REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Di saat krisis pupuk global menekan produksi pangan di banyak negara, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mencatat petani Indonesia justru tetap berproduksi. FAO menempatkan Indonesia sebagai salah satu penopang cadangan beras dunia. Penegasan ini tertuang dalam laporan resmi Food Outlook edisi Juni 2026 yang dirilis FAO di Roma pada 17 hingga 18 Juni 2026, yang sekaligus menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara dan peringkat keempat dunia.

Dalam analisisnya, FAO menilai stabilnya harga di tingkat produsen atau petani menjadi insentif utama yang mendorong petani untuk terus memprioritaskan budidaya padi. Pola yang FAO catat terjadi di Indonesia bersama Republik Korea, Pakistan, dan Filipina. Sebaliknya, sejumlah produsen utama Asia justru diproyeksikan mengalami penurunan produksi, antara lain Kamboja, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, dan Thailand.

Berdasarkan laporan FAO tersebut, produksi beras Indonesia diproyeksikan mencapai 38,5 juta ton pada periode 2025/2026 dan 38,6 juta ton pada 2026/2027. Posisi Indonesia hanya berada di bawah India (151,9 juta ton), China (143,2 juta ton), dan Bangladesh (41,5 juta ton), serta jauh di atas seluruh negara ASEAN lainnya seperti Vietnam (28,3 juta ton), Thailand (23,3 juta ton), Myanmar (16,8 juta ton), dan Filipina (12,1 juta ton).

"FAO kembali menempatkan Indonesia sebagai negara produsen beras tertinggi di Asia Tenggara dan tertinggi keempat dunia setelah India, China, dan Bangladesh," kata Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman.

Yang paling menonjol, Indonesia mencatat kenaikan produksi tertinggi di antara seluruh produsen utama dunia. Data FAO menunjukkan produksi beras Indonesia diprediksi melonjak dari 34,0 juta ton (2024/2025) menjadi 38,5 juta ton (2025/2026) atau naik 4,5 juta ton. Angka ini jauh melampaui kenaikan India (+1,7 juta ton), Bangladesh (+1,1 juta ton), dan China (+1,0 juta ton). Dari empat produsen terbesar dunia, hanya China dan Indonesia yang tumbuh positif.

Sesuai laporan tersebut juga, FAO memproyeksikan stok akhir beras Indonesia naik dari rata-rata 5,6 juta ton menjadi 7,5 juta ton (2025/2026) dan 7,8 juta ton (2026/2027). FAO menyebut penebalan stok Indonesia sebagai salah satu faktor yang menopang stabilitas cadangan beras dunia, yang pada akhir 2026/2027 diperkirakan mencapai 213,8 juta ton, rekor tertinggi kedua sepanjang sejarah.

Menurut Laporan FAO, pelemahan produksi di sejumlah negara tersebut tidak lepas dari dua tekanan besar yang kini membayangi petani dunia, yakni anomali iklim El Nino dan krisis pupuk global.

Sejak konflik di Timur Tengah menutup Selat Hormuz pada akhir Februari 2026, jalur yang menampung hingga sepertiga perdagangan pupuk dunia, yang kemudian disusul pembatasan ekspor pupuk nitrogen oleh China, harga pupuk internasional melonjak tajam. Lalu lintas kapal di Selat Hormuz dilaporkan anjlok lebih dari 95 persen, dan harga urea dunia melonjak 40 hingga 60 persen hanya dalam hitungan minggu.

Dampaknya nyata di lapangan, terutama di negara-negara ASEAN yang bergantung pada pupuk impor. Di Thailand, banyak petani memilih tidak menanam kembali karena biaya tak lagi tertutup hasil panen.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah mengungkapkan bahwa pupuk Indonesia kini telah menjadi daya tarik di tengah kondisi krisis pupuk global. Permintaan pupuk dari berbagai negara pun datang.

Hal itu diungkapkan Prabowo saat pidato di Rapat Paripurna DPR pekan lalu Rabu (20/5/2026). Prabowo menyatakan saat ini negara-negara dunia sangat menghormati Indonesia. Menurutnya, hal ini tampak ketika ia melakukan kunjungan luar negeri dan bertemu para pemimpin negara lain.

Bahkan, menurutnya, sejumlah negara seperti Australia, Brasil, hingga Filipina meminta bantuan ke Indonesia. Salah satunya bantuan pupuk urea karena produksi Indonesia surplus.

“Mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Kita diminta bantuan oleh Australia, kita berikan. India, Brasil, Filipina. Saudara-saudara bayangkan, Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita,” katanya.

Saat memberikan sambutan dalam peresmian Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pekan sebelumnya (16/5/2026), Prabowo pun menjelaskan bahwa sejumlah negara kini menghadapi kepanikan akibat dampak perang di Timur Tengah, termasuk ancaman terganggunya distribusi energi melalui Selat Hormuz yang menjadi jalur penting perdagangan minyak dunia.

"Banyak negara yang kesulitan dan panik karena perang di Timur Tengah Selat Hormuz ditutup, 20% BBM dunia lewat Selat Hormuz berarti pupuk terpengaruh, karena banyak pupuk berasal dari minyak dan gas," kata Prabowo.

