Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) telah resmi melakukan pelepasan atau spin off BTN Syariah menjadi PT Bank Syariah Nasional (BSN). Dengan begitu, unit usaha syariah (UUS) BTN itu resmi berdiri menjadi bank umum syariah (BUS).

Hal ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar hari ini, Selasa (18/11/2025) pukul 09.00 WIB di Menara BTN, Jakarta Pusat. Dalam agenda resmi yang diumumkan direksi, terdapat dua mata acara utama yang akan dibahas dalam RUPSLB tersebut.

Pertama, persetujuan atas pemisahan UUS BTN kepada entitas baru bernama PT Bank Syariah Nasional. Manajemen menjelaskan bahwa langkah pemisahan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti POJK No. 12 Tahun 2023 dan POJK No. 2 Tahun 2024. BTN menegaskan bahwa perseroan telah memenuhi syarat batas nilai aset UUS sebagaimana diatur dalam Pasal 59 POJK 12/2023.

Agenda kedua dalam RUPSLB BTN ialah persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar perseroan sehubungan dengan pelaksanaan spin-off tersebut. Perubahan ini akan mulai berlaku efektif pada tanggal pemisahan resmi UUS BTN ke PT Bank Syariah Nasional.

Sebelumnya, PT Bank Syariah Nasional (BSN) pada Kamis (2/10/2025) meluncurkan identitas baru sebagai bank syariah hasil spin off Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan akuisisi Bank Victoria Syariah.

Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor mengatakan kehadiran BSN bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan langkah strategis BTN untuk memperkuat industri keuangan syariah di Tanah Air.

"Nama Bank Syariah Nasional mengandung visi besar melayani seluruh lapisan masyarakat. Sementara kata Nasional menegaskan jangkauan luas, kepercayaan, dan kredibilitas," ujar Alex dalam keterangan tertulis, Kamis (2/10/2025).

Adapun identitas syariah menurut Alex, merupakan janji untuk menjalankan prinsip syariah dengan integritas dan profesionalisme.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa kunci utama perang melawan mafia tanah bukan hanya penegakan hukum, tetapi keteguhan moral aparatur untuk tidak mau diajak kongkalikong. Menurutnya, seluruh upaya digitalisasi, perbaikan tata kelola, hingga penguatan regulasi akan sia-sia jika masih ada celah kompromi di internal Kementerian ATR/BPN.

"Selama jajaran BPN tidak mau diajak kongkalikong, mafia tanah pasti kabur. Mereka hanya bisa bergerak kalau ada pintu yang dibukakan dari dalam. Kalau kita menutup rapat celah itu, mereka buyar dengan sendirinya," ungkap Nusron dalam keterangannya, Senin (17/11/2025).

Pernyataannya mengenai "sampai kiamat kurang dua hari mafia tetap ada" semata-mata merupakan penegasan bahwa praktik kejahatan akan selalu mencari celah dalam berbagai bentuk, di mana pun dan dalam zaman apa pun. Pernyataan tersebut bukan bentuk pesimisme, melainkan kesadaran filosofis bahwa setiap negara modern selalu berhadapan dengan dua kekuatan, yakni mereka yang menjaga ketertiban dan mereka yang mencoba merusaknya.

Karena itu, strategi utama bukan hanya mengejar pelaku, tetapi memperkuat benteng utama negara, yaitu integritas aparatur Kementerian ATR/BPN.

Foto: Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025). (CNBC Indonesi/Tri Susilo) Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025). (CNBC Indonesi/Tri Susilo)

"Kita berantas, mereka akan muncul lagi dalam bentuk berbeda. Yang berubah hanya modelnya, bukan niat jahatnya. Cara paling efektif menghadapi mafia tanah adalah memastikan orang BPN kuat, proper, dan tegas menegakkan aturan," bebernya.

Ia menambahkan bahwa profesionalisme aparatur, kedisiplinan administrasi, dan kepatuhan penuh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan fondasi untuk menutup seluruh ruang permainan mafia tanah. Tidak boleh ada kompromi, sekecil apa pun.

"Selama pejabat dan pegawai tidak mau diajak kongkalikong, mafia tidak akan bisa masuk. Mau sekeras apa pun mereka bergerak, kalau kita tidak tergoda, mereka (mafia tanah) pasti gagal," ujar dia.

Nusron menegaskan bahwa negara akan selalu hadir dalam setiap persoalan pertanahan dan memastikan seluruh proses penyelesaian kasus berjalan objektif, transparan, dan sesuai hukum. Untuk itulah, dia menyampaikan pesan bahwa membersihkan pertanahan Indonesia dimulai dari keteguhan integritas internal ATR/BPN.

