REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Waskita Karya (Persero) Tbk memperkuat langkah ekspansi ke pasar konstruksi Timur Tengah dengan memanfaatkan rekam jejak proyek yang telah dikerjakan di Arab Saudi. Perseroan menjadi salah satu kontraktor Indonesia yang memiliki lisensi operasional lengkap dan kehadiran resmi di negara tersebut.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan, pengalaman mengerjakan sejumlah proyek strategis di Arab Saudi menjadi modal penting bagi perusahaan untuk menangkap peluang pembangunan infrastruktur di kawasan Timur Tengah.

Salah satu proyek yang pernah dikerjakan Waskita adalah renovasi area mataf atau area tawaf di sekitar Kakbah, Masjidil Haram, Makkah. Proyek yang menjadi bagian dari perluasan King Abdullah Makkah Extension (KAME) tersebut diselesaikan pada 2013 dengan nilai kontrak mencapai 59 juta riyal Saudi.

Renovasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas area tawaf sehingga mampu menampung lebih banyak jamaah. Setelah proyek selesai, kapasitas mataf meningkat dari sekitar 48 ribu jamaah menjadi lebih dari 105 ribu jamaah.

“Sebelumnya mataf hanya dapat menampung 48 ribu jamaah, namun setelah direnovasi bisa memuat hingga lebih dari 105 ribu jamaah. Bagi Waskita, memperluas Mataf Masjidil Haram bukan sekadar mengerjakan proyek, tetapi merupakan wujud komitmen kami dalam menghadirkan infrastruktur yang bermanfaat bagi dunia internasional,” kata Ermy dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).

Menurut Ermy, proyek tersebut menggunakan metode formwork slab dan cantilever beam untuk meningkatkan presisi konstruksi sekaligus mendukung efisiensi waktu dan biaya pengerjaan.

Selain proyek Mataf Masjidil Haram, Waskita juga pernah mengerjakan sejumlah proyek lain di Arab Saudi, di antaranya King Saud Fitness College pada 2011, King Saud University of Riyadh Techno Valley & Building Administration College di Riyadh pada 2009, serta kawasan bisnis King Abdullah Financial District (KAFD) yang dibangun pada periode 2010-2012.

Perseroan juga terlibat dalam pembangunan Jeddah Flyover dan King Faisal Specialist Hospital di Jeddah.

Ermy menilai pengalaman tersebut memperkuat posisi Waskita sebagai kontraktor nasional yang memiliki pengalaman mengerjakan proyek internasional.

Dalam satu dekade terakhir, perusahaan telah terlibat dalam pembangunan lebih dari 100 proyek infrastruktur di berbagai sektor.

“Pembangunan sejumlah proyek di Arab Saudi memperkuat posisi Waskita Karya sebagai perusahaan kontraktor yang telah berpengalaman selama 65 tahun mengerjakan lebih dari 100 infrastruktur dalam 10 tahun terakhir,” ujar Ermy.

Ke depan, Waskita berupaya memperluas portofolio proyek luar negeri, khususnya di Arab Saudi dan kawasan Timur Tengah. Perseroan menyiapkan sejumlah strategi, termasuk memperkuat kemitraan strategis untuk meningkatkan peluang mengikuti tender proyek infrastruktur di kawasan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kantor atau stasiun milik badan intelijen luar negeri utama pemerintah federal Amerika Serikat atau CIA di Riyadh, Arab Saudi, terkena serangan drone Iran pada Senin (2/3/2025) waktu setempat.

Dilansir dari CNN, serangan terhadap kantor CIA itu terjadi saat Iran menargetkan fasilitas milik pemerintah AS yang berada di Riyadh.

Kemudian, dalam serangan Iran terhadap stasiun CIA itu tidak memakan korban jiwa. Namun, serangan drone Iran telah memberikan kerusakan signifikan terhadap gedung CIA di Riyadh tersebut.

Dalam hal ini, agen intelijen asal negeri Paman Sam itu masih belum berkomentar tentang serangan Iran terhadap fasilitas CIA di Timur Tengah itu.

Adapun, sebelumnya serangan terhadap Kedutaan Besar AS di Arab Saudi dilakukan oleh dua drone Iran. Sementara itu, drone Iran lainnya menyerang sekitar kedubes AS.

Di lain sisi, Korps Garda Revolusi Islam Iran alias IRGC menyatakan telah memulai upaya untuk menghancurkan fasilitas milik AS di wilayah Arab Saudi.

“Ledakan di kedutaan Washington di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, adalah langkah ke arah ini,” tulis IRGC di Telegram.

Dilansir Al Jazeera, Amerika Serikat, Bahrain, Yordania, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan UEA mengeluarkan pernyataan mengutuk serangan Iran di seluruh wilayah dan menegaskan hak mereka untuk membela diri.