Dia mengatakan kondisi tersebut membuat permintaan pupuk dari Indonesia meningkat, terutama untuk komoditas urea yang dibutuhkan banyak negara untuk menjaga produksi pertanian mereka.

"Sekarang saya dapat laporan dari Menteri Pertanian banyak negara minta pupuk dari Indonesia. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, tapi kita berada di pihak yang bisa memberi bantuan," ujarnya.

Progres Ekspor Pupuk

Sejumlah negara memang telah meminta pasokan pupuk ke Indonesia. Salah satu negara yang meminta pasokan pupuk Indonesia adalah Australia.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa Perdana Menteri Australia Anthony Albanese telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo. Dalam komunikasi tersebut, PM Albanese menyampaikan apresiasi atas langkah Indonesia memulai ekspor pupuk urea ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap awal.

“PM Albanese menyampaikan apresiasi atas persetujuan Bapak Presiden terkait ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap pertama,” katanya.

Selain Australia, Indonesia juga tengah memperluas jangkauan pasar ekspor pupuk dengan menjajaki pengiriman ke sejumlah negara lain sebagai bagian dari penguatan peran Indonesia dalam rantai pasok global. Total komitmen ekspor tersebut mencapai sekitar 1 juta ton.

"Ke depan, sebagian pupuk urea juga akan diekspor ke India, Filipina, Thailand, dan Brasil, dengan total komitmen ekspor mencapai kurang lebih 1 juta ton,” lanjut Teddy.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ekspor dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga keseimbangan pasokan dalam negeri, seiring kapasitas produksi nasional yang memadai. Saat ini, jumlah produksi urea nasional berada di atas kebutuhan dalam negeri.

PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur kemudian telah melaksanakan ekspor perdana produk urea ke Australia dalam skema government-to-government (G2G), sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan dan rantai pasok pupuk kawasan Asia-Pasifik pada pertengahan bulan ini (14/5/2026).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan ekspor perdana 47.250 ton merupakan tahap awal dari komitmen kerja sama sebesar 250.000 ton. Volume ekspor akan terus ditingkatkan hingga mencapai 500.000 ton dengan total nilai mencapai sekitar Rp7 triliun.

“Ini mencetak sejarah, karena Indonesia akan mengekspor pupuk ke beberapa negara termasuk Australia,” kata Amran dalam keterangan resminya, Jumat (15/5/2026).

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi juga mengatakan pengiriman urea ke Australia memiliki makna lebih besar dibandingkan sekadar aktivitas perdagangan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari diplomasi pangan Indonesia di tengah tekanan rantai pasok pangan dan pupuk global.

“Pengiriman urea ke Australia hari ini bukan sekadar aktivitas perdagangan, tetapi juga bagian dari diplomasi pangan Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan kawasan Asia-Pasifik,” ujar Rahmad.

Rahmad menegaskan ekspor tetap dilakukan dengan mengutamakan kebutuhan pupuk domestik. Pada 2026, Pupuk Indonesia menargetkan produksi urea mencapai 7,8 juta ton, sedangkan kebutuhan dalam negeri diperkirakan sebesar 6,3 juta ton.

Dengan demikian, terdapat surplus produksi sekitar 1,5 juta ton yang dapat dimanfaatkan untuk pasar ekspor tanpa mengganggu pasokan nasional.

“Pupuk Indonesia tetap mampu menjaga kebutuhan domestik sekaligus mempertahankan fleksibilitas ekspor secara terukur dan bertanggung jawab,” katanya.

Catatan Ekspor

Mengacu data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) kinerja ekspor pupuk Indonesia dengan kode HS 31 sampai Maret 2026 telah mencapai 185.284 ton. Negara tujuan ekspor pupuk dari Indonesia terbesar ke Australia, India, Filipina, hingga Brazil.

Berkaca pada tahun sebelumnya atau 2025, ekspor pupuk Indonesia telah mencatatkan lonjakan signifikan yakni 2,14 juta ton, naik dari 1,7 juta ton pada 2024.

Berikut adalah rincian data volume ekspor pupuk Indonesia dalam lima tahun terakhir:

Sumber: BPS, diolah

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga pupuk global akibat konflik Timur Tengah mulai menekan biaya produksi pertanian dunia. Namun, Indonesia justru mengklaim mampu menurunkan harga pupuk domestik hingga 20%, menciptakan kontras tajam di tengah gejolak pasar internasional.

Perang antara Amerika Serikat dan Iran memicu gangguan rantai pasok pupuk dunia setelah arus perdagangan melalui Selat Hormuz terganggu. Jalur tersebut merupakan koridor utama pengiriman urea, amonia, dan sulfur global.

Dampaknya, harga urea internasional melonjak tajam. Komisi Eropa mencatat harga urea naik 55% sejak konflik dimulai pada akhir Februari 2026. Di Argentina, harga urea acuan melonjak menjadi sekitar US$1.000 per ton dari sebelumnya US$500 per ton.

