Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi biodiesel B50 diposisikan sebagai langkah strategis transisi energi, tetapi berisiko menciptakan ketergantungan baru dan persoalan struktural jika tidak disertai reformasi kebijakan.

Pemerintah telah menetapkan peta jalan implementasi B50 hingga 2030 melalui regulasi sektor energi. Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi impor solar sekaligus meningkatkan nilai tambah sawit domestik.

Regulasi tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 113.K/EK.05/MEM.E/2026 tentang Penahapan Pemanfaatan BBN dan Peraturan Menteri ESDM No. 4/2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN).

Program biodiesel dinilai mampu memperkuat ketahanan energi nasional dengan memanfaatkan sumber daya dalam negeri. Pengurangan impor BBM menjadi salah satu target utama.

Namun, implementasi B50 memerlukan prasyarat kebijakan yang matang. Tanpa itu, manfaat yang diharapkan berisiko tidak optimal.

Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai fleksibilitas kebijakan menjadi kunci. Pemerintah diminta tidak kaku dalam menetapkan target waktu implementasi.

Selain itu, isu ketergantungan terhadap impor metanol menjadi perhatian serius. Bahan baku ini masih didominasi impor sehingga berisiko menciptakan ketergantungan energi baru.

Yusuf juga menyoroti pentingnya pemisahan alokasi CPO antara energi dan pangan. Tanpa pengaturan tegas, ekspansi biodiesel dapat berbenturan langsung dengan kebutuhan domestik.

“Tanpa pengaturan yang jelas, ekspansi biodiesel berisiko berbenturan langsung dengan kebutuhan minyak goreng domestik,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Di sisi lain, lanjutnya, skema pembiayaan biodiesel juga dinilai rentan. Ketergantungan terhadap pungutan ekspor berpotensi bermasalah ketika ekspor justru menurun akibat peningkatan konsumsi domestik.

Menurutnya, kondisi ini dapat melemahkan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Reformasi mekanisme pembiayaan dinilai menjadi kebutuhan mendesak.

Yusuf menekankan B50 seharusnya menjadi bagian dari strategi transisi, bukan tujuan akhir. Pengembangan energi bersih dan elektrifikasi tetap diperlukan.

“Diversifikasi sumber energi, termasuk pengembangan bahan bakar yang lebih bersih dan elektrifikasi, tetap menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan energi Indonesia,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyoroti meningkatnya ketergantungan impor komoditas pangan yang dinilai berkaitan dengan kebijakan liberalisasi pasca-Krisis 1998. Langkah-langkah pembukaan pasar tersebut merupakan bentuk adopsi Indonesia atas serangkaian rekomendasi reformasi kebijakan yang diusulkan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai kebijakan tersebut diterima tanpa penyesuaian yang memadai sehingga berdampak pada melemahnya sektor pertanian dalam negeri.

Untuk itu, Amran mendorong penguatan kebijakan larangan dan pembatasan (lartas) guna menahan laju impor sejumlah komoditas strategis.

“Nah ke depan memang lartas sudah ada ya, Pak Mendag [Budi Santoso]? Kami perjuangkan lartas karena ini terjadi bukan gula saja, Bu. Itu terjadi di susu, kemudian terjadi di kedelai. Dulu kedelai [tahun] ‘93 swasembada. Kemudian bawang putih dulu pernah swasembada, kemudian susu. Kami ini pandangan saja, Bu, bahwa ini adalah saran dari IMF kita terima mentah-mentah, berantakanlah ini pertanian. Akhirnya kita satu-satu kita selesaikan,” kata Amran dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat di Komisi VI, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Amran menjelaskan, pola ketergantungan impor terjadi hampir di seluruh komoditas pangan utama. Dia mencontohkan susu dan kedelai yang kini didominasi pasokan dari luar negeri.

“Nah ini Bu, dulu impor [susu] 40% jadi 81%. Coba kedelai, dulu swasembada, kita swasembada [tahun] '92–'93 sekarang 90% impor. Polanya sama semua karena IMF kita terima sarannya bulat-bulat, pasar bebas,” ujarnya.

Pada komoditas susu, tren periode 1996–2023 memperlihatkan kesenjangan yang terus melebar antara produksi dan kebutuhan. Kebutuhan susu nasional meningkat signifikan dari sekitar 1,2 juta ton pada akhir 1990-an menjadi sekitar 4,56 juta ton pada 2023.

