Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah tekanan geopolitik global, ancaman krisis energi, dan tuntutan transisi menuju ekonomi rendah karbon, Presiden Prabowo Subianto mulai membuka kembali lembar lama yang selama puluhan tahun hanya berputar sebagai wacana yakni energi nuklir.

Pertemuan Presiden Prabowo dengan Direktur Jenderal Rosatom Alexey Likhachev di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (12/5/2026) bukan sekadar agenda diplomasi energi biasa. Di balik pembahasan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), reaktor modular kecil atau small modular reactor (SMR), hingga pembangkit terapung, tersimpan pertaruhan besar mengenai arah ketahanan energi Indonesia, kemampuan industri nasional menyerap teknologi tinggi, serta konsekuensi ekonomi dan fiskal yang menyertainya.

Bagi pemerintahan Prabowo, nuklir tampak mulai diposisikan sebagai bagian dari strategi besar membangun kemandirian energi nasional. Namun di saat yang sama, proyek nuklir juga membawa sederet pertanyaan mendasar: apakah Indonesia benar-benar siap memasuki era energi atom? Siapa yang akan membiayai investasi jumbo tersebut? Dan apakah nuklir akan menjadi solusi masa depan atau justru beban mahal baru bagi negara?

Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Direktur Jenderal Rosatom Alexey Likhachev di Istana Kepresidenan Jakarta menjadi sinyal terbaru bahwa pemerintah mulai serius membuka kembali opsi energi nuklir sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional.

Dalam keterangan resmi Rosatom pada Selasa (12/5/2026), kedua pihak membahas peluang kerja sama pengembangan energi nuklir sipil antara Indonesia dan Rusia. Pembicaraan itu mencakup pembangunan PLTN skala besar, pengembangan small modular reactor (SMR), pembangunan infrastruktur nuklir, penguatan sumber daya manusia, hingga pemanfaatan teknologi nuklir non-energi.

Rosatom bahkan menawarkan pendekatan komprehensif yang tidak hanya berhenti pada pembangunan pembangkit listrik, tetapi juga mencakup transfer teknologi, pengembangan kapasitas industri nasional, serta pembangunan ekosistem ketenaganukliran Indonesia secara menyeluruh.

Direktur Jenderal Rosatom Alexey Likhachev mengatakan Indonesia memiliki target ambisius dalam pengembangan energi nuklir sehingga membutuhkan kemitraan jangka panjang yang strategis.

“Indonesia saat ini memiliki target ambisius dalam pengembangan energi nuklir. Karena itu, kami tidak hanya membahas teknologi, tetapi juga penciptaan kemitraan jangka panjang yang berfokus pada pembangunan industri baru bagi negara, pelatihan tenaga nasional, lahirnya kompetensi baru, dan penguatan kedaulatan teknologi negara,” ujar Likhachev.

Sekadar informasi, Rosatom selama ini dikenal sebagai salah satu perusahaan energi nuklir terbesar dunia yang menguasai rantai industri dari hulu hingga hilir, mulai dari desain reaktor, pengayaan uranium, konstruksi pembangkit, hingga pengelolaan limbah.

Menurut data World Nuclear Association, Rusia melalui Rosatom saat ini menjadi pemain dominan dalam ekspor teknologi PLTN global dengan puluhan proyek di berbagai negara, termasuk Turki, Bangladesh, Mesir, India, China, Belarus, hingga Hungaria. Rosatom juga aktif mengembangkan teknologi SMR yang mulai dipromosikan sebagai solusi energi masa depan karena dinilai lebih fleksibel dan dapat dibangun di wilayah terpencil maupun kepulauan.

Bagi Indonesia, tawaran tersebut datang pada saat pemerintah sedang menghadapi tekanan besar untuk menjaga ketahanan energi jangka panjang. Konsumsi listrik nasional terus meningkat seiring pertumbuhan industri, digitalisasi ekonomi, dan ekspansi kendaraan listrik.

Data Kementerian ESDM menunjukkan konsumsi listrik Indonesia tumbuh rata-rata sekitar 4% hingga 5% per tahun dalam satu dekade terakhir. Sementara itu, target net zero emission pada 2060 memaksa pemerintah mulai mengurangi ketergantungan pada batu bara sebagai tulang punggung pembangkit listrik nasional.

Di sisi lain, energi terbarukan seperti surya dan angin masih menghadapi persoalan intermitensi atau ketergantungan pada kondisi cuaca. Dalam konteks itulah nuklir mulai kembali dipandang sebagai opsi baseload atau sumber listrik stabil yang mampu menyuplai energi dalam jumlah besar tanpa emisi karbon langsung.

Peluang Perkuat Ketahanan Energi

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menilai kerja sama dengan Rosatom memang dapat memperkuat ketahanan energi Indonesia, terutama karena nuklir memiliki karakteristik berbeda dibanding energi terbarukan lain.

