PADANG - Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Pol Gatot Tri Suryanta meluncurkan program kerja sama Pembinaan Sekolah Rakyat (SR) bersama Dinas Sosial Provinsi Sumbar. Peluncuran program tersebut digelar di Lapangan Apel Mapolda Sumatera Barat pada Selasa (10/3/2026),

Program inovatif tersebut adalah inisiasi langsung dari Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta sebagai bentuk implementasi Polri Peduli Pendidikan. Sebagai motor penggerak di lapangan, Kepala Biro SDM Polda Sumbar Kombes Pol Anissullah M. Ridha bertindak sebagai pelaksana utama yang menyusun skema pembinaan komprehensif bagi para siswa.

Kegiatan ini berpijak pada amanat UUD 1945 Pasal 31 mengenai hak pendidikan warga negara dan semangat Keppres 120 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto tentang Pendidikan Gratis bagi Keluarga Miskin dan Miskin Ekstrem yang di dalamnya memuat amanat menyediakan Sekolah Rakyat.

Menanggapi inisiasi Polri, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar Syaifullah, memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Bahkan, Syaifullah meminta agar derajat kerja sama ini ditingkatkan menjadi program permanen.

"Kami sangat mendukung penuh langkah Polda Sumbar. Bahkan, kami berharap kerja sama ini ditingkatkan derajatnya menjadi permanen agar proses transformasi karakter anak-anak kita di Sekolah Rakyat memiliki keberlanjutan yang kuat," ujar Syaifullah.

Kemeriahan apel memuncak saat para siswa menunjukkan hasil pembinaan di bawah asuhan Biro SDM Polda Sumbar. Muhammad Fauzan memimpin rekan-rekannya dari SRMA 4 Padang dalam peragaan PKS yang disiplin. Sementara itu, ketangkasan PBB ditunjukkan oleh Fauzil dari SRMP 5 Solok, serta keterampilan kepanduan oleh Daniel Jonathan dari SRMP 4 Padang.

Suasana semakin hangat saat sesi interaksi. Muhammad Asgar bertanya mengenai tips menjadi Leadership yang baik, yang dijawab langsung oleh Kapolda dengan menekankan pentingnya integritas. Tak ketinggalan, siswi-siswi seperti Inayah Mustika Ratu, Erzizah Febrianigun, dan Tita Martalita menyampaikan aspirasi mereka untuk bergabung menjadi anggota Polwan.

Menanggapi pertanyaan dari perwakilan guru, Eno Aulia Fikri mengenai keberlanjutan program, Kombes Pol Anissullah M. Ridha memastikan bahwa Biro SDM telah menyiapkan rangkaian kegiatan berkelanjutan, mulai dari pendampingan psikologis hingga pelatihan kemandirian.

Bisnis.com, SURABAYA – Tercatat sebanyak 1.480.380 jiwa peserta Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) di Provinsi Jawa Timur yang dinonaktifkan sejak 22 Januari 2026 mulai dilakukan reaktivasi secara bertahap.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani menjelaskan jumlah peserta PBI JK di 38 kabupaten/kota sebanyak 15.432.179 jiwa. Namun, yang terdampak penonaktifan 1.480.380 jiwa.

“Penonaktifan peserta PBI JK dilakukan sebagai bagian dari proses penyesuaian dan pemutakhiran data secara nasional,” beber Restu Novi, Kamis (12/2/2026).

Novi menyebut kebijakan tersebut ditempuh untuk memastikan program iuran jaminan kesehatan dapat tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdaftar pada desil 1 sampai 5.

Bagi peserta PBI yang dinonaktifkan dan segera membutuhkan pelayanan medis darurat karena penyakit kronis, katastropik, dan kondisi berat lainnya diminta untuk segera mengajukan reaktivasi.

“Untuk reaktivasi bersyarat selama masuk dalam kategori masyarakat miskin atau rentan miskin berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Dinas Sosial Kabupaten/Kota,” bebernya.

Usai membuat laporan ke Dinsos kabupaten/kota, peserta terdampak penonaktifan dapat melakukan reaktivasi melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

“Kami mendorong petugas operator SIKS-NG agar aktif dalam mengisi aplikasi supaya tidak ada warga yang berhak tidak terdaftar dan reaktivasi bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat menjadi peserta PBI JKN kembali,” jelasnya.

Novi menjelaskan sebanyak lebih dari 1,4 juta peserta PBI JK di Jawa Timur yang terdampak penonaktifan saat ini secara bertahap mulai melakukan reaktivasi. “Jumlah itu berproses terus reaktivasi namun langsung kabupaten/kota langsung ke Kemensos. Intinya di Jatim sudah mulai sosialisasi sejak Juli tahun lalu,” sebutnya.

Pihaknya mengklaim akan menginstruksikan masing-masing Dinsos seluruh tingkat kabupaten/kota untuk melakukan rapat koordinasi dengan para pemangku kebijakan terkait di wilayah masing-masing.

“Kami memastikan Dinsos Kabupaten/Kota aktif melakukan pemutakhiran data dengan menanggapi pengaduan masyarakat yang reaktivasi, menyisir warga-warga desil 1 sampai 4 yang belum memiliki PBI JKN untuk dimutakhirkan melalui SIKS NG,” tegasnya.

