JAKARTA - Meski baru sebulan lebih masuk Kabinet Merah Putih , Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan publik. Bahkan, di beberapa survei Satu Tahun Prabowo-Gibran , Purbaya dinilai memiliki kinerja baik.

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio juga menyoroti sosok Purbaya. Menurutnya, Purbaya yang dilantik sebagai menteri pada 8 September 2025 ini kalau dalam ilmu komunikasi menggunakan teori konsistensi kognitif. Jadi, kata dia, ada harapan rakyat untuk memperbaiki hidup.

"Purbaya menteri pertama di Indonesia yang ngajak rakyatnya kaya bareng-bareng. Makanya banyak orang, termasuk teman-teman dekat gue bilang, kita kalau nonton Purbaya, kelihatannya bulan depan kita tajir. Ada harapan," kata Hensat, sapaan akrab Hendri Satrio, dalam Podcast The Comment yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Minggu (26/10/2025).

Hensat juga mengatakan, kini ada yang namanya Pasukan Pengawal Purbaya, menggunakan teori self representation. "Di mana ada Purbaya, itu harus ada liputannya. Panik tuh KDM (Kang Dedi Mulyadi)," ujar Hensat.



Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio. Foto/Dok SindoNews

Menurut Hensat, sosok Purbaya menimbulkan optimisme. Namun, Hensat mengingatkan Purbaya harus hati-hati. "Optimisme yang terlalu tinggi, kalau tidak ter-deliver, sebelnya orang itu bisa berkali-kali lipat. Kayak pada saat awal kita optimis banget pada saat Jokowi terpilih, tapi terus ujungnya kayak gini, kekecewaannya berkali-kali lipat," katanya.

Karena itu, Hensat kembali mengingatkan, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu harus berhati-hati. "Ada hal yang harus ditaklukkan Pak Purbaya, yang namanya waktu. Orang mau berapa lama nunggu. Kalau dia nggak berhasil memperbaiki kualitas ekonomi di Indonesia dan tidak berhasil memperbaiki kualitas ekonomi keluarga, nanti lama-lama back fire," ujarnya.

JAKARTA - Produksi beras Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan tren lonjakan signifikan, yang membuat banyak negara lain penasaran ingin tahu atau knowing every particular object (kepo). Bahkan beberapa negara menyambangi Indonesia untuk pertama kali sepanjang sejarah, lantaran tertarik dengan produksi beras nasional.

"Malaysia, menterinya datang setelah statement. Menanyakan bagaimana meningkatkan produksi dengan cepat. Bukan Malaysia saja, beberapa menteri di dunia baru pertama kali datang ke Indonesia selama merdeka," ungkap Menteri Pertanian ( Mentan ) Amran Sulaiman dalam podcast "8 Jam Nonstop Bicara Bangsa: Rapor Satu Tahun Asta Cita Prabowo–Gibran " yang disiarkan langsung di kanal YouTube SindoNews, Jumat (24/10/2025).

Selain dari negara tetangga, Mentan Amran juga mengungkapkan, bahwa Menteri Pertanian Jepang yang sebelumnya belum pernah ke Tanah Air, belum lama ini datang ke Indonesia. Selain itu disebutkan juga ada menteri dari Chili, Kanada, Australia, Belarusia, hingga Selandia Baru tertarik dengan pertanian Indonesia, khususnya produksi beras.

"Pertama dalam sejarah, dan mereka bertanya apa dilakukan Indonesia? Kemudian, Chili. Tidak pernah ke Indonesia, baru sekarang. Ada juga Menteri Pertanian Brazil dan Palestina," bebernya.

Sementara itu peningkatan produksi beras Indonesia bukan tanpa tantangan. Mentan menjabarkan beberapa masalah di sektor pertanian secara khusus dalam kesempatan podcast "8 Jam Nonstop Bicara Bangsa: Rapor Satu Tahun Asta Cita Prabowo–Gibran" yang disiarkan langsung di kanal YouTube SindoNews.

"Jadi tantangan pertama adalah sumber daya manusia. Selanjutnya kita hadapi climate change, perubahan iklim yang begitu dahsyat. Elnino itu sangat dahsyat," terangnya.

Selanjutnya Mentan juga menyoroti birokrasi dan regulasi yang menjadi hambatan. "Sistemnya terus iklimnya sudah bermasalah, kemudian birokasi dan regulasinya dibongkat. Ini butuh ketegasan, butuh keberpihakan pada petani kecil karena ini tidak ringan. Kemudian ada lagi mafia, koruptor, jadi ini semua menjadi tantangan," ungkap Mentan.

JAKARTA - Menteri Pertanian ( Mentan ), Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, bahwa produksi beras Indonesia semakin mendekati ramalan Badan Pangan Dunia atau FAO. Diprediksi oleh FAO, kenaikan produksi beras Indonesia bakal menjadi yang terbesar kedua di dunia setelah Brasil.

"FAO memprediksi kita memproduksi 35,6 juta ton beras. Tahun lalu 30 juta ton, berarti naik 5 juta ton kan. Hitungan kemarin kenaikan pendapatan petani juga naik," ungkap Mentan Amran saat podcast "8 Jam Nonstop Bicara Bangsa: Rapor Satu Tahun Asta Cita Prabowo–Gibran" yang disiarkan langsung di kanal YouTube SindoNews, Jumat (24/10/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Mentan membeberkan tren kenaikan produksi beras di beberapa negara. Dimana Brazil berada pada posisi pertama dengan kenaikan tertinggi, yang kemudian diikuti oleh Indonesia.

Prabowo Optimistis Swasembada Pangan, Mentan: 3 Bulan Lagi Tak Impor Beras



Sementara melihat data prediksi beras negara ASEAN menurut USDA Rice Outlook, Indonesia masih tidak ada lawan. Dalam artian, produksi beras Indonesia diprediksi paling tinggi yakni mencapai 34,6 juta ton, diikuti oleh Vietnam (26,5), Thailand (20,1), Filipina (12), Kamboja (7), Laos, dan kemudian Malaysia (1,7).

Pada kesempatan itu, Amran mengatakan sampai hari ini produksi beras sebesar 33,1 juta ton, sesuai dengan data BPS. Bahkan katanya produksi beras Indonesia dari Januari sampai November 2025 diperkirakan mencapai 34 juta ton.

"Jadi luar biasa, 33 (juta ton) hari ini. Masih ada satu bulan. Artinya Ramalan Amerika itu bisa 34,5 atau 6 di sini. Hampir tepatnya itu di atas 90 persen," ungkapnya.

Produksi beras nasional tahun 2025 menunjukkan tren lonjakan signifikan dan mendekati proyeksi lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan United States Department of Agriculture (USDA).

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras Januari–November 2025 mencapai 33,19 juta ton, naik 12,62% dibanding periode yang sama 2024 (29,47 juta ton).

Data terbaru dari BPS ini semakin mendekatkan capaian produksi Indonesia dengan prediksi yang dikeluarkan baik oleh FAO maupun USDA. USDA menyebutkan bahwa produksi beras Indonesia diperkirakan akan mencapai 34,6 juta ton pada tahun ini.