Kenaikan harga mulai mengubah pola tanam global. Petani di sejumlah negara mengurangi penggunaan pupuk, beralih ke tanaman dengan kebutuhan nutrisi lebih rendah, bahkan menunda penanaman. Kondisi itu meningkatkan risiko penurunan produksi gandum, jagung, dan jelai pada musim 2026.

Analis senior Rabobank Doriana Milenkova menilai pasar pupuk global tengah menghadapi tekanan berulang setelah sebelumnya diguncang pandemi dan perang Rusia-Ukraina.

“Selama enam tahun terakhir, sektor ini telah berulang kali menyerap guncangan,” katanya, dilansir The Western Producer, Kamis (14/5/2026).

Di tengah tekanan global itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan kondisi Indonesia justru berbeda. Pemerintah mengeklaim harga pupuk domestik turun 20% dan menjadi salah satu faktor yang menjaga harga pangan tetap terkendali.

“Di saat pupuk langka di tingkat dunia, Indonesia menurunkan harga 20 persen dan itu tidak pernah terjadi selama republik ini berdiri. Saya ulangi, bukan naik tapi menurunkan,” kata Amran dalam Dialog Swasembada Pangan melalui kanal YouTube Kementan.

Dia menyebut penurunan harga pupuk sejalan dengan stabilitas energi domestik setelah harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Menurutnya, kombinasi dua faktor itu ikut menopang ketahanan pangan nasional.

Amran juga menegaskan Indonesia kini berada dalam posisi surplus beras di tengah ancaman krisis pangan global.

Menurut dia, situasi tersebut menunjukkan stabilitas sektor pangan nasional masih terjaga ketika banyak negara menghadapi tekanan biaya produksi.

Meski demikian, dia mengakui gejolak harga masih bisa terjadi di sejumlah daerah akibat tantangan distribusi. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, persoalan logistik masih menjadi faktor utama pembentuk harga antarwilayah.

“Nah ini persoalan redistribusi,” ujarnya.

Kontras antara lonjakan harga pupuk global dan penurunan harga domestik menjadi sorotan baru. Tantangan berikutnya adalah menjaga pasokan dan distribusi agar stabilitas harga pupuk benar-benar dirasakan merata hingga sentra produksi pangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia berada dalam posisi surplus pupuk di tengah ancaman krisis global akibat konflik Timur Tengah, dengan potensi ekspor hingga 1 juta ton untuk merespons lonjakan permintaan internasional.

Krisis geopolitik di kawasan Teluk Persia memicu kekhawatiran gangguan pasokan pupuk dunia, mengingat wilayah tersebut merupakan pusat produksi utama pupuk berbasis nitrogen dan fosfat.

Gangguan distribusi dari kawasan tersebut telah mendorong kenaikan harga pupuk global, yang berpotensi menekan produksi pertanian dan memicu kenaikan harga pangan. Di tengah situasi tersebut, Indonesia justru mencatat kelebihan pasokan pupuk.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan produksi pupuk nasional saat ini mencapai sekitar 7,8 juta ton, sedangkan kebutuhan domestik berada di kisaran 6 juta ton.

“Artinya ada potensi sekitar 1 juta ton [pupuk] yang bisa kita ekspor,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Amran menyebut permintaan ekspor pupuk datang dari sejumlah negara, antara lain India, Australia, Filipina, dan Brasil. Dia mengungkapkan Australia telah mendapatkan alokasi awal sebesar 250.000 ton, sementara permintaan dari negara lain masih dalam tahap pertimbangan.

Amran menegaskan keputusan ekspor akan mempertimbangkan kepentingan nasional, termasuk menjaga kecukupan pasokan dalam negeri.

Menurut International Food Policy Research Institute (IFPRI), lonjakan permintaan global terjadi seiring peran penting kawasan Teluk sebagai pemasok utama urea dunia, yang menyumbang sekitar 36% ekspor global dalam beberapa tahun terakhir.

Gangguan pasokan dari kawasan tersebut berpotensi meningkatkan harga pupuk secara signifikan, terutama untuk produk berbasis nitrogen yang sangat dibutuhkan dalam produksi pangan.

Kondisi ini dapat memperburuk rasio biaya produksi pertanian, karena kenaikan harga pupuk tidak selalu diikuti kenaikan harga komoditas pertanian.

Meski demikian, dampak terhadap produksi tidak terjadi secara langsung, karena sebagian unsur hara masih tersedia di tanah dan petani dapat menyesuaikan pola tanam.

Namun, jika kenaikan harga berlangsung dalam jangka panjang, risiko penurunan hasil panen dan lonjakan harga pangan menjadi semakin besar.

Dalam konteks ini, posisi surplus Indonesia dinilai strategis untuk menjaga stabilitas domestik sekaligus memanfaatkan peluang ekspor di tengah krisis global.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah menunda rencana pensiun atau “suntik mati” pabrik pupuk tua dinilai sebagai langkah taktis di tengah lonjakan harga urea global dan gangguan pasokan dunia. Di balik inefisiensi fasilitas lama, momentum krisis justru membuka peluang keuntungan jangka pendek bagi industri pupuk nasional.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan terganggunya jalur distribusi pupuk dunia, justru menjadi peluang bagi Indonesia untuk memaksimalkan kapasitas produksi, termasuk dari pabrik-pabrik tua yang menjadi target peremajaan.