Lebih lanjut, Novi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan jajaran terkait terutama Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Selain itu, pihaknya meminta kepada segenap petugas PKH dan TKSK membantu masyarakat yang terdampak untuk melakukan reaktivasi.

“Kami menugaskan relawan pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) mensosialisasikan, membantu proses reaktivasi,” pungkasnya.

JAKARTA - Pemerintah berkomitmen mempermudah pengaktifan kembali atau reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga yang tergolong tidak mampu atau Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Reaktivasi bertujuan agar layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan tidak terganggu.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan ada empat langkah pemerintah untuk memperbaiki dan mempercepat reaktivasi bagi pemegang PBI-JK ini. Pertama, pemerintah menambahkan desa atau kelurahan sebagai tempat reaktivasi.

"Selama ini kita reaktivasinya itu hanya berada di Dinsos (Dinas Sosial), ada protes terlalu jauh dan lain sebagainya,” kata Saifullah, dikutip Selasa (10/2/2026).

Kedua, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berkolaborasi untuk percepatan proses reaktivasi.

Ketiga, reaktivasi bersifat otomatis kepada 106.000 penderita penyakit katastropik, yakni bagi pasien dengan kondisi kesehatan serius, mengancam jiwa, dan membutuhkan perawatan jangka panjang seperti jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal. Langkah ini dilakukan agar layanan kesehatan tidak terganggu dan dapat melakukan reaktivasi menyusul.

Keempat, Kementerian Sosial akan terus mendorong pemerintah daerah untuk aktif dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), baik dari mulai tahapan pengusulan hingga reaktivasi bantuan sosial (bansos).

Lihat video: FULL DATA PBI BPJS KESEHATAN, 3 BULAN PEMBENAHAN



"Perlu kami laporkan bahwa seluruh penerima bantuan iuran yang kami tanda tangani itu merupakan usulan dari bupati dan wali kota,” kata dia.

Penonaktifan peserta BPJS PBI-JK sudah dilakukan Kementerian Sosial sejak Juni 2025. Total pada 2025 sebanyak 13,4 juta data telah dinonaktifkan. Dari jumlah itu, sebanyak 87.591 melakukan reaktivasi. Sisanya, para peserta berpindah ke segmen mandiri dan dibiayai pemerintah daerah.

Pada 2026, Kementerian Sosial kembali melakukan penonaktifan kepesertaan BPJS PBI-JK. Pada Januari 2026 sebanyak 516.237 dinonaktifkan dengan reaktivasi sebanyak 34.652. Dan pada Februari 2026 sebanyak 11.017.233 peserta BPJS PBI-JK dinonaktifkan.

Saifullah menegaskan penonaktifan ini tak mengurangi pemberian BPJS PBI-JK bagi masyarakat yang tak mampu, tetapi didistribusikan ulang kepada penerima manfaat yang lebih tepat sasaran.

"Jadi ini banyak yang menganggapkan kayaknya ini dikurangi. Tidak ada yang dikurangi, tapi direalokasi. Direalokasikan ke mana? Misalnya ini ke Ependi, (warga yang tergolong) Desil 1. Penerima baru di Januari 2026,” kata Saifullah.

Saifullah lantas menampilkan rumah Apendi yang masih berdinding kayu dan beratapkan seng. Lantainya pun belum memakai ubin. "Jadi ini kita alihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria sesuai dengan alokasi yang kita miliki,” kata Saifullah.

Sebanyak 3 ribu sembako berisikan minyak goreng, gula, hingga mie instan dibagikan oleh Artha Graha Peduli bersama PWI Pusat dan Dinas Sosial (Dinsos).

Sembako gratis itu dibagikan untuk masyarakat Banten, di Kota Serang, Cilegon, Pandeglang dan Lebak, dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026.

"Kami sudah mendistribusikan ribuan paket di Provinsi Banten," ujar David Raditya, PIC Baksos Artha Graha Peduli di Banten, Kota Serang, Sabtu (07/02).

David mengatakan penerima manfaat baksos sembako dari Artha Graha Peduli yang digelar bersama PWI adalah masyarakat tidak mampu, janda, hingga marbot.

"Target penerima manfaat, khususnya masyarakat kurang mampu, masyarakat yang membutuhkan," terangnya.

Artha Graha, disebut David, akan terus berkolaborasi dengan PWI maupun insan pers lainnya dalam bidang kemanusiaan dan sosial.

"Khususnya ketahanan pangan, menekan inflasi dan apapun yang bentuknya sosial kepada masyarakat, jadi kami akan fleksibel," jelasnya.

Artha Graha Peduli mengaku rutin bekerjasama dengan PWI di berbagai kegiatan, salah satunya pembagian sembako gratis di Kota Serang, sebagai rangkaian acara HPN 2026 yang digelar di Banten.

"Artha Graha Peduli sedari dulu memang jadi mitra PWI, mau PWI pusat maupun wilayah, yang memang sering kita berkolaborasi bukan hanya baksos, tapi juga berbagai kegiatan sosial," tutur David.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien cuci darah peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang mengalami penonaktifan kepesertaan.