Sementara itu, produksi domestik hanya naik terbatas, dari kisaran 400.000–500.000 ton menjadi sekitar 837.000 ton pada 2023. Alhasil, porsi impor tetap dominan, bahkan mencapai sekitar 81% dari total kebutuhan pada tahun terakhir.

Menurutnya, kebijakan pasar bebas tanpa instrumen pengendalian seperti lartas membuat produk impor lebih mudah masuk dan menekan produksi dalam negeri. “Ini harus kita kendalikan karena kita terima sarannya pasar bebas, enggak ada lartas,” pungkasnya.

Mengutip Letter of Intent kepada IMF yang diterbitkan pemerintah Indonesia pada Oktober 1997, sejumlah perubahan struktural yang diambil Indonesia di sektor pertanian menyusul Krisis Finansial Asia 1997 mencakup berakhirnya monopoli Perum Bulog dalam importasi dan distribusi komoditas pangan, terutama beras, gula, dan gandum. Indonesia juga menyatakan persetujuan untuk menjalankan mandat penghapusan pembatasan informal maupun formal pengaturan pemasaran guna mendorong kompetisi.

Aspek lain yang termaktub dalam perubahan struktural ini adalah dihapusnya kontrol harga pangan oleh pemerintah, serta reformasi kebijakan ekspor seperti penghapusan pajak ekspor lokal dan provinsi. Selain itu, terdapat pula penghapusan kewajiban tanam ke petani untuk komoditas tebu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dan Australia tengah membahas penerapan pemerintahan berbasis elektronik atau e-Government untuk mendongkrak produktivitas nasional.

Kajian kebijakan pemerintah Indonesia ini menjadi salah satu agenda strategis yang dibahas saat kunjungan Chair of Australian Productivity Commission Danielle Wood serta Duta Besar Australia untuk Republik Indonesia Roderick Brazier di Jakarta pada Jumat (27/3/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penerapan e-Government menjadi inisiatif yang dapat segera dikembangkan.

Bahkan implementasinya dinilai memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan produktivitas di tengah kebijakan efisiensi yang tengah diberlakukan.

"Yang perlu ditekankan bahwa di tengah dinamika global yang penuh tantangan, Indonesia berfokus pada penguatan gerakan peningkatan produktivitas yang berjalan seiring dengan penerapan efisiensi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/3/2026).

Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas penguatan kerja sama ekonomi Indonesia-Australia, khususnya dalam peningkatan produktivitas, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan ketahanan ekonomi kedua negara.

Airlangga juga mengapresiasi dan mendukung penuh keberlanjutan program kemitraan ekonomi Australia-Indonesia atau Prospera.

Pada fase kedua program tersebut, pemerintah menyambut baik keterlibatan Australian Productivity Commission, terutama dalam memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) untuk mendukung reformasi kebijakan dan peningkatan produktivitas nasional.

"Di bawah kerangka Prospera Phase II, Australian Productivity Commission diharapkan dapat melakukan riset terkait pengembangan tenaga kerja yang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Selain itu, penyusunan rekomendasi nasional mengenai pemanfaatan kecerdasan artifisial di Indonesia menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan," ungkapnya.

Airlangga juga berharap urgensi reformasi perpajakan yang saat ini menjadi agenda prioritas nasional dapat menjadi fokus dalam implementasi Prospera Phase II.

Pada kesempatan yang sama, Chair of Australian Productivity Commission Danielle Wood menyatakan pihaknya siap memperkuat kerja sama dengan Indonesia dalam meningkatkan kapasitas sektor layanan publik.

Kerja sama ini diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas, investasi, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.

Sementara itu, Duta Besar Australia untuk Republik Indonesia Roderick Brazier menegaskan, pemerintah Australia berkomitmen dalam mendukung proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) serta Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa stabilitas sosial dan politik Indonesia akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan bisnis dan investasi.

Hal tersebut disampaikan dalam Gala Iftar Business Summit di U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa berbagai reformasi dan kebijakan pemerintah bertujuan memperkuat stabilitas nasional yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha.

Presiden Ke-8 RI itu mengungkapkan latar belakangnya tidak hanya sebagai mantan perwira militer, tetapi juga sebagai pelaku bisnis yang pernah berinvestasi di berbagai negara.

Dia menyebut pengalaman berusaha di Kazakhstan dan Azerbaijan memberinya pemahaman langsung mengenai kekhawatiran serta kebutuhan investor asing.