Jakarta, CNBC Indonesia - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan tafsir jangka waktu penggunaan Hak Atas Tanah (HAT), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai (HP) dalam Undang-Undang Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Nusantara (UU IKN). MK memutuskan, siklus penggunaan Hak Atas Tanah tak lagi 2 siklus.

Ketua MK Suhartoyo membacakan Amar Putusan Nomor 185/PUU-XXII/2024, pada Kamis (13/11/2025) di Ruang Sidang Pleno MK, yang menyatakan Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak guna usaha, diberikan hak, paling lama 35 tahun; perpanjangan hak, paling lama 25 tahun; dan pembaruan hak, paling lama 35 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

Merespons keputusan MK tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan menyambut baik. Dan menegaskan, Kementerian ATR/BPN bersama Otorita IKN dan kementerian terkait segera melakukan koordinasi untuk harmonisasi regulasi serta penyelarasan aturan teknis, agar seluruh pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai ketentuan MK.

"Kami menghormati dan siap melaksanakan sepenuhnya putusan MK. Ini adalah landasan penting untuk memperkuat kepastian hukum, transparansi, dan tata kelola pertanahan yang lebih baik dalam pembangunan IKN," kata Menteri Nusron, dikutip dari keterangannya, Senin (17/11/2025).

"Putusan MK menegaskan pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai di IKN tidak dapat menggunakan skema dua siklus 95 tahun, dan harus kembali mengikuti batasan nasional dengan mekanisme evaluasi yang jelas dan terukur. Ketetapan ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam," tambahnya,

Karena itu, lanjut Nusron, keputusan MK justru memperkuat posisi negara sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investasi dan pembangunan IKN.

"Putusan tersebut konsisten dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan IKN yang adil, transparan, modern, dan tetap berlandaskan konstitusi," ujarnya.

"Putusan MK tidak menghambat investasi. Yang dikoreksi adalah durasi hak, bukan kepastian berusaha. Semua proses yang sudah berjalan dapat dilanjutkan dengan penyesuaian. Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menjaga iklim investasi yang sehat," sambungnya.

Dia menambahkan, putusan MK menjadi momentum untuk memperkuat fungsi sosial tanah, terutama perlindungan terhadap masyarakat lokal dan adat.

"Keseimbangan antara pembangunan dan keadilan sosial menjadi prinsip utama yang terus dijaga pemerintah," katanya.

"Presiden Prabowo memberi perhatian besar pada perlindungan masyarakat lokal dalam pembangunan IKN. Dengan putusan ini, negara semakin kuat dalam memastikan kepastian hukum sekaligus keadilan sosial," ujar Nusron.

Dia pun menjamin, sistem evaluasi, monitoring, dan tata kelola pertanahan di IKN akan terus diperkuat guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Penjelasan Ketua MK

Sebagai informasi, putusan ini berawal dari pengajuan oleh Pemohon Prinsipal Stepanus Febyan Babaro dan Kuasa Hukumnya Syamsul Jahidin untuk pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara.

Pemohon mendalilkan terdapat dua regulasi berbeda mengenai jangka waktu HGU, HGB dan Hak Pakai yaitu dengan diberlakukan Pasal 16A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU IKN dan aturan sama terdapat dalam Pasal 9 Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selain itu, Pemohon mengungkapkan, UU IKN dan Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN tidak mengatur secara jelas pihak-pihak yang berhak memiliki HGU, HGB, dan Hak Pakai. Disebutkan, hal ini membuka peluang bagi pihak asing untuk menguasai tanah di IKN dalam jangka waktu yang sangat panjang. Pemohon menegaskan, pemberian hak atas tanah dengan durasi yang terlalu lama dapat mengorbankan kepentingan generasi mendatang

Ketua MK Suhartoyo menjelaskan, Pasal 16A ayat (2) UU IKN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai

"Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak guna bangunan, diberikan hak, paling lama 30 tahun; perpanjangan hak, paling lama 20 tahun; dan pembaruan hak, paling lama 30 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," katanya, dikutip dari situs resmi MK, Senin (17/11/2025).

"Kemudian, Pasal 16A ayat (3) UU IKN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak pakai, diberikan hak, paling lama 30 tahun; perpanjangan hak, paling lama 20 tahun; dan pembaruan hak, paling lama 30 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," ucapnya.