“Tadinya kan pabrik yang sudah tua ini ibaratnya pelan-pelan kami akan remajakan sehingga yang lama nanti kami suntik mati lah katakanlah gitu,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Alih-alih dipensiunkan, fasilitas produksi berusia tua justru kembali dioptimalkan untuk mengejar peluang ekspor dan menambah pasokan, seiring meningkatnya permintaan dari berbagai negara akibat disrupsi distribusi pupuk internasional.

“Tetapi karena ada disrupsi ini, di mana harga pupuk berapapun negara lain mau beli. Jadi ya kami nyalakan saja pabriknya sehingga kita bisa juga punyaadded value, punya nilai ekonomi yang bisa kita dapatkan dari penjualan urea kita ke negara lain,” terangnya.

Peneliti Indef Afaqa Hudaya menilai keputusan untuk menunda rencana pensiun pabrik pupuk tua merupakan langkah yang tepat di tengah situasi global saat ini.

Dia menjelaskan, dunia tengah menghadapi gangguan besar pada jalur distribusi pupuk, terutama di Selat Hormuz yang mengalirkan sekitar sepertiga pasokan global, sehingga mendorong harga urea melonjak drastis hingga mendekati US$900 per ton.

“Dalam kondisi seperti ini, pabrik yang sebelumnya dianggap tidak efisien justru kembali layak dioperasikan. Jadi langkah pemerintah ini lebih ke respons cepat untuk menjaga pasokan sekaligus menangkap peluang ekspor. Tetapi perlu diingat, ini solusi jangka pendek, bukan untuk selamanya,” kata Afaqa ketika dihubungi, dikutip pada Sabtu (18/4/2026).

Afaqa menyebut peluang ekspor urea Indonesia saat ini sangat besar, seiring kapasitas produksi nasional yang mencapai sekitar 14,8 juta ton per tahun, termasuk urea sekitar 9,4 juta ton dengan potensi ekspor hingga 1,5 juta ton.

Dia menuturkan sejumlah negara seperti India, Australia, dan Filipina aktif mencari pasokan dari Indonesia, bahkan bersedia membeli dengan harga tinggi. “Bahkan ada yang siap membeli dengan harga tinggi. Jadi posisi Indonesia saat ini sangat strategis di pasar pupuk global,” kata Afaqa.

Meski demikian, Indef menilai pabrik pupuk tua masih kalah jauh dari sisi efisiensi dibandingkan pabrik baru. Konsumsi gas yang lebih tinggi membuat biaya produksi menjadi lebih mahal, sementara operasionalnya juga dinilai tidak seandal fasilitas modern.

Bahkan, lanjut dia, sejumlah pabrik berusia di atas 30 tahun memiliki tingkat konsumsi energi yang jauh melampaui standar global. Sebaliknya, pabrik baru mampu beroperasi lebih hemat dan efisien.

“Jadi dalam kondisi normal, pabrik tua ini sebenarnya tidak kompetitif. Mereka ‘hidup kembali’ sekarang bukan karena efisien, tetapi karena harga pasar sedang sangat tinggi,” jelasnya.

Untuk itu, dia berpandangan strategi mengandalkan pabrik pupuk tua tidak akan relevan ketika harga global kembali normal. Dalam kondisi tersebut, pabrik lama akan kembali tidak efisien dan berpotensi merugi.

Ke depan, Indef menilai pemerintah perlu menjadikan momentum ini sebagai langkah sementara, sambil tetap mendorong modernisasi industri, peningkatan efisiensi, serta pengurangan ketergantungan pada teknologi lama.

Namun, dia menilai kenaikan harga urea yang kini menembus kisaran US$900 per ton cukup untuk menutup inefisiensi pabrik lama. Menurutnya, lonjakan harga yang hampir dua kali lipat membuat pabrik yang sebelumnya merugi berbalik menjadi untung.

“Kenaikan harga yang hampir dua kali lipat membuat pabrik yang sebelumnya rugi bisa berubah jadi untung. Semacam momentum ‘durian runtuh’ bagi industri pupuk,” imbuhnya.

Meski begitu, dia mengingatkan kondisi ini bukan didorong oleh peningkatan efisiensi, melainkan akibat lonjakan harga global, sehingga berpotensi tidak bertahan dalam jangka panjang.

Selain itu, pengoperasian kembali pabrik tua juga menyimpan risiko, baik dari sisi teknis maupun kualitas produksi. Pabrik yang telah berumur cenderung lebih rentan mengalami gangguan, membutuhkan perawatan lebih intensif, serta menghasilkan kualitas yang kurang stabil. Begitu pula dari sisi keselamatan yang diperlukan perhatian ekstra.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) membuka peluang ekspor pupuk urea hingga 1,5 juta ton di tengah lonjakan harga global imbas dampak penutupan Selat Hormuz. Namun, pemerintah menegaskan kebutuhan dalam negeri tetap menjadi prioritas utama.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan Indonesia berada dalam posisi relatif aman karena mampu memproduksi urea secara mandiri berbasis gas alam domestik.

