Bisnis.com, MAKASSAR - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI terus memacu pengembangan ekosistem klaster komoditas di wilayah Sulawesi guna mendongkrak potensi produk unggulan daerah. Fokus diarahkan ke 3 komoditas utama, yakni kakao, kacang tanah, dan cengkeh.

Regional CEO BRI Regional 15 Makassar Argo Prabowo mengungkapkan bahwa mayoritas klaster usaha binaan pihaknya bergerak di sektor produksi, dengan porsi terbesar berada di bidang pertanian.

Sebagai contoh program klaster kakao BRI saat ini telah tersebar di berbagai wilayah sentra produksi, salah satunya wilayah Luwu, Sulawesi Selatan.

Di wilayah ini, BRI aktif membentuk klaster perkebunan kakao guna meningkatkan produktivitas petani sekaligus mendorong kualitas produk berstandar ekspor.

Untuk memperkuat ekosistem tersebut, perseroan belum lama ini menjalin kolaborasi dengan PT Comextra Majora di Kabupaten Luwu Timur.

Langkah kemitraan dengan perusahaan produsen dan eksportir komoditas perkebunan tersebut membidik keberlanjutan rantai pasok pengembangan kakao global.

"Kerja sama dengan PT Comextra Majora dilakukan guna memberi kepastian pasar bagi hasil tani masyarakat. Upaya ini sekaligus menekankan pentingnya memperkuat hubungan antara sektor jasa keuangan dan sektor riil melalui pola kemitraan terpadu yang sejalan dengan UU P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan)," ucap Argo kepada Bisnis belum lama ini.

Selain kakao, BRI juga menggarap klaster kacang tanah yang berpusat di wilayah sentra produksi Sulawesi Selatan. Salah satu yang menjadi percontohan adalah klaster Kacang Nepo di Desa Nepo, Kabupaten Barru. Sentra ini diintegrasikan melalui program Desa BRILiaN.

Melalui program tersebut, BRI berhasil mendorong hilirisasi produk pertanian setempat. Hasil bumi Desa Nepo yang biasanya dijual dalam bentuk mentah, kini telah diolah menjadi produk camilan siap konsumsi yang mampu menembus pasar nasional.

Dalam prosesnya, BRI memberikan pendampingan komprehensif mulai dari pelatihan pemasaran, perbaikan kemasan, hingga digitalisasi usaha.

Sementara untuk komoditas cengkeh, klaster binaan bank pelat merah ini tersebar luas di sejumlah wilayah sentra perkebunan, seperti Kabupaten Kolaka Utara (Sulawesi Tenggara), Kabupaten Enrekang, hingga Kabupaten Sinjai (Sulawesi Selatan).

Regional Mikro Banking Head BRI Region 15 Makassar Iwan Suprianto menambahkan bahwa sejalan dengan strategi klasterisasi tersebut, perseroan telah membentuk beberapa desa binaan melalui payung Desa BRILiaN.

Beberapa di antaranya meliputi Desa Tompobulu (Pangkep), Desa Nepo (Barru), Desa Bontominasa (Bulukumba), dan Desa Batupute (Barru).

"Pemberdayaan yang kami lakukan menyentuh aspek fundamental, mulai dari pelatihan manajemen usaha hingga sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi halal," kata Iwan.

Hingga saat ini, penetrasi pemberdayaan BRI di wilayah kerja Regional Office (RO) Makassar, yang mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku, telah mencatatkan terbentuknya 2.800 klaster usaha serta 528 Desa BRILiaN.

Ke depan, perseroan berkomitmen untuk terus mereplikasi dan mengembangkan klaster komoditas ini demi memberdayakan ribuan pelaku UMKM melalui 3 pilar utama, yaitu perluasan akses permodalan, pelatihan manajemen bisnis, serta fasilitasi akses pemasaran yang lebih luas.

JAKARTA, KOMPAS.com-Sejumlah Non Governmental Organization (NGO) menilai pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) mengingatkan masyarakat pada riwayat keruntuhan industri cengkeh nasional.

PT DSI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yang akan bertugas menjadi eksportir tunggal komoditas sumber daya alam (SDA) strategis.

