Perusahaan tambang Freeport ungkap Indonesia telah memasuki fase baru industrialisasi berbasis logam setelah lebih dari satu dekade menjalankan kebijakan hilirisasi mineral.

Proses tersebut disebut telah memperkuat fondasi industri nasional melalui peningkatan nilai tambah komoditas tambang yang sebelumnya diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi.

Senior Vice President Government Relations PT Freeport Indonesia (PTFI) Harry Pancasakti mengatakan 2014 menjadi titik awal penting bagi Indonesia dalam mempercepat hilirisasi sektor pertambangan, khususnya melalui pengembangan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral.

Menurut Harry, sejak saat itu Indonesia tak hanya fokus pada aktivitas penambangan, tetapi juga mulai memperkuat proses pengolahan hasil tambang di dalam negeri.

"2014 merupakan tonggak awal untuk proses hilirisasi dalam bentuk pemurnian lebih lanjut. Karena seperti yang dilakukan Freeport Indonesia, kita tidak hanya melakukan proses penambangan, tapi juga melakukan pengolahan," ujar Harry dalam acara Prime News CNN Indonesia TV, Selasa (9/6).

Ia menjelaskan pada tahap awal hilirisasi, produk yang dipasarkan baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor masih berupa hasil pengolahan seperti konsentrat tembaga. Namun, seiring berkembangnya industri smelter, produk tersebut kemudian diproses lebih lanjut menjadi logam dengan tingkat kemurnian yang jauh lebih tinggi.

[Gambas:Youtube]

Harry mencontohkan konsentrat tembaga yang sebelumnya menjadi produk utama kini dapat dimurnikan menjadi tembaga katoda dengan tingkat kemurnian mencapai 99,99 persen. Selain itu, proses pemurnian juga menghasilkan logam mulia seperti emas dan perak.

"Kalau produk pengolahan Freeport namanya konsentrat tembaga, kemudian begitu dimurnikan akan muncullah logam-logam yang kemurniannya sudah seperti tembaga katoda 99,99 persen, kemudian emas juga, perak juga," katanya.

Tak hanya menghasilkan produk utama, proses pemurnian juga membuka peluang ekonomi baru melalui pemanfaatan unsur-unsur mineral yang sebelumnya tidak memiliki nilai komersial dalam konsentrat.

Menurut Harry, sejumlah logam seperti platinum group metals, selenium, bismut, dan timbal kini dapat dipisahkan dan menjadi produk yang memiliki nilai jual tersendiri.

"Beberapa elemen lain yang tadinya tidak terdeteksi di dalam konsentrat, tidak payable di dalam konsentrat, tapi karena proses pemurnian ini menjadi payable," pungkasnya.

IDXChannel — Pemerintah terus mempercepat transformasi industri logam nasional melalui hilirisasi mineral dan pengembangan industri berbasis energi hijau. Hingga kini terdapat 28 fasilitas smelter mineral serta tujuh fasilitas pengolahan batu bara yang sudah beroperasi maupun dalam proses pembangunan di Indonesia.

Ketua Tim Industri Logam Bukan Besi Direktorat Industri Logam Kementerian Perindustrian, Yasalini Kusuma Dewi, menegaskan bahwa penguatan industri logam menjadi bagian penting dari agenda industrialisasi nasional yang didorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam strategi komoditas seperti nikel, alumunium, copper, dan zinc,” ucap Yasalini pada forum MET Connex 2026 MinE AiDiC, Strengthening Indonesia’s Metallurgy and Mining Industry: Towards Sustainable Growth and Global Competitiveness di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Ia menambahkan bahwa hilirisasi industri logam tidak lagi hanya berfokus pada ekspor bahan mentah, melainkan diarahkan untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi seperti komponen elektronik, kabel, hingga material pendukung transisi energi.

Selain itu, pengembangan aluminium hijau dinilai akan menjadi salah satu penopang utama industri masa depan, terutama karena kebutuhan aluminium meningkat di sektor otomotif, konstruksi, panel surya, elektronik, hingga infrastruktur energi.

Sementara itu, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral & Batu Bara Direktorat Mineral & Batu Bara Kementerian ESDM, Ahmad Syauqi, menyebut bahwa industri pengolahan masih menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2025 sebesar 1,6 miliar persen.

