PT Freeport Indonesia (PTFI) kini memiliki kapasitas fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) konsentrat tembaga hingga 3 juta ton per tahun setelah mengoperasikan dua fasilitas smelter di Gresik, Jawa Timur. Kapasitas tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah hilirisasi tembaga nasional.

Senior Vice President Government Relations PTFI Harry Pancasakti mengatakan smelter pertama dibangun sebagai bagian dari kewajiban perusahaan dalam perpanjangan Kontrak Karya yang mewajibkan pembangunan fasilitas pemurnian tembaga pertama di Indonesia.

"Dari kerja sama dengan Jepang, terbangunlah smelter pertama dan dioperasikan di tahun 1998 di Kabupaten Gresik," ujar Harry dalam acara Prime News CNN Indonesia TV, Selasa (9/6).

Menurut dia, kapasitas smelter pertama yang semula sekitar 1 juta ton konsentrat per tahun kemudian ditingkatkan menjadi 1,3 juta ton per tahun.

Sementara itu, pembangunan smelter kedua merupakan amanat yang muncul setelah perubahan status Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada 2018. 

Hal itu sesuai mandat untuk membangun satu smelter lagi dengan kapasitas 2 juta ton.

Freeport kemudian membangun fasilitas baru berkapasitas 1,7 juta ton dan mengombinasikannya dengan ekspansi smelter lama menjadi 1,3 juta ton.

Dengan demikian, total kapasitas pemurnian yang dimiliki perusahaan kini mencapai 3 juta ton konsentrat tembaga per tahun.

"Kombinasi dari kapasitas kedua smelter ini adalah 3 juta ton konsentrat per tahun yang dapat dimurnikan," ujar Harry.

Smelter terbaru Freeport diresmikan pada Rabu, 27 Juni 2024 di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas kala itu mengungkapkan smelter tembaga single line tersebut merupakan yang terbesar di dunia.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah, Maluku Utara mengklaim hasil dari hilirisasi nikel di wilayahnya dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program sosial, mulai dari bantuan bagi ibu hamil, pendidikan gratis, hingga layanan kesehatan yang ditanggung pemerintah daerah.

Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji mengatakan dana bagi hasil yang diterima daerah dimanfaatkan untuk memperluas program kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor.

"Dana bagi hasil itu saya kembalikan ke masyarakat," ujar Ikram dalam acara Prime News CNN Indonesia TV, Selasa (9/6).

Salah satu program yang dijalankan adalah pemberian insentif bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Menurut Ikram, setiap ibu yang terdata hamil melalui pemeriksaan di posyandu berhak menerima bantuan sebesar Rp1 juta per bulan selama 15 bulan.

"Jadi ibu hamil, begitu terdeteksi dia diperiksa di posyandu, dia hamil. Setiap bulan mendapatkan insentif 1 juta sampai menyusui, selama 15 bulan. Jadi 9 bulan hamil dan 6 bulan menyusui," jelasnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan bantuan kepada orang tua tunggal dan kelompok lanjut usia. Orang tua tunggal, termasuk ibu yang suaminya masih hidup tetapi tidak lagi produktif bekerja, mendapatkan bantuan Rp500 ribu per bulan. Bantuan dengan nominal yang sama juga diberikan kepada warga lansia.

Di bidang pendidikan, Ikram mengatakan pemerintah daerah menanggung biaya pendidikan masyarakat mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga program doktoral.

"Saya berikan beasiswa, dan pendidikan gratis itu mulai dari PAUD sampai S3," ujarnya.

Sementara di sektor kesehatan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menggratiskan layanan kesehatan bagi seluruh warga yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) daerah tersebut, termasuk jika harus berobat ke luar negeri.

"Kesehatan itu masyarakat Halmahera Tengah dengan NIK 8202, dia berobat sampai dimanapun, di Singapura pun kami bayar, pemerintah membayar," ujar Ikram.

Selain pendidikan dan kesehatan, pemerintah daerah juga menjalankan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Ikram menyebut hingga saat ini pihaknya telah membangun 2.906 unit rumah untuk warga.