Sementara FAO memprediksi beras Indonesia akan mencapai 35,6 juta ton pada masa tanam 2025/2026.

Angka produksi Januari – November 2025 ini tidak hanya melampaui capaian tahun 2024, tapi sudah melampaui capaian selama kurun waktu tujuh tahun terakhir. Sebelumnya, capaian produksi tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu 31,54 juta ton.

"Sekarang mungkin akhir tahun nanti, tutup buku, tertinggi juga sepanjang sejarah," ungkap Mentan Amran.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa , Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendominasi pembicaraan masyarakat. Bahkan, 3 sosok itu kerap hilir mudik ditayangan media sosial.

“Di tengah survei satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang nilainya sedang, sosok Purbaya menjadi aktor penting. Purbaya sekarang menjadi media darling,” ujar Pengamat Komunikasi Politik Muhammad Saifullah dalam Sindo Prime Podcast 8 Jam Nonstop Bicara Bangsa: Rapor Satu Tahun Asta Cita Prabowo-Gibran, Jumat (24/10/2025).

Menurut dia, Purbaya yang bukan tokoh politik mampu menggerakkan arus baik dalam pemerintahan. Berkat Purbaya, seluruh anak buah Prabowo semakin giat bekerja dengan tujuan keberpihakan pada rakyat.

Apalagi Purbaya tak pandang bulu membenahi segala sektor terkait anggaran dan keuangan sesuai amanat atau perintah Presiden Prabowo. “Purbaya ini sedikit berbeda, tapi tentunya publik juga harus kritis apakah kebijakan Purbaya menyentuh substansi, tidak hanya ramai di media sosial saja,” katanya.

Saifullah menuturkan Purbaya yang menjadi aktor saat ini membuat banyak pihak ikut menyoroti pernyataan, kebijakan, hingga terobosannya. Salah satunya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang merasa disentil Purbaya mengenai anggaran Pemprov Jabar yang diparkir di bank. “Nah, akhirnya kan ketemu Purbaya dan KDM,” ucapnya.

Selain sosok Purbaya dan KDM, Saifullah juga mengomentari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang kerap diserang netizen. Bahkan, sampai bermunculan meme Bahlil yang merugikan citranya.

Menurut dia, Bahlil harus memperbaiki gaya komunikasinya agar publik memahami bahwa kebijakannya benar untuk kemaslahatan masyarakat. “Dia harus mengubah haters menjadi fans, tentunya dengan menggelontorkan kebijakan yang berpihak pada rakyat,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pangan tetap menjadi fundamental ekonomi setiap bangsa, termasuk Indonesia. Hal ini seiring melambungnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menyentuh level 8.000.

Kepala Negara RI itu menyampaikan bahwa fundamental yang harus dipertebal setiap negara adalah pangan, energi, dan air. Meski begitu, Prabowo juga tak menyangka IHSG dapat menyentuh ke level 8.000. Dia menyebut ini merupakan level tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

“Ternyata kita telah mencapai tingkat [IHSG] yang tertinggi, walaupun saya selalu ingatkan kita jangan terlalu takut dengan harga-harga saham, [karena] yang penting fundamental ekonomi kita harus kuat, dan fundamental ekonomi setiap bangsa yang paling asasi adalah pangan dan energi dan air,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (20/10/2025).

Prabowo menekankan bahwa negara harus mampu dan menjamin dalam memproduksi dan mendistribusikan pangan ke masyarakat. Begitu pula dengan pendistribusian di sektor energi hingga air.

“Asal kita sadar ini, kita fokus ini, kita yakinkan kebijakan-kebijakan kita, menjamin, kita mampu memproduksi dan distribusi pangan dengan baik dengan efisien. Energi juga demikian, mampu mengelola air, kita kuat,” ujarnya.

Untuk itu, Prabowo menyatakan bahwa meski mata uang dan harga saham mengalami harga yang berfluktuasi. Namun, pemerintah harus tetap menjamin ketahanan pangan, energi, hingga air ke depan.

“Mata uang, harga saham bisa fluktuasi, tetapi yang paling pokok adalah kita harus jamin produksi pangan distribusi pangan dan energi, serta pengelolaan air yang baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengakui bahwa kadang kala Indonesia kesulitan dalam mengelola air yang berlimpah secara maksimal. Akhirnya, limpahan air itu justru berubah menjadi bencana, seperti banjir.

“Ini kadang-kadang kita karena kita diberi karunia Tuhan air yang berlimpah-limpah di sebagian besar Republik Indonesia, tapi ada sebagian yang mengalami kesulitan, tetapi kita masih kurang pandai dalam mengelola,” tuturnya.

Kendati demikian, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia harus tetap bersyukur dengan air yang melimpah. Sebab, di beberapa negara justru mengalami kesulitan air.

“Kadang-kadang air ini malah menjadi bencana banjir dan sebagainya, tapi kita bersyukur di banyak bagian dari dunia, ketersediaan air sangat sulit,” imbuhnya.

Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa ketahanan pangan suatu negara sangat bergantung pada ketersediaan air. Ini artinya, tanpa air yang cukup, maka produksi pangan akan terganggu.

“Tidak mungkin pangan kita aman kalau tidak ada air yang cukup. Jadi ini saya kira catatan pekerjaan rumah kita ke depan, kita harus dalami masalah air ini,” pungkasnya.

JAKARTA - Massa aksi dari berbagai elemen mahasiswa memadati Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025). Mereka menggelar aksi demo satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Massa aksi pertama yang datang merupakan mahasiswa gabungan dari Universitas Pamulang (Unpam), STAI Al Hikmah, STAI Sadra, PTIQ, Forsema PTKIS, dan Universitas Cendekia Abditama.

Mereka menuntut Presiden Prabowo mengevaluasi kinerjanya selama satu tahun ini. "Indonesia Gawat Darurat," tulis spanduk yang dibawa peserta aksi.

"Evaluasi 1 tahun Prabowo-Gibran," tulis spanduk lain. Tak lama kemudian, mahasiswa Universitas Jayabaya tiba pukul 14.20 WIB. Mereka langsung bergabung dengan peserta aksi lainnya.

Dengan membeludaknya massa, polisi menutup akses Jalan Medan Merdeka Selatan. Demo hari ini akan diikuti Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Dalam aksi ini, BEM SI membawa sebanyak 17 tuntutan. Salah satu tuntutan yang dibawa yakni mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi Menteri Kabinet Merah Putih yang bermasalah.

Massa aksi juga meminta pemerintah menolak seluruh pasal bermasalah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat, lingkungan, dan demokrasi. Kemudian, meningkatkan proses legislasi agar berjalan transparan dan partisipatif.

JAKARTA - Kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam satu tahun terakhir dinilai menunjukkan hasil yang positif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kepemimpinan Presiden Prabowo berhasil menumbuhkan optimisme publik sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional dari desa.

