Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita unggulan untuk disimak Rabu ini, antara lain pemerintah tetapkan work from anywhere (WFA) saar Lebaran, perusahaan diimbau tak potong cuti hingga pemerintah salurkan bantuan pangan Rp11,92 triliun jelang Ramadhan. Berikut berita-berita tersebut:

1.⁠ ⁠Pemerintah tetapkan WFA lebaran, perusahaan diimbau tak potong cuti

Pemerintah resmi menetapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA/kerja dari mana saja) pada periode libur Lebaran 2026 dan mengimbau perusahaan untuk tidak memotong jatah cuti tahunan pegawai.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merinci skema WFA berlaku pada tanggal 16 dan 17 Maret 2026 pada arus mudik serta 25, 26, dan 27 Maret 2026 pada arus balik. Baca selengkapnya di sini

2.⁠ ⁠Menkes: PBI nonaktif akan direaktivasi otomatis selama tiga bulan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampailan bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan pada segmen penerima bantuan iuran (PBI) yang sempat dinonaktifkan akan diaktifkan kembali secara otomatis dalam waktu tiga bulan.

Menurut dia, masa reaktivasi tersebut berlaku selama tiga bulan sambil dilakukan pemutakhiran dan verifikasi data peserta. Baca selengkapnya di sini

3.⁠ ⁠BUMN baru untuk kelola lahan sitaan negara, Istana jelaskan alasannya

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pembentukan BUMN-BUMN baru untuk mengelola lahan-lahan pertambangan dan kebun-kebun sawit negara yang disita dari sejumlah perusahaan swasta oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan telah dikembalikan kepada negara.

Menurut Pras, hal tersebut tidak perlu dipersoalkan, karena tidak ada salahnya jika perusahaan-perusahaan pelat merah menjalankan bisnis di sektor-sektor yang juga digeluti perusahaan-perusahaan swasta. Baca selengkapnya di sini

4.⁠ ⁠Soal tanah terlantar diambil negara, Nusron: Untuk yang membutuhkan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menekankan bahwa tanah terlantar berpotensi diambil negara bertujuan untuk diserahkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan. ‎

Menurut dia tanah tidak boleh dibiarkan menganggur, karena memiliki fungsi sosial yang harus memberi manfaat bagi masyarakat luas.‎ Baca selengkapnya di sini

5.⁠ ⁠Pemerintah salurkan bantuan pangan Rp11,92 triliun jelang Ramadhan

Pemerintah bakal menyalurkan bantuan pangan senilai Rp11,92 triliun untuk mendukung kebutuhan masyarakat jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026.

Bantuan pangan yang disalurkan nantinya berupa 10 kilogram beras dan dua liter minyak goreng selama dua bulan. Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) membuka opsi reaktivasi otomatis bagi peserta Penerima Bantuan Iuran atau PBIBPJS Kesehatan yang menderita penyakit kronis atau katastropik.

Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3/2026 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, khusus dalam kondisi bencana, orang terlantar, kondisi yang mengancam keselamatan jiwa atau ada kebijakan pemerintah maka seseorang dapat menerima bantuan PBI meskipun berada di luar desil yang ditentukan.

“Maka itu selain reaktivasi reguler Permensos membuka opsi untuk mereaktivasi otomatis kepada 100.000 PBI nonaktif yang menderita sakit kronis dan katastropik,” ungkapnya dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (9/2/2026).

Untuk mempercepat reaktivasi, Gus Ipul menyarankan agar desa atau kelurahan bisa menjadi tempat untuk peserta mereaktivasi. Pasalnya, selama ini reaktivasi hanya berada di Dinas Sosial (Dinsos). Kemudian, BPJS, Kemensos, dan Kemnakes harus berkolaborasi agar proses reaktviasi bisa cepat.

“Yang ketiga, reaktivasi otomatis kepada 106.000 penderita penyakit katastropik atau kondisi kesehatan serius, mengancam jiwa dan membutuhkan perawatan jangka panjang seperti jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal yang dinonaktifkan agar layanan kesehatan tidak terganggu dan dapat melakukan reaktivasi menyusul,” jelasnya.

Kemudian yang terakhir, imbuhnya, Kementerian Sosial terus mendorong Pemda untuk aktif dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), pengusulan, ataupun reaktivasi bantuan sosial (bansos).