"Rumah Layak Huni, saya bangun sudah 2.906 unit," pungkasnya.

PT Freeport Indonesia (PTFI) menargetkan kontribusi US$2,9 miliar atau sekitar Rp52,07 triliun (asumsi kurs Rp17.958 per dolar AS) kepada negara sepanjang 2026.

Target tersebut dipasang di tengah operasional perusahaan yang masih belum sepenuhnya pulih akibat sejumlah gangguan yang terjadi dalam dua tahun terakhir.

Senior Vice President Government Relations PTFI Harry Pancasakti mengungkapkan perusahaan tetap menargetkan kontribusi yang signifikan kepada negara melalui pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta dividen kepada pemegang saham.

"Dari apa yang kita canangkan di 2026 ini, kembali ini tidak normal untuk Freeport Indonesia, tapi kontribusi yang secara rencana kerja dan anggaran belanja yang kami anggarkan dan kami rencanakan untuk fee pemerintah itu sekitar total US$2,9 miliar dolar," jelas Harry dalam acara Prime News CNN Indonesia TV, Selasa (9/6).

Kontribusi tersebut akan mengalir baik kepada pemerintah pusat maupun daerah.

Hal itu, sambung Harry, menunjukkan Freeport tetap menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara terbesar meski sedang berada dalam masa pemulihan operasional.

Tahun ini memang masih menjadi periode yang menantang bagi perusahaan.

Operasi tambang dan fasilitas pengolahan belum berjalan pada kapasitas normal setelah insiden yang terjadi di fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) dan tambang bawah tanah.

"Di tahun 2026 juga bukan tahun yang mudah tapi berhasil kita running lagi, kemudian mencapai ramp up 70 persen," ujarnya.

Menurut dia, operasional Freeport sempat terdampak kebakaran fasilitas asam sulfat di smelter Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur, pada 2024 yang memengaruhi kinerja produksi sepanjang 2025.

Selain itu, insiden runtuhnya fasilitas tambang bawah tanah di area Grasberg Block Cave (GBC) pada September 2025 juga turut menekan tingkat produksi perusahaan.

Saat ini, operasi tambang Freeport baru berjalan sekitar 50 persen dari tingkat produksi normal.

Sepanjang 2025, Freeport mencatat kontribusi sekitar sebesar Rp75 triliun ke negara. Penyetoran dilakukan dalam dua tahap yakni Rp70,2 triliun pada tahun lalu dan Rp4,8 triliun pada April 2026.

[Gambas:Youtube]

Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji mengungkapkan program hilirisasi telah mendorong lonjakan signifikan terhadap perekonomian daerahnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Halmahera Tengah tercatat meningkat hingga 1.500 persen sejak industri pengolahan nikel berkembang di wilayah tersebut.

Ikram mengatakan sebelum hilirisasi berjalan, nilai PDRB Halmahera Tengah hanya berada di kisaran Rp3,9 triliun. Namun setelah investasi industri pengolahan nikel masuk, nilainya melonjak menjadi Rp54,8 triliun.

"Sebelum hilirisasi, investasi itu hanya Rp3,9 triliun, PDRB-nya. Tapi begitu masuk pada hilirisasi, itu menjadi Rp54,8 triliun. Itu artinya ada 1.500 persen atau kenaikan 16 kali. Itu dari aspek ekonomi," kata Ikram dalam acara Prime News CNN Indonesia TV, Selasa (9/6).

Meski demikian, Ikram menilai keberhasilan hilirisasi tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah juga harus memastikan manfaat industri bisa dirasakan masyarakat di seluruh wilayah, bukan hanya di sekitar kawasan industri.

Kondisi tersebut kemudian membuat dana bagi hasil yang diterima daerah digunakan untuk berbagai program sosial, seperti insentif bagi ibu hamil dan ibu menyusui sebesar Rp1 juta per bulan, bantuan untuk orang tua tunggal dan lansia Rp500 ribu per bulan, hingga pemberian beasiswa.