Negara-negara tersebut menyatakan akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mempertahankan keamanan dan stabilitas mereka serta untuk melindungi wilayah, warga negara, dan penduduk mereka, termasuk opsi untuk menanggapi agresi tersebut.

Namun demikian, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menekankan bahwa Teheran tidak mencari konfrontasi dengan negara-negara tetangganya di Teluk.

"[Kami] tidak memiliki masalah dengan negara-negara di seberang Teluk Persia. Iran mempertahankan hubungan persahabatan dan bertetangga baik dengan semuanya," ujar Abbas Araghci pada Minggu (1/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Riyadh dilaporkan diserang drone pada Selasa pagi waktu setempat. Di saat hampir bersamaan, Iran mengklaim telah melancarkan serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain.

Melansir laporan dari Al Jazeera Selasa (3/3/2026), dua drone menghantam area kompleks diplomatik AS di Riyadh dan sempat memicu kebakaran kecil. Kementerian Pertahanan Arab Saudi menyatakan kebakaran tersebut berskala terbatas dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu.

Saat serangan terjadi, gedung kedutaan dilaporkan dalam keadaan kosong. Sumber keamanan Saudi juga menyebutkan sistem pertahanan udara berhasil mencegat beberapa drone lain yang mengarah ke Kawasan Diplomatik Riyadh.

Di sisi lain, Iran melalui Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengklaim telah menyerang pangkalan udara AS di wilayah Sheikh Isa, Bahrain. informasi ini dimuat pada hari Selasa oleh kantor berita resmi IRNA.

Serangan tersebut melibatkan 20 drone dan 3 rudal yang menargetkan fasilitas militer Amerika. Iran mengklaim serangan itu menghancurkan pusat komando utama pangkalan tersebut, meski hingga kini belum ada konfirmasi independen dari pihak Amerika Serikat.

"Menghancurkan markas komando utama pangkalan tersebut", tulis IRNA di telegram yang dikutip dari Al Jazeera.

Rangkaian serangan ini disebut sebagai bagian dari aksi balasan Iran terhadap serangan sebelumnya yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap wilayah Iran. Situasi tersebut membuat ketegangan di kawasan Teluk kembali meningkat, terutama di negara-negara yang menjadi lokasi pangkalan militer AS.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan pemerintahannya akan segera mengumumkan respons atas serangan terhadap kedutaan serta atas tewasnya sejumlah personel militer AS dalam konflik yang sedang berlangsung. Namun, hingga kini belum ada rincian langkah yang akan diambil Washington.

Sebelumnya, Kedutaan Besar AS juga mengeluarkan himbauan kepada warga negara Amerika di Arab Saudi untuk berlindung di tempat aman dan menghindari area kedutaan hingga situasi dinyatakan kondusif.

“Kami menyarankan warga Amerika di Kerajaan untuk segera berlindung di tempat aman dan menghindari Kedutaan Besar hingga pemberitahuan lebih lanjut karena adanya serangan terhadap fasilitas tersebut. Misi AS di Arab Saudi terus memantau situasi regional,” kata kedutaan. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Puluhan ribu jemaah umrah dari Indonesia hingga kini masih berada di Arab Saudi di tengah eskalasi konflik AS-Iran. Terbaru, serangan AS telah menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Adapun sebelumnya, beberapa maskapai dilaporkan melakukan perubahan rute maupun penundaan jadwal penerbangan sebagai langkah antisipatif terhadap dinamika situasi regional.

Tak ayal, kondisi tersebut turut berpengaruh terhadap jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah umrah Indonesia, baik yang saat ini berada di Arab Saudi maupun yang masih berada di Tanah Air dan tengah menunggu jadwal keberangkatan.

Berdasarkan laporan melalui Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh), tercatat sekitar 58.873 jemaah umrah Indonesia saat ini masih berada di Arab Saudi.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI, Puji Raharjo, menyampaikan bahwa pemerintah terus memonitor perkembangan situasi secara cermat.

"Kami mengimbau kepada seluruh jemaah umrah agar tidak panik. Tetap tenang dan terus berkoordinasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) masing-masing untuk memperoleh informasi resmi dan terkini," ujar Puji Raharjo di Jakarta, Sabtu (28/2/2026).

Dia juga meminta agar seluruh PPIU senantiasa menjalin komunikasi aktif dengan Kantor Urusan Haji (KUH), KJRI Jeddah, maupun KBRI Riyadh guna memastikan setiap perkembangan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

"Kemenhaj terus berkoordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, untuk memastikan keamanan dan keselamatan jemaah umrah Indonesia tetap menjadi prioritas utama," tegasnya.

Kemenhaj juga mengimbau kepada keluarga jemaah di Tanah Air agar tetap tenang apabila anggota keluarganya sedang menjalankan ibadah umrah di Arab Saudi.