Sudaryono menyampaikan konflik global yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz telah mengganggu rantai pasok pupuk dunia. Menurutnya, sekitar sepertiga distribusi pupuk global diketahui melewati jalur tersebut.

Dia menjelaskan kebutuhan pupuk secara umum didominasi oleh unsur nitrogen (N) atau urea, disusul fosfat (P) dan kalium (K). Untuk komponen P dan K, Indonesia masih bergantung pada impor, tapi sumbernya telah terdiversifikasi sehingga tidak terlalu terdampak langsung oleh gangguan di Selat Hormuz.

“Untuk urea, kita ini adalah bisa mencukupi tanpa kebutuhan impor, karena bahan baku urea yang paling besar dibutuhkan untuk industri urea ini adalah gas, gas alam,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Dia mengungkapkan, total produksi pupuk nasional mencapai sekitar 14,5 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, terdapat potensi kelebihan (excess) urea sekitar 1,5 juta ton pada 2026 yang dapat dialokasikan untuk ekspor.

“Sudah dihitung, diperkirakan di tahun 2026 ini akan ada ekses urea 1,5 juta ton. Nah, ekses urea 1,5 juta ton inilah yang kemudian banyak diminati oleh beberapa negara sahabat dari Indonesia,” ujarnya.

Sejumlah negara yang telah menyatakan minat antara lain India, Filipina, Brasil, dan Australia. Bahkan, Sudaryono mengaku baru saja menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia guna membahas peluang kerja sama tersebut.Meski demikian, dia menegaskan pemerintah tidak akan mengorbankan pasokan dalam negeri demi ekspor.

“Tapi yang kita ekspor adalah yang betul-betul kita penuhi dulu kebutuhan dalam negeri kita, baru sisanya nanti kita ekspor,” imbuhnya.

Adapun dalam menghadapi krisis global, pemerintah juga mengandalkan strategi diversifikasi sumber bahan baku pupuk dari berbagai negara seperti Aljazair, Maroko, Yordania, Laos, Australia, hingga Kanada.

“Jadi kita relatif resilient, jadi kita punya daya tahan yang cukup bagus karena kita sumber bahan baku yang impor tadi itu kemudian kita terdiversifikasi,” tuturnya.

Harga Melonjak, Permintaan Global Membeludak

Di sisi lain, harga pupuk urea global saat ini mengalami lonjakan signifikan. Sudaryono menyebut harga yang sebelumnya berada di kisaran US$600—US$700 per ton kini telah menembus US$900 per ton.

“Kita mengikuti harga pasar dunia. Yang kita jual ngikuti harga pasar dunia,” tuturnya.

Menurut Sudaryono, lonjakan harga urea ini dipicu tingginya permintaan global di tengah terganggunya pasokan dari sejumlah negara produsen utama. Bahkan, dia memadang banyak negara tetap membeli pupuk meski harga tinggi karena sifatnya yang esensial bagi produksi pangan.

Lebih lanjut, Sudaryono memastikan ketersediaan pupuk untuk petani dalam negeri dalam kondisi aman, termasuk pupuk bersubsidi yang mencapai sekitar 4,6 juta ton.

Meski begitu, dia mengakui, di lapangan masih ditemukan kasus kelangkaan pupuk sementara di tingkat kios. Namun, hal itu lebih disebabkan oleh tingginya serapan petani, sehingga distribusi belum selalu sejalan dengan kebutuhan di lapangan.

“Jadi kalau misalnya ada petani nyari pupuk di kios barangkali belum ada, tunggu 1-2 hari, insya Allah nanti barang itu akan ada,” terangnya.

Menurutnya, tingginya serapan pupuk justru menjadi sinyal positif karena menunjukkan aktivitas tanam petani meningkat. Hal ini juga sejalan dengan data penyuluh pertanian yang mencatat luas tanam harian dan terkonfirmasi dengan tingginya konsumsi pupuk di tingkat petani.

Bisnis.com, JAKARTA - Sudah lebih dari sebulan rudal-rudal berterbangan di kawasan Timur Tengah. Di jalur sempit bernama Selat Hormuz, pertarungan teknologi perang antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat menjadi tontonan warga seluruh dunia. Dentuman rudal tak sampai ke desa-desa. Namun, ketika satu-satunya jalur laut Teluk ke laut lepas yang menjadi urat nadi ekspor 27% minyak dunia, 20% ekspor gas alam cair global, dan 20%—30% ekspor pupuk global terhenti, dampak ikutannya terasa sampai ke desa-desa dan lahan petani.

Penurunan pengiriman gas alam cair, bahan baku utama pupuk berbasis nitrogen seperti urea, telah mendorong kenaikan harga pupuk. Ekspor pupuk dari Teluk Persia juga menurun drastis. Qatar, Arab Saudi, Bahrain, dan Oman adalah pengekspor pupuk besar, khususnya urea, diammonium fosfat (DAP), dan amonia anhidrat. Iran juga produsen utama pupuk nitrogen, tetapi ekspornya sedikit. Sejumlah analis memperkiraan sebanyak sepertiga perdagangan pupuk (urea, fosfat, sulfur) global dapat terpengaruh.

