REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sinergi antara DPR, pemerintah, dan otoritas keuangan penting untuk menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang aktif membangun komunikasi dengan pemerintah, lembaga keuangan, dan berbagai elemen masyarakat disebut menjadi salah satu upaya menjaga kepercayaan publik di tengah dinamika yang berkembang.

Ketua Umum KBPP Polri periode 2026-2031 AH Bimo Suryono mengatakan, tantangan ekonomi saat ini membutuhkan respons yang terkoordinasi dari berbagai institusi negara. Menurut dia, komunikasi yang dibangun DPR bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi maupun sosial.

“Komunikasi yang dibangun dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian dari ikhtiar menjaga stabilitas nasional,” ujar Bimo dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).

Bimo menilai koordinasi yang dilakukan terhadap berbagai isu strategis, mulai dari sektor pertambangan, kebijakan fiskal, hingga penguatan sektor keuangan nasional, dapat membantu menjaga kepastian bagi dunia usaha dan masyarakat.

Menurut dia, sinergi tersebut juga melibatkan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), lembaga jasa keuangan, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kolaborasi antarlembaga dinilai penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan.

Selain itu, Bimo menilai koordinasi antara DPR, pemerintah, dan Polri juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan yang menjadi salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Ia juga mengapresiasi langkah Dasco yang membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat. Menurut Bimo, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari proses demokrasi yang perlu dijaga melalui komunikasi dan musyawarah.

“Demokrasi akan semakin berkualitas apabila seluruh pihak mengedepankan komunikasi, bukan konfrontasi. Aspirasi harus didengar, tetapi stabilitas bangsa juga harus tetap dijaga sebagai kepentingan bersama,” katanya.

Dari sisi ekonomi, Bimo menilai sejumlah indikator masih menunjukkan perlunya koordinasi yang kuat di tengah dinamika global. Pada penutupan perdagangan Jumat (19/6/2026), IHSG berada di level 6.177, sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di kisaran Rp17.804 per dolar AS.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian nasional masih dipengaruhi perkembangan global sehingga diperlukan kebijakan yang konsisten dan sinergi antarlembaga untuk menjaga optimisme pelaku usaha maupun investor.

“Tantangan ekonomi global tidak dapat dihadapi oleh satu institusi saja. Diperlukan sinergi seluruh komponen bangsa agar perekonomian nasional tetap tumbuh dan mampu menghadapi berbagai gejolak eksternal,” ujar Bimo.

Ia menambahkan, sinergi antara DPR, pemerintah, BI, OJK, BEI, perbankan nasional, termasuk Himbara, serta Polri menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas nasional dan memperkuat kepercayaan publik terhadap perekonomian Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menargetkan peraturan pemerintah (PP) soal penugasan anggota Polri di luar struktur bakal selesai akhir Januari 2026.

Yusril mengatakan saat ini pemerintah tengah menyusun PP terkait penugasan anggota Polri di luar struktur untuk menyelesaikan persoalan pasca putusan MK.

"Diharapkan paling lambat akhir Januari 2026, PP tersebut sudah dapat diselesaikan," ujar Yusril dalam keterangan tertulis, Senin (22/12/2025).

Dia menjelaskan alasan pemerintah untuk menyelesaikan PP dibandingkan dengan merevisi UU Polri terkait penugasan anggota karena dinilai lebih cepat.

Terlebih, kata Yusril, langkah penyusunan PP tersebut sudah mendapatkan restu dari Presiden Prabowo Subianto.

"Penyusunan PP jelas akan lebih cepat dibanding menyusun UU. Karena itu, Presiden memilih pengaturan melalui PP," imbuhnya.

Adapun, Yusril menambahkan terkait dengan pelaksanaan revisi UU Polri nantinya akan diserahkan kepada komisi percepatan reformasi Polri yang dipimpin Jimly Asshiddiqie.

"Apakah ke depan UU Polri akan diubah atau tidak, itu tergantung pada hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri dan kebijakan Presiden setelah komisi menyelesaikan tugasnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri membuka hotline bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan soal rekomendasi untuk Polri.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengatakan masyarakat yang ingin memberikan rekomendasi atau masukan bisa dikirim melalui WhatsApp maupun email.

Nomor WA hotline tim reformasi Polri itu adalah 0813-1797-771. Kemudian, untuk email bisa dikirim ke Sekretariat.reformasikepolisian@gmail.com.

"Jadi kami bikin WA sendiri WA sekretariat untuk menampung masukan baik yang tertulis, kan setebal-tebalnya kan bisa ditulis sekarang baik melalui email maupun melalui WA," ujar Jimly di PTIK, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Di samping itu, Jimly menjelaskan bahwa dalam satu bulan ini pihaknya bakal terus menampung tiap masukan dari sejumlah pihak terkait dengan Polri ke depannya.

Setelah itu, pihaknya bakal merumuskan kebijakan untuk nantinya bakal diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Pokoknya bulan pertama kami buka telinga dulu, buka mata. Nanti kami 10 orang punya ini punya pendapat sendiri-sendiri, mulai kasak-kusuk ini. Cuma belum bisa membuat keputusan sebagai institusi. Belum. Kita denger aja dulu," pungkasnya.

Sekadar informasi, sejauh ini tim reformasi Polri telah menerima audiensi dengan sejumlah pihak. Salah satunya, dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang diprakarsai istri Gus Dur, Sinta Nuriyah Wahid pada Kamis (13/11/2025).