritas pun menyatakan akan kembali meningkatkan sinergi: bank sentral siap membantu ‘meringankan’ beban fiskal pemerintah.

Perry mengungkapkan BI akan meningkatkan remunerasi (yieldatau bunga) rekening kas pemerintah di bank sentral. Langkah ini diharapkan dapat menjadi bantalan pemerintah untuk membayar kewajiban bunga utang ke depan.

"Kalau kami tingkatkan remunerasi dari BI kepada pemerintah secara neto, beban bunga pemerintah di fiskal itu, suku bunga SBN, dikurangi remunerasi BI," jelas Perry.

Sejalan dengan itu, diharapkan pemerintah bisa menjaga kredibilitas fiskal di mata lembaga pemeringkat yang menyoroti besarnya rasio bunga utang pemerintah terhadap pendapatan.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memandang langkah peningkatan remunerasi tersebut sebagai kebijakanburden sharingalias pembagian beban antara otoritas fiskal dan moneter.

David mengaku bahwa langkah itu berpotensi mengurangi beban fiskal. Masalahnya, pasar bisa meresponsnya secara negatif apabila ternyata ‘burden sharing’ tersebut malah berdampak negatif ke operasional keuangan BI sehingga perlu kejelasan terkait detail skemanya.

“Perlu penjelasan lebih lanjut apakah kebijakan ini sifatnyaone-offdalam jangka pendek atau berkelanjutan supaya tidak dipersepsi negatif,” ujar David kepadaBisnis, Minggu (7/6/2026).

Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan pemerintah untuk memperkuat koordinasi di dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang belakangan mengalami tekanan di pasar keuangan.

Meski demikian, Purbaya menegaskan upaya menjaga pergerakan kurs rupiah tetap menjadi kewenangan utama Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter. Pemerintah, kata dia, saat ini masih memberikan ruang bagi BI untuk menjalankan berbagai langkah stabilisasi yang diperlukan sesuai tugas dan fungsinya.

Menurut Purbaya, koordinasi antarlembaga dalam KSSK akan terus dilakukan secara rutin. Namun apabila diperlukan langkah bersama yang lebih intensif untuk memperkuat nilai tukar rupiah, pemerintah siap meningkatkan sinergi dengan seluruh anggota komite tersebut.

“Jika nantinya ada ruang koordinasi yang bisa diperkuat dan berdampak positif terhadap stabilitas rupiah, tentu akan kami lakukan,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Ia menilai pelemahan rupiah dalam beberapa hari terakhir lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sentimen pasar dibandingkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Berbagai spekulasi yang beredar di kalangan pelaku pasar disebut turut memicu tekanan terhadap mata uang domestik.

Salah satunya adalah isu mengenai permintaan pemerintah kepada perbankan untuk melakukan simulasi kondisi apabila kurs rupiah menembus level Rp18.000 per dolar AS, yang menurutnya tidak pernah terjadi.

Purbaya menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah menjaga fondasi ekonomi nasional tetap kuat melalui berbagai kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, fundamental ekonomi yang sehat akan menjadi faktor utama yang menentukan arah nilai tukar rupiah dalam jangka panjang, bukan sekadar sentimen jangka pendek di pasar.

Sementara itu, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas pasar keuangan. Sebagai bagian dari langkah pengendalian pasar valas, BI mulai menerapkan batas transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah tanpa underlying sebesar 25.000 dolar AS per pelaku per bulan sejak 2 Juni 2026.

Selain itu, bank sentral juga terus mendorong pemanfaatan skema Local Currency Transaction (LCT) dalam perdagangan internasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan menekan risiko gejolak nilai tukar.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menegaskan akan terus bersiaga dan melakukan intervensi di pasar keuangan seiring dengan pergerakan nilai tukar rupiah yang makin melemah dan nyaris menyentuh level Rp17.900 per dolar AS.

Berdasarkan data RTI Infokom, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka melemah pada perdagangan hari ini, Rabu (3/6/2026). Pada pukul 09.15 WIB, kurs rupiah berada di level Rp17.887 per dolar AS, atau mengalami pelemahan sebesar 0,39%.

Merespon perkembangan tersebut, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengaku bahwa otoritas moneter hadir di pasar dan melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus memperkuat ketahanan eksternal.

"Bank Indonesia terus berada di pasar dengan mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan yang dimiliki untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan menjaga kecukupan likuiditas valas guna turut mendukung stabilitas pasar keuangan," ujar Ramdan dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).

Dia mencontohkan, untuk memitigasi aksi spekulasi di tengah tingginya volatilitas, bank sentral resmi memberlakukan aturan baru terkait transaksi pembelian valuta asing (valas).

Ramdan memaparkan, terhitung sejak 2 Juni 2026, BI telah menetapkan ambang batas (threshold) transaksi tunai pembelian valas terhadap rupiah tanpa dokumen pendukung (*underlying*) menjadi maksimal sebesar US$25.000 per pelaku per bulan. Pengetatan ini diharapkan mampu mengerem permintaan dolar AS yang tidak didasari oleh kebutuhan riil ekonomi.

Lebih lanjut, dalam upaya mengurangi ketergantungan struktural terhadap dolar AS, BI terus memacu implementasi penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara. Ramdan menyebutkan bank sentral secara agresif mendorong kerja sama bilateral melalui skema Local Currency Transaction (LCT).

"Kerja sama tersebut telah terjalin dengan Tiongkok, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab," paparnya.

Meski telah mengerahkan berbagai bauran kebijakan, BI menyadari bahwa pengamanan nilai tukar tidak dapat dilakukan sendiri. Oleh karena itu, BI memperkuat koordinasi dengan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dunia usaha, hingga pelaku pasar.

Sinergi ini dinilai mutlak diperlukan guna memastikan bekerjanya mekanisme pasar secara efisien serta menebalkan lapis pertahanan perekonomian nasional dari tekanan ketidakpastian global.