Bisnis.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung transformasi pelayanan publik melalui perluasan akses layanan TASPEN di 134 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang tersebar di ratusan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia serta integrasi layanan pada MPP Digital Nasional. Upaya TASPEN ini telah menghadirkan layanan yang semakin mudah dijangkau, cepat, dan terintegrasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pensiunan, dan ahli waris di seluruh Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, turut mengapresiasi langkah strategis tersebut saat Peresmian 8 Mal Pelayanan Publik Semester I Tahun 2026 di Jakarta, Senin (15/6).

Kehadiran TASPEN di MPP mampu memperluas akses peserta terhadap berbagai layanan, mulai dari layanan informasi dan konsultasi, pengajuan klaim, layanan administrasi kepesertaan dan pensiun, hingga layanan pendukung lainnya yang dapat diakses secara lebih mudah melalui satu titik layanan terpadu.

Upaya tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, yang menilai kehadiran TASPEN di Mal Pelayanan Publik memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kualitas pelayanan publik yang aktif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Pastikan kehadiran MPP berperan dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak hanya sebagai tempat konsultasi, tetapi juga harus menjadi kanal layanan yang aktif dan konsisten. Beberapa waktu lalu saya datang ke MPP di DKI Jakarta. Saya apresiasi sekali, TASPEN secara aktif langsung datang dan ikut bergabung untuk berdiskusi dengan para pensiunan yang memang kesulitan mendapatkan layanan,” ujar Menteri PANRB.

Apresiasi tersebut mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam menghadirkan layanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat. Sebagai bagian dari ekosistem MPP, TASPEN menyediakan berbagai layanan yang dapat diakses melalui layanan satu pintu yang terhubung dengan berbagai instansi pemerintah.

Corporate Secretary TASPEN, Henra,menyatakan, “Sebagai pengelola program jaminan sosial bagi ASN dan Pejabat Negara, TASPEN memandang Mal Pelayanan Publik sebagai simpul layanan yang mempertemukan berbagai kebutuhan masyarakat dalam satu ekosistem pelayanan yang terintegrasi. Melalui kehadiran layanan TASPEN di MPP maupun aplikasi MPP Digital Nasional, peserta kini dapat mengakses layanan secara lebih mudah tanpa perlu datang ke kantor cabang tertentu. TASPEN ingin memastikan layanan yang cepat dapat dijangkau peserta di mana pun mereka berada.”

Lebih lanjut, Henra menjelaskan bahwa penguatan layanan melalui MPP dan aplikasi MPP Digital Nasional sejalan dengan transformasi layanan TASPEN sebagai Center of Excellence yang berfokus pada peningkatan pengalaman peserta melalui pemanfaatan teknologi, kolaborasi lintas instansi, serta perluasan akses layanan hingga menjangkau seluruh lapisan peserta. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen TASPEN dalam mendukung transformasi pelayanan publik nasional serta berkontribusi terhadap pencapaian Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) memperkuat komitmennya mendukung transformasi pelayanan publik melalui perluasan akses layanan TASPEN di 134 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang tersebar di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia serta integrasi layanan pada MPP Digital Nasional. Upaya TASPEN ini telah menghadirkan layanan yang semakin mudah dijangkau cepat, dan terintegrasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pensiunan, dan ahli waris di seluruh Indonesia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini turut mengapresiasi langkah strategis tersebut saat Peresmian 8 Mal Pelayanan Publik Semester I Tahun 2026 di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Rini menilai kehadiran TASPEN di Mal Pelayanan Publik memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kualitas pelayanan publik yang aktif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kehadiran TASPEN di MPP mampu memperluas akses peserta terhadap berbagai layanan, mulai dari layanan informasi dan konsultasi, pengajuan klaim, layanan administrasi kepesertaan dan pensiun, hingga layanan pendukung lainnya yang dapat diakses secara lebih mudah melalui satu titik layanan terpadu.

“Pastikan kehadiran MPP berperan dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak hanya sebagai tempat konsultasi, namun harus menjadi kanal layanan yang aktif dan konsisten. Beberapa waktu lalu saya datang ke MPP di DKI Jakarta. Saya apresiasi sekali, TASPEN secara aktif langsung datang dan ikut bergabung untuk berdiskusi dengan para pensiunan yang memang kesulitan mendapatkan layanan,” ujar Menteri PANRB.

