Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan penjelasan terkait dengan narasi yang beredar di masyarakat bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memangkas program dan anggaran pendidikan.

Dia mengatakan terdapat sejumlah pihak yang menyampaikan bahwa program MBG mengurangi program dan anggaran pendidikan. Dampaknya, kata dia, sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan.

"Jadi, saya mau jawab itu [program MBG memangkas anggaran pendidikan] narasi yang keliru," ujarnya kepada media pada Jumat (27/2/2026).

Menurutnya, program MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan setingkatnya untuk memperoleh pendidikan di sekolah.

Kemudian, dia melanjutkan, anggaran pendidikan sudah disepakati bersama oleh DPR, pemerintah, dan Badan Anggaran DPR pada tahun lalu. Anggaran pendidikan pun tidak ada yang dipangkas imbas MBG.

"Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah," ujarnya.

Terdapat sejumlah program dari anggaran pendidikan yang tengah berjalan, mulai dari Kartu Indonesia Pintar (KIP). Bahkan, menurutnya, Presiden RI Prabowo Subianto menambahkan program Sekolah Rakyat. Dalam satu tahun, terdapat 166 Sekolah Rakyat dan 22.000 siswa.

"Kemudian, ada yang bilang sekolah terbengkalai. Iya, itu adalah masalah dari dulu. Sekolah rusak, sekolah ada yang kurang baik," ujarnya.

Namun, Teddy mengatakan perbaikan sekolah menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. SMA menjadi kewenangan Gubernur, SD dan SMP kewenangan Bupati dan Wali Kota.

"Karena dari dulu sudah rusak dan bermasalah, tapi tidak tertanggulangi, kita renovasi. Faktanya, di tahun 2025 saja, sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada. Anda bisa cek. Dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun," ujar Teddy.

Program lainnya adalah TV digital untuk pembelajaran digital di sekolah. Jumlahnya pada 2025 mencapai 280.000 TV di 280.000 sekolah. Selain itu, terdapat program Sekolah Garuda dan pembangunan kampus-kampus baru.

Anggaran MBG pun mendapat sorotan, bahkan terdapat sejumlah permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan situs resmi MK, setidaknya ada tiga permohonan uji materi yang diajukan ke lembaga tersebut berkaitan dengan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk MBG pada anggaran pendidikan.

Pada dasarnya, mereka menggugat masuknya program prioritas pemerintah itu ke anggaran pendidikan yang diamanatkan konstitusi sebesar 20% dari APBN.

Apabila merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) No.118/2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, total anggaran pendidikan tahun ini melalui belanja kementerian/lembaga, transfer ke daerah (TD) serta pembiayaan secara keseluruhan mencapai Rp769 triliun.

Angka itu sudah 20% dari total belanja negara pada APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun. Adapun pemerintah menganggarkan Rp223,5 triliun untuk anggaran MBG yang dialokasikan melalui BGN atau sekitar 29% dari total anggaran pendidikan.

Adapun tiga gugatan ke MK itu diajukan pada Januari dan Februari 2026 usai pemerintah mengunggah Perpres No.118/2025 awal tahun ini. Masing-masing adalah perkara No.55/PUU-XXIV/2026, No.52/PUU-XXIV/2026 dan No.40/PUU-XXIV/2026.

Uji materi terbaru yang diajukan ke MK adalah No.55/PUU-XXIV/2026 dari seorang guru bernama Reza Sudrajat. Judicial review yang dimohonkan ke MK yakni Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang (UU) No.17/2025 tentang APBN 2026. Reza meminta agar MK menyatakan pasal yang mencantumkan anggaran pendidikan 20% dari APBN itu inkonstitusional bersyarat.

"Menyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai: Besaran Anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) adalah untuk fungsi penyelenggaraan pendidikan nasional (pedagogis), yang tidak mencakup anggaran program logistik pangan/Makan Bergizi Gratis (MBG) dan/atau anggaran Badan Gizi Nasional," bunyi petitum yang diajukan Reza ke MK.

Reza menilai 20% anggaran pendidikan pada APBN 2026 bukanlah 'pendidikan murni'. Dia berkesimpulan bahwa pada dasarnya alokasi APBN bagi pendidikan sebenarnya 11,9%.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria berkomitmen untuk mendukung percepatan pemulihan dampak bencana di sejumlah wilayah di Sumatra.

Hal itu dibahas keduanya dalam pertemuan yang dilakukan di Kantor Sekretariat Kabinet, pada Rabu (24/12).

Teddy mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut, Dony membagikan perkembangan pembangunan rumah untuk para pengungsi yang dibangun oleh perusahaan pelat merah.

"Dalam 1 minggu pertama, ditargetkan sedikitnya 500 unit rumah telah selesai dibangun dari total 15 ribu unit yang dikerjakan BUMN pada Desember ini, selain pembangunan hunian oleh BNPB dan Kementerian PUPR yang juga sedang berjalan," ujar Teddydalam keterangan tentang isi pertemuan tersebut, seperti dikutip Antara, Kamis (25/12).

Teddy menjelaskan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk para pengungsi yang terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatra merupakan salah satu prioritas pemerintah seiring dengan masih berlakunya masa tanggap darurat di sejumlah kabupaten/kota yang terdampak bencana.

Sebanyak 30.000 lebih rumah rencananya segera dibangun oleh pemerintah dibantu oleh BUMN, TNI, dan Polri.Selain itu, keduanya juga membahas mengenai pemulihan akses komunikasi di daerah-daerah terdampak bencana.

"Infrastruktur telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) milik BUMN diharapkan dapat segera berfungsi secara optimal," ujar Teddy.

BUMN juga ikut terlibat dalam pengiriman puluhan alat berat, tangki air bersih, dan ribuan pekerjanya untuk kegiatan pemulihan dan pembersihan di Kabupaten Aceh Tamiang, salah satu daerah yang terdampak banjir bandang cukup parah di Provinsi Aceh.

Selain itu, layanan perbankan terutama dari bank-bank pelat merah di daerah-daerah terdampak bencana juga ditargetkan segera aktif kembali setelah selama hampir sebulan terakhir lumpuh akibat banjir bandang dan longsor.

"Seluruh unsur pemerintah bekerja secepat mungkin agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal seperti sedia kala. Seluruh kegiatan dilakukan bersama-sama dengan warga yang terus bahu-membahu bersama petugas memulihkan situasi ini," ujar Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan bantuan yang diangkut oleh truk-truk dari Medan, Sumatra Utara, berhasil memasuki wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh via jalur darat, dan bantuan itu telah diterima oleh warga setempat, Rabu.

Seperti diketahui, jalur darat menuju Aceh Tamiang sempat terputus selama beberapa hari akibat banjir bandang dan longsor pada Selasa (25/11) minggu lalu menyebabkan daerah tersebut terisolir dari daerah di sekitarnya.

"2 Desember lalu, jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian, seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin, dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan sekitar mungkin 3 jam," kata Seskab Teddy menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Dia menuturkan baru saja menghubungi langsung Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi untuk memastikan bantuan yang diangkut truk-truk dari Medan diterima oleh warga setempat.

"Beliau sedang menurunkan bantuan yang datang dari Medan di Aceh Tamiang. Intinya, Alhamdulilah, jalur darat sudah tersambung," sambung Seskab Teddy.

Dalam kesempatan yang sama, Teddy menekankan pemerintah berupaya keras untuk mempercepat penyaluran bantuan agar menjangkau seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Aceh Tamiang. Setidaknya ada 12 kecamatan dan 216 desa di Kabupaten Aceh Tamiang.

"Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan," ujar Teddy.

Di Posko Bantuan Bencana Sumatra Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin jumpa pers mengenai penanganan bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatra, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Di hadapan sejumlah wartawan, Pratikno menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada jajarannya penanganan dampak bencana di Sumatra diperlakukan sebagai prioritas nasional.

"Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai. Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital," kata Pratikno saat jumpa pers.

Jumpa pers terkait penanganan bencana di Halim hari ini dihadiri sejumlah pejabat, selain Menko PMK dan Seskab Teddy, ada juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan.

“Iya betul. Jadwal KTT G20 di Afrika Selatan bertepatan dengan beberapa agenda Presiden di Tanah Air, sehingga Pak Presiden akan diwakili Pak Wapres di G20,” ujar Teddy saat dihubungi Bisnis melalui pesan teks, Jumat (21/11/2025).

Dengan demikian, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditugaskan memimpin delegasi Indonesia dalam forum para pemimpin negara ekonomi terbesar dunia tersebut.

Wapres Gibran telah bertolak ke Johannesburg pada Jumat pagi untuk mewakili Presiden Prabowo selama rangkaian pertemuan pada 22–23 November 2025.

Kehadiran Wapres Gibran di G20 menjadi penegasan bahwa Indonesia tetap berkomitmen aktif dalam isu-isu global, meski Presiden Prabowo harus menangani agenda domestik yang berlangsung bersamaan.

Selain Wapres, Prabowo juga sudah mengirim Wamenko Polkam sebagai utusan khusus Presiden untuk bertemu langsung Presiden Afrika Selatan Ramafosa, untuk menyerahkan surat permohonan tidak hadir.

Pemerintah sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mewakili Indonesia dalam forum G20 yang diselenggarakan pada 22–23 November 2025.

BEKASI, KOMPAS.com – Peserta Program Magang Nasional di PT Denso Indonesia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menerima uang saku sekitar Rp 5,5 juta per bulan. Selain mendapatkan insentif tersebut, para peserta juga memperoleh pembekalan keterampilan dan pendampingan langsung dari mentor berpengalaman.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat meninjau pelaksanaan Program Magang Nasional di perusahaan tersebut pada Jumat (7/11/2025).

Dalam kunjungan itu, Seskab Teddy didampingi Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar.

“Di PT Denso tersebut, peserta magang benar-benar telah bekerja, mendapatkan pembekalan keterampilan sesuai bidangnya, serta didampingi oleh mentor berpengalaman. Mereka juga memperoleh uang saku sesuai ketentuan kabupaten/kota, di Bekasi sekitar Rp 5,5 juta per bulan,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulis.

Teddy menjelaskan, para peserta Program Magang Nasional Batch 1 telah mulai bekerja sejak 20 Oktober 2025 dan kini telah menjalani masa magang selama tiga minggu.

“Kami mengecek langsung para peserta Program Magang Nasional Batch 1 yang telah mulai bekerja sejak 20 Oktober 2025 ini. Kini mereka telah menjalani masa magang selama tiga minggu,” katanya.

Menurut Teddy, peserta magang di PT Denso benar-benar dilibatkan dalam pekerjaan sesuai keahlian mereka. Ia menilai hal ini menunjukkan keseriusan dunia industri dalam memberi pengalaman kerja nyata bagi generasi muda.

Seskab juga menyoroti bahwa banyak peserta magang yang baru lulus kuliah pada Agustus lalu dan kini sudah bisa bekerja hanya dua bulan setelah wisuda.

“Menariknya, ada beberapa peserta yang baru lulus kuliah pada Agustus lalu, dan kini sudah bisa bekerja hanya dua bulan setelah wisuda,” ungkap Teddy.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Ketenagakerjaan telah menginstruksikan penambahan kuota peserta magang secara signifikan sebagai bagian dari komitmen memperluas kesempatan kerja bagi anak muda.

“Sebagai bentuk komitmen pemerintah memperluas kesempatan kerja bagi anak muda, Presiden Prabowo melalui Menteri Ketenagakerjaan telah menginstruksikan pembukaan tambahan 80.000 peserta magang pada November ini, sehingga total peserta Program Magang Nasional tahun 2025 akan mencapai 100.000 orang,” jelasnya.

Program Magang Nasional merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta mengurangi pengangguran muda.

Melalui kemitraan dengan dunia industri, program ini diharapkan menjadi jembatan antara pendidikan dan kebutuhan kerja, sekaligus mendorong produktivitas nasional.