Pernyataan itu disampaikan setelah ratusan pasien cuci darah dari berbagai wilayah melaporkan kehilangan akses pengobatan secara mendadak karena tidak lagi tercatat sebagai peserta PBI di BPJS Kesehatan.

“Saya sudah berkoordinasi bersama Menkes dan Dirut BPJS dan sudah ada solusi. Prinsipnya, rumah sakit tidak boleh menolak pasien cuci darah, karena ini tidak bisa ditunda,” kata Gus Ipul saat konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Gus Ipul menegaskan pasien harus tetap dilayani oleh rumah sakit, apalagi yang mengalami kondisi darurat sehingga membutuhkan penanganan cepat.

"Soal PBI yang nonaktif ada mekanisme reaktivasi cepat. Khusus pasien cuci darah, PBI-nya masih akan aktif 1 bulan ke depan untuk memberi kesempatan melakukan reaktivasi PBI bagi mereka yang tidak mampu, dan berpindah ke segmen mandiri bagi mereka yang mampu," tegasnya.

Gus Ipul menjelaskan bahwa memang terdapat perubahan pada status kepesertaan PBI-JK. Sejumlah peserta mengalami penonaktifan, dan kepesertaannya dialihkan kepada yang lebih membutuhkan, karena adanya pemutakhiran data.

Namun, jika kemudian ditemukan bahwa peserta yang dinonaktifkan ternyata berhak menerima dan memenuhi syarat dalam hal ini terdaftar dalam Desil 1 sampai Desil 4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Oleh karena itu, kepesertaannya bisa diaktifkan kembali melalui proses reaktivasi PBI-JK yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Sosial.

"Dalam rangka pembiayaan itu, pemerintah bertanggungjawab, kalau dia memang dari keluarga yang berada di Desil 1 sampai Desil 4 atau keluarga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai keluarga yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan, akan kita bantu prosesnya," terangnya.

Kementerian Sosial terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah dalam rangka memastikan proses reaktivasi untuk penerima yang memenuhi syarat bisa berjalan dengan cepat.

Di saat bersamaan, rumah sakit tetap harus memberikan pelayanan kepada semua pasien.

"Saya kira, kita tidak akan membiarkan pasien ini kehilangan harapan, jadi jelas, Kementerian Sosial sangat jelas, Kementerian Kesehatan sangat jelas, BPJS juga sangat jelas. Maka saya sedih kalau ada rumah sakit menolak pasien, jangankan pasien yang BPJS Kesehatan, siapapun pasien wajib dilayani," ungkapnya.

Dijelaskan, proses penonaktifan dan pengalihan kepesertaan PBI-JK kepada yang lebih membutuhkan telah dimulai sejak tahun lalu, sebagai bagian dari pemutakhiran data untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran.

Dalam kaitan ini, sebanyak kurang lebih 25 ribu peserta yang memenuhi syarat juga telah direaktivasi kembali menjadi peserta PBI-JK.

Sekretaris Jenderal Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Petrus Hariyanto menjelaskan pihaknya menerima sekitar 30 laporan pasien yang mendadak tidak bisa menjalani pengobatan cuci darah karena tidak lagi terdaftar sebagai peserta PBI.

Jumlah laporan tersebut kemudian melonjak dari hari ke hari.

Menurutnya, sudah lebih dari 100 laporan yang masuk hingga Kamis (5/2/2026), sehingga seluruh pengurus harus turun menampung keluhan dan menenangkan para pasien.

"Ramai banget laporannya, sampai kewalahan mendatanya, mereka mengeluh dan minta bantuan KPCDI untuk menangani. Banyak yang berangkat cuci darah lalu pulang [karena tidak bisa berobat], mereka ketakutan," ujar Petrus kepada Bisnis, Kamis (5/2/2026).

Menurut Petrus, beberapa pasien cuci darah langsung mendatangi Dinas Sosial di daerahnya, tetapi tidak membuahkan hasil karena mereka bingung terkait prosedur.

Berdasarkan catatan KPCDI, para pasien itu tidak mendapatkan pemberitahuan mengenai pencabutan kepesertaan PBI terlebih dahulu.

Mereka mendatangi fasilitas kesehatan seperti biasa, tetapi kemudian dikagetkan oleh penolakan layanan karena masalah administratif.

"Mereka tidak tahu ada kebijakan pemutusan PBI ini oleh Kementerian Sosial, tahu-tahu putus, padahal mereka harus cuci darah seminggu dua kali. Terlambat sekali saja badan tersiksa, dua kali potensi nyawa taruhannya," ujar Petrus.

Kepanikan di kalangan pasien peserta PBI terjadi karena mereka terkendala biaya untuk mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan secara mandiri.

Rata-rata pasien cuci darah tidak bekerja karena berbagai kendala, sehingga kondisi ekonominya tidak stabil.

Dia menyebut terdapat pasien yang sudah bekerja tetapi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena harus absen setidaknya dua kali dalam sepekan untuk menjalani cuci darah.

Mereka bisa bolos lebih banyak jika harus kontrol rutin, mengurus rujukan, atau jika kondisi kesehatannya menurun.

