Bisnis.com, SEMARANG - ASUS, perusahaan teknologi asal Taiwan, memperkenalkan produk anyar untuk lini Business-to-Business (B2B) dan komersialnya, ASUS ExpertBook Ultra. Produk tersebut pertama diperkenalkan secara global pada Januari 2026 dan mulai masuk ke Tanah Air pada Mei 2026.

"Kami mencoba mendefinisikan ulang laptop bisnis itu supaya tidak boring. Kami mau menghadirkan laptop flagship untuk bisnis yang bisa dibawa ke mana-mana. Jadi untuk Work from Cafe, Work from Anywhere, pengguna tidak perlu malu," kata Said Dahda, Commercial Technical Public Relations ASUS Business, dalam konferensi pers yang digelar di Kota Semarang pada Rabu (24/6/2026).

Said menyampaikan bahwa ASUS ExpertBook Ultra sengaja diperkenalkan untuk menjangkau konsumen profesional. Berbagai fitur dan teknologi yang dibenamkan diklaim mampu menunjang kebutuhan komputasi bagi wirausahawan, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), eksekutif bisnis, konsultan, pengacara, akuntan, hingga kreator konten.

Menggunakan Intel Core Ultra X9 Series 3, Said menjelaskan bahwa prosesor yang digunakan ASUS ExpertBook Ultra telah memiliki Neural Processing Unit (NPU) sebesar 50 Trillion Operations per Second (TOPS).

Dengan teknologi tersebut, pengguna bisa menjalankan model kecerdasan buatan atau kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) tanpa harus terhubung ke internet.

"Kita juga mau dari sisi laptopnya efisien. Enteng, tidak berat, dari baterai juga aman karena tidak perlu sering di-charge. Keamanan juga jadi aspek penting dari segi bisnis, maka kami siapkan yang terbaik," ujar Said.

Aldi Ramadiansyah, Commercial Product Marketing ASUS Indonesia, menjelaskan bahwa lini penjualan ASUS Business sudah menjangkau industri manufaktur, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, rumah sakit, industri jasa dan ritel, juga pemerintahan.

"Di tahun 2025, kami sudah menduduki nomor 3 brand yang memasok sektor pemerintahan, juga UMKM, kami juga sudah mendapat peringkat nomor 1 untuk commercial AIO," ungkapnya.

Pasar B2B di Tanah Air memang tengah menjadi incaran ASUS Indonesia. Aldi menyebut, strategi itu sengaja diambil untuk menjangkau konsumen yang lebih beragam sembari memasarkan ragam produk yang tidak terbatas pada laptop ataupun komputer desktop.

Sejak pertama kali diperkenalkan pada 2019, ASUS Business terus meningkatkan pangsa pasarnya. Bahkan, per Kuartal I/2026, Aldi mengklaim pihaknya telah menjangkau marketshare hingga 17%.

"ASUS Business itu berbeda dengan lini consumer kami. Kalau kakak kami hanya menjual laptop, desktop, dan sebagainya. Kami menjual ekosistem secara keseluruhan, seperti router, projector, workstation, server, motherboard, dan sebagainya. Karena ASUS tidak cuma memiliki laptop atau desktop, tetapi punya peripheral lainnya," jelas Aldi.

Minat masyarakat terhadap produk PAYDI masih terjaga, didukung oleh kebutuhan akan perlindungan yang dikombinasikan dengan investasi jangka panjang.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut minat masyarakat terhadap produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit link masih terjaga di tengah dinamika pasar modal sepanjang tahun, sebagaimana tercermin dari pendapatan premi yang tetap tumbuh.

Per April 2026, menurut OJK, kinerja PAYDI masih menunjukkan tren yang positif dengan pendapatan premi mencapai Rp14,86 triliun atau tumbuh 11,14 persen secara tahunan (year on year/yoy).

“Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap produk PAYDI masih terjaga, didukung oleh kebutuhan akan perlindungan yang dikombinasikan dengan investasi jangka panjang,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam jawaban tertulis di Jakarta, Rabu.