Memperlemah Posisi Negara

Terkait Pemohon yang menguji Pasal 16A ayat (1) UU 21/2023 dan Penjelasannya, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengungkapkan, terdapat ketidaksesuaian Pasal 16A ayat (1) UU 21/2023 dan Penjelasannya. Hal ini karena norma Pasal a quo menentukan, HAT-dalam hal ini HGU-diberikan melalui 1 (satu) siklus dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 (satu) siklus kedua. Pemberian HAT melalui satu siklus tersebut menimbulkan kesan seolah-olah HGU langsung diberikan selama 95 (sembilan puluh lima) tahun.

Sementara itu, Penjelasan Pasal 16A ayat (1) UU 21/2023 menyatakan pemberian HAT secara bertahap diatur masing-masing tahapan tersebut dalam Penjelasan Pasal 16A ayat (1) UU 21/2023.

"Sehingga hal demikian menimbulkan norma yang ambigu yang berpeluang disalahartikan, sekalipun terdapat ketentuan yang menyatakan pemberiannya didasarkan pada kriteria dan tahapan evaluasi. Sebab, persoalannya terletak pada perumusan norma pokok yang menentukan atau menggunakan frasa melalui 1 (satu) siklus dan dapat diberikan kembali untuk 1 (satu) siklus kedua, yang menurut Mahkamah maknanya sama dengan memberikan batasan waktu yang sekaligus, yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21- 22/PUU-V/2007," ucap Enny.

Belum lagi, sambunganya, ditentukan pula dalam norma Pasal 16A ayat (1) UU 21/2023 jumlah waktunya adalah 95 tahun untuk 1 siklus pertama HGU dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 siklus kedua dengan jumlah 95 tahun, yang apabila diakumulasi dari kedua siklus tersebut menjadi 190 tahun.

"Ketentuan ini tidak sejalan atau memperlemah posisi negara dalam menguasai HAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Setelah Mahkamah mencermati Penjelasan Umum UU 21/2023 dinyatakan bahwa salah satu maksud perubahan UU 3/2022 pada pokoknya untuk melakukan pengaturan jangka waktu HAT yang kompetitif," ujar Enny.

Foto: Ekspresi Pemohon Prinsipal Stepanus Febyan Babaro dan Kuasa Hukumnya Syamsul Jahidin usai mendengarkan sidang pengucapan putusan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, Kamis (13/11) di Ruang Sidang MK. (Dok. Humas/Ifa via mkri) Ekspresi Pemohon Prinsipal Stepanus Febyan Babaro dan Kuasa Hukumnya Syamsul Jahidin usai mendengarkan sidang pengucapan putusan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, Kamis (13/11) di Ruang Sidang MK. (Dok. Humas/Ifa via mkri)

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal memperluas perolehan akses informasi untuk kepentingan perpajakan dengan menambah cakupan data rekening Produk Uang Elektronik Tertentu hingga Mata Uang Digital Bank Sentral.

Hal ini terungkap dalam pengumuman nomor PENG-3/PJ/2025 yang ditandatangani Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto sejak 22 Oktober 2025.

Dalam pengumuman itu disebutkan, perluasan akses informasi untuk data rekening yang menjadi objek data baru itu akan diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

"Penambahan cakupan rekening keuangan yang dilaporkan, meliputi: 1) Produk Uang Elektronik Tertentu (Specified Electronic Money Products); dan 2) Mata Uang Digital Bank Sentral (Central Bank Digital Currencies)," dikutip dari pengumuman Dirjen Pajak, Kamis (13/11/2025).

Selain penambahan cakupan rekening keuangan, RPMK terbaru ini nantinya juga akan berisi pengaturan untuk mencegah duplikasi pelaporan AEOI CRS dan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF).

Lalu, pihak lembaga jasa keuangan juga akan diminta melakukan penyempurnaan aspek pelaporan, meliputi: penguatan prosedur identifikasi rekening keuangan; penambahan jenis rekening keuangan yang dikecualikan; hingga penambahan informasi yang dilaporkan.

Penambahan informasi yang dilaporkan juga meliputi informasi apakah Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain telah menerima pernyataan diri yang valid (valid self-certification) atas pemegang rekening keuangan dan pengendali entitas (controlling person).

Lalu, terkait dengan informasi peran yang diemban oleh pemegang penyertaan dalam ekuitas (equity interest) pada Entitas Investasi yang merupakan entitas nonbadan hukum (legal arrangement).

Adapula terkait informasi prosedur identifikasi rekening keuangan sebagai Rekening Keuangan Lama atau Rekening Keuangan Baru, hingga informasi jenis rekening keuangan yang dilaporkan merupakan rekening simpanan, rekening kustodian, kontrak asuransi, atau penyertaan dalam ekuitas atau utang (equity interest atau debt interest).

Termasuk di antaranya informasi rekening keuangan yang merupakan rekening keuangan bersama (joint account) serta jumlah pemegang rekening keuangan dari rekening keuangan bersama dimaksud.