“Secara khusus industri lokal dasar menumbuh luar biasa sebesar 15,71 persen didorong oleh tingginya permintaan luar negeri untuk baja dan logam mulia,” ucap Ahmad di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Ini membuktikan bahwa hilirisasi telah memperkuat ketahanan ekonomi nasional Indonesia. Ia juga menyoroti komitmen pemerintah dalam mendorong proyek hilirisasi melalui pembangunan berbagai fasilitas pengolahan mineral bernilai tambah tinggi, mulai dari pengolahan nikel, bauksit, tembaga, besi, emas, hingga timah.

“Mari kita berperformasi dari sekedar eksportir-eksportir pemerintah menjadi pemain utama dan mengendalikan nilai global untuk kepentingan nasional yang terbaik,” tuturnya.

Reporter: Eugenia Siregar

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani di Hambalang, Bogor pada Jumat (23/4/2026).

Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya lewat Instagram-nya @sekretariat.kabinet. Teddy menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas terkait dengan program hilirisasi.

"Perkembangan program hilirisasi yang berikutnya akan dibangun segera di 13 lokasi," kata Teddy di akun Instagram-nya pada Kamis (24/4/2026).

Selain itu, dibahas pula beberapa investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Menurut Teddy, Presiden Prabowo menginginkan bahwa hilirisasi tidak hanya di bidang energi dan mineral tetapi juga harus diperluas di bidang pertanian.

Adapun, di akun Instagram-nya @rosanroeslani, Rosan mengatakan bahwa Prabowo juga memberikan arahan terkait percepatan hilirisasi dan penguatan program prioritas Danantara.

"Investasi di Indonesia insyaallah semakin bernilai tambah, membuka lebih banyak lapangan kerja, serta menggerakkan industri nasional agar semakin kompetitif," kata Rosan.

Pada beberapa waktu sebelumnya, Rosan juga telah melaporkan terkait realisasi investasi Indonesia yang mencapai Rp498,79 triliun per kuartal I/2026. Realisasi investasi juga meningkat 7,22% secara tahunan (Year on Year/YoY). Dari realisasi investasi itu, porsi penanaman modal asing mencapai 50,11%.

Untuk penanaman modal asing terdapat sejumlah negara yang menyumbang investasi terbesar, yakni Singapura sekitar US$4,6 miliar, Hong Kong US$2,7 miliar, China US$2,2 miliar, AS US$1,7 miliar, dan Jepang US$1 miliar.

Adapun, terdapat sejumlah sektor yang mendominasi investasi yakni industri logam dasar atau barang logam seperti smelter dan yang lain-lain. Kemudian jasa lainnya, pertambangan, perumahan, kawasan industri, transportasi, gudang, serta telekomunikasi.

Bisnis.com, CIREBON — Pemerintah Kota Yangjiang, Provinsi Guangdong, China, menjajaki kerja sama ekonomi dengan Kabupaten Cirebon. Fokus kerja sama mencakup penguatan rantai pasok, investasi manufaktur, dan konektivitas pelabuhan.

Wakil Sekretaris Kota Yangjiang Lei Yuchun mengatakan peluang kerja sama terbuka karena struktur ekonomi kedua wilayah dinilai saling melengkapi.

“Yangjiang memiliki keunggulan pada industri peralatan logam seperti pisau dan gunting, energi baru, serta pengolahan hasil laut. Sementara Cirebon kuat di sektor pertanian, perikanan, dan logistik pelabuhan. Ini bisa disinergikan,” ujarnya dalam wawancara di Cirebon, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, integrasi tersebut berpotensi meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi dan efisiensi distribusi. Yangjiang juga mencari mitra regional untuk memperluas pasar dan mendekatkan produksi ke Asia Tenggara.

Lei menambahkan kerja sama juga mencakup peluang investasi, terutama pada sektor energi terbarukan, pengolahan hasil laut, dan pengembangan kawasan industri berbasis pelabuhan.

"Kami melihat Cirebon memiliki posisi strategis di Jawa Barat. Dengan dukungan infrastruktur pelabuhan, potensi menjadi hub distribusi regional cukup besar,” katanya.

Dia menyebut inisiatif ini sejalan dengan penguatan konektivitas ekonomi kawasan melalui jalur perdagangan maritim. Hubungan historis pelayaran antara China dan Jawa dinilai dapat menjadi dasar kerja sama ekonomi yang lebih terstruktur.