Banyak negara di dunia bergantung pasokan pupuk dari kawasan Teluk Persia. Thailand menggantungkan impor urea dari kawasan Teluk Persia, disusul Afrika Selatan (67%), India (41%), dan Brasil (35%). Apabila ketidakpastian berlanjut, negara-negara importir ini harus mencari sumber alternatif. Persoalannya, jika pun sumber alternatif tersedia, harganya pasti naik. Ketika perang terjadi dan pengiriman minyak terganggu, harga energi akan naik. Harga energi yang naik membuat ongkos transportasi juga naik. Ditambah biaya asuransi maritim yang jadi mahal, efek domino perang makin terasa.

Sebulan lebih perang membuat harga-harga pupuk naik. Meskipun harga pupuk masih jauh di bawah rekor tertinggi akhir 2021 dan awal 2022, dampaknya langsung terasa ke lahan petani: biaya produksi naik. Sialnya, petani di berbagai belahan dunia saat ini menghadapi harga panen biji-bijian yang rendah. Implikasi dua kecenderungan yang bertolak belakang ini jelas: margin keuntungan petani tergerus. Tak banyak pilihan yang tersedia bagi petani: beralih komoditas atau menyunat pembelian pupuk untuk tanaman.

Dampak langsung terhadap produksi bagi petani di belahan bumi utara sepertinya kecil. Mereka telah membeli berbagai input untuk musim semi. Akan tetapi, jika konflik berkepanjangan dapat memengaruhi keputusan penanaman dan hasil panen di belahan bumi selatan dan penggunaan pupuk untuk padi di Asia Selatan dan Tenggara. Ini bakal berdampak pada produksi, salah satunya, beras global. Ini sinyal buruk bagi negara-negara importir beras rutin berjumlah besar: Cina, Uni Eropa, Filipina, dan Arab Saudi.

Harga minyak yang naik juga jadi sinyal buruk bagi petani dan lahannya. Setiap kenaikan US$10 per barel, dalam berbagai simulasi ekonomi, dapat mendorong inflasi global hingga 0,3%—0,5%. Perang akhirnya memberikan tekanan biaya yang menjalar ke seluruh sektor. Dari energi, merambat ke pertanian. Ditambah harga pestisida yang naik sekitar 20% dan harga kemasan yang naik tinggi, logistik pun menjadi lebih mahal. Bisa naik 10%—25%. Dalam ilmu ekonomi ini disebut cost-push inflation. Namun, bagi petani, ini kenyataan sederhana: biaya tanam menjadi lebih mahal dan margin keuntungan tertekan.

Dampak langsung perang terhadap ketahanan pangan sebagian besar bersifat regional. Negara-negara Teluk Persia amat bergantung pada pangan impor. Gangguan pengiriman yang berkepanjangan melalui Selat Hormuz akan berdampak signifikan pada pasokan dan harga pangan. Seperti sebagian besar negara di Timur Tengah dan Afrika Utara, konsumsi gandum per kapita mereka cukup tinggi: lebih 100 kg/kapita/tahun. Wilayah ini juga amat bergantung pada minyak nabati, minyak kedelai, dan gula.

Dampak langsung perang di Teluk Persia bagi petani dan pertanian Indonesia belum terasa saat ini. Dampak itu, bagi pemerintah, seperti terasa jauh. Dengan mandiri dalam produksi pupuk nitrogen, Indonesia tak terimbas kenaikan gas alam cair. Akan tetapi, jangan lupa, Indonesia importir rutin bahan pupuk NPK. Perang berkepanjangan akan membuat bahan baku pupuk naik. Bagi petani, dampaknya langsung ke kantong mereka: ongkos produksi naik, terutama bagi petani yang tidak mendapatkan jatah pupuk subsidi.

Di tengah perang rudal, petani gurem berdiri di titik paling rapuh. Sebanyak 16,89 juta keluarga petani Indonesia (60,84%) mengelola lahan kurang 0,5 hektare. Mereka tidak memiliki ruang cukup untuk menyerap guncangan akibat perang. Ketika harga pupuk naik, mereka tak menambah biaya, tapi mengurangi dosis. Ketika harga solar naik, mereka menunda panen dan pengolahan. Dampaknya tak langsung terlihat sebagai krisis, tapi produktivitas bisa turun 10%—30% perlahan. Tekanan ini tak meledak, tetapi mengikis.

Kenaikan harga komoditas pangan global tidak selalu menjadi kabar baik. Karena kenaikan harga itu tak selalu tecermin di kantong petani. Rantai distribusi yang panjang, struktur pasar yang timpang, dan informasi asimetris selalu menjadi perintang. Dunia akademik menyebutnya asymmetric transmission. Bagi petani, ini nasib (timpang) yang berulang. Di atas semua itu, bagi petani ada hal yang tidak berubah: mereka harus tetap menanam. Apa pun yang terjadi. Pesan petani amat tegas: no farmer, no food, no future.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Meningkatnya permintaan pupuk global di tengah gangguan distribusi internasional dinilai membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas ekspor, khususnya untuk komoditas urea.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebelumnya menyampaikan bahwa sejumlah negara mulai mencari pasokan pupuk dari Indonesia seiring terganggunya rantai distribusi global. Negara seperti India, Australia, dan Filipina disebut telah menunjukkan minat untuk mengimpor pupuk dari Indonesia.

“Kondisi ini membuat banyak negara di dunia kini membutuhkan pasokan urea dari Indonesia. Kita adalah salah satu produsen urea terbesar di dunia,” ujar dia lewat keterangan tertulis, Senin (13/4/2026).

Gangguan distribusi tersebut turut mendorong kenaikan harga pupuk global dalam beberapa waktu terakhir, mencerminkan tekanan pada sisi pasokan di pasar internasional. Di sisi industri, produsen pupuk nasional melihat situasi global saat ini justru membuka ruang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar dan strategis.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyampaikan bahwa ketahanan pasokan pupuk nasional ditopang oleh kapasitas produksi yang kuat, dengan total mencapai 14,8 juta ton per tahun, termasuk Urea sebesar 9,4 juta ton.

Kapasitas tersebut dinilai memberikan fleksibilitas bagi Indonesia untuk merespons peluang ekspor tanpa mengganggu pasokan pupuk di dalam negeri. “Di tengah dinamika global yang menekan pasokan di banyak negara, sektor pupuk justru menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih kuat. Dari 9,4 juta ton total kapasitas produksi urea, kita bisa ekspor antara 1,5 sampai 2 juta ton tergantung dari kebutuhan dalam negeri,”jelas dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, mengungkapkan bahwa Indonesia tengah menghadapi peluang besar di sektor pupuk global seiring terganggunya jalur distribusi internasional, khususnya di Selat Hormuz.

Menurut Wamentan Sudaryono, atau yang akrab disapa Mas Dar, saat ini sepertiga distribusi pupuk dunia melewati Selat Hormuz dan sebagian besar pasokannya berasal dari kawasan tersebut. Namun, gangguan yang terjadi di wilayah itu menyebabkan banyak negara mengalami kesulitan pasokan pupuk, terutama urea.

“Kondisi ini membuat banyak negara di dunia kini membutuhkan pasokan urea dari Indonesia. Kita adalah salah satu produsen urea terbesar di dunia,” ujar Wamentan Sudaryono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Wamentan Sudaryono menyebutkan bahwa sejumlah negara telah menjalin komunikasi dengan pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pupuk mereka. Pemerintah India, Filipina, dan Australia bahkan telah menyampaikan minatnya secara langsung.

“Pemerintah India sudah menghubungi kami. Saya juga telah menerima surat dari pemerintah Filipina dan Australia. Mereka siap membeli dengan harga berapapun,” katanya.

Lebih lanjut, Wamentan Sudaryono menjelaskan bahwa rencana sebelumnya untuk menutup sejumlah pabrik pupuk dalam negeri kini dibatalkan. Hal ini dikarenakan meningkatnya kebutuhan global yang membuka peluang ekspor lebih luas bagi Indonesia.

“Pabrik-pabrik yang tadinya direncanakan untuk kita suntik mati, tapi sekarang tidak jadi. Karena ternyata permintaan sangat tinggi,” jelasnya.

Wamentan Sudaryono juga menjelaskan bahwa dirinya telah melaporkan perkembangan ini kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk potensi komunikasi dari pemimpin negara lain terkait kebutuhan pupuk.

Dalam satu tahun ke depan, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) telah menargetkan ekspor pupuk mencapai 1,5 juta ton. Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa kebutuhan pupuk untuk petani dalam negeri tetap menjadi prioritas utama sebelum melakukan ekspor.

“Kita punya rencana dalam setahun ini kita punya stok dan bisa ekspor pupuk sebanyak 1,5 juta ton totalnya. Dan pastinya kebutuhan pupuk petani di dalam negeri pasti kita penuhi terlebih dahulu. Itu tidak akan kita utak-atik,” tegas Wamentan Sudaryono, yang juga merupakan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penutupan efektif Selat Hormuz mengirimkan gelombang kejut ke pasar energi global. Tak hanya itu, efeknya juga berpengaruh pada pasokan pupuk di tengah kenaikan biaya yang mengancam jadwal produksi petani serta ketahanan pasokan pangan dunia.

Konflik bersenjata yang sedang berlangsung di Timur Tengah, yang dimulai pada 28 Februari saat AS dan Israel melancarkan serangan bersama terhadap Iran, telah memicu efek domino terhadap biaya input pertanian.

Ketegangan regional di Timur Tengah terus meningkat sejak dimulainya serangan AS-Israel terhadap Iran. Teheran membalas dengan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel, serta Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS. Serangan tersebut menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta mengganggu pasar global dan sektor penerbangan.

Teheran juga mengendalikan Selat Hormuz, jalur perairan krusial bagi distribusi energi global dan pasokan lainnya ke sebagian besar wilayah Asia.

Gangguan pada rantai pasok pupuk dan energi di kawasan tersebut menghentikan jalur perdagangan penting bagi pertanian global, sehingga memicu risiko krisis pangan yang bahkan lebih dalam dibandingkan tahun 2022 saat perang Rusia-Ukraina dimulai.