Penyesuaian informasi terkait peran pengendali entitas (controlling person) juga menjadi informasi yang harus dilaporkan.

Diatur pula tentang penyesuaian format laporan AEOI CRS untuk mengakomodasi informasi yang harus dilaporkan berdasarkan Amended CRS sesuai format dalam Amended CRS XML Schema: User Guide for Tax Administrations yang diterbitkan oleh OECD.

"Melalui pengumuman ini, Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain diharapkan memiliki waktu yang memadai untuk melakukan identifikasi dan memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Amended CRS," dikutip dari pengumuman Dirjen Pajak.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan belum ada rencana melakukan redenominasi mata uang Rupiah.

Rencana ini muncul dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025 - 2029, yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025. Beleid ini ditetapkan sejak 10 Oktober 2025 dan diundangkan pada 3 November 2025.

"Ohh ya? nanti kita lihat, belum-belum ada rencana," kata Airlangga saat ditanya wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (7/11/2025).

Airlangga juga mengatakan bahwa ada pembicaraan lebih lanjut dengan Kementerian/Lembaga terkait mengenai hal ini.

"Belum ada pembicaraan," kata Airlangga.

Dalam PMK 70/2025 disebutkan bahwa urgensi pembentukan RUU Redenominasi ialah untuk efisiensi perekonomian, yang dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional.

Lalu, urgensinya untuk menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas Rupiah.

Penyusunan RUU Redenominasi ini Purbaya tetapkan penanggung jawabnya ialah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan target penuntasan kerangka regulasi pada 2026.

Selain RUU Redenominasi, Purbaya juga merancang pembentukan tiga RUU lainnya, yakni RUU tentang Perlelangan yang selesai 2026, RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara pada 2026, dan RUU tentang Penilai pada 2025.

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengimbau bank-bank bermodal inti Rp3 triliun hingga Rp6 triliun, alias Kelompok Bank Bermodal Inti (KBMI) I, untuk naik kelas atau berkonsolidasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya akan menghapus kategori itu, dalam rangka memperkuat struktur dan ketahanan perbankan nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Langkah ini juga dipandang penting terutama dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan teknologi informasi, akselerasi digitalisasi perbankan, ketidakpastian kondisi ekonomi global, serta mengantisipasi risiko serangan siber.

Dian mengungkapkan bahwa pendekatan ini masih bersifat persuasif, dan membuka peluang pemberian insentif bagi bank-bank KBMI I yang melakukan konsolidasi untuk naik kelas ke KBMI II, alias meningkatkan modal inti menjadi Rp 6 triliun hingga Rp 14 triliun.

"Saat ini sifatnya imbauan secara persuasi, oleh karena itu tentu kita lihat perkembangannya ke depan apakah ini tentu perlu dikeluarkan aturan yang lebih jelas apakah itu nanti dalam bentuk POJK atau lainnya," ujar Dian saat Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bersama (RDKB), Jumat (7/11/2025).

Ia menambahkan, otoritas mendorong kesadaran para bank KBMI I untuk mulai melihat situasi perkembangan ekonomi makro dan mikro, serta kondisi masing-masing bank.

Oleh karena itu, Dian mengatakan pihaknya memberikan waktu yang cukup bagi bank-bank mini untuk "naik kelas" atau melakukan konsolidasi dengan baik.

Lantas, akan ada banyak sekali bank nasional yang akan terdampak dengan peraturan ini. Berdasarkan rangkuman CNBC Indonesia, setidaknya ada 34 bank umum nasional yang saat ini termasuk KBMI I. Sebagai catatan, Bank Pembangunan Daerah (BPD) tidak termasuk dalam daftar ini:

1. PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (INPC)
2. PT Bank Bumi Arta Tbk (BNBA)
3. PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC)
4. PT Bank of India Indonesia Tbk (BSWD)
5. PT Bank Mestika Dharma Tbk (BBMD)
6. PT Bank Shinhan Indonesia
7. PT Bank Ganesha Tbk (BGTG)
8. PT Bank QNB Indonesia Tbk (BKSW)
9. PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP)
10. PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO)
11. PT Bank SBI Indonesia
12. PT Bank Mega Syariah
13. PT Bank Index Selindo
14. PT Bank Hibank Indonesia
15. PT Bank Resona Perdania
16. PT Bank IBK Indonesia Tbk (AGRS)
17. PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK)
18. PT Bank CTBC Indonesia
19. PT Bank Nano Syariah
20. PT Krom Bank Indonesia Tbk (BBSI)
21. PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB)
22. PT Bank Digital BCA
23. PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU)
24. PT Bank Ina Perdana Tbk (BINA)
25. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS)
26. PT Bank KB Bukopin Syariah
27. PT Bank Sahabat Sampoerna
28. PT Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR)
29. PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR)
30. PT Bank Seabank Indonesia
31. PT Bank BCA Syariah
32. PT Bank Multiarta Sentosa Tbk (BMAS)
33. PT Super Bank Indonesia
34. PT Bank Victoria International Tbk (BVIC)

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menegaskan bahwa penjualan pakaian bekas impor atau produk thrifting baik dalam bentuk baal maupun partai besar dilarang beredar di platform e-commerce.