Secara umum, Ogi mengatakan bahwa volatilitas pasar modal, termasuk koreksi IHSG yang cukup signifikan sepanjang tahun 2026, memberikan pengaruh terhadap kinerja produk PAYDI, khususnya yang memiliki porsi investasi pada instrumen saham. Namun demikian, kinerja PAYDI secara keseluruhan tetap dalam tren positif.

Ogi juga menyampaikan bahwa pada dasarnya, kebijakan investasi merupakan kewenangan masing-masing perusahaan asuransi yang disesuaikan dengan karakteristik produk dan profil risiko nasabah.

Dalam kondisi pasar yang berfluktuasi, OJK terus memastikan agar perusahaan menerapkan pengelolaan investasi secara prudent, memperkuat tata kelola investasi, serta menjalankan manajemen risiko yang efektif.

“OJK juga mendorong peningkatan transparansi produk dan edukasi kepada nasabah agar masyarakat memahami karakteristik dan risiko investasi yang melekat pada produk PAYDI,” kata Ogi.

Adapun secara keseluruhan, kinerja asuransi komersil berupa akumulasi pendapatan premi pada periode April 2026 mencapai Rp116,01 triliun, atau terkontraksi 0,36 persen (yoy).

Premi asuransi jiwa tumbuh 3,28 persen yoy dengan nilai sebesar Rp62,58 triliun. Sedangkan premi asuransi umum dan reasuransi terkontraksi sebesar 4,32 persen (yoy), sehingga mencapai Rp53,43 triliun.

Industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat mencatatkan Risk Based Capital (RBC) masing-masing sebesar 476,11 persen dan 311,74 persen, di atas threshold sebesar 120 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan seluruh layanan sertifikasi mutu hasil perikanan dapat diakses pelaku usaha tanpa dipungut biaya.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk memperkuat jaminan mutu produk perikanan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun ekspor.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini menegaskan seluruh proses pengurusan sertifikasi mutu perikanan tidak dikenakan biaya.

“Tidak dipungut biaya apa pun alias gratis mulai dari pengajuan atau pendaftaran, proses audit atau inspeksi sampai mendapatkan sertifikat mutu," kata Ishartini dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan apabila terdapat pungutan dalam bentuk dan jumlah apa pun selama proses sertifikasi, maka hal tersebut bukan merupakan tindakan resmi KKP.

Menurut Ishartini, Badan Mutu KKP saat ini menyediakan sembilan layanan sertifikasi mutu perikanan yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha sesuai kebutuhan dengan biaya nol rupiah.

Layanan tersebut meliputi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Cara Budi daya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) benih, Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB).

Kemudian, ada pula sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB), Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI), serta CPIB kapal atau Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas Kapal.

Ia mengatakan kebijakan layanan gratis tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus mempermudah pelaku usaha mengembangkan bisnis perikanan dari hulu hingga hilir.

Selain tanpa biaya, layanan sertifikasi juga dapat diakses secara daring melalui sejumlah platform, antara lain laman Online Single Submission (OSS) dan sistem layanan digital yang dikelola KKP.

Ishartini menjelaskan seluruh layanan sertifikasi telah memiliki standar waktu pelayanan atau service level agreement (SLA) yang jelas.

Untuk layanan Sertifikat Kelayakan Pengolahan, sertifikat diterbitkan paling lambat tujuh hari setelah dokumen dinyatakan lengkap.

Sementara itu, layanan HACCP dan sertifikasi mutu lainnya ditargetkan selesai dalam waktu 10 hari sejak seluruh persyaratan dipenuhi.

Meski demikian, Ishartini menyebut pelaku usaha tetap harus memenuhi sejumlah perizinan dasar sebelum mengajukan sertifikasi.

Persyaratan tersebut antara lain Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), persetujuan lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta sertifikat standar.

"Jika perizinan dasar ini belum dipenuhi maka secara otomatis akan tertolak di sistem OSS," ujar Ishartini.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Output prioritas yang kita buat prioritas adalah pertama, BSPS sebesar Rp57,29 triliun untuk 2 juta unit rumah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan usulan kebutuhan anggaran tahun 2027 salah satunya diprioritaskan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah sebanyak 2 juta unit.

"Output prioritas yang kita buat prioritas adalah pertama, BSPS sebesar Rp57,29 triliun untuk 2 juta unit rumah," ujar Ara dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Prioritas berikutnya, lanjutnya, yakni rumah susun sebesar Rp36,94 triliun untuk 50.500 unit atau 421 tower.

"Ini juga saya banyak sekali mendapatkan aspirasi dari berbagai kalangan untuk rumah susun ini jadi kami ajukan," katanya.

Kemudian prioritas selanjutnya Rumah Khusus sebesar Rp8 triliun untuk 23.410 unit, penanganan kawasan kumuh dan sanitasi sebesar Rp519,5 miliar untuk 375 hektare atau di 25 lokasi, dan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) sebesar Rp155,82 miliar untuk 10.550 unit."

"Dalam mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) tersebut, usulan kebutuhan anggaran Kementerian PKP TA 2027 adalah sebesar Rp106 triliun dengan target 2.084.460 unit. Dengan Pagu Indikatif sebesar Rp9,91 triliun, diperlukan tambahan sebesar Rp96,09 triliun untuk mencapai target tersebut," kata Ara.

Program BSPS adalah dukungan dana dari pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang meningkatkan kualitas atau pembangunan rumah baru dengan berswadaya dan berasaskan gotong-royong.

Program BSPS untuk menggerakkan dan meningkatkan keswadayaan dalam pemenuhan rumah layak huni dan lingkungannya.

Tata kelola program ini juga diperkuat oleh sistem Pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400.000 unit dari sebelumnya 45.000 unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.

Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan alat kesehatan PT Esa Medika Mandiri terus memperkuat model bisnis terintegrasi melalui pengembangan fasilitas produksi dalam negeri, perluasan jaringan distribusi nasional, serta penyediaan layanan purnajual guna menangkap peluang pertumbuhan industri alat kesehatan di Indonesia.

Direktur Utama Esa Medika Mandiri Florian Chris Widjaja mengatakan kebutuhan pasar alat kesehatan saat ini tidak lagi terbatas pada pengadaan produk, melainkan juga mencakup dukungan layanan yang menjamin keberlangsungan operasional fasilitas kesehatan.

Menurutnya, rumah sakit dan institusi kesehatan membutuhkan mitra jangka panjang yang mampu menyediakan layanan instalasi, pelatihan, pemeliharaan, hingga dukungan teknis secara berkelanjutan.

“Di tengah perkembangan kebutuhan alat kesehatan, Esa Medika Mandiri menghadirkan alat kesehatan yang andal, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang,” ujar Florian dalam keterangan resminya, Selasa (16/6/2026)

Perseroan yang telah beroperasi lebih dari 25 tahun di bidang distribusi alat kesehatan itu memiliki portofolio produk yang berfokus pada peralatan medis untuk layanan kritikal. Produk yang dipasarkan antara lain untuk kebutuhan ruang operasi, intensive care unit (ICU), instalasi gawat darurat (IGD), serta berbagai perangkat penunjang layanan rumah sakit.

Untuk mendukung operasional bisnis, Esa Medika Mandiri mengandalkan jaringan distribusi yang mencakup kantor pusat, fasilitas produksi, kantor perwakilan di sejumlah kota besar, serta tenaga pemasaran yang menjangkau berbagai wilayah di Indonesia.

Di sisi manufaktur, perseroan mengembangkan fasilitas produksi yang beroperasi sesuai standar Cara Produksi Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB). Selain itu, sistem distribusi dijalankan berdasarkan standar Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) guna menjaga kualitas, keamanan, dan keandalan produk.

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan penggunaan alat kesehatan dalam negeri serta penguatan kapasitas produksi nasional.

Florian Chris Widjaja juga melihat peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai salah satu faktor yang berpotensi mempercepat pertumbuhan industri alat kesehatan nasional.

Kebijakan substitusi impor dan dorongan penggunaan produk lokal dalam pengadaan institusional dinilai membuka peluang bagi perusahaan yang memiliki kesiapan manufaktur, kepatuhan regulasi, dan jaringan distribusi yang kuat.

Seiring dengan tren tersebut, Esa Medika Mandiri berupaya memperkuat posisinya sebagai mitra strategis bagi rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, institusi pendidikan kesehatan, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor kesehatan.

Perseroan mengedepankan pendekatan berbasis solusi yang mengintegrasikan penyediaan alat kesehatan, dukungan fasilitas layanan, distribusi, hingga layanan purnajual guna membantu pelanggan menjaga kesinambungan layanan medis.

Pendekatan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan di Indonesia yang terus berkembang.

PT Jawa Satu Power (JSP) terus membuktikan kapasitas dan komitmennya dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan nasional melalui pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa Satu yang diyakini aman, andal, dan efisien.

Sebagai salah satu pembangkit listrik yang terintegrasi dalam sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali) 500 kV, PLTGU Jawa Satu berperan mendukung penyediaan pasokan listrik bagi masyarakat di wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Saat ini, kedua unit PLTGU Jawa Satu telah beroperasi untuk melayani kebutuhan sistem grid Jamali.

Unit 1 pun sudah kembali beroperasi setelah kegiatan pemeliharaan diselesaikan. Untuk diketahui, alokasi beban ditentukan sepenuhnya oleh P2B PLN.

Direktur Utama PT Jawa Satu Power, Dwi Murray menyatakan, keandalan operasional merupakan prioritas utama JSP dalam menjalankan peran sebagai bagian dari sistem kelistrikan Jawa-Bali.

"Saat ini PLTGU Jawa Satu beroperasi dengan baik dan siap mendukung kebutuhan sistem sesuai pengaturan pembebanan yang ditetapkan PLN. Penyelesaian pemeliharaan Unit 1 yang lebih cepat dari rencana juga mencerminkan kesiapan dan dedikasi tim kami untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat," ujar Dwi Murray.

Sebagai bagian dari upaya menjaga keandalan pembangkit, JSP secara konsisten melaksanakan program pemeliharaan berkala sesuai standar operasional dan praktik terbaik industri. Melalui kerja keras seluruh tim, kegiatan pemeliharaan Unit 1 berhasil diselesaikan lebih cepat dari rencana awal, sehingga unit tersebut siap kembali mendukung kebutuhan sistem kelistrikan.

JSP akan terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan PLN serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan ketersediaan pasokan listrik yang andal, berkelanjutan, dan berkualitas bagi masyarakat.

Dalam operasinya, PLTGU Jawa Satu berjalan dalam sistem interkoneksi, di mana pengaturan pembebanan seluruh pembangkit dilakukan secara terpusat oleh PLN melalui Pusat Pengatur Beban (P2B) sesuai kebutuhan sistem.

"Sebagai salah satu PLTGU terbesar di Asia, Jawa Satu Power memiliki tanggung jawab besar untuk terus menghadirkan kinerja operasional yang andal dan efisien. Dengan dukungan teknologi combined cycle generasi terkini serta sumber daya manusia yang kompeten, kami berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi optimal bagi ketahanan energi dan keandalan sistem kelistrikan nasional," tambah Dwi Murray.

Keandalan operasional PLTGU Jawa Satu merupakan bagian dari komitmen JSP dalam mendukung ketahanan energi nasional dan memenuhi kebutuhan listrik yang terus tumbuh di Indonesia. Dengan kapasitas terpasang sebesar 1.760 MW, PLTGU Jawa Satu merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga gas dan uap terbesar di Asia.

Pembangkit ini juga mengadopsi teknologi combined cycle generasi terkini, yang dirancang untuk menghasilkan listrik secara lebih efisien, andal, dan ramah lingkungan, sehingga dapat berkontribusi optimal terhadap sistem kelistrikan nasional.

Fasilitas pemrosesan gas Betara Gas Plant (BGP) milik PetroChina International Jabung Ltd. tahun ini genap berusia 20 tahun. Fasilitas yang berlokasi di Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi ini, konsisten memegang peran krusial dalam rantai pasok energi dan pemenuhan kebutuhan gas domestik.

Sejak resmi beroperasi pada 2005, BGP mengemban tugas mengolah hidrokarbon berkandungan karbon dioksida ($CO_2$) tinggi dari sumur produksi menjadi sales gas dan natural gas liquids (NGL).

Hingga kini, BGP telah membukukan produksi kumulatif yang fantastis, yakni lebih dari 171,03 juta barel NGL dan 711.041 MMSCF sales gas. Capaian ini mempertegas posisi BGP sebagai penopang utama Wilayah Kerja Jabung.

Rekam jejak dan kontribusi besar tersebut turut dipaparkan oleh BGP Operation Specialist Ade Rafsanjani bersama BGP Operation DCS Operator Nurayah dalam ajang IPA Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 di ICE BSD pekan lalu. Saat itu, keduanya berbagi edukasi teknis mengenai pengolahan gas BGP kepada para mahasiswa dan pengunjung yang memadati booth PetroChina.

Secara operasional, sales gas yang diproduksi BGP langsung disalurkan melalui jaringan pipa konsumen. Sementara itu, produk NGL dikirim ke fasilitas North Geragai Fractionation (NGF) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk melalui proses pengolahan lanjutan sebelum didistribusikan ke sektor industri.

Performa stabil BGP selama dua dekade ini merupakan hasil modernisasi teknologi yang dilakukan secara berkala. Diawali pada 2005, ketika BGP diresmikan dan mulai beroperasi, yang berlanjut dengan penyelesaian proyek BCD4 (Inlet LP Compressor) untuk mendukung operasi BGP dalam mode LP-HP pada 2012.

Pada 2014, dibangun Mercury Removal Unit (MRU) guna mengeliminasi kandungan merkuri dari gas masuk, dan melindungi peralatan hilir dari risiko korosi. Tiga tahun kemudian, proyek BCD 466 diselesaikan melalui penambahan 3rd Tower Molsieve, Memguard, serta Membrane Unit C demi mengoptimalkan operasi dalam mode LP-LP.

Melalui rentetan inovasi tersebut, PetroChina memastikan BGP tetap beroperasi efisien dan aman dalam menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen kuat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management) pada Sidang ke-21 Forum Kehutanan Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nations Forum on Forests/UNFF21) di New York, Amerika Serikat.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan pengelolaan hutan lestari merupakan pilar integral bagi agenda nasional Indonesia.

Ia menegaskan komitmen ini pun mencakup aksi mitigasi iklim, konservasi keanekaragaman hayati, hingga penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

"Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia terus memperkuat tata kelola hutan sebagai bagian tak terpisahkan dari aksi iklim global. Hutan bukan sekadar sumber daya, melainkan fondasi bagi keberlanjutan masa depan generasi kita dan ketahanan ekonomi bangsa," kata Raja.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa partisipasi Indonesia dalam UNFF21 ini menjadi momentum krusial untuk menunjukkan capaian nyata Indonesia dalam mempertahankan tutupan hutan nasional dan mempromosikan tata kelola hutan yang inklusif dan akuntabel kepada komunitas internasional.

Menhut juga menekankan bahwa perlindungan ekosistem hutan Indonesia dilakukan secara seimbang dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat tapak.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut Laksmi Wijayanti menyampaikan bahwa sidang UNFF21 merupakan pertemuan tingkat tinggi PBB yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama politik dalam pengelolaan hutan dunia.

"Kehadiran Menteri Kehutanan di New York menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai salah satu negara pemilik hutan tropis terbesar yang secara konsisten berada di barisan terdepan dalam solusi perubahan iklim berbasis alam," ujar Laksmi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG — PT Pertamina Patra Niaga melalui Kilang Refinery Unit (RU) III Plaju memastikan pasokan bahan bakar pesawat udara (avtur) tetap aman dan stabil untuk mendukung keberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Palembang pada musim Haji 1447 H/2026.

Memasuki fase pemberangkatan jemaah pada Mei 2026, kilang mencatat kebutuhan avtur mencapai sekitar 25.000 barel.

Berdasarkan kinerja produksi kuartal I/2026, Kilang Plaju telah memproduksi avtur sebesar 134.000 barel. Dari jumlah itu, sekitar 119.800 barel telah disalurkan ke berbagai Aviation Fuel Terminal (AFT) di wilayah Sumbagsel untuk menopang kebutuhan energi sektor transportasi udara.

Pjs Area Manager Communication, Relations & CSR RU III Plaju Perliansyah mengatakan operasional kilang saat ini berjalan optimal guna mengantisipasi lonjakan permintaan selama periode haji.

“Kami memastikan produksi avtur tetap andal dan stabil. Dengan proyeksi permintaan sekitar 25.000 barel pada Mei ini, suplai akan difokuskan untuk mendukung penerbangan jemaah dari Embarkasi Palembang,” ujarnya, dikutip Rabu (6/5/2026).

Dari sisi proses, produksi avtur di Kilang Plaju diawali melalui Crude Distillation Unit (CDU), yakni pemisahan minyak mentah berdasarkan titik didih untuk menghasilkan berbagai fraksi, termasuk avtur.

Produk tersebut kemudian diproses lebih lanjut di unit treating guna menurunkan kadar impurities agar memenuhi spesifikasi kualitas.Setelah itu, avtur disimpan di tangki produk sebelum didistribusikan. Seluruh tahapan dilakukan dengan pengawasan ketat untuk menjamin mutu bahan bakar.

Perliansyah menambahkan pengendalian kualitas dilakukan secara berlapis, mulai dari pemantauan kondisi operasi hingga pengujian laboratorium harian.

“Pemeriksaan dilakukan baik pada aliran produksi di CDU maupun pada tangki penyimpanan oleh tenaga tersertifikasi,” jelasnya.

Selain itu, laboratorium kilang dilengkapi peralatan analisis terakreditasi dengan metode uji standar nasional dan internasional. Sistem kontrol otomatis juga diterapkan untuk memastikan setiap batch avtur memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan.

“Seluruh proses ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga kualitas avtur sesuai standar internasional sekaligus menjamin keandalan pasokan selama musim haji,” imbuhnya.

Dengan kesiapan produksi dan distribusi tersebut, Kilang Plaju diharapkan mampu menopang kelancaran operasional penerbangan haji dari Palembang, sekaligus menjaga stabilitas pasokan energi di sektor aviasi regional.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai maraknya penawaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 yang beredar melalui tautan tidak resmi dan media sosial. Perseroan menegaskan, informasi tersebut merupakan modus penipuan yang menyalahgunakan nama BRI.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya memastikan seluruh penawaran KUR melalui kanal tidak resmi tidak memiliki keterkaitan dengan layanan maupun operasional perusahaan. Ia menegaskan, proses pengajuan KUR 2026 di BRI hanya dapat dilakukan melalui saluran resmi.

“Seluruh proses pengajuan KUR BRI dapat diakses masyarakat melalui kantor cabang, kantor cabang pembantu, BRI Unit, Teras BRI, serta BRILink Agen atau melalui tenaga pemasar BRI, dan tidak dipungut biaya apa pun di awal,” ujar Akhmad dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (3/5/2026).

Dia mengingatkan seiring meningkatnya aktivitas digital, BRI menilai masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap tautan mencurigakan. Perseroan mengimbau agar masyarakat tidak mengakses atau mengeklik tautan yang tidak resmi, serta tidak memberikan data pribadi yang bersifat rahasia.

BRI menegaskan tidak pernah meminta informasi sensitif seperti PIN, kata sandi, maupun kode one-time password (OTP) dalam kondisi apa pun. Permintaan atas data tersebut dipastikan merupakan indikasi penipuan.

Selain itu, masyarakat diminta tidak mudah tergiur dengan penawaran pencairan KUR secara cepat dengan syarat tidak wajar. Verifikasi informasi disarankan dilakukan melalui kanal resmi BRI, termasuk situs web dan akun media sosial resmi perusahaan serta layanan Contact BRI.

Akhmad menambahkan, BRI terus memperkuat edukasi literasi keuangan kepada masyarakat, khususnya terkait kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan digital. Perseroan juga aktif berkoordinasi dengan otoritas dan pihak terkait untuk menindaklanjuti penyalahgunaan nama perusahaan.

Batam (ANTARA) - Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menambah 19 unit bus Trans Batam pada 2026 guna memperkuat kecepatan layanan di sejumlah koridor utama serta meminimalkan waktu tunggu penumpang di halte bus.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Batam Leo Putra mengatakan penambahan armada ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan transportasi publik di Batam.

“Tahun 2026 ada penambahan 19 unit. Ini untuk meminimalisir waktu tunggu dan menjawab kebutuhan di koridor yang ramai,” ujar Leo di Batam, Jumat.

Ia menjelaskan, realisasi penambahan armada dijadwalkan mulai 1 Juni 2026 dengan pola layanan Buy The Service (BTS).

“Realisasi per 1 Juni dan pola yang digunakan pola BTS. Kami membeli jasa atau ‘service-nya’, seluruh operasional ditanggung oleh operator bus mitra,” katanya.

Penambahan armada tersebut difokuskan untuk memperkuat operasional di Koridor 5 (Jodoh–BTC), Koridor 6 (Piayu–BTC), dan Koridor 7 (Nongsa–BTC). Sementara itu, untuk tahun ini belum ada pembukaan koridor baru.

“Belum ada koridor baru, penambahan unit bus ini untuk memperkuat koridor 5, 6, dan 7,” ujarnya.

Selain itu, Dishub Batam juga tengah mengembangkan layanan menuju Bandara Internasional Hang Nadim melalui pengembangan Koridor 7.

“Kami melakukan pengembangan dari koridor 7, nanti dari Punggur bisa melewati Bandara. Kita sudah mendapat persetujuan dari pihak BP Batam, dan tengah berkoordinasi dengan pihak bandara,” kata Leo.

Ia menambahkan, skema layanan ini diharapkan mempermudah masyarakat menuju bandara dengan tarif yang tetap terjangkau, yakni Rp5.000 untuk umum dan Rp2.500 bagi pelajar.

“Dengan tarif flat tersebut, masyarakat bisa ke bandara menggunakan Trans Batam dengan biaya yang terjangkau,” ujarnya.

Terkait armada lama, Leo menyebut sebagian unit akan diganti dan ada yang diusulkan untuk dihapus karena sudah tidak layak operasional.

“Ada sebagian yang menggantikan armada lama, dan ada juga yang diusulkan untuk diputihkan karena sudah tidak layak,” katanya.

Dengan penambahan armada ini, Pemkot Batam berharap layanan transportasi publik semakin optimal dan mampu mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Program renovasi 152 unit rumah kumuh di kawasan Menteng Tenggulun, Menteng, Jakarta Pusat ditargetkan rampung pada 15 Juni 2026.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara, mengatakan percepatan penyelesaian proyek percontohan bertajuk Kampung Gotong Royong ini menjadi fokus utama agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Dalam proyek mencakup juga penataan fasilitas lingkungan seperti jalan, tempat ibadah, jembatan, toilet, hingga area parkir.

"Target selesai renovasi rumah tak layak huni di Menteng Tenggulun ini ditargetkan 15 Juni," kata Ara saat meninjau langsung lokasi proyek pada Jumat (24/4/2026).

Hingga saat ini, progres pengerjaan telah mencapai 11,89 persen. Dari total 152 rumah, sebanyak 101 unit tengah dalam tahap renovasi, dua unit telah rampung, sementara 49 unit lainnya akan mulai dikerjakan dalam waktu dekat.

Ara menyebutkan proyek ini dijalankan tanpa menggunakan dana APBN, melainkan melalui skema gotong royong berbagai pihak. Sejumlah bank yang tergabung dalam komunitas Ladies Banker turut membina puluhan UMKM setempat, sementara puluhan organisasi arsitek dari Ikatan Arsitek Jakarta terlibat secara sukarela dalam perencanaan dan desain.

Meski optimistis target tercapai, Ara mengingatkan pentingnya menjaga kondisi lingkungan pascarenovasi. Dia meminta warga berkomitmen untuk tidak mengembalikan kawasan menjadi kumuh akibat aktivitas yang tidak tertata.

"Yang paling sulit dari ini adalah sesudah ini. Saya sangat yakin lebih sulit sesudah ini daripada membangun dan berinovasi. Karena kita sering hanya bisa membangun, kita hanya sering bisa berinovasi, tapi sesudah itu kita gagal mempertahankan visi yang tadi kita sampaikan," kata dia.

(NIA DEVIYANA)