Hampir terhentinya lalu lintas pengiriman di Selat Hormuz telah mengganggu 38 persen pasokan pupuk berbasis nitrat global dan 20 persen pupuk berbasis fosfat, sehingga menimbulkan risiko langsung terhadap ketahanan pangan para petani di seluruh dunia.

Krisis yang berlangsung di Timur Tengah, sebagai pusat pasokan pupuk dan energi dunia, terus memburuk setiap hari, menurut data perusahaan analisis Kpler dan CRU.

Penutupan Selat Hormuz menyebabkan kontraksi 33 persen pada rantai pasok pupuk global, sementara ekspor urea kawasan tersebut sebesar 22 juta ton per tahun terhenti. Sekitar 46 persen pasokan urea global berasal dari kawasan Teluk, sehingga penghentian ekspor semakin memperparah krisis.

Sekitar setengah dari lebih dari 2,1 juta ton stok urea dalam dua tahun terakhir tidak dapat dimuat ke kapal akibat gangguan logistik. Kemacetan pengiriman ini berpotensi menyebabkan gagal panen di tengah musim panen global, menurut para ahli.

Keberlanjutan produksi pertanian modern sangat bergantung pada pasokan lebih dari 190 juta ton produk nutrisi tanaman yang digunakan setiap tahun di seluruh dunia, menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO).

Sebagian besar pasokan tersebut terdiri atas 110 juta ton pupuk nitrogen. Namun, dalam kondisi saat ini, jenis pupuk ini menjadi yang paling rentan terhadap krisis geopolitik karena ketergantungannya yang tinggi pada gas alam sebagai bahan baku.

Fluktuasi harga energi menempatkan segmen terbesar pasar pupuk global di bawah tekanan biaya tinggi.

Selain pupuk berbasis nitrogen, dua produk utama lainnya adalah pupuk berbasis fosfor dan kalium yang masing-masing menyumbang 45 juta ton dan 40 juta ton.

Para ahli menyatakan bahwa gangguan sekecil apa pun dalam rantai pasok tiga input pertanian utama tersebut dapat menyebabkan penurunan produksi tanaman global yang sulit dipulihkan.

Selat Hormuz bukan sekadar jalur energi, tetapi juga rute transportasi paling penting di dunia untuk bahan baku strategis seperti urea dan amonia.

Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain merupakan pemasok utama pupuk nitrogen global, bersama Iran.

Memasuki musim tanam di belahan bumi utara, gangguan jalur pelayaran berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian dan pasokan pangan.

Sementara itu, harga gas alam, yang menyumbang sekitar 80 persen biaya produksi pupuk nitrogen, melonjak tajam dan mendorong sejumlah fasilitas besar menghentikan operasi.

Harga urea dan amonia mengalami kenaikan signifikan setelah penutupan jalur tersebut. Harga urea naik dari 482,5 dolar AS per ton pada 27 Februari menjadi 720 dolar AS pada pertengahan Maret, atau meningkat sekitar 50 persen.

Harga amonia di Timur Tengah juga naik 24 persen hingga mendekati 600 dolar AS per ton.

Ketahanan pasokan global kini terancam akibat serangan militer terhadap infrastruktur energi regional serta deklarasi force majeure berulang oleh perusahaan energi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan alokasi pupuk subsidi tahun anggaran 2026 mencapai 9,84 juta ton dengan total anggaran Rp46,87 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menuturkan alokasi pupuk tahun depan disiapkan untuk memastikan kebutuhan petani dan pembudidaya ikan tetap terpenuhi.

“Pupuk untuk tahun depan, baru dalam sejarah pertama kali pupuk turun 20% tahun ini. Tahun depan kita cadangkan, ada tetap 9,5 juta [ton pupuk] untuk pertanian dan tadi juga dari perikanan 295.000 ton, dengan total kira-kira plafon anggaran Rp46 triliun,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas SPHP jagung dan pupuk bersubsidi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Dia menjelaskan bahwa fluktuasi harga pupuk global menjadi salah satu faktor pemerintah menjaga fleksibilitas plafon anggaran.

“Nilainya Rp46,87 triliun, plafon bisa turun bisa naik. Tetapi yang paling penting pupuk itu kan volumenya, harga itu bisa turun bisa naik, kayak sekarang harganya turun,” ujarnya.

Jika diperinci, untuk sektor pertanian, pemerintah menyiapkan 9,55 juta ton pupuk dengan plafon Rp45,93 triliun, ditujukan kepada 14,1 juta NIK petani. Rinciannya meliputi 4,42 juta ton urea, 4,47 juta ton NPK, 81.179 ton NPK formula, 558.273 ton pupuk organik, serta 16.499 ton ZA.

Adapun untuk sektor perikanan, anggaran sebesar Rp941,47 miliar dialokasikan untuk 295.686 ton pupuk bagi 101.678 NIK pembudidaya ikan. Pupuk tersebut terdiri atas 125.397 ton urea, 86.455 ton SP-36, dan 83.834 ton pupuk organik.