"Untuk produk thrifting dalam baal dan prtai besar memang dilarang," ujar Sekretaris Jenderal idEA, Budi Primawan, kepada CNBC Indonesia, Kamis (6/11/2025).

Penegasan ini disampaikan di tengah peningkatan pengawasan pemerintah atas maraknya praktik penjualan pakaian bekas.

Aksi take down produk pakaian bekas atau thrifting oleh platform ecommerce viral di media sosial. Dalam beberapa video, ditampilkan pemberitahuan notifikasi take down untuk beberapa produk pakaian bekas kepada pedagang online.

idEA menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah menindak impor ilegal pakaian bekas dan penjualannya. Dasar kebijakan tersebut sesuai dengan Permendag No. 40 Tahun 2023 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor, PMK No. 96/PMK.04/2022 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman, dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

idEA menilai penindakan ini penting untuk menjaga kesehatan ekosistem perdagangan digital, melindungi konsumen dari risiko kesehatan, serta mendukung industri tekstil dan UMKM lokal.

idEA menyebut sebagian besar penjual di marketplace tidak terdampak langsung oleh kebijakan ini, karena mayoritas menjual produk lokal atau barang preloved yang diperjualbelikan secara legal.

Namun, idEA mengakui adanya sejumlah penjual yang memanfaatkan live streaming untuk menawarkan pakaian bekas impor, sehingga memerlukan pengawasan yang lebih ketat.

Penjualan melalui live commerce, yang berjalan secara real-time, disebut memiliki dinamika moderasi berbeda dibandingkan unggahan produk biasa.

"Platform telah menerapkan kebijakan dan sistem pelaporan, namun pengawasan konten live butuh pendekatan teknis yang lebih spesifik agar dapat efektif menanggulangi potensi pelanggaran," jelas Budi.

idEA memastikan pihaknya dan para platform anggota terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Bea Cukai untuk meningkatkan edukasi kepada penjual, menyempurnakan sistem moderasi dan pelaporan konten, memperjelas pemahaman aturan di lapangan.

idEA menekankan bahwa keberhasilan penegakan larangan thrifting ilegal membutuhkan kolaborasi multi-pihak, pemerintah, pelaku platform, pelaku usaha, dan masyarakat.

"Kami mendorong pendekatan yang bersifat edukatif, partisipatif, dan berbasis data diperlukan agar ekosistem e-commerce tetap tumbuh secara berkelanjutan." pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan memberantas pelaku impor pakaian ilegal. Oleh karena itu, dia meminta pelaku segera menghentikan aktivitasnya.

Dia menuturkan pemerintah tengah menyiapkan tambahan sanksi berat bagi pelaku yang mengimpor bal pakaian bekas atau balpres. Sanksinya tidak hanya pidana dan pemusnahan barang bukti. Purbaya akan melakukan blocklist seumur hidup bagi pelaku impor balpres.

"Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup," tegasnya, saat ditemui di Gedung Bank Mega, Jakarta, dikutip Selasa (28/10/2025).

Aturannya, kata Purbaya, tengah disiapkan. Dia juga tidak segan untuk menangkap pihak yang melakukan penentangan atau penolakan atas upaya pemberantasan impor pakaian bekas ilegal.

"Penolakan? Siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan dia, berarti kan dia pelakunya, clear," tegas Purbaya

Dalam rangka memberantas balpres ini, Kementerian Keuangan melalui Bea dan Cukai akan mengencarkan razia impor pakaian bekas. Purbaya menuturkan razia ini dilakukan di pelabuhan - pelabuhan, bukan mendatangi pasar-pasar, termasuk Pasar Senen, Jakarta, yang menjadi pusat thrifting.

"Saya nggak akan merazia ke pasarnya. Saya cuma di pelabuhan aja. Nanti otomatis kalau itunya kurang, supply kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa Seharusnya sih, pelan-pelan kan semuanya habis kan? akan beralih ke barang-barang lain," ujarnya.