“Selamat ulang tahun ke-74 kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Dalam usianya yang semakin matang, beliau telah membuktikan kepemimpinan yang tegas, visioner, dan berpihak pada rakyat,” ujar Direktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Demokrasi dan Keadilan (LPMDK) Tobaristani, Senin (20/10/2025).

Menurut Tobaristani, capaian tingkat kepuasan publik mencapai 74,6% menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo. “Ini angka yang positif dan menunjukkan arah kebijakan pemerintah mendapat dukungan kuat dari rakyat,” tegasnya.

Salah satu program yang paling dirasakan manfaatnya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, program ini turut mendorong perputaran ekonomi di pedesaan.

"Perputaran uang di desa mencapai sekitar enam miliar rupiah, dan itu menjadi bukti nyata kebijakan Presiden Prabowo memberi efek langsung pada kesejahteraan masyarakat,” jelas Tobaristani.

Tobaristani juga menyoroti meningkatnya kepercayaan investor terhadap stabilitas politik dan kebijakan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Prabowo. "Keberhasilan menjalin kerja sama internasional yang luas serta dukungan lintas generasi dan partai politik menunjukkan karakter inklusif pemerintahan saat ini", tegasnya.

Meski demikian, Tobaristani mengingatkan masih ada sektor yang perlu diperkuat, seperti pendidikan, sosial, hukum, keamanan, dan kemanusiaan. Ia menilai tantangan-tantangan ini harus dijawab dengan kebijakan yang semakin berpihak pada keadilan sosial.

“Kita apresiasi capaian yang telah diraih. Namun agenda ke depan tetap harus fokus pada pemerataan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Tobaristani.

JAKARTA - Genap setahun pemerintahan Prabowo-Gibran menegaskan komitmennya dalam meningkatkan ketahanan energi nasional. Hal itu diwujudkan PT Pertamina (Persero) dengan terus menambah jumlah tanker guna memastikan kelancaran transportasi dan distribusi energi di dalam negeri.

Sepanjang 2024, Pertamina International Shipping (PIS), telah mengangkut 161 miliar liter energi berupa bahan bakar minyak (BBM) dan LPG. PIS berhasil memperkuat kapasitas angkut dengan menambah 10 armada tanker, di antaranya 4 tanker Very Large Gas Carrier (VLGC) terdiri dari VLGC Pertamina Gas Caspia, VLGC Pertamina Gas Dahlia, VLGC Pertamina Gas Tulip dan VLGC Pertamina Gas Bergenia. Lalu, tanker PIS Jawa, PIS Kalimantan, PIS Kerinci, PIS Rinjani, PIS Rokan dan PIS Natuna, sehingga total kapal mencapai 102 unit hingga akhir tahun 2024.

"Jumlah kapal ini merupakan kepemilikan langsung dari PIS," ujar Corporate Secretary PIS Muhammad Baron, belum lama ini.

PIS juga telah mengangkut 161 miliar liter energi berupa BBM dan LPG. Kapal-kapal yang dioperasikan PIS tersebut berlayar di 65 rute internasional. Jumlah tersebut bertambah signifikan dari 2021 sebanyak 11 rute.

Dalam upaya memperkuat daya saing di kancah global, rute kapal-kapal PIS ditargetkan terus bertambah. Penguatan armada ini menyesuaikan peningkatan permintaan energi nasional. PIS saat ini memiliki 3 kantor cabang melalui anak usahanya, yakni PIS Asia Pacific yang berkantor di Singapura, Dubai, dan London.

Baron menuturkan, capaian tersebut menunjukkan transformasi bisnis PIS berada di jalur yang tepat untuk memberikan kontribusi perusahaan dalam meningkatkan ketahanan energi nasional. Perjalanan tanker-tanker Pertamina membawa energi mengarungi samudera penuh tantangan. Tanker Pertamina harus menghadapi gelombang besar dan badai saat berlayar melalui rute internasional maupun domestik.

Situasi geopolitik ketika Iran ingin menutup Selat Hormuz juga menjadi hambatan lantaran selat tersebut merupakan jalur pelayaran dari negara-negara produsen minyak di Timur Tengah berkontribusi lebih dari 20% pasokan global.

Namun, PIS tetap bertekad menjaga ketahanan energi nasional dengan memperkuat protokol keselamatan dan menyiapkan jalur alternatif lain melalui Oman dan India. Langkah tersebut untuk memastikan pengangkutan energi berjalan dengan optimal melalui pengawasan intensif di jalur pergerakan tanker.

"Pengawasan ketat dilakukan melalui koordinasi langsung dengan otoritas maritim setempat, awak kapal, dan sistem pemantauan realtime terintegrasi," terang Baron.

Hal senada juga diungkapkan Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso. Menurut dia, Pertamina terus mengantisipasi jika terjadi eskalasi geopolitik dengan memonitor kapal-kapal Pertamina.

Proporsi impor minyak mentah Pertamina dari Timur Tengah sekitar 19%. Adapun pada 2024 total realisasi impor minyak mentah Pertamina sekitar 348.000 barel per hari (bph).

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menegaskan PIS telah menunjukkan komitmen dan kinerjanya dalam mendukung kemandirian energi nasional. Hal itu turut mendukung visi Asta Cita Presiden, serta memperkuat posisi Indonesia di sektor maritim, baik domestik dan internasional.

"PIS tidak hanya menjamin distribusi energi tetap terjaga, tetapi juga memastikan ketahanan energi yang menjadi urat nadi perekonomian nasional," ujar Simon Aloysius.

Distribusi Energi Terumit di Dunia

Indonesia terkenal dengan distribusi energi terumit di dunia. Namun, tekad Pertamina menyalurkan energi hingga pelosok negeri tak pernah surut sekalipun menembus tantangan geografis Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau dengan 83.000 lebih desa dan kelurahan.

"Distribusi energi di Indonesia dikenal sebagai yang terumit di dunia, namun Pertamina selalu setia menyalurkan energi kepada seluruh masyarakat Indonesia di mana pun berada," tutur Simon.

Melalui rantai pasok yang terintegrasi dari PIS hingga Pertamina Patra Niaga, Pertamina berhasil menjalankan penugasan pemerintah dengan menyediakan energi secara adil dan merata dari kota hingga desa, dari ibukota hingga pelosok nusantara.

Saat ini, Pertamina telah menyediakan 6.000 armada mobil tangki, 476 Kapal tanker kapal pendukung untuk mendistribusikan BBM dan LPG. Simon menegaskan, Pertamina terus memperkuat perannya sebagai tulang punggung penyaluran energi nasional agar penyediaan dan distribusi energi lebih mudah diakses dengan harga terjangkau.

Tekad tersebut tercermin dalam komitmen Pertamina menyediakan energi hingga wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) melalui Program BBM Satu Harga. Periode satu tahun Prabowo-Gibran, Pertamina telah membangun dan mengoperasikan 40 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga.

Jumlah tersebut tersebar di Klaster Maluku–Papua 14 titik, Klaster Sulawesi–Nusa Tenggara 12 titik, Klaster Kalimantan 7 titik dan Klaster Sumatera 7 titik. Kini, melalui Program BBM Satu Harga, Pertamina melayani kebutuhan energi masyarakat di wilayah 3T hingga mencapai 573 titik Lembaga Penyalur dari 15.345 titik distribusi BBM.