Apresiasi tersebut mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam menghadirkan layanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat. Sebagai bagian dari ekosistem MPP, TASPEN menyediakan berbagai layanan yang dapat diakses dalam layanan satu pintu yang terhubung dengan berbagai instansi pemerintah.

Corporate Secretary TASPEN, Henra, menyatakan sebagai pengelola program jaminan sosial bagi ASN dan Pejabat Negara, TASPEN memandang MPP sebagai simpul layanan yang mempertemukan berbagai kebutuhan masyarakat dalam satu ekosistem pelayanan yang terintegrasi.

"Melalui kehadiran layanan TASPEN di MPP maupun aplikasi MPP Digital Nasional, peserta kini dapat mengakses layanan secara lebih mudah tanpa perlu datang ke kantor cabang tertentu. TASPEN ingin memastikan layanan yang cepat dapat dijangkau peserta di mana pun mereka berada," kata Henra.

Henra menjelaskan penguatan layanan melalui MPP dan aplikasi MPP Digital Nasional sejalan dengan transformasi layanan TASPEN yang berfokus pada peningkatan pengalaman peserta melalui pemanfaatan teknologi, kolaborasi lintas instansi, serta perluasan akses hingga menjangkau seluruh peserta. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen TASPEN dalam mendukung transformasi pelayanan publik serta berkontribusi terhadap pencapaian Asta Cita Presiden Indonesia, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Menteri PANRB Rini Widyantini memastikan seluruh pegawai non-ASN/honorer yang ada di instansi pemerintah dan tidak mendapatkan formasi dalam seleksi calon pegawai negari sipil (CPNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

Kebijakan ini adalah bagian dari penyelesaian non ASN agar tak ada lagi honorer di instansi pemerintah.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 2024 ada sebanyak 1.789.051 pegawai non ASN. Namun, jumlah tersebut lebih besar dari formasi PPPK yang diusulkan oleh instansi pemerintah yakni hanya 1.017.111.

"Berdasarkan angka informasi yang diusulkan kepada kami sebanyak 1.017.000 itu, maka kita lakukan seleksi awal," ujar Rini dalam Rapat Komisi II DPR RI, Senin (8/6).

Kendati, dari 1.017.000 formasi yang dibuka, hanya 689.826 honorer yang diterima menjadi pegawai PPPK. Kemudian dibuka tahap II dan yang terserap pun hanya 186.562 orang sehingga masih ada beberapa yang tidak terakomodasi.

"Maka terhadap non-ASN yang mengikuti seleksi yang setelah mengikuti seleksi, namun tidak mendapatkan formasi karena tidak diusulkan oleh instansi pemerintah, maka akan diangkat menjadi PPK paru-waktu yang berdasarkan KemenPANRB nomor 16 tahun 2025," kata Rini.

Rini menyebutkan ada sebanyak 1.251.256 pegawai honorer sampai saat ini yang sudah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Semuanya tetap mendapatkan fasilitas yang sama dengan PPPK, misalnya diberikan nomor NIP PPPK dan perjanjian kerja 1 tahun serta bisa diangkat menjadi PPPK.

"Jadi PPPK Paruh Waktu itu memang bisa menjadi PPPK itu apabila memang disesuaikan dengan kerja dan ketersediaan anggaran," tegasnya.

Sementara, untuk CASN yang mengikuti seleksi pada 2024 lalu dipastikan sudah semuanya diangkat menjadi PNS.

"Proses pengangkatan CASN tahun 2024 telah selesai dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang disepakati," pungkasnya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mulai menerapkan kebijakan kerja dari rumah (work from home/ WFH) satu hari dalam sepekan setiap Jumat.

Kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah.

Kepala Biro Humas Kemendag Ni Made Kusuma Dewi memastikan kebijakan tersebut sudah mulai dijalankan di internal kementerian.

"Betul, sudah mulai sesuai edaran MenPANRB," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/4).

Ia menjelaskan penerapan WFH tidak mengganggu layanan publik karena sebagian besar sistem pelayanan telah berbasis digital. Perizinan, pengaduan, hingga konsultasi tetap dapat diakses masyarakat secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor.

"Layanan publik tetap karena sistem perizinan kami online, sistem pengaduan bisa dilakukan secara online maupun layanan konsultasi sudah tersedia sejak dulu secara online," katanya.