Sejumlah tantangan masih perlu diperhatikan, antara lain perbedaan regulasi investasi, kesiapan infrastruktur, dan kepastian insentif. Tanpa kejelasan skema proyek, realisasi kerja sama dinilai berisiko tertahan pada tahap penjajakan.

Selain itu, efektivitas kerja sama juga bakal tetap bergantung pada kesiapan kedua pihak dalam menerjemahkan nota kesepahaman menjadi proyek nyata. Dalam beberapa kasus sebelumnya, kerja sama antardaerah lintas negara kerap terhambat pada implementasi karena minimnya koordinasi teknis dan pendanaan.

Lei mengakui hal tersebut dan menyebut pihaknya terbuka untuk membahas skema konkret dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha di Cirebon.

"Kami berharap ada langkah lanjutan yang lebih operasional, seperti penjajakan proyek bersama dan pertemuan bisnis antarperusahaan,” ujarnya.

Selain sektor industri, kerja sama juga diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia dan pertukaran teknologi. Upaya ini dinilai penting untuk memastikan transfer pengetahuan berjalan seiring dengan investasi, sehingga dampak ekonomi tidak hanya bersifat jangka pendek.

“Jika dirancang dengan jelas dan saling menguntungkan, kerja sama ini bisa menjadi model kolaborasi daerah berbasis industri dan maritim,” kata Lei.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menerima informasi terkait salah satu tersangka korupsi, Siman Bahar meninggal dunia di China.

Siman Bahar merupakan Direktur Utama (Dirut) PT Loco Montrado yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengolahan anoda logam atau dore kadar emas rendah.

"Informasi meninggal dunia itu per hari ini kita sudah bisa pastikan, hanya kita butuh administrasinya," kata Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein saat konferensi pers Senin (13/4/2026).

Menurutnya, pihaknya tengah mencari tahu bagaimana yang bersangkutan bisa mencapai China. "Ya kita harus pastikan dulu, karena ini kita coba dulu update kenapa bisa ke Chinanya ya," ujarnya.

Taufik melanjutkan, pihaknya pun menyiapkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara yang dimaksud. Namun, ia menegaskan segala berkas administrasi harus disiapkan.

Lihat video: GEGER! KPK Tangkap Bupati Tulungagung, 16 Pejabat Ikut Diamankan!



"Sehingga untuk tentunya, ini demi hukum, kalau tersangka meninggal dunia itu SP3 pasti, tapi kita butuh administrasinya, itu yang sedang kami cek," ucapnya.

Perlu diketahui, Siman Bahar pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini oleh KPK. Tapi, Siman menang gugatan praperadilan melawan KPK dan kemudian status tersangkanya gugur.

Setelah itu, KPK kembali menetapkan Siman Bahar sebagai tersangka. Pengumuman tersangka tersebut dilakukan pada 5 Juni 2023.

KPK hingga kini belum menahan yang bersangkutan. Sebab, Siman Bahar beberapa kali berhalangan memenuhi panggilan tim penyidik KPK dengan alasan sakit.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) Akbar Djohan kembali terpilih memimpin The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) untuk periode 2026–2030. Ia menargetkan industri baja Indonesia mampu bersaing di pasar global dengan ekosistem yang lebih kuat.

Akbar menegaskan penguatan industri baja dari hulu hingga hilir menjadi kunci. Transformasi juga diarahkan melalui konsep Blue-Green Industry yang menggabungkan digitalisasi dan keberlanjutan.

“Kami bertekad menjadikan IISIA sebagai rumah yang inklusif dan solid bagi seluruh pelaku industri baja nasional, baik dari sektor hulu hingga hilir. Fokus kami pada 2026-2030 adalah membangun fondasi bangsa yang kuat melalui penguatan solidaritas antaranggota dan peningkatan daya saing di kancah internasional,” kata Akbar dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Meski produksi baja nasional tumbuh rata-rata 14 persen per tahun, utilisasi industri masih berada di level 52,7 persen. Tekanan juga datang dari praktik dumping impor yang mengganggu pasar domestik.

Untuk itu, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) bersama IISIA memperkuat sinergi dengan pemerintah melalui penerapan SNI wajib. Langkah ini untuk menjaga pasar dalam negeri tetap kompetitif.