Purbaya menuturkan dirinya berharap pedagang-pedagang di pasar, termasuk Pasar Senen, beralih menjual barang-barang produk UMKM dalam negeri. Hal ini agar industri domestik bisa hidup kembali.

"Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk UMKM kita," paparnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kesepakatan tarif yang dicapai Malaysia dan Amerika Serikat (AS) di sela-sela KTT ASEAN menimbulkan kritik. Negeri Jiran disebut telah menyerahkan "kedaulatan ekonominya" ke Paman Sam.

Kritikan muncul ke pemerintahan Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim setelah US Mission to ASEAN merilis "Kesepakatan Antara AS dan Amerika terkait Perdagangan Resiprokal", 26 Oktober. Dokumen tersebut berisi tujuh pasal kesepakatan namun dikatakan sangat memaksa dan melemahkan posisi Malaysia.

Salah satu yang memberikan kritikan keras adalah mantan Menteri Perdagangan dan Industri Internasional Malaysia, Azmin Ali. Ia mengatakan perjanjian perdagangan terbaru itu "merusak kedaulatan ekonomi negara tersebut karena memaksa Putrajaya untuk mengikuti aturan dan regulasi Washington terkait perdagangan dan investasi".

Salah satu yang sangat mengganggu adalah klausul yang mewajibkan Malaysia untuk meniru pembatasan atau sanksi perdagangan AS terhadap negara lain. Azmi mengatakan ini artinya jika AS memutuskan untuk memblokir impor dari China atau Rusia, Malaysia harus melakukan hal yang sama.

"Meskipun itu merugikan perekonomian kami," ujar Azmin dalam sebuah pernyataan dikutip Free Malaysia Today, Kamis (30/10/2025).

Iya mengatakan klausul ini berada di pasal 5 poin 1. Pasal ini memaksa Malaysia untuk memihak dalam konflik negara lain dan menghancurkan netralitas yang telah lama menjadi kekuatan kami.

"Dengan menyelaraskan kebijakan Malaysia dengan keputusan AS, perjanjian ini berisiko mengusir investor yang menghargai peran Malaysia sebagai mitra yang netral dan stabil di kawasan ini," katanya lagi.

Mengutip dokumen US Mission to ASEAN, sebenarnya pasal 5 secara garis besar berisi soal "Kemanan Ekonomi dan Nasional". Pasal 5 poin 1 memang berbunyi:

"Jika Amerika Serikat mengenakan bea masuk, kuota, larangan, biaya, pungutan, atau pembatasan impor lainnya atas barang atau jasa negara ketiga dan menganggap bahwa tindakan tersebut relevan untuk melindungi keamanan ekonomi atau nasional Amerika Serikat, Amerika Serikat bermaksud untuk memberitahukan tindakan tersebut kepada Malaysia demi penyelarasan ekonomi dan keamanan nasional. Setelah menerima pemberitahuan tersebut dari Amerika Serikat, Malaysia akan mengadopsi atau mempertahankan tindakan dengan efek pembatasan yang setara dengan tindakan yang diadopsi oleh Amerika Serikat atau menyetujui jangka waktu implementasi yang dapat diterima oleh kedua Pihak, untuk mengatasi masalah ekonomi atau keamanan nasional bersama, yang berpedoman pada prinsip-prinsip itikad baik dan komitmen bersama untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Malaysia".

Bukan Hanya Itu

Sebenarnya bukan hanya itu. Rata-rata seluruh Pasal memang memuat kewajiban Malaysia.

Azmin menyebut perjanjian tersebut juga melucuti kemampuan Malaysia untuk mengatur pasar mereka sendiri. Bahkan memaksa lembaga-lembaga lokal untuk menerima standar Amerika.

Ini pun berlaku bagi makanan, obat-obatan, dan kendaraan. Perjanjian tersebut melemahkan sistem sertifikasi halal Malaysia dengan mengakui lembaga sertifikasi asing.

"Sedikit manfaat jangka pendek tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerugian jangka panjang," ujarnya.

"Menerapkan perjanjian tersebut tidak akan membuat Malaysia lebih kuat, melainkan akan menandai penyerahan kedaulatan, netralitas, dan masa depan ekonomi kami," tegasnya.

Dari dokumen US Mission to ASEAN, memang ada beberapa aturan yang dibuat AS dan "melarang Malaysia". Di Pasal 2 yang terkait "Hambatan Non-Tarif dan Hal-Hal Terkait" misalnya.

Salah satunya terdapat di dalam Pasal 2 poin 3 soal Pertanian yang berisi "Malaysia tidak boleh membuat perjanjian atau kesepahaman dengan negara ketiga yang memuat standar teknis non-ilmiah, diskriminatif, atau preferensial, atau langkah-langkah SPS negara ketiga yang tidak sesuai dengan standar AS atau internasional; atau merugikan ekspor AS".