Menurutnya, pegawai yang bertugas di sektor pelayanan tetap menjalankan fungsinya meski bekerja dari lokasi yang berbeda.

"Oleh karenanya setiap pegawai yang bertugas di pelayanan tetap bisa melakukan layanan kepada masyarakat," ujarnya.

Penerapan WFH ini merupakan bagian dari penyesuaian pola kerja ASN yang mengombinasikan empat hari kerja dari kantor (work from office/ WFO) dan satu hari kerja dari rumah.

Pemerintah menerapkan kebijakan WFH bagi ASN setiap Jumat sebagai bagian dari upaya efisiensi energi di tengah dinamika global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan ini juga diiringi pembatasan penggunaan mobil dinas hingga 50 persen serta dorongan penggunaan transportasi publik.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan ASN yang menjalankan WFH tetap harus siaga dan responsif.

Dalam hal ini, ASN diwajibkan menjaga perangkat komunikasi tetap aktif dan merespons panggilan atau pesan dalam waktu singkat, dengan pengawasan berbasis geo-location selama jam kerja.

[Gambas:Youtube]

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sehari dalam sepekan setiap Jumat.

Plt. Sekretaris Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menyampaikan penerapan WFH mengacu kepada Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Nomor 3 Tahun 2026

Temmy memastikan pelaksanaan fleksibilitas kerja bagi pegawai tetap memperhatikan target kinerja, karakteristik tugas kedinasan, dan kriterianya.

"Terkait hal ini (WFH) sudah diterapkan mengacu pada SE MenpanRB diatur pelaksanaan fleksibilitas kerja bagi pegawai dengan memperhatikan karakteristik tugas kedinasan dan kriterianya," ujar Temmy kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/4).

Kemudian, ia juga menjelaskan WFH secara umum dilakukan di seluruh unit kerja. Namun, beberapa pegawai tetap bisa bekerja di kantor atau work from office (WFO) atau tempat lain sesuai dengan penugasan dan kebutuhan.

"Secara umum semua unit kerja setiap hari jumat melakukan WFH namun ada beberapa pegawai yang sesuai penugasan dan kebutuhan bisa saja hadir di kantor atau tugas di tempat lain," imbuhnya.

Pemerintah menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari seminggu setiap hari Jumat demi efisiensi energi menghadapi konflik global.

"Penerapan WFH bagi ASN di pusat dan daerah, satu hari kerja dalam seminggu yaitu setiap Jumat yang diatur dalam Surat Edaran Menpan RB dan SE Mendagri," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3).

Pemerintah juga membatasi penggunaan mobil dinas dan mendorong penggunaan transportasi publik.

"Efisiensi mobilitas termasuk pembatasan penggunaan mobil dinas 50 persen kecuali untuk operasional dan mobil listrik dan mendorong penggunaan transportasi publik," ujar Airlangga.

Tak hanya itu, pemerintah juga membatasi perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen dan luar negeri hingga 70 persen.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto melakukan pengecekan kesiapan petugas Jasa Marga Tollroad Command Center (JMTC) di Bekasi dalam menghadapi musim libur Hari Raya Nyepi sekaligus Idul Fitri 2026.

Purwadi berpendapat bahwa kesiapan petugas JMTC dalam menghadapi arus mudik sudah cukup baik. Terlebih pemantauan lalu lintas tersebut berbasis teknologi dan data.

“Semua keputusan yang diambil di sini ini berbasiskan data, semua sistem terintegrasi, sehingga saya yakin kehadiran pemerintah dalam penyelenggaraan arus mudik ini dapat efektif dan efisien,” kata Purwadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Kementerian PANRB bertugas sebagai pembina pelayanan publik secara nasional, termasuk layanan transportasi. Peninjauan ini untuk melihat kesiapan sistem pemantauan dan pengendalian lalu lintas selama masa libur Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri.

Purwadi menyampaikan, jajarannya ingin memastikan bahwa informasi lalu lintas dapat disampaikan secara cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dari sisi lain, Purwadi juga menyoroti bagaimana Jasa Marga merespons laporan masyarakat.

Koordinasi antarpihak terkait juga telah berjalan untuk mendukung kelancaran lalu lintas.

“Semuanya ini dilakukan berkat kerja sama yang terkoordinasi, kerja sama baik operasional maupun kerja sama bidang infrastruktur,” ujarnya.

Purwadi mengapresiasi petugas Jasa Marga dalam menjaga kelancaran arus lalu lintas. Ia berpesan agar informasi kepada masyarakat harus disampaikan secara cepat, akurat, dan mudah dipahami. Jasa Marga sebagai penyelenggara diharapkan mampu mengantisipasi kepadatan dan meminimalkan gangguan lalu lintas.

Ia juga berpesan kepada masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas dan update informasi lalu lintas dari petugas atau saluran komunikasi yang kredibel.

“Kami mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan masukan melalui kanal resmi sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik,” tuturnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini pada hari ini Senin (29/12/2025) terlihat menyambangi kantor Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa . Disinyalir kedatangan Rini untuk membahas beberapa hal termasuk usulan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN/PNS) di 2026.

Adapun MenpanRB Rini datang sekitar pukul 13.30 WIB bersama Wakil Menteri PAN-RB Purwadi Arianto beserta jajarannya. "(Pembahasan) macam-macam lah banyak PR-nya saya sama pak menteri. (Termasuk usulan kenaikan gaji ASN 2026) iya salah satunya," kata Rini kepada wartawan di Kantor Kemenkeu, Senin (29/12/2025).

Kemenkeu Kaji Kenaikan Gaji PNS usai Terima Surat MenPAN-RB



Rencana kenaikan gaji ini sejatinya telah memiliki landasan hukum yang kuat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2025.

Berdasarkan beleid tersebut, kebijakan penyesuaian gaji direncanakan menyasar tiga kelompok utama yakni Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS), Anggota TNI dan Polri, serta Pejabat Negara. Soal Kenaikan Gaji PNS di 2026, Purbaya: Kemungkinan Selalu Ada



Sementara itu Menkeu Purbaya sebelumnya mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima surat resmi dari Kemenpan-RB terkait detail usulan kenaikan tersebut. Meski demikian, Kementerian Keuangan masih perlu melakukan analisis mendalam terhadap postur anggaran belanja pegawai dalam APBN sebelum keputusan final diambil.

"Nanti kita nilai dan kita assess, kita diskusikan nanti (kenaikan gaji PNS di 2026)," kata Purbaya dalam pernyataannya pada Konferensi Pers APBN Kita.

Langkah sinkronisasi antara Kemenpan-RB dan Kemenkeu ini sangat dinantikan oleh jutaan ASN di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga daya beli serta meningkatkan produktivitas birokrasi nasional di tahun 2026.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) menyatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS, termasuk TNI dan Polri, dapat bekerja secara fleksibel pada 29-31 Desember 2025.

Menpan RB Rini Widyantini mengatakan pola kerja fleksibel ini untuk memastikan layanan terhadap publik tetap maksimal selama liburan natal dan tahun baru (Nataru).

"Untuk para ASN kita sudah ada kesepakatan keputusan untuk bisa dilakukan pekerjaan tugas kedinasan secara fleksibel, jadi bukan work from anywhere (WFA), jadi flexible working arrangement (FWA)," ujar Rini saat konferensi pers di Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat, Kamis (18/12).

Menurut Rini, dengan kebijakan FWA, para pengabdi negara bisa tetap menjalankan tugasnya baik dari kantor maupun lokasi lain sesuai pengaturan instansi masing-masing.

Kebijakan ini berlaku bagi PNS hingga TNI yang ada di instansi atau lembaga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Namun, ia menegaskan instansi pemerintahan untuk tetap menjalankan pelayanan publik esensial dengan optimal, khususnya layanan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

"Kami telah mengeluarkan surat kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk menerapkan pengaturan kerja fleksibel tersebut dengan tetap memperhatikan keberlangsungan layanan publik," tegasnya.

Secara terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau perusahaan menerapkan Work From Anywhere (WFA) bagi buruh pada 29-31 Desember 2025.

Imbauan ini merupakan tindak lanjut dari hasil sidang kabinet yang membahas upaya mengoptimalkan mobilitas masyarakat selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

"Kami juga menghimbau perusahaan agar memberikan kesempatan kepada pekerja atau buruh untuk melaksanakan kebijakan, kalau tadi namanya Flexible Working Arrangement (FWA) atau yang mungkin yang lebih umum Work From Anywhere (WFA)," ujar Yassierli saat konferensi pers di Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat, Kamis (18/12).

Ia menjelaskan surat edaran terkait imbauan WFA sedang disiapkan. Kendati, ia menegaskan kebijakan tersebut tetap dapat dikecualikan pada sektor-sektor penting, termasuk pelayanan masyarakat.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) resmi menetapkan kebijakan pola kerja fleksibel (flexible working arrangement/ FWA) bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk TNI dan Polri, pada 29-31 Desember 2025.

Menpan RB Rini Widyantini menyampaikan kebijakan ini untuk mendorong pergerakan ekonomi masyarakat tanpa mengganggu layanan publik.

"Untuk para ASN kita sudah ada kesepakatan keputusan untuk bisa dilakukan pekerjaan tugas kedinasan secara fleksibel, jadi bukan work from anywhere (WFA), jadi flexible working arrangement (FWA)," ujar Rini saat konferensi pers di Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat, Kamis (18/12).

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh ASN, baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Rini menjelaskan, dalam sistem FWA, ASN bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab dari kantor maupun dari lokasi lain sesuai pengaturan instansi masing-masing.

Namun, ia menegaskan instansi pemerintahan untuk tetap menjalankan pelayanan publik esensial dengan optimal, khususnya layanan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

"Kami telah mengeluarkan surat kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk menerapkan pengaturan kerja fleksibel tersebut dengan tetap memperhatikan keberlangsungan layanan publik," tegasnya.

Lebih lanjut, Rini mengatakan kebijakan ini merupakan hasil keputusan bersama Menpan RB, Menteri Agama, dan Menteri Ketenagakerjaan.

Hal ini sama dengan yang disampaikan sebelumnya oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, ia juga menyampaikan masyarakat tetap dapat menyampaikan laporan dan pengaduan terkait kinerja pemerintah melalui kanal Lapor di laman www.lapor.go.id selama periode pola kerja fleksibel tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menerapkan skema work from anywhere (WFA) bagi pekerja pada 29-31 Desember 2025.

Airlangga menyampaikan usulan tersebut dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).

"Oleh karena itu, kami usulkan ken ada 29,30, dan 31 yang di antara libur, kami usul untuk work from anywhere and everywhere," kata Airlangga.

Ia menyebut perjalanan keluarga bisa saja terhalang apabila orang tuanya tetap bekerja di hari itu. Karenanya, ia mengusulkan agar pekerja bisa bekerja dari mana saja selama tiga hari terakhir tahun ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini buka suara soal rencana penerapan sistem penggajian tunggal (single salary) pada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebagaimana diketahui, Pemerintah sebelumnya berencana menerapkan sistem penggajian tunggal (single salary) pada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini dituangkan dalam Buku II Nota Keuangan bersama Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, bagian kebijakan prakiraan maju belanja negara tahun 2026-2029.

Lalu, apa kata MenPANRB?

MenPANRB Rini Widyantini menyebut jika sebenarnya konsep gaji tunggal ingin diterapkan pemerintah.

"Jadi gini, single salary itu kan konsep yang Undang-Undang Nomor 5 (yang kini digantikan oleh UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN) itu sebetulnya total reward.," kata Rini di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Rini menyebut, gaji tunggal harusnya sebagai bentuk apresiasi atas kinerja ASN dan mencakup beberapa indikator yang lebih luas dan komprehensif, mulai dari sistem kerja, suasana kantor, hingga sistem karir.

Alasan Single Salary ASN

Sebelumnya, dalam Buku II Nota Keuangan bersama Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, bagian kebijakan prakiraan maju belanja negara tahun 2026-2029.

Untuk strategi kebijakan fiskal belanja pemerintah pada jangka menengah, pemerintah berupaya melakukan intervensi belanja kementerian dan lembaga (K/L) dalam rangka transformasi tata kelola pemerintahan.

Pada bagian tersebut, pemerintah akan melakukan penguatan kelembagaan yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah. Salah satunya ialah penerapan sistem penggajian tunggal atau single salary ASN.

Kapan Single Salary ASN Berlaku?

Sayangnya, dalam dokumen tersebut tidak dijelaskan lebih terperinci mengenai penerapan single salary ASN ini, termasuk kapan tepatnya kebijakan akan mulai diterapkan.

"Hal lain yang akan dilakukan pada periode jangka menengah adalah penataan proses bisnis dan kelembagaan pembangunan, transformasi manajemen ASN, transformasi kesejahteraan, dan sistem penggajian tunggal," tulis pemerintah dalam Buku II Nota Keuangan bersama RAPBN 2026.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini memberikan bocoran soal rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026. Ia mengatakan pemerintah akan memberikan kesempatan bagi fresh graduate atau lulusan baru untuk mengikuti CPNS tahun depan.

“Kemarin kan kita memang banyak fokus untuk menyelesaikan tenaga honorer. Kedepannya saya sih berharap saya bisa fokus kepada para fresh graduate untuk bisa kuserta menjadi bagian daripada birokrasi,” kata Rini di Gedung Kemenko Perekonomian, Kamis (11/12).

Ia mengungkapkan saat ini Kementerian PANRB sudah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Khususnya untuk menganalisis kebutuhan pegawai sesuai dengan strategi lima tahun ke depan.

Analisis tersebut tersebut dimaksudkan agar setiap instansi mengetahui kebutuhan formasi dalam beberapa tahun ke depan. Begitu juga terkait jabatan-jabatan yang memerlukan regenerasi.

Sebab, Rini menilai penyegaran birokrasi melalui rekrutmen generasi baru ASN sangat penting. “Tentunya saya sangat concern terhadap bagaimana regenerasi untuk para ASN dan tentunya para fresh graduate,” ujar Rini.

Pemetaan Formasi

Pemerintah juga masih membahas soal pemetaan kebutuhan untuk CPNS 2026. Hal ini termasuk juga kemungkinan penyesuaian formasi pada jabatan tertentu.

Terlebih saat inia ada sejumlah lembaga baru yang sudah dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Lembaga ini untuk mendukung sejumlah program prioritas presiden.

“Tentunya disesuaikan dengan Asta Cita dan program Bapak Presiden. Jadi kementerian yang baru yang sedang melaksanakan tugas-tugas, yang sekarang fungsi pemerintah itu sudah terbagi habis tentunya harus sudah mulai menyiapkan,” kata Rini.

Nantinya hasil pemetaan dari tiap instansi akan dirangkum menjadi gambaran kebutuhan ASN secara nasional. Selanjutnya pemerintah akan menyusun postur rekrutmen, termasuk peluang formasi bagi lulusan baru.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini buka suara mengenai 16 ribu pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang terancam dirumahkan. Ancaman ini muncul karena Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah melakukan pembenahan terhadap kinerja instansinya tersebut.

“Saya belum diskusi dengan Pak Menteri Purbaya karena masalah pegawai itu kaitannya dengan masalah organisasi,” kata Rini saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Kamis (11/12).

Menurut dia, perlu dipastikan terlebih dahulu sumber masalah apakah dari lembaga dan sistemnya atau sumber daya manusianya. “Saya memang sudah berencana meminta waktu (Menkeu), namun beliau masih ada beberapa agenda,” ujarnya.

Rini tidak menutup kemungkinan opsi rotasi pegawai dapat muncul. Pada dasarnya rotasi merupakan hal yang biasa terjadi di lembaga pemerintahan.

“Di tempat saya juga tidak semuanya orang-orang Kemenpan RB, ada juga orang Kementerian Keuangan,” kata Rini.

Pembenahan Bea Cukai

Sebelumnya Purbaya optimistis pembenahan Bea Cukai bisa selesai pada 2026. Ia sudah meminta waktu selama setahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan hal tersebut.

“Harus optimistis. Kalau kita nggak optimistis, tahun depan kita selesai semua. Apakah mau Bea Cukai ataupun pegawainya dirumahkan dengan makan gaji buta saja? Tentu tidak akan mau," kata Purbaya, Rabu (3/12).

Pegawai Bea Cukai berpotensi dirumahkan merupakan buntut dari ancaman pembekuan instansi tersebut. Pembekuan ini pernah terjadi di era Presiden Soeharto. Situasinya sama dengan sekarang, yaitu banyak kasus perdagangan ilegal dan ini terkait dengan kinerja Bea Cukai.

“Image Bea Cukai kurang bagus di media, masyarakat, dan pimpinan tertinggi kita. Jadi kami harus memperbaiki dengan serius,” ujar Purbaya.

Kinerja Bea Cukai bisa menjadi ancaman serius. Terlebih jika tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih tidak puas. “Bea Cukai bisa dibekukan diganti dengan SGS (Societe Generale de Surveillance), seperti zaman dulu lagi,” katanya.