“Perlu kami laporkan bahwa seluruh Penerima Bantuan Iuran yang kami tandatangani itu merupakan usulan dari Bupati dan Wali Kota. Kemudian kita verifikasi validasi ulang sesuai dengan alokasi yang ada,” ucap Gus Ipul.

Lebih jauh, dia memaparkan bahwa pada 2025 pihaknya telah menonaktifkan 13,5 juta PBI JKN. Dari jumlah itu, 87.591 melakukan deaktivasi. Kemudian, 13 juta lain berpindah ke segmen mandiri atau ada yang langsung diambil alih oleh pemerintah daerah (Pemda) yang sudah termasuk universal health coverage (UHC).

“Jadi, saya ulang lagi 13 juta lebih yang kita nonaktifkan, 87.000 lebih diantaranya melakukan reaktivasi dan sebagian lagi berpindah menjadi peserta mandiri dan sebagian lagi dibiayai oleh pemerintah daerah,” tegasnya.

Sebagai informasi, dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3/2026 dirincikan bahwa dalam hal kondisi situasi kebencanaan, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ditemukan dalam kondisi tidak tertangani, kondisi lain yang mengancam keselamatan atau kedaruratan, dan/atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan/atau arahan Presiden/Wakil Presiden.

“Dapat menjadi dasar sebagai PBI Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis pasal tersebut sebagaimana dikutip pada Senin (9/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyiapkan suntikan dana senilai Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan, demi menjaga kesehatan finansial lembaga penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu.

Langkah tersebut diungkapkan Purbaya usai polemik penonaktifan peserta program JKN segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang terjadi belakangan.

Purbaya menyatakan dana jumbo tersebut siap dicairkan, termasuk untuk rencana penghapusan piutang iuran peserta. Dia memastikan APBN memiliki fleksibilitas yang cukup untuk merespons kebutuhan mendesak badan jaminan sosial tersebut.

"Ini kan fleksibel semuanya. Kita sudah injek, rencananya injek Rp20 triliun lho ke BPJS. Sudah masuk, tinggal dicairkan saja," ungkapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Bendahara negara itu menyebut dana itu sudah masuk dalam pos anggaran dan tinggal menunggu eksekusi pencairan. Kendati uang sudah siap, Purbaya masih menahan tombol pencairan.

Menurutnya, manajemen BPJS Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan belum menyodorkan proposal penggunaan dana yang terperinci dan jelas.

Purbaya merinci, dari total Rp20 triliun tersebut, alokasi penggunaan terbagi menjadi dua rekomendasi. Kendati demikian, kejelasan peruntukannya masih abu-abu.

"Yang Rp10 triliun buat apa belum tahu. Rp10 triliun lagi entah dipakai buat memperkuat permodalan atau menambah PBI tadi. Masih belum clear. Dia mesti mengajukan proposal ke saya. Kalau clear, baru kita keluarkan," tegasnya.

Oleh sebab itu, dia menepis anggapan bahwa Kementerian Keuangan memperlambat proses. Padahal, sambungnya, yang masih bingung menggunakan Rp20 triliun yang sudah disiapkan adalah BPJS Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan sendiri.

Dana Reaktivasi PBI hingga Penghapusan Piutang

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga merespons permintaan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait dana Rp15 miliar untuk mengaktifkan kembali (reaktivasi) kepesertaan PBI yang sempat dinonaktifkan secara otomatis.

Dia mengaku dana tersebut sebenarnya sudah tersedia, namun masih dalam status diblokir atau 'dibintangi'. Purbaya menjamin proses buka blokir tersebut bisa selesai dalam hitungan hari asalkan pihak terkait segera menghadap.

"Nanti kan BPJS tinggal minta ke saya, itu ada satu anggaran yang masih dibintangin. Dia tinggal perbaiki atau tinggal datang ke saya, mungkin minggu ini juga cair. Jadi nggak ada masalah. Nggak terlalu besar kan," tuturnya.

Purbaya menambahkan bahwa mekanisme penyaluran dana akan tetap melalui pos anggaran Kementerian Kesehatan, meskipun otorisasi final berada di tangannya.