Hal sama juga ada di Pasal 2 poin 5 yang berbunyi "Malaysia tidak akan membatasi akses pasar AS hanya karena penggunaan ketentuan keju dan daging individual yang tercantum dalam Lampiran II".

Di pasal 2 poin 12 juga ada klausul yang menyebut "Malaysia tidak boleh mengenakan pajak pertambahan nilai yang mendiskriminasi perusahaan AS, baik secara hukum maupun dalam praktik".

Di Pasal 3 soal Perdagangan Digital dan Teknologi juga muncul larangan ke tetangga RI itu, di mana "Malaysia tidak boleh mengenakan syarat atau menegakkan kewajiban apa pun yang mewajibkan warga negara AS untuk mentransfer atau menyediakan akses ke teknologi, proses produksi, kode sumber, atau pengetahuan kepemilikan lainnya, atau untuk membeli, menggunakan, atau memberikan preferensi pada teknologi tertentu, sebagai syarat untuk menjalankan bisnis di wilayahnya".

Kata Anwar

Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim menepis klaim bahwa perjanjian dagang yang ditandatangani Malaysia dengan AS telah memengaruhi kedaulatan negara itu. Ia dmenyatakan bahwa Malaysia dapat mengakhiri perjanjian tersebut jika perlu.

Hal ini disampaikannya ke Dewan Rakyat Malaysia. Menurutnya perjanjian yang ditandatanganinya dengan Presiden AS Donald Trump telah ditinjau secara saksama oleh para pejabat senior pemerintah untuk memastikan kepentingan negara terlindungi.

"Ada klausul keluar dalam perjanjian dagang ini. Semua perjanjian dagang memiliki klausul keluar," kata Anwar.

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk membahas rencana pemisahan atau spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) milik perseroan.

Melalui keterbukaan informasi BEI, rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 18 November 2025, pukul 10.00 WIB di Menara BTN, Jakarta Pusat.

Dalam agenda resmi yang diumumkan direksi, terdapat dua mata acara utama yang akan dibahas dalam RUPSLB tersebut. Pertama, persetujuan atas pemisahan UUS BTN kepada entitas baru bernama PT Bank Syariah Nasional.

Manajemen menjelaskan bahwa langkah pemisahan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti POJK No. 12 Tahun 2023 dan POJK No. 2 Tahun 2024. BTN menegaskan bahwa perseroan telah memenuhi syarat batas nilai aset UUS sebagaimana diatur dalam Pasal 59 POJK 12/2023.

"Tercatat bahwa UUS Perseroan memiliki total aset sebesar Rp54,3 triliun. Oleh karena itu, Perseroan selaku Bank Umum Konvensional ("BUK") wajib melakukan pemisahan (spin-off) UUS," terang manajemen dikutip Selasa, (28/10/2025).

Agenda kedua dalam RUPSLB BTN ialah persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar perseroan sehubungan dengan pelaksanaan spin-off tersebut. Perubahan ini akan mulai berlaku efektif pada tanggal pemisahan resmi UUS BTN ke PT Bank Syariah Nasional.

Sebelumnya, PT Bank Syariah Nasional (BSN) pada Kamis (2/10/2025) meluncurkan identitas baru sebagai bank syariah hasil spin off Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan akuisisi Bank Victoria Syariah.

Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor mengatakan kehadiran BSN bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan langkah strategis BTN untuk memperkuat industri keuangan syariah di Tanah Air.

"Nama Bank Syariah Nasional mengandung visi besar melayani seluruh lapisan masyarakat. Sementara kata Nasional menegaskan jangkauan luas, kepercayaan, dan kredibilitas," ujar Alex dalam keterangan tertulis, Kamis (2/10/2025).

Adapun identitas syariah menurut Alex, merupakan janji untuk menjalankan prinsip syariah dengan integritas dan profesionalisme.

Jakarta, CNBC Indonesia - Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang pangan, Prayudi Syamsuri mengungkap bahwa pihaknya sedang mereview regulasi-regulasi yang dapat membatasi penggunaan teknologi untuk pertanian, khususnya terkait benih hasil rekayasa.

Langkah ini penting dilakukan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara lain khususnya dalam mendorong swasembada pangan.

"Jadi kalau kita berbicara regulasi, memang hadir untuk mengatur sebenarnya. Kita telah memiliki PP21 tahun 2005, terkait dengan keamanan hayati produk rekayasa genetika. Kemudian ada turunan perpres, kemudian dari keamanan-keamanan teknis juga sudah ada. Tinggal bagaimana kita coba dengan kabinet yang baru ini, kita coba melakukan review terhadap regulasi-regulasi mana yang kita coba bisa percepat," ujarnya dalam Special Program World Food Day, Kamis (16/10/2025).