"Saya berikan beasiswa, dan pendidikan gratis itu mulai dari PAUD sampai S3," pungkas Ikram.

[Gambas:Youtube]

Perusahaan tambang Freeport ungkap Indonesia telah memasuki fase baru industrialisasi berbasis logam setelah lebih dari satu dekade menjalankan kebijakan hilirisasi mineral.

Proses tersebut disebut telah memperkuat fondasi industri nasional melalui peningkatan nilai tambah komoditas tambang yang sebelumnya diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi.

Senior Vice President Government Relations PT Freeport Indonesia (PTFI) Harry Pancasakti mengatakan 2014 menjadi titik awal penting bagi Indonesia dalam mempercepat hilirisasi sektor pertambangan, khususnya melalui pengembangan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral.

Menurut Harry, sejak saat itu Indonesia tak hanya fokus pada aktivitas penambangan, tetapi juga mulai memperkuat proses pengolahan hasil tambang di dalam negeri.

"2014 merupakan tonggak awal untuk proses hilirisasi dalam bentuk pemurnian lebih lanjut. Karena seperti yang dilakukan Freeport Indonesia, kita tidak hanya melakukan proses penambangan, tapi juga melakukan pengolahan," ujar Harry dalam acara Prime News CNN Indonesia TV, Selasa (9/6).

Ia menjelaskan pada tahap awal hilirisasi, produk yang dipasarkan baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor masih berupa hasil pengolahan seperti konsentrat tembaga. Namun, seiring berkembangnya industri smelter, produk tersebut kemudian diproses lebih lanjut menjadi logam dengan tingkat kemurnian yang jauh lebih tinggi.

[Gambas:Youtube]

Harry mencontohkan konsentrat tembaga yang sebelumnya menjadi produk utama kini dapat dimurnikan menjadi tembaga katoda dengan tingkat kemurnian mencapai 99,99 persen. Selain itu, proses pemurnian juga menghasilkan logam mulia seperti emas dan perak.

"Kalau produk pengolahan Freeport namanya konsentrat tembaga, kemudian begitu dimurnikan akan muncullah logam-logam yang kemurniannya sudah seperti tembaga katoda 99,99 persen, kemudian emas juga, perak juga," katanya.

Tak hanya menghasilkan produk utama, proses pemurnian juga membuka peluang ekonomi baru melalui pemanfaatan unsur-unsur mineral yang sebelumnya tidak memiliki nilai komersial dalam konsentrat.

Menurut Harry, sejumlah logam seperti platinum group metals, selenium, bismut, dan timbal kini dapat dipisahkan dan menjadi produk yang memiliki nilai jual tersendiri.

"Beberapa elemen lain yang tadinya tidak terdeteksi di dalam konsentrat, tidak payable di dalam konsentrat, tapi karena proses pemurnian ini menjadi payable," pungkasnya.

Pertamina Patra Niaga menyatakan siap menyongsong kemandirian energi nasional, antara lain melalui penggunaan etanol dalam bahan bakar minyak (BBM) seperti pada Pertamax Green 95 yang memiliki angka oktan RON 95.

BBM dengan campuran 5 persen etanol ini diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra menilai bahwa etanol membawa sejumlah efek berlipat ganda.

Hal itu disampaikan dalam acara Economic CNN Indonesia TV yang tayang pada Jumat (24/10). Efek berlipat ganda itu termasuk agribisnis, pembukaan lapangan kerja, hingga pengurangan ketergantungan impor. Namun, Ega mengingatkan bahwa ada hal-hal yang masih harus diperhatikan.

"Pengaturan bahan baku (feedstock) harus diantisipasi agar tidak terjadi tarik-menarik antara kebutuhan industri, energi, dan pangan," kata Ega, Jumat (24/10).

Dalam upaya meuwjudkan kemandirian energi nasional, Pertamina Patra Niaga menjalin koordinasi dengan sejumlah kementerian, salah satunya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ega menjelaskan, demand atau tingginya permintaan menjadi dasar perencanaan. Tujuannya, agar kebijakan produksi bahan baku berjalan seimbang antara pangan dan energi.