Dia juga mengungkapkan rencana penghapusan piutang iuran dan denda bagi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3. Purbaya mengonfirmasi bahwa kebijakan tersebut sudah terakomodasi dalam payung anggaran Rp20 triliun yang disiapkan pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyiapkan suntikan dana senilai Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan, demi menjaga kesehatan finansial lembaga penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu.

Langkah tersebut diungkapkan Purbaya usai polemik penonaktifan peserta program JKN segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang terjadi belakangan.

Purbaya menyatakan dana jumbo tersebut siap dicairkan, termasuk untuk rencana penghapusan piutang iuran peserta. Dia memastikan APBN memiliki fleksibilitas yang cukup untuk merespons kebutuhan mendesak badan jaminan sosial tersebut.

"Ini kan fleksibel semuanya. Kita sudah injek, rencananya injek Rp20 triliun lho ke BPJS. Sudah masuk, tinggal dicairkan saja," ungkapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Bendahara negara itu menyebut dana itu sudah masuk dalam pos anggaran dan tinggal menunggu eksekusi pencairan. Kendati uang sudah siap, Purbaya masih menahan tombol pencairan.

Menurutnya, manajemen BPJS Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan belum menyodorkan proposal penggunaan dana yang terperinci dan jelas.

Purbaya merinci, dari total Rp20 triliun tersebut, alokasi penggunaan terbagi menjadi dua rekomendasi. Kendati demikian, kejelasan peruntukannya masih abu-abu.

"Yang Rp10 triliun buat apa belum tahu. Rp10 triliun lagi entah dipakai buat memperkuat permodalan atau menambah PBI tadi. Masih belum clear. Dia mesti mengajukan proposal ke saya. Kalau clear, baru kita keluarkan," tegasnya.

Oleh sebab itu, dia menepis anggapan bahwa Kementerian Keuangan memperlambat proses. Padahal, sambungnya, yang masih bingung menggunakan Rp20 triliun yang sudah disiapkan adalah BPJS Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan sendiri.

Dana Reaktivasi PBI hingga Penghapusan Piutang

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga merespons permintaan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait dana Rp15 miliar untuk mengaktifkan kembali (reaktivasi) kepesertaan PBI yang sempat dinonaktifkan secara otomatis.

Dia mengaku dana tersebut sebenarnya sudah tersedia, namun masih dalam status diblokir atau 'dibintangi'. Purbaya menjamin proses buka blokir tersebut bisa selesai dalam hitungan hari asalkan pihak terkait segera menghadap.

"Nanti kan BPJS tinggal minta ke saya, itu ada satu anggaran yang masih dibintangin. Dia tinggal perbaiki atau tinggal datang ke saya, mungkin minggu ini juga cair. Jadi nggak ada masalah. Nggak terlalu besar kan," tuturnya.

Purbaya menambahkan bahwa mekanisme penyaluran dana akan tetap melalui pos anggaran Kementerian Kesehatan, meskipun otorisasi final berada di tangannya.

Dia juga mengungkapkan rencana penghapusan piutang iuran dan denda bagi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3. Purbaya mengonfirmasi bahwa kebijakan tersebut sudah terakomodasi dalam payung anggaran Rp20 triliun yang disiapkan pemerintah.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien cuci darah peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang mengalami penonaktifan kepesertaan.

Pernyataan itu disampaikan setelah ratusan pasien cuci darah dari berbagai wilayah melaporkan kehilangan akses pengobatan secara mendadak karena tidak lagi tercatat sebagai peserta PBI di BPJS Kesehatan.

“Saya sudah berkoordinasi bersama Menkes dan Dirut BPJS dan sudah ada solusi. Prinsipnya, rumah sakit tidak boleh menolak pasien cuci darah, karena ini tidak bisa ditunda,” kata Gus Ipul saat konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Gus Ipul menegaskan pasien harus tetap dilayani oleh rumah sakit, apalagi yang mengalami kondisi darurat sehingga membutuhkan penanganan cepat.

"Soal PBI yang nonaktif ada mekanisme reaktivasi cepat. Khusus pasien cuci darah, PBI-nya masih akan aktif 1 bulan ke depan untuk memberi kesempatan melakukan reaktivasi PBI bagi mereka yang tidak mampu, dan berpindah ke segmen mandiri bagi mereka yang mampu," tegasnya.