Pemerintah melalui Kemenhaj, perwakilan Republik Indonesia, serta otoritas terkait terus melakukan pemantauan dan koordinasi secara intensif untuk memastikan kondisi jemaah tetap aman dan terlayani dengan baik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah melakukan langkah mitigasi terhadap Jamaah umroh Indonesia di Arab Saudi menyusul penutupan ruang udara di sejumlah negara kawasan Timur Tengah akibat meningkatnya situasi keamanan regional. Staf Teknis Urusan Haji Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah Muhammad Ilham Effendy mengatakan pihaknya telah membentuk tiga tim yang bekerja dalam tiga shift dan disebar di tiga titik bandara guna mengantisipasi potensi keterlambatan atau penundaan penerbangan.

“KUH telah membentuk tiga tim yang bekerja dalam tiga shift dan disebar di tiga titik bandara, yakni Terminal 1, Terminal 2 (eks Saudia), dan Terminal Haji. Langkah ini untuk memastikan pendampingan dan koordinasi berjalan optimal bagi Jamaah yang terdampak perubahan jadwal penerbangan,” ujar Ilham dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Ahad (1/3/2026).

Sejumlah negara tetangga Arab Saudi, antara lain Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Irak, dan Suriah, dilaporkan menutup ruang udara untuk kedatangan dan keberangkatan penerbangan.

Sementara itu, Arab Saudi bersama Oman, Yordania, dan Lebanon masih mengoperasikan penerbangan secara terbatas dengan status waspada, menyesuaikan perkembangan situasi keamanan.

Pemerintah memastikan kondisi di dalam wilayah Arab Saudi hingga saat ini tetap aman dan terkendali. Aktivitas masyarakat berjalan normal dengan peningkatan kewaspadaan sesuai standar keamanan yang berlaku.

Mengantisipasi potensi keterlambatan atau pembatalan penerbangan yang dapat menyebabkan Jamaah umroh tertahan (stranded) di bandara, Kantor Urusan Haji Jeddah langsung bergerak cepat melakukan langkah mitigasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebuah mega proyek yang tengah diusulkan di Riyadh, Arab Saudi, yang berencana untuk membangun Rise Tower, diperkirakan akan mengalahkan tahta Burj Khalifa sebagai gedung tertinggi di dunia.

Rise Tower bakal menjadi sebuah struktur yang mencapai ketinggian dua kilometer. Setelah selesai, diperkirakan akan menjadi gedung tertinggi di dunia, melampaui Burj Khalifa yang berdiri setinggi 828 meter.

Dilansir Time Out, Arab Saudi juga berencana untuk menyelesaikan menara setinggi 1 km di Jeddah, yang juga akan melampaui Burj Khalifa dalam peringkat gedung tinggi.

Selain itu, menurut laporan dari tahun 2024 menyebutkan bahwa Emaar juga sedang mengerjakan "menara super" baru di Dubai untuk menyaingi Burj Khalifa.

Firma arsitektur global HKS baru-baru ini telah meluncurkan proposal desain untuk proyek besar yang didukung oleh Dana Investasi Publik Saudi di Riyadh.

Rencana Riyadh untuk menara pemecah rekor dunia yang megah ini telah direncanakan sejak tahun 2023, tetapi masih jauh dari tanggal pembukaan resminya, karena masih dalam tahap desain.

Setelah selesai, Rise Tower akan memiliki 678 lantai yang berisi hotel mewah, restoran kelas atas, dek observasi, dan kantor-kantor kelas atas.

Gedung ini akan menjadi pusat dari rencana induk 'kota masa depan' seluas 306 kilometer persegi yang disebut pengembangan Kutub Utara.

Sementara itu, Rise Tower yang diusulkan di Riyadh akan berukuran dua kali lipat dari proyek besar Arab Saudi lainnya dan akan menjadi Menara Perusahaan Ekonomi Jeddah (Jeddah Economic Company Tower).

Proyek jangka panjang Jeddah, yang direncanakan memiliki tinggi minimal 1.000 meter itu telah direncanakan selama lebih dari satu dekade, tetapi konstruksinya tersendat-sendat.

Miliarder Saudi Pangeran Alwaleed bin Talal mengumumkan dimulainya kembali pekerjaan dengan sebuah unggahan di media sosial tahun lalu, dengan mengatakan "kami kembali" bersama dengan gambar rancangan menara yang telah selesai.

Pada 20 Januari 2026, Kingdom Holding Company secara resmi mengungkapkan bahwa pekerjaan akhirnya kembali berjalan di gedung tersebut.

Pada Desember 2025, Jeddah Economic Company Tower tampaknya telah menjulang di atas lantai 80.

Pengerjaan fasad kaca telah dimulai pada menara setinggi 1 km ini, yang akan menampilkan unit hunian mewah, ruang komersial, hotel Four Seasons, dan dek observasi yang menawarkan pemandangan Jeddah dan Laut Merah.

Diperkirakan Menara Jeddah ini akan memiliki tinggi lebih dari 1.000 meter, atau lebih dari 1 kilometer. Struktur utama menara diperkirakan akan melebihi 1,5 kilometer.

Jeddah Economic Company Tower akan membiayai sisa dana sebesar 6 miliar dirham melalui pendanaan internal dan fasilitas perbankan.

Sebuah pernyataan dari perusahaan tersebut mengatakan bahwa menara ini akan menjadi bagian dari fase pertama seluas 1,3 juta meter persegi yang telah dilaksanakan, termasuk membangun fasilitas penting seperti listrik, air, saluran pembuangan, drainase banjir, dan konektivitas internet berkecepatan tinggi, dari total luas Kota Perusahaan Ekonomi Jeddah, yang kira-kira seluas 5,3 juta meter persegi.

Konstruksi diperkirakan akan selesai pada tahun 2028, sehingga Burj Khalifa masih memiliki waktu untuk menikmati posisinya sebagai yang teratas.

Proyek Saudi ini sendiri dirancang oleh Adrian Smith, arsitek Amerika yang sama yang merancang Burj Khalifa.

Bisnis.com, JAKARTA — Arab Saudi diam-diam mulai mengizinkan warga asing kaya untuk membeli alkohol, sebuah perubahan besar setelah larangan selama 73 tahun.

Arab Saudi, rumah bagi dua situs paling suci dalam Islam, melarang penjualan alkohol sejak tahun 1952. Namun sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk membentuk kembali citranya, kerajaan tersebut telah meluncurkan reformasi sosial dan ekonomi yang menyeluruh dalam beberapa tahun terakhir, menampilkan dirinya sebagai masyarakat yang lebih moderat dan ramah investasi.

Di bawah kepemimpinan putra mahkota Mohammed bin Salman, penguasa de facto Arab Saudi, kerajaan tersebut telah membuka kembali bioskop, menyelenggarakan festival musik besar, mencabut larangan mengemudi bagi perempuan, dan membatasi kekuasaan polisi agama yang dulunya ditakuti.

Namun, perluasan penjualan alkohol legal secara diam-diam ini bisa dibilang merupakan eksperimen paling berani hingga saat ini.

Dilansir BBC, selama beberapa dekade, Kawasan Diplomatik Riyadh telah berdiri terpisah dari bagian lain ibu kota, sebuah kawasan mewah yang berisi kedutaan besar dan tempat tinggal kelas atas, dengan jalan setapak yang teduh, pepohonan hijau, dan budaya kafe yang mulai naik, menarik kaum muda Saudi dan ekspatriat.

Tersembunyi di dalam kompleks berwarna krem yang tidak mencolok di lingkungan eksklusif tersebut, sebuah toko kecil telah menjadi tempat uji coba yang tersembunyi untuk salah satu perubahan kebijakan paling sensitif Arab Saudi, yakni penjualan alkohol yang terkontrol kepada warga asing non-Muslim yang kaya.

Toko minuman keras pertama kali dibuka di Riyadh pada Januari 2024, tetapi awalnya akses masuk dibatasi untuk diplomat non-Muslim.

Selain itu, otoritas Saudi juga berencana untuk membuka dua gerai alkohol lagi. Satu di Jeddah di pantai Laut Merah, dan satu lagi di Dhahran, sebuah kota di ujung timur negara itu yang merupakan rumah bagi perusahaan minyak negara Aramco.

Meskipun detailnya masih terbatas, kedua toko tersebut diperkirakan akan memiliki batasan yang sama mengenai siapa yang dapat membeli alkohol, yakni Anda harus kaya, penduduk asing, atau diplomat.

Namun, industri perhotelan negara itu sudah bersiap untuk pelonggaran lebih lanjut, dan khususnya, kemungkinan bahwa wisatawan akan dapat membeli alkohol di masa mendatang.

Berdasarkan peraturan baru yang diperkenalkan tanpa pengumuman pada akhir tahun 2025 itu, warga asing non-Muslim yang kaya kini juga dapat membeli bir, anggur, dan minuman keras di sana.

Namun, untuk memenuhi syarat pembelian, seorang ekspatriat harus memiliki izin tinggal Premium, yang biayanya 100.000 riyal Saudi atau sekitar US$27.000 atau Rp455 juta per tahun, atau menunjukkan bahwa dia memperoleh penghasilan setidaknya 50.000 riyal atau sekitar Rp224 juta per bulan.

Skema Izin Tinggal Premium memiliki kriteria kelayakan yang berbeda-beda, dan biasanya terbuka untuk eksekutif senior asing, investor, dan profesional dengan keahlian khusus.

Baik pemegang izin maupun yang tidak, mereka harus menunjukkan kartu identitas tempat tinggal mereka kepada petugas keamanan di pintu masuk. Kartu ini merinci agama dan status tempat tinggal mereka.

Mereka yang tidak memiliki izin juga perlu membawa sertifikat atau surat gaji yang dikeluarkan perusahaan. Turis asing tidak diperbolehkan sembarang masuk ke toko tersebut.

Telepon seluler disegel dalam kantong anti-rusak sebelum pelanggan diizinkan masuk. Antrean bisa berlangsung lebih dari satu jam, meskipun orang-orang mengatakan pengalamannya relatif mudah setelah berada di dalam.

Pembelian alkohol juga diatur oleh sistem kuota bulanan berbasis poin yang kompleks, kata para pelanggan, tetapi cukup murah hati untuk memungkinkan setiap orang mendapatkan puluhan liter minuman keras setiap bulan. Para diplomat akan menerima diskon untuk pembelian mereka.

Belum ada pengumuman resmi dari pemerintah Arab Saudi. Beberapa pembeli mengatakan mereka awalnya mengetahui perubahan tersebut melalui informasi dari mulut ke mulut. Nama toko bahkan tidak muncul di peta online.

Para analis mengatakan bahwa ambiguitas yang dilakukan oleh pihak berwenang seputar kebijakan alkohol baru ini disengaja, sehingga menimbulkan ketidakpastian tentang seberapa jauh perubahan ini akan berjalan.

Pergeseran kebijakan alkohol Arab Saudi juga bertepatan dengan meningkatnya tekanan ekonomi di negara tersebut.

Dengan pasar energi yang lesu dalam beberapa tahun terakhir, dan keuangan publik yang semakin ketat, Arab Saudi berupaya menarik lebih banyak pengunjung asing, dan menarik ekspatriat berketerampilan tinggi, untuk membantu pertumbuhan sektor non-minyak seperti AI dan manufaktur.

Riyadh juga telah mengurangi beberapa rencana infrastruktur paling ambisiusnya, termasuk proyek kota dan resor Neom senilai triliunan dolar karena kendala anggaran.

Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah telah melonggarkan aturan bagi warga asing untuk memiliki properti dan berinvestasi di pasar keuangan Saudi, karena berupaya menarik modal dari luar negeri.

Pada saat yang sama, kerajaan tersebut menggelontorkan miliaran dolar ke sektor pariwisata, hiburan, dan acara olahraga global sebagai bagian dari upayanya untuk melakukan diversifikasi dari minyak. Resor-resor mewah telah dibangun di sepanjang pantai Laut Merah, sebagian besar ditujukan untuk wisatawan Barat.

Pariwisata merupakan pilar utama program Visi 2030 Arab Saudi. Menurut Menteri Pariwisata Ahmed Al Khateeb. Pada tahun 2024, kerajaan tersebut menarik hampir 30 juta pengunjung internasional, dengan perjalanan non-religius kini menyumbang lebih dari setengah dari jumlah kedatangan. Arab Saudi menargetkan untuk menarik 70 juta wisatawan internasional pada tahun 2030.

Upaya berkelanjutan untuk beralih dari minyak bumi terjadi ketika harga minyak mentah global saat ini berada di kisaran US$60 hingga US$66 per barel, sedangkan pada tahun 2022 harga minyak melonjak di atas US$100 setelah invasi Rusia ke Ukraina.

Harga yang lebih rendah berarti menghasilkan pendapatan yang lebih sedikit bagi Arab Saudi. Terlepas dari upaya diversifikasi, pendapatan minyak tetap menjadi pusat perekonomian Arab Saudi.

RIYADH - Arab Saudi menangguhkan pembangunan Mukaab, struktur raksasa berbentuk kubus yang rencananya akan dibangun di pusat kota Riyadh. Kabar itu menurut laporan Reuters.

Mengutip empat orang yang mengetahui masalah ini, Reuters melaporkan proyek tersebut dihentikan sementara kerajaan menilai kembali pendanaan dan kelayakannya. Ini adalah proyek besar dan ambisius terbaru dari sejumlah proyek Saudi yang telah diperkecil atau ditunda di tengah pengetatan anggaran.

Mukaab awalnya diproyeksikan sebagai pusat kubus yang membentang 400 meter di setiap sisinya - yang menurut penyelenggara akan membuatnya cukup besar untuk memuat 20 gedung Empire State di dalamnya.

Otoritas Saudi mengatakan selama peluncurannya bahwa itu akan menjadi struktur terbesar di dunia. Itu direncanakan akan mencakup kubah besar di dalamnya, yang menampilkan gambar AI holografik dari teras setinggi 300 meter.

Masa depan proyek ini sekarang tidak jelas. Tiga sumber mengatakan kepada Reuters bahwa pekerjaan di luar penggalian tanah dan pemasangan tiang pancang telah ditangguhkan.

Mukaab adalah pusat utama dari New Murabba, proyek pembangunan besar di pusat kota Riyadh yang diluncurkan pada Februari 2023. Selain struktur kubus tersebut, pembangunan real estat lainnya di daerah sekitarnya direncanakan akan terus berlanjut, kata lima sumber yang mengetahui rencana tersebut.

Ketika proyek Mukaab diumumkan, proyek ini menuai kritik keras karena kemiripannya dengan Ka'bah di kota suci Mekah. Umat Muslim di seluruh dunia beribadah menghadap bangunan di tengah Masjidilharam di Mekah, dan mengelilinginya selama ibadah haji dan umrah.

Para komentator Saudi menolak kritik ini, dan mengatakan arsitektur tersebut terinspirasi wilayah Najd, dan bentuk bangunan tersebut merupakan penafsiran ulang kontemporer dari Istana Murabba di Riyadh.

Tanggal Penyelesaian Ditunda

Proyek pembangunan New Murabba direncanakan mencakup 104.000 unit hunian. Tanggal penyelesaian awal tahun 2030 telah diundur menjadi tahun 2040.

Knight Frank, perusahaan konsultan real estat, memperkirakan New Murabba akan menelan biaya sekitar USD50 miliar - kira-kira sama dengan PDB Yordania.

Pada akhir pekan, Financial Times melaporkan proyek megacity Neom sedang dikurangi skalanya secara signifikan dan didesain ulang. Bagian utama dari proyek tersebut, sebuah kota garis lurus sepanjang 170 km, akan dikurangi skalanya secara radikal dan didesain ulang menjadi proyek yang lebih "sederhana".

Sumber-sumber mengatakan kepada FT bahwa Neom sekarang akan memposisikan diri untuk fokus pada sektor "industri", termasuk dengan menjadi pusat data sebagai bagian dari upaya Putra Mahkota Mohammed bin Salman untuk menjadi pemain utama dalam kecerdasan buatan.

Pada hari Sabtu, otoritas Saudi juga mengumumkan Trojena - resor ski yang direncanakan di Neom - sedang dikurangi skalanya dan tidak akan lagi menjadi tuan rumah Asian Winter Games 2029.

Pengurangan target ambisius tersebut sebagian disebabkan oleh stagnasi harga minyak. Arab Saudi juga memfokuskan kembali upayanya pada tenggat waktu ketat pameran dagang internasional Expo 2030, serta Piala Dunia 2034.

Kerajaan tersebut sedang melakukan peninjauan komprehensif terhadap beberapa proyek yang merupakan bagian dari strategi Visi 2030. “Kami sangat transparan. Kami tidak akan menghindar untuk mengatakan bahwa kami harus menggeser proyek ini, menundanya, atau mengubah ruang lingkupnya,” kata Faisal al-Ibrahim, Menteri Ekonomi Saudi, kepada Reuters pekan lalu, tanpa menyebutkan proyek mana yang dimaksud.

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Arab Saudi dan Qatar menandatangani kesepakatan pembangunan proyek kereta cepat atau High-Speed Railway (HSR) yang akan menghubungkan kedua negara di bawah kerangka Dewan Koordinasi Saudi–Qatar. Dikutip dari Zawya pada Selasa (9/12/2025), penandatanganan dilakukan pada Senin oleh Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh Al-Jasser, serta Menteri Transportasi Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulla bin Mohammed Al Thani. Kesepakatan itu disaksikan Pangeran Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman, dan Amir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Menurut laporan Saudi Press Agency (SPA), jalur HSR sepanjang 785 kilometer itu akan menghubungkan Riyadh dan Doha dengan sejumlah stasiun penting di Hofuf dan Dammam. Rencana tersebut juga mencakup konektivitas antara Bandara Internasional Raja Salman di Arab Saudi dan Bandara Internasional Hamad di Qatar.

Kereta cepat tersebut akan beroperasi dengan kecepatan lebih dari 300 kilometer per jam. Waktu tempuh antara dua ibu kota diperkirakan hanya sekitar dua jam. SPA melaporkan bahwa konstruksi proyek diproyeksikan selesai dalam waktu enam tahun.

Proyek jalur cepat ini diperkirakan memberikan dampak ekonomi hampir 115 miliar riyal Saudi atau sekitar 30,7 miliar dolar AS terhadap PDB gabungan kedua negara. Jalur tersebut diproyeksikan melayani lebih dari 10 juta penumpang per tahun dan menciptakan lebih dari 30 ribu lapangan kerja langsung maupun tidak langsung.

Rincian pembiayaan proyek belum diungkapkan.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh kembali menjadi perhatian di tengah jeratan utang yang mencapai US$7,2 miliar atau setara Rp120,2 triliun (asumsi kurs Rp16.700 per dolar AS).

Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,21 miliar atau setara Rp20,2 triliun dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$6,05 miliar atau setara Rp101 triliun.

Pembiayaan proyek ini mayoritas berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) sebesar 75 persen dan modal pemegang saham sebesar 25 persen, tanpa didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

KCJB Whoosh mulai dibangun sejak 2015 melalui pembentukan PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC) dan perdana beroperasi pada 2 Oktober 2023.

Whoosh, kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara, bisa melaju dengan kecepatan mencapai 350 km/jam yang bisa memangkas waktu tempuh Jakarta-Bandung menjadi hanya 30 menit.

Terbaru, Presiden Prabowo Subianto siap bertanggung jawab atas penumpukan utang Whoosh. Ia juga menilai jangan memandang transportasi publik sebagai untung-rugi melainkan bagaimana bisa bermanfaat pagi publik.

"Kemudian enggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya, Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung enggak masalah itu," kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11).

Rupanya, bukan hanya Indonesia yang mempunyai kereta cepat. Berikut lima negara yang memiliki moda transportasi tersebut:

Terdapat tiga kereta cepat di Negara Tirai Bambu. Pertama, Shanghai Maglev yang mulai beroperasi sejak April 2004 dengan panjang jalur 30,5 km. Kereta cepat ini melayani dari Stasiun Jalan Longyang ke Bandara Internasional Pudong Shanghai. Shanghai Maglev memiliki kecepatan rata-rata 251 km/jam dan maksimal 460 km/jam.

Kedua, Harmoni CR beroperasi dengan kecepatan maksimum 350 km/jam dengan rekor kecepatan tertinggi mencapai 486 km/jam. Ketiga, CR Fuxing beroperasi dengan kecepatan maksimum 350 km/jam dengan rekor kecepatan tertinggi mencapai 420 km/jam.

Melansir The State Council The People's Republic of China, China berencana akan memperpanjang jalur kereta cepat hingga 60.000 km pada tahun 2030. Angka ini bertambah dari 48.000 km pada tahun 2024.

Rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk proyek kereta cepat di China adalah US$17 juta-US$21 juta atau setara Rp283,8 miliar-Rp350,5 miliar (asumsi kurs Rp16.700 per dolar AS) per kilometer, dikutip dari World Bank Group.

Di Jepang, terdapat kereta cepat bernama Shinkansen yang mampu melaju dengan kecepatan maksimum 320 km/jam dan rekor kecepatan tertinggi 443 km/jam. Kereta cepat di sana saat ini sudah memiliki jalur sepanjang 3.000 km.

Saat pertama kali beroperasi pada 1964, Shinkansen mempunyai jalur sepanjang 515 km melewati Tokyo, Nagoya, Osaka, hingga Tokaido dengan total pembangunan proyek sebesar JP¥380 miliar atau setara Rp41,28 triliun (asumsi kurs Rp108,7 per yen Jepang), dikutip dari Nippon.

Jerman mempunyai kereta cepat bernama ICE 3 atau Intercity-Express 3 yang mampu melaju dengan kecepatan maksimum 320 km/jam dan rekor kecepatan tertinggi 368 km/jam. Kereta cepat ini mulai beroperasi sejak tahun 1991.

Mengutip artikel jurnal berjudul "Infrastructure costs and benefits of European high-speed rail", pada 2005, biaya pembangunan proyek kereta cepat ICE 3 berkisar 15 juta-28,8 juta euro atau setara Rp288,49 miliar-553,91 miliar (asumsi kurs Rp19.230 per euro) per kilometer.

Alta Velocidad Española atau AVE adalah kereta cepat di Spanyol yang mampu melaju dengan kecepatan 310 km/jam dan rekor kecepatan tertinggi 403 km/jam. Kereta cepat ini mulai beroperasi sejak 1992 melalui Madrid, Cordoba, hingga Seville.

Biaya pembangunan proyek AVE 17,7 juta atau setara Rp340,42 miliar per kilometer, dikutip dari Global Railway Review. Kini, kereta cepat tersebut mempunyai jalur sepanjang 621 km menghubungkan dua kota utama di Spanyol, yakni Barcelona dan Madrid.

Arab Saudi juga mempunyai kereta cepat bernama Haramain High Speed Railway (HHR) yang menghubungkan Makkah dan Madinah dengan jalur sepanjang 449 km. Kereta cepat ini menghabiskan biaya pembangunan proyek sebesar US$16 miliar atau setara Rp266,8 triliun.

Angka ini menjadikan Haramain sebagai kereta api terbesar di Timur Tengah, dikutip dari Oxford Business Group.

Terbaru, Arab Saudi bakal membangun kereta cepat rute Jeddah-Dammam via Riyadh sepanjang 1.500 kilometer dengan biaya sebesar US$7 miliar atau setara Rp116,72 triliun.

Korea Selatan (Korsel) memiliki kereta berkecepatan tinggi bernama KTX yang dibangun sejak 1992 dan beroperas mulai April 2004 lalu.

Dengan kecepatan lebih dari 300 km per jam, rute KTX pertama menghubungkan Seoul dengan Busan sebelum menjangkau sejumlah kota lain seperti Daegu, Gyeongju, hingga Jinju.

Selain KTX yang dioperasikan Korail, perusahaan swasta SR Corporation juga mengoperasikan kereta cepat SRT yang menghubungkan Seoul dengan Busan dan Mokpo.

Biaya proyek kereta cepat Korsel bervariasi berkisar US$10 juta-US$20 juta per km atau berkisar Rp167 miliar-Rp334 miliar per km.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Arab Saudi berencana untuk membangun kereta cepat sepanjang 1.500 kilometer (km) yang membentang dari Jeddah ke Dammam melalui Riyadh.

Melansir dari media pemerintah Arab Saudi, Daleel, Jumat (24/10/2025), kereta berkecepatan 200km/jam tersebut nantinya menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Arab.

Perjalanan antara Riyadh dan Jeddah diperkirakan akan berkurang dari sekitar 12 jam dengan mobil, menjadi kurang dari empat jam dengan kereta api yang ditaksir senilai US$7 miliar atau sekitar Rp116,2 triliun (kurs Rp16.600 per dolar AS).

Perusahaan Kereta Api Saudi akan mengembangkan stasiun barang dan penumpang, menghubungkan Pelabuhan King Abdullah dengan pusat industri seperti Yanbu. Sebagai bagian dari peningkatan, 15 kereta baru yang mampu mencapai kecepatan hingga 200 km/jam telah dipesan.

Proyek tersebut berbasis pada Visi Saudi 2030. Rencana ini akan memperluas jaringan kereta api dari 5.300 kilometer menjadi lebih dari 8.000 kilometer, yang menempatkan Kerajaan sebagai pusat logistik untuk Teluk dan dunia Arab yang lebih luas.

Meski demikian, pemerintah Arab Saudi belum mengumumkan rencana harga tiket untuk rute tersebut.

Saat ini, terdapat kereta cepat Haramain rute Makkah ke Madinah dengan jarak 400an kilometer. Untuk rute Makkah—Jeddah kelas ekonomi dibanderol dengan harga SAR 40 (US$11) atau sekitar Rp182.600. Sementara rute Makkah-Madina seharga SAR 150 (US$40) atau sekitar Rp664.000. Tarif kelas bisnis dapat mencapai SAR 315 (US$84).

Membandingkan dengan kereta cepat pertama di Indonesia, yakni Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh yang nilainya hampir serupa, nyatanya hanya menjangkau trase sepanjang 142,3 km.

Dengan kata lain, anggaran yang sama di proyek Whoosh, hanya mampu menjangkau tak lebih dari 9,5% panjang trase kereta cepat di Arab Saudi tersebut.

Harga tiket Whoosh pun berkisar antara Rp350.000 hingga Rp600.000 per perjalanan dengan rute Halim—Tegalluar.

Untuk diketahui, Whoosh adalah kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang beroperasi dengan kecepatan hingga 350 km/jam, melayani rute Jakarta–Bandung dengan empat stasiun utama: Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar Summarecon.

Proyek Whoosh telah dimulai sejak 2015, dan baru resmi beroperasi pada 17 Oktober 2023. Dalam kurun waktu dua tahun ini, Whoosh telah melayani lebih dari 12 juta penumpang dengan rata-rata pertumbuhan yang konsisten setiap bulan. Puncaknya terjadi pada bulan Juni 2025 dengan 26.770 penumpang dalam satu hari.

Berapa Anggaran Whoosh?

Proyek Whoosh sendiri menelan total biaya US$7,26 miliar atau setara Rp119,79 triliun (dengan kurs Rp16.500/per dolar AS). Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya sebesar US$1,21 miliar (sekitar Rp19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$6,05 miliar (sekitar Rp99,82 triliun).

Mayoritas porsi dana pengerjaan proyek Whoosh diperoleh dari utang pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,3% dan tenor hingga 45 tahun.

Proyek Whoosh didanai lewat skema "business to business" (B2B) dengan pinjaman dana luar negeri dari China Development Bank (CDB) mencapai sebesar 75%, sedangkan 25% modal lainnya dikucurkan oleh ekuitas pemegang saham.

Diketahui PT KAI merupakan "lead consortium" dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) selaku pemegang saham Indonesia dalam KCIC. Komposisi konsorsium BUMN pemegang saham di KCIC adalah PT PSBI sebesar 60% dan pihak China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd memiliki 40%.

PSBI sendiri terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dengan kepemilikan sebesar 58,53 persen, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan kepemilikan 33,36 persen, PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan kepemilikan 7,08% dan PT Perkebunan Nusantara I dengan kepemilikan 1,03%.

Artinya, total pinjaman PSBI ke CBD adalah sekitar US$2,72 miliar (sekitar Rp44,92 triliun) belum ditambah dengan beban bunga yang diperkirakan mencapai US$120 juta—US$130 juta per tahun atau setara hampir Rp2 triliun hanya untuk membayar bunga.