“Kerja sama dengan Rosatom bisa memperkuat ketahanan energi, terutama karena nuklir mampu menjadi sumber listrik rendah karbon yang stabil atau baseload, tidak bergantung pada cuaca seperti surya dan angin,” ujar Rizal kepada Bisnis, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, posisi nuklir memang unik dalam peta transisi energi global. Di satu sisi, pembangkit nuklir mampu menghasilkan listrik dalam skala besar dengan emisi karbon sangat rendah. Namun di sisi lain, teknologi ini membutuhkan investasi awal yang sangat mahal dan proses pembangunan yang panjang.

Data International Energy Agency (IEA) menunjukkan PLTN memiliki capacity factor atau tingkat utilisasi pembangkit tertinggi dibanding sumber energi lain, mencapai lebih dari 90%. Angka tersebut jauh di atas tenaga surya maupun angin yang rata-rata berada di bawah 40%.

Keunggulan itulah yang membuat banyak negara tetap mempertahankan bahkan memperluas penggunaan nuklir di tengah transisi energi global. China misalnya, saat ini menjadi negara dengan pembangunan PLTN tercepat di dunia. India juga terus memperluas kapasitas nuklirnya untuk mendukung industrialisasi jangka panjang.

Namun Rizal mengingatkan bahwa manfaat ekonomi nuklir baru akan terasa apabila Indonesia mampu keluar dari jebakan impor teknologi semata.

“Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi baru akan terasa jika proyek ini tidak berhenti pada impor teknologi, tetapi disertai alih teknologi, penguatan SDM, industri komponen, dan rantai pasok domestik,” katanya.

Rizal pun menyentuh persoalan paling krusial dalam proyek nuklir Indonesia yakni tingkat kandungan lokal dan kemampuan teknologi nasional. Mengingat, selama ini Indonesia memang sudah memiliki pengalaman panjang dalam riset nuklir, tetapi belum pernah masuk ke tahap pembangunan PLTN komersial. Indonesia memiliki tiga reaktor riset utama yakni RSG-GAS Serpong, TRIGA Bandung, dan Kartini Yogyakarta yang selama puluhan tahun digunakan untuk penelitian, pelatihan SDM, dan produksi radioisotop.

Namun membangun PLTN komersial merupakan tantangan yang jauh lebih kompleks.

Berdasarkan data International Atomic Energy Agency (IAEA), pembangunan PLTN membutuhkan sistem regulasi ketat, kesiapan institusi pengawas independen, rantai pasok industri presisi, hingga sumber daya manusia bersertifikasi internasional dalam jumlah besar.

Oleh karena itu, Rizal menilai multiplier effect industri nuklir hanya akan optimal jika Indonesia mampu membangun ekosistem industri pendukung secara serius.

“Multiplier effect terbesar jika industri nuklir sipil dikembangkan secara serius akan muncul di sektor konstruksi, manufaktur komponen presisi, metalurgi, kelistrikan, instrumentasi, keamanan radiasi, riset, pendidikan teknik, dan jasa operasi-pemeliharaan,” ujarnya.

Meski begitu, ia mengingatkan bahwa efek pengganda tersebut tidak akan otomatis besar jika tingkat kandungan lokal rendah.

“Dengan demikian, kuncinya adalah desain kerja sama, dimana harus ada local content, pelatihan insinyur dan sarjana yang kompeten, pusat riset, sertifikasi industri, dan keterlibatan BUMN serta swasta nasional,” kata Rizal.

Peringatan tersebut penting karena banyak proyek PLTN di berbagai negara berkembang justru berujung pada ketergantungan jangka panjang terhadap vendor asing.

Kasus Bangladesh misalnya, pembangunan PLTN Rooppur senilai sekitar US$12,6 miliar atau setara dengan sekitar Rp220,80 triliun sebagian besar masih bergantung pada pembiayaan dan teknologi Rusia. Sementara Turki juga menghadapi tantangan besar terkait ketergantungan teknologi dalam proyek Akkuyu Nuclear Power Plant yang dibangun Rosatom.

Dalam konteks geopolitik, kerja sama dengan Rosatom juga mencerminkan arah diplomasi energi Prabowo yang lebih pragmatis dan terbuka terhadap berbagai kekuatan global.

Rusia sendiri selama ini aktif menggunakan diplomasi nuklir sebagai instrumen pengaruh geopolitik, terutama di negara berkembang.

Melalui pembiayaan jangka panjang, transfer teknologi, dan pembangunan infrastruktur strategis, Rosatom kerap menjadi pintu masuk penguatan hubungan bilateral Rusia dengan berbagai negara.

Bagi Indonesia, kerja sama tersebut dapat membuka peluang diversifikasi mitra strategis di sektor energi. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam ketergantungan teknologi baru.

Apalagi pembangunan PLTN bukan proyek jangka pendek.

Rata-rata pembangunan PLTN besar di dunia membutuhkan waktu 10 hingga 15 tahun sejak tahap perencanaan hingga operasi komersial. Bahkan banyak proyek mengalami keterlambatan dan pembengkakan biaya.

Proyek Olkiluoto-3 di Finlandia misalnya, mengalami keterlambatan lebih dari satu dekade dengan biaya melonjak hampir tiga kali lipat dari rencana awal.