Apalagi Prayudi menilai bahwa penggunaan teknologi sudah menjadi sebuah tuntutan. Sehingga pihaknya juga ikut mendorong agar Indonesia tidak menjadi pasar bagi negara lain, karena sudah lebih maju industri pertaniannya.

Melihat hal itu Kementerian Koordinator Pangan saat ini sedang menyiapkan tim pokja perbenihan. Nantinya tim ini yang akan melakukan review terhadap regulasi-regulasi itu.

"Karena ini sudah tuntutan sebenarnya.Tuntutan kita untuk memanfaatkan teknologi. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, kita ketinggalan. Bahkan kita akan menjadi pasar nanti," jelasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa pemerintah telah mengatur ketentuan mengenai perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diberikan kepada badan usaha selama masih terdapat ketersediaan cadangan. Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang telah ditetapkan sejak 30 Mei 2024.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, dalam pasal 195B PP Nomor 25 Tahun 2024 ditetapkan bahwa perpanjangan diberikan selama ketersediaan cadangan dan dilakukan evaluasi setiap sepuluh tahun.

"Dalam pasal 195B ayat (2) disebutkan perpanjangan IUP diberikan selama adanya ketersediaan cadangan," ujar Bahlil dikutip Kamis (16/10/2025).

Pasal yang sama juga merinci setiap ketentuan perpanjangan, bahwa perpanjangan dapat diberikan setelah memenuhi kriteria. Di antaranya (i) memiliki fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian terintegrasi dalam negeri, (ii) memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, dan (iii) sahamnya telah dimiliki paling sedikit 51 persen oleh peserta Indonesia

Kemudian (iv) telah melakukan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi sebesar paling sedikit 10 persen dari total jumlah kepemilikan saham kepada BUMN, (v) mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara, dan (vi) memiliki komitmen investasi baru paling sedikit dalam bentuk kegiatan eksplorasi lanjutan dan peningkatan kapasitas fasilitas pemurnian yang telah disetujui oleh Menteri.

Tak hanya itu, setiap kegiatan operasi pertambangan juga harus menaati mekanisme pengawasan yang berlaku.

"Tentunya setiap kegiatan operasi tambang tetap tunduk pada mekanisme pengawasan berlapis, yang meliputi persetujuan dan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), audit lingkungan serta jaminan reklamasi dan pasca tambang. Ini jangan sampai terjadi mispersepsi publik," tegas Bahlil.

Menurut dia, mekanisme pengawasan berlapis tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan operasi pertambangan berjalan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat.

Ketentuan perpanjangan dan mekanisme pengawasan ini berlaku untuk seluruh pemegang IUPK tanpa terkecuali. Termasuk PT Freeport Indonesia, yang saat ini sedang dalam proses divestasi saham ke pemerintah.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah bersiap melakukan reformasi besar dalam kebijakan perumahan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bakal melakukan revisi terhadap regulasi lama guna memastikan MBR bisa mendapatkan hunian yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga layak dan manusiawi.

Langkah ini diarahkan untuk memberikan solusi terhadap keterbatasan akses hunian yang dialami kelompok profesional berpenghasilan rendah seperti guru, dosen, perawat, hingga pekerja sektor jasa seperti pegawai restoran. Mereka kerap kesulitan mendapatkan tempat tinggal yang dekat dengan lokasi kerja.

"Supaya prinsipnya, rumah dan tempat tinggal jangan jauh. Jadi mereka dekat ke kantor, kalau perlu jalan," ujar Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, Selasa (14/10/2025).

Regulasi yang dimaksud adalah Keputusan Menteri PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023, yang saat ini mengatur bahwa luas tanah minimum untuk rumah umum tapak sebesar 60 meter persegi dan maksimal 200 meter persegi. Adapun luas lantai rumah umum tapak ditetapkan paling kecil 21 meter persegi dan paling besar 36 meter persegi.

Adapun saat ini standar luas rumah untuk MBR berkisar antara 36 hingga 40 meter persegi, ke depan pemerintah akan menaikkan batas minimum menjadi 45 meter persegi. Kebijakan ini diyakini akan menciptakan ruang hidup yang lebih layak, khususnya bagi keluarga yang memiliki anak.

Revisi regulasi ini ditargetkan rampung pada 21 Oktober 2025, dan akan menggantikan aturan yang tertuang dalam Kepmen PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023.