Ekonom Center for Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mengatakan pembentukan PT DSI berpotensi mengulang praktik monopolicengkeh seperti pada masa Orde Baru.

“Ide baru pembentukan BUMN khusus ekspor ini memicu kekhawatiran terjadinya distorsi pasar dan politisasi bisnis,” kata Huda dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).

Huda mengatakan Presiden RI ke 2 Soeharto membentuk Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh (BPPC) pada masa Orde Baru.

Lembaga tersebut memonopoli perdagangan cengkeh. BPPC menjadi pembeli tunggal sekaligus penjual cengkeh di Indonesia.

Petani saat itu dilarang menjual hasil panennya kepada pembeli lain. Pabrik rokok sebagai industri penyerap cengkeh juga hanya boleh membeli dari BPPC.

Industri rokok kemudian mengurangi volume produksi karena tidak mampu membeli cengkeh dengan harga terlalu mahal.

Setelah itu, gudang cengkeh penuh dan tidak lagi mampu menyerap produksi petani.

Pada akhirnya, harga cengkeh ambruk dan kejayaan cengkeh nasional runtuh.

“Pengalaman tersebut menjadi peringatan jika BUMN ekspor melakukan monopoli pasar, ini bisa merugikan petani maupun pelaku usaha,” ujar Huda.

Menurut Huda, pembentukan PT DSI sebagai eksportir tunggal SDA strategis membuat pemerintah tidak hanya menjadi regulator, tetapi juga pemain.

“Ini adalah bentuk state capitalism (kapitalisme yang dilakukan oleh negara). Negara bukan hanya menjadi regulator, tapi dia juga menjadi operator,” ujar Huda.

Chief Executive Officer (CEO) EcoNusa, Bustar Maitar, mengatakan kondisi ekonomi makro saat ini sedang buruk. Kondisi itu menunjukkan rendahnya kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Menurut Bustar, tata kelola PT DSI harus bebas dari kepentingan politik dan kepentingan segelintir orang jika pemerintah tetap melanjutkan rencana tersebut.

Bustar menilai kebijakan pemerintah tidak boleh mengorbankan petani skala kecil, terutama masyarakat wilayah timur yang bergantung pada produksi perkebunan.

Ia mencontohkan petani lebih diuntungkan ketika mengekspor kelapa bulat secara langsung, bukan melalui badan khusus ekspor.

Menurut Bustar, petani sebagai produsen SDA strategis memiliki risiko kerugian lebih besar dibandingkan pengusaha tambang.

“Perusahaan tambang mungkin merugi, tapi tidak akan sebanyak pekebun mandiri,” kata Bustar.

Program Director Trend Asia, Ahmad Ashov Birry, menilai pembentukan PT DSI dilakukan saat keterbukaan informasi publik terhadap informasi keuangan masih buruk.

Informasi terkait kepemilikan manfaat atau beneficial ownership (BO) hingga Hak Guna Usaha (HGU) belum terbuka.

Indonesia juga disebut masuk daftar negara dengan kasus penyembunyian rahasia yang tinggi.

Sementara itu, masyarakat lokal menanggung dampak ekologis akibat kegiatan produksi SDA oleh perusahaan besar.

Pencemaran air dan tanah, kerusakan lahan, hingga krisis kesehatan menjadi masalah yang ditimbulkan korporasi.

“Masih banyak masalah mendasar yang harus dijawab pemerintah sebelum pindah fokus ke BUMN ekspor yang akan menguasai pintu ekspor,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membentuk BUMN khusus untuk menangani ekspor sejumlah komoditas strategis.

BUMN tersebut dibentuk untuk mengatasi praktik under invoicing yang diduga telah merugikan negara Rp 15.400 triliun selama 34 tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan BUMN tersebut bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia.

“Pak Menteri Investasi/Kepala BKPM sudah membentuk yang namanya PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Nanti dijelaskan lebih lanjut," ujar Airlangga di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti rencana pembentukan Badan Ekspor. Huda menduga terdapat praktik yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu, terutama pihak yang memimpin badan tersebut.

