Bisnis.com, MEDAN — Pengamat sekaligus Akademisi dari Universitas Islam Sumatra Utara (UISU) Gunawan Benjamin menyoroti penurunan nilai tukar petani (NTP) di Sumut periode Mei 2026 yang diakibatkan oleh turunnya mayoritas indeks harga yang diterima petani, sedangkan indeks harga yang dibayar (pengeluaran) oleh petani mengalami kenaikan.

Sebagaimana diketahui, NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/ daya beli petani di pedesaan. BPS Sumut mencatat NTP gabungan di Sumut turun dari 162,45 pada April 2026 menjadi 159,92 pada bulan Mei.

Hampir seluruh subsektor kompak menunjukkan penurunan, kecuali NTP Tanaman Hortikultura (NTPH) yang naik 8,89% dari periode sebelumnya. Persentase penurunan NTP terbesar datang dari subsektor tanaman perkebunan rakyat yang mencapai 2,78%.

Berdasarkan data BPS, penurunan NTP di Sumut diakibatkan oleh meningkatnya indeks harga yang dibayar (pengeluaran) petani sebesar 1,50% pada bulan Mei, terutama dari komoditas cabai merah, tomat, bawang merah, pupuk, hingga upah pemanenan.

Sementara indeks harga yang diterima (pemasukan usaha) petani mengalami penurunan 0,09% yang disumbang oleh komoditas kelapa sawit, kopi, dan ayam ras pedaging.

Gunawan menilai fenomena peningkatan indeks harga yang dibayar petani yang terjadi serentak di semua subsektor sebagai penyebab penurunan NTP di Sumut.

“Peningkatan indeks harga yang dibayar atau pengeluaran petani terjadi serentak di semua subsektor, baik subsektor tanaman pangan, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, maupun perikanan. Ini yang menjadi biang keladi penurunan NTP secara keseluruhan,” kata Gunawan, Rabu (3/6/2026).

Data BPS menunjukkan indeks harga yang dibayar petani subsektor tanaman pangan naik sebesar 1,6%. Untuk tanaman hortikultura, pengeluaran petani naik 1,07%.

Lalu, pengeluaran petani tanaman perkebunan rakyat dan peternakan naik masing-masing 1,51%, serta perikanan naik 1,13%. Kenaikan pengeluaran petani secara serentak mengakibatkan NTP mengalami tekanan.

“Ini menunjukkan bahwa petani tengah menghadapi masalah kenaikan biaya hidup, serta kenaikan pada biaya input produksi,” jelas Gunawan.

Dari sisi kenaikan biaya input produksi, lanjutnya, hal tersebut akan berdampak pada naiknya harga produk pertanian maupun peternakan yang berpotensi menekan daya beli masyarakat.

Dia juga menyebut situasi ini dilematis bagi petani maupun peternak. Dari pantauan di lapangan Gunawan menemukan ada peternak yang sengaja menahan harga agar harga jual daging tidak terlalu mahal. Namun, dalam jangka waktu lama kondisi ini dapat merugikan peternak lantaran beban pengeluaran membengkak sementara indeks harga yang diterima stabil atau bahkan turun.

“Situasi seperti ini rawan membuat peternak alami kerugian. Yang pada akhirnya NTP sulit naik karena terbebani dengan peningkatan pengeluaran,” tambahnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, NTP yang rendah karena beban pengeluaran tinggi memunculkan kerentanan pada dua kemungkinan besar, yakni terjadinya inflasi atau penutupan aktivitas kerja (PHK).

Gunawan menyebut kunci pemulihan NTP di situasi ini yakni dengan memperbaiki belanja atau daya beli masyarakat.

Bisnis.com, PALEMBANG — Kesejahteraan petani di Sumatra Selatan (Sumsel) menunjukkan perbaikan signifikan pada Mei 2026, terbukti dari peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat NTP Sumsel mencapai 141,54 atau naik 6,61% dibandingkan April 2026 yang sebesar 132,76.

Kepala BPS Sumsel Moh Wahyu Yulianto mengatakan kenaikan tersebut menjadi yang paling tinggi dibandingkan tren beberapa bulan sebelumnya.

"Kenaikan disebabkan adanya kenaikan yang cukup tinggi dari indeks harga yang diterima petani sebesar 184,81 atau 7,39%, sedangkan indeks yang dibayar petani hanya 130,58 atau 0,73%," ujar Moh Wahyu Yulianto, Selasa (2/6/2026).

Dia menjelaskan, dari seluruh subsektor yang ada sebanyak 4 subsektor mengalami kenaikan dan 1 subsektor mengalami penurunan.

Adapun yang tertinggi yaitu subsektor perkebunan rakyat (NTPR) yang sebesar 158,12 atau naik 8,18%.

"Komoditas yakni karet yang naik 12,64%, disusul cabai merah sebesar 11,61%, kelapa sawit 2,97%, sapi potong 2,75%, dan gabah 2,09%," tuturnya.

Selain perkebunan rakyat, NTP subsektor hortikultura juga mengalami peningkatan cukup tinggi sebesar 3,54%, dari 96,76 menjadi 100,19. Sementara itu, NTP tanaman pangan naik 1,17% dan peternakan meningkat 0,38%.

Di sisi lain, imbuh Wahyu, subsektor perikanan menjadi satu-satunya sektor yang mengalami penurunan. NTP perikanan turun 0,81%, dipicu penurunan NTP nelayan sebesar 0,63% dan NTP pembudidaya ikan sebesar 1,05%.

BPS juga mencatat kenaikan pada Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) petani sebesar 0,81% menjadi 131,59. Sementara Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) naik lebih moderat sebesar 0,43% menjadi 126,50.

"Adapun komoditas yang paling memengaruhi kenaikan biaya konsumsi rumah tangga petani antara lain cabai merah yang naik 32,14%, ketimun 23,82%, cabai rawit 15,24%, dan bawang merah 8,78%," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh diganggu, meski dalam implementasi terdapat sejumlah persoalan yang timbul di lapangan.

Walau tidak dapat dihambat, Amran menegaskan bila terdapat pihak-pihak yang terbukti berani melakukan penyelewengan dan pelanggaran dalam menjalankan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut, maka pelakunya sudah sepatutnya dijatuhi hukuman pidana sesuai putusan pengadilan yang berlaku.

Tak hanya itu, Amran juga menyanjung bahwa kehadiran program MBG dapat semakin menggerakkan roda perekonomian desa. Selain itu, hasil produksi dari para petani dan peternak juga dapat terserap secara maksimal, khususnya komoditas telur ayam yang banderolnya sempat anjlok di tingkat peternak.

"Jadi, MBG ini jangan diganggu. Ini adalah motor penggerak ekonomi di desa. Ada yang salah, iya itu yang kita perbaiki. Ada korupsi ditangkap, kita tangkap. Kita masukkan penjara, dan itu komitmen Bapak Presiden (Prabowo Subianto). Logic enggak?," ungkap Amran saat meninjau Gudang Sewa Bulog kawasan Romokalisari, Kota Surabaya, Rabu (13/5/2026).

Tak hanya itu, Amran secara khusus telah meminta kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk menambah jadwal konsumsi menu telur ayam dalam setiap porsi MBG yang disajikan oleh seluruh SPPG di tanah air.

Hal tersebut, lanjut dia, dimaksudkan untuk menyerap produksi dari para peternak serta untuk mengangkat banderol telur agar mendekati Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp26.500 per kilogram di tingkat produsen, dan di tingkat konsumen maksimal senilai Rp30.000 per kilogram.

"Inilah hebatnya MBG. MBG itu adalah off-taker produksi petani itu, 160 juta. Ini menjadi off-taker ini. Kami sudah minta ke Pak Kepala BGN (Dadan Hindayana), [supaya] konsumsi telur tambah yang dulu satu kali satu minggu, tambah menjadi dua kali. InsyaAllah mungkin satu minggu ke depan atau lima hari, dua hari, tiga hari langsung naik harganya [mendekati HAP] karena 60 juta orang konsumsi. Benar? Logic enggak?," paparnya.

Menurut Amran yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu, kebijakan tersebut pernah dijalankan BGN sebelumnya ketika banderol telur ayam di tingkat produsen maupun konsumen merosot. Saat itu, menu olahan telur ditambah frekuensi penggunaannya agar permintaan di tingkat produsen meningkat dan harga dapat merangkak naik.

"Dulu pernah agak turun langsung tambah [frekuensi penggunaan telur ayam dalam MBG], yang dulu satu kali konsumsi dalam satu minggu jadikan dua kali. Kalau [harga telur] belum [kembali ke HAP] jadikan tiga kali [menu olahan telur dalam MBG selama seminggu]," jelasnya.

Lebih lanjut, Amran juga menepis anggapan sejumlah pihak yang menilai bahwa pelaksanaan program MBG hanya untuk kepentingan elektoral semata. Dia mengklaim bahwa program tersebut diinisiasi Presiden Prabowo itu sebagai investasi jangka panjang dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang sehat dan berkualitas baik.

"Kalau segi politik itu tidak menguntungkan. Kenapa? Anak dalam kandungan, anak SD, tiga tahun sekarang baru umurnya berapa kalau dalam kandungan? 3 tahun, 2029. Ini demi merah putih bertahan dan maju. Indonesia tetap ada ribuan tahun ke depan. Itu mimpi Bapak Presiden," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, usai menjenguk langsung anak-anak korban keracunan MBG yang masih menjalani perawatan di RSIA Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Surabaya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa program MBG saat ini masih dalam proses pembangunan dan perbaikan menuju standar yang ideal.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Daya beli petani di Kalimantan Timur kembali memperlihatkan kontraksi setelah Nilai Tukar Petani (NTP) Maret 2026 terkoreksi ke level 148,00, turun 0,72% dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat di angka 149,08.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur, Mas'ud Rifai, menyatakan penurunan daya beli petani ini dipicu oleh ketimpangan antara harga jual dan biaya produksi.

"Indeks Harga yang Diterima Petani hanya naik tipis 0,01%, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani melonjak 0,74%. Kondisi ini mencerminkan tekanan ekonomi yang makin berat bagi rumah tangga petani," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (14/4/2026).

Data BPS yang bersumber dari pemantauan harga di enam kabupaten, yaitu Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, dan Penajam Paser Utara menunjukkan bahwa meski NTP masih berada di atas angka 100, tren penurunannya mengindikasikan daya tukar produk pertanian yang melemah terhadap barang dan jasa konsumsi serta input produksi.

Secara subsektoral, penurunan NTP paling dalam dialami petani tanaman perkebunan rakyat yang merosot 1,85% menjadi 206,61. Kemudian diikuti tanaman pangan yang turun 0,98% ke posisi 101,66.

Sebaliknya, tiga subsektor mencatatkan kenaikan, antara lain hortikultura sebesar 2,81%, peternakan 1,64%, dan perikanan 0,57%.

Mas'ud mencontohkan, petani hortikultura menikmati kenaikan harga jual sayur-sayuran hingga 3,40% dan buah-buahan 4,05%. Di sisi lain, petani perkebunan rakyat menghadapi penurunan harga komoditas utama mereka.

Menariknya, Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) naik di semua subsektor. Kenaikan tertinggi terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 0,82% yang makin memperparah posisi tawar petani kelapa sawit, karet, dan komoditas perkebunan lainnya.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) juga turun 0,38% menjadi 155,08. Indikator ini mengukur rasio antara pendapatan petani dengan biaya produksi dan penambahan barang modal.

Penurunan NTUP mengisyaratkan bahwa margin keuntungan usaha tani makin menipis.

Jika diperbandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan, Kaltim menjadi satu-satunya yang mencatatkan penurunan NTP pada Maret 2026.

Adapun, Kalimantan Selatan justru naik 1,43%, Kalimantan Barat 1,08%, Kalimantan Tengah 1,04%, dan Kalimantan Utara 0,03%. Secara nasional, NTP turun tipis 0,08%.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Perum Bulog menggandeng pemerintah daerah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk membangun infrastruktur pangan terintegrasi secara masif.

Langkah strategis ini merupakan ikhtiar memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meredam gejolak harga komoditas di kantong-kantong terpencil.

Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog, Prof. Sudarsono Hardjosoekarto menyatakan inisiatif ini jauh melampaui pembangunan gudang semata.

"Kami membangun ekosistem pangan berbasis wilayah. Pendekatan hulu-hilir ini diharapkan dapat menyerap produksi petani dengan harga yang wajar, sekaligus menjamin ketersediaan pasokan di wilayah konsumsi," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (7/4/2026).

Selain itu, turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dan penyerahan hibah lahan dari Kabupaten Malinau, Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan Kutai Kartanegara.

Lebih jauh, Kota Bontang yang lebih dahulu menyerahkan lahan kini telah memasuki tahap konstruksi fisik dengan akses jalan dan perencanaan teknis yang tuntas. Sedangkan, beberapa daerah lain masih menunggu kejelasan regulasi untuk bergabung.

Sudarsono menyebutkan desain infrastruktur disesuaikan dengan karakter geografis dan ekonomi wilayah.

Di sentra produksi, fokus tertuju pada penguatan sisi hulu, yaitu fasilitas pengering (dryer), penggilingan padi, silo penyimpanan, hingga gudang beras modern.

Khusus kawasan penghasil jagung, ditambahkan dryer dan silo jagung dengan tujuan mempercepat penyerapan hasil panen raya, meminimalkan kehilangan pascapanen yang selama ini mencapai angka signifikan, serta memastikan petani mendapatkan harga sesuai kebijakan pemerintah.

Sementara itu, di wilayah non-produsen seperti Mahakam Ulu (Mahulu), prioritas beralih ke pembangunan gudang distribusi berjenjang, mulai dari gudang utama hingga tingkat kecamatan.

Pasalnya, harga beras di Mahulu pernah meroket hingga Rp1 juta per 25 kilogram, bahkan menyentuh Rp1,3 juta di titik tertentu akibat gangguan distribusi dan biaya logistik yang mencekik di kawasan perbatasan.

"Dengan gudang-gudang strategis di atas lahan hibah Pemda, kami menargetkan pasokan beras stabil sepanjang tahun agar fluktuasi harga dapat ditekan dan daya beli masyarakat terjaga," terang Sudarsono.

Dia melanjutkan, pembangunan infrastruktur ini memerlukan lahan yang tidak sedikit. Gudang skala dasar membutuhkan sekitar 1,5 hektare, sementara fasilitas terintegrasi lengkap bisa melampaui 5 hektare.

Sementara itu, luas lahan disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan geografis masing-masing daerah.

"Jadi memang pembangunan di atas lahan hibah ini berbeda-beda tergantung berapa luasan yang diberikan," ujarnya.

Tak sekadar bangunan penyimpanan, kawasan ini juga dilengkapi kantor operasional, akses jalan, dan sarana logistik pendukung, sebuah ekosistem pangan yang utuh.

Kendati demikian, sejumlah daerah masih terbentur kendala interpretasi regulasi terkait kerja sama.

Adapun, dia berharap dengan kejelasan peran Bulog dalam kerangka hukum nasional, semakin banyak pemerintah daerah yang terlibat aktif.

Sebagai informasi, program ini menawarkan multiplier effect, meningkatkan efisiensi distribusi, memangkas kegagalan pascapanen, mendongkrak kesejahteraan petani di hulu, serta menjaga stabilitas harga dan inflasi pangan di hilir, terutama di wilayah dengan tantangan logistik Kalimantan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia siap mengumumkan swasembada pangan pada komoditas strategis seperti beras, pada 31 Desember 2025 pukul 12.00. Seluruh beras di gudang nasional sepenuhnya berasal dari produksi petani Indonesia.

Amran menjelaskan stok beras nasional saat ini berada di posisi tertinggi, mencapai 3,8 juta ton. Pemerintah juga menyiapkan cadangan tiga kali lipat dari kebutuhan nasional untuk memastikan tidak ada masyarakat yang kekurangan pangan, terutama di daerah terdampak bencana.

“Insya Allah kita berdoa kita bisa umumkan swasembada nanti. Di tanggal 31 Desember jam 12.00. Kita umumkan bahwa Indonesia swasembada. Yang menarik, beras yang ada di gudang itu adalah hasil produksi petani Indonesia,” kata Amran di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Selain stok beras, pemerintah menyiapkan distribusi logistik untuk wilayah terdampak bencana di Sumatra. Bantuan berupa beras, minyak goreng, gula, susu, air mineral, dan kebutuhan pokok lainnya telah dikirim ke Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Hari ini, Kementan bersama mitra strategis melepas 207 truk bantuan ke lokasi bencana.

Amran menekankan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait berjalan maksimal. Setiap wilayah terdampak memiliki tim khusus yang siaga 24 jam untuk memastikan bantuan sampai ke masyarakat dengan cepat dan tepat.

“Kementerian Pertanian, beras kami siapkan tiga kali lipat dari kebutuhan. Kemudian ada bantuan Kementan Peduli, itu nilainya Rp 75 miliar,” ujarnya.

Ia menambahkan seluruh bantuan dikawal langsung oleh tim Kementan agar tepat sasaran. Pegawai kementerian dan mitra strategis telah bergerak sejak awal, memastikan distribusi bantuan berjalan lancar.

Langkah pemerintah ini diharapkan tidak hanya memulihkan wilayah terdampak bencana, tetapi juga meringankan beban warga. Indonesia akan menutup 2025 dengan capaian swasembada yang berasal dari kerja keras petani lokal.

Bisnis.com, CIREBON — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa hampir sepertiga petani di Jawa Barat belum pernah merasakan keuntungan dalam tiga tahun terakhir. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan antara kesuburan lahan dan kesejahteraan pelaku sektor pertanian di provinsi dengan kontribusi besar terhadap produksi pangan nasional tersebut.

Dalam catatan BPS, sebanyak 29,02% petani di Jabar tidak pernah merasakan keuntungan bersih dari usahataninya selama tiga tahun berturut-turut. Angka ini menempatkan Jawa Barat di posisi kedua tertinggi secara nasional setelah DKI Jakarta yang mencapai 32,7%.

Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Darwis Sitorus mengatakan data tersebut diperoleh dari indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2.4.1 subindikator 2, yang menilai keberlanjutan sistem pertanian berdasarkan pendapatan bersih petani.

“Data ini menunjukkan hampir satu dari tiga petani di Jawa Barat masih berjuang untuk mencapai titik impas, bahkan banyak yang belum pernah menikmati keuntungan dalam tiga tahun terakhir,” ujar Darwis dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu (1/11/2025).

Menurutnya, tingginya biaya produksi, fluktuasi harga hasil panen, dan keterbatasan akses terhadap pasar dan modal menjadi faktor utama yang menekan margin keuntungan petani di Jawa Barat.

“Kesuburan tanah tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Banyak petani kita menghadapi tekanan dari biaya input yang tinggi, harga jual yang tidak stabil, serta rantai distribusi yang belum efisien,” kata Darwis.

Lebih lanjut, BPS mencatat hanya 19,39% petani di Jawa Barat yang mampu memperoleh keuntungan secara konsisten setiap tahun, sementara lebih dari separuh atau 51,59% petani hanya pernah menikmati untung satu kali dalam tiga tahun terakhir.

Darwis menjelaskan, fenomena ini menjadi tantangan serius bagi daerah agraris seperti Jawa Barat yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

“Paradoksnya, daerah dengan lahan subur justru menjadi wilayah dengan tingkat keberlanjutan pendapatan petani yang rendah,” ujarnya.

Secara nasional, Jawa Barat berada di bawah DKI Jakarta dalam kategori petani tidak berkelanjutan, dan di atas beberapa daerah lain seperti Papua Barat Daya (17,57%), Yogyakarta (17,56%), serta Nusa Tenggara Timur (13,3%).

Darwis menegaskan, temuan ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat program pemberdayaan petani.

Salah satu langkah yang dinilai efektif adalah memperluas akses petani terhadap pasar modern, mendorong inovasi pertanian berkelanjutan, dan memperbaiki tata niaga komoditas.

“Peningkatan produktivitas harus dibarengi dengan jaminan harga dan efisiensi distribusi. Tanpa itu, petani akan tetap sulit keluar dari tekanan ekonomi meski panen berhasil,” tutur Darwis.

Dia menambahkan, BPS terus berupaya menyediakan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan, terutama terkait pengentasan kemiskinan di sektor pertanian.

“Pertanian adalah tulang punggung ekonomi pedesaan. Ketika petani tidak makmur, ketimpangan ekonomi akan terus melebar,” katanya.

Berdasarkan publikasi statistik BPS Jabar, sektor pertanian masih menyumbang sekitar 10,6 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat, dan menjadi sumber penghidupan bagi jutaan keluarga di pedesaan. Namun, kontribusi ekonomi itu belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan taraf hidup petani.

Darwis berharap data ini menjadi bahan refleksi bersama agar pembangunan pertanian di Jawa Barat tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pada keberlanjutan pendapatan dan kesejahteraan petani.

“Tanah Pasundan sudah subur, sekarang saatnya memastikan petaninya juga makmur,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah resmi menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 persen. Kebijakan ini disambut positif Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang menilai langkah tersebut sebagai bukti nyata keberpihakan negara kepada petani.

Sekretaris Jenderal HKTI, Abdul Kadir Karding, mengatakan penurunan harga pupuk akan langsung meringankan beban biaya produksi sekaligus menjamin ketersediaan pupuk di lapangan. “Petani kini bisa memperoleh pupuk dengan harga yang lebih terjangkau dan pasokannya semakin lancar. Ini menunjukkan perhatian besar Presiden Prabowo terhadap kedaulatan pangan,” ujar Karding di Jakarta, Sabtu (25/10/2025).

Karding menilai kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat sektor pertanian, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana dasar yang menjadi penopang ketahanan pangan nasional.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. “Presiden memerintahkan agar pupuk sampai ke petani dengan harga terjangkau. Kami menindaklanjuti dengan langkah nyata: memangkas rantai distribusi, merevitalisasi industri, dan menurunkan harga 20 persen tanpa menambah subsidi APBN,” kata Amran.

Penurunan harga itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts/SR.310/M/10/2025. Jenis pupuk yang mengalami penyesuaian meliputi Urea yang turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840, NPK Kakao dari Rp3.300 menjadi Rp2.640, ZA khusus tebu dari Rp1.700 menjadi Rp1.360, serta pupuk organik dari Rp800 menjadi Rp640 per kilogram.

Kementerian Pertanian (Kementan) juga menggandeng PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk memperkuat sistem distribusi dan mencegah penyalahgunaan di lapangan. Amran menegaskan, langkah ini akan menurunkan biaya produksi, meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP), serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

Menurut Kementan, kebijakan penurunan harga pupuk berdampak langsung pada lebih dari 155 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Pemerintah berharap kebijakan ini tidak hanya menekan biaya produksi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai, penurunan harga pupuk hingga 20% tidak berdampak signifikan terhada penurunan biaya produksi di level petani.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20% yang berlaku mulai 22 Oktober 2025 melalui efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk nasional.

Eliza menyebut penurunan harga pupuk hingga 20% ini merupakan langkah yang baik untuk efisiensi biaya produksi. Menurutnya, penurunan harga pupuk ini setidaknya dapat menekan biaya produksi di level petani.

“Meski demikian, penurunan harga pupuk itu nggak akan signifikan menurunkan biaya produksi keseluruhan, karena porsi pengeluaran untuk beli pupuk dalam cost structure itu kurang lebih 12–15%,” kata Eliza kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025).

Sementara itu, lanjut dia, lebih dari 50% dialokasikan untuk biaya tenaga kerja dan 25% untuk sewa lahan. Menurutnya, efisiensi di sektor hulu pertanian harus dilengkapi dengan peningkatan produktivitas dan adopsi mekanisasi agar dampaknya bisa lebih terasa.

Eliza juga menyoroti proyek cetak sawah baru yang saat ini tengah digencarkan pemerintah belum menghasilkan efisiensi yang nyata karena rendahnya produktivitas dan lemahnya infrastruktur pendukung di lokasi-lokasi baru tersebut.

“Lokasi cetak sawah ini kan biasanya infrastruktur logistiknya belum cukup mumpuni sehingga biaya distribusi relatif mahal,” imbuhnya.

Di samping itu, Core juga menyoroti di sisi distribusi dan hilirisasi yang masih diperlukan perbaikan, lantaran rantai distribusi yang masih panjang. Alhasil, harga di konsumen akhir menjadi relatif mahal.

Untuk itu, menurutnya, salah satu solusi yang ditawarkan adalah mendorong kelompok tani agar tidak hanya menjual gabah, melainkan mengolah sendiri hasil panen menjadi beras melalui unit penggilingan sendiri.

“Gapoktan ini baiknya membangun rice milling unit, sehingga harga di konsumen akan terpangkas cukup besar dan petani meningkat kesejahterannya karena ada nilai tambah dengan mengolah gabah jadi beras,” ujarnya.

Bahkan, dia menyebut pengembangan rice milling unit juga membuka peluang pemanfaatan limbah hasil penggilingan untuk keperluan lain seperti bahan baku pupuk atau etanol. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang berencana mencampur etanol untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM).

Eliza menyebut, limbah padi bisa menjadi salah satu sumber etanol di samping tebu yang relatif mahal dan akan menciptakan kompetisi makanan dengan bahan bakar (food vs fuel).

Lebih jauh, Eliza mendorong agar program nasional seperti Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih yang saat ini tengah dikebut dapat dimanfaatkan untuk penguatan hilirisasi komoditas pangan dan hortikultura.

“Sebaiknya KopDes Merah Putih ini dimanfaatkan untuk hilirisasi komoditas pangan dan hortikultura yang selama ini masih minim,” imbuhnya.

Selain sisi produksi dan hilirisasi, Eliza juga menekankan pentingnya pembenahan administrasi dan ketersediaan data yang akurat di sepanjang rantai pasok. Menurut dia, ketiadaan data yang presisi di tingkat distribusi dan pergudangan membuat harga komoditas rentan terhadap spekulasi.

Bahkan, menurutnya, Indonesia harus meniru Singapura yang memiliki data kapasitas gudang menyimpan komoditas pangan strategis, sehingga ada transparansi data.

Dia menambahkan, kebutuhan logistik dan infrastruktur penyimpanan juga harus diperhatikan, terutama jika ingin mendorong pengembangan pupuk non-subsidi.

“Pupuk ini modalnya besar dan butuh gudang yang cukup. Sebaiknya KopDes Merah Putih ini diarahkan untuk yang non-subsidi dan peralatan urban farming,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) diposisikan sebagai simpul baru dalam rantai pasokpangan nasional dengan fungsi ganda yaitu sebagai penyalur kebutuhan pokok, termasuk barang bersubsidi, dan sebagai offtaker yang menghimpun sekaligus menyalurkan hasil produksi petani.

Dengan memangkas lapisan distribusi, koperasi diharapkan mampu menghadirkan harga yang lebih terjangkau bagi konsumen sekaligus meningkatkan margin yang diterima produsen.