“Industri baja adalah tulang punggung pembangunan nasional. Melalui penguatan hilirisasi dan produk bernilai tambah tinggi, kita tidak hanya akan berjaya di negeri sendiri, tetapi juga menjadi pemain yang disegani di pasar internasional,” ujar Akbar.

Lewat kepemimpinannya di IISIA, integrasi industri baja dari hulu ke hilir akan dipercepat. Tujuannya memastikan pasokan baja untuk kebutuhan infrastruktur dan manufaktur tetap terjaga.

Akbar juga menekankan dua fokus utama, yakni optimalisasi aset dan transformasi teknologi. Strategi ini diarahkan untuk menekan ketergantungan impor bahan baku sekaligus memperkuat efisiensi industri.

“Transformasi digital dalam proses produksi dan penguatan rantai pasok domestik adalah kunci agar industri baja kita efisien dan memiliki daya tawar tinggi di pasar ekspor,” ujar Akbar.

Pengukuhan Akbar berlangsung di Jakarta, Jumat (10/4/2026) dan dipimpin Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Pemerintah menilai IISIA menjadi mitra strategis dalam memperkuat industri baja nasional.

Agus mencatat subsektor industri logam dasar tumbuh 15,71 persen pada 2025. Indonesia kini berada di peringkat ke-13 produsen baja dunia dengan produksi 19 juta ton.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri bajanasional mencatat pertumbuhan signifikan pada 2025. Namun di tengah capaian tersebut, tingkat utilisasi kapasitas produksi belum optimal dan menunjukkan masih adanya tantangan struktural yang perlu dibenahi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut sektor industri logam tumbuh 15,71% pada 2025, melampaui rata-rata manufaktur dan PDB nasional.

“Kita patut bangga, di tahun 2025 sektor industri logam kita mencatatkan prestasi yang impresif. Pertumbuhan PDB sektor ini menembus angka 15,71 persen di atas rata-rata manufaktur dan PDB nasional,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (13/2/2026).

Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan konsumsi baja domestik dari 18,6 juta ton pada 2024 menjadi 19,3 juta ton pada 2025. Permintaan berasal dari sektor konstruksi yang berkembang, termasuk Program Pembangunan 3 Juta Rumah, serta sektor manufaktur dan otomotif.

Meski demikian, dengan kapasitas produksi nasional sekitar 16–17 juta ton per tahun, tingkat utilisasi industri baja masih berada di bawah 60%-70%. Kondisi ini menunjukkan masih adanya ruang produksi yang belum terserap optimal di dalam negeri.

Di sisi lain, hilirisasi disebut turut mendorong kinerja ekspor. Komoditas fero-nikel tercatat mencapai nilai ekspor US$14,94 miliar pada Januari–November 2025.

Pasar ekspor juga diklaim semakin terdiversifikasi, dengan Australia menjadi tujuan utama produk barang dari besi dan baja senilai US$1,6 miliar, disusul Singapura dan Inggris. Sementara itu, RRT tetap menjadi mitra dagang utama dengan nilai ekspor lebih dari US$16 miliar.

“Hilirisasi yang dijalankan secara konsisten telah membuahkan hasil nyata. Kita tidak lagi bergantung pada satu pasar, dan baja Indonesia telah memiliki kualitas dengan standar global,” terangnya.

Dari sisi investasi, nilai penanaman modal asing di sektor ini meningkat dari US$8,05 miliar pada 2021 menjadi US$16,37 miliar pada 2025, dengan kontribusi terbesar dari Hongkong, Singapura, dan Tiongkok.

Namun, pemerintah juga menyoroti tantangan global berupa potensi kelebihan pasokan baja dunia yang diperkirakan mencapai 2,5 miliar metrik ton pada 2025 serta meningkatnya tren proteksionisme.

Memasuki 2026, isu dekarbonisasi dan penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) menjadi perhatian. Pemerintah mendorong transformasi menuju green steel melalui adopsi teknologi rendah karbon seperti Electric Arc Furnace (EAF) yang diklaim mampu mereduksi emisi hingga 85%.