“Praktik ini tidak berbeda jauh dengan praktik Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) yang memonopoli perdagangan cengkeh,” ujar Huda kepada Republika di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Akibatnya, lanjut Huda, pengusaha tidak memiliki daya tawar ketika menjual produk ke BPPC. Huda memprediksi badan ekspor nantinya juga dapat menjadi pembeli tunggal komoditas strategis sebelum diekspor.

“Harga bisa ditentukan dan produsen tidak mempunyai daya tawar kepada badan ekspor. Ini praktik monopsoni yang akan merusak pasar dan merugikan produsen,” ucap Huda.

Terlebih, sambung Huda, komoditas seperti CrudePalmOil (CPO) juga melibatkan produsen dari kalangan petani yang berpotensi paling terdampak tekanan harga. Bahkan, jika komoditas tersebut berskala besar dan Indonesia menjadi pemain utama ekspor, praktik ini bisa berkembang menjadi state monopoly yang menjadi pembeli tunggal sekaligus penjual dominan di pasar global.

Huda menambahkan memang terdapat peluang meningkatkan pendapatan negara karena praktik underinvoicing dapat ditekan. Namun, ia meragukan seluruh pengusaha melakukan praktik tersebut.

“Bagaimana nasib pengusaha yang sudah taat aturan? Apakah mereka layak diberikan sanksi kebijakan serupa? Ini yang seharusnya dilihat secara komprehensif oleh pemerintah,” kata Huda.

Penunjukan BPOM sebagai CE mencerminkan meningkatnya kepercayaan USFDA terhadap sistem pengawasan Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan United States Food and Drug Administration (USFDA) resmi menandatangani Confidentiality Commitment (CC) sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan ekspor rempah asal Indonesia ke Amerika Serikat.

Kepala BPOM Taruna Ikrar di Jakarta, Rabu, mengatakan tercatat nilai impor rempah Amerika Serikat (AS) dari Indonesia mencapai 45,9 juta dolar atau sekitar Rp800 miliar pada tahun 2024. Tingginya nilai ekspor RI ini menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan dan kelancaran akses pasar melalui sistem pengawasan yang kredibel.

Melalui penandatanganan CC pada 15 April 2026, BPOM dan USFDA memperkuat kerja sama dalam pertukaran informasi non-publik. Hal ini sekaligus untuk mendukung peran BPOM sebagai Certifying Entity (CE) dalam penerbitan Shipment-Specific Certificate (SSC) bagi komoditas rempah. Kerja sama ini juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra terpercaya dalam rantai pasok global.

"Penunjukan BPOM sebagai CE mencerminkan meningkatnya kepercayaan USFDA terhadap sistem pengawasan Indonesia. Ditambah lagi saat ini BPOM dan USFDA juga sama-sama berstatus WHO-Listed Authority (WLA). Kita mengacu pada standar global yang sama," kata Taruna Ikrar.

Sejak implementasi skema SSC pada Oktober 2025 hingga akhir April 2026, BPOM telah memproses lebih dari 2.000 pengajuan dan menerbitkan 304 sertifikat untuk 20 perusahaan, dengan nilai ekonomi mencapai sekitar 2,8–3 miliar dolar AS atau sekitar Rp45 triliun.

SSC menjadi instrumen penting dalam memastikan keamanan produk, sekaligus menjaga kelancaran ekspor Indonesia ke pasar global.

Bagi pelaku usaha, khususnya eksportir rempah, pangan olahan, dan suplemen kesehatan, kerja sama ini memberikan manfaat strategis berupa kepastian regulasi, kemudahan akses pasar ke AS, serta terbukanya peluang ekspor yang lebih luas dan berkelanjutan. Selain itu penguatan sistem sertifikasi dan pengawasan ini turut meningkatkan kepercayaan terhadap produk Indonesia di pasar global.

Sementara itu bagi masyarakat, lanjutnya, komitmen ini memberikan manfaat nyata berupa peningkatan jaminan keamanan produk, perlindungan konsumen, serta keberlanjutan ekspor yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Kebutuhan penguatan pengawasan ini muncul setelah ditemukannya cemaran radioaktif Cesium-137 pada produk cengkeh Indonesia pada Agustus 2025 lalu. Temuan itu mendorong USFDA menetapkan Import Alert 99-51 dan Import Alert 99-52, serta mekanisme Detention Without Physical Examination (DWPE). Kondisi ini menuntut adanya jaminan keamanan produk yang lebih ketat sebelum memasuki pasar AS.