“Setelah militer, saya terjun ke dunia bisnis. Saya juga berbisnis di negara-negara di luar Indonesia. Jadi, saya tahu dan memiliki pengalaman menjadi investor asing,” tuturnya.

Kepala Negara menilai stabilitas sosial dan politik yang terjaga akan memperkuat kepercayaan investor global terhadap Indonesia. Dengan kepastian hukum, penghormatan terhadap kontrak, serta pengalaman pemerintah memahami kebutuhan investor, dia optimistis Indonesia dapat menjadi tujuan investasi yang semakin menarik.

Menurutnya, pengalaman tersebut membuat pemerintahannya lebih peka terhadap kepastian hukum, perlindungan investasi, serta stabilitas kebijakan yang dibutuhkan pelaku usaha internasional.

Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki tradisi menghormati tamu dan mitra asing. Dia menilai nilai budaya tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah untuk melindungi investor dan menjunjung tinggi kontrak bisnis.

Dia juga menyebut hubungan personal jangka panjang dengan mitra internasional sebagai bukti konsistensi komitmen Indonesia dalam menjaga kepercayaan.

“Itulah tradisi kami. Semua tamu kami anggap harus dilindungi. Kami boleh saja bertengkar di antara sesama kami, tetapi bagi kami, tamu asing atau tamu dalam tradisi kami harus dilindungi dan dihargai,” kata Prabowo.

Reformasi kebijakan tersebut dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kelangsungan proses produksi IKM sekaligus menyesuaikan dengan dinamika iklim usaha dan ketentuan hukum positif yang berlaku,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian melakukan reformasi kebijakan untuk menjamin kemudahan, serta ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong bagi industri kecil menengah (IKM)

Dalam pernyataan di Jakarta, Senin Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, reformasi yang dimaksud yakni kebijakan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong (PPBB) yang diatur Permenperin 21/2021 juncto PP 46/2023, yang memungkinkan pelaku IKM yang belum mampu melakukan impor secara mandiri tetap memperoleh pasokan bahan baku.

Katanya, Kemenperin tengah merancang tata kelola importasi melalui PPBB yang akan diatur lebih lanjut dalam Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian (RPermenperin) tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.

Rancangan regulasi ini mengatur mekanisme penetapan PPBB, proses importasi, verifikasi kemampuan IKM, pelaporan, hingga pemantauan penyaluran bahan baku.

"Reformasi kebijakan tersebut dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kelangsungan proses produksi IKM sekaligus menyesuaikan dengan dinamika iklim usaha dan ketentuan hukum positif yang berlaku,” katanya.

Skema ini, lanjut dia, dilaksanakan melalui badan usaha pemegang Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang telah ditetapkan sebagai PPBB oleh Menteri Perindustrian.

“Untuk menjaga stabilitas industri dalam negeri, importasi bahan baku dan/atau bahan penolong melalui PPBB dipastikan penyaluran tepat sasaran, karena impor tersebut hanya dapat disalurkan kepada IKM yang telah memiliki kontrak pemesanan dengan PPBB,” tutur Menperin.

Menperin juga menegaskan bahwa keberadaan PPBB merupakan bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk mendukung keberlangsungan dan penguatan IKM.

PPBB dapat mengajukan rencana kebutuhan impor, baik untuk komoditas yang pengaturan impornya melalui neraca komoditas maupun komoditas lain yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Reformasi dilakukan mengingat pengembangan IKM hingga saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan akses terhadap bahan baku, teknologi, sumber daya manusia, pemasaran, hingga permodalan.

Di sisi lain, sebagian bahan baku dan/atau bahan penolong yang dibutuhkan IKM masih harus dipenuhi melalui impor.

Kendala yang kerap dihadapi IKM dalam memperoleh bahan baku impor tersebut meliputi keterbatasan pasokan bahan baku lokal dengan spesifikasi dan standar tertentu, volume impor yang relatif kecil sehingga sulit memenuhi persyaratan impor, keterbatasan akses langsung ke produsen domestik, serta kompleksitas dokumen perizinan impor.

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita menjelaskan bahwa PPBB merupakan badan usaha berbadan hukum yang menyediakan bahan baku dan/atau bahan penolong untuk memenuhi kebutuhan IKM.

PPBB wajib berkedudukan di Indonesia, memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan minimal 500 meter persegi dalam satu lokasi, serta melayani sedikitnya lima pelaku usaha IKM sesuai kelompok komoditas yang diatur dalam kebijakan impor.