Untuk menjaga pasar domestik, pemerintah memperkuat perlindungan melalui Bea Masuk Anti-Dumping pada sejumlah produk baja, pengetatan larangan dan pembatasan impor melalui kewajiban Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor untuk 440 pos tarif, serta pemberlakuan 23 Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib.

Pertumbuhan dua digit memang menjadi catatan positif bagi industri baja nasional. Namun, dengan tingkat utilisasi yang belum maksimal dan tekanan pasar global yang masih kuat, efektivitas berbagai kebijakan penguatan industri akan menjadi faktor penentu keberlanjutan kinerja sektor ini ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA – Kredit subsektor industri logam dasar besi dan baja yang sempat terkontraksi sebesar 1,46% secara tahunan (year on year/YoY) mulai menunjukkan pemulihan pada kuartal III/2025. Beragam faktor turut mendorong pemulihan kredit subsektor industri logam dasar besi dan baja pada periode tersebut.

Direktur Utama CIMB Niaga Lani Darmawan menyampaikan penyaluran kredit perbankan dilakukan berdasarkan keahlian bank pada sektor tertentu dan tidak semata-mata mengikuti tren sektor.

“Jadi biasanya tidak hanya sekedar mengikuti bidang, tapi juga melihat sektor yang bertumbuh sehat,” kata Lani kepada Bisnis, Senin (2/2/2026).

Dalam menyalurkan kredit, Lani menyebut bahwa CIMB Niaga menerapkan pendekatan forward looking dengan menilai prospek usaha ke depan, kualitas manajemen, serta kinerja perusahaan untuk memastikan sektor yang dibiayai tumbuh secara sehat.

“Jadi banyak faktor,” ujarnya.

Sementara itu, Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai bahwa meningkatnya pertumbuhan kredit subsektor besi dan baja lebih dipengaruhi oleh permintaan global yang tinggi.

“...sehingga pertumbuhan kreditnya juga tinggi,” kata Teuku kepada Bisnis, Senin (2/2/2026).

Menurutnya, keberlanjutan pertumbuhan kredit sektor industri pengolahan pada tahun ini akan sangat tergantung dari kebijakan domestik menarik investasi ke Indonesia. Jika kebijakan yang ada mampu menarik investasi ke dalam negeri, Teuku meyakini kredit di sektor ini masih akan tumbuh tahun ini.

Berdasarkan Laporan Surveillance Perbankan Indonesia (LSPI) Kuartal III/2024 yang dirilis OJK, penyaluran kredit bank umum hingga September 2025 salah satunya ditopang oleh sektor industri pengolahan.

Hingga September 2025, laju pembiayaan bank umum ke sektor ini tumbuh 8,64% YoY, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tumbuh 7,06% YoY.

“Meningkatnya pertumbuhan kredit pada sektor ini didorong oleh subsektor industri logam dasar besi dan baja,” tulis OJK dalam laporannya, dikutip pada Senin (2/2/2026).

OJK mengungkapkan penyaluran kredit subsektor industri logam dasar besi dan baja mampu tumbuh 7,41% YoY hingga kuartal III/2025, setelah sebelumnya terkontraksi sebesar -1,46% YoY.

IDXChannel- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong penguatan struktur industri logam nasional guna menopang pertumbuhan ekonomi dan mendukung agenda industrialisasi berkelanjutan.

Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya ground breaking fasilitas Continuous Galvanizing Line (CGL) 2 PT Tata Metal Lestari di Purwakarta, Jawa Barat.

“Industri baja nasional memiliki peran strategis dalam upaya mendukung pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi, serta penguatan industri turunan seperti permesinan, otomotif, galangan kapal, dan sektor energi,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya, Selasa (27/1)/2025).

Kemenperin mencatat, dalam lima tahun terakhir, produksi baja nasional meningkat hampir 98,5 persen dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 8,5 juta ton. “Ini mencerminkan kapasitas industri baja nasional yang terus tumbuh dan semakin kompetitif,” ujar Menperin.

Guna memacu kinerja industri baja nasional, Kemenperin terus mengoptimalkan berbagai kebijakan strategis, antara lain penerapan tindakan pengamanan perdagangan (trade remedies), pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, pemberian fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), pengutamaan penggunaan produk dalam negeri, pemberian insentif fiskal, serta penerapan prinsip industri hijau.

“Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan utilisasi industri baja nasional secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya saing produk baja dalam negeri di pasar domestik maupun ekspor,” tutur Menperin.

Kemenperin menyampaikan apresiasi kepada PT Tata Metal Lestari dan Tatalogam Group atas komitmennya dalam memperkuat industri baja nasional melalui investasi berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas produksi melalui pembangunan fasilitas CGL 2 ini sejalan dengan implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat kemandirian industri dan mendukung hilirisasi

“Kami berharap fasilitas ini dapat beroperasi optimal, berdaya saing, serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penguatan industri dalam negeri,” ujar Direktur Industri Logam Kemenperin Dodiet Prasetyo mewakili Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Setia Diarta pada acara Ground Breaking fasilitas CGL 2 PT Tata Metal Lestari di Purwakarta, Jawa Barat.

Kemenperin optimistis, pembangunan fasilitas CGL 2 akan memperkuat ekosistem hulu sampai hilir di industri baja nasional sehingga dapat meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, yang mendukung tumbuhnya perekonomian nasional.

"Melalui proyek ini tentu akan meningkatkan daya saing nasional, menciptakan job creation, dan juga pemberdayaan ekonomi lokal,” ujar Dodiet.

Pada kesempatan yang sama, VP of Operations PT Tata Metal Lestari, Stephanus Koeswandi menyatakan, pembangunan CGL 2 merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat industri antara (midstream) baja nasional.

“Industri antara memiliki peran krusial sebagai penghubung antara industri hulu dan hilir. Tanpa sektor ini yang kuat, rantai pasok akan rapuh dan ketergantungan impor terus tinggi,” kata Stephanus.

Ia juga menjelaskan, PT Tata Metal Lestari saat ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga telah mengekspor produk baja lapis ke 25 negara, termasuk ke pasar Amerika Serikat dan Eropa yang memiliki standar kualitas tinggi.

“Pembangunan CGL 2 ini merupakan bagian dari peta jalan kami untuk mencapai kapasitas terpasang hingga 2,5 juta ton baja lapis secara bertahap hingga 10 tahun ke depan, sekaligus mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan menghadirkan produk Made in Indonesia berstandar global,” tuturnya.

Fasilitas baru ini, lanjut Stephanus, akan memproduksi sebesar 250 ribu ton baja lapis per tahun, yang akan melengkapi total produksi PT Tata Metal Lestari sebesar 500 ribu ton baja lapis per tahun yang sebelumnya telah diproduksi di CGL 1 Cikarang, Bekasi.

Dalam pengembangan fasilitas tersebut, PT Tata Metal Lestari menggandeng Tenova, perusahaan teknologi asal Italia, untuk memastikan penerapan teknologi terbaik yang efisien dan ramah lingkungan. “Investasi ini juga menjadi bukti keseriusan kami dalam mendukung transformasi menuju industri hijau dan target net-zero emission, melalui efisiensi energi dan optimalisasi proses produksi,” ujar Stephanus.

Selain memperkuat ketahanan industri nasional, kehadiran CGL 2 diharapkan memberikan multiplier effect bagi daerah, khususnya melalui penciptaan lapangan kerja baru serta penggerakan ekonomi lokal di Kabupaten Purwakarta dan Provinsi Jawa Barat.

“Ini merupakan bagian dari komitmen investasi lanjutan dari total Rp1,5 triliun, yang akan menambah tenaga kerja sekitar 350 orang. Proyek kami ini merupakan line yang pertama di South East Asia, yang menggunakan teknologi pelapisan zinc magnesium dan zinc aluminium magnesium, sehingga dapat meningkatkan umur penggunaan baja hingga empat kali,” kata dia.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — Larangan impor scrap pasca-insiden kontaminasi Cesium-137 dinilai berisiko menimbulkan tekanan besar terhadap industri besi baja, maupun pengecoran logam secara nasional yang selama ini sangat bergantung pada pasokan scrap impor.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo Irhamna mengatakan kebijakan tersebut memang didorong oleh pendekatan kehati-hatian lingkungan dan keselamatan publik.

“Namun, kebijakan ini bersifat blunt instrument risiko kesehatan yang spesifik ditangani dengan larangan menyeluruh, sehingga menimbulkan supply shock serius bagi industri,” kata Ariyo kepada Bisnis, Selasa (20/1/2026)

Ariyo mengingatkan, gangguan pasokan scrap berpotensi langsung memukul sektor hilir, khususnya industri foundry serta produsen baja daur ulang. Kondisi ini dinilai paling berisiko bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki alternatif bahan baku selain scrap impor.