Sebagai tindak lanjut penandatanganan CC, BPOM menerima kunjungan delegasi USFDA yang berlangsung pada 4–8 Mei 2026 dalam rangka pelaksanaan verifikasi. Hal tersebut dilakukan untuk menilai secara menyeluruh efektivitas sistem sertifikasi yang dijalankan BPOM, termasuk peninjauan terhadap fasilitas produksi, proses scanning dan sampling, pengujian sampel di laboratorium serta mekanisme evaluasi dan penerbitan SSC.

Associate Commissioner, Office of Global Policy and Strategy US FDA Mark Abdoo berharap pertukaran informasi antara BPOM dan USFDA semakin diperkuat setelah disepakatinya CC ini.

Senada, perwakilan US FDA Maria Knirk mengapresiasi peran BPOM dalam mendukung kelancaran perdagangan sekaligus menjaga keamanan produk.

“Indonesia merupakan mitra dagang yang penting, dan peran sebagai certifying entity menjadi kunci dalam mendukung perdagangan serta menjamin keamanan produk,” ujarnya.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

TEMANGGUNG - Petani tembakau dan cengkih di Temanggung, Jawa Tengah terancam dengan kebijakan terkait rokok yang tengah dirancang pemerintah. Saat ini, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berencana mengatur batasan kadar tar dan nikotin.

Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) menilai rencana kebijakan itu tidak mempertimbangkan karakteristik bahan baku lokal, sehingga berpotensi mematikan kelangsungan mata rantai pasok industri hasil tembakau (IHT) nasional. Penolakan ini didasarkan pada fakta lapangan mengenai kekhasan bahan baku sebagai ciri khas rokok kretek yang tidak dimiliki negara lain.

“Bahan baku utama produk kami (salah satunya) adalah tembakau dan cengkih Temanggung yang memiliki kadar nikotin relatif tinggi. Rata-rata satu gram tembakau mengandung 30 mg hingga 80 mg nikotin. Jika batasan yang ditetapkan jauh di bawah angka itu akan sangat kesulitan memenuhi standar,” ujar Ketua Umum Gappri Henry Najoan di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Rencana pengaturan itu juga akan mengancam komoditas cengkih. Sebagai komponen utama kretek, cengkih merupakan penyumbang kadar tar yang signifikan. Membatasi kadar tar sama saja dengan memangkas penggunaan cengkih dalam rokok yang menjadi sumber penghasilan masyarakat.

"Kebijakan ini dinilai akan merusak cita rasa khas kretek yang telah diterima pasar sekaligus menghancurkan mata pencaharian ribuan petani cengkih," ucapnya.

Henry mengingatkan sebenarnya Indonesia telah memiliki standardisasi pengukuran kadar nikotin dan tar melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Perumusan SNI melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, produsen, konsumen, dan para pakar, sehingga memiliki legitimasi yang kuat.

Gappri juga menyoroti langkah Kementerian Kesehatan yang sedang menyusun aturan mengenai bahan tambahan yang dilarang dalam produk rembakau dan rokok elektronik. Rancangan beleid itu melarang penggunaan hampir seluruh bahan tambahan, termasuk yang berkategori food grade.

Menurut Henry, selama ini bahan tambahan digunakan untuk meningkatkan cita rasa dan karakter produk, termasuk cooling agent seperti mentol, gula, dan bahan lainnya. Apabila larangan ini diberlakukan, industri rokok legal tidak akan dapat memenuhi ketentuan baru tersebut sehingga berpotensi menghentikan operasionalnya.

"Di sisi lain, kondisi ini dapat memicu peningkatan peredaran rokok ilegal, sehingga tujuan awal regulasi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tidak akan tercapai," katanya.

Rencana pengaturan batasan tar, nikotin dan larangan bahan tambahan lain jika diimplementasikan bertolak belakang dengan visi presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen melindungi industri nasional.

Henry mengatakan, pemerintah sampai saat ini menggantungkan sumber cukai hasil tembakau (CHT) yang tiap tahun berkontribusi Rp200 triliun dan menyerap 6 juta tenaga kerja. Jadi, kebijakan harus diseimbangkan dengan kepentingan ekonomi nasional di sektor hasil tembakau.

Dia menambahkan keberadaan PP No 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan yang ditetapkan pada 5 Oktober 1999, saat itu pelaku usaha diwajibkan memproduksi tembakau dengan kadar maksimal nikotin 1,5 mg dan tar 20 mg per gram.

IDXChannel- Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq mengungkap adanya zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) yang terkontaminasi dalam produk cengkeh. Adapun, jumlah cengkeh yang terkontaminasi seberat 13,5 ton.

Hal ini dibeberkan Hanif ketika melakukan rapat bersama Komisi XIII DPR RI, pada Rabu (3/12/2025). "Penanganan kontaminasi di Lampung dan Surabaya telah teridentifikasi terkait tercemarnya Cengkeh yang berasal dari pengiriman Surabaya, selanjutnya kami lakukan penelusuran lebih lanjut," kata Hanif di ruang rapat komisi XIII.

Dia menyampaikan bahwa cengkeh yang akan diekspor ini berasal dari wilayah Lampung. Maka dari itu, pihaknya melakukan penelusuran ke Lampung untuk mencari tahu asal usul cengkeh tersebut bisa tercemar zat berbahaya.

"Kita menemukan satu titik yang berada di perkuburan yang kemudian kita telah lakukan dekontaminasi dan dilakukan cementing sehingga dinyatakan aman lokasi tersebut," ujar dia.

"Kemudian hari ini cengkeh tersebut telah kembali ke Indonesia setelah direimpor dengan sejumlah 13,5 ton," tuturnya.

Cengkeh yang terkontaminasi itu rencananya akan dimusnahkan pada 2026 mendatang. "Pelaksanaan pemusnahannya kami akan jadwalkan di tahun depan bersisihan dengan rencana anggaran dari Kementerian Lingkungan Hidup," kata dia.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, BANDUNG -- Provinsi Jawa Barat, yang selama ini dikenal sebagai lumbung padi dan sentra pariwisata, ternyata menyimpan potensi kekayaan alam lain yang siap menguatkan kinerja di pasar global, yakni rempah-rempah.

Dari dataran tinggi di Priangan Timur hingga wilayah pesisir utara-selatan, rempah-rempah yang tumbuh di Jawa Barat mulai dilirik sebagai komoditas unggulan baru yang menjanjikan peningkatan ekonomi signifikan bagi para petani lokal.

Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Khairul Mahalli mengatakan mulai Januari 2026 mendatang, eksportir produk olahan rempah akan mulai masuk ke ritel Jepang.

“Produknya bukan bahan mentah ya, kebanyakan berbentuk powder,” ungkap Mahalli kepada Bisnis.

Setelah pasar Jepang, yang terkenal sulit ditembus, para eksportir tanah air juga, kata dia, kini mulai kembali menggarap pasar di negara-negara Eropa.

Khairul menjelaskan, rempah seperti jahe, cengkeh, kayu manis, vanili dan pala menjadi beberapa produk rempah yang permintaannya besar dari pasar mancanegara.

Belum lagi produk berbahan dasar kelapa, berupa cocopeat, cocofiber, coco chip hingga arang kelapa yang sangat diminati pasar global.

“Jadi jangan sampai dijual kelapa segar itu, karena semuanya berpotensi besar,” ungkapnya.

Salah satu permintaan terbesar dari cocopeat datang dari Korea Selatan dan Jepang. Kedua negara tersebut membutuhkan ratusan kontainer cocopeat per bulan dari Indonesia.

Kemudian, cocofiber atau serabut kelapa, yang diminati negara-negara Eropa untuk isian jok mobil dan tempat tidur. Sehingga, hal ini seharusnya bisa dioptimalkan untuk membangun industrinya.

“Kalau industrinya terbangun kan ini potensi besar,” jelasnya.

Ia menilai, informasi soal potensi ini harusnya bisa sampai hingga ke akar rumput. Sehingga ceruk ini tidak hanya dikuasai oleh broker saja.

“Mereka kan berdagang ya, tapi harusnya ini semua tahu,” jelasnya.

Meski begitu, Khairul mengakui saat ini potensi ini sudah mulai digarap. Hanya saja ukuran industrinya belum sebesar industri tekstil dan garmen.

Sementara itu, Ekonom asal Universitas Padjajaran Ferry Hadiyanto menilai, meski saat ini sektor manufaktur masih akan menjadi penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat pada 2026, namun ia melihat sektor pertanian dan perkebunan di Jawa Barat mulai bergeliat.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masuk dalam tiga besar lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Jawa Barat.

Sementara itu, dominasi terbesar masih dipegang oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 40,94%, diikuti oleh perdagangan besar-eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,38%. Lalu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 8,57%.

Bahkan, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada Triwulan III-2025 secara year-on-year lapangan usaha pertanian tumbuh 5,43% menopang perekonomian ekonomi di Jabar.

"Sektor pertanian ini menunjukkan tren yang signifikan. Hal itu didukung oleh intensitas hujan sepanjang 2025 yang mendorong peningkatan kuantitas panen petani," jelasnya.

Sementara itu, Ferry juga tetap memeringatkan pemerintah daerah untuk mewaspadai risiko adanya bencana yang bisa kapan saja terjadi. Kondisi ini menurutnya bisa jadi akan memberikan efek berganda dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di 2026.

"Harus mulai dipetakan dan mitigasi dari sekarang [risiko bencana]," jelasnya.

KEMENTERIAN Perindustrian mengungkapkan Bea dan Cukai Belanda pernah melaporkan temuan kontaminasi zat radioaktif Cesium-137 pada produk sepatu kets asal Indonesia. “Masyarakat hebohnya hanya dengan udang. Tapi sebelum dengan udang, jauh sebelum udang, ini kita juga sebenarnya sudah menerima laporan,” kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian Setia Diarta saat rapat kerja bersama Komisi VII DPR, Senin, 10 November 2025.

Menurut Setia, temuan itu dilaporkan pada tahun ini, sebelum Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Amerika Serikat mengumumkan produk udang impor dari Indonesia terkontaminasi Cs-137. Adapun kasus udang diumumkan FDA pada 19 Agustus 2025.

Setia mengatakan, Bea dan Cukai Belanda melaporkan sejumlah kotak sepatu kets dengan paparan radiasi maksimal 110 nanosievert per jam. Hasil investigasi menyatakan adanya sebuah kotak sepatu berisi sepasang sepatu produksi sebuah pabrik di Banten itu memiliki aktivitas cemaran sekitar 1,6 Bq/kilogram per Cs-137.

Pada Agustus 2025, FDA Amerika Serikat mengeluarkan import alert 9951 terhadap produk udang produksi PT Bahari Makmur Sejati (PT BMS) yang berlokasi di kawasan industri modern, di Cikande, Banten karena terkontaminasi Cs-137. Sebulan kemudian, AS kembali merilis import alert 9952 pada produk cengkeh Indonesia yang produksi PT Natural Java Spices yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur.

Pada 3 Oktober 2025, FDA AS kembali merilis import alert 9952 yang menetapkan pemberlakuan sertifikat impor untuk produk udang dan rempah yang berasal dari Indonesia ke Amerika Serikat. Syarat sertifikasi itu berlaku mulai tanggal 31 Oktober 2025.

Tak sampai di situ, pemerintah AS juga menerapkan red list dan yellow list terhadap eksportir asal Indonesia untuk kedua produk tersebut. Red list diberikan kepada perusahaan atau fasilitas yang terbukti terkontaminasi Cs-137. Sementara yellow list diberikan untuk produk udang dan rempah yang berasal dari Pulau Jawa dan Lampung.

Setia mengungkapkan sebanyak 24 perusahaan terdeteksi terkontaminasi Cs-137. Berikut daftarnya:

1. PT Bahari Makmur Sejati

2. PT Vita Prodana Mandiri

3. PT Ever Loyal Copper

4. PT Nikomas Gemilang

5. PT Kanemory/Food Service

6. PT Hightech Grand Indonesia

7. PT Citra Baru Steel

8. PT Charoen Pokphand Indonesia

9. PT Jongka Indonesia

10. PT Valero Metals Jaya

11. PT Peter Metal Technology

12. PT Kabatama Raya

13. PT Universal Eco Pacific

14. PT Growth Nusantara Industry

15. PT New Asia Pacific Copper Indonesia

16. PT Sinta Baja Jaya

17. PT Asa Bintang Pratama

18. PT O.M. Indonesia

19. PT Crown Steel

20. PT Cahaya Logam Cipta Murni

21. PT Zhongtian Metal Indonesia

22. PT Sentosa Harmony Steel d/h PT Hwa

23 PT Ediral Tritunggal Perkasa

24. PT Luckione Environment Science Hok Steel Indonesia

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) menegaskan tidak ada penutupan pelabuhan maupun penghentian aktivitas bongkar muat menyusul tibanya cengkeh ekspor yang dikembalikan dari Amerika Serikat karena terkontaminasi zat radioaktif Cesium 137 (Cs-137). Seluruh operasional tetap berjalan normal.

Superintenden Komunikasi Korporat dan Hubungan Investor PT Terminal Petikemas Surabaya, Ardiansyah, mengatakan kegiatan pembongkaran terhadap produk yang dikembalikan tersebut memang dilakukan di TPS Surabaya, tapi tidak mengganggu pelayanan lainnya.

"Atas aktivitas tersebut, tidak ada penutupan pelabuhan ataupun penghentian aktivitas bongkar muat dan pelayanan kegiatan lainnya di TPS Surabaya. Kegiatan pelayanan bongkar muat tetap berlangsung normal dan seluruh pengguna jasa dilayani dengan baik," ujar Ardiansyah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (4/11).

Lebih lanjut, Ardiansyah menyebut proses bongkar peti kemas yang mengandung bahan terpapar Cesium dilakukan di bawah pengawasan ketat Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). Dari hasil pemantauan, seluruh kegiatan dinyatakan aman.

"Pelayanan bongkar atas produk yang terpapar Cesium dilakukan dengan pengawasan ketat dari Bapeten dan dinyatakan aman dalam proses bongkar peti kemas," ungkapnya.

Setelah dibongkar, lanjut Ardiansyah, peti kemas berisi cengkeh terkontaminasi tidak disimpan di dalam area terminal. Sesuai prosedur, kontainer tersebut langsung dikeluarkan dari TPS menggunakan sistem truck losing untuk ditangani lebih lanjut oleh pihak berwenang.

"Selanjutnya produk ekspor yang terkontaminasi Cesium tidak ditumpuk di dalam terminal, melainkan langsung dibawa keluar TPS Surabaya/truck losing, sesuai SOP penanganan container IMO Class 1 eksplosive dan IMO Class 7 radio aktif, untuk penanganan lebih lanjut oleh pihak berwenang," tutur Ardiansyah.

Sebelumnya, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya di Surabaya, Jawa Timur, ditutup begitu cengkeh terkontaminasi Cesium 137 (Cs-137) yang dikembalikan Amerika Serikat (AS) tiba.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kontaminasi Radionuklida Cs-137 berkoordinasi dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabya menutup kawasan pelabuhan.

Satgas menyatakan satu kontainer berisi cengkeh yang dikembalikan AS karena diduga terpapar Cs-137 tiba di Terminal Pati Kemas Tanjung Perak pada pukul 22.00 WIB, Sabtu kemarin (1/11).

"Telah dilakukan penanganan dengan menutup kawasan pelabuhan," kata Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Cesium-137 Bara Hasibuan dalam keterangan tertulis, Senin (3/11).

SATUAN Tugas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cesium-137 menyatakan satu kontainer berisi cengkeh yang dikembalikan Amerika Serikat karena dugaan kontaminasi radioaktif Cs-137 telah tiba di Terminal Pati Kemas Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu, 1 November 2025, pukul 22.00 WIB.

“Telah dilakukan penanganan dengan menutup kawasan pelabuhan,” kata Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Cesium-137 Bara Hasibuan, dalam keterangan tertulis, Senin, 3 November 2025.

Bara mengatakan penutupan itu dilakukan oleh satgas, kesyahbandaran, dan otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabya sebagai tindak lanjut penanganan kontainer dan isinya yang diduga terkontaminasi radioaktif.

Bara melaporkan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) telah memeriksa kontainer dan cengkeh produksi PT NJS yang diduga terkontaminasi Cs-137.

Hasilnya, Bara menyatakan Bapeten menemukan kontaminasi pada beberapa bagian produk cengkeh.

Selain itu, Bapeten menemukan kontaminasi paparan Cs-137 pada bagian dalam kontainer dengan hasil pengukuran yang relatif kecil. Sementara itu, Bapeten tidak menemukan kontaminasi paparan Cs-137 pada bagian luar kontainer.

Bara menyatakan, Bapeten melakukan pemilahan antara produk cengkeh yang terkontaminasi dan yang bersih. Selanjutnya, produk cengkeh yang terkontaminasi dipisahkan ke kontainer baru di PT NJS.

Ia menyatakan produk yang terkontaminasi radioaktif akan disegel untuk melakukan proses dekontaminasi dan dimusnahkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Bandung (ANTARA) - Satuan tugas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cs-137 dan Masyrakat Beresiko Terdampak (Satgas Cs-137) menemukan paparan zat radioaktif pada kontainer cengkeh relatif kecil.

Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Cs-137 Bara Krishna Hasibuan mengatakan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) telah melakukan pemeriksaan terhadap kontainer berisi cengkeh terduga terkontaminasi Cs-137 milik PT NJS di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

"Tidak ditemukan kontaminasi paparan Cs-137 pada bagian luar kontainer suspect. Ditemukan kontaminasi paparan Cs-137 pada bagian dalam kontainer suspect dengan hasil pengukuran yang relatif kecil," ujar Bara dalam keterangan tertulis yang diterima di Bandung, Jawa Barat, Senin.

Bara mengatakan satu kontainer yang dinyatakan suspect terkontaminasi Cs-137 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (USFDA) telah tiba di Terminal Peti Kemas Tanjung Perak Surabaya pada Sabtu (1/11), pada pukul 22.00 WIB.

Satgas Cs-137 berkoordinasi dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya telah melakukan penanganan dengan menutup kawasan pelabuhan.

Selanjutnya, dilakukan pengukuran pada seluruh produk cengkeh yang ada di dalam kontainer suspect, di mana ditemukan kontaminasi Cs-137 pada beberapa bagian produk cengkeh.

Satgas juga melakukan pemilahan antara produk yang terkontaminasi dan yang bersih, selanjutnya produk cengkeh yang terkontaminasi dipisahkan ke kontainer baru di PT NJS.

Sebagai tindak lanjut dari upaya penanganan, ia mengatakan produk yang diketahui terdeteksi Cs-137 akan dilokalisir (disegel) untuk selanjutnya dilakukan langkah dekontaminasi dan dimusnahkan.

"Sesuai dengan prosedur keamanan pangan, produk yang terkontaminasi Cs-137 akan disegel dan selanjutnya dilakukan pemusnahan oleh BRIN," katanya, menjelaskan.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) meminta kepada seluruh daerah yang menjadi eksportir berbagai jenis barang ke luar negeri untuk belajar dari kasus radiasi Cesium-137 yang terjadi di Cikande, Serang.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan hal itu agar dapat menjadi pelajaran dan upaya preventif.

"Mulut-mulut ekspor baik itu di Surabaya, di Semarang, di Makassar, dan seterusnya, itu banyak pembelajaran dari kasus Cikande ini yang bisa diadopsi untuk upaya preventif," ujarnya dilansir Antara, Senin (27/10/2025).

Handoko menilai kasus tersebut memiliki dampak terhadap potensi ekspor udang yang bisa hilang dalam sekejap.

"Hampir 5.000 ton udang beku kembali semua ke Indonesia, bisa dibayangkan. Kita tidak ingin itu terjadi di daerah yang lain. Apa itu cengkeh, kemarin juga ada juga kasus cengkeh dari Lampung, kemudian mungkin khususnya yang memang punya tujuan-tujuan ekspor, itu mungkin harus segera ditanyakan untuk melakukan tindakan penjagaan," katanya.

Handoko memastikan pihaknya melalui berbagai organisasi riