Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui PT Wijaya Karya (Persero) Tbk melaksanakan pembangunan hunian sementara (huntara) modular sebagai bagian dari penanganan darurat pascabencana tanah geser di wilayah Kabupaten Tegal. Proyek ini dirancang untuk menyediakan hunian layak, cepat bangun, dan aman bagi masyarakat terdampak.

Lokasi pembangunan berada di Desa Capar berdasarkan rekomendasi kajian geologi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral guna memastikan keamanan area hunian dari potensi longsoran lanjutan. Area proyek memiliki luas sekitar 47.000 m² dan dirancang menampung 456 kepala keluarga atau 1.824 jiwa.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa pembangunan huntara dilakukan secara cepat agar masyarakat terdampak segera mendapatkan tempat tinggal yang aman dan nyaman. “Huntara PU biasanya dikerjakan sekitar tiga mingguan. Harapannya sebelum Lebaran sudah bisa ditempati. Lengkap dengan fasilitas umum, kamar mandi, dan sarana pendukung lainnya. Kurang lebih seperti yang pernah kita bangun di Sumatera Utara dan Aceh, lengkap dengan tempat tidur, lemari, dan kipas angin,” jelas Menteri PU, Dody Hanggodo.

Huntara menggunakan sistem struktur baja modular MOLI yang memungkinkan proses pemasangan tanpa alat berat, sehingga mempercepat waktu konstruksi sekaligus meminimalkan dampak terhadap kondisi tanah. Setiap blok bangunan memiliki luas 288 m² dengan konfigurasi 16 modul yang dapat menampung 12 keluarga (48 orang). Fasilitas sanitasi disediakan dengan rasio 1 unit untuk 8 penghuni, terdiri dari total 228 toilet dan 228 kamar mandi.

Distribusi hunian terbagi dalam 11 zona (A-K) dengan total 38 blok bangunan. Selain unit hunian, fasilitas pendukung seperti mushola dan area terbuka juga disiapkan untuk menunjang kebutuhan sosial dan aktivitas warga selama masa penanganan darurat.

Dari sisi utilitas, sistem air bersih disuplai melalui jaringan air dan sumur, pengolahan air kotor menggunakan instalasi biotech berkapasitas 5 m³ per blok, sedangkan air bekas dialirkan melalui saluran drainase. Pasokan listrik untuk kawasan huntara terhubung dengan jaringan PLN.

Untuk menjaga stabilitas lahan, pekerjaan penataan kontur berupa undakan atau terasering menjadi bagian penting dalam tahap persiapan area. Hingga dokumentasi per 17 Februari 2026, proyek didukung sumber daya alat berat antara lain 7 unit excavator, 3 unit bulldozer, dan 1 unit vibro.

Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito (BW), menyampaikan bahwa proyek huntara ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi wujud hadirnya Pemerintah untuk menyediakan hunian bermartabat kepada masyarakat terdampak bencana. "Inisiatif ini selaras dengan semangat Asta Cita pemerintah, khususnya dalam penguatan ketahanan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan perlindungan warga dalam situasi darurat. WIKA berkomitmen menghadirkan solusi konstruksi cepat, aman, dan berkelanjutan untuk mendukung pemulihan kehidupan masyarakat,” ujar Agung BW.

Fasilitas ini direncanakan dapat segera dimanfaatkan masyarakat terdampak sambil menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi hunian permanen.

Bisnis.com, BATUSANGKAR - Danantara Indonesia menggelontorkan anggaran sebesar Rp400 miliar sebagai bentuk komitmen pemerintah hadir dalam membantu masyarakat terutama terdampak bencana Sumatra yang kini banyak kehilangan tempat tinggal.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan anggaran Rp400 miliar itu diperuntukan pembangunan hunian sementara (huntara) yang tersebar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, yang totalnya hampir mencapai 1.500 hunian. Sejauh ini, pembangunan huntara di Sumatra telah memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang terdampak bencana pada November 2025 lalu tersebut.

“Jadi setelah ada huntara, kami akan berupaya membangunkan hunian tetap (huntap). Tapi dalam perjalanannya, bantuan ternyata tidak semua yang mau dibangunkan huntap di lokasi yang telah dipilih oleh pemerintah daerah, dan kemudian ada beberapa masyarakat yang cenderung minta uang cash, karena ingin membantu tempat sendiri,” katanya, Kamis (19/2/2026).

Dony yang hadir langsung melihat huntara di Nagari Guguak Malalo, Kabupaten Tanah Datar, merasa senang, karena dari kondisi huntara yang dibangun Danantara yang melibatkan PT Nandya Karya, secara fisik sangat bagus.