Melalui program One Village One Outlet (OVOO), Pertamina juga bergerak mengantarkan LPG subsidi menjangkau wilayah pelosok hingga mencapai 269.096 pangkalan LPG di 38 provinsi. Setahun Prabowo-Gibran, Pertamina telah meningkatkan status 370.000 pengecer LPG 3 kg menjadi sub pangkalan. Implementasi kebijakan tersebut semakin memperkuat layanan LPG untuk masyarakat hingga ke tingkat RW dan RT.

"Pertamina bergerak mendistribusikan BBM dan LPG dengan memanfaatkan multi moda, baik darat, laut dan udara. Ketersediaan energi menjadi faktor utama yang mendorong kemajuan ekonomi masyarakat terlebih di wilayah 3T," tegas Simon.

Jejak tersebut membuktikan Pertamina tidak hanya bergerak di kota besar atau semata mencari keuntungan melainkan mengabdi untuk kemajuan negeri. Pertamina juga terus meningkatkan keandalan infrastruktur pengolahan dengan melakukan pengembangan kilang serta sarana dan fasilitas pendukun.

Pertamina juga telah menyelesaikan pembangunan 2 tangki minyak mentah raksasa di Lawe Lawe yang merupakan tangki terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas masing masing 1 juta barel. Tangki Lawe-Lawe merupakan bagian dari proyek RDMP Balikpapan yang menaikkan kapasitas pengolahan kilang Balikpapan yang mencapai 360.000 bph. Proyek RDMP Balikpapan juga akan mengoperasikan unit utama hasil proyek RDMP Balikpapan yaitu RFCC pada akhir tahun ini.

Demikian halnya Kilang Balongan, Pertamina telah menyelesaikan pembangunan empat unit tangki baru masing-masing memiliki kapasitas 29.000 meter kubik. Penambahan total kapasitas penyimpanan ini memperkokoh peran Kilang Balongan dalam mengelola inventaris produk BBM.

Pertamina juga melakukan inisiatif pembangunan pipa minyak yang menghubungkan Kilang Balongan dengan Terminal BBM Plumpang. Pipa sepanjang 96 kilometer ini akan menyalurkan sekitar 4,6 juta kiloliter BBM per tahun untuk menjamin keandalan pasokan BBM ke wilayah Jawa Barat dan Jakarta dengan menyerap sekitar 30% konsumsi nasional.

"Kehadiran infrastruktur energi sangat strategis untuk menjaga ketahanan energi sekaligus mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi nasional sebagaimana yang tertuang dalam Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran," pungkas Simon.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ( Menko Polkam ) Djamari Chaniago menyampaikan bahwa situasi politik dan keamanan dalam negeri sangat kondusif. Hal ini ia sampaikan menanggapi satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Menciptakan suatu kondisi politik dan keamanan yang sangat kondusif," kata Djamari kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Dia menyebut situasi keamanan dalam negeri yang kondusif ini dicapai berkat koordinasi antarkementerian/lembaga yang baik. Dalam hal ini, Kementerian Koordinator Polkam menjalankan fungsi sebagai jembatan kordinasi.

"Itu dilakukan, rutin kami lakukan, dalam waktu-waktu yang sangat tepat kami berbicara dengan kementerian-kementerian teknis dan kita menyelesaikan masalah itu, terjadilah apa yang seperti sekarang terjadi. Ini yang kita lakukan bersama-sama."

Djamari juga menyampaikan progam Prabowo-Gibran yang telah menyentuh langsung ke masyarakat. Contohnya, Makan Bergizi Gratis (MBG). Selama satu tahun ini, puluhan juta anak sekolah telah menerima manfaat dari program MBG.

"Badan Gizi Nasional (BGN) juga sudah memberikan makan sampai dengan 34 juta orang. Itu bukan persoalan sedikit, karena negara tertentu memerlukan angka cukup, memerlukan capaian angka yang seperti itu memerlukan berbelas tahun. Tapi kita bisa capai dalam waktu satu tahun," tuturnya.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming akan memasuki satu tahun pada 20 Oktober 2025. Dari sejumlah program prioritas pemerintah, desa menjadi titik sentral pembangunan. Program ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih diharapkan membuat desa menjadi motor pembangunan.

Katadata berkesempatan mewawancarai secara khusus Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di kantornya yang ada di bilangan Kalibata, Jakarta Selatan, pada 16 Oktober lalu.

Menteri Yandri menyebut banyak program telah dilakukan untuk menciptakan desa-desa ekspor, desa wisata, desa tahan iklim, dan desa-desa tematik lainnya. "Perputaran uang di desa itu kalau kita hitung hampir Rp7-10 miliar per bulan. Maka, saya minta setiap desa itu bangkit dengan potensinya masing-masing," ujar Yandri.

Berikut ini petikan wawancaranya:

Bagaimana peran penting dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam mendukung program prioritas pemerintah, apa saja yang sudah dilakukan setahun terakhir ini?

Saya dilantik pada 21 Oktober 2024. Ini hampir setahun ya, tinggal beberapa hal lagi setahun. Ketika Bapak Presiden (Prabowo Subianto) meletakkan Asta Cita yang keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Ini luar biasa menurut saya dan sangat tepat Pak Prabowo menempatkan desa itu menjadi subjek Pembangunan, bukan objek lagi. Oleh karena itu, kami langsung mengimplementasikan Asta Cita keenam ini dalam 12 aksi bangun desa, bangun Indonesia.

Apa saja ke-12 aksi tersebut? Bisa dijelaskan?

Nah, 12 aksi ini di antaranya ada badan usaha milik desa (BUMDes), ada Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Ada desa wisata, desa ekspor, pemuda-pemudi pelopor desa, kemudian desa berketahanan iklim.

Pokoknya ada 12. Dan, perkembangannya sangat bagus, respons masyarakat terhadap 12 aksi itu sangat bagus. Apalagi memang ditopang dengan dana desa. Jadi, Menteri Desa setiap tahun memang mengeluarkan Peraturan Menteri Desa tentang fokus penggunaan dana desa. Nah, di desa itu kita cantumkan misalkan untuk ketanan pangan 20%. Ini kan sejalan dengan program Pak Prabowo untuk ketahanan pangan.

Makanya, kita di Kemendes juga buat desa-desa tematik. Kita buat juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknisnya). Kemudian, kita lombakan juga itu. Ada Desa Padi, Desa Jagung, Desa Ikan Nila, Desa Ayam Petelur, dan Desa Lele. Nah, sekarang lagi tumbuh nih, Desa Cabe.

Jadi, saya keliling sudah tidak terhitung. Saya sebagai Menteri Desa kalua ngantor jarang. Saya keliling desa dan enggak menginap di hotel. Menginap di desa, di rumah penduduk.

Jadi kerja siang dari pagi sampai sore, malamnya juga dialog dengan rakyat di desa. Oleh karena itu, peran Kementerian Desa dan PDT sangat strategis karena apa yang menjadi target Pak Presiden Prabowo itu hampir semua dari desa. Contohnya tadi, ketahanan pangan di desa.

Makan Bergizi Gratis (MBG) itu bahan bakunya dari desa. Makanya, saya sering menyampaikan jangan sampai desa itu menjadi penonton. Karena dalam pidato Bapak Presiden Prabowo itu di istana, di DPR atau di forum-forum terbuka yang lainnya, desa itu selalu disebut.

Bahkan, perputaran uang di desa itu kalau kita hitung hampir Rp7-10 miliar per bulan. Maka, saya minta setiap desa itu bangkit dengan potensinya masing-masing. Saya enggak pernah memaksa kamu harus tanam cabai. Kalau di situ (bagus untuk budidaya) ikan lele, ya ikan lele.

Artinya, itu akan melakukan simbosis mutualisme untuk saling melengkapi. Letak dasar 12 aksi itu kami tetapkan dan tagline kami jelas 12 aksi itu: Bangun desa, bangun Indonesia. Jadi, kalau kita membangun desa, otomatis akan membangun Indonesia.

Setiap desa punya kekhasan masing-masing. Punya keunggulan tersendiri. Sekarang sedang kami lombakan, nanti akan kami umumkan di Festival Bangun Desa namanya.

Program 12 aksi tersebut merupakan upaya untuk mentransformasi desa?

Kemarin kan dibuka Trade Expo Indonesia (TEI) 2025. Menurut Kementerian Perdagangan, ada 130 negara yang hadir. Ada stan khusus Desa Ekspor. Ada juga stan Tekad, ini program komunitas juga singkatan dari Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu. Ekspor semua itu. Jadi, kita banyak menciptakan desa-desa ekspor langsung ke negara tujuan.

Kalau selama ini yang menjadi problem di desa itu kan akses (ke pasar), kemudian mungkin pola bisnisnya mereka belum paham. Ini kami melakukan pameran dan pendampingan sehingga sekarang banyak sekali desa ekspor. Saya ambil contoh yang ikut pameran kemarin itu Desa Ngoran, Blitar, Jawa Timur.

Mereka langsung ekspor Kendang Jembe. Saya saya yang melepas perdana ke Tiongkok. Pendapatan BUMDes mereka itu per tahunnya Rp18 miliar, pendapatan bersih. Ada juga Desa Kertasana di Pandeglang, Jawa Barat. Saya juga melepas ekspor ikan koki emas. Itu BUMDes juga yang punya ke Inggris, Prancis, Afrika, dan Kanada.

Saya juga melepas ekspor gula semut atau gula kelapa dari Banyumas, Jawa Tengah ke Hongaria dan Spanyol. Ada juga kita buat banyak desa wisata dan desa-desa tematik.

Nah, ini sedang kita lombakan apakah itu desa sosial pangan, desa ekspor, desa wisata, desa bebas narkoba, desa ramah ibu dan anak, kemudian pemuda-pemudi pelopor desa, termasuk desa-desa tematik tadi. Ini dalam rangka untuk membangkitkan semangat dari desa.

Desa sekarang memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo. Untuk desa ekspor, saya bekerja sama dengan Menteri Perdagangan. Kalau untuk sosialisasi di lapangan, kami sudah ada Memorandum of Understanding (MoU) dengan Menteri Pertanian. Kalau yang untuk pesisir laut MoU dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Untuk desa ramah ibu dan anak, itu dahulu banyak kekerasan seksual. Makanya kami kerja sama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Saya melakukan itu karena tangan kita ini enggak mungkin bisa sendiri melakukan sesuatu yang luar biasa besar, mesti ada kolaborasi.

Terkait dengan Kopdes Merah Putih yang merupakan program prioritas juga dari Pak Prabowo, seperti apa posisinya di desa karena ada juga BUMDes supaya tidak saling bertabrakan fungsinya dan justru bisa bersinergi?

Pembentukan Kopdes itu tentu Kementerian Desa sangat aktif. Ada 75.265 desa, Alhamdulillah semua sudah memiliki Kopdes yang berbadan hukum. Itu dilalui dengan proses yang sangat luar biasa di tingkat desa, yaitu musyawarah desa khusus. Di situ lah peran Kemendes selama ini. Semua terlibat, apakah kepala desa, tokoh masyarakat, rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), dan lain sebagainya.

Setelah badan hukum terbentuk. Insya Allah besok akan ground breaking kita memulai pembangunan fisiknya, gerainya, kemudian gudangnya, termasuk pengadaan truk dan mini pickup-nya.

Nah, ada pertanyaan mengenai bagaimana keberadaan Kopdes karena ada BUMDes? Waktu rapat terbatas (Ratas) pertama, saya ingat di bulan puasa, Pak Presiden Prabowo memanggil. Ada Pak Menko Pangan, Pak Mensesneg, ada beberapa Menteri lainnya. Program yang sangat bagus ini disampaikan oleh Pak Presiden dan kita dukung 100%.

Kemudian saya tanya, ke Pak Presiden karena kebetulan duduknya berhadapan dengan saya. "Pak Presiden, ini ada BUMDes di desa kemudian ada juga Kopdes bagaimana?”

Beliau menjawab, “BUMDes jalan terus, Kopdes juga jalan terus.” Memang setelah saya petakan itu antara Kopdes dan BUMDes tidak saling meniadakan. Contohnya ada BUMDes yang ekspor gula aren, ini tidak dilakukan oleh Kopdes.

Kopdes menyalurkan pupuk, menyalurkan LPG, menyalurkan sembako. Nah, ini bisa jadi kerja sama mungkin dari permodalan, mungkin dari bentuk bisnisnya juga bisa.

Nanti kalau ada beberapa BUMDes yang fokusnya ke pangan juga enggak apa-apa. Kopdes punya Gudang, produk pertanian seperti padi, jagung bisa disimpan di gudangnya Kopdes. Mereka menjadi offtaker-nya.

Nanti ada coldstorage di Kopdes. Hasil hortikultura seperti cabai, tomat itu bisa tidak menjadi persoalan serius waktu panen karena sudah ada bisa ditampung di Kopdes. Jadi, menurut saya kalau kita lakukan secara apik dan terus kita lakukan pola kerja sama yang hebat, justru ini kekuatan yang sangat dahsyat antara Kopdes dan BUMDes. Insya Allah akan sama-sama menjadi besar. Jadi enggak usah khawatir.

Untuk penggunaan dana desa, salah satunya bisa digunakan sebagai jaminan kredit untuk Kopdes. Seperti apa upaya pemerintah memastikan penggunaannya sesuai?

Oke. Jadi, dana desa itu memang pengaruhnya sudah sangat besar. Jadi, dari 75.265 desa itu sekarang sudah ada 20.503 desa mandiri. Artinya, desa mandiri itu enam kategori sudah terpenuhi semua. Masalah kesehatan, gotong-royong, ekonomi, infrastruktur, dan lain sebagainya.

Ada juga sekitar 23.000 desa maju, ada 21.000 desa berkembang. Tapi, memang masih ada sekitar 9.600 desa tertinggal, sangat tertinggal. Nah, oleh karena itu dana desa memang sangat berperan penting membangun jalan produksi, kemudian untuk BUMDes, dan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem,

Ada juga dana desa untuk ketahanan iklim dan mungkin juga untuk pendidikan, ini sudah sangat bagus. Sepuluh tahun terakhir ini dana desa itu kan hampir Rp680 triliun, sangat besar. Tapi kalau dibagi ke seluruh Indonesia, tentu ada yang dapat sekian miliar, ada yang dapat ratusan juta, itu tergantung situasinya.

Yang mengatur adalah Kementerian Keuangan, kalau besarnya atau nilai dana desa. Kami hanya mengatur fokus penggunaannya saja.

Bagaimana untuk Kopdes? Kemendes sudah beberapa kali rapat dengan kementerian/lembaga terkait. Terakhir saya ikut rapat di Gedung Nusantara dua hari yang lalu bersama Pak Dasco (Sufmi Dasco), Pimpinan DPR, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, Mensesneg, kemudian Pak Donny Arsal, BP BUMN, dan Pak Rosan dari Danantara. Itu kita bahas bagaimana untuk mempercepat pembangunan fisik gerai kemudian alat transportasi Kopdes.

Ini sangat bagus, luar biasa idenya Pak Presiden supaya kita implementasikan di tingkat desa. Saya membayangkan kalau setiap desa ada pusat belanja yang lengkap, tempatnya bagus terang dan bersih, itu sebuah cahaya baru bagi desa sebenarnya.

Selama ini mungkin desa enggak ada pusat belanja yang bagus, mungkin enggak selengkap di tempat lain tapi akan hadir di tingkat desa. Makanya saya bilang kepada kepala desa, kepada BPD, kepada seluruh pengurus, seluruh rakyat Indonesia. Ayo, kita dukung program Pak Prabowo ini. Kalaupun nanti dana desa itu digunakan, wujudnya ada.

Ini yang diharapkan akan menggerakkan atau memutar ekonomi?

Desa punya lembaga usaha yang sangat mumpuni, yang luar biasa sangat menjanjikan buat desa itu. Perputaran ekonomi Kopdes Merah Putih mendekatkan pelayanan, memotong tengkulak, rentenir yang menjadi persoalan di tengah masyarakat. Yang paling penting, Kopdes itu nanti akan ada imbal jasa dari keuntungan Kopdes itu nanti akan masuk ke pemerintahan desa sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pendapatan asli desa kemudian aset yang dibangun Kopdes dengan menggunakan dana des aitu 100% milik pemerintah desa. Artinya, Pak Presiden Prabowo sekali lagi ingin mendekatkan pelayanan ekonomi langsung kepada masyarakat.

Selama ini pupuk bermasalah, susah dicari. Nanti ada di Kopdes. Selama ini beras susah. Kalau lagi mahal (harga beras) operasi pasar atau SPHP susah. Sekarang ada kaki pemerintah di tingkat desa yang langsung bisa dikontrol.

Selama ini mungkin ada rentenir, Kopdes nanti akan menjadi agen Bank Mandiri, BRI, dan bank Himbara yang lain. Kalau selama ini minyak goreng langka, nanti ada kaki pemerintah di tingkat desa berupa Kopdes. Jadi, menurut saya ini wajib kita sukseskan program Bapak Presiden.

Bagaimana koperasi Desa Merah Putih ini nanti juga dilibatkan dalam program ketahanan pangan, Pak?

Tadi saya bilang Kopdes pusat kegiatan ekonomi tingkat desa. Kopdes ini kan awalnya dia menyediakan sembako, kemudian minyak goreng atau pupuk lalu gas LPG. Tapi dengan PP Minerba yang terbaru, Kopdes boleh punya tambang, punya kebun, Kopdes boleh mengelola sawah atau peternakan. Jadi, untuk menggerakkan ekonomi di tingkat desa peran Kopdes sangat strategis.

Dari keuntungan yang didapatkan, Kopdes bisa mengembangkan bisnis atau dia pinjam lagi ke bank. Ini akan menjadi pusat ekonomi, pergerakan ekonomi yang sangat strategis, dan semua fasilitas sekarang dipermudah oleh negara.

Sejak Republik Indonesia ada, baru kali ini koperasi mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Pembentukannya, permodalannya, pembangunannya, SDM (sumber daya manusia)-nya. Bayangkan nanti ditempatkan tiga orang PPPK. Enggak perlu lagi koperasi keluar duit.

Insya Allah kehadiran Kopdes itu akan menjadi pilar baru perekonomian di desa. Desa-desa di Indonesia bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh Bapak Presiden sebesar 8%.

Kopdes membutuhkan sumber daya manusia untuk mengelolanya, Kemendes memiliki program pendamping desa, ini seperti apa implementasinya?

Pendamping desa sejak awal kami sudah instruksikan untuk terlibat langsung dalam pembentukan Kopdes, misalnya waktu musyawarah desa khusus. Dalam perjalanannya, kami juga meminta mereka terlibat. Artinya, pendamping desa kita pastikan punya peran strategis dalam mendampingi, mengevaluasi atau memberi saran dan lain sebagainya.

Karena itu, mereka harus paham bisnis, bagaimana berkoperasi, bagaimana perekonomian itu mesti ada. Pendamping desa itu digaji oleh negara.

Apakah akan ada pelatihan khusus untuk pendamping desa?

Kalau secara khusus itu mungkin kita kerja sama dengan Menteri Koperasi karena segmen itu menjadi tanggung jawab di Kementerian Koperasi. Saya dengan Pak Menkop sering melakukan diskusi-diskusi yang sangat produktif.

Salah satu program pemerintah juga mencakup Desa Cerdas atau digitalisasi desa. Sejauh mana perkembangannya?

Program ini berjalan di 3.000 desa, di 25 provinsi, di 165 kabupaten kalau tidak salah. Tapi itu kan pilot project.

Waktu awal dilantik, saya diskusi langsung dengan Pak Mendagri karena di sana ada Dirjen Bina Pembangunan Bina Pemerintahan desa yang memang fokus ke SDM-nya. Nah, ini memang penting. Karena 75.000 desa sangat banyak dan berbagai macam problematika yang kita hadapi. Maka jawabannya memang digitalisasi.

Tapi, tidak mudah. Tantangannya banyak, mungkin dari sisi anggaran, sisi SDM, dan saat ini masih ada sekitar 20.000 desa yang masih blank spot (tidak ada sinyal).

Mungkin minggu depan saya akan MoU dengan Komdigi untuk mempercepat yang daerah blank spot supaya bisa sinyalnya masuk. Kemendes dan Kemendagri sepakat digitalisasi desa wajib, disamping pembiayaan dari APBN, kita juga kerja sama dengan luar negeri, dengan negara donor seperti World Bank dan lain-lain.

Kami juga mendapatkan dukungan dari Kejaksaan Agung untuk program Jaga Desa di beberapa provinsi. Isu Pembangunan, termasuk dana desa dan Kopdes jika ada yang menekan atau memeras nanti bisa dilaporkan melalui Jaga Desa.

Memang belum semua dari 75.000 desa ini terjangkau digitalisasi. Kami ingin di era pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini tidak ada lagi desa yang tertinggal. Tadi yang tertinggal menjadi berkembang, berkembang jadi maju, maju jadi mandiri. Nah, kalau itu yang kita lakukan berarti ada sejarah legasi yang dibuat oleh Pak Prabowo.

Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ekonomi kerakyatan menjadi tulang punggung pembangunan. Di tengah ambisi pertumbuhan 8% dalam lima tahun, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ditempatkan sebagai penggerak utama.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan, kunci visi besar itu terletak pada kemampuan negara mengenali dan memberdayakan 57 juta pelaku usaha yang selama ini bekerja dalam “ruang gelap” data dan kebijakan.

Maman menjelaskan peta jalan digitalisasi UMKM melalui platform Sapa UMKM, sistem terpadu yang akan menghubungkan kementerian dengan pelaku usaha secara langsung dan real time. Dengan basis data yang akurat, pemerintah berharap bisa beralih dari kebijakan berbasis asumsi menuju kebijakan berbasis data. “Kalau kita punya satu database yang real dan update, kerja kita enak,” ujarnya.

Saat ditemui Katadata.co.id di kantornya, Gedung Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (3/10), Maman juga berbicara tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebutnya sebagai katalis ekonomi baru.

Ia tak menutup mata terhadap berbagai persoalan di lapangan dan membeberkan sederet masalah yang masih membelit program tersebut. Politikus kelahiran Pontianak 45 tahun itu mengatakan, pemerintah tak akan menoleransi pelanggaran. “Satu anak keracunan saja harus jadi alarm bagi kita semua,” ujarnya.

Berikut petikan wawancara khusus Katadata dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman:

Bagaimana sektor UMKM kita bisa menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo sebesar 8% dalam lima tahun ke depan?

Konsep besar Presiden Prabowo adalah ekonomi kerakyatan. Beliau ingin mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dari bawah—dari desa, kecamatan, hingga ke tingkat nasional. Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Kesehatan Gratis, dan Sekolah Rakyat mencerminkan arah itu. Dalam konteks kementerian kami, fokus utamanya ada di dua program: Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.

Kalau berbicara ekonomi kerakyatan, tulang punggungnya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM mencakup tiga segmen dengan karakter dan kebutuhan berbeda. Tugas kami memastikan ketiganya mendapat dukungan, pemberdayaan, dan perlindungan yang sesuai.

Kata kuncinya adalah pemetaan data. Selama menjabat, saya merasa seperti bekerja di dalam “ruang gelap”. Ada 57 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia, tapi belum ada sistem yang mampu menghubungkan kami secara langsung. Karena itu, langkah pertama yang saya ambil adalah membangun sistem Sapa UMKM, platform terintegrasi untuk komunikasi dan interaksi antara kementerian dan pelaku usaha. Saat ini konstruksinya sedang berjalan, dan fase pertama ditargetkan selesai pada November nanti, dengan fokus pada pemetaan dan verifikasi data.

Apakah program Sapa UMKM juga akan menggandeng pemerintah daerah? Bagaimana cara Anda agar bisa menjaring sampai ke bawah?

Pertanyaan bagus. Selain memberikan pelayanan dan perlindungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia, kami juga ingin mengintegrasikan seluruh institusi, dari pusat, provinsi, hingga kabupaten.

Pembinaan UMKM tidak bisa hanya dilakukan oleh kementerian pusat. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, juga punya peran penting. Misalnya dalam verifikasi dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan pengelolaan database UMKM di wilayah mereka.

Selama ini, masing-masing daerah punya datanya sendiri. Itu harus kita satukan agar tidak ada tumpang tindih. Misalnya, satu perusahaan seperti PT Maju Terus Pantang Mundur cukup tercatat satu kali, dengan bidang usaha yang jelas dan terverifikasi.

‘Pak Maman, kenapa kok cuma itu?’ Banyak, ada lagi program-program yang lain. Tapi, saya menganggap, kalau kita punya satu database yang real dan update, kerja kita enak. Saya enggak lagi dihadapkan pada sebuah situasi mendengar teriakan orang tapi kayak di dalam ruang gelap.

Dengan data yang semakin sinergis tadi, Anda yakin ini akan membantu juga dalam pengambilan keputusan?

Oh, iya, pasti. Ada banyak juga komunitas-komunitas. Contohnya, Komunitas Tangan di Atas, yang punya binaan 10 ribu UMKM. Terus asosiasi Inacraft. Lalu Sampoerna Retail Center (SRC), yang membina 240 ribu warung kelontong modern. Nah, ini kan perlu kita integrasikan supaya kita bisa monitor itu semua. Kemarin ini sempat di-plesetin. Katanya tujuannya untuk memungut pajak. Jauh banget. Enggak ada hubungannya. Kami justru ingin memberikan perlindungan dan pelayanan maksimal untuk UMKM. Arahnya ke sana.

Selama sembilan bulan ini, seperti apa Anda melihat dampak MBG terhadap UMKM?

Program Makan Bergizi Gratis memiliki efek ekonomi yang luar biasa. Saat ini sudah terbentuk sekitar 10 ribu dapur umum. Setiap dapur umum menyerap 40 sampai 50 tenaga kerja dan melibatkan rata-rata 15 sampai 20 supplier UMKM. Dampaknya, program MBG membangun ekosistem usaha baru yang menyentuh masyarakat bawah, dari tingkat kecamatan sampai ke desa. Tugas kami adalah memastikan pelibatan optimal usaha mikro dan kecil sebagai supplier dapur-dapur umum ini.

Tadi Anda menyebut SPPG didominasi usaha menengah karena modalnya Rp1-2 miliar. Dan mereka juga harus berbadan usaha. Tapi kalau untuk yang mikro dan kecil untuk bisa masuk jadisupplierMBG, apa saja syaratnya?

Kalau itu by nature saja, mekanisme business-to-business. Bagi kami, ini adalah peluang-peluang usaha yang dibuka oleh pemerintah.

Contohnya, Koperasi Desa Merah Putih. Secara konsep, koperasi adalah agregator. Misalnya ada Koperasi Desa Merah Putih tematiknya koperasi susu, atau kooperasi ikan, atau koperasi peternak sapi. Itu kan bisa dikonsolidasikan. Jadi, by nature-nya, ia akan secara alami menciptakan ekosistem-ekosistem usaha baru yang akan terbentuk di daerah.

Kami juga sudah dorong agar bank-bank penyalur KUR memberikan first services kepada usaha mikro dan kecil yang memang menjadi supplier di MBG.

Produk UMKM kita bisa dibilang masih belum bisa bersaing dengan produk impor. Apa upaya Anda supaya UMKM bisa meningkatkan kualitas produk mereka?

Pertama, saya harus bilang, terutama barang-barang impor dari Cina, ini bukan hanya sekadar masalah di Indonesia saja. Di beberapa negara juga terjadi persaingan bisnis antara barang lokal dan barang-barang dari Cina.

Situasi ini juga terjadi di seluruh dunia. Tapi, kita enggak bisa tinggal diam. Saya akan bicara dengan Kementerian Perdagangan dalam waktu dekat. Misalnya untuk produk yang kira-kira kita bisa memproduksi, ya itu harus dilindungi, dari bea masuknya (impor), dari pajak masuknya, segala macam.

Jadi, jangan sampai kita sudah bisa bikin barang A, lalu kita biarkan begitu saja barang-barang yang sama datang dari luar dengan bea masuk yang sama dengan jenis produk lain. Akhirnya, secara cost produksi barang kita dengan barang impor enggak bisa bersaing.

UMKM juga sering kita temui inkonsistensi dalam kualitas mereka. Misalnya dalam program MBG, bagaimana supaya mereka bisa menjaga produknya higienis. Apakah dari Kementerian UMKM ada upaya membantu mereka soal ini?

Yang pasti kita wajib support agar mereka bisa menjaga kualitas produknya. Tapi di balik itu semua saya tetap ingin ada satu prinsip yang enggak boleh kita abaikan. Yaitu prinsip fair play.

Saya rasa harus ada mekanisme reward dan punishment. Maksud saya, jangan sampai juga mereka akhirnya dilindungi terlalu berlebihan tapi akhirnya jadi over confidence. Jadi seakan-akan bisa bertindak sesuka-sukanya mereka.

Jadi kalau ada dapur umum yang secara kualitas operasional dan produksinya enggak bagus, diterminasi saja. Karena pada akhirnya, anak-anak kita, masyarakat dan publik berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik. Dan, saya yakin, kalau misal ada satu yang bandel, masih ada kok dua atau tiga yang lainnya yang siap untuk meng-handle.

Karena saya yakin banyak (yang minat masuk ke MBG)?

Begini. Yang menyebabkan daya serap anggaran MBG tidak maksimal karena banyak sekali oknum-oknum yang bermain memanfaatkan mekanisme sistem yang dibuat oleh BGN.

Contohnya, kalau ingin menjadi mitra BGN dan membuka dapur umum, pendaftarannya dilakukan secara online. Setelah menyiapkan administrasi, mereka bisa mendapatkan titik. Karena sistem yang dibuat BGN praktis dan mudah dijalankan, banyak yang tergiur.

Sudah punya satu titik, mereka buat lagi titik kedua. Lalu saat titik pertama dan kedua belum dibangun, mereka daftar lagi untuk titik ketiga. Akhirnya sistem jadi terbebani, dan orang-orang yang serius mau buka dapur umum, yang punya modal dan kesiapan, tidak mendapat kesempatan. Hal-hal seperti ini harus ditertibkan.

Dampaknya, karena punya tiga atau empat titik lain, pengelolaannya jadi tidak optimal karena mereka pada dasarnya ternyata tidak sanggup. Produksi makanan menurun kualitasnya, dan lain sebagainya. Kasus seperti ini harus ditindak tegas.

Jadi, kita akan tetap memberikan dukungan berupa pembinaan dan pelatihan, tetapi objektivitas harus dijaga. Bagi pengusaha dapur umum yang nakal, tidak boleh ada toleransi. Saya pikir itu.

Dari BGN juga ada dorongan untuk dapur MBG ini melakukan sertifikasi. Nah, apakah dari Kementerian UMKM juga akan membantu untuk proses pengajuan sertifikasinya?

Kementerian UMKM akan tetap mendorong penerapan sertifikasi higienitas, seperti HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Namun, penting untuk menentukan standar yang tepat dan proporsional. Ke depan, kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BGN untuk membuat klasifikasi yang jelas mengenai kriteria dan level sertifikasi higienitas agar tidak menghambat operasional dapur umum.

Kami juga mendorong BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) untuk mempercepat dan mempermudah sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Selain itu, kami juga mendorong pengurusan izin PIRT (Produk Industri Rumah Tangga) bagi usaha makanan. Semua upaya ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan keamanan produk dalam program Makan Bergizi Gratis tanpa mengganggu operasional di lapangan.

Tadi Anda sudah menyebut soal peran UMKM dalam Koperasi Desa Merah Putih. Bagaimana Anda melihat KDMP dalam hal ini?

Secara filosofi, koperasi adalah model ekonomi kerakyatan yang menjadi penyeimbang dari dominasi konglomerasi. Kalau konglomerasi berorientasi pada kapital, koperasi justru berakar pada semangat sosial dan gotong royong. Secara institusional, koperasi berfungsi sebagai agregator: mengonsolidasikan kekuatan ekonomi masyarakat kecil, termasuk UMKM.

Karena itu, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih akan sangat menguntungkan bagi sektor UMKM. Koperasi ini bisa mengelompokkan UMKM sesuai klaster dan potensi daerah masing-masing. Misalnya, ada Koperasi Desa Merah Putih yang fokus pada produksi susu, peternakan sapi limosin, atau sektor lain yang sesuai dengan sumber daya lokal.

Langkah ini sudah mulai kita bicarakan dengan Kementerian Koperasi, dan akan kita dorong agar berjalan selaras dengan penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat desa.

Menurut Anda, apa tantangan terbesar yang dihadapi UMKM Indonesia saat ini?

Yang pertama tentu soal data dan integrasi. UMKM ini ibarat anak-anak kita yang tersebar di seluruh Indonesia, tulang punggung ekonomi negara yang selalu menjadi penopang saat krisis. Saat usaha besar tumbang, justru usaha mikro yang mampu bertahan. Mereka menyumbang sekitar 55–60 persen terhadap PDB dan menyerap hingga 90 persen tenaga kerja. Namun, di balik kekuatannya itu, UMKM sangat rentan. Seperti lilin yang menerangi, tapi mudah padam ketika ada angin kencang. Di sinilah peran pemerintah dibutuhkan untuk menjaga ketahanan mereka.

Masalahnya, hingga kini pemerintah belum memiliki sistem yang benar-benar terintegrasi untuk berinteraksi dan melindungi UMKM. Kita belum punya pola, alat, dan tools yang efektif. Itu sebabnya kami sedang membangun sistem Sapa UMKM sebagai fondasi awal. Setelah data dan pemetaan terbentuk, barulah kita bisa memperbaiki akses pembiayaan, pemasaran, dan perlindungan hukum. Karena tanpa dasar yang kuat, semua kebijakan hanya akan jadi wacana.

Selain itu, tantangan lain ada pada praktik pungutan liar di daerah, keterbatasan literasi keuangan, dan lemahnya manajemen usaha. Banyak pelaku mikro yang berusaha bukan karena pilihan, tapi karena kebutuhan hidup setelah kehilangan pekerjaan. Maka, jumlah UMKM yang besar belum tentu berarti kondisi ekonomi rakyat membaik. Inilah kompleksitas yang harus dihadapi: membangun sistem, memberantas pungli, memperkuat literasi, dan memastikan UMKM tumbuh bukan sekadar bertahan.