IDXChannel – PT Pupuk Indonesia (Persero) merealisasikan pengiriman sebanyak 47.250 ton urea ke Australia sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan rantai pasok pupuk di kawasan Indo-Pasifik.

Keberhasilan tersebut ditandai dengan tibanya kapal Motor Vessel (MV) Medi Luna yang mengangkut urea asal Indonesia di Pelabuhan Brisbane, Queensland, Australia, pada Senin (22/6/2026).

Pengiriman ini menjadi tonggak penting implementasi kerja sama ekspor pupuk antara Indonesia dan Australia melalui skema Government-to-Government (G2G) guna memperkuat ketahanan pangan kawasan.

Momentum tersebut sekaligus menegaskan posisi Pupuk Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok pupuk regional dan mitra strategis pemerintah dalam memperkuat diplomasi pangan.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia dan Vanuatu, Siswo Pramono, mengatakan pengiriman urea ke Australia merupakan langkah penting dalam memperkuat kontribusi Indonesia terhadap ketahanan pangan kawasan Indo-Pasifik.

Menurut dia, di tengah dinamika geopolitik di Timur Tengah yang memengaruhi rantai pasok pupuk global, Indonesia berhasil menunjukkan posisinya sebagai pemasok pupuk yang andal di kawasan.

"Kerja sama ini menjadi simbol eratnya kemitraan ketahanan pangan Indonesia dan Australia. Ketika rantai pasok global menghadapi tantangan, Indonesia dengan kapasitas produksi urea yang besar dapat membantu memenuhi kebutuhan Australia yang mencapai 3,7 juta ton per tahun," ujar Siswo Dalam keterangannya yang dikutip pada Rabu (24/6/2026).

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengatakan keberhasilan pengiriman tersebut mencerminkan upaya perseroan dalam meningkatkan daya saing industri pupuk nasional.

Menurut Rahmad, kemampuan Indonesia menjaga kontinuitas produksi dan pasokan pupuk di tengah dinamika global telah memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis bagi negara-negara yang membutuhkan pasokan stabil dan terpercaya.

"Dengan ini Indonesia menunjukkan bahwa kita adalah reliable supplier yang bisa menjadi sumber pasokan pupuk bagi negara mitra. Kita datang ketika mereka membutuhkan dan kita memberikan kepastian ketika dunia penuh ketidakpastian," kata Rahmad.

Sebagai produsen pupuk dengan kapasitas mencapai 14,8 juta ton per tahun, Pupuk Indonesia memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus mendukung kebutuhan pasar regional.

Pada 2026, produksi urea Pupuk Indonesia ditargetkan mencapai 7,8 juta ton, sementara kebutuhan domestik diperkirakan sekitar 6,3 juta ton. Dengan demikian, masih terdapat ruang yang memadai untuk melakukan ekspor tanpa mengganggu pasokan bagi petani dalam negeri.

"Arahan Bapak Presiden adalah memenuhi terlebih dahulu kebutuhan pupuk dalam negeri untuk para petani kita. Kapasitas produksi yang dimiliki Indonesia memang lebih besar dibandingkan kebutuhan petani di dalam negeri," ujar Rahmad.

Kemampuan Indonesia untuk mendukung kebutuhan pupuk kawasan juga ditopang oleh kondisi pasokan domestik yang kuat.

Hingga 22 Juni 2026, stok pupuk bersubsidi nasional tercatat mencapai 1,23 juta ton, sementara realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai 4,61 juta ton, meningkat 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, Chief Digital & Data Officer sekaligus First Assistant Secretary Kementerian Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Australia, Amanda Chalmers, menyampaikan apresiasi atas kedatangan urea dari Indonesia.

Menurutnya, realisasi pengiriman tersebut mencerminkan eratnya hubungan dan kemitraan strategis antara Indonesia dan Australia.

"Kedatangan urea dari Indonesia hari ini menjadi cerminan eratnya kemitraan dan persahabatan antara Australia dan Indonesia. Pasokan pupuk ini memberikan kepastian bagi para petani sekaligus berkontribusi terhadap ketahanan pangan Australia dan kawasan yang lebih luas," ujar Amanda.

Ekspor urea ke Australia merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang sebelumnya telah dibangun antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.

Pengiriman perdana dilakukan menggunakan kapal MV Medi Luna yang diberangkatkan dari Dermaga BSL PT Pupuk Kalimantan Timur di Bontang, Kalimantan Timur, pada pertengahan Mei 2026. Selanjutnya, realisasi ekspor akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai 250.000 ton pada akhir 2026.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Prinsipnya adalah penuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu.

Brisbane (ANTARA) - PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan ekspor pupuk ke Australia, dan juga rencana pengiriman ke sejumlah negara lain, tidak akan mengganggu pasokan bagi petani dalam negeri karena kebutuhan domestik tetap menjadi prioritas utama.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan ekspor dilakukan setelah kebutuhan pupuk nasional terpenuhi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Prinsipnya adalah penuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Untuk ekspor karena desainnya industri kita untuk ekspor dan arahan dari Bapak Presiden adalah kalau gudang-gudang kita penuh dengan pupuk, maka kita tidak boleh membiarkan sahabat-sahabat Indonesia kekurangan dengan pupuk," kata Rahmad dalam pernyataan pers, di Brisbane, Australia, Selasa.

Rahmad menjelaskan Indonesia memiliki kapasitas produksi yang melebihi kebutuhan domestik. Kondisi tersebut membuat industri pupuk nasional memiliki surplus struktural, sehingga sebagian produksi memang dirancang untuk pasar ekspor.

Menurut dia, ekspor dilakukan dengan memanfaatkan surplus produksi 2026, sehingga tidak mempengaruhi kebutuhan urea dalam negeri. Indonesia memiliki kapasitas produksi pupuk yang lebih besar dibandingkan kebutuhan nasional, sehingga sebagian produksi memang dirancang untuk pasar ekspor.

Berdasarkan data Pupuk Indonesia, potensi ekspor urea dari Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) sebesar 1,5 juta ton pada 2026, namun dengan komitmen utama tetap pada kebutuhan dalam negeri. Adapun kebutuhan urea nasional ditaksir mencapai 6,3 juta ton per tahun. ada 2026, sementara target produksi urea Pupuk Indonesia mencapai 7,8 juta ton.

"Kita memiliki kapasitas yang memang lebih besar dari kebutuhan petani kita. Surplus ini bukan karena krisis, kemudian kita ekspor. Tetapi desain struktural industri pupuk di Indonesia adalah sebagian ekspor oriented," ujarnya.

Pada pekan ini, sebanyak 47.250 ton pupuk urea dari Indonesia tiba di Pelabuhan Brisbane, Australia. Pengiriman tersebut merupakan bagian dari kesepakatan ekspor sebanyak 250.000 ton antara Indonesia dan Australia hingga akhir 2026 melalui skema kerja sama antarpemerintah (Government to Government/G to G).

Pemerintah Australia menyambut kedatangan pasokan pupuk dari Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di Australia dan kawasan.

First Assistant Secretary Department of Agriculture, Fisheries and Forestry Australia Amanda Calmers mengatakan pasokan pupuk urea dari Indonesia sebesar 47.250 ton memberikan kepastian dan kepercayaan kepada para petani di negara tersebut sekaligus berperan penting mendukung ketahanan pangan di Australia dan kawasan.

"Kedatangan urea dari Indonesia hari ini adalah kesepakatan komersial yang didukung oleh kedua pemerintah dan merupakan contoh dari kemitraan dan persahabatan kita yang mendalam," kata Amanda.

Ia mengatakan kerja sama tersebut mencerminkan hubungan erat antara Australia dan Indonesia yang selama ini terjalin sebagai negara bertetangga sekaligus mitra strategis. Hubungan ekonomi kedua negara juga terus berkembang seiring implementasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

"Australia memang memiliki kepercayaan yang mendalam dan ikatan yang tak terputus dengan Indonesia, tetangga dan mitra kita. Mereka juga teman kita," ujar Amanda.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BRISBANE — Australia resmi menerima 47.250 ton pupuk urea dari Indonesia dalam pengiriman perdana yang menjadi implementasi kerja sama government-to-government (G2G) pertama di sektor pupuk antara kedua negara.

Pupuk urea yang diekspor oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) tersebut bersandar di Port of Brisbane, Australia, pada Senin (22/6/2025). Pengiriman tersebut merupakan bagian dari kontrak pasokan sebanyak 250.000 ton kedua negara, dengan PT Pupuk Indonesia dan Incitec Pivot Fertilisers sebagai pelaksana kerja sama tersebut.

Presiden Direktur PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan Australia selama ini merupakan salah satu pasar utama ekspor urea Indonesia. Namun, pengiriman kali ini memiliki arti khusus karena merupakan pengiriman pertama yang dilakukan dalam kerangka kerja sama G2G dan kontrak jangka panjang.

"Hari ini kita menyaksikan sandarnya kapal Medi Luna yang membawa urea sebesar 47.250 ton. Ini adalah kapal pertama di bawah kesepakatan G2G. Kapal ini spesial karena diangkat melalui G2G dan melalui kontrak jangka panjang sehingga memberikan kepastian di tengah gejolak pasar yang penuh ketidakpastian," ungkap Rahmad, Senin (22/6/2026).

Rahmad menilai kerja sama tersebut mencerminkan hubungan saling membutuhkan antara Indonesia dan Australia. Menurutnya, Australia merupakan pasar terdekat bagi Indonesia, sementara Indonesia juga menjadi mitra strategis yang dekat bagi Australia.

Dalam tahap awal, Pupuk Indonesia akan memasok total 250.000 ton urea ke Australia dengan pengiriman sekitar 50.000 ton per bulan selama lima bulan ke depan.

Rahmad mengatakan volume tersebut masih berpotensi bertambah apabila Australia membutuhkan pasokan tambahan.

"250.000 ton adalah basisnya, tetapi ini bisa meningkat sampai jumlah yang memang mereka perlukan," katanya.

Menurut Rahmad, pengiriman ke Australia juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kebutuhan pupuk domestik tetap menjadi prioritas utama sebelum Indonesia meningkatkan ekspor ke negara-negara sahabat.

Dia menegaskan Indonesia memiliki kapasitas produksi yang secara struktural memang melebihi kebutuhan dalam negeri sehingga sebagian produksi memang ditujukan untuk pasar ekspor.

"Kita memiliki kapasitas yang lebih besar daripada kebutuhan petani di Indonesia. Industri pupuk Indonesia memang didesain sebagian untuk ekspor," ujarnya.

Selain Australia, Pupuk Indonesia juga tengah menjajaki peluang ekspor ke sejumlah negara lain, termasuk Bangladesh dan India.

Duta Besar Indonesia untuk Australia Siswo Pramono mengatakan pengiriman perdana tersebut mencerminkan semakin eratnya hubungan ekonomi kedua negara setelah implementasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

Dia menyebut nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Australia meningkat dari AU$14 miliar menjadi AU$32 miliar dalam lima tahun terakhir.

Menurut Siswo, kerja sama pupuk memiliki arti strategis karena menghubungkan rantai pasok pangan kedua negara. Australia membutuhkan pasokan pupuk untuk sektor pertaniannya, sementara Indonesia bergantung pada pasokan komoditas seperti gandum dan kapas dari Australia.

"Indonesia yang kuat menguntungkan Australia, dan Australia yang kuat menguntungkan Indonesia," kata Siswo.

Dalam kesempatan yang sama, Chief Operating Officer Incitec Pivot Fertilisers Scott Bowman mengatakan pasokan urea dari Indonesia akan digunakan untuk mendukung produksi kapas, gandum, buah-buahan, dan sayuran di Australia serta memperkuat ketahanan pangan negara tersebut.

"Kemitraan antara Pupuk, Incitec, dan pemerintah Indonesia serta Australia sangat penting saat kami berupaya memastikan ketahanan pangan dan ketersediaan pupuk bagi petani Australia," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah mengungkapkan bahwa pupuk Indonesia kini telah menjadi daya tarik di tengah kondisi krisis pupuk global. Permintaan pupuk dari berbagai negara pun datang.

Hal itu diungkapkan Prabowo saat pidato di Rapat Paripurna DPR pekan lalu Rabu (20/5/2026). Prabowo menyatakan saat ini negara-negara dunia sangat menghormati Indonesia. Menurutnya, hal ini tampak ketika ia melakukan kunjungan luar negeri dan bertemu para pemimpin negara lain.

Bahkan, menurutnya, sejumlah negara seperti Australia, Brasil, hingga Filipina meminta bantuan ke Indonesia. Salah satunya bantuan pupuk urea karena produksi Indonesia surplus.

“Mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Kita diminta bantuan oleh Australia, kita berikan. India, Brasil, Filipina. Saudara-saudara bayangkan, Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita,” katanya.

Saat memberikan sambutan dalam peresmian Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pekan sebelumnya (16/5/2026), Prabowo pun menjelaskan bahwa sejumlah negara kini menghadapi kepanikan akibat dampak perang di Timur Tengah, termasuk ancaman terganggunya distribusi energi melalui Selat Hormuz yang menjadi jalur penting perdagangan minyak dunia.

"Banyak negara yang kesulitan dan panik karena perang di Timur Tengah Selat Hormuz ditutup, 20% BBM dunia lewat Selat Hormuz berarti pupuk terpengaruh, karena banyak pupuk berasal dari minyak dan gas," kata Prabowo.

Dia mengatakan kondisi tersebut membuat permintaan pupuk dari Indonesia meningkat, terutama untuk komoditas urea yang dibutuhkan banyak negara untuk menjaga produksi pertanian mereka.

"Sekarang saya dapat laporan dari Menteri Pertanian banyak negara minta pupuk dari Indonesia. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, tapi kita berada di pihak yang bisa memberi bantuan," ujarnya.

Progres Ekspor Pupuk

Sejumlah negara memang telah meminta pasokan pupuk ke Indonesia. Salah satu negara yang meminta pasokan pupuk Indonesia adalah Australia.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa Perdana Menteri Australia Anthony Albanese telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo. Dalam komunikasi tersebut, PM Albanese menyampaikan apresiasi atas langkah Indonesia memulai ekspor pupuk urea ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap awal.

“PM Albanese menyampaikan apresiasi atas persetujuan Bapak Presiden terkait ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap pertama,” katanya.

Selain Australia, Indonesia juga tengah memperluas jangkauan pasar ekspor pupuk dengan menjajaki pengiriman ke sejumlah negara lain sebagai bagian dari penguatan peran Indonesia dalam rantai pasok global. Total komitmen ekspor tersebut mencapai sekitar 1 juta ton.

"Ke depan, sebagian pupuk urea juga akan diekspor ke India, Filipina, Thailand, dan Brasil, dengan total komitmen ekspor mencapai kurang lebih 1 juta ton,” lanjut Teddy.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ekspor dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga keseimbangan pasokan dalam negeri, seiring kapasitas produksi nasional yang memadai. Saat ini, jumlah produksi urea nasional berada di atas kebutuhan dalam negeri.

PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur kemudian telah melaksanakan ekspor perdana produk urea ke Australia dalam skema government-to-government (G2G), sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan dan rantai pasok pupuk kawasan Asia-Pasifik pada pertengahan bulan ini (14/5/2026).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan ekspor perdana 47.250 ton merupakan tahap awal dari komitmen kerja sama sebesar 250.000 ton. Volume ekspor akan terus ditingkatkan hingga mencapai 500.000 ton dengan total nilai mencapai sekitar Rp7 triliun.

“Ini mencetak sejarah, karena Indonesia akan mengekspor pupuk ke beberapa negara termasuk Australia,” kata Amran dalam keterangan resminya, Jumat (15/5/2026).

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi juga mengatakan pengiriman urea ke Australia memiliki makna lebih besar dibandingkan sekadar aktivitas perdagangan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari diplomasi pangan Indonesia di tengah tekanan rantai pasok pangan dan pupuk global.

“Pengiriman urea ke Australia hari ini bukan sekadar aktivitas perdagangan, tetapi juga bagian dari diplomasi pangan Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan kawasan Asia-Pasifik,” ujar Rahmad.

Rahmad menegaskan ekspor tetap dilakukan dengan mengutamakan kebutuhan pupuk domestik. Pada 2026, Pupuk Indonesia menargetkan produksi urea mencapai 7,8 juta ton, sedangkan kebutuhan dalam negeri diperkirakan sebesar 6,3 juta ton.

Dengan demikian, terdapat surplus produksi sekitar 1,5 juta ton yang dapat dimanfaatkan untuk pasar ekspor tanpa mengganggu pasokan nasional.

“Pupuk Indonesia tetap mampu menjaga kebutuhan domestik sekaligus mempertahankan fleksibilitas ekspor secara terukur dan bertanggung jawab,” katanya.

Catatan Ekspor

Mengacu data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) kinerja ekspor pupuk Indonesia dengan kode HS 31 sampai Maret 2026 telah mencapai 185.284 ton. Negara tujuan ekspor pupuk dari Indonesia terbesar ke Australia, India, Filipina, hingga Brazil.

Berkaca pada tahun sebelumnya atau 2025, ekspor pupuk Indonesia telah mencatatkan lonjakan signifikan yakni 2,14 juta ton, naik dari 1,7 juta ton pada 2024.

Berikut adalah rincian data volume ekspor pupuk Indonesia dalam lima tahun terakhir:

Sumber: BPS, diolah

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut pemerintah Australia memberikan respons positif atas keputusan Indonesia membuka ekspor pupuk urea ke Negeri Kanguru. Bahkan, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese disebut langsung menghubungi Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan apresiasi tersebut.

“Perdana Menteri Australia menelepon Bapak Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih karena Indonesia menyetujui ekspor pupuk ke Australia,” ujar Amran melalui keterangan tertulis, Jumat (15/5/2026).

Pengiriman tahap awal itu mencakup 47.250 ton pupuk urea. Volume tersebut menjadi bagian dari kesepakatan kerja sama antarpemerintah atau Government-to-Government (G2G) antara Indonesia dan Australia dalam mendukung ketahanan pangan kawasan Asia-Pasifik.

Menurut Amran, langkah ekspor ini menandai semakin besarnya pengaruh Indonesia dalam rantai pasok pangan dunia, terutama untuk komoditas pupuk. Dia menilai komunikasi langsung antara pemimpin Australia dan Indonesia mencerminkan posisi strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas pasokan kawasan.

Pemerintah menargetkan total ekspor ke Australia mencapai 250.000 ton pada tahap awal kerja sama. Jumlah itu bahkan direncanakan meningkat dua kali lipat menjadi 500.000 ton dengan estimasi nilai transaksi sekitar Rp7 triliun.

"Ini mencetak sejarah, karena kita akan mengekspor pupuk ke beberapa negara termasuk Australia. Rencana kita mengekspor ke Australia sesuai pembicaraan Perdana Menteri Australia dan Bapak Presiden yaitu 250.000 ton, tapi akan ditingkatkan menjadi 500.000 ton, nilainya kurang lebih Rp7 triliun,” kata Mentan Amran.

Di sisi lain, Amran memastikan ekspor tidak akan mengganggu distribusi pupuk bagi petani dalam negeri. Dia menegaskan kebijakan ekspor dilakukan karena produksi nasional tengah mengalami surplus.

Saat ini kapasitas produksi urea nasional dinilai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus pasar luar negeri. Pada 2026, produksi urea Indonesia diproyeksikan mencapai 7,8 juta ton, sedangkan kebutuhan dalam negeri diperkirakan sekitar 6,3 juta ton. Dengan demikian, masih terdapat kelebihan pasokan sekitar 1,5 juta ton yang dapat dialokasikan untuk ekspor.

“Pemerintah memandang pengiriman pupuk ke Australia bukan semata aktivitas bisnis, melainkan juga bagian dari penguatan diplomasi pangan Indonesia di tengah ketidakpastian global,” tandasnya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA —Presiden Prabowo Subianto menerima telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, untuk membahas persetujuan ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap awal sebagai bagian penguatan kerja sama perdagangan.

"Dalam komunikasi tersebut, PM Albanese menyampaikan apresiasi atas persetujuan Presiden terkait ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap pertama," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Jakarta, Selasa(21/4/2026).

Selain Australia, pemerintah Indonesia juga merencanakan ekspor pupuk urea ke sejumlah negara lain seperti India, Filipina, Thailand dan Brasil. Total komitmen ekspor pupuk urea tersebut mencapai kurang lebih satu juta ton, yang menjadi bagian dari upaya memperluas pasar global bagi produk pupuk nasional.

Berdasarkan data Menteri Pertanian, total produksi urea nasional tercatat sebesar 7,8 juta ton, sementara kebutuhan dalam negeri berada di angka sekitar 6,3 juta ton. Dengan selisih produksi tersebut, pemerintah menilai ekspor masih dapat dilakukan tanpa mengganggu ketersediaan pupuk di dalam negeri.

"Langkah ini diharapkan tetap menjaga ketahanan pasokan domestik sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia di pasar global," kata Teddy.

Selain itu, kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah sektor industri pupuk serta memperluas kerja sama ekonomi dengan berbagai negara mitra.

Pasokan pupuk

PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan kesiapan pasokan dan produksi untuk mendukung rencana pemerintah mengekspor pupuk urea ke Australia. Hal ini disampaikan menanggapi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang telah menyetujui rencana ekspor pupuk urea ke Australia sebanyak 250 ribu ton.

“Kami memastikan kesiapan dari sisi produksi maupun pasokan untuk mendukung rencana pemerintah. Kapasitas yang kami miliki memadai untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus menangkap peluang ekspor,” kata Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, pada Rabu (22/4/2026).

Rahmad mengatakan kapasitas produksi urea Pupuk Indonesia mencapai 9,4 juta ton per tahun. Pada 2026, produksi diproyeksikan mencapai 7,8 juta ton, dengan kebutuhan domestik yang diperkirakan sekitar 6,3 juta ton.

Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa sore, 21 April 2026. Dalam komunikasi tersebut, PM Albanese menyampaikan apresiasi atas langkah Indonesia memulai ekspor pupuk urea ke Australia sebesar 250 ribu ton pada tahap awal.

“PM Albanese menyampaikan apresiasi atas persetujuan Bapak Presiden terkait ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap pertama,” demikian disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (22/4).

Selain Australia, Indonesia juga tengah memperluas jangkauan pasar ekspor pupuk dengan menjajaki pengiriman ke sejumlah negara lain sebagai bagian dari penguatan peran Indonesia dalam rantai pasok global. Total komitmen ekspor tersebut mencapai sekitar 1 juta ton.

“Ke depan, sebagian pupuk urea juga akan diekspor ke India, Filipina, Thailand, dan Brasil, dengan total komitmen ekspor mencapai kurang lebih 1 juta ton,” lanjut Seskab Teddy.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ekspor dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga keseimbangan pasokan dalam negeri, seiring kapasitas produksi nasional yang memadai. Saat ini, jumlah produksi urea nasional berada di atas kebutuhan dalam negeri.

“Sesuai data Menteri Pertanian, total produksi urea nasional sebesar 7,8 juta ton dan kebutuhan dalam negeri sekitar 6,3 juta ton,” tulis Seskab Teddy.

Dengan pendekatan tersebut, ekspor tidak hanya memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, tetapi juga tetap menjamin ketersediaan pupuk bagi kebutuhan petani di dalam negeri.

“Langkah ini diharapkan tetap menjaga ketahanan pasokan domestik sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia di pasar global,” tutup Seskab Teddy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa (21/4/2026) sore. Dalam komunikasi tersebut, PM Albanese menyampaikan apresiasi atas langkah Indonesia memulai ekspor pupuk urea ke Australia sebesar 250 ribu ton pada tahap awal.

“PM Albanese menyampaikan apresiasi atas persetujuan Bapak Presiden terkait ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap pertama,” demikian disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya.

Selain Australia, Indonesia juga tengah memperluas jangkauan pasar ekspor pupuk dengan menjajaki pengiriman ke sejumlah negara lain sebagai bagian dari penguatan peran Indonesia dalam rantai pasok global. Total komitmen ekspor tersebut mencapai sekitar 1 juta ton.

“Ke depan, sebagian pupuk urea juga akan diekspor ke India, Filipina, Thailand, dan Brasil, dengan total komitmen ekspor mencapai kurang lebih 1 juta ton,” kata Seskab Teddy.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ekspor dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga keseimbangan pasokan dalam negeri, seiring kapasitas produksi nasional yang memadai. Saat ini, jumlah produksi urea nasional berada di atas kebutuhan dalam negeri.

“Sesuai data Menteri Pertanian, total produksi urea nasional sebesar 7,8 juta ton dan kebutuhan dalam negeri sekitar 6,3 juta ton,” tulis Seskab Teddy.

Dengan pendekatan tersebut, ekspor tidak hanya memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, tetapi juga tetap menjamin ketersediaan pupuk bagi kebutuhan petani di dalam negeri.

“Langkah ini diharapkan tetap menjaga ketahanan pasokan domestik sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia di pasar global,” kata Seskab Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah menunda rencana pensiun atau “suntik mati” pabrik pupuk tua dinilai sebagai langkah taktis di tengah lonjakan harga urea global dan gangguan pasokan dunia. Di balik inefisiensi fasilitas lama, momentum krisis justru membuka peluang keuntungan jangka pendek bagi industri pupuk nasional.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan terganggunya jalur distribusi pupuk dunia, justru menjadi peluang bagi Indonesia untuk memaksimalkan kapasitas produksi, termasuk dari pabrik-pabrik tua yang menjadi target peremajaan.

“Tadinya kan pabrik yang sudah tua ini ibaratnya pelan-pelan kami akan remajakan sehingga yang lama nanti kami suntik mati lah katakanlah gitu,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Alih-alih dipensiunkan, fasilitas produksi berusia tua justru kembali dioptimalkan untuk mengejar peluang ekspor dan menambah pasokan, seiring meningkatnya permintaan dari berbagai negara akibat disrupsi distribusi pupuk internasional.

“Tetapi karena ada disrupsi ini, di mana harga pupuk berapapun negara lain mau beli. Jadi ya kami nyalakan saja pabriknya sehingga kita bisa juga punyaadded value, punya nilai ekonomi yang bisa kita dapatkan dari penjualan urea kita ke negara lain,” terangnya.

Peneliti Indef Afaqa Hudaya menilai keputusan untuk menunda rencana pensiun pabrik pupuk tua merupakan langkah yang tepat di tengah situasi global saat ini.

Dia menjelaskan, dunia tengah menghadapi gangguan besar pada jalur distribusi pupuk, terutama di Selat Hormuz yang mengalirkan sekitar sepertiga pasokan global, sehingga mendorong harga urea melonjak drastis hingga mendekati US$900 per ton.

“Dalam kondisi seperti ini, pabrik yang sebelumnya dianggap tidak efisien justru kembali layak dioperasikan. Jadi langkah pemerintah ini lebih ke respons cepat untuk menjaga pasokan sekaligus menangkap peluang ekspor. Tetapi perlu diingat, ini solusi jangka pendek, bukan untuk selamanya,” kata Afaqa ketika dihubungi, dikutip pada Sabtu (18/4/2026).

Afaqa menyebut peluang ekspor urea Indonesia saat ini sangat besar, seiring kapasitas produksi nasional yang mencapai sekitar 14,8 juta ton per tahun, termasuk urea sekitar 9,4 juta ton dengan potensi ekspor hingga 1,5 juta ton.

Dia menuturkan sejumlah negara seperti India, Australia, dan Filipina aktif mencari pasokan dari Indonesia, bahkan bersedia membeli dengan harga tinggi. “Bahkan ada yang siap membeli dengan harga tinggi. Jadi posisi Indonesia saat ini sangat strategis di pasar pupuk global,” kata Afaqa.

Meski demikian, Indef menilai pabrik pupuk tua masih kalah jauh dari sisi efisiensi dibandingkan pabrik baru. Konsumsi gas yang lebih tinggi membuat biaya produksi menjadi lebih mahal, sementara operasionalnya juga dinilai tidak seandal fasilitas modern.

Bahkan, lanjut dia, sejumlah pabrik berusia di atas 30 tahun memiliki tingkat konsumsi energi yang jauh melampaui standar global. Sebaliknya, pabrik baru mampu beroperasi lebih hemat dan efisien.

“Jadi dalam kondisi normal, pabrik tua ini sebenarnya tidak kompetitif. Mereka ‘hidup kembali’ sekarang bukan karena efisien, tetapi karena harga pasar sedang sangat tinggi,” jelasnya.

Untuk itu, dia berpandangan strategi mengandalkan pabrik pupuk tua tidak akan relevan ketika harga global kembali normal. Dalam kondisi tersebut, pabrik lama akan kembali tidak efisien dan berpotensi merugi.

Ke depan, Indef menilai pemerintah perlu menjadikan momentum ini sebagai langkah sementara, sambil tetap mendorong modernisasi industri, peningkatan efisiensi, serta pengurangan ketergantungan pada teknologi lama.

Namun, dia menilai kenaikan harga urea yang kini menembus kisaran US$900 per ton cukup untuk menutup inefisiensi pabrik lama. Menurutnya, lonjakan harga yang hampir dua kali lipat membuat pabrik yang sebelumnya merugi berbalik menjadi untung.

“Kenaikan harga yang hampir dua kali lipat membuat pabrik yang sebelumnya rugi bisa berubah jadi untung. Semacam momentum ‘durian runtuh’ bagi industri pupuk,” imbuhnya.

Meski begitu, dia mengingatkan kondisi ini bukan didorong oleh peningkatan efisiensi, melainkan akibat lonjakan harga global, sehingga berpotensi tidak bertahan dalam jangka panjang.

Selain itu, pengoperasian kembali pabrik tua juga menyimpan risiko, baik dari sisi teknis maupun kualitas produksi. Pabrik yang telah berumur cenderung lebih rentan mengalami gangguan, membutuhkan perawatan lebih intensif, serta menghasilkan kualitas yang kurang stabil. Begitu pula dari sisi keselamatan yang diperlukan perhatian ekstra.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menunda rencana pensiun atau 'suntik mati' pabrik pupuk tua di tengah lonjakan harga dan permintaan global imbas disrupsi pasokan, termasuk dampak memanasnya kawasan Selat Hormuz. Langkah ini ditempuh untuk memaksimalkan produksi urea nasional sekaligus menangkap peluang ekspor.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan gangguan rantai pasok global telah mendorong lonjakan permintaan pupuk, terutama urea, di berbagai negara.

Dia menjelaskan, sekitar sepertiga distribusi pupuk dunia melewati Selat Hormuz sehingga penutupan jalur tersebut berdampak signifikan terhadap pasokan global. Di sisi lain, Indonesia relatif aman untuk pasokan urea karena ditopang ketersediaan gas alam domestik sebagai bahan baku utama.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah memilih mengoptimalkan seluruh kapasitas produksi, termasuk pabrik lama yang sebelumnya direncanakan akan diremajakan dan dihentikan operasinya secara bertahap.

“Jadi sebetulnya saya bisa katakan tadinya kan pabrik yang sudah tua ini ibaratnya pelan-pelan kita akan remajakan, sehingga yang lama nanti kita suntik mati,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Namun, lonjakan harga membuat strategi tersebut berubah. Pemerintah kini tetap mengoperasikan pabrik lama untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah ekspor.

“Tapi karena ada disrupsi ini, di mana harga pupuk berapa pun negara lain mau beli. Jadi ya kita nyalakan aja pabriknya sehingga kita bisa juga punya added value, punya nilai ekonomi yang bisa kita dapatkan dari penjualan urea kita ke negara lain,” ujarnya.

Sudaryono mengungkapkan, harga urea global yang sebelumnya berada di kisaran US$600—US$700 per ton kini telah menembus US$900 per ton. Kondisi ini mendorong banyak negara mencari pasokan alternatif, termasuk dari Indonesia.

Jika menengok Trading Economics, harga urea berada di level US$720,25 per ton pada Rabu (16/4/2026), atau naik 80,06% secara tahunan (year-on-year/yoy)

Di tengah peluang tersebut, Indonesia diperkirakan memiliki surplus urea sekitar 1,5 juta ton pada 2026 yang dapat dialokasikan untuk ekspor setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Meski demikian, dia menegaskan prioritas utama tetap pada pemenuhan kebutuhan petani dalam negeri.

“Tapi yang kita ekspor adalah yang betul-betul kita penuhi dulu kebutuhan dalam negeri kita, baru sisanya nanti kita ekspor,” imbuhnya.

Revitalisasi Pabrik Pupuk

Dia juga memastikan pasokan pupuk nasional dalam kondisi aman. Menurutnya, tingginya serapan pupuk di tingkat petani sebagai sinyal positif karena mencerminkan peningkatan aktivitas tanam.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyatakan program revitalisasi pabrik tetap berjalan meski pemerintah mengoperasikan kembali fasilitas lama.

Dia menyatakan terdapat tujuh proyek revitalisasi yang tengah disiapkan, termasuk proyek di Fakfak, Papua Barat, yang saat ini masih dalam tahap perizinan dan persiapan engineering.

“Kami lagi mengurus izin-izin dan seterusnya. Masih pada level itu, cuma persiapan engineering sambil jalan. Kan ini harus ada amdal [Analisis Mengenai Dampak Lingkungan], harus ada izin pemerintah daerah, dan seterusnya itu kita urus paralel,” kata Rahmad saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Adapun, PT Pupuk Indonesia sebelumnya menyiapkan tujuh proyek investasi hingga 2029 untuk merevitalisasi pabrik tua, seiring mayoritas fasilitas produksi yang telah berusia di atas 20 tahun.

Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Yehezkiel Adiperwira menyampaikan sebagian besar pabrik milik perusahaan telah beroperasi lebih dari dua dekade sehingga membutuhkan pembaruan teknologi dan peningkatan efisiensi.

“Pabrik-pabrik kita yang umurnya sudah tua. Jadi hampir 70% dari jumlah pabrik kita, dari sekitar 20 pabrik itu sudah usianya di atas 20 tahun. Kami melihat ini bukan hal yang baik, terlebih ini menyalahi bisnis. Karena kalau namanya bisnis itu kan kita akan dapat margin lebih besar kalau kita bisa menghemat biaya yang kita keluarkan,” ujar Yehezkiel dalam Pupuk Indonesia Media Iftar 2026 di Jakarta, dikutip pada Minggu (8/3/2026).

Sebagai bagian dari program revitalisasi, Pupuk Indonesia menyiapkan tujuh proyek investasi yang tersebar di sejumlah wilayah seperti Aceh, Gresik, Bontang, hingga Kujang. Proyek-proyek tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menambah kapasitas produksi guna memastikan pemenuhan kebutuhan pupuk nasional, terutama pupuk bersubsidi.

Adapun, sejumlah proyek yang tengah digarap mencakup pembangunan pabrik soda ash dan revamping pabrik amurea di Bontang, pembangunan pabrik NPK Ponska 6 di Gresik, proyek NPK Mitra di Kujang, serta pembangunan pabrik baru Pusri 3B di Palembang. Selain itu, perusahaan juga menyiapkan pembangunan pabrik amurea di Pusri dan pengembangan Kawasan Industri Pupuk Fakfak (KIPF) di Papua Barat.

Dia menjelaskan progres proyek saat ini bervariasi, mulai dari yang telah diresmikan dan memasuki tahap konstruksi awal hingga yang masih dalam fase persiapan. Secara keseluruhan, Pupuk Indonesia menargetkan seluruh proyek tersebut dapat mulai dibangun dan beroperasi secara bertahap sebelum 2029 sebagai bagian dari transformasi industri pupuk nasional.

“Jadi semuanya ditargetkan bisa groundbreaking dan beroperasi itu sebelum tahun 2029. Jadi itu komitmennya kami untuk memastikan bahwa proyek revitalisasi industri pupuk nasional itu bisa berjalan,” tuturnya.

Tekan Biaya Produksi

Sementara itu, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai penundaan pensiun pabrik tua dapat dimaklumi sebagai langkah jangka pendek, tetapi tidak boleh menggeser agenda efisiensi industri.

“Rencana suntik mati itu, hemat saya, tetap harus dilanjutkan. Ini strategi jangka panjang yang mau tidak mau harus dilakukan,” kata Khudori kepadaBisnis, Kamis (16/4/2026).

Dia menilai tidak semua pabrik pupuk di bawah holding PT Pupuk Indonesia beroperasi secara efisien. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi membebani biaya produksi dan pada akhirnya menekan daya saing harga pupuk nasional.

Dia menyebut hanya sebagian kecil pabrik yang tergolong efisien, bahkan masih kalah kompetitif dibandingkan pabrik sejenis di negara lain seperti Rusia, sehingga diperlukan langkah efisiensi menyeluruh di industri pupuk nasional.

Menurutnya, lonjakan harga global memang dapat membuat pabrik yang sebelumnya tidak efisien menjadi tetap ekonomis untuk dioperasikan dalam jangka pendek.

“Dalam krisis akan terjadi kenaikan harga, yang level kenaikannya tergantung pada kondisi krisis. Ini membuat pupuk yang semula tidak kompetitif menjadi kompetitif,” tambahnya.

Namun, dalam jangka panjang, pemerintah tetap perlu mendorong modernisasi industri agar mampu bersaing di pasar global.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, mengungkapkan bahwa Indonesia tengah menghadapi peluang besar di sektor pupuk global seiring terganggunya jalur distribusi internasional, khususnya di Selat Hormuz.

Menurut Wamentan Sudaryono, atau yang akrab disapa Mas Dar, saat ini sepertiga distribusi pupuk dunia melewati Selat Hormuz dan sebagian besar pasokannya berasal dari kawasan tersebut. Namun, gangguan yang terjadi di wilayah itu menyebabkan banyak negara mengalami kesulitan pasokan pupuk, terutama urea.

“Kondisi ini membuat banyak negara di dunia kini membutuhkan pasokan urea dari Indonesia. Kita adalah salah satu produsen urea terbesar di dunia,” ujar Wamentan Sudaryono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Wamentan Sudaryono menyebutkan bahwa sejumlah negara telah menjalin komunikasi dengan pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pupuk mereka. Pemerintah India, Filipina, dan Australia bahkan telah menyampaikan minatnya secara langsung.

“Pemerintah India sudah menghubungi kami. Saya juga telah menerima surat dari pemerintah Filipina dan Australia. Mereka siap membeli dengan harga berapapun,” katanya.

Lebih lanjut, Wamentan Sudaryono menjelaskan bahwa rencana sebelumnya untuk menutup sejumlah pabrik pupuk dalam negeri kini dibatalkan. Hal ini dikarenakan meningkatnya kebutuhan global yang membuka peluang ekspor lebih luas bagi Indonesia.

“Pabrik-pabrik yang tadinya direncanakan untuk kita suntik mati, tapi sekarang tidak jadi. Karena ternyata permintaan sangat tinggi,” jelasnya.

Wamentan Sudaryono juga menjelaskan bahwa dirinya telah melaporkan perkembangan ini kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk potensi komunikasi dari pemimpin negara lain terkait kebutuhan pupuk.

Dalam satu tahun ke depan, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) telah menargetkan ekspor pupuk mencapai 1,5 juta ton. Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa kebutuhan pupuk untuk petani dalam negeri tetap menjadi prioritas utama sebelum melakukan ekspor.

“Kita punya rencana dalam setahun ini kita punya stok dan bisa ekspor pupuk sebanyak 1,5 juta ton totalnya. Dan pastinya kebutuhan pupuk petani di dalam negeri pasti kita penuhi terlebih dahulu. Itu tidak akan kita utak-atik,” tegas Wamentan Sudaryono, yang juga merupakan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengeklaim sejumlah negara berminat membeli pupuk urea Indonesia di tengah konflik Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran, dengan harga berapa pun demi menjaga ketahanan pangan mereka.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan lonjakan minat tersebut menjadi peluang bagi industri pupuk, termasuk PT Pupuk Indonesia (Persero) yang sebelumnya tengah berupaya merevitalisasi sejumlah pabrik lama.

Sudaryono menyebut, di tengah kondisi global yang tidak menentu, permintaan pupuk urea dari berbagai negara justru meningkat tajam. Menurutnya, banyak negara kini mencari pasokan dari Indonesia karena produksi urea nasional termasuk yang terbesar di dunia.

“Gara-gara perang ini itu hampir banyak negara itu menginginkan urea, jadi banyak negara itu kemudian ingin impor urea banyak dari tempat kita. Nah kita diminta untuk ekspor banyak urea ke ke negara banyak, banyak negara minta, at any cost, at any price dari urea, sehingga ini jadi opportunity,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Sudaryono menilai situasi tersebut justru membuka ruang bagi Indonesia untuk kembali mengoptimalkan pabrik pupuk lama yang sebelumnya direncanakan dihentikan operasinya secara bertahap.

“Yang tadinya pabrik kita yang tua, yang tadinya istilahnya kita pelan-pelan, kita suntik mati, kita mau ganti sementara ini kita bisa produksi lagi karena biaya dan harga berapa pun banyak negara meminta. Ini satu kesempatan malah di tengah krisis ini, industri pupuk kita insyaallah ada geliatnya gitu,” tuturnya.

Di sisi lain, pemerintah memastikan peningkatan ekspor tidak akan mengganggu kebutuhan pupuk dalam negeri. Dia menegaskan prioritas utama tetap pada pemenuhan kebutuhan domestik.

Adapun, sejumlah negara yang mulai menunjukkan minat terhadap pupuk urea dari Indonesia, salah satunya Australia.

Di sisi lain, Sudaryono menambahkan bahwa bahan baku untuk membuat pupuk juga terbilang aman. Hal ini lantaran pasokannya yang diperoleh bukan hanya dari Selat Hormuz.

Sebelumnya, PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan ketersediaan bahan baku pupuk masih aman hingga tujuh bulan ke depan di tengah konflik di kawasan Selat Hormuz.

Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Yehezkiel Adiperwira menuturkan konflik yang terjadi di wilayah tersebut sejauh ini tidak memberikan dampak langsung terhadap operasional perusahaan.

“Perang di area Selat Hormuz tersebut itu secara signifikan tidak berdampak langsung kepada Pupuk Indonesia,” kata Yehezkiel dalam Pupuk Indonesia Media Iftar 2026 di Jakarta, dikutip pada Minggu (8/3/2026).

Dia menjelaskan Pupuk Indonesia memproduksi dua jenis pupuk utama, yakni pupuk urea dan pupuk NPK. Untuk pupuk urea, bahan bakunya berasal dari gas bumi yang tersedia di dalam negeri sehingga relatif aman dari dampak konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Sementara itu, bahan baku untuk pupuk NPK seperti fosfat (P) dan kalium (K) memang masih diimpor. Namun, pasokan tersebut tidak berasal dari negara-negara yang berada di kawasan konflik saat ini.

Saat ini, pasokan fosfat (P) diperoleh dari sejumlah negara di Afrika Utara, seperti Maroko, Tunisia, dan Aljazair. Sementara itu, pasokan kalium (K) diperoleh dari Kanada dan Laos yang berada di luar wilayah konflik Timur Tengah, sehingga risiko gangguan pasokan dapat diminimalkan.

“Jadi secara operasional, alhamdulillah kita masih aman dan stok bahan baku kita masih tersedia sampai bahkan 6–7 bulan ke depan. Jadi kami bisa katakan masih aman,” ucapnya.

Namun, bahan baku pupuk lainnya yang berpotensi terdampak langsung oleh eskalasi konflik di Timur Tengah adalah sulfur (S) yang berasal dari Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait. Meski begitu, sumber pasokan sulfur (S) bagi Pupuk Indonesia juga tersedia dari negara lain, seperti Kanada, sehingga risiko gangguan pasokan dapat diantisipasi.

Meski begitu, Pupuk Indonesia juga mewanti-wanti potensi kenaikan biaya logistik yang dapat terjadi akibat konflik geopolitik tersebut, terutama jika berdampak terhadap harga minyak dunia.

“Karenafreightkita itu kan kaitannya juga berkorelasi positif seiring dengan potensi kenaikan biaya minyak dunia. Jadi mungkin salah satu hal yang menjadi perhatian bagi kami adalah terkait dengan biaya kenaikanfreight,” pungkasnya.