"Contohnya, jika kita menuju B10 (campuran BBM yang terdiri dari 10 persen biodiesel dan 90 persen solar) atau B20, pasokan etanol harus stabil agar tidak mengganggu suplai bahan bakar murni," katanya.

Hingga saat ini, sebanyak 170 SPBU telah menjual produk Pertamax Green 95, dari awalnya 150 SPBU dalam waktu kurang dari 1 tahun sejak diluncurkan pada 2023. Menerima respons positif dari masyarakat, Pertamina Patra Niaga pun bergerak cepat menyiapkan infrastruktur yang memadai, juga rantai pasok yang kuat.

Menurut Ega, pada 2026, direncanakan akan lebih banyak SPBU menghadirkan Pertamax Green 95. Ia menegaskan, Pertamina Patra Niaga berfokus terhadap ketersediaan, serta pemerataan akses di seluruh Indonesia melalui arahan pemerintah terkait penerapan E10 (bensin murni dengan campuran 10 persen etanol).

Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga juga cermat menghitung material balance terkait ketepatan penyesuaian bahan bakar, sambil terus mengedukasi masyarakat terkait penggunaan etanol pada BBM. Edukasi ini dinilai penting agar pengguna memahami manfaat energi bersih.

"Murah bukan berarti jelek, bahan bakar bersubsidi memang murah karena ada dukungan pemerintah. Untuk produk non-subsidi, kami pastikan kualitas dan spesifikasinya sesuai," katanya.

"Pertamina berkomitmen menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan bahan bakar dari Sabang sampai Merauke," pungkas Ega.

PT Pertamina Patra Niaga menyediakan jaminan terhadap kendaraan yang mengalami masalah pada masa transisi peningkatan kadar etanol E5 dalam bahan bakar minyak (BBM).

Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra dalam acara Economic CNN Indonesia TV pada Jumat (24/10). Ega menjelaskan, jaminan tersebut berwujud program Service and Quality lewat tim SERVE, yang terkoneksi dengan Contact Center 135 secara langsung.

"Kami sudah menyiapkan program Service and Quality (tim SERVE) yang terhubung langsung dengan Contact Center 135. Kalau ada keluhan, tim SERVE akan turun langsung ke lapangan," kata Ega.

Saat ini, Pertamina Patra Niaga disebut Ega tengah mengevaluasi performa BBM E5, yang sudah disalurkan oleh sekitar 170 SPBU di Pulau Jawa. SPBU tersebut antara lain terletak di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.

Usai mengevaluasi BBM E5, Pertamina Patra Niaga akan melanjutkan evaluasi terhadap BBM E10. Menurut Ega, pihaknya juga menghitung ketersediaan bahan baku etanol dengan hati-hati, serta menentukan wilayah pemasaran yang sudah siap dengan cermat.

"Jika suplai meluas, kami siap ekspansi ke Sumatera dan daerah lain," katanya.

Ega memaparkan, Pertamina Patra Niaga mempersiapkan BBM E10 dan selanjutnya secara keseluruhan, mencakup bahan bakar, layanan, hingga metode distribusi dengan rantai pasok yang kuat. Untuk bahan bakar, dengan karakteristik etanol yang spesifik, maka ditambahkan additive untuk menjaga dan meningkatkan performa.

"Misalnya, untuk mencegah penurunan energi, kami gunakan additive yang meningkatkan performa. Untuk risiko korosi, kami tambahkan corrosion inhibitor, dan untuk sifat higroskopis etanol, kami tambahkan demulsifier agar air tidak tercampur," tuturnya.

"Semua ini dilakukan agar masyarakat tetap mendapatkan bahan bakar dengan standar tinggi, performa stabil, dan aman bagi kendaraan," lanjut Ega.

Di Indonesia, penentuan spesifikasi BBM sendiri diatur oleh Dirjen Migas di bawah pengawasan LEMIGAS. Pertamina kemudian berkolaborasi dengan kedua pihak itu terkait uji mutu BBM.