Selain gangguan produksi, pembatasan impor scrap juga mendorong kenaikan biaya produksi dan harga baja. Dampak lanjutan dari kondisi tersebut dapat merembet ke sektor konstruksi, manufaktur, hingga proyek-proyek strategis nasional yang membutuhkan pasokan baja dalam jumlah besar.

Dari sisi keberlanjutan, Ariyo menilai kebijakan tersebut justru dapat melemahkan daya saing industri hijau nasional.

“Scrap merupakan input utama baja rendah emisi. Jika pasokannya terganggu, industri bisa terdorong kembali menggunakan bahan baku primer yang lebih karbon-intensif,” terangnya.

Dalam hal ini, dia juga menyoroti potensi relokasi industri apabila ketidakpastian pasokan berlangsung lama dan kebijakan dinilai tidak proporsional. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu hilangnya investasi serta penyerapan tenaga kerja di sektor logam nasional.

Untuk itu, Ariyo mendorong pemerintah mengalihkan pendekatan dari larangan total menuju manajemen risiko. Menurutnya, impor scrap dapat dibuka kembali secara selektif melalui skemapre-shipment inspection, sertifikasi radiasi di negara asal, serta pemeriksaan acak di pelabuhan domestik.

“Keselamatan publik harus tetap dijaga, tetapi respons kebijakan perlu presisi dan berbasis risiko. Tanpa transisi yang jelas, krisis scrap ini berpotensi berkembang dari isu lingkungan menjadi persoalan industri dan ketenagakerjaan yang lebih luas,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Larangan impor skrap atau logam bekas pascainsiden kontaminasi Cesium-137 di Cikande pada Oktober 2025 hampir melumpuhkan 77 perusahaan industri logam nasional, termasuk industri peleburan besi dan aluminium yang terdampak akibat terhambatnya pasokan bahan baku impor.

Ketua Harian Asosiasi Industri Pengecoran Logam & Tempa Indonesia (Aplindo) Rudy Ramadhan mengatakan bahwa terdapat perkembangan positif setelah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mulai menerbitkan rekomendasi impor.

“Ada kabar gembira bahwa hari Senin kemarin, Kementerian LH sudah mulai memberikan rekomendasi. Ini hasil usaha dari Satgas Kementerian Keuangan yang diketuai langsung oleh Menteri,” kata Rudy kepada Bisnis, Selasa (20/1/2026).

Keputusan tersebut diambil setelah pembahasan di tingkat kementerian sehingga rekomendasi dapat diterbitkan. Sebelumnya, kebijakan sempat menemui jalan buntu karena adanya kewajiban pemasangan alat radiation portal monitor (RPM) yang dinilai memberatkan pelaku usaha.

Total terdapat 77 perusahaan yang terdampak, terdiri atas industri peleburan logam anggota Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA), industri aluminium anggota Gabungan Industri Aluminium Indonesia (Galunesia), serta anggota Asosiasi Produsen Logam dan Aluminium Indonesia (Aplindo).

“Untungnya sudah diselesaikan oleh Kementerian Keuangan. Ini kan ditugaskan oleh presiden untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Larangan impor tersebut berdampak langsung terhadap operasional industri, terutama karena terjadinya kelangkaan bahan baku skrap. Kebutuhan skrap industri baja nasional mencapai sekitar 8 juta ton per tahun, sementara pasokan dari dalam negeri hanya sekitar 2 juta ton sehingga tidak mencukupi kebutuhan produksi, termasuk untuk sektor aluminium.

Kondisi itu membuat persediaan bahan baku di tingkat industri semakin menipis. Pada industri pengecoran, stok bahan baku rata-rata hanya cukup untuk 1 hingga 2 bulan sehingga gangguan pasokan sejak awal Oktober membuat pelaku industri berada dalam tekanan berat.

Kelangkaan pasokan juga mendorong kenaikan harga skrap di pasar domestik. Harga yang sebelumnya berada di kisaran Rp7.000 per kilogram meningkat hingga sekitar Rp9.000 per kilogram akibat persaingan antarindustri dalam memperoleh bahan baku.

