Bisnis.com, SURABAYA — Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM), Winardi Legowo, meraih penghargaan sebagai Tokoh Transformasi Perbankan Daerah dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur atas kepemimpinannya dalam mengakselerasi inovasi dan digitalisasi di sektor perbankan daerah.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim dalam puncak resepsi Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak serta sejumlah tokoh nasional lainnya di Surabaya, Kamis (16/4/2026).

Winardi Legowo mengatakan, penghargaan ini merupakan hasil dari strategi inovatif dan kerja keras seluruh insan Bank Jatim dalam menjalankan transformasi berkelanjutan. Fokus utama perseroan saat ini adalah memperkuat kualitas layanan melalui integrasi teknologi guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi. Bank Jatim berkomitmen menjadi motor penggerak ekonomi yang modern, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Winardi dalam keterangan resminya dikutip, Senin (20/04/2026).

Seiring dengan langkah transformasi tersebut, dia mengungkapkan, Bank Jatim membukukan performa keuangan yang impresif sepanjang tahun buku 2025. Bank Jatim berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,54 triliun, melonjak 20,65% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

"Pertumbuhan laba tersebut ditopang oleh ekspansi kredit yang mencapai Rp67,2 triliun, meningkat 4,98% secara tahunan (year-on-year/YoY). Dari sisi intermediasi, dana pihak ketiga (DPK) perseroan juga tumbuh 1,43% (YoY)," ujarnya.

Hingga akhir 2025, Winardi menambahkan total aset Bank Jatim tercatat menembus angka Rp105,8 triliun, tumbuh 3,70% (YoY). Peningkatan aset ini didorong oleh kontribusi aset produktif, termasuk optimalisasi bisnis treasury dan penyaluran kredit yang sehat.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menekankan pentingnya sinergi antara sektor perbankan, pemerintah, dan pers dalam membangun ekosistem daerah yang konstruktif.

Dia menilai transformasi digital di perbankan daerah sangat krusial untuk menjaga efisiensi operasional dan meningkatkan kepuasan nasabah di tengah dinamika ekonomi global.

“Kepercayaan publik terhadap institusi formal, baik itu perbankan maupun pers, tetap tinggi karena adanya proses akurasi dan profesionalisme. Hubungan yang sehat ini harus terus dijaga untuk pembangunan Jawa Timur,” ucapnya. (K24)

SURABAYA - Dua perwira Ditreskrimum Subdit Jatanras Polda Jatim meraih Award PWI Jatim dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Kamis (16/4/2026) malam. Keduanya yakni Kasubdit Jatanras AKBP Arbaridi Jumhur mendapat penghargaan tokoh Rastra Sewakotama bidang layanan kamtibmas dan Kanit III Ranmor AKP M Fauzi tokoh Rastra Sewakotama bidang penegakan hukum.

Penghargaan diserahkan Ketua Persatuan Wartawan Indonesi (PWI) Jatim Lutfil Hakim. Menurut Lutfil, penghargaan diberikan atas dedikasi dan prestasi mereka. “Kita ketahui bersama jika AKBP Jumhur dam AKP M Fauzi berhasil mengungkap beberapa kasus kriminalitas menonjol di Jawa Timur sehingga bisa mendorong terciptanya situasi kamtibmas dan penegakkan hukum yang kondusif,” katanya. PWI Pusat Anugerahkan Anggota Kehormatan kepada Sultan HB X

Lutfil menambahkan, sosok Jumhur di dunia reserse kriminal dan dunia kriminalitas cukup disegani. Berbagai penghargaan pernah diraih. Begitu juga dengan AKP Fauzi.

“Menariknya dari AKP Fauzi adalah dengan memberikan pembinaan kepada para eks pelaku krimininalitas,seperti memberikan lapangan kerja, modal usaha dan pembinaan lainnya,” tambahnya.

Atas penghargaan ini, Jumhur dan Fauzi berterima kasih. “Kami merasa terharu dan terima kasih atas penghargaan ini,semoga bisa menjadi motivasi bagi kami khususnya dan jajaran pada umumnya untuk bisa memberikan yang lebih baik kepada masyarakat, bangsa dan negara,” kata Jumhur.

Mantan Wakasat Narkoba Polrestabes Surabaya ini menambahkan, dalam ungkap kasus dan penyelesaian peristiwa kriminalitas, kolaborasi pimpinan dan anggota sangat menentukan sebuah keberhasilan. “Bagi Saya keberhasilan itu adalah hasil sebuah kerja keras teamwork dengan meracik segala sumber daya yang ada. Sehingga beberapa kasus kriminalitas bisa kita ungkap,” ujarnya. Ledakan Terjadi di Masjid Jember, Kapolda Jatim: Tidak Ada Korban

Dalam Awards PWI Jatim ini juga ada beberapa tokoh lain. Seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kategori Tokoh Nasional Inspiratif Bidang Politik. Menteri Haji dan Umroh KH Irfan Yusuf kategori Tokoh Transformasi Tata Kelola Ibadah Haji. Kategori tokoh Penguatan Integritas Peradilan diraih Ketua Pengadilan Tinggi Jatim, Sujatmiko.

Target debitur baru KUR 2026 di NTT sekitar 3.450 orang, khusus KUR penempatan PMI menargetkan sedikitnya 1.000 debitur

Kupang, NTT (ANTARA) - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur merencanakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2026 dengan kuota mencapai Rp350 miliar yang difokuskan untuk mendukung pelaku UMKM serta skema khusus bagi pekerja migran.

“Penyaluran KUR Bank NTT memang beberapa waktu lalu sempat dihentikan karena adanya kredit bermasalah yang cukup besar. Namun, pada 2026 kami sudah mendapatkan kuota KUR sebesar Rp350 miliar, di mana Rp50 miliar dialokasikan untuk pekerja migran,” kata Direktur Utama Bank NTT Charlie Paulus di Kupang, Sabtu.

Ia menjelaskan KUR 2026 tersebut disiapkan dengan perincian Rp100 miliar untuk KUR mikro, Rp200 miliar untuk KUR kecil dan Rp50 miliar untuk KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Target debitur baru KUR 2026 di NTT sekitar 3.450 orang, khusus KUR penempatan PMI menargetkan sedikitnya 1.000 debitur,” ujarnya.

Menurut dia, program tersebut menjadi kesempatan yang baik mengingat jumlah pekerja migran asal NTT cukup banyak.

Melalui KUR PMI, calon pekerja migran dapat memperoleh pembiayaan dengan bunga rendah, yakni sekitar 6 persen, dengan plafon hingga Rp100 juta.

“Pembiayaan ini diperlukan karena dalam persiapan menjadi pekerja migran, mereka harus mengikuti pelatihan, membayar biaya visa, tiket pesawat, serta biaya hidup sementara di negara tujuan,” katanya.

Ia menegaskan KUR bukan barang gratis, melainkan pinjaman yang harus dibayar kembali karena pada dasarnya merupakan dukungan akses permodalan berbunga rendah.

“Kalau saya istilahkan, KUR itu ibarat doping bagi pengusaha yang masih lemah supaya dibantu terlebih dahulu, dengan harapan suatu saat mereka meningkat menjadi pengusaha yang sudah kuat dan tidak memakai KUR lagi,” katanya.

Ia menambahkan pemerintah memiliki anggaran terbatas, sehingga UMKM yang sudah kuat diharapkan tidak lagi memanfaatkan KUR, agar pembiayaan tersebut dapat diberikan kepada pelaku usaha lain yang masih membutuhkan.

“Tujuan akhir KUR adalah mempersiapkan UMKM agar mampu bersaing di pasar kredit komersial,” tegasnya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya berkomitmen mendorong debitur melakukan graduasi mandiri melalui pembatasan akses KUR bagi sektor perdagangan non-ekspor setelah empat kali pinjaman serta peningkatan efisiensi usaha melalui skema bunga yang kompetitif dan terukur.

Selain itu, Bank NTT juga memberikan insentif kepada pelaku UMKM agar bertransformasi menjadi debitur graduasi yang mandiri.

Pewarta: Yoseph Boli Bataona
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) menerima penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Iwakum dalam penguatan jurnalisme hukum dan perlindungan kebebasan pers di Indonesia.

Penghargaan PWI Awards itu diterima langsung oleh Ketua Umum Iwakum, Irfan Kamil dalam rangkaian acara puncak Hari Pers Nasional 2026 yang digelar di Serang, Banten, Senin (9/2/2026).

Irfan Kamil menyampaikan penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas kerja kolektif para wartawan hukum yang selama ini konsisten mengawal isu penegakan hukum, kebebasan pers, dan hak publik atas informasi.

“Penghargaan ini kami maknai sebagai pengingat sekaligus tanggung jawab moral untuk terus menjaga integritas, profesionalisme, dan keberpihakan pers pada kepentingan publik,” kata Kamil.

Sekretaris Jenderal Iwakum, Ponco Sulaksono menambahkan penghargaan tersebut tidak hanya ditujukan kepada organisasi, tetapi juga kepada seluruh wartawan hukum yang bekerja dengan komitmen pada etika dan konstitusi.

“Ini adalah apresiasi bagi kerja-kerja jurnalistik yang dijalankan secara profesional dan berintegritas. Bagi kami, penghargaan ini menjadi dorongan untuk terus menguatkan jurnalisme hukum yang kritis namun tetap bertanggung jawab,” kata Ponco.

Berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap kerja jurnalistik, Iwakum sebelumnya mengajukan uji materi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers atau UU Pers ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Upaya tersebut membuahkan hasil setelah MK mengabulkan sebagian permohonan dalam Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah tidak dapat dilakukan secara serta-merta, serta harus mengedepankan mekanisme kewartawanan, hak koreksi, dan penilaian Dewan Pers sebagai bagian dari pendekatan restorative justice.

Iwakum menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam penguatan kebebasan pers, jurnalisme hukum yang berintegritas, serta penegakan prinsip negara hukum yang demokratis.

Sebanyak 3 ribu sembako berisikan minyak goreng, gula, hingga mie instan dibagikan oleh Artha Graha Peduli bersama PWI Pusat dan Dinas Sosial (Dinsos).

Sembako gratis itu dibagikan untuk masyarakat Banten, di Kota Serang, Cilegon, Pandeglang dan Lebak, dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026.

"Kami sudah mendistribusikan ribuan paket di Provinsi Banten," ujar David Raditya, PIC Baksos Artha Graha Peduli di Banten, Kota Serang, Sabtu (07/02).

David mengatakan penerima manfaat baksos sembako dari Artha Graha Peduli yang digelar bersama PWI adalah masyarakat tidak mampu, janda, hingga marbot.

"Target penerima manfaat, khususnya masyarakat kurang mampu, masyarakat yang membutuhkan," terangnya.

Artha Graha, disebut David, akan terus berkolaborasi dengan PWI maupun insan pers lainnya dalam bidang kemanusiaan dan sosial.

"Khususnya ketahanan pangan, menekan inflasi dan apapun yang bentuknya sosial kepada masyarakat, jadi kami akan fleksibel," jelasnya.

Artha Graha Peduli mengaku rutin bekerjasama dengan PWI di berbagai kegiatan, salah satunya pembagian sembako gratis di Kota Serang, sebagai rangkaian acara HPN 2026 yang digelar di Banten.

"Artha Graha Peduli sedari dulu memang jadi mitra PWI, mau PWI pusat maupun wilayah, yang memang sering kita berkolaborasi bukan hanya baksos, tapi juga berbagai kegiatan sosial," tutur David.

JAKARTA - Kelompok Kerja Persatuan Wartawan Indonesia (Pokja PWI) Kepolisian Jakarta Barat menyerahkan sertifikat jabatan Ketua Dewan Penasihat (Wanhat) kepada Krt. Romo Asun Gautama. Dia kembali dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Wanhat periode 2026-2029.

Penyerahan sertifikat jabatan sekaligus Surat Keputusan (SK) tersebut dilakukan oleh Ketua Pokja PWI Kepolisian Jakarta Barat, Teuku Faisal di Aula Restoran Saung Kito, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (3/2/2026).

Teuku Faisal menyampaikan harapannya agar Romo Asun terus memberikan masukan, arahan, serta pengawasan strategis demi kemajuan organisasi, khususnya Pokja PWI Kepolisian Jakarta Barat.

“Ini kedua kalinya Romo Asun kembali menjabat Ketua Wanhat. Saya berharap pada periode kedua kepemimpinan saya ini, Pokja PWI Kepolisian Jakarta Barat semakin berkembang di bawah pengawasan dan bimbingan Romo,” ujar Faisal.

Ia juga menegaskan bahwa peran Romo Asun selama ini sangat terasa dalam perjalanan organisasi.

“Sebagai Wanhat, Romo Asun selalu tampil di depan dalam berbagai hal. Ini menandakan kecintaan dan komitmen beliau terhadap organisasi PWI Kepolisian Jakarta Barat tidak diragukan lagi,” pungkasnya.

Sementara itu, usai menerima Sertifikat Jabatan dan SK, Romo Asun Gautama mengungkapkan rasa bangga dan kecintaannya terhadap organisasi PWI.

“Sejak dulu, sejak saya mengikuti OKK PWI Jaya, saya sudah mencintai organisasi kewartawanan yang bernama PWI. Karena itu, hingga sekarang saya terus mengabdikan diri, khususnya di Pokja PWI Kepolisian Jakarta Barat,” kata Romo Asun.

Ia juga menyampaikan keyakinannya terhadap kepemimpinan Teuku Faisal. "Saya yakin Pokja PWI Kepolisian Jakarta Barat di bawah kepemimpinan abang kita Teuku Faisal akan semakin maju dan solid,” ujarnya.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Babinsa Pegadungan Peltu Abdul Rahman serta Ketua Ormas FBR Kalideres, Arief Rachman, yang menambah kekhidmatan dan dukungan lintas elemen terhadap kegiatan organisasi kewartawanan tersebut.

Alhamdulillah, tidak sampai tiga tahun Indonesia sudah swasembada. Di berbagai kesempatan Bapak Presiden telah mendeklarasikan Indonesia swasembada pangan,

Bogor (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan ketahanan pangan merupakan fondasi utama ketahanan negara dan menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Tanpa ketahanan pangan mustahil sebuah negara bisa bertahan,” kata Amran dalam acara "Retret Bela Negara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)" di Rumpin, Kabupaten Bogor, Jumat.

Ia mengatakan, pemerintah menargetkan swasembada pangan dapat dicapai dalam waktu singkat, bahkan kurang dari tiga tahun sejak pemerintahan berjalan.

“Alhamdulillah, tidak sampai tiga tahun Indonesia sudah swasembada. Di berbagai kesempatan Bapak Presiden telah mendeklarasikan Indonesia swasembada pangan,” ujarnya.

Amran menyampaikan, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif dan kolaborasi lintas sektor, termasuk petani, pemerintah daerah, serta Badan Urusan Logistik (Bulog).

Ia juga menyebutkan, pemerintah menyiapkan langkah lanjutan berupa ekspor beras, yang ditargetkan mulai terealisasi pada April 2026 apabila kondisi pasokan dan pengelolaan Bulog tetap terjaga.

“Insya Allah, jika tidak ada masalah, Indonesia akan mencatat sejarah pertama mengekspor beras,” kata Amran.

Menurut dia, posisi Indonesia dalam perdagangan global mulai menguat seiring penguatan sektor pangan dan komoditas strategis lainnya.

“Kita merasakan sendiri, ketika impor beras dihentikan, harga beras dunia ikut turun,” tutur dia.

Selain beras, Amran menyebut hilirisasi komoditas seperti minyak kelapa sawit (CPO), gambir, dan kelapa juga menjadi fokus pemerintah untuk memperkuat nilai tambah ekonomi nasional.

Ia menilai penguatan pangan dan hilirisasi komoditas strategis akan menjadi fondasi menuju kemandirian ekonomi jangka panjang.

“Tidak ada yang tidak bisa jika kita berkolaborasi,” ungkapnya.

Retret Bela Negara PWI tersebut diikuti sekitar 160 peserta dan diselenggarakan bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan di Pusat Kompetensi Bela Negara, Rumpin, Bogor.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

YOGYAKARTA - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menganugerahkan status Anggota Kehormatan PWI kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sultan HB X tercatat sebagai tokoh pemimpin daerah pertama di Yogyakarta yang menerima kartu Anggota Kehormatan PWI.

Prosesi penganugerahan diawali dengan pembacaan ketetapan oleh Sekretaris Jenderal PWI Pusat Zulmansyah Sekedang. Penganugerahan tersebut berlangsung dalam agenda Pelantikan Pengurus PWI DIY yang digelar di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Kamis (22/1/2026).

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Sri Sultan dalam menjaga kemerdekaan pers serta membangun relasi yang harmonis antara pemerintah dan insan media. Selain menerima kartu kehormatan, Sultan juga menerima sertifikat dan jas PWI yang dikenakan langsung oleh Ketua PWI Pusat Akhmad Munir.

Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan bahwa pemerintah dan pers memiliki peran yang berbeda, namun sama-sama penting dalam menopang kehidupan demokrasi dan kepentingan publik. Menurutnya, relasi yang terbangun secara sehat akan berdampak langsung pada kenyamanan dan rasa aman masyarakat.

“Pemerintah dan pers itu bagaikan tiang pancang pada sebuah jembatan. Penempatannya berbeda, tetapi sama-sama menjadi soko guru jembatan tersebut,” ujar Sultan HB X kepada awak media usai acara.

“Bagaimana pemerintah dan pers saling menyangga dengan baik, dengan harapan jembatan itu dilalui publik dan rakyat merasa nyaman serta aman,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menjelaskan bahwa status Anggota Kehormatan PWI diberikan kepada tokoh nasional yang dinilai memiliki kepedulian terhadap kemerdekaan pers serta mampu menjaga hubungan konstruktif dengan komunitas jurnalis.

“Kami dari PWI Pusat memberikan anugerah Anggota Kehormatan PWI kepada Gubernur Yogyakarta,” kata Akhmad Munir.

Menurutnya, terdapat sejumlah kriteria penerima Anggota Kehormatan PWI, antara lain memiliki kepedulian terhadap kemerdekaan pers, memelihara hubungan yang baik dengan insan pers, serta turut berkontribusi bagi organisasi PWI.

“Beliau adalah tokoh pemimpin daerah di Yogyakarta yang pertama menerima Kartu Anggota Kehormatan PWI,” pungkasnya.

Dalam kepengurusan PWI DIY terdapat nama-nama sebagai penasihat GKR Mangkubumi, Prof. Dr. Drs. Edy Suandi Hamid, Drs. A. Hafid Asrom, MM, Prof. Dr. Suyanto dan Ki Bambang Widodo.

Di jajaran dewan pakar ada nama Prof Dr. Muchlas, Prof. Dr. Sujito, SH, MSi, Prof. Pardimin, PhD, Dr. Aciel Suyanto, SH,MH, Dr. Esti Susilarti, M. Par, Dr. TM. Luthfi Yazid, SH, LL.M., dan Ahmad Subagya.

Setelah penganugerahan penghargaan kepada Hamengku Buwono X oleh PWI Pusat sebagai anggota kehormatan PWI, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan sambutannya.

Sri Sultan memberikan tanggapan atas pidato Ketua PWI DIY, Hudono dan Ketua Umum DPP PWI Pusat Akhmad Munir terkait usulan agar Yogya menjadi Pusat Pers Pancasila. Sri Sultan (ngarso dalem) mengusulkan agar diadakan studi akademik tentang itu.

Jika studi akademik memberikan lampu hijau maka Sri Sultan Hamengku Buwono X akan berkomunikasi dengan DPRD. "Jika semuanya oke maka gagasan menjadikan Yogya sebagai pusat pers Pancasila juga akan jalan," ujarnya.

ASOSIASI Media Siber Indonesia (AMSI) bersama sejumlah organisasi pers meminta pemerintah menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk industri media dan sumber pengetahuan. Seruan itu disampaikan melalui kampanye #NoTaxforKnowledge yang bertujuan memperluas akses publik terhadap informasi dan ilmu pengetahuan.

AMSI menilai pajak atas media, buku, dan publikasi ilmiah menghambat masyarakat memperoleh informasi yang berkualitas. Untuk itu, AMSI mendorong kebijakan fiskal yang mendukung ekosistem informasi yang sehat dan berkelanjutan.

“Indonesia saat ini menjadi salah satu negara dengan tarif PPN tertinggi di kawasan ASEAN untuk sumber pengetahuan. Tarif PPN di Indonesia mencapai 11 hingga 12 persen. Sementara itu, Vietnam hanya mengenakan PPN sebesar 5 persen dan Singapura sebesar 8 persen,” tulis AMSI dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 12 Januari 2026.

Pengamat komunikasi Usman Kansong menyatakan dukungannya terhadap kampanye #NoTaxforKnowledge. Ia menyebut hanya tiga negara di ASEAN yang masih memungut PPN atas media, yakni Indonesia, Singapura, dan Vietnam. “Indonesia di atas kertas memiliki tarif PPN tertinggi, yakni 11 sampai 12 persen,” katanya.

Menurut Usman, Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan diskresi terkait pajak media. Ia menyebut penghapusan PPN tidak hanya penting bagi media, tetapi juga bagi industri buku. Menurutnya, industri buku menghadapi tekanan pajak dan maraknya pembajakan.

Usman menyebut beban pajak saat ini semakin menekan industri media. Ia menilai pers tetap memikul tanggung jawab menjaga persatuan bangsa di tengah tekanan ekonomi.

Ia juga menyoroti tantangan era digital, termasuk penyebaran hoaks dan perkembangan kecerdasan buatan. Menurut dia, media arus utama tetap berperan penting dalam menyajikan informasi berbasis fakta dan verifikasi.

AMSI, Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), organisasi pers, dan perguruan tinggi kini menjalin kolaborasi dalam kampanye tersebut. Mereka menilai keberlangsungan media dan penerbitan penting bagi demokrasi dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Mereka juga mengingatkan kebangkrutan media akan memperlebar kesenjangan informasi dan meningkatkan pengangguran. Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengatakan dukungan negara dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan industri media.

Ia menyebut AMSI, PWI, dan organisasi pers lain telah mengajukan permintaan insentif pajak kepada pemerintah. “Negara perlu hadir melalui insentif dan keringanan biaya yang membebani operasional media,” kata Munir.

Munir menyatakan isu ini kembali mengemuka pada 2025 setelah banyak perusahaan media melakukan pemutusan hubungan kerja. Ia meminta pemerintah mengambil langkah strategis seperti saat pandemi Covid-19.

“Insentif pajak diharapkan menjadi bagian dari peringatan Hari Pers Nasional 2026 dan menjadi kado bagi insan pers,” ujarnya.

Munir juga menyebut pendapatan media terus menurun sejak iklan beralih ke platform global. Ia mengatakan organisasi pers kini mendorong tiga kebijakan utama kepada pemerintah. Kebijakan itu mencakup insentif pajak, perlindungan hak cipta karya jurnalistik, dan penguatan Publisher Rights melalui undang-undang.

Kampanye #NoTaxforKnowledge akan terus digelar hingga peringatan Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2026. PWI menilai penghapusan PPN tidak akan mengganggu independensi media.

"Jurnalis dan perusahaan media tetap memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi negara melalui jurnalisme yang kredibel dan berbasis data," kata Munir.

Pilihan Media: Akankah Penerimaan Pajak Meleset Lagi Tahun Ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta dukungan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk membantu menyebarluaskan informasi mengenai program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Menurut dia, KPR FLPP adalah subsidi perumahan dari pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang bertujuan membantu masyarakat memiliki rumah dengan suku bunga tetap 5 persen selama masa tenor, cicilan ringan, jangka waktu hingga 20 tahun.

"Dan uang muka yang terjangkau," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Melalui dukungan PWI, ia mengharapkan informasi mengenai pembelian rumah bersubsidi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, termasuk wartawan, sehingga mereka memahami mekanisme pembelian rumah yang aman, legal, dan terjangkau.

Kolaborasi ini juga diharapkan dapat menghindarkan publik dari misinformasi terkait program perumahan.

Sebagai tindak lanjut, PWI Pusat akan menggelar sosialisasi nasional bersama Kementerian PKP, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), pengembang, dan agen properti pada Selasa 9 Desember 2025, yang akan digelar dari kantor PWI Pusat.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menjelaskan bahwa program ini sangat relevan, mengingat PWI memiliki sekitar 35.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia, dapat mengakses skema subsidi sesuai aturan KPR FLPP.

Dengan pendapatan sekitar Rp2–3 juta, seorang wartawan dapat mengakses rumah subsidi dengan cicilan sekitar Rp1.080.000 per bulan.

“Kami mengajak pengurus PWI provinsi dan kabupaten/kota serta seluruh anggota untuk mengikuti sosialisasi ini,” kata Akhmad Munir.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat sepakat memfasilitasi 5.000 unit rumah subsidi bagi wartawan di seluruh Indonesia.

“Alhamdulillah, program ini memberi solusi nyata bagi kesejahteraan insan pers,” ujar Munir.

Program penyediaan 5.000 rumah untuk wartawan ini sekaligus menjadi bagian dari kontribusi Kementerian PKP dalam menyukseskan Program Tiga Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Buat wartawan seluruh Indonesia, alokasi (kuota) rumah subsidi FLPP untuk tahun 2026 sebanyak 5 ribu unit

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengalokasikan kuota rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi wartawan pada tahun 2026 sebanyak 5.000 unit.

"Buat wartawan seluruh Indonesia, alokasi (kuota) rumah subsidi FLPP untuk tahun 2026 sebanyak 5 ribu unit," ujar Ara dalam pertemuan dengan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Jakarta, Jumat.

Dirinya menyampaikan program kuota rumah subsidi untuk wartawan sudah berjalan yang dimulai melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

"Kami sangat senang kalau teman-teman media juga bisa mengikuti program kami, supaya bisa membantu," katanya.

Ara kembali menekankan kepada wartawan bahwa program kuota rumah subsidi tersebut murni untuk membantu wartawan yang belum memiliki rumah pertama, bukan bermaksud untuk membuat wartawan tidak kritis dan tidak menyuarakan kebenaran

"Saya selalu menekankan kepada wartawan untuk selalu kritis. Wartawan harus menyuarakan kebenaran," tegasnya.

Kementerian PKP, lanjutnya, berkewajiban untuk membantu warga negara yang memenuhi kriteria masyarakat berpenghasilan rendah guna memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Menteri PKP Maruarar Sirait menerima audiensi Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia.

Adapun pertemuan tersebut membahas rencana kegiatan Hari Pers Nasional 5-9 Februari 2026, serta kemitraan strategis kolaborasi dan sinergi.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyampaikan bahwa anggota PWI banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, kemungkinan banyak wartawan yang belum memiliki rumah.

"Mungkin banyak wartawan yang belum memiliki rumah," katanya.

Munir berharap dengan adanya program kuota rumah subsidi untuk wartawan dari Kementerian PKP dapat membantu para wartawan yang belum memiliki hunian pertama.

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah program subsidi pembiayaan perumahan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah membeli rumah dengan skema KPR bersubsidi.

Melalui program ini, pemerintah memberikan dana murah kepada bank penyalur agar masyarakat dapat memperoleh rumah dengan suku bunga rendah, uang muka ringan dan tenor panjang.

Program ini telah berjalan sejak tahun 2010 dan terus diperbarui untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian yang terjangkau.

Tidak semua orang bisa mendapatkan KPR FLPP. Program ini dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan syarat Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia.

Belum memiliki rumah sendiri dan belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah. Memiliki penghasilan tetap dengan batas maksimal Rp6,5 juta per bulan untuk rumah tapak dan Rp8,5 juta per bulan untuk rumah susun. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun bagi pekerja formal atau memiliki usaha yang berjalan minimal 1 tahun bagi pekerja informal.

Kemudian menggunakan rumah yang dibeli sebagai tempat tinggal sendiri dan tidak boleh disewakan atau dijual dalam jangka waktu tertentu. Memenuhi ketentuan dari bank penyalur, seperti skor kredit yang baik dan kemampuan membayar cicilan.

Bagi masyarakat yang ingin mengajukan FLPP, penting untuk memastikan bahwa mereka memenuhi syarat dan mengikuti prosedur yang berlaku agar dapat menikmati manfaat dari program ini.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi Ferry Juliantono bersinergi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk mengakselerasi kebangkitan koperasi agar mampu mengejar perkembangan BUMN dan swasta.

“Kami diberi tugas, gerak cepat, bagaimana caranya bisa mengejar ketertinggalan itu, didahului dari beberapa program, seperti rebranding, karena sudah banyak yang tidak tahu lagi apa itu koperasi, apalagi Gen Z, milenial, jelas tidak tahu,” ujar Ferry dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Pernyataan itu Ferry sampaikan pada pertemuan dengan pengurus PWI Pusat di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta Selatan, Kamis (20/11) petang.

Selain rebranding, Ferry mengatakan juga akan melakukan pembaharuan tata kelola dengan membentuk kedeputian baru, seperti deputi digitalisasi dan business development.

“Ini penting, karena kemarin-kemarin koperasi lebih menitikberatkan pada lembaganya, bukan bisnisnya,” katanya.

Presiden Prabowo Subianto membentuk koperasi desa/kelurahan Merah Putih di 80 ribu desa/kelurahan di seluruh Indonesia, setelah dikeluarkannya Inpres Nomor 9/2025, yang melibatkan 18 kementerian dan lembaga.

Selanjutnya, disusul Perpres Pembentukan Satgas Percepatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pada Juli 2025, kata Ferry, 80 ribu akta badan hukum untuk koperasi itu tuntas dan saat ini bahkan sudah 82 ribu koperasi yang berbadan hukum.

Pada tahap relaksasi atas regulasi, peraturan-peraturan menteri, petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis), dan sebagainya juga sudah disesuaikan, karena sudah memasuki tahap operasional, seperti pembangunan fisik gudang, gerai, dan sebagainya.

“Karena presiden ingin sebisa mungkin semua harus standar,” katanya.

Bersamaan pembangunan fisik, Kementerian Koperasi juga merekrut delapan ribu asisten bisnis, 1.104 tenaga project management officer yang memperkuat dinas-dinas yang ada di provinsi, kota, dan kabupaten.

“Presiden berharap Maret 2026 pembangunan fisik sudah selesai dan bisa operasional. Bukan sesuatu yang mudah, tapi harus dilakukan,” katanya.

Koperasi, lanjut Ferry, juga tidak sekadar aktivitas simpan pinjam lagi. Saat ini tengah didorong masuk ke sektor industri, produksi, dan perkreditan.

“Presiden memang ingin meluruskan jalan, di mana sistem dan praktik ekonomi selama beberapa dekade belakangan diserahkan pada mekanisme pasar bebas. Sekarang negara hadir mengatur pasar, mengembalikan sistem dan praktik ekonomi sebagaimana diamanatkan konstitusi yang disemangati Pasal 33 UUD 1945, yakni ekonomi Pancasila,” katanya.

Untuk itu, ia mengaku tidak mungkin berjalan sendiri. Pers, dalam hal ini PWI harus berjalan seiring untuk mewujudkan cita-cita mulia itu.

Ferry sendiri mengaku memiliki kedekatan batin dengan PWI, karena ayahnya juga wartawan yang tergabung dalam PWI Jaya.

“Ayah saya pengelola Berita Indonesia, yang selanjutnya pecah menjadi Berita Yudha dan Berita Buana,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengapresiasi kesediaan menteri meluangkan waktu dan menerima silaturahmi rombongan pengurus yang dipimpinnya.

“Memang, kami melihat Kementerian Koperasi ini mendapat tugas khusus, kementerian yang saat ini menjadi salah satu tulang punggung, yang diharapkan presiden bisa konsolidasi dengan mendirikan koperasi di seluruh desa dan kelurahan. Ini jelas tidak mudah, dan pasti sangat berat,” kata Cak Munir, sapaan akrab Direktur Utama Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara itu.

Tentu butuh kolaborasi dengan sejumlah pihak, termasuk pers, ujar dia.

“Saat ini PWI juga dalam posisi ingin turut serta berkontribusi proses pembangunan yang tengah dijalankan,” katanya.

Munir melihat kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pemerintahan Prabowo dengan Asta Cita, dan menilai kebijakan tersebut sebagai bagian yang perlu mendapat dukungan PWI.

“Perlu kita dorong agar apa yang menjadi program-programnya bisa membumi, berhasil, dan bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.

Munir juga mengatakan terdapat sejumlah program kerja yang sudah ada di PWI yang bisa dikolaborasikan dengan Kementerian Koperasi, di antaranya bidang pendidikan yang bisa diarahkan untuk mendayagunakan insan-insan koperasi dalam mengkomunikasikan potensinya kepada masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025