Menurut EGa, pengujian tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Prosedur pun dipastikan mengikuti standar internasional ASTM.

"Kami juga bekerja sama dengan Lemigas agar hasilnya objektif. Semua spesifikasi produk baru mengacu pada ketentuan resmi dari pemerintah," ujar Ega.

Pertamina Patra Niaga juga telah menyusun Standard Operating Procedure (SOP) atau Prosedur Operasional Standar yang menjaga kualitas BBM campuran etanol agar tetap stabil di sepanjang rantai distribusi, termasuk fasilitas khusus sebagai antisipasi, seperti kelembapan udara serta tangki penyimpanan.

Ega menambahkan, Pertamina Patra Niaga sebelumnya juga berpengalaman dengan biodiesel (B40). Salah satu kemudahan adalah karena sumber bahan baku etanol dari dalam negeri, sehingga tak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi kurs.Dalam rangka transisi menyeluruh, Pertamina juga akan melakukan retail makeover di SPBU untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan, antara lain lewat perbaikan fasilitas toilet dan musala.

BBM E5 adalah bahan bakar minyak (BBM) dengan campuran 5 persen bioetanol dan 95 persen bensin, seperti kandungan Pertamax Green 95, yang memiliki angka oktan RON 95. Bioetanol yang digunakan berasal dari sumber nabati, seperti tebu, jagung, atau singkong.

Penggunaan BBM E5 ini diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Sejak diluncurkan pada 2003, Pertamax Green 95 menerima respons positif dari masyarakat, termasuk kalangan akademisi.

"Dengan dorongan kuat dari pemerintah, kami siap menjalankan amanah ini untuk menyediakan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan," pungkas Ega.

CEO Standard Chartered Indonesia Rino Santodiono Donosepoetro blak-blakan soal inovasi dan transformasi layanan perbankan di era digital.

Pria yang akrab disapa Donny itu mengatakan transformasi digital di lembaga keuangan bukan sekadar menggeser layanan dari konvensional menjadi digital.

"Lebih tepatnya adalah bagaimana suatu institusi financial atau bank dalam hal ini mengintegrasikan digital technologies ke dalam setiap fase operasional dari organisasi yang tujuannya adalah untuk adding value to clients atau nasabah," kata Donny dalam program CNN Indonesia Business di CNN Indonesia TV, Selasa (21/10).

Donny menyampaikan fitur-fitur perbankan, seperti mobile banking, contactless payment, dan online trading adalah bentuk transformasi digital yang memudahkan para nasabah.

Selain itu, ada beberapa transformasi digital yang juga menopang operasional bank. Misalnya, penggunaan AI dan cloud computing untuk meningkatkan beberapa aktivitas perbankan, seperti identifikasi masalah dan deteksi penipuan.

"Tentunya dengan pengadopsian digital technology tadi, aspek security dalam hal ini cyber security, menjadi sangat penting. Jadi memang bagi manajemen di perbankan dan di institusi keuangan, itu cyber security merupakan top priority at the moment," ucapnya.

Donny berkata Standard Chartered sebagai lembaga perbankan internasional juga telah melakukan transformasi digital dalam berbagai aspek pelayanan.

Ia berkata Standard Chartered diuntungkan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sudah mengadopsi sistem keuangan digital, seperti QRIS dan bank digital.

Standard Chartered pun beradaptasi dengan menyediakan layanan pinjaman untuk UMKM. Menurutnya, Standard Chartered di negara lain belum tentu melakukan hal tersebut.

Selan itu, Standard Chartered Indonesia pun menyediakan beberapa layanan digital untuk level koperasi. Menurutnya, sebagian besar klien sudah menggunakan layanan digital itu.

"Saat ini kami 99,8 persen klien kami sudah melakukan transaksi payment melalui digital. Kemudian untuk supplier financing itu 100 persen. Nah untuk trade financing itu sekitar angkanya 86 persen," ujarnya.

"Jadi trade financing itu issuance dari bank guarantee, letter of credit, kemudian loan drawdown. Itu predominantly sudah melalui digital," kata Donny.