Karena itu, sejumlah ekonom menilai posisi paling realistis bagi nuklir di Indonesia adalah sebagai pelengkap sistem energi, bukan tulang punggung utama dalam waktu dekat.

Rizal Taufikurahman menilai nuklir lebih tepat diposisikan sebagai opsi jangka panjang.

“Nuklir lebih realistis diposisikan sebagai opsi jangka panjang dan pelengkap sistem kelistrikan, bukan pengganti cepat bagi surya, hidro, panas bumi, atau efisiensi energi,” ujarnya.

Di Indonesia sendiri, tantangan pembiayaan menjadi persoalan serius.

Risiko Investasi Mahal

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai proyek nuklir berisiko menjadi investasi mahal dengan tingkat ketidakpastian tinggi.

“Soal nuklir ya, ini wacana lama. Tapi problemnya sekarang, apakah nuklir termasuk dalam pengembangan 100 gigawatt transisi energi? Belum tentu,” ujar Bhima.

Lebih lanjut, dia menilai dibanding energi surya, angin, atau mikrohidro, nuklir membutuhkan biaya investasi awal yang jauh lebih besar.

Menurut laporan Lazard Levelized Cost of Energy 2024, biaya listrik nuklir memang masih lebih mahal dibanding sebagian besar energi terbarukan baru, terutama tenaga surya utilitas skala besar yang terus mengalami penurunan harga drastis dalam satu dekade terakhir.

IRENA bahkan mencatat 91% proyek energi terbarukan baru pada 2024 memiliki biaya lebih murah dibanding pembangkit fosil termurah.

“Nuklir bisa dipersepsikan membutuhkan biaya investasi awal yang sangat mahal,” kata Bhima.

Selain biaya, Bhima juga menyoroti persoalan lokasi dan penerimaan publik.

“Lokasi lahannya di mana? Masyarakat juga perlu memahami risiko terhadap nuklir ini,” ujarnya.

Persoalan sosial memang menjadi salah satu hambatan terbesar pembangunan PLTN di Indonesia sejak era Orde Baru. Rencana pembangunan PLTN Muria di Jawa Tengah misalnya, selama bertahun-tahun menghadapi resistensi masyarakat karena kekhawatiran terhadap risiko gempa bumi dan bencana nuklir.

Trauma global terhadap kecelakaan Chernobyl di Ukraina pada 1986 dan Fukushima Jepang pada 2011 masih membentuk persepsi publik terhadap energi nuklir hingga sekarang.

Bhima juga mempertanyakan siapa yang akan menjadi off taker atau pembeli listrik dari proyek SMR jika nantinya dibangun.

“Apakah PLN dengan investasi yang mahal mau menjadi off taker dari investasi small modular nuclear reactor? Saya kira enggak,” katanya.

Menurut Bhima, kondisi keuangan PLN saat ini juga sedang menghadapi tekanan besar akibat berbagai kebijakan subsidi dan kompensasi tarif listrik.

Menurutnya, data laporan keuangan PLN menunjukkan perusahaan listrik negara itu masih menanggung beban kompensasi besar akibat penugasan tarif listrik yang tidak sepenuhnya mengikuti keekonomian pasar.

Oleh karena itu, Bhima melanjutkan bahwa proyek SMR yang masih relatif mahal dan belum sepenuhnya teruji secara komersial dianggap berisiko tinggi.

“Small modular nuclear reactor ini sebenarnya teknologi yang juga belum banyak teruji,” ujar Bhima.

SMR memang sedang menjadi tren baru industri nuklir global. Teknologi ini dirancang dengan kapasitas lebih kecil dibanding PLTN konvensional sehingga dianggap lebih fleksibel dan murah.

Namun hingga kini implementasi komersial SMR masih terbatas. Beberapa proyek di Amerika Serikat bahkan mengalami pembengkakan biaya dan penundaan jadwal.

Bhima mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam proyek feasibility study yang akhirnya menjadi sunk cost.

“Jangan sampai uji kelayakan dengan teknologi yang masih menimbulkan tanda tanya di Indonesia menjadi sunk cost,” katanya.

Ia bahkan menilai pemerintah sebaiknya fokus pada energi terbarukan yang lebih realistis dan cepat diterapkan.

“Yang pasti-pasti saja, 100 gigawatt itu disusun dari panel surya untuk mengganti desa-desa yang masih menggunakan genset diesel,” ujar Bhima.

Menurutnya, pembangunan pembangkit surya skala besar akan memberikan dampak ekonomi lebih cepat sekaligus mengurangi impor bahan bakar minyak untuk pembangkit diesel di wilayah terpencil.

Kekhawatiran lain yang disoroti Bhima adalah tingginya ketergantungan impor komponen nuklir.

“Teknologi patent-nya juga tidak dimiliki Indonesia sehingga ada kekhawatiran importasi komponen nuklir tinggi,” katanya.

Jika hal itu terjadi, proyek nuklir justru berpotensi memperbesar tekanan terhadap neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah akibat kebutuhan impor teknologi serta komponen bernilai tinggi.

Sebelumnya, BRIN justru mendorong percepatan pengembangan nuklir nasional. Kepala BRIN Arif Satria sebelumnya menyatakan Indonesia perlu mempersiapkan diri menghadapi tantangan energi masa depan melalui pengembangan teknologi nuklir.

“Diskusi kami dengan Rosatom bukan sekadar pertemuan formal, melainkan upaya menjajaki langkah-langkah nyata untuk menghadirkan energi masa depan yang stabil dan bersih bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Arif.

Menurut BRIN, fokus kerja sama bukan hanya membeli teknologi, tetapi membangun kapasitas riset nasional.

“Kita dorong adanya transfer teknologi yang masif,” tandas Arif.

Direktur Jenderal Rosatom State Corporation Alexey Likhachev bertemu Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa (12/5).

Keduanya membahas kerja sama pengembangan energi nuklir sipil di Indonesia, termasuk proyek pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) hingga reaktor modular kecil.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas sejumlah peluang kerja sama di bidang pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai.

Pembahasan meliputi pengembangan proyek PLTN, pembangunan infrastruktur nuklir, pelatihan sumber daya manusia (SDM), hingga pemanfaatan teknologi nuklir non-energi.

Likhachev mengatakan Rusia dan Indonesia saat ini tengah membangun dialog jangka panjang di sektor nuklir dengan pendekatan kemitraan strategis.

"Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk pengembangan energi nuklir. Karena itu kami tidak hanya membahas teknologi, tetapi juga penciptaan kemitraan jangka panjang yang berfokus pada pengembangan industri baru bagi negara, pelatihan tenaga nasional, munculnya kompetensi baru, serta penguatan kedaulatan teknologi negara," ujar Likhachev dalam pernyataan resmi.

Ia menambahkan perusahaan energi nuklir milik Rusia itu siap menawarkan pendekatan menyeluruh untuk mendukung program nuklir nasional Indonesia, mulai dari PLTN skala besar hingga proyek small modular reactor (SMR) atau reaktor modular kecil dan pembangkit listrik terapung.

Menurut Rosatom, pembahasan juga menyoroti integrasi energi nuklir ke sistem kelistrikan Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Selain bertemu Prabowo, agenda kunjungan Rosatom di Indonesia juga mencakup pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, pimpinan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, hingga Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Rusia dan Indonesia sendiri telah memiliki kerja sama panjang di bidang nuklir. Tahun 2026 menjadi penanda 20 tahun perjanjian kerja sama penggunaan energi atom untuk tujuan damai antara kedua negara.

Perjanjian tersebut diteken pada 1 Desember 2006 dan menjadi dasar kerja sama bilateral Indonesia-Rusia di sektor industri nuklir.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan petinggi perusahaan energi nuklir asal Rusia, Direktur Jenderal Rosatom Alexey Likhachev dalam pertemuan kerja di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (12/5/2026).

Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama pengembangan energi nuklir sipil antara Indonesia dan Rusia.

Dalam keterangan resmi Rosatom, kedua pihak mendiskusikan sejumlah area kerja sama strategis di bidang pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai, mulai dari pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), pembangunan infrastruktur nuklir, pelatihan sumber daya manusia, hingga pemanfaatan teknologi nuklir non-energi.

Direktur Jenderal Rosatom Alexey Likhachev mengatakan, hubungan dialog Indonesia dan Rusia di sektor nuklir berkembang dalam suasana saling percaya dan saling menghormati.

“Indonesia saat ini memiliki target ambisius dalam pengembangan energi nuklir. Karena itu, kami tidak hanya membahas teknologi, tetapi juga penciptaan kemitraan jangka panjang yang berfokus pada pembangunan industri baru bagi negara, pelatihan tenaga nasional, lahirnya kompetensi baru, dan penguatan kedaulatan teknologi negara,” ujar Likhachev.

Likhachev juga mengatakan, Rosatom siap menawarkan pendekatan komprehensif dalam pengembangan program nuklir nasional Indonesia. Penawaran itu mencakup pembangunan PLTN skala besar, proyek reaktor modular kecil atau small modular reactor (SMR), hingga pembangkit listrik terapung.

Menurut Likhachev, pembahasan turut menyoroti integrasi energi nuklir ke dalam sistem kelistrikan Indonesia dengan mempertimbangkan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Selain bertemu Presiden Prabowo, agenda kunjungan Rosatom di Indonesia juga mencakup pertemuan dengan menteri energi dan sumber daya mineral, pimpinan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), direktur utama PT PLN, hingga ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Likhachev menyebut, hubungan kerja sama Indonesia dan Rusia di bidang nuklir telah berlangsung lama.

“Tahun 2026 menjadi penanda 20 tahun perjanjian kerja sama antar pemerintah mengenai pemanfaatan energi atom untuk tujuan damai yang diteken pada 1 Desember 2006. Perjanjian tersebut menjadi fondasi kerja sama bilateral Indonesia-Rusia di industri nuklir,” tandasnya.

Rusia dan Vietnam sepakat menandatangani perjanjian kerja sama antar pemerintah dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di negara, Senin (23/3).

Penandatanganan kerja sama berlangsung di Moskow setelah Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin dan mitranya dari Vietnam, Pham Minh Chinh melakukan pembicaraan.

Adapun perjanjian tersebut ditandatangani oleh Alexey Likhachev, kepala korporasi nuklir negara Rusia Rosatom, dan Tran Van Son, kepala Kantor Pemerintah Vietnam, dilansir dari Anadolu.

Dalam pembicaraan dengan Chinh, Mishustin mengatakan bahwa proyek ini akan memberikan dorongan kuat bagi kerja sama di bidang-bidang terkait, termasuk teknologi tinggi serta penelitian dasar dan terapan.

Mishustin menambahkan bahwa perjanjian antara perusahaan Rusia dan Vietnam di sektor minyak dan gas akan memungkinkan pengembangan proyek-proyek lapangan di kedua negara.

Perdana Menteri Rusia tersebut juga mengusulkan untuk terus melanjutkan upaya dalam meningkatkan perdagangan bilateral.

Perusahaan nuklir Rusia, Rosatom mengungkapkan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Vietnam tersebut diberi nama Ninh Thuan 1, Senin (23/3).

Adapun tujuan pembangunan PLTN disampaikan Rosatom yakni untuk mengamankan lebih banyak pasokan listrik di Vietnam, mengingat negara tersebut telah menghadapi pemadaman listrik besar-besaran.

Hal itu terjadi akibat permintaan dari sektor industri yang besar dan kelas menengah yang berkembang sehingga melebihi pasokan. Kondisi pasokan tersebut kian diperparah oleh cuaca ekstrem yang lebih sering terjadi, termasuk kekeringan dan topan di Vietnam.

Di sisi lain, Pemerintah Rusia sempat memperingatkan Amerika Serikat terkait (AS) serangan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Bushehr di Iran. Mereka menilai itu sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan konsekuensi serius.

Juru bicara Pemerintah Rusia, Dmitry Peskov, mengatakan kekhawatiran tersebut telah disampaikan langsung kepada Washington.

"Serangan seperti itu sangat berbahaya dan bisa menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki," kata Peskov, Senin (23/3), seperti dilansir Reuters.

Peringatan itu muncul setelah sebuah proyektil dilaporkan menghantam area sekitar PLTN Bushehr pada Selasa (17/3) malam.

Pusat Diplomasi Publik Organisasi Energi Atom Iran menyebut insiden terjadi sekitar pukul 19.00 waktu Teheran. Namun, tidak ada kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK — Perusahaan energi nuklir Rusia, Rosatom, menawarkan dua opsi teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang diklaim aman dan bersih untuk investasi di Kalimantan Barat (Kalbar).

“Kami memiliki teknologi pengelolaan PLTN yang sudah terbukti aman. Teknologi ini tidak hanya digunakan di Rusia, tetapi juga di sejumlah negara seperti Turki, China, Mesir, dan India,” kata perwakilan Rosatom, Anna Belokoneva, dalam pertemuan bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (27/2/2026).

Anna Belokoneva mengatakan pihaknya siap berinvestasi di Kalbar dengan menghadirkan teknologi mutakhir yang telah diterapkan di berbagai negara. Rosatom menawarkan dua opsi teknologi, yakni reaktor modular besar dan reaktor modular kecil (Small Modular Reactor/SMR).

Untuk reaktor berkapasitas besar, lanjutnya, mampu menghasilkan listrik hingga 1.200 megawatt. Sementara itu, reaktor modular kecil dapat memproduksi sekitar 100 megawatt listrik.

“Kami mengusulkan pembangunan PLTN dengan reaktor modular kecil maupun besar, tergantung kebutuhan dan keputusan pemerintah Indonesia,” katanya.

Khusus untuk SMR, Rosatom juga menawarkan teknologi PLTN terapung yang disebut sebagai satu-satunya di dunia saat ini dan telah beroperasi di Rusia selama tujuh tahun.

Menurut dia, teknologi PLTN terapung tersebut sangat relevan bagi wilayah yang jauh dari pusat pembangkit listrik, termasuk daerah pesisir dan terpencil.

“Teknologi ini sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah yang sulit dijangkau. Sistem keamanannya juga pasif dan masif, sesuai standar internasional,” katanya.

Anna menegaskan bahwa Rosatom telah mempelajari berbagai insiden nuklir global, termasuk kebocoran reaktor di Fukushima, Jepang, dan memastikan teknologi yang ditawarkan telah mengantisipasi risiko serupa.

“Kami memahami kekhawatiran masyarakat terkait keamanan PLTN. Namun, standar yang kami miliki sangat tinggi. Di Rusia sendiri terdapat 11 PLTN dan masyarakat tetap hidup serta beraktivitas di sekitarnya,” katanya.

Selain faktor keamanan, Rosatom juga mengklaim biaya listrik dari PLTN relatif lebih murah dalam jangka panjang karena efisiensi produksi dan prinsip transparansi dalam pengelolaan.

Meski demikian, ia menegaskan keputusan pembangunan PLTN sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Indonesia.

“Kami hanya menawarkan. Jika Pemerintah Indonesia menyambut baik, tentu kami siap melaksanakan pembangunan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku,” ujarnya.

Belokoneva menambahkan, perusahaannya mengetahui adanya rencana pengembangan sejumlah tapak PLTN di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, sehingga menawarkan kerja sama tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap rencana strategis energi nasional.

Di tempat yang sama, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, menyampaikan bahwa kunjungan ke Kalbar merupakan bagian dari upaya memperkenalkan teknologi Rusia sekaligus menjajaki kerja sama konkret dengan pemerintah daerah.

“Kami ingin menawarkan penerapan teknologi pengelolaan PLTN yang mumpuni sekaligus membuka peluang kerja sama di bidang lain seperti pembangunan pabrik pengolahan aluminium dan pendidikan,” kata Tolchenov.

Ia menyebut, dari hasil pertemuan dengan Gubernur Kalbar, pihaknya melihat respons positif sebagai langkah awal penjajakan kerja sama.

Namun demikian, realisasi proyek PLTN tetap bergantung pada kesiapan dan keputusan resmi Pemerintah Indonesia serta Pemerintah Provinsi Kalbar.

“Kami menunggu respons resmi dari Pemerintah Indonesia dan Kalbar. Jika ada ruang kerja sama, kami siap menindaklanjutinya,” katanya.

Penawaran ini menambah daftar opsi pengembangan energi di Kalimantan Barat, yang selama ini didorong untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di daerah tersebut.

Pontianak (ANTARA) - Perusahaan energi nuklir Rusia, Rosatom menawarkan dua opsi teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang diklaim aman dan bersih untuk investasi di Kalimantan Barat (Kalbar).

"Kami memiliki teknologi pengelolaan PLTN yang sudah terbukti aman. Teknologi ini tidak hanya digunakan di Rusia, tetapi juga di sejumlah negara seperti Turki, China, Mesir, dan India," kata perwakilan Rosatom Anna Belokoneva dalam pertemuan bersama jajaran Pemprov Kalbar di Pontianak, Jumat.

Anna Belokoneva mengatakan pihaknya siap berinvestasi di Kalbar dengan menghadirkan teknologi mutakhir yang telah diterapkan di berbagai negara.

Rosatom menawarkan dua opsi teknologi, yakni reaktor modular besar dan reaktor modular kecil (Small Modular Reactor/SMR).

Untuk reaktor berkapasitas besar, lanjutnya, mampu menghasilkan listrik hingga 1.200 megawatt. Sedangkan reaktor modular kecil dapat memproduksi sekitar 100 megawatt listrik.

"Kami mengusulkan pembangunan PLTN dengan reaktor modular kecil maupun besar, tergantung kebutuhan dan keputusan pemerintah Indonesia," katanya.

Khusus untuk SMR, Rosatom juga menawarkan teknologi PLTN terapung yang disebut sebagai satu-satunya di dunia saat ini dan telah beroperasi di Rusia selama tujuh tahun.

Menurut dia, teknologi PLTN terapung tersebut sangat relevan bagi wilayah yang jauh dari pusat pembangkit listrik, termasuk daerah pesisir dan terpencil.

"Teknologi ini sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah yang sulit dijangkau. Sistem keamanannya juga pasif dan masif, sesuai standar internasional," katanya.

Anna menegaskan bahwa Rosatom telah mempelajari berbagai insiden nuklir global, termasuk kebocoran reaktor di Fukushima, Jepang, dan memastikan teknologi yang ditawarkan telah mengantisipasi risiko serupa.

"Kami memahami kekhawatiran masyarakat terkait keamanan PLTN. Namun standar yang kami miliki sangat tinggi. Di Rusia sendiri terdapat 11 PLTN dan masyarakat tetap hidup serta beraktivitas di sekitarnya," katanya.

Selain faktor keamanan, Rosatom juga mengklaim biaya listrik dari PLTN relatif lebih murah dalam jangka panjang karena efisiensi produksi dan prinsip transparansi dalam pengelolaan.

Meski demikian, ia menegaskan keputusan pembangunan PLTN sepenuhnya berada di tangan pemerintah Indonesia.

"Kami hanya menawarkan. Jika pemerintah Indonesia menyambut baik, tentu kami siap melaksanakan pembangunan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku," ujar dia.

Belokoneva menambahkan, perusahaannya mengetahui adanya rencana pengembangan sejumlah tapak PLTN di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, sehingga menawarkan kerja sama tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap rencana strategis energi nasional.

Di tempat yang sama, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, menyampaikan bahwa kunjungan ke Kalbar merupakan bagian dari upaya memperkenalkan teknologi Rusia sekaligus menjajaki kerja sama konkret dengan pemerintah daerah.

"Kami ingin menawarkan penerapan teknologi pengelolaan PLTN yang mumpuni sekaligus membuka peluang kerja sama di bidang lain seperti pembangunan pabrik pengolahan aluminium dan pendidikan," kata Tolchenov.

Ia menyebut, dari hasil pertemuan dengan Gubernur Kalbar, pihaknya melihat respons positif sebagai langkah awal penjajakan kerja sama.

Namun demikian, realisasi proyek PLTN tetap bergantung pada kesiapan dan keputusan resmi Pemerintah Indonesia serta Pemprov Kalbar.

"Kami menunggu respons resmi dari pemerintah Indonesia dan Kalbar. Jika ada ruang kerja sama, kami siap menindaklanjutinya," katanya.

Penawaran ini menambah daftar opsi pengembangan energi di Kalimantan Barat, yang selama ini didorong untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di daerah tersebut.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Ethiopia dan Rusia menekan kesepakatan perjanjian pembuatan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Menteri Luar Negeri Ethiopia Gedion Timotheos pada hari Selasa (21/10/2025) menyatakan bahwa kesepakatan itu merupakan "langkah besar" bagi kedua negara dan seluruh Afrika sub-Sahara.

Berbicara setelah pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov di Moskow, Timotheos menekankan bahwa perjanjian yang ditandatangani dengan raksasa nuklir Rusia, Rosatom, akan menjadi PLTN pertama Ethiopia. Penandatanganan perjanjian nuklir sebelumnya pada September adalah bagian dari pembicaraan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed di Kremlin.

"Kami berharap dapat memperkuat peran utama Ethiopia dalam energi di kawasan kami," kata Timotheos.

Ia menambahkan bahwa Addis Ababa telah mengekspor listrik ke Kenya, Djibouti, dan Sudan, dan berencana memperluas kerja sama ekspor dengan kapasitas nuklir yang baru.

Di sisi lain, Menteri Lavrov menyatakan bahwa penandatanganan perjanjian pembangunan PLTN pertama di Ethiopia adalah "tonggak sejarah utama dalam hubungan negara-negara, serta langkah penting menuju implementasi teknologi serupa di sub-Sahara Afrika."

"Energi yang diterima melalui PLTN ini akan berkontribusi pada modernisasi Ethiopia, termasuk ambisi mereka untuk memimpin dalam kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan teknologi canggih," tuturnya

Duta Besar Rusia untuk Ethiopia, Evgeny Terekhin, mengonfirmasi kepada kantor berita TASS bahwa Rosatom akan membangun PLTN di negara Afrika tersebut menggunakan reaktor VVER-1200.

"Ini merupakan desain reaktor air bertekanan modern berkapasitas 1.200 MW yang dikenal dengan efisiensi tinggi dan sistem keselamatan canggih," timpalnya.

Sementara itu, hubungan perdagangan antara kedua negara menunjukkan pertumbuhan signifikan. Terekhin mengatakan kepada TASS bahwa nilai perdagangan kedua negara lebih dari dua kali lipat pada paruh pertama tahun 2025, mencapai US$ 191,2 juta (sekitar Rp3,15 triliun). Terekhin menyoroti potensi ekspor kuat Ethiopia di bidang kopi, bunga, minyak biji-bijian, dan kacang-kacangan.

Kuala Lumpur (ANTARA) - Perusahaan nuklir Rusia, Rosatom menyebut sebagai negara kepulauan, Indonesia berpotensi besar membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) terapung.

Direktur Proyek Rosatom Alexander Tsibulya berbicara hal tersebut kepada delegasi wartawan Indonesia seusai penyelenggaraan Forum Bisnis Energi ASEAN (AEBF) 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (16/10/2025) malam, di tengah upaya ASEAN mengintegrasikan jaringan listrik seluruh negara anggotanya melalui proyek ASEAN Power Grid.

"Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki banyak peluang untuk tenaga nuklir terapung, saya rasa," kata Alexander.

Proyek pembangkit listrik nuklir terapung itu yang kini tengah dibidik Malaysia dengan target terbangun pada 2031.

Menurut Alexander, target Malaysia cukup ambisius, mengingat pembangunan pembangkit nuklir umumnya proyek jangka panjang, dan memerlukan waktu 100 tahun.

Namun, dia meyakinkan, hal itu dapat dilakukan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir terapung, dan Rosatom dapat membantu mewujudkannya.

Dia mengatakan pada dasarnya untuk membangun pembangkit nuklir berskala besar, diperlukan permintaan listrik yang besar, karena pembangunannya harus disesuaikan dengan tingkat konsumsi listrik itu sendiri.

Selanjutnya, pembangunannya juga harus mempertimbangkan aspek keamanan dari bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan sebagainya.

Kombinasi kedua faktor tersebut akan menentukan lokasi terbaik pembangunan pembangkit nuklir, khususnya di ASEAN, termasuk Indonesia.

Saat ditanya peluang Indonesia, sebagai negara dengan tingkat kebencanaan cukup tinggi dan beragam, untuk memiliki pembangkit nuklir, Alexander menyampaikan bahwa hal itu dimungkinkan.

"Karena tidak seluruh wilayah Indonesia memiliki tingkat seismik tinggi. Dan tidak berarti pembangkit nuklir hanya bisa dibangun di wilayah tanpa aktivitas seismik sama sekali. Ada batas aman, dan batas itu cukup tinggi," jelasnya.

Di Indonesia, Alexander mengungkapkan bahwa Rosatom telah melihat ada beberapa lokasi di mana pembangkit nuklir bisa dibangun dengan aman.

Salah satunya di bagian timur Indonesia, di mana masih banyak pembangkit listrik bertenaga diesel, dan faktor lain.

Dia pun menekankan bahwa Rosatom adalah perusahaan pertama yang membangun pembangkit listrik tenaga nuklir generasi baru berskala besar, Generation III+, yang memenuhi semua persyaratan keselamatan pascainsiden nuklir Fukushima, Jepang.

Lebih jauh dia menyampaikan bahwa secara umum saat ini Rosatom memiliki perjanjian antarpemerintah dengan sejumlah negara ASEAN, termasuk Malaysia dan Indonesia, tentang kerja sama penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai.

Adapun pemerintah Federasi Rusia dan Republik Indonesia telah memiliki perjanjian terkait kerja sama nuklir sejak 2006.

Menurut Alexander, pihaknya telah melakukan berbagai kerja sama dengan Indonesia di sejumlah bidang.

"Kami (Rusia-RI) memang belum membangun pembangkit nuklir apa pun. Tapi, sekarang kami sedang melakukan penelitian awal, pre-feasibility study. Dan, dua minggu lalu kami menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pihak Indonesia untuk studi pendahuluan tersebut. Itu dilakukan tepat saat World Atomic Week di Moskow," kata dia.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Kuala Lumpur (ANTARA) - Perusahaan nuklir Rusia, Rosatom menyebut sebagai negara kepulauan, Indonesia berpotensi besar membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) terapung.

Direktur Proyek Rosatom Alexander Tsibulya berbicara hal tersebut kepada delegasi wartawan Indonesia seusai penyelenggaraan Forum Bisnis Energi ASEAN (AEBF) 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (16/10/2025) malam, di tengah upaya ASEAN mengintegrasikan jaringan listrik seluruh negara anggotanya melalui proyek ASEAN Power Grid.

"Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki banyak peluang untuk tenaga nuklir terapung, saya rasa," kata Alexander.

Proyek pembangkit listrik nuklir terapung itu yang kini tengah dibidik Malaysia dengan target terbangun pada 2031.

Menurut Alexander, target Malaysia cukup ambisius, mengingat pembangunan pembangkit nuklir umumnya proyek jangka panjang, dan memerlukan waktu 100 tahun.

Namun, dia meyakinkan, hal itu dapat dilakukan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir terapung, dan Rosatom dapat membantu mewujudkannya.

Dia mengatakan pada dasarnya untuk membangun pembangkit nuklir berskala besar, diperlukan permintaan listrik yang besar, karena pembangunannya harus disesuaikan dengan tingkat konsumsi listrik itu sendiri.

Selanjutnya, pembangunannya juga harus mempertimbangkan aspek keamanan dari bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan sebagainya.

Kombinasi kedua faktor tersebut akan menentukan lokasi terbaik pembangunan pembangkit nuklir, khususnya di ASEAN, termasuk Indonesia.

Saat ditanya peluang Indonesia, sebagai negara dengan tingkat kebencanaan cukup tinggi dan beragam, untuk memiliki pembangkit nuklir, Alexander menyampaikan bahwa hal itu dimungkinkan.

"Karena tidak seluruh wilayah Indonesia memiliki tingkat seismik tinggi. Dan tidak berarti pembangkit nuklir hanya bisa dibangun di wilayah tanpa aktivitas seismik sama sekali. Ada batas aman, dan batas itu cukup tinggi," jelasnya.

Di Indonesia, Alexander mengungkapkan bahwa Rosatom telah melihat ada beberapa lokasi di mana pembangkit nuklir bisa dibangun dengan aman.

Salah satunya di bagian timur Indonesia, di mana masih banyak pembangkit listrik bertenaga diesel, dan faktor lain.

Dia pun menekankan bahwa Rosatom adalah perusahaan pertama yang membangun pembangkit listrik tenaga nuklir generasi baru berskala besar, Generation III+, yang memenuhi semua persyaratan keselamatan pascainsiden nuklir Fukushima, Jepang.

Lebih jauh dia menyampaikan bahwa secara umum saat ini Rosatom memiliki perjanjian antarpemerintah dengan sejumlah negara ASEAN, termasuk Malaysia dan Indonesia, tentang kerja sama penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai.

Adapun pemerintah Federasi Rusia dan Republik Indonesia telah memiliki perjanjian terkait kerja sama nuklir sejak 2006.

Menurut Alexander, pihaknya telah melakukan berbagai kerja sama dengan Indonesia di sejumlah bidang.

"Kami (Rusia-RI) memang belum membangun pembangkit nuklir apa pun. Tapi, sekarang kami sedang melakukan penelitian awal, pre-feasibility study. Dan, dua minggu lalu kami menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pihak Indonesia untuk studi pendahuluan tersebut. Itu dilakukan tepat saat World Atomic Week di Moskow," kata dia.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025