Dalam rangka penyederhanaan administrasi, permohonan penetapan PPBB diajukan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Dengan kebijakan ini, diharapkan pelaku usaha pemegang API-U tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh penetapan sebagai PPBB.

"Namun demikian, pemenuhan kriteria dan persyaratan tetap harus diperhatikan, terutama kewajiban pelaporan data industri secara berkala di SIINas bagi IKM yang dilayani,” kata Reni.

Melalui pemanfaatan fasilitas PPBB, Kemenperin berharap IKM yang membutuhkan bahan baku dan/atau bahan penolong impor dapat memperoleh pasokan yang lebih mudah, terjangkau, dan berkualitas.

Ke depan, Kemenperin juga mengupayakan pemberian berbagai kemudahan, baik fiskal maupun non-fiskal bagi PPBB guna meningkatkan produktivitas, daya saing IKM, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital dinilai berisiko menekan kepercayaan investor dan meningkatkan ketidakpastian kebijakan. Ruang kritik publik yang menyempit disebut dapat melemahkan transparansi dan akuntabilitas, faktor penting bagi pelaku pasar.

“Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang bersifat fundamental dalam sistem hukum demokratis karena berfungsi sebagai sarana partisipasi publik, kontrol terhadap kekuasaan, dan prasyarat tegaknya negara hukum,” kata

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau M Rizqi Azmi dalam keterangannya kepada Republika, Senin (5/1/2026).

Namun, ia mencatat perluasan ruang digital di Indonesia justru diikuti peningkatan penggunaan instrumen hukum pidana untuk membatasi ekspresi warga. Menurut Rizqi, praktik tersebut memicu chilling effect yang membuat masyarakat enggan menyampaikan kritik, termasuk terhadap kebijakan ekonomi. Kondisi ini dinilai dapat menghambat mekanisme koreksi kebijakan dan memperbesar risiko ketidakpastian bagi investor.

Ia juga menyoroti adanya kesenjangan antara standar internasional dan praktik nasional. “Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan normatif antara standar perlindungan kebebasan berekspresi dalam hukum internasional dan praktik penegakan hukum nasional yang masih menempatkan stabilitas dan ketertiban umum di atas perlindungan hak asasi manusia,” ucap Rizqi.

Menurutnya, pendekatan yang terlalu menekankan stabilitas semu justru berpotensi merugikan ekonomi. Kepercayaan pasar tidak hanya bertumpu pada indikator makro, tetapi juga pada kepastian hukum, keterbukaan, dan ruang partisipasi publik dalam proses kebijakan.

Karena itu, Rizqi menilai pembenahan kebijakan menjadi penting. “Diperlukan reformasi kebijakan yang integratif pada dimensi legal, institusional, dan kultural guna memastikan kebebasan berekspresi berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang kekuasaan dalam negara hukum demokratis,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dinilai perlu mempercepat reformasi kebijakan yang berani untuk membangun iklim investasi yang lebih terbuka, dapat diprediksi, dan kompetitif.

Managing Director American Chamber of Commerce in Indonesia (AmCham) Donna Priadi mengatakan bahwa reformasi kebijakan struktural yang menyeluruh sangat penting bagi Indonesia untuk masuk ke jajaran lima besar ekonomi dunia pada 2045.

Untuk tetap berada di jalur tersebut, Donna mengatakan negara harus membuka pintu lebih lebar bagi investasi asing atau foreign direct investment (FDI).

Indonesia juga perlu menyelaraskan ekspektasi investor terhadap transparansi kebijakan, kepastian regulasi, reformasi hukum, serta kesetaraan perlakuan antara sektor swasta dan badan usaha milik negara (BUMN).

Donna menegaskan, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat (AS) tetap menjadi mitra yang berkomitmen dalam perjalanan ekonomi Indonesia. Dia mengatakan, banyak perusahaan Amerika yang telah beroperasi di Indonesia selama beberapa dekade, melewati berbagai transisi politik sambil terus berkembang dan berinvestasi.

“Kami berkomitmen bekerja sama dengan Indonesia untuk menjadikan momen transisi ini sebagai fondasi bagi kemakmuran bersama,” kata Donna dalam sambutannya pada 13^th US-Indonesia Investment Summit di Jakarta pada Senin (17/11/2025).

Donna melanjutkan, Indonesia berada pada posisi yang tepat untuk menjadi negara yang lebih terbuka, kompetitif, dan berorientasi pada pertumbuhan. Hal ini seiring dengan adanya prospek perjanjian perdagangan yang berorientasi pada reformasi dengan AS.

Dia menuturkan, potensi Indonesia juga didukung oleh agenda reformasi yang berlanjut dalam proses pendaftaran Indonesia untuk menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Dalam agenda yang sama, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Peter Haymond, menambahkan bahwa nilai perdagangan barang antara Indonesia dan AS menembus US$40 miliar untuk pertama kalinya pada 2024 lalu. Menurutnya, capaian tersebut merupakan tonggak besar dalam hubungan kedua negara.

Haymond menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan AS telah dan terus terlibat secara mendalam dalam perjalanan ekonomi Indonesia. Hal ini mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan barang dan layanan berkualitas, hingga mendorong inovasi digital.

"Kontribusi tersebut mendukung pertumbuhan pasar yang kuat dan pembangunan jangka panjang di Indonesia. Potensi ekonomi AS dan Indonesia, sebagai negara terbesar ketiga dan keempat di dunia, hanya akan terus berkembang," katanya.

Menurut Haymond, AS menyambut positif target ekonomi ambisius yang dicanangkan Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia menuturkan, kerja sama perdagangan dan Investasi dari AS dapat membantu Indonesia mewujudkan sejumlah tujuan ekonomi tersebut.

"Kami menyambut baik komitmen publik pemerintah Indonesia untuk bekerja sama mewujudkan hubungan perdagangan yang lebih adil dan seimbang," katanya.

Pada saat yang sama, Haymond mengatakan Indonesia perlu melakukan sejumlah reformasi kebijakan untuk memaksimalkan peluang kerja sama dan investasi dari AS ke depannya. Beberapa reformasi tersebut mencakup penyederhanaan aturan impor dan perizinan, penegakan perlindungan hak kekayaan intelektual, optimalisasi arus data lintas batas, dan lainnya.

"Apabila reformasi tersebut diterapkan, ini dapat menarik lebih banyak investasi AS, serta meningkatkan daya saing Indonesia ketika perusahaan AS mempertimbangkan Asia Tenggara sebagai tujuan investasi," kata Haymond.

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia tengah melakukan proses aksesi menuju keanggotaan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD.

OECD adalah forum multilateral yang beranggotakan 38 negara yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan reformasi tata kelola regulasi dengan penerapan Regulatory Impact Assessment (RIA) sebagai bagian dari Good Regulatory Practices (GRP).

Langkah ini bertujuan memastikan setiap regulasi disusun secara efisien, berbasis bukti, dan berdampak positif bagi perekonomian, masyarakat, serta lingkungan.

Dalam keterangan resminya, Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Evita Manthovani menjelaskan Implementasi RIA juga menjadi salah satu indikator kesiapan Indonesia menjadi anggota OECD.

"Artinya, penerapan RIA tidak hanya memperkuat kebijakan nasional, tapi juga membuka jalan bagi integrasi Indonesia dalam tatanan ekonomi global yang lebih transparan dan kompetitif," ujar Evita dikutip Kamis (13/11/2025).

Lebih lanjut, Evita menyampaikan Acara RIA Forum 2025 merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Perekonomian bersama dengan Pemerintah Inggris, sebagai bagian dari kemitraan yang berkelanjutan dalam mendukung penguatan kapasitas analisis kebijakan dan penerapan GRP di Indonesia.

"Forum ini menjadi wadah untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep dan penerapan RIA, khususnya dalam penjabaran ambang batas (threshold) yang menentukan sejauh mana suatu kebijakan dianggap memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Inggris untuk ASEAN, Helen Fazey menjelaskan ASEAN-UK Economic Integration Programme terdapat berbagai kegiatan yang berfokus pada tiga area utama, yaitu reformasi regulasi, promosi perdagangan terbuka, dan pengembangan layanan keuangan yang inklusif.

"Selain itu, program ini juga memberikan perhatian lintas sektor terhadap digitalisasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, serta mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan wirausaha perempuan," ujar Helen dikutip Kamis (13/11/2025).

Melalui ASEAN-UK Economic Integration Programme, Pemerintah Inggris memperkuat kemitraannya dengan negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, dalam membangun kapasitas untuk kebijakan dan regulasi yang berbasis bukti.

"Kami menyambut baik penyelenggaraan RIA Forum 2025 sebagai contoh konkret kerja sama antara Inggris dan Indonesia dalam mendorong praktik regulasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Inisiatif ini mencerminkan komitmen bersama kami untuk menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif," ujarnya