Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memutuskan untuk mengurangi penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari enam menjadi lima hari dalam rangka penghematan APBN. Namun, ini dikecualikan untuk sejumlah daerah tertentu.

Hal ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers, Selasa (31/3/2026). Kebijakan ini sejalan dengan upaya penghematan pemerintah berbentuk kerja dari rumah (WFH) untuk ASN maupun swasta, efisiensi energi hingga prioritisasi APBN.

"Pemerintah mendorong optimalisasi program Makan Bergizi Gratis, dan program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama lima hari dalam seminggu dan tetap memerhatikan pengecualian seperti untuk asrama, daerah 3T [terdepan, terluar, tertinggal] dan daerah dengan tingkat stunting tinggi," terang Airlangga pada konferensi pers secara daring.

Untuk diketahui, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu dilaksanakan dalam enam hari sepekan. Total pagu anggaran program tersebut tahun ini mencapai Rp335 triliun. Menurut Airlangga, pemangkasan MBG itu bisa menghemat total anggaran Rp20 triliun.

"Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp20 triliun," terang Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 menghabiskan anggaran sekitar Rp19 triliun per bulannya.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut pertumbuhan penyerapan anggaran MBG tinggi dari hanya Rp300 miliar pada akhir Februari 2025 kini sudah mencapai Rp39 triliun per Februari 2026.

"MBG ini kira-kira Rp19 triliun satu bulan, Rp19,5 triliun saat ini. Jadi, dua bulan Januari-Februari sekitar Rp39 triliun," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Adapun berdasarkan data terbaru sampai dengan 9 Maret 2026, realisasi anggaran MBG sudah meningkat ke Rp44 triliun atau 13,1% dari pagu tahun ini Rp335 triliun.

Suahasil memaparkan bahwa MBG sudah diterima oleh 61,62 juta penerima dan diselenggarakan oleh 25.000 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Sementara itu, sebaran penerima program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu yakni 12,63 juta orang di Sumatra, 35,47 juta di Jawa, 2,63 juta di Kalimantan, 4,49 juta di Sulawesi, 2,88 juta di Maluku-Papua, serta 3,52 juta di Bali-Nusa Tenggara.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) berharap proyek hilirisasi peternakan ayam senilai Rp20 triliun yang digarap Danantara bisa menjaga harga daging dan telur tetap wajar di tingkat konsumen.

Adapun, proyek ini mencakup pembangunan ekosistem unggas terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk pembibitan, pakan, kesehatan hewan, pengolahan, logistik, dan pemasaran, serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sekretaris Jenderal Gopan Sugeng Wahyudi menilai proyek hilirisasi peternakan ini akan berdampak pada harga ayam dan telur di pasar.

“Setidaknya akan berpengaruh terhadap besaran harga yang berlaku di pasar karena ada unsur pemerintah melalui BUMN sehingga akan tercipta harga yang wajar, sesuai acuan, dan tidak memberatkan konsumen,” kata Sugeng kepada Bisnis, Senin (9/2/2026).

Menurutnya, hilirisasi ini bertujuan menciptakan ekosistem industri unggas yang lebih terintegrasi, dengan peternak rakyat sebagai pelaku utama budidaya ayam broiler.

Selain itu, Sugeng menambahkan, ketersediaan input seperti pakan dan anak ayam, serta penyerapan produk saat panen, menjadi inti proyek untuk menciptakan ekosistem unggas yang lebih stabil

Di samping itu, Gopan menilai proyek bernilai jumbo Rp20 triliun ini juga harus memastikan peran BUMN lebih terasa di industri, terutama bagi peternak kecil yang selama ini bersaing sendiri dengan pemain besar. Dia menyebut infrastruktur seperti pabrik pakan dan breeding anak ayam akan membantu memperkuat posisi peternak rakyat.

“Hadirnya BUMN saat ini bukan hal yang baru, tetapi perannya harus lebih ditingkatkan, karena perannya belum dirasakan di industri ini, khususnya peternak pembudidaya ayam broiler, mengingat infrastrukturnya akan tercukupi melalui proyek Rp20 triliun,” ujarnya.

Namun, Gopan menilai terlalu dini jika berharap hilirisasi peternakan ayam ini bisa langsung mendorong ekspor. Menurutnya, fokus utama sebaiknya tetap pada penguatan ekonomi peternak skala besar maupun kecil.

Pada tahap awal, pengembangan hilirisasi peternakan ayam ini dilakukan di enam lokasi, yakni Malang (Jawa Timur), Bone (Sulawesi Selatan), Gorontalo Utara, Paser (Kalimantan Timur), Sumbawa (NTB), dan Lampung Selatan, sebelum diperluas ke total 30 titik nasional.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Suganda mengatakan hilirisasi ayam ini dilakukan untuk membangun ekosistem perunggasan nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Hilirisasi ayam terintegrasi ini merupakan inisiatif langsung Bapak Menteri Pertanian [Andi Amran Sulaiman] sebagai langkah strategis negara untuk memastikan swasembada protein berjalan berkelanjutan, merata, dan berpihak pada peternak rakyat,” ujar Agung dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (8/2/2026).

Adapun, ekosistem yang dibangun mencakup penguatan pembibitan ayam dari hulu, yakni GPS (Grand Parent Stock), Parent Stock (PS), dan Final Stock (FS).

Berikutnya, pengembangan pakan berbasis bahan baku dalam negeri, peningkatan kesehatan hewan, pembangunan rumah potong hewan unggas (RPHU) dan cold chain, pengolahan daging dan telur, serta logistik dan pemasaran.

Pada pertengahan tahun pelelangan untuk pembangunan yudikatif dan legislatif telah berhasil dan kontrak multi-tahun untuk periode 2025, 2026, dan 2027 telah ditandatangani.

Samarinda (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan realisasi pembangunan fisik untuk kawasan yudikatif, legislatif, serta kompleks perkantoran mulai dikerjakan secara serentak pada Desember 2025 ini lewat skema kontrak tahun jamak senilai Rp20 triliun.

"Pada pertengahan tahun pelelangan untuk pembangunan yudikatif dan legislatif telah berhasil dan kontrak multi-tahun untuk periode 2025, 2026, dan 2027 telah ditandatangani," kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu.

Ia menjelaskan konektivitas di lapangan kini menunjukkan kemajuan, karena jalan penghubung seluruh Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Segmen 1A, 1B, dan 1C hingga akses jalan tol utamanya sudah hampir 100 persen rampung pada akhir tahun ini.

Ketersediaan akses jalan yang memadai tersebut memicu percepatan realisasi fisik investasi swasta di sekitarnya, terbukti dari bangunan Rumah Sakit Sabdi Waluya yang hampir selesai dan SMA Taruna Nusantara yang siap beroperasi secara parsial mulai bulan Maret 2026 mendatang.

"Pemerintah kini secara aktif mendesak Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara yang tahun lalu baru melakukan seremoni peletakan batu pertama untuk segera masuk ke tahap konstruksi bangunan agar kawasan bisnis segera terbentuk," ujar Basuki.

Seluruh aktivitas konstruksi yang masif pada tahun 2025 tersebut dipastikan pihaknya tidak hanya mengandalkan uang negara, melainkan menggunakan kombinasi pembiayaan antara APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta murni.

Dukungan infrastruktur dasar bagi kenyamanan penduduk, juga terus diperkuat pemerintah lewat penandatanganan kontrak baru untuk pembangunan 24 embung tambahan guna menjaga pasokan air baku sekaligus pengendali banjir.

"Tahapan konstruksi diatur secara bertahap oleh pemerintah di mana pekerjaan infrastruktur pemerintahan dikebut pada akhir tahun ini, sedangkan pembangunan sektor hunian baru dijadwalkan mulai berjalan efektif pada tahun 2026," ujar Basuki.

Akselerasi pembangunan fisik berbagai fasilitas negara ini memegang peran krusial dalam memenuhi target Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang memandatkan Nusantara harus siap berfungsi penuh sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.

"Secara keseluruhan, semua peta jalan konstruksi dan target capaian fisik yang berjalan di lapangan saat ini dinilai masih berada dalam koridor yang tepat dan sesuai dengan perencanaan awal pemerintah untuk pengembangan ibu kota baru," demikian Basuki.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan pemerintah tengah mendorong pembangunan pakan dan sistem pembibitan nasional yang dikawal oleh badan usaha milik negara (BUMN) sebagai penyangga utama kebutuhan bibit, dengan dukungan investasi hingga mencapai Rp20 triliun.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan penguatan sektor pembibitan oleh BUMN bukan untuk mengambil alih peran peternak rakyat, melainkan untuk memastikan ketersediaan bibit unggul dan pakan yang terjamin bagi peternak kecil di Indonesia.

“Pembibitan harus di-back upoleh BUMN agar peternak kecil tidak kesulitan bibit dan pakan. Tapi budidaya tetap dilakukan oleh peternak rakyat. Inilah ekosistem yang sehat, saling menopang,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Senin (10/11/2025).

Amran menjelaskan, strategi ini akan membangun rantai nilai yang kuat dari hulu ke hilir. Dia menilai, dengan pembibitan nasional di bawah BUMN, maka kualitas genetik ternak bisa ditingkatkan, produktivitas meningkat, dan risiko kekurangan pasokan dapat ditekan.

Dia juga memastikan peternak kecil tetap menjadi tulang punggung budidaya dan naik kelas. Pemerintah, lanjutnya, hadir untuk membangun ekosistem, bukan untuk menggantikan peran peternak kecil.

Lebih lanjut, Amran menyampaikan rencana investasi sebesar Rp20 triliun diarahkan untuk memperkuat rantai pasok pembibitan, pemeliharaan atau budidaya, serta industri pakan lokal.

Nantinya, dana jumbo tersebut akan digunakan untuk membangun pusat-pusat pembibitan modern, laboratorium genetik, serta fasilitas distribusi bibit dan pakan yang terintegrasi dengan sistem logistik nasional.

Selain itu, Amran juga menyatakan peternak kecil tidak perlu merasa khawatir terhadap perubahan kebijakan yang tengah dijalankan pemerintah. Pasalnya, sambung dia, seluruh kebijakan ini justru dirancang untuk memperkuat posisi peternak rakyat sebagai pelaku utama di lapangan.

“Peternak rakyat jangan khawatir. Justru sekarang saatnya peternak rakyat bangkit. Pemerintah hadir untuk memastikan mereka tidak sendirian. Kita siapkan dukungan bibit, pakan, teknologi, bahkan akses pembiayaan,” imbuhnya.

Dia menyampaikan, nantinya BUMN berperan sebagai penyangga strategis untuk memastikan keberlanjutan pasokan dan kestabilan harga di pasar.

Di samping meningkatkan produktivitas, Amran menilai program ini akan membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor pendukung, seperti logistik, pakan, transportasi, dan pengolahan hasil peternakan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah mulai mencairkan stimulus ekonomi tambahan bagi masyarakat untuk kuartal IV/2025 dalam bentuk bantuan langsung tunai sementara (BLTS) Kesra. Penyaluran BLT telah mencapai sekitar Rp20 triliun.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada konferensi pers hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Kuartal IV/2025, Senin (3/11/2025).

BLT yang diumumkan pada Oktober 2025 itu menyasar kepada lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Penyalurannya telah dilakukan secara bertahap dan secara keseluruhan ditargetkan pada pekan kedua November 2025.

"Setiap KPM menerima total Rp900.000, jadi Rp300.000 setiap bulan. Sekarang sudah hampir Rp20 triliun tersalurkan," ujar Purbaya di kantor Bank Indonesia (BI), Senin (3/11/2025).

Purbaya memaparkan bahwa pemerintah sebelumnya telah menyalurkan delapan program akselerasi ekonomi pada September 2025 dengan total anggaran Rp15,6 triliun. Pertama, program magang untuk lulusan perguruan tinggi atau fresh graduates maksimal satu tahun.

Kedua, perluasan pembebasan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 atau ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata.

Ketiga, bantuan pangan untuk Oktober dan November 2025. Keempat, diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi pekerja yang bukan penerima upah seperti pengemudi ojek online (ojol), ojek pangkalan, sopir serta kurir selama enam bulan.

Kelima, program manfaat layanan tambahan perumahan BPJS Ketenagakerjaan. Keenam, program padat karya tunai Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Ketujuh, program deregulasi sebagai implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2025. Kedelapan, program perkotaan berupa pilot project di Jakarta untuk perbaikan kualitas permukiman serta penyediaan platform pemasaran untuk gig economy.

Selepas 2025, pemerintah juga melanjutkan empat program insentif ekonomi pada 2026. Pertama, perpanjangan periode pemberian PPh final UMKM sebesar 0,5% sampai dengan 2029.

Kedua, perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata. Ketiga, perpanjangan PPh pasal 21 DTP untuk pekerja industri padat karya. Keempat, program diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima BPU.

Di luar itu, pemerintah juga menyalurkan lima program penyerapan tenaga kerja meliputi: operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; replanting perkebunan rakyat; Kampung Nelayan Merah Putih; revitalisasi tambak Pantura; serta modernisasi kapal nelayan.

"Stimulus yang lain adalah insentif PPN DTP atas penjualan rumah dengan harga hingga Rp5 miliar untuk bagian harga sampai dengan Rp2 miliar sebesar 100% diperpanjang hingga 31 Desember 2027," pungkas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menghapus atau memutihkan tunggakan iuran BPJS Kesehatan senilai Rp20 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Nurbaya Yudhi Sadewa menuturkan hal ini sesuai dengan janji Presiden Prabowo Subianto.

Menyikapi hal tersebut, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai kriteria yang menerima pemutihan ini harus disampaikan dengan objektif.

Timboel mengaku setuju bila peserta mandiri atau kelas III mandiri yang masih menunggak karena tidak memiliki daya beli dan daya iuran dihapuskan tunggakannya dan beralih ke Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menurutnya, ini bisa mengembalikan hak konstitusional untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Nah tentunya saya berharap sih, pertama ini harus disegerakan supaya peserta mandiri kelas III khususnya, bisa kembali mendapatkan hak layanan JKN,” katanya kepada Bisnis (22/10/2025).

Selain itu, dia turut mengusulkan hal yang bisa dipertimbangkan pemerintah untuk masyarakat menengah ke atas yang mampu bayar iuran, tetapi menunggak karena willingness to pay-nya rendah.

Menurut Timboel, usulan itu bisa dilakukan dalam rangka membuat mereka yang kelas I dan kelas II untuk membayar tunggakan sisanya, sehingga tidak lagi dibebaskan begitu saja.

“Kalau sekarang kan yang dibayar 24 bulan, maka sebenarnya bisa saja pemerintah juga menstimulus untuk memberikan diskon 50%, sehingga bayarnya hanya 12 bulan. Nah tetapi anda harus bayar begitu,” sarannya.

Dia meneruskan, itu juga bisa menjadi penerimaan real pendapatan iuran untuk JKN. Menurutnya, jika pemerintah tidak ada upaya untuk itu maka tunggakan berpotensi tidak akan dibayar.

“Kalau pemerintah tidak ada upaya untuk itu maka ya itu [piutang tagihan Rp20 triliun] masih potensi terus namun tunggakannya tidak akan dibayar-bayar dan tentunya ini juga yang kita harapkan bisa masuk [menjadi pendapatan bagi badan] walaupun setengahnya kepada BPJS Kesehatan,” tutupnya.

Dalam catatan Bisnis, penghapusan tunggakan tanpa mekanisme suntikan dana atau aset dari pemerintah sebagai pengganti akan memperlebar defisit BPJS Kesehatan. Pasalnya piutang ini sudah diakui sebagai pendapatan walau belum tertagih.

Diberitakan sebelumnya, besaran pemutihan itu muncul dari pernyataan Menkeu seusai rapat bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti pada hari ini, Rabu (22/10/2025).

Purbaya menyampaikan bahwa pemutihan itu dibahas di sela-sela persiapan anggaran BPJS Kesehatan untuk 2026. Laporan pendahuluan itu disampaikan ke Menkeu sebelum nantinya dibahas lebih lanjut oleh tim teknis.

Dia menyebut kebutuhan anggaran untuk pemutihan tunggakan diperkirakan sekitar Rp20 triliun. "Tadi minta dianggarkan berapa, Rp20 triliun sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan," ungkapnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Meski begitu, dia belum memerinci lebih lanjut berapa orang atau penerima BPJS Kesehatan yang akan dihapus tunggakannya. Termasuk apakah yang dianggarkan dibebankan dari dana badan atau suntikan langsung dari APBN.

Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa pemutihan nantinya ditujukan untuk penunggak tagihan BPJS yang sebelumnya membayar secara mandiri, kemudian beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran alias PBI.

"Ya tentu kita harapkan tepat sasaran ya, jadi dia desilnya itu desil yang katakanlah masuk dalam DTSEN [Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional]," terangnya usai bertemu Menkeu Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan menghapus atau memutihkan tunggakan BPJS Kesehatan senilai Rp20 triliun. Hal itu disampaikan olehnya setelah rapat bersama dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Rabu (22/10/2025).

Purbaya menyampaikan bahwa pemutihan itu dibahas di sela-sela persiapan anggaran BPJS Kesehatan untuk 2026. Laporan pendahuluan itu disampaikan ke Menkeu sebelum nantinya dibahas lebih lanjut oleh tim teknis.

Dia menyebut kebutuhan anggaran untuk pemutihan tunggakan diperkirakan sekitar Rp20 triliun. "Tadi minta dianggarkan berapa, Rp20 triliun sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan," ungkapnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Purbaya belum memerinci lebih lanjut berapa orang atau penerima BPJS Kesehatan yang akan dihapus tunggakannya. Akan tetapi, dia turut menyampaikan kepada Dirut BPJS Kesehatan beberapa hal mengenai perbaikan tata kelola.

Salah satunya mengenai inefisiensi. Dia mencontohkan adanya peraturan yang mewajibkan rumah sakit memiliki alat bantu pernapasan ventilator, kendati saat ini sudah tidak lagi pandemi Covid-19. Kemudian, dia menyebut beberapa pasien masih diwajibkan menggunakan ventilator karena alasan semata-mata alatnya sudah dibeli.

Kewajiban itu dinilai olehnya menyebabkan inefisiensi karena tagihan klaim BPJS menjadi semakin lebih besar. "Jadi yang kayak gitu-gitu nanti saya minta mereka assess alat mana yang harus dibeli, alat mana yang enggak harus dibeli," terang Purbaya.

Tanggapan Dirut BPJS

Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa pemutihan nantinya ditujukan untuk penunggak tagihan BPJS yang sebelumnya membayar secara mandiri, kemudian beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran alias PBI.

"Ya tentu kita harapkan tepat sasaran ya, jadi dia desilnya itu desil yang katakanlah masuk dalam DTSEN [Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional]," terangnya usai bertemu Menkeu Purbaya.

Ali lalu mengatakan pihaknya juga mengingingkan agar pemutihan ini turut menyasar kepada penunggak tagihan BPJS kelas 3, alias kelas paling bawah, yang saat ini masih membayar secara mandiri. Namun, dia menekankan pihaknya tak mau pemutihan ini justru disalahgunakan.

"Nah ini yang sebetulnya belum diputuskan, tetapi yang jelas itu kalau BPJS ingin istilahnya negara hadir, kemudian peserta itu bisa akses pelayanan, tetapi enggak disalahgunakan," terangnya.