Gus Ipul menjelaskan bahwa memang terdapat perubahan pada status kepesertaan PBI-JK. Sejumlah peserta mengalami penonaktifan, dan kepesertaannya dialihkan kepada yang lebih membutuhkan, karena adanya pemutakhiran data.

Namun, jika kemudian ditemukan bahwa peserta yang dinonaktifkan ternyata berhak menerima dan memenuhi syarat dalam hal ini terdaftar dalam Desil 1 sampai Desil 4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Oleh karena itu, kepesertaannya bisa diaktifkan kembali melalui proses reaktivasi PBI-JK yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Sosial.

"Dalam rangka pembiayaan itu, pemerintah bertanggungjawab, kalau dia memang dari keluarga yang berada di Desil 1 sampai Desil 4 atau keluarga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai keluarga yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan, akan kita bantu prosesnya," terangnya.

Kementerian Sosial terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah dalam rangka memastikan proses reaktivasi untuk penerima yang memenuhi syarat bisa berjalan dengan cepat.

Di saat bersamaan, rumah sakit tetap harus memberikan pelayanan kepada semua pasien.

"Saya kira, kita tidak akan membiarkan pasien ini kehilangan harapan, jadi jelas, Kementerian Sosial sangat jelas, Kementerian Kesehatan sangat jelas, BPJS juga sangat jelas. Maka saya sedih kalau ada rumah sakit menolak pasien, jangankan pasien yang BPJS Kesehatan, siapapun pasien wajib dilayani," ungkapnya.

Dijelaskan, proses penonaktifan dan pengalihan kepesertaan PBI-JK kepada yang lebih membutuhkan telah dimulai sejak tahun lalu, sebagai bagian dari pemutakhiran data untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran.

Dalam kaitan ini, sebanyak kurang lebih 25 ribu peserta yang memenuhi syarat juga telah direaktivasi kembali menjadi peserta PBI-JK.

Sekretaris Jenderal Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Petrus Hariyanto menjelaskan pihaknya menerima sekitar 30 laporan pasien yang mendadak tidak bisa menjalani pengobatan cuci darah karena tidak lagi terdaftar sebagai peserta PBI.

Jumlah laporan tersebut kemudian melonjak dari hari ke hari.

Menurutnya, sudah lebih dari 100 laporan yang masuk hingga Kamis (5/2/2026), sehingga seluruh pengurus harus turun menampung keluhan dan menenangkan para pasien.

"Ramai banget laporannya, sampai kewalahan mendatanya, mereka mengeluh dan minta bantuan KPCDI untuk menangani. Banyak yang berangkat cuci darah lalu pulang [karena tidak bisa berobat], mereka ketakutan," ujar Petrus kepada Bisnis, Kamis (5/2/2026).

Menurut Petrus, beberapa pasien cuci darah langsung mendatangi Dinas Sosial di daerahnya, tetapi tidak membuahkan hasil karena mereka bingung terkait prosedur.

Berdasarkan catatan KPCDI, para pasien itu tidak mendapatkan pemberitahuan mengenai pencabutan kepesertaan PBI terlebih dahulu.

Mereka mendatangi fasilitas kesehatan seperti biasa, tetapi kemudian dikagetkan oleh penolakan layanan karena masalah administratif.

"Mereka tidak tahu ada kebijakan pemutusan PBI ini oleh Kementerian Sosial, tahu-tahu putus, padahal mereka harus cuci darah seminggu dua kali. Terlambat sekali saja badan tersiksa, dua kali potensi nyawa taruhannya," ujar Petrus.

Kepanikan di kalangan pasien peserta PBI terjadi karena mereka terkendala biaya untuk mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan secara mandiri.

Rata-rata pasien cuci darah tidak bekerja karena berbagai kendala, sehingga kondisi ekonominya tidak stabil.

Dia menyebut terdapat pasien yang sudah bekerja tetapi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena harus absen setidaknya dua kali dalam sepekan untuk menjalani cuci darah.

Mereka bisa bolos lebih banyak jika harus kontrol rutin, mengurus rujukan, atau jika kondisi kesehatannya menurun.

Tidak hanya itu, pasien-pasien berusia muda juga kerap kesulitan mencari kerja karena penyakit yang diidapnya.