Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengingatkan pemerintah tak terus-menerus menyalahkan faktor global atas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Menurutnya, tekanan terhadap mata uang Garuda juga dipengaruhi persoalan domestik yang sudah muncul bahkan sebelum konflik Timur Tengah memanas.

"Jangan terus menyalahkan global. Dan jangan marah-marah pada saat wartawan menanyakan kalau ada permasalahan domestik," ujar Josua dalam Pelatihan Media Bank Indonesia di Makassar, Jumat (22/5).

Ia menjelaskan pelemahan rupiah memang dipicu kombinasi tekanan global dan domestik. Dari sisi global, ada empat risiko utama yang membayangi ekonomi dunia, yakni meningkatnya ketegangan geopolitik, ketidakpastian perang dagang, arah suku bunga global, dan perlambatan ekonomi China.

Menurut Josua, konflik Timur Tengah memberikan tekanan besar kepada Indonesia karena Indonesia merupakan net importir minyak sejak keluar dari OPEC pada 2004.

"Mengapa Timur Tengah ini rambatannya kepada energi itu jelas kepada Indonesia karena kita net oil importer," katanya.

Ia mengatakan lonjakan harga minyak akibat konflik Timur Tengah berdampak langsung terhadap fiskal dan nilai tukar rupiah karena asumsi APBN juga bergantung pada harga minyak mentah dan kurs.

Dalam paparannya, Josua menilai pelemahan rupiah tahun ini juga tidak sepenuhnya sejalan dengan pergerakan dolar AS global. Berdasarkan data Permata Bank, indeks dolar AS (DXY) secara year to date hanya menguat sekitar 0,9 persen, sementara rupiah melemah lebih dari 5 persen.

"Yang lebih menariknya, kita hanya menguat terhadap rupee India. Selebihnya kita melemah terhadap semua mata uang Asia," ujarnya.

Ia menyoroti rupiah bahkan melemah lebih dalam terhadap ringgit Malaysia dan dolar Singapura. Josua juga mengkritik pandangan yang menyebut pelemahan rupiah menguntungkan ekonomi Indonesia karena bisa mendongkrak ekspor. Anjloknya rupiah jutsru membebani industri manufaktur karena Indonesia masih sangat bergantung pada impor bahan baku.

"Itu pernyataan yang menyesatkan kalau kita bicara bahwa Indonesia diuntungkan dengan adanya kelemahan rupiah," katanya.

Josua mengungkap alarm terhadap ekonomi Indonesia sebenarnya sudah menyala sebelum konflik Timur Tengah pecah. Ia mencontohkan peringatan dari MSCI sejak awal tahun terkait transparansi pasar modal Indonesia. MSCI bahkan menghapus 19 saham Indonesia dari indeksnya pada Mei 2026, terdiri dari 13 saham small cap dan enam saham standard.

Josua menilai risiko terbesar bukan Indonesia turun menjadi frontier market, melainkan penurunan bobot Indonesia di indeks MSCI.

"Probability untuk weighting Indonesia diturunkan itu lebih besar ketimbang untuk kita diturunkan menjadi frontier market," ujarnya.

Selain itu, dua lembaga pemeringkat internasional, Moody's dan Fitch, telah lebih dulu merevisi outlook Indonesia menjadi negatif sebelum perang Timur Tengah memanas. Kondisi tersebut menunjukkan investor global mulai mencermati persoalan fiskal domestik Indonesia.

"Jelas-jelas di sini sudah ada assessment yang concern bahwa ada tekanan dari fiskal dan bahkan sebelum perang," katanya.

Ia mengatakan salah satu perhatian utama investor asing adalah rendahnya rasio pajak terhadap PDB Indonesia. Dalam paparannya, tax ratio Indonesia hanya sekitar 13,3 persen, jauh di bawah median negara peers berperingkat BBB yang mencapai 25,5 persen.

Selain itu, beban bunga utang pemerintah juga terus meningkat. Permata Bank mencatat beban bunga utang pada 2026 diperkirakan mencapai Rp599,4 triliun atau sekitar 19 persen dari pendapatan negara.

"Ruang fiskal kita ini makin menyempit," ujar Josua.

Ia menegaskan investor asing tetap penting bagi Indonesia karena secara struktural transaksi berjalan Indonesia masih defisit dan membutuhkan surplus di financial account untuk menopang neraca pembayaran.

"Selama current account kita masih defisit, apakah kita bisa tutup mata dari investor asing? Tentu tidak," pungkasnya.

Direktur Jenderal Rosatom State Corporation Alexey Likhachev bertemu Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa (12/5).

Keduanya membahas kerja sama pengembangan energi nuklir sipil di Indonesia, termasuk proyek pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) hingga reaktor modular kecil.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas sejumlah peluang kerja sama di bidang pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai.

Pembahasan meliputi pengembangan proyek PLTN, pembangunan infrastruktur nuklir, pelatihan sumber daya manusia (SDM), hingga pemanfaatan teknologi nuklir non-energi.

Likhachev mengatakan Rusia dan Indonesia saat ini tengah membangun dialog jangka panjang di sektor nuklir dengan pendekatan kemitraan strategis.

"Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk pengembangan energi nuklir. Karena itu kami tidak hanya membahas teknologi, tetapi juga penciptaan kemitraan jangka panjang yang berfokus pada pengembangan industri baru bagi negara, pelatihan tenaga nasional, munculnya kompetensi baru, serta penguatan kedaulatan teknologi negara," ujar Likhachev dalam pernyataan resmi.

Ia menambahkan perusahaan energi nuklir milik Rusia itu siap menawarkan pendekatan menyeluruh untuk mendukung program nuklir nasional Indonesia, mulai dari PLTN skala besar hingga proyek small modular reactor (SMR) atau reaktor modular kecil dan pembangkit listrik terapung.

Menurut Rosatom, pembahasan juga menyoroti integrasi energi nuklir ke sistem kelistrikan Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Selain bertemu Prabowo, agenda kunjungan Rosatom di Indonesia juga mencakup pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, pimpinan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, hingga Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Rusia dan Indonesia sendiri telah memiliki kerja sama panjang di bidang nuklir. Tahun 2026 menjadi penanda 20 tahun perjanjian kerja sama penggunaan energi atom untuk tujuan damai antara kedua negara.

Perjanjian tersebut diteken pada 1 Desember 2006 dan menjadi dasar kerja sama bilateral Indonesia-Rusia di sektor industri nuklir.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Hery Gunardi memastikan perseroan terus mencermati potensi risiko secara prudent, khususnya pada portofolio kredit di tengah meningkatnya ketidakpastian akibat konflik geopolitik khususnya di kawasan Timur Tengah.

Pihaknya melihat bahwa struktur bisnis perseroan yang berbasis pada segmen UMKM, justru memberikan tingkat resiliensi (ketahanan) yang relatif baik, seiring karakteristiknya yang bersifat granular dan tidak terpusat pada satu segmen tertentu.

“Dan jumlahnya juga kecil-kecil ya, beda dengan korporasi kalau satu loan itu bisa triliunan, ini kan tidak terlalu besar,” ujar Hery dalam Taklimat Media Kinerja Keuangan BRI Kuartal I 2026 secara daring di Jakarta, Kamis.

Dari sisi risiko, ia memastikan tetap akan melakukan pemantauan secara ketat terhadap beberapa sektor yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap ketidakpastian di tingkat global.

“Seperti sektor yang berkaitan dengan komoditas ekspor misalnya, kemudian sektor yang terdampak langsung oleh fluktuasi, energi, dan juga nilai tukar. Ini juga menjadi perhatian kita,” ujar Hery.

Hingga saat ini, ia memastikan kualitas aset perseroan tetap terjaga dengan baik, tercermin dari rasio Non Performing Loan (NPL) yang stabil dan Loan at Risk yang terus menunjukkan perbaikan.

Menurutnya, hal tersebut tidak terlepas dari penerapan manajemen risiko yang disiplin, termasuk selective growth, monitoring portofolio secara berkelanjutan, serta penguatan early warning signal.

“Jadi kita juga menempatkan peran manajemen risiko itu ada di depan ya. Manajemen risiko tentunya di awal akan menentukan RAC (Risk Acceptance Criteria). Jadi bisnis itu akan masuk ke segmen mana saja, kemudian sub segmen mana saja dengan RAC yang terukur dan terjaga,” ujar Hery.

Ke depan, pihaknya memastikan perseroan akan terus memperhatikan dan mendorong prinsip kehati-hatian atau prudential banking, serta good corporate governance (GCG) dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan kualitas aset.

Per kuartal I-2026, BRI membukukan laba bersih senilai Rp15,5 triliun atau tumbuh 13,74 persen year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Kinerja perseroan ditopang oleh pertumbuhan pendapatan bunga yang mencapai Rp52,83 triliun pada kuartal I 2026, atau tumbuh 5,94 persen (yoy). Di sisi lain, beban bunga justru turun 9,31 persen menjadi Rp12,68 triliun pada periode sama, sehingga memperlebar margin bunga bersih bank.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Penjabat sementara (Pjs) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik buka suara mengenai keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang kembali membekukan sejumlah penyesuaian komposisi saham dalam indeks (rebalancing) saham Indonesia pada Mei 2026.

Selain itu, saham Indonesia yang masuk kategori high shareholding concentration (HSC) juga akan dihapus dari indeks MSCI.

Jeffrey memastikan BEI akan terus menjalin komunikasi dengan MSCI serta investor global untuk memperkuat pasar modal domestik.

"Kami akan terus berkomunikasi dengan index provider. Kami juga akan terus berkomunikasi dengan investor global untuk memperoleh masukan untuk penguatan pasar modal ke depan," ujar Jeffrey dalam keterangannya, Selasa (21/4).

Jeffrey mengatakan BEI telah melakukan pertemuan dengan MSCI pada 16 April. Ia menyebut empat proposal yang disampaikan BEI telah diakui oleh penyedia indeks global tersebut.

Langkah yang disampaikan otoritas Indonesia ke MSCI meliputi peningkatan keterbukaan pemegang saham di atas 1 persen, peningkatan rincian klasifikasi investor dalam data kepemilikan, pengenalan kerangka HSC, serta peta jalan peningkatan minimum free float menjadi 15 persen.

[Gambas:Youtube]

Ia tidak merinci isi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Namun, Jeffrey menyambut positif pengakuan MSCI terhadap proposal yang diajukan.

"Kami telah bertemu dengan MSCI tanggal 16 April. Kami mengapresiasi bahwa empat proposal yang telah kami sampaikan di-acknowledge oleh MSCI," ujarnya.

MSCI telah menunda review indeks saham RI di bulan Mei 2026. Mereka juga masih membekukan seluruh peningkatan Foreign Inclusion Factors (FIF) dan jumlah saham (Number of Shares/NOS) serta tidak mengimplementasikan penambahan indeks dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI). MSCI juga tidak melakukan migrasi ke atas pada indeks segmen ukuran, termasuk dari small cap ke standard.

Selain itu, MSCI akan menghapus saham Indonesia yang masuk kategori kepemilikan terkonsentrasi tinggi. MSCI juga akan menggunakan data keterbukaan pemegang saham di atas 1 persen untuk menyesuaikan estimasi free float bila diperlukan.

MSCI menegaskan tidak akan langsung memasukkan data dari sumber baru tersebut dalam penilaian free float atau perhitungan indeks hingga proses tinjauan selesai dan masukan pelaku pasar dievaluasi.

"Pendekatan ini dirancang untuk membatasi perputaran indeks dan risiko investasi sekaligus memberikan waktu untuk evaluasi lebih lanjut terhadap reformasi yang baru saja diumumkan," tulis pengumuman tersebut.

Penyedia indeks saham global Morgan Stanley Capital International (MSCI) akan menghapus saham Indonesia yang masuk kategori high shareholding concentration (HSC) atau kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi.

Langkah tersebut disampaikan dalam pengumuman terbaru MSCI yang dirilis melalui situs resminya pada Selasa (21/4) pukul 03.04 WIB.

HSC merupakan kondisi ketika kepemilikan saham suatu perusahaan terkonsentrasi pada segelintir pemegang saham tertentu.

"MSCI akan menghapus sekuritas (saham) yang diidentifikasi oleh otoritas Indonesia sebagai bagian dari kerangka kerja Konsentrasi Kepemilikan Saham Tinggi (HSC) yang baru," tulis pengumuman tersebut.

Dalam pengumuman terbaru ini, MSCI menyebut telah menerima berbagai informasi transparansi pasar modal Indonesia dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BEI, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Langkah yang disampaikan otoritas Indonesia meliputi peningkatan keterbukaan pemegang saham di atas 1 persen, peningkatan rincian klasifikasi investor dalam data kepemilikan, pengenalan kerangka HSC, serta peta jalan peningkatan minimum free float menjadi 15 persen.

Merespons perkembangan tersebut, MSCI menyatakan tetap mempertahankan kebijakan yang sebelumnya diumumkan untuk efek Indonesia pada Tinjauan Indeks Mei 2026.

Kebijakan itu antara lain membekukan seluruh peningkatan Foreign Inclusion Factors (FIF) dan jumlah saham (Number of Shares/NOS) serta tidak mengimplementasikan penambahan indeks dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI). MSCI juga tidak melakukan migrasi ke atas pada indeks segmen ukuran, termasuk dari Small Cap ke Standard.

Selain itu, MSCI akan menghapus saham Indonesia yang masuk kategori kepemilikan terkonsentrasi tinggi. MSCI juga akan menggunakan data keterbukaan pemegang saham di atas 1 persen untuk menyesuaikan estimasi free float bila diperlukan.

MSCI menegaskan tidak akan langsung memasukkan data dari sumber baru tersebut dalam penilaian free float atau perhitungan indeks hingga proses tinjauan selesai dan masukan pelaku pasar dievaluasi.

"Pendekatan ini dirancang untuk membatasi perputaran indeks dan risiko investasi sekaligus memberikan waktu untuk evaluasi lebih lanjut terhadap reformasi yang baru saja diumumkan," tulis pengumuman tersebut.

[Gambas:Youtube]