Oleh karena itu, dia berharap seiring tengah menjalani ibadah puasa pada Ramadan ini, kondisi masyarakat bisa lebih baik lagi kedepannya, dengan adanya tempat tinggal di huntara tersebut.

“Jadi dengan adanya huntara yang dibangun Danantara ini, merupakan bentuk BUMN harus hadir di saat masyarakat membutuhkan, dan segala sesuatunya turut dibantu BUMN,” tegasnya.

Dony saat ini di Rambatan, Tanah Datar juga akan segera dibangun huntap bagi korban bencana yang ada di daerah tersebut, dimana kawasan pembangunan huntap itu, juga merupakan kawasan huntap bagi korban bencana banjir bandang tahun 2024 lalu.

“Saya berharap perekonomian dan kondisi masyarakat terus membaik dan pulih kedepannya,” harap Dony.

Di kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan pembangunan huntara itu merupakan sinergi BP BUMN dan Danantara, dan adanya gerak cepat itu, merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pemulihan pascabencana di Sumatra atau di Sumbar khususnya.

Selain tentang hunian, Andre juga melihat butuh untuk pemulihan dari sektor pertanian, karena banyak masyarakat di Tanah Datar yang terdampak bencana, menggantungkan mata pencaharian keluarga dari bertani.

“Hunian telah direalisasikan, dan pemulihan lahan pertanian juga akan terus bergerak, sehingga masyarakat bisa kembali bertani, dan saya berharap perekonomian masyarakat pun berangsung membaik ke depannya,” ujar Andre dari dapil Sumbar ini.

Bupati Tanah Datar Eka Putra juga mengatakan di dalam melakukan huntara ini, ada dua metode yang ditetapkan yakni secara mandiri atau terpadu. Melihat data yang telah dicatat, ada sebanyak 353 jiwa yang rumahnya terdampak bencana, yang terdiri dari rusak berat hingga ringan.

“Jadi khusus untuk yang berat, kami bangunkan huntap, dan kemudian rusak ringan ada huntara yang bisa ditempati dulu, serta ada juga masyarakat yang memilih tinggal ke rumah sanak saudara,” jelasnya.

Diakuinya bahwa saat ini dari 353 jiwa yang terdampak bencana itu, belum semuanya yang mau diarahkan untuk menghuni huntara yang telah dibangun, karena ada juga yang memilih untuk membangun mandiri. Namun seiring huntara dan kemudian huntap terus dibangun, akan ada bantuan dana tunggu hunian (DTH) melalui BNPB.

“Kini dana tunggu hunian ini akan segera dicairkan. Karena dengan adanya dana tunggu hunian tersebut sebagai bentuk upaya pemerintah agar masyarakat yang terdampak tetap bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, seiring tengah berjalannya ibadah puasa Ramadan,” ujarnya.

Eka menegaskan nantinya dengan hadirnya huntap, Pemkab tidak ingin berakhir di sana saja. Direncanakan di kawasan huntap di Rambatan, masyarakat akan didorong tetap produktif yakni dengan cara dibantu untuk menjalankan usaha dari sektor UMKM dan sektor pertanian.

“Nah, di lokasi pembangunan huntap ini kami lihat akan muncul masalah baru yakni soal perekonomian masyarakat. Makanya, kami ingin meningkatkan perekonomian, melalui pembentukan kelompok penjahit dan kelompok tani,” sebut Bupati Tanah Datar dua periode ini.

Oleh karena itu, Eka melihat dengan adanya kepedulian pemerintah pusat terhadap masyarakat di Tanah Datar, merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa. Sehingga kini, pemulihan di Tanah Datar terus bergerak ke arah lebih baik.

“Kami sangat berterima kasih, karena turut didukung pemerintah pusat termasuk dari perwakilan rakyat di DPR RI yang gigih berjuang untuk daerah yakni Andre Rosiade,” tutupnya.

Bisnis.com, PADANG - Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian berharap seluruh hunian sementara (huntara) di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) tuntas dibangun jelang Ramadan 2026.

Dia menegaskan pentingnya pelayanan yang maksimal dan tidak dilakukan secara asal-asalan, karena kualitas pelayanan akan berdampak langsung pada kondisi masyarakat terdampak.

"Kami tentu akan terus melakukan pengawasan agar masyarakat ditempatkan secara layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan," ucap Rustian dalam keterangan resmi, Senin (26/1/2026).

Rustian menjelaskan menjelang bulan suci Ramadan nanti seluruh kabupaten dan kota di Sumbar diharapkan segera menuntaskan pembangunan huntara dan penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH).

Dia menargetkan penyelesaian huntara paling lambat 5 hari sebelum Ramadan, atau pada 15 Februari 2026. Sementara penyaluran DTH diharapkan sudah terealisasi pada minggu pertama Februari 2026.

"Bagi masyarakat yang tidak ingin menempati huntara, pemerintah memberikan alternatif berupa DTH," ujarnya.

Meskipun masyarakat telah menempati huntara, lanjut Rustian, kebutuhan dasar tetap harus dipantau dan dipenuhi. Selanjutnya, kepada masyarakat terdampak bencana yang menempati huntara diharapkan bisa menjalani hari demi hari secara baik.

Rustian juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat atas kerja sama dan dedikasi dalam penanganan bencana selama 2 bulan terakhir.

"Semoga masyarakat terdampak dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan tetap optimistis, sehingga tidak menimbulkan kemiskinan baru," ucap dia.

Rustian menegaskan pentingnya pelayanan yang maksimal dan tidak dilakukan secara asal-asalan karena kualitas pelayanan akan berdampak langsung pada kondisi masyarakat terdampak.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Lutfi menjelaskan bahwa progres pembangunan huntara di Kabupaten Agam telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati sebanyak 358 unit yang tersebar di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Palembayan, IV Koto, Malalak, dan Tanjung Raya.

Di Kecamatan Palembayan, sebanyak 256 unit huntara direncanakan dengan 117 unit telah diresmikan di lokasi pertama dan sisanya masih dalam tahap pembangunan. Lalu, di Kecamatan IV Koto telah dilakukan pembersihan lahan dan proses pembangunan.

Sementara di Kecamatan Malalak, saat ini tengah dilakukan pendataan lokasi dan direncanakan pembangunan sebanyak 14 unit, serta untuk Kecamatan Tanjung Raya, pembangunan huntara juga telah berjalan dengan target penyelesaian sebanyak 55 unit.

"Kami menargetkan seluruh pembangunan Huntara di Kabupaten Agam dapat diselesaikan sebelum memasuki bulan suci Ramadan," tegasnya.

Terkait penyaluran DTH, Lutfi menyampaikan bahwa berdasarkan SK tahap pertama sebanyak 612 Kepala Keluarga (KK) ditetapkan sebagai penerima.

Dari hasil validasi, sebanyak 374 KK dinyatakan berhak menerima DTH, dan hingga saat ini telah direalisasikan kepada 297 KK.

Selain itu, untuk tahap kedua, Pemkab Agam saat ini masih melakukan proses verifikasi lanjutan terhadap jumlah penerima DTH.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru korban akibat bencana hidrometeorologi di Sumatra dan Aceh. Data ini diinput pada Sabtu (24/1/2026).

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyampaikan korban meninggal dunia menjadi 1.201 jiwa.

"Dalam perkembangan terkini, terdapat penambahan satu korban meninggal dunia, sehingga total korban meninggal dunia tercatat sebanyak 1.201 jiwa, sementara itu korban hilang sebanyak 142 jiwa, sedangkan untuk jumlah pengungsi sebanyak 113.672 jiwa," kata Abdul dalam keterangannya, Minggu (25/1/2026).

Sementara itu, Abdul menjelaskan petugas gabungan akan mempercepat penyelesaian pembangunan hunian sementara (Huntara) sebelum memasuki bulan puasa.

Menurutnya, Dari total 29.621 unit huntara yang diajukan, sebanyak 7.414 unit masih dalam proses pembangunan hingga saat ini. Sementara 1.056 unit telah selesai dibangun dan siap dihuni.

"Selain itu, pengajuan pembangunan hunian tetap tercatat sebanyak 13.082 unit, dengan 648 unit di antaranya saat ini berada dalam tahap konstruksi," jelasnya.

Penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) turut mengalami perkembangan, di mana pada akhir Januari 2026, pengajuan DTH telah mencapai 14.822 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, 9.678 rekening penerima telah dibuat, dan bantuan telah disalurkan kepada 3.536 kepala keluarga.

Abdul menyampaikan untuk menekan intesitas hujan, petugas melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Hingga 22 Januari 2026, OMC di wilayah Aceh telah dilaksanakan sebanyak 532 sorti dengan total bahan semai natrium klorida (NaCl) dan kalsium oksida (CaO) sebesar 508.000 kilogram.

Di wilayah Sumatra Utara, OMC telah dilakukan sebanyak 406 sorti dengan total bahan semai 357.000 kilogram. Sementara itu, di Sumatra Barat tercatat 409 sorti dengan total bahan semai mencapai 406.325 kilogram.

Abdul menuturkan hingga saat ini petugas masih melakukan proses evakuasi dan pencarian, serta penyaluran logistik ke sejumlah wilayah untuk mempercepat proses pemulihan di tiga provinsi tersebut.

Bisnis.com, ACEH TAMIANG — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan meresmikan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Desa Gampong Bundar Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (22/1/2026).

Hunian seluas 12.418 meter persegi dengan jumlah unit sebanyak 114 tersebut merupakan huntara pertama yang dibangun Kementerian PU dalam rangka mendukung percepatan pemulihan masyarakat pascabencana.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pihaknya bakal membangun 1.200 unit huntara di wilayah terdampak bencana. Unit di Gampong Bundar yang berlokasi persis di belakang Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang ini merupakan huntara pertama yang dapat diselesaikan Kementerian PU dalam waktu sekitar 18 hari.

"Ini huntara pertama yang selesai kami dirikan di Tamiang. Target kami, seperti arahan Bapak Presiden, adalah bagaimana agar masyarakat bisa segera berpindah dari tenda pengungsian. Baik itu ke huntara atau rumah mereka sendiri," kata Dody Hanggodo usai rangkaian kunjungan di Aceh Tamiang, Kamis (22/1/2026).

Huntara tahap pertama oleh Kementerian PU di Aceh Tamiang dibangun di atas lahan seluas 5.427 meter persegi. Terbagi dalam tujuh blok, huntara ini dipersiapkan untuk menampung 84 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 336 jiwa.

Dody menyebut PU menggunakan skema konstruksi modular yang lebih fleksibel namun tahan lama dan aman ditempati masyarakat. Huntara dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung seperti dapur bersama, puluhan unit kamar mandi bersama, area mencuci dan jemur, hingga musala dan taman bermain.

Tak hanya itu, Kementerian PU juga memperhatikan kenyamanan penghuni. Atap teras huntara dilapisi aluminium foil sebagai pemantul cahaya matahari sehingga suhu panas dalam ruangan dapat diredam.

"Huntara ini hasil kerja keroyokan, bukan cuma Kementerian PU saja. Kami harap sebelum Ramadan masyarakat sudah tidak lagi tinggal di tenda sehingga lebih tenang beribadah," tambahnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang turut meresmikan huntara pertama Kementerian PU di Aceh Tamiang mengapresiasi kerja cepat tim di lapangan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

AHY mengatakan Kementerian PU mengemban tanggung jawab cukup besar di masa rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai dari perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sarana pendidikan, rumah ibadah, hingga air bersih.

Namun menurutnya, rumah juga merupakan kebutuhan sangat mendasar bagi masyarakat terdampak bencana untuk mulai kembali menata kehidupan mereka.

"Tempat tinggal tetap harus disiapkan, walaupun sifatnya sementara, tetapi mudah-mudahan jauh lebih baik dibandingkan kondisi pengungsian. Oleh karena itu, sekali lagi, saya mengapresiasi Kementerian PU," ujar AHY.

Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi mengatakan huntara ini akan dihuni oleh 84 KK yang terdiri dari 19 KK di Gampong Bundar Kecamatan Karang Baru dan 65 KK dari Gampong Kota Kualasimpang Kecamatan Kota Kualasimpang.

"Mereka ini adalah warga terdampak yang kehilangan rumah disapu dahsyatnya banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang," ujar Fahmi.

Fahmi menyampaikan masyarakat dapat menempati huntara mulai hari ini. Hingga saat ini, kata dia, sudah terbangun 2.948 unit huntara di wilayah Aceh Tamiang.

Adapun selain meresmikan huntara tahap pertama, rombongan Menteri PU dan Menko AHY juga meninjau lokasi pembangunan proyek huntara tahap II di kecamatan yang sama.

Rombongan juga berkunjung ke sejumlah titik proyek Kementerian PU untuk percepatan pemulihan pascabencana seperti ke lokasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan RSUD Aceh Tamiang.

Bisnis.com, ACEH TAMIANG — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan meresmikan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Desa Gampong Bundar Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (22/1/2026).

Hunian seluas 12.418 meter persegi dengan jumlah unit sebanyak 114 tersebut merupakan huntara pertama yang dibangun Kementerian PU dalam rangka mendukung percepatan pemulihan masyarakat pascabencana.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pihaknya bakal membangun 1.200 unit huntara di wilayah terdampak bencana. Unit di Gampong Bundar yang berlokasi persis di belakang Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang ini merupakan huntara pertama yang dapat diselesaikan Kementerian PU dalam waktu sekitar 18 hari.

"Ini huntara pertama yang selesai kami dirikan di Tamiang. Target kami, seperti arahan Bapak Presiden, adalah bagaimana agar masyarakat bisa segera berpindah dari tenda pengungsian. Baik itu ke huntara atau rumah mereka sendiri," kata Dody Hanggodo usai rangkaian kunjungan di Aceh Tamiang, Kamis (22/1/2026).

Huntara tahap pertama oleh Kementerian PU di Aceh Tamiang dibangun di atas lahan seluas 5.427 meter persegi. Terbagi dalam tujuh blok, huntara ini dipersiapkan untuk menampung 84 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 336 jiwa.

Dody menyebut PU menggunakan skema konstruksi modular yang lebih fleksibel namun tahan lama dan aman ditempati masyarakat. Huntara dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung seperti dapur bersama, puluhan unit kamar mandi bersama, area mencuci dan jemur, hingga musala dan taman bermain.

Tak hanya itu, Kementerian PU juga memperhatikan kenyamanan penghuni. Atap teras huntara dilapisi aluminium foil sebagai pemantul cahaya matahari sehingga suhu panas dalam ruangan dapat diredam.

"Huntara ini hasil kerja keroyokan, bukan cuma Kementerian PU saja. Kami harap sebelum Ramadan masyarakat sudah tidak lagi tinggal di tenda sehingga lebih tenang beribadah," tambahnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang turut meresmikan huntara pertama Kementerian PU di Aceh Tamiang mengapresiasi kerja cepat tim di lapangan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

AHY mengatakan Kementerian PU mengemban tanggung jawab cukup besar di masa rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai dari perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sarana pendidikan, rumah ibadah, hingga air bersih.

Namun menurutnya, rumah juga merupakan kebutuhan sangat mendasar bagi masyarakat terdampak bencana untuk mulai kembali menata kehidupan mereka.

"Tempat tinggal tetap harus disiapkan, walaupun sifatnya sementara, tetapi mudah-mudahan jauh lebih baik dibandingkan kondisi pengungsian. Oleh karena itu, sekali lagi, saya mengapresiasi Kementerian PU," ujar AHY.

Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi mengatakan huntara ini akan dihuni oleh 84 KK yang terdiri dari 19 KK di Gampong Bundar Kecamatan Karang Baru dan 65 KK dari Gampong Kota Kualasimpang Kecamatan Kota Kualasimpang.

"Mereka ini adalah warga terdampak yang kehilangan rumah disapu dahsyatnya banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang," ujar Fahmi.

Fahmi menyampaikan masyarakat dapat menempati huntara mulai hari ini. Hingga saat ini, kata dia, sudah terbangun 2.948 unit huntara di wilayah Aceh Tamiang.

Adapun selain meresmikan huntara tahap pertama, rombongan Menteri PU dan Menko AHY juga meninjau lokasi pembangunan proyek huntara tahap II di kecamatan yang sama.

Rombongan juga berkunjung ke sejumlah titik proyek Kementerian PU untuk percepatan pemulihan pascabencana seperti ke lokasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan RSUD Aceh Tamiang.

Bisnis.com, ACEH TAMIANG — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau hunian sementara yang dibangun Kementerian PU di Desa/ Gampong Bundar Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (22/1/2026).

Huntara berkapasitas 84 kepala keluarga (KK) atau sekitar 336 jiwa itu dijadwalkan akan diresmikan oleh Menteri PU bersama Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY hari ini.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, pembangunan huntara berkonstruksi modular yang berlokasi persis di belakang kawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang itu telah rampung dan siap ditempati masyarakat terdampak bencana.

Dari data yang dihimpun Bisnis, Kementerian PU membangun 7 (tujuh) blok dengan luas bangunan 12.418 meter persegi dalam kawasan huntara di Gampong Bundar.

Tak hanya kamar lengkap dengan isinya, Kementerian PU juga melengkapi fasilitas penting masyarakat seperti kamar mandi bersama, dapur bersama, area cuci dan jemur, musala, dan area komunal multifungsi lainnya seperti taman bermain anak.

Pengerjaan huntara modular sebanyak 114 unit ini dikebut Kementerian PU selama 18 hari agar masyarakat yang masih tinggal di tenda pengungsian dapat berpindah segera ke huntara sebelum Ramadan.

Dalam tinjauannya Menteri PU mengecek kesiapan unit beserta fasilitas huntara, termasuk ketersediaan jaringan listrik dan air bersih sebelum peresmian.

Menteri PU juga meninjau pembangunan huntara 2 yang berlokasi tak jauh dari huntara di Gampong Bundar. Rencananya, di lokasi huntara 2 akan dibangun 210 unit untuk menampung 156 kepala keluarga (KK).

Kementerian PU mendorong pembangunan huntara dipercepat agar masyarakat terdampak bencana dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang.

Sebagai informasi, huntara Aceh Tamiang dibangun menggunakan metode konstruksi modular dengan sistem Modular Lite (MOLI) tanpa alat berat. Sistem ini memungkinkan pembangunan dilakukan lebih cepat di tengah kondisi pascabencana.

Pembangunan ratusan unit huntara oleh Kementerian PU ini merupakan bagian dari paket Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Aceh 1.

Secara keseluruhan pembangunan rumah hunian Danatara yang sudah berdiri di seluruh provinsi terdampak bencana berjumlah 1.275 unit

Kabupaten Padang Pariaman (ANTARA) - Managing Director Stakeholders Management Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rohan Hafas menyebutkan hingga saat ini lembaga tersebut sudah berhasil mendirikan 1.275 hunian sementara (huntara) yang tersebar di tiga provinsi terdampak bencana.

"Secara keseluruhan pembangunan rumah hunian Danatara yang sudah berdiri di seluruh provinsi terdampak bencana berjumlah 1.275 unit," kata Rohan Hafas di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Rohan Hafas saat meninjau progres pembangunan huntara di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam peninjauan itu ia menjelaskan perkembangan pembangunan kepada rombongan Komisi VI DPR RI.

Dari jumlah tersebut, kata dia, Danantara paling banyak membangun huntara di Provinsi Aceh, terutama di Kabupaten Aceh Tamiang, mencapai 600 unit dalam satu kawasan. Sementara sisanya tersebar di berbagai kabupaten dan kota terdampak bencana.

Di awal-awal bencana terjadi, Danantara menyanggupi untuk membangun 15 ribu huntara. Angka tersebut tergolong realistis mengingat rumah yang rusak mencapai 33 ribu unit.

Kemudian khusus di Provinsi Sumatera Barat, Danantara sudah mendirikan 250 unit dan akan ada penambahan 500 unit. Dari jumlah itu 40 di antaranya berada di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.

"Tadi ada permintaan penambahan 100 unit huntara di Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, dan Danantara menyanggupinya," sebut Rohan Hafas.

Danantara juga memastikan tambahan 100 huntara di Kabupaten Padang Pariaman siap dibangun secepatnya. Apalagi lokasi atau tempat pembangunannya tidak ada permasalahan lahan.

Di Kabupaten Padang Pariaman Danantara membangun 40 huntara dengan mempekerjakan 56 tenaga kerja lokal dan 100 tenaga kerja dari luar.

Di lokasi huntara ini pemerintah tidak hanya menyediakan rumah, tetapi juga fasilitas pendukung seperti ruang komunal, taman bermain anak-anak, lapangan olahraga, dapur umum, toilet dan kamar mandi.

Saat ini pengerjaan puluhan huntara di Kabupaten Padang Pariaman sudah mencapai 90 persen dan ditargetkan selesai 100 persen pada Sabtu (24/1/2026), dan langsung diserahterimakan kepada calon penghuni melalui kewenangan Bupati Padang Pariaman.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Ini bertujuan agar masyarakat tidak lagi merasa kepanasan di dalam ruangan, mengingat sebelumnya jarak tinggi atap dengan lantai rumah hanya 2,4 meter dengan material seng,

Kabupaten Padang Pariaman (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan, seluruh hunian sementara (huntara) yang dikerjakan oleh Danantara dan diperuntukkan bagi penyintas banjir Sumatera ditargetkan selesai pada 25 Januari 2026.

"Target utamanya seluruh unit sudah siap untuk diserahterimakan kepada masyarakat secara resmi pada 25 Januari 2026," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Kabupaten Padang Pariaman, Senin.

Hal tersebut disampaikan Andre di sela-sela peninjauan pembangunan huntara bagi penyintas banjir bandang dan tanah longsor di kawasan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.

Ia mengatakan, seluruh proses pembangunan fisik diharapkan tuntas pada 22 Januari 2026 agar bisa segera dilanjutkan dengan pengisian furnitur. Percepatan ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar masyarakat bisa segera menempati huntara.

Dalam peninjauan itu, Andre menyampaikan bahwa Presiden juga menginstruksikan agar ada perbaikan spesifikasi huntara, terutama ketinggian atap yang awalnya 2,4 meter menjadi tiga meter. Selain itu, bangunan huntara juga harus dilengkapi plafon agar penghuni tidak kepanasan.

"Ini bertujuan agar masyarakat tidak lagi merasa kepanasan di dalam ruangan, mengingat sebelumnya jarak tinggi atap dengan lantai rumah hanya 2,4 meter dengan material seng," ujar dia.

Andre yang juga Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang ini mengatakan, pembangunan huntara tidak hanya dilakukan di Batang Anai, tetapi juga dikerjakan secara serentak di wilayah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar.

"Pembangunan ini merupakan komitmen pemerintah dalam percepatan pemulihan kondisi masyarakat pascabencana di Sumatera Barat," kata dia.

Sementara itu, Project Manager Nindya Karya, Syafriwal menyebutkan, pembangunan 40 unit hunian di Batang Anai sudah berjalan selama tujuh hari. Saat ini progres pengerjaan mencapai angka 90 persen.

Selain di Batang Anai, Nindya Karya selaku pihak yang membangun huntara Danantara juga membangun di daerah Linggai sebanyak 30 unit, dan 20 unit di daerah Bancah Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Kemudian 28 unit di daerah Malalo, Kabupaten Agam.

Setelah pembangunan fisik rampung pihaknya segera melakukan pengadaan fasilitas pengisian rumah. Setiap unit nantinya dilengkapi kasur, kipas angin, hingga lemari untuk menunjang kebutuhan warga.

Secara bertahap pemerintah juga akan membangun fasilitas lainnya seperti toilet, dapur umum serta tempat cuci dan jemuran yang memadai.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berpartisipasi dalam serah terima 600 Hunian Danantara (huntara) tahap pertama di Kabupaten Aceh Tamiang. Penyerahan ini merupakan bagian dari percepatan penanganan pascabencana yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia bersama BUMN, guna menyediakan hunian layak bagi masyarakat terdampak.

Program Hunian Danantara ditujukan untuk memenuhi target pemerintah menyediakan 15.000 unit hunian bagi korban bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Inisiatif ini menjadi wujud kehadiran negara dalam pemulihan pascabencana melalui hunian yang aman, layak, dan bermartabat.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyampaikan, BNI mengambil peran aktif dalam pembangunan huntara di Aceh Tamiang. "BNI turut berkontribusi dalam pembangunan Hunian Danantara di Aceh Tamiang. Dari total 600 unit huntara tahap pertama, BNI berpartisipasi sekitar 20 persen atau 120 unit hunian, sebagai bagian dari sinergi BUMN di bawah koordinasi Danantara Indonesia," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Serah terima huntara turut dihadiri Managing Director Stakeholder Management Danantara Indonesia Rohan Hafas menandai kesiapan hunian untuk segera ditempati warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Hadir pula perwakilan BUMN yang terlibat, termasuk Area Head BNI Aceh dan sekitarnya.

Sebelumnya, kesiapan Hunian Danantara di Aceh Tamiang telah ditinjau langsung oleh Prabowo Subianto bersama jajaran pimpinan Danantara Indonesia, antara lain CEO Danantara Rosan Roeslani, COO Danantara Dony Oskaria, serta Managing Director Stakeholder Management Rohan Hafas, pada Kamis (1/1/2026). Peninjauan tersebut juga dihadiri pimpinan BUMN terkait, termasuk Direktur Information Technology BNI Toto Prasetio.

Hunian Danantara ini dilengkapi fasilitas pendukung seperti taman bermain, jaringan WiFi, musala, fasilitas umum, serta sarana sanitasi yang memadai untuk menunjang kebutuhan dasar dan kenyamanan penghuni. Pembangunan dilakukan melalui kolaborasi BUMN karya dengan koordinasi PT Hutama Karya (Persero) sebagai koordinator pelaksana, berlokasi di Jalan Banda Aceh–Medan, Kebun Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang.

Ke depan, BNI menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pendampingan seiring tahapan pembangunan dan pemulihan pascabencana, guna memastikan rehabilitasi berjalan terintegrasi, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak.

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan kemanusiaan dan program sosial BNI dapat diakses melalui website resmi BNI (www.bni.co.id), yang merupakan bagian dari ekosistem Danantara Indonesia (www.danantaraindonesia.co.id).

Bisnis.com, PADANG - PT Semen Padang mendistribusikan 3.310 zak semen di tiga wilayah di Provinsi Sumatra Barat untuk membangun hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana alam.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernadino menyebutkan adanya keterlibatan perusahaan dalam pembangunan huntara tersebut menjadi bentuk kepedulian serta turut mendukung pemerintah dalam melakukan pemulihan pascabencana.

“Ada sebanyak 181 unit huntara di tiga titik di Sumbar yang kami bangun, dimana dalam pengerjaannya kami melibatkan masyarakat lokal, pemerintah daerah serta TNI, Polri, dan BPBD,” katanya, Selasa (13/1/2026).

Win menjelaskan tiga wilayah pembangunan huntara ini yakni Pasar Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam sebanyak 117 unit; Anduring, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 34 unit, serta Koto Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 30 unit.

Dia berharap dengan adanya sinergi pemerintah dan industri lokal dapat terus diperkuat, tidak hanya pada situasi darurat bencana, tetapi juga dalam program pembangunan daerah.

Kemudian pembangunan huntara itu diharapkan dapat menyediakan tempat tinggal yang layak dan aman bagi warga terdampak, sembari menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi hunian permanen.

“Kami juga terus hadir melalui program tanggung jawab sosial sejak hari pertama bencana,” sebutnya.

Menurutnya sebagai perusahaan kebanggaan masyarakat Sumbar, PT Semen Padang hadir sejak hari pertama bencana terjadi dan hari ini mendukung pemulihan pascabencana.

“Bagi kami, ini bukan sekadar kontribusi material, tetapi juga bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang sedang berjuang memulihkan kehidupan mereka,” tutup Win.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara Pemprov Sumbar dan PT Semen Padang, terutama pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Dia menyampaikan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur tidak kurang dari 80%dari total Rp22 triliun yang kami usulkan.

"Kami berharap PT Semen Padang dapat memberikan peran maksimal, apalagi produknya berupa green cement yang sejalan dengan konsep Green Province yang sedang kami dorong,” ujar Mahyeldi.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) menggarap 80 unit rumah hunian sementara (Huntara) di Aceh Tamiang yang akan diserahkan secara bertahap mulai 8 Januari 2026.

Langkah tersebut merupakan kontribusi Adhi Karya sebagai kontraktor nasional dalam mendukung pemulihan pascabencana banjir bandang pada akhir 2025 lalu. ADHI turut berperan dalam pembangunan Huntara sebagai solusi hunian sementara bagi warga terdampak.

Dari 600 unit Huntara yang secara resmi diserahkan Danantara kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada Kamis (8/1/2026), Adhi Karya turut berkontribusi membangun 80 unit Huntara.

Direktur Utama ADHI Karya Moeharmein Zein Chaniago mengatakan Adhi Karya berkomitmen untuk memberikan kontribusi langsung dan berkolaborasi dengan stakeholder strategis dalam situasi darurat pascabencana, dalam hal ini khususnya melalui penyediaan hunian sementara yang aman, layak, dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

Proses pembangunan dilakukan secara cepat dan terukur sebagai bentuk kolaborasi antara Danantara Indonesia dan BP BUMN dalam merespons kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.

“Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang kami laksanakan secara cepat dan terukur sebagai bagian dari kolaborasi Danantara, BP BUMN, dan pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (13/1/2026).

Dia menjelaskan Huntara dibangun sesuai dengan standar kelayakan hunian darurat, dilengkapi dengan struktur bangunan yang aman, akses air bersih, sanitasi yang memadai, serta dukungan listrik dan layanan kesehatan.

Selain itu, pembangunan juga memperhatikan kebutuhan sosial masyarakat agar warga dapat kembali beraktivitas secara normal, dengan dilengkapi fasilitas pendukung, seperti klinik, taman bermain, akses internet, serta listrik tanpa biaya.

Secara keseluruhan, total hunian yang diserahkan Danantara dan BP BUMN di Aceh Tamiang mencapai 600 unit rumah, didukung oleh 120 unit toilet, 14 fasilitas komunal, serta fasilitas umum lainnya seperti toilet umum, mushola, dan dapur.

Fasilitas tersebut dirancang untuk mendukung kenyamanan, kesehatan, dan keberlangsungan aktivitas masyarakat selama masa transisi pascabencana.

Danantara Indonesia menargetkan pembangunan sebanyak 15.000 unit hunian sementara di berbagai wilayah terdampak bencana dalam beberapa bulan ke depan guna memastikan ketersediaan hunian layak sementara bagi keluarga terdampak.

Melalui kolaborasi antara Danantara Indonesia, BP BUMN, dan Adhi Karya, Huntara diharapkan dapat menjadi tempat tinggal sementara yang aman dan layak, sekaligus menjadi jembatan menuju hunian permanen serta pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat secara bertahap.