“Skrap di dalam negeri itu melonjak tajam. Yang tadinya cuma Rp7.000, sekarang sudah Rp9.000 karena kan rebutan,” ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya mengapresiasi upaya pemerintah yang tetap memperhatikan kondisi industri logam saat ini. Dia berharap ke depannya setiap regulasi yang dicanangkan pemerintah dapat mengakomodasi seluruh pihak berkepentingan, termasuk pelaku usaha.

Pada Oktober 2025 lalu, terjadi pencemaran radiasi Cesium 137 (Cs-137) di kawasan industri dan pemukiman di Cikande.

Ketua Mitigasi dan Penanganan Dekontaminasi Cesium 137 Rasio Ridho Sani mengatakan bahwa kegiatan mitigasi dan dekontaminasi secara intensif terus dilakukan. Sebanyak 22 pabrik yang terdeteksi paparan radiasi Cs-137, telah berhasil didekontaminasi oleh Satgas.

Pembersihan/pemindahan material urug terkontaminasi Cesium-137 di zona merah dilakukan oleh tim dari Nubika Zeni TNI-AD dan KBRN Gegana Brimob Polri. Menurut Rasio Ridho Sani, hingga saat ini, material dekontaminasi yang berhasil dipindahkan baik dari pabrik maupun dari zona merah mencapai 275,87 meter kubik atau setara dengan 558,8 ton.

Untuk keamanan, proses dekontaminasi secara ketat mengikuti protokol keamanan radiasi yang dikendalikan oleh Petugas Proteksi Radiasi (PPR) dari BRIN dan Bapeten.

Sebagai langkah antisipasi ke depannya, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menerbitkan aturan larangan impor skrap atau bahan baku baja yang disebut sebagai sumber kontaminasi.

Namun, KLH memberikan keringanan bagi pelaku usaha yang telah memasang alat pendeteksi kontaminasi radioaktif. Sayangnya, tak semua industri memiliki kemampuan untuk memasang alat-alat tersebut yang membutuhkan biaya lebih dari Rp1 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan pertumbuhan industri pengolahan non migas (IPNM) atau industri manufaktur mencapai 5,51 persen.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian industri manufaktur hingga kuartal III 2025 yang mencapai 5,17 persen.

“Dengan rasio IPNM terhadap pertumbuhan PDB sebesar 18,56 persen pada 2026. Sementara kontribusi PNM terhadap PDB nasional sampai kuartal III 2025 itu 17,27 persen," ujar Agus dalam acara capaian kinerja industri manufaktur 2025 dan outlook 2026, Rabu (31/12/2025).

Menurut Menperin Agus, pertumbuhan manufaktur tersebut ditopang oleh pertumbuhan sektor industri lainnya seperti industri logam yang ditargetkan tumbuh 14 persen di 2026, industri kimia, farmasi, dan obat yang ditargetkan tumbuh 5,26 persen, industri makanan dan minuman yang tumbuh 6,06 persen, dan industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki yang tumbuh 5,19 persen.

Agus optmistis bahwa industri manufaktur bisa menjadi fondasi utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, produk manufaktur sendiri dapat diserap oleh pasar domestik.

Dia menyebutkan ada sebanyak 78,39 persen produk manufaktur nasional yang diserap oleh pasar domestik.

“Industri manufaktur nasional hampir 80 persen produknya diserap dalam negeri, hanya 20 persen,” katanya.

Kemenperin juga mencatatkan kinerja industri pada 2025 cukup cemerlang. Selama Januari-September 2025, sektor industri agro tumbuh 4,83 persen secara tahunan (yoy), dengan angka tenaga kerja mencapai 10 juta.

Sektor ini menyumbang kontribusi terhadap PDB nasional mencapai 8,97 persen. Sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil tumbuh 5,32 persen hingga September 2025, dengan jumlah tenaga kerja 7,10 juta orang.

Kemudian sektor industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika tumbuh 5,53 persen per September 2025, dengan tenaga kerja 2,03 juta orang.

Sementara kinerja sektor industri aneka tumbuh 9,55 persen pada Januari-September 2025, dengan jumlah tenaga kerja 932.697 dan kontribusi sektor aneka ke PDB nasional sebesar 0,12 persen.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang