MAYBRAT - Di tengah dinamika pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, peran anggota legislatif menjadi krusial dalam memastikan arah kebijakan tetap berpihak kepada masyarakat. Di antara figur yang menonjol, Willem Assem tampil sebagai sosok yang konsisten menyuarakan kepentingan Orang Asli Papua (OAP), terutama dari wilayah terpencil.

Baginya, politik bukan sekadar ruang perebutan kekuasaan, melainkan upaya memperjuangkan martabat masyarakat. “Politik adalah jalan panjang untuk mengembalikan martabat rakyat,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Latar belakang kehidupannya yang tumbuh dalam keterbatasan infrastruktur membentuk cara pandangnya terhadap pembangunan. Dia meyakini pendidikan sebagai kunci perubahan bagi masyarakat Papua. “Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah nasib kaumnya,” katanya.

Keputusan terjun ke dunia politik melalui Partai Perindo dilandasi kegelisahan atas minimnya representasi suara masyarakat adat di tingkat pengambilan kebijakan. Dia ingin memastikan suara dari daerah seperti Tambrauw, Maybrat dan wilayah terpencil lainnya tidak lagi terpinggirkan. “Saya ingin menjadi pengeras suara bagi mereka yang tak terdengar,” ucap Willem.

Sebagai anggota DPRD mewakili Partai Perindo di provinsi yang tergolong baru, dia dihadapkan pada tantangan birokrasi yang belum sepenuhnya mapan. Namun, hal itu tidak menghambat langkah Wakil Ketua Komisi III DPRD Papua Barat Daya ini untuk langsung bekerja sejak awal masa jabatan.

Dalam berbagai kesempatan, dia juga dikenal vokal dalam isu pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus). Baginya, anggaran tersebut harus benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke lapisan bawah sebagai bagian dari upaya perjuangan ekonomi kerakyatan.

“Bukan sekadar angka-angka di atas kertas anggaran, melainkan darah yang harus mengalir sampai ke jantung ekonomi mama-mama di pasar dan petani di pedalaman,” tuturnya.

Perhatian legislator Partai Perindo ini juga tertuju pada sektor pendidikan dan literasi. Dia menilai masa depan Papua Barat Daya sangat bergantung pada kualitas generasi mudanya, sehingga pengawasan terhadap fasilitas dan proses belajar mengajar menjadi penting.

Selain itu, dia mendorong penguatan ekonomi kerakyatan berbasis lokal. Komoditas seperti sagu, udang dan kacang tanah dinilai memiliki potensi besar jika didukung kebijakan yang tepat. Dia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap pelaku usaha lokal dari tekanan modal besar sejalan dengan semangat pro-UMKM yang diusung oleh Partai Perindo.

“Pemerintah harus menciptakan ekosistem usaha yang melindungi pedagang asli Papua dari himpitan persaingan modal besar,” terang Sarjana Ekonomi lulusan Universitas Kristen Papua, Kota Sorong ini.

Dalam menjalankan perannya, dia mengedepankan pendekatan yang dekat dengan masyarakat. Dia lebih sering berada di tengah warga, mendengarkan keluh kesah mereka. Sebuah gaya kepemimpinan yang tidak berjarak. “Posisi atau jabatan hanyalah alat, sedangkan pengabdian adalah tujuan utama yang tidak akan pernah berakhir,” ungkap Willem.

Di tengah berbagai tantangan, termasuk kebijakan yang belum sepenuhnya selaras antara pusat dan daerah, dia tetap mendorong solusi melalui dialog dan diplomasi. Baginya, pembangunan Papua Barat Daya harus berjalan seimbang dengan menjaga lingkungan dan nilai-nilai adat sebagai fondasi utama yang Ia perjuangkan bersama Partai Perindo.

PAPUA - Satu tahun beroperasional, Polda Papua Barat Daya mendapat apresiasi publik. Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Gatot Haribowo dan jajarannya dinilai mampu memberi keadilan bagi masyarakat setempat dengan pengawasan baik dalam penanganan perkara.

Fakta tersebut terungkap berdasarkan survei nasional dilakukan oleh East Time on Schedule (Etos) Indonesia pada 10 Maret - 17 Maret 2026. Dalam survei dengan 1.000 responden itu, masyarakat menilai Polda Papua Barat mampu memberikan keadilan dalam penanganan perkara.

"Sebanyak 31% responden berpendapat bahwa kinerja Inspektorat Pengawasan Daerah (IRWASDA) Polda Papua Barat Daya sudah memuaskan. Disusul oleh Profesi danPengamanan (Propam) sebanyak 26%, dan Humas 17%," ujar Direktur Riset Etos Indonesia Hesruddin Gaffar melalui keterangan tertulisnya, Jumat (20/3/2026).

Survei menurut Hesruddin membuktikan Polda Papua Barat Daya di bawah kepemimpinan Kapolda Brigjen Gatot Haribowo berhasil memberi keyakinan kepada publik bahwa penanganan perkara dilakukan secara profesional. Publik yakin ketegasan Kapolda membuat fungsi Irwasda mampu menjalani perannya dengan sangat baik.

Disimpulkan Hesruddin, secara kesuluruhan mencapai angka 57 persen. Nilai itu dianggap cukup baik mengingat Polda Papua Barat Daya baru berusia 1 tahun.

Figur pimpinan, dalam hal ini Kapolda Papua Barat Daya dianggap sangat mempengaruhi. Hanya 12 persen responden disebutkannya tidak mengenal pimpinan Polda Papua Barat Daya.

Kenyataan itu mengasumsikan masyarakat Papua Barat Daya mengapresiasi institusi Polri di wilayah mereka. Hal itu tergambar dari 77% responden menyatakan bahwa Kepemimpinan Polda Papua Barat Daya dapat meningkatkan kualitas kinerja lembaga Polri.

Seiring dengan kepercayaan tersebut, dia menyebut masyarakat Polda Papua Barat Daya juga menaruh harapan besar terhadap Polda Papua Barat Daya. Dalam survei, 28 responden berharap Kapolda Papua Barat Daya dapat meminimalisir tindak malpraktik dalam proses penyelidikan.

Selain itu 21 persen responden berharap Kapolda Papua Barat Daya mempu menghapus tindak kekerasan dan pemerasan. "Ada pula harapan punishment tegas dan berkeadilan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak kriminalitas dan kejahatan sebanyak 19 persen. Sedangkan pemberantasan suap dan pungli (17%) dan peningkatan respon pelayanan pelaporan publik (13%)," ujar Hesruddin.

Survei dilakukan Etos Indonesia menyasar warga negara Indonesia di wilayah Polda Papua Barat Daya yang sudah berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka dan melalui telepon.

Satu pewawancara bertugas untuk satu desa/kelurahan yang terdiri hanya dari 10 responden. Survei bertujuan melihat kredibilitas, pengenalan serta tingkat kepercayaan publik terhadap Polda Papua Barat Daya.

Terpisah, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Gatot Haribowo mengapresiasi penilaian publik atas kinerja jajarannya. Diakuinya sebagai Polda yang baru berusia satu tahun, kepercayaan publik menjadi ujian dan tantangan yang harus bisa dijawab secara profesional dan presisi.

"Banyak hal yang diharapkan dari masyarakat Papua Barat Daya berkaitan dengan mencari keadilan. Hal tersebut menjadi sebuah ujian dan merupakan sebuah tantangan wajar yang harus bisa dijawab atau direspons secara profesional dan dengan didasari rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun banyak keterbatasan dan kekurangan dalam berbagai hal. Polda Papua Barat Daya tetap menjadikan tantangan tersebut sebagai sebuah amanah yang mulia untuk bisa diwujudkan," urai Brigjen Gatot Haribowo.

"Walaupun tidak secara signifikan tapi Polda Papua Barat Daya selalu dan selalu berusaha untuk memperbaiki semua kekurangan dengan bantuan koreksi dan masukan yang positif dari masyarakat. Agar Polda Papua Barat Daya bisa menjadi harapan yang tidak sia-sia bagi masyarakat Papua Barat daya untuk mencari keadilan," pungkasnya.

PT Freeport Indonesia (PTFI) kembali menegaskan komitmennya dalam memberdayakan masyarakat lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP), lewat peluang kerja di wilayah operasinya di Mimika, Papua.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menyampaikan bahwa saat ini sekitar 40 persen dari total karyawan Freeport merupakan Orang Asli Papua, mencakup posisi teknis hingga strategis.

"Kami menempatkan cukup banyak talenta Papua di berbagai posisi penting. Di jajaran manajemen, ada sembilan orang Papua di tingkat direktur dan lebih dari 100 di posisi manajerial," ujarnya dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data perusahaan, dari total tenaga kerja PTFI dan mitranya di lokasi tambang, sekitar 40,9 persen atau 2.334 orang adalah OAP, dari total 5.703 pekerja pada Juli 2024. Dengan demikian pekerja non-Papua mencapai 3.202 orang (56,1 persen) dan tenaga asing 167 orang (2,9 persen).

Tony menekankan, Freeport menerapkan sistem rekrutmen berjenjang yang memprioritaskan masyarakat lokal.

"Proses rekrutmen kami dimulai dari Kabupaten Mimika, lalu Papua, baru keluar daerah jika kebutuhan belum terpenuhi," tegas dia.

Komitmen PTFI ini berjalan di tengah tuntutan kebijakan afirmatif di Papua. Di tingkat wilayah, sektor pertambangan menjadi salah satu yang diawasi agar memberikan akses kerja pada OAP.

Data BPS menunjukkan bahwa secara sektoral, pertambangan di Provinsi Papua menyerap tenaga kerja dalam proporsi sangat kecil. Misalnya, pada 2024 sektor pertambangan dan penggalian dilaporkan hanya menyerap kurang dari 0,19 persen dari total tenaga kerja di Papua.

Sementara itu, data BPS Agustus 2024 menyebutkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di Papua sebesar 68,40 persen, dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,48 persen.

Dalam konteks tersebut, meskipun pertambangan bukan sektor yang menyerap tenaga besar secara kuantitas bagi Papua, PTFI menunjukkan bahwa ia merupakan salah satu perusahaan tambang besar yang secara relatif memiliki proporsi OAP cukup signifikan.

Dari sisi perusahaan, PTFI mencatat hampir 27.000 pekerja (langsung + kontraktor) pada 2021, dengan lebih dari 40 persen merupakan OAP. Angka tersebut menunjukkan bahwa PTFI lebih unggul dibanding proporsi sektor pertambangan secara keseluruhan di Papua.

Dalam dokumen keberlanjutan PTFI, perusahaan menyebut bahwa sejak 2012 telah memprioritaskan rekrutmen OAP, termasuk suku Amungme dan Kamoro, serta lima suku kekerabatan lainnya di Papua.

Dengan demikian, realisasi sekitar 40 persen OAP, meski belum mencapai target ideal afirmasi wilayah (yang dalam beberapa regulasi daerah menargetkan ≥ 80 persen tenaga kerja lokal), menunjukkan arah yang konkret.

Meski angka 40 persen tampak solid, sejumlah tantangan tetap mengemuka. Sebagian adalah karena basis pekerja di sektor pertambangan di Papua secara keseluruhan relatif kecil dibanding sektor lain, sehingga peningkatan angka OAP di perusahaan tambang besar seperti PTFI memiliki ruang besar untuk dikembangkan.

Salah satu peluang adalah program pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk OAP. PTFI sejak lama menjalankan program melalui lembaga seperti Institut Pertambangan Nemangkawi yang telah melatih ribuan pemuda Papua agar siap bekerja di industri tambang maupun sektor terkait.

Dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja terampil di era tambang bawah tanah dan smelter, kesempatan untuk menaikkan proporsi OAP yang berkualitas juga terbuka.

Tony berharap, ke depan peningkatan kuota tenaga kerja asli Papua di sektor pertambangan tidak hanya memenuhi komitmen regulatif, tetapi juga memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

"Tujuan kami bukan hanya mempekerjakan, tetapi mengembangkan potensi. Kami ingin karyawan Papua menjadi bagian dari masa depan industri tambang yang berkelanjutan," pungkasnya.

PAPUA - Pengamat maritim Indonesia dari IKAL Strategic Center (ISC), Dr Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa mendesak dilakukannya penguatan manajemen navigasi di wilayah perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Transformasi navigasi itu dinilai penting lantara perairan Raja Ampat merupakan jantung segitiga terumbu karang dunia yang memegang 75% biodiversitas karang global.

Dia menyebut, Raja Ampat kini berada dalam ancaman serius akibat meningkatnya lalu lintas kapal tanpa pengawasan yang memadai.

Capt. Hakeng menyoroti insiden monumental MV Caledonian Sky (2017) yang menghancurkan 18.882 meter persegi terumbu karang dengan kerugian ekonomi mencapai Rp271 miliar. Menurutnya, risiko kecelakaan serupa kian nyata seiring pertumbuhan volume kapal pesiar yang diprediksi naik 15-20% pasca-pandemi.

"Kedaulatan maritim bukan hanya soal keamanan dari serangan militer, tetapi juga perlindungan terhadap integritas ekosistem yang menjadi warisan dunia. Kita tidak boleh membiarkan Raja Ampat menjadi saksi bisu kegagalan sistem navigasi kita kembali," tegas Capt. Hakeng, Selasa (2/2/2026).

Lihat video:Pesona Puncak Davalen, Love Kecil Jadi Daya Tarik Utama Wisatawan di Raja Ampat



Berdasarkan analisa yang dilakukan, terdapat tiga kendala utama yang harus segera dibenahi oleh pemerintah:

1. Ketidakakuratan Peta Navigasi

Nakhoda asing sering terjebak pada peta elektronik global (ENC) yang tidak mampu memotret profil terumbu karang yang dinamis, hal ini jelas bertentangan dengan UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

2. Minimnya Infrastruktur SBNP

Jalur kritis seperti Selat Dampier dan Selat Sagawin kekurangan Pelampung Suar (Light Buoy), sehingga belum memenuhi standar UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

3. Ketiadaan Status PSSA

Raja Ampat belum ditetapkan sebagai Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) oleh IMO. Tanpa status ini, Indonesia tidak memiliki otoritas mandatori untuk membatasi rute kapal asing (Area to be Avoided).

Guna mewujudkan Safe and Green Shipping, Capt. Hakeng menawarkan lima solusi konkret, yakni:

1. Pemanduan Wajib (Compulsory Pilotage)

Memberlakukan kewajiban pandu laut lokal untuk setiap kapal besar yang masuk ke zona sensitif.

2. Operasionalisasi VTS

Membangun stasiun Vessel Traffic Services di lokasi strategis (Waigeo/Misool) untuk monitoring real-time.

3. Layanan Escort & Tugboat

Menyediakan kapal tunda siaga di jalur sempit guna mengantisipasi kegagalan mesin kapal besar.

4. Modernisasi SBNP Digital

Mengintegrasikan rambu suar dengan AIS Transponder untuk navigasi presisi.

5. Integrasi Hukum: Sinkronisasi SOP dengan standar SOLAS 1974 dan MARPOL.

Captain Hakeng menekankan bahwa sinergi antara pembangunan fisik (VTS dan SBNP) serta ketegasan hukum adalah kunci. "Kegagalan mengelola lalu lintas maritim di Raja Ampat adalah ancaman langsung terhadap martabat maritim Indonesia. Kita butuh aksi nyata, bukan sekadar narasi konservasi," tandasnya.

Pemerintah resmi menetapkan kebijakan pengupahan untuk 2026 setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan.

Aturan ini menjadi dasar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di seluruh daerah, termasuk penentuan besaran kenaikan upah tahun depan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut PP Pengupahan 2026 mengatur formula baru kenaikan upah, yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan faktor alfa pada rentang 0,5 hingga 0,9.

Penetapan besaran kenaikan UMP dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah untuk kemudian direkomendasikan kepada gubernur.

"Setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa) dengan rentang alfa 0,5-0,9," ujar Yassierli beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan khusus 2026, gubernur wajib menetapkan UMP paling lambat 24 Desember 2025.

Berikut daftar 5 daerah dengan UMP tertinggi 2026:

Sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat kegiatan ekonomi nasional, DKI Jakarta kembali menduduki posisi puncak sebagai daerah dengan UMP tertinggi pada 2026. UMP Jakarta ditetapkan sebesar Rp5.729.876 per bulan, naik 6,17 persen atau setara Rp333.115 dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan ini ditetapkan menggunakan indeks tertentu (alfa) sebesar 0,75 berdasarkan hasil pembahasan Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

UMP Papua Selatan 2026 ditetapkan sebesar Rp4.508.850, naik 5,19 persen atau Rp222.221 dari tahun 2025 yang sebesar Rp4.285.850. Penetapan ini merupakan hasil sidang Dewan Pengupahan Provinsi Papua Selatan bersama unsur pemerintah dan dunia usaha.

Pemerintah Provinsi Papua menetapkan UMP 2026 sebesar Rp4.436.283. Angka tersebut naik 3,51 persen atau Rp150.433 dibandingkan UMP 2025 yang tercatat Rp4.285.850. Penetapan ini dilakukan berdasarkan hasil sidang Dewan Pengupahan Papua.

UMP Papua Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp4.285.848. Besaran ini tidak mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah daerah menyebut keputusan tersebut diambil berdasarkan analisis kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan terkini di wilayah tersebut.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan UMP 2026 sebesar Rp4.035.000. Angka ini naik 4,05 persen atau setara Rp158.400 dibandingkan tahun 2025. Kenaikan tersebut merupakan hasil kesepakatan Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan faktor alfa sebesar 0,7.

potensi besar dan luar biasa di bidang pertanian itu karena luas kawasan lahan, keanekaragaman hayati yang tinggi, serta melimpahnya sumber daya alam menjadi modal besar dalam mendukung kemandirian pangan nasional

Sentani (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan mengatakan Papua memiliki potensi besar dan luar biasa di bidang pertanian, karena luas kawasan lahan, keanekaragaman hayati yang tinggi, serta melimpahnya sumber daya alam menjadi modal besar dalam mendukung kemandirian pangan nasional.

Saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Ahmad Yohan mengatakan potensi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar, antara lain keterbatasan infrastruktur pertanian, akses terhadap sarana produksi, kapasitas sumber daya manusia pertanian lokal masih terbatas, serta belum optimalnya sistem hilirisasi dan rantai pasok pangan.

"Kami mendorong adanya sinergi lintas lembaga, baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN pangan, maupun masyarakat pertanian, agar dapat membangun ekosistem pertanian Papua yang kuat dari hulu hingga hilir," katanya di Sentani, Jumat.

Menurut Bupati Jayapura Yunus Wonda, pihaknya menyambut baik atas kunjungan kerja Komisi IV DPR RI masa persidangan 1 sidang 2025-2026 di Balai Penerapan Moderenisasi Pertanian Papua.

"Kabupaten Jayapura memiliki lebih dari 204 ribu jiwa dengan luasan wilayah mencapai 13.737 kilo meter persegi, yang terdiri dari 19 distrik, 139 kampung dan lima kelurahan," katanya.

Dia menjelaskan, Kabupaten Jayapura terbagi dalam tiga zona, khusus di Grimenawa merupakan pusat pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.

"Pemerintah daerah menargetkan pembukaan 100 hektar lahan baru pada 2026 guna meningkatkan hasil produksi pertanian, kami apresiasi karena Balai Penerapan Moderenisasi Pertanian Papua selama ini telah membantu petani kami khususnya di Grimenawa," ujarnya.

Dia menambahkan, potensi sektor perkebunan di wilayah tersebut sangat besar dan perlu terus dikembangkan, tetapi pihaknya masih mengalami kendala, terutama keterbatasan alat pendukung seperti traktor, dan peralatan moderen lainnya.

"Kami berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, dan pemerintah pusat terus diperkuat demi kemajuan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan di Kabupaten Jayapura," katanya.

Pewarta: Agustina Estevani Janggo
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025