Tidak hanya itu, pasien-pasien berusia muda juga kerap kesulitan mencari kerja karena penyakit yang diidapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ratusan pasien cuci darah dari berbagai wilayah melaporkan kehilangan akses pengobatan secara mendadak karena mereka tidak lagi tercatat sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.

Sekretaris Jenderal Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Petrus Hariyanto menjelaskan bahwa pada Selasa (3/2/2026) pihaknya menerima sekitar 30 laporan pasien yang mendadak tidak bisa menjalani pengobatan cuci darah karena tidak lagi terdaftar sebagai peserta PBI. Jumlahnya kemudian melonjak dari hari ke hari.

Menurutnya, sudah lebih dari 100 laporan yang masuk hingga hari ini, Kamis (5/2/2026), sehingga seluruh pengurus harus turun menampung keluhan dan menenangkan para pasien.

"Ramai banget laporannya, sampai kewalahan mendatanya, mereka mengeluh dan minta bantuan KPCDI untuk menangani. Banyak yang berangkat cuci darah lalu pulang [karena tidak bisa berobat], mereka ketakutan," ujar Petrus kepada Bisnis, Kamis (5/2/2026).

Menurutnya, beberapa pasien cuci darah langsung mendatangi Dinas Sosial di daerahnya, tetapi tidak membuahkan hasil karena mereka bingung terkait prosedur.

Salah satu pasien cuci darah itu adalah Ajat (37), pedagang es keliling asal Lebak, Banten, yang menjalani perawatan di RSUD Dr. Adjidarmo Rangkasbitung. Ajat terpaksa harus berurusan dengan birokrasi saat dirinya sedang dalam kondisi lemas pasca-tindakan medis.

"Saya sedang cuci darah, jarum sudah ditusuk, tiba-tiba dipanggil karena BPJS [Kesehatan] tidak aktif. Istri saya harus menempuh perjalanan satu jam ke kelurahan, kecamatan, hingga Dinsos [Dinas Sosial], tetapi ditolak dan disuruh pindah ke jalur mandiri," keluh Ajat.

Bagi Ajat dan banyak pasien kurang mampu lainnya, berpindah menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan adalah kemustahilan.

"Untuk ongkos ke rumah sakit saja sudah susah, apalagi harus bayar iuran setiap bulan. Saya jualan es, sekarang malah sedang tidak dagang karena musim hujan. Kami hanya ingin sehat, jangan disusahkan seperti ini," ungkapnya.

Berdasarkan catatan KPCDI, para pasien itu tidak mendapatkan pemberitahuan mengenai pencabutan kepesertaan PBI terlebih dahulu. Mereka mendatangi fasilitas kesehatan seperti biasa, tetapi kemudian dikagetkan oleh penolakan layanan karena masalah administratif tersebut.

"Mereka tidak tahu ada kebijakan pemutusan PBI ini oleh Kementerian Sosial, tahu-tahu putus, padahal mereka harus cuci darah seminggu dua kali. Terlambat sekali saja badan tersiksa, dua kali potensi nyawa taruhannya," ujar Petrus.

Petrus menilai bahwa kepanikan di kalangan pasien peserta PBI karena mereka terkendala biaya untuk mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan secara mandiri. Rata-rata pasien cuci darah tidak bekerja karena berbagai kendala, sehingga kondisi ekonominya tidak stabil.

Terdapat pasien yang sudah bekerja tetapi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena harus absen setidaknya dua kali dalam sepekan untuk menjalani cuci darah. Mereka bisa bolos lebih banyak jika harus kontrol rutin, mengurus rujukan, atau jika kondisi kesehatannya menurun.

Tidak hanya itu, pasien-pasien berusia muda juga kerap kesulitan mencari kerja karena penyakit yang diidapnya.

"Obat-obatan yang belum di-cover BPJS Kesehatan juga banyak. Belum [pengeluaran untuk] transportasi. Kehidupan kami [pasien cuci darah] secara ekonomi menyedihkan," ujar Petrus.

Petrus juga bercerita bahwa KPCDI menerbitkan siaran pers di situs resminya mengenai para pasien yang mendadak tidak bisa berobat pada Rabu (4/2/2026). Sayangnya, setelah siaran pers itu terbit, website KPCDI menjadi tidak bisa diakses. Bisnis pun memeriksa situs KPCDI pada Kamis (5/2/2026) pukul 15.41 WIB dan website itu tidak bisa terbuka.

"[Sepertinya] web kami diserang, sekarang enggak bisa diakses," ujarnya.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah merespons ramainya isu tersebut, dengan menjelaskan bahwa penonaktifan sejumlah peserta PBI dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.

Penetapan peserta PBI mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan penerima bantuan sosial. Basis data itu menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurut Rizzky, terdapat penyesuaian bahwa total jumlah peserta PBI yang dinonaktifkan diganti dengan peserta baru. Alhasil, total peserta PBI tetap sama seperti sebelumnya.

"Pembaruan data PBI JK dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial supaya data peserta PBI JK tepat sasaran. Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria," ujar Rizzky melalui keterangan resmi, dikutip pada Kamis (5/2/2026).

Kriteria peserta PBI JK yang bisa mengaktifkan kembali yaitu pertama, peserta tersebut termasuk dalam daftar peserta PBI JK yang dinonaktifkan pada Januari 2026.

Kedua, jika berdasarkan verifikasi di lapangan, peserta termasuk kategori masyarakat miskin dan rentan miskin. Ketiga, jika peserta termasuk peserta yang mengidap penyakit kronis, atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwanya.

"Peserta PBI JK yang dinonaktifkan tersebut bisa melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Selanjutnya, Dinas Sosial akan mengusulkan peserta tersebut ke Kementerian Sosial, dan Kementerian Sosial akan melakukan verifikasi terhadap peserta yang diusulkan. Jika peserta lolos verifikasi, maka BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status JKN peserta tersebut, sehingga peserta yang bersangkutan dapat kembali mengakses layanan kesehatan," kata Rizzky.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti buka suara menanggapi kasus peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) tiba-tiba berstatus nonaktif menyusul ramai keluhan warganet di media sosial.

Ghufron menegaskan saat ini memang ada proses validasi terhadap status kepesertaan PBI BPJS Kesehatan, tetapi keputusan yang menentukan seseorang masih berhak sebagai PBI atau tidak tersebut bukan menjadi kewenangan BPJS Kesehatan.

"Memang ada validasi apakah orang masih PBI atau sudah bukan lagi PBI, tetapi yang menentukan itu bukan BPJS Kesehatan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (5/2).

Ia menyarankan bagi warga yang merasa masih memenuhi kriteria sebagai peserta PBI dapat menempuh jalur administrasi di tingkat daerah.

"Jika seseorang masih merasa berhak sebagai PBI, bisa mengurusnya melalui dinas sosial setempat," jelas Ali.

Sebelumnya, banyak peserta PBI BPJS Kesehatan yang mengeluh mendadak dinonaktifkan. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan kebijakan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang ditetapkan pada 19 Januari 2026 dan berlaku mulai 1 Februari 2026.

"Dalam SK tersebut, telah dilakukan penyesuaian di mana sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan digantikan dengan peserta baru. Jadi secara jumlah total peserta PBI JK tetap sama dengan bulan sebelumnya," kata Rizzky melalui keterangan tertulis yang dikutip Antara, Rabu (5/2).

Menurut Rizzky, pembaruan data dilakukan secara berkala untuk memastikan penerima bantuan iuran tepat sasaran. Meski demikian, ia belum merinci jumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan dalam proses tersebut.

BPJS Kesehatan juga menegaskan penonaktifan status peserta tidak serta-merta menghilangkan hak layanan kesehatan. Peserta yang dinonaktifkan masih dapat mengajukan reaktivasi kepesertaan apabila memenuhi kriteria yang berlaku.

Kriteria tersebut antara lain peserta termasuk dalam daftar PBI JK yang dinonaktifkan pada Januari 2026 dan berdasarkan hasil verifikasi lapangan masih tergolong masyarakat miskin atau rentan miskin. Reaktivasi juga dapat dilakukan bagi peserta dengan penyakit kronis atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa.

"Peserta PBI JK yang dinonaktifkan bisa melapor ke dinas sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Selanjutnya akan diusulkan ke Kementerian Sosial untuk diverifikasi," jelas Rizzky.

Jika lolos verifikasi, BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status JKN peserta sehingga dapat kembali mengakses layanan kesehatan. Peserta juga dapat mengecek status kepesertaan melalui layanan PANDAWA, Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.

Bisnis.com, JAKARTA - Viral di media sosial informasi soal penonaktifan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). BPJS Kesehatan pun buka suara dan menjelaskan duduk perkaranya. Berikut fakta-fakta penting yang perlu diketahui peserta JKN PBI JK.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026. Dia menyebut, penonaktifan ini tidak mengurangi jumlah total peserta PBI JK secara nasional.

“Dalam SK tersebut, telah dilakukan penyesuaian di mana sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan, digantikan dengan peserta baru. Jadi, secara jumlah total peserta PBI JK sama dengan jumlah peserta PBI JK pada bulan sebelumnya. Pembaruan data PBI JK dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial supaya data peserta PBI JK tepat sasaran. Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria,” ujar Rizzky pada Rabu (04/02).

Pemutakhiran data peserta PBI JK dilakukan secara rutin oleh Kementerian Sosial. Tujuannya agar bantuan iuran benar-benar diterima masyarakat miskin dan rentan miskin yang berhak. Dia kemudian menjelaskan beberapa hal yang harus diketahui masyarakat:

1. Peserta yang Dinonaktifkan Masih Bisa Aktif Lagi

BPJS Kesehatan menegaskan bahwa penonaktifan tidak bersifat permanen. Peserta PBI JK tetap memiliki peluang untuk mengaktifkan kembali kepesertaan JKN, asalkan memenuhi kriteria tertentu.

2. Ini 3 Kriteria Peserta PBI JKN yang Bisa Aktif Kembali

Adapun kriteria peserta PBI JK yang dapat mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN antara lain:

• Peserta termasuk dalam daftar PBI JK yang dinonaktifkan pada Januari 2026
• Peserta tergolong masyarakat miskin atau rentan miskin berdasarkan verifikasi lapangan
• Peserta mengidap penyakit kronis atau berada dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa

Dia menyebut peserta PBI JK yang dinonaktifkan tersebut bisa melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Selanjutnya, Dinas Sosial akan mengusulkan peserta tersebut ke Kementerian Sosial, dan Kementerian Sosial akan melakukan verifikasi terhadap peserta yang diusulkan.

"Jika peserta lolos verifikasi, maka BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status JKN peserta tersebut, sehingga peserta yang bersangkutan dapat kembali mengakses layanan kesehatan,” kata Rizzky.

3. Cara Cek Status Kepesertaan JKN

Rizzky juga menerangkan, untuk mengecek apakah status kepesertaan JKN masih aktif atau tidak, peserta yang bersangkutan dapat menghubungi Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) di nomor 08118165165, BPJS Kesehatan Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, atau melalui Kantor BPJS Kesehatan terdekat.

Selain itu, peserta yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit juga bisa meminta bantuan petugas BPJS.

Bagi peserta JKN yang sedang berobat di rumah sakit, jika perlu informasi atau butuh bantuan, juga bisa menghubungi petugas BPJS SATU. Nama, foto dan nomor kontak petugas BPJS SATU! terpampang pada ruang publik di rumah sakit tersebut. Masyarakat juga dapat menghubungi petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) yang secara khusus disediakan rumah sakit untuk melayani kebutuhan informasi dan menangani pengaduan pasien

BPJS Kesehatan mengimbau masyarakat agar rutin mengecek status kepesertaan JKN. “Sekali lagi kami imbau kepada masyarakat, selagi masih sehat harap meluangkan waktu mengecek status kepesertaan JKN-nya. Jika ternyata masuk ke dalam peserta yang dinonaktifkan, supaya bisa segera melakukan pengaktifan kembali. Jadi harapannya tidak terkendala jika mendadak perlu JKN untuk berobat,” ungkap Rizzky.

Bisnis.com, JAKARTA - Viral di media sosial informasi soal penonaktifan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). BPJS Kesehatan pun buka suara dan menjelaskan duduk perkaranya. Berikut fakta-fakta penting yang perlu diketahui peserta JKN PBI JK.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026. Dia menyebut, penonaktifan ini tidak mengurangi jumlah total peserta PBI JK secara nasional.

“Dalam SK tersebut, telah dilakukan penyesuaian di mana sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan, digantikan dengan peserta baru. Jadi, secara jumlah total peserta PBI JK sama dengan jumlah peserta PBI JK pada bulan sebelumnya. Pembaruan data PBI JK dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial supaya data peserta PBI JK tepat sasaran. Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria,” ujar Rizzky pada Rabu (04/02).

Pemutakhiran data peserta PBI JK dilakukan secara rutin oleh Kementerian Sosial. Tujuannya agar bantuan iuran benar-benar diterima masyarakat miskin dan rentan miskin yang berhak. Dia kemudian menjelaskan beberapa hal yang harus diketahui masyarakat:

1. Peserta yang Dinonaktifkan Masih Bisa Aktif Lagi

BPJS Kesehatan menegaskan bahwa penonaktifan tidak bersifat permanen. Peserta PBI JK tetap memiliki peluang untuk mengaktifkan kembali kepesertaan JKN, asalkan memenuhi kriteria tertentu.

2. Ini 3 Kriteria Peserta PBI JKN yang Bisa Aktif Kembali

Adapun kriteria peserta PBI JK yang dapat mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN antara lain:

• Peserta termasuk dalam daftar PBI JK yang dinonaktifkan pada Januari 2026
• Peserta tergolong masyarakat miskin atau rentan miskin berdasarkan verifikasi lapangan
• Peserta mengidap penyakit kronis atau berada dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa

Dia menyebut peserta PBI JK yang dinonaktifkan tersebut bisa melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Selanjutnya, Dinas Sosial akan mengusulkan peserta tersebut ke Kementerian Sosial, dan Kementerian Sosial akan melakukan verifikasi terhadap peserta yang diusulkan.

"Jika peserta lolos verifikasi, maka BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status JKN peserta tersebut, sehingga peserta yang bersangkutan dapat kembali mengakses layanan kesehatan,” kata Rizzky.

3. Cara Cek Status Kepesertaan JKN

Rizzky juga menerangkan, untuk mengecek apakah status kepesertaan JKN masih aktif atau tidak, peserta yang bersangkutan dapat menghubungi Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) di nomor 08118165165, BPJS Kesehatan Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, atau melalui Kantor BPJS Kesehatan terdekat.

Selain itu, peserta yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit juga bisa meminta bantuan petugas BPJS.

Bagi peserta JKN yang sedang berobat di rumah sakit, jika perlu informasi atau butuh bantuan, juga bisa menghubungi petugas BPJS SATU. Nama, foto dan nomor kontak petugas BPJS SATU! terpampang pada ruang publik di rumah sakit tersebut. Masyarakat juga dapat menghubungi petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) yang secara khusus disediakan rumah sakit untuk melayani kebutuhan informasi dan menangani pengaduan pasien

BPJS Kesehatan mengimbau masyarakat agar rutin mengecek status kepesertaan JKN. “Sekali lagi kami imbau kepada masyarakat, selagi masih sehat harap meluangkan waktu mengecek status kepesertaan JKN-nya. Jika ternyata masuk ke dalam peserta yang dinonaktifkan, supaya bisa segera melakukan pengaktifan kembali. Jadi harapannya tidak terkendala jika mendadak perlu JKN untuk berobat,” ungkap Rizzky.

Bisnis.com, SEMARANG – Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil mencatatkan penurunan signifikan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) selama beberapa tahun terakhir. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY sekaligus menegaskan fokus Dinas Sosial Provinsi DIY dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial dan jaminan sosial berkelanjutan.
Wakil Ketua DPRD DIY Imam Taufik mengapresiasi penurunan angka PMKS, yakni dari 100.574 jiwa pada 2023 menjadi 79.384 jiwa pada 2024. Imam menilai tren penurunan tersebut merupakan indikator keberhasilan dari pola kerja kolaboratif yang dilakukan Dinas Sosial bersama Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan berbagai elemen masyarakat secara umum.
“Ini berarti menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial [Provinsi DIY] terus dengan berkolaborasi dengan LKS masyarakat secara umum, itu ada perbaikan dari sisi kuantitasnya,” jelas Imam dalam acara temu wicara yang digelar Star Jogja FM Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Rabu (28/1/2026).
Mengenai hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Provinsi DIY Endang Patmintarsih menjelaskan bahwa dalam memberikan pelayanan, pihaknya tidak hanya fokus pada salah satu aspek saja. "Jadi ketika kita dalam pelayanan masalah kesehatan sosial, kami melakukan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial," ujarnya.
Lebih lanjut, Endang mengatakan Dinas Sosial Provinsi DIY memiliki enam balai rehabilitasi dengan spesialisasi layanan yang beragam untuk menangani berbagai klaster permasalahan sosial.
Fasilitas tersebut mencakup balai yang khusus melayani warga lanjut usia, balai pengasuhan anak, serta balai bagi wanita rawan sosial ekonomi. Selain itu, terdapat pula balai laras yang fokus pada rehabilitasi disabilitas mental, balai bagi gelandangan dan pengemis, hingga balai rehabilitasi yang diperuntukkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
Mengenai tantangan operasional, Endang mengungkapkan Dinsos DIY seringkali berhadapan dengan masalah terbatasnya kapasitas fasilitas transit atau Camp Assessment. Hal ini menjadi krusial mengingat fluktuasi jumlah warga yang membutuhkan penanganan darurat seringkali melampaui daya tampung ideal yang tersedia di Balai Dinsos DIY.
"Kapasitas kami kan ada batasnya, maksimal 150 orang. Pernahkah sampai 300? Pernah. Jangan sampai kami melakukan pelayanan tidak sesuai dengan yang seharusnya," jelas Endang.
Endang mengungkapkan pemerintah daerah DIY memberikan perhatian khusus pada jaminan sosial berkelanjutan bagi kelompok rentan, terutama lansia terlantar.
Dinsos DIY mencatat terdapat sekitar 8.000 lansia yang menjadi target sasaran program jaminan sosial seumur hidup bagi mereka yang belum terakomodasi oleh skema bantuan nasional maupun kabupaten/kota. "Kami berikan Rp300 ribu per bulan dan berlaku selamanya," tegas Endang mengenai besaran bantuan tunai tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan dasar. (Muhammad Robith Faizi)

Bisnis.com, PADANG PARIAMAN — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat terdapat 250 jiwa penduduk di Nagari/Desa Kampung Galapung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat, harus mengungsi akibat banjir yang melanda desa tersebut sejak Senin (25/11) kemarin.

Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy yang datang ke lokasi pengungsian mengatakan untuk warga yang terdampak bencana banjir ini telah disalurkan sejumlah bantuan, mulai dari beras, makanan siap saji, kasur, selimut, dan sejumlah kebutuhan pengungsi anak-anak.

“Saya malam hari saya berada di lokasi pengusian itu. Lokasi pengungsian di sebuah surau (musala). Bantuan pun telah kami salurkan melalui BPBD dan Dinas Sosial,” katanya, Selasa (25/11/2025).

Adapun bantuan yang disalurkan dari Dinas Sosial ini beras reguler sebanyak 2 ton, makanan siap saji 100 paket, kasur 60 lembar, tenda gulung 50 lembar, kidswear 40 lembar, selimut 50 lembar, family kit 50 paket, dan makanan anak 160 paket. Selain itu, BPBD Sumbar juga menyalurkan tambahan berupa 100 helai selimut dan 20 paket sembako.

“Total nilai bantuan mencapai Rp124,27 juta, dan saya telah meminta kepada BPBD dan Dinas Sosial untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan mempercepat penanganan darurat,” ujarnya.

Dia juga mendesak untuk penyaluran bantuan ini berjalan secara cepat dan tepat kepada warga yang terdampak bencana banjir tersebut. “Bantuan harus datang tepat waktu dan pemerintah harus hadir di titik-titik terdampak untuk memastikan kebutuhan dasar terpenuhi,” tegasnya.

Vasko juga berpesan agar bantuan itu diprioritaskan untuk kebutuhan kelompok rentan seperti balita dan lansia. Karena kondisi hujan dan banjir ini, ketersediaan logistik adalah hal yang paling penting. Makanya, penyaluran bantuan haruslah menyebar dan merata.

Menurutnya Pemprov Sumbar akan terus memantau perkembangan cuaca serta potensi banjir susulan. Koordinasi dengan BMKG, BPBD, dan pemerintah kabupaten/kota akan terus ditingkatkan untuk memastikan langkah antisipasi berjalan efektif.

Wagub juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mengabaikan peringatan cuaca ekstrem yang dikeluarkan BMKG. Meski angin dan intensitas hujan mulai menurun, kondisi lapangan masih belum sepenuhnya aman.

“Pemprov Sumbar telah mengeluarkan himbauan kewaspadaan, sementara Pemkab Padang Pariaman juga sudah menetapkan status siaga bencana di sejumlah wilayah terdampak banjir. Hal ini patut dipatuhi dan pedomani secara bersama,” sebutnya.

“Cuaca masih sangat dinamis, keselamatan harus diutamakan. Ikuti peringatan BMKG dan arahan petugas di lapangan,” sambungnya.

Kader Pembangunan Manusia (KPM) Nagari Kampung Galapung Suci Ramadhan menyampaikan bahwa saat ini 250 warga masih bertahan di lokasi pengungsian, termasuk 44 balita dan 92 lansia. Para pengungsi ini sudah bertahan dua malam di tempat pengungsian sejak banjir melanda Minggu siang,.

Dikatakannya saat ini satu unit dapur umum telah beroperasi, namun tenaga juru masak masih terbatas sehingga diperlukan tambahan personel untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan konsumsi.

Bisnis.com, JAKARTA - Dana bantuan langsung tunai (BLT) kesra Rp900.000 dari pemerintah disalurkan mulai Oktober, November dan Desember 2025.

Namun mungkin ada beberapa dari Anda yang kesulitan dalam pencairan atau uang Anda belum cair di bank himbara ataupun kantor pos.

Jika Anda mengalami kendala tersebut, berikut cara yang harus Anda lakukan.

Cara Mengatasi Kendala Pencairan

1. Cek Status di DTSEN / Cek Bansos

Gunakan situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos resmi. Pastikan nama Anda terdaftar aktif sebagai penerima PKH/BPNT untuk tahap ini.

2. Pantau Status di Bank Penyalur

Jika status dalam sistem menunjukkan “SI (Standing Instruction)”, ini berarti dana sedang dalam proses pencairan secara otomatis. Jika status kosong atau tidak aktif, segera hubungi pendamping PKH atau kantor desa/kelurahan.

3. Hubungi Pendamping PKH atau Dinas Sosial

Pendamping akan memeriksa apakah terdapat masalah teknis, seperti kartu KKS yang bermasalah, data ganda, atau rekening yang bermasalah.

4. Pastikan Kartu KKS Aktif

Kadang-kadang pencairan gagal disebabkan oleh kartu KKS yang tidak aktif atau sudah lama tidak digunakan. Pastikan kartu Anda masih aktif di bank penyalur.

5. Sabar Menunggu Pencairan Bertahap

Terdapat beberapa sebab mengapa BLT Kesra Rp900.000 belum cair meski masyarakat sudah terdaftar sebagai penerima. Beberapa alasan di antaranya yakni masih proses validasi dan pencairan dilakukan secara bertahap.

Kemudian untuk pencairan melalui Kantor Pos, baru akan dilaksanakan mulai Senin depan, 26 Oktober 2025. Faktor lain yang menjadi penyebab seseorang tak mendapatkan bantuan ini yakni karena ditemukan ketidaksesuaian data dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pencairan bisa berlangsung hingga minggu ketiga atau bahkan akhir bulan. Jadi, jika minggu pertama dan kedua tidak ada pencairan, masih ada kemungkinan untuk tahap selanjutnya.

Cara Laporkan BLT Kesra Rp900.000 Tidak Kunjung Cair

Cara melaporkan BLT Kesra tak kunjung cair yakni melalui situs resmi Kementerian Sosial, di antaranya: Hotline bansos Kemensos: 0811-10-222-10 SMS: 1708 (provider Telkomsel, Indosat, dan 3) X: @lapor1708 Email: bansos@kemensos.go.id Masyarakat juga bisa memantau informasi terbaru di media sosial resmi Kemensos seperti akun Instagram @kemensosri.

Bantuan ini diberikan sebagai tambahan insentif tunai untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong penciptaan lapangan kerja, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapatkan Rp300.000 per bulan selama 3 bulan (Oktober, November, Desember 2025).

Total bantuan yang diterima sekaligus adalah Rp900.000 dalam satu kali pencairan.
Program ini mencakup lebih dari 35 juta keluarga yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan termasuk dalam kelompok desil 1 hingga 4, yaitu yang berada di lapisan ekonomi terendah.

Distribusi dilakukan melalui Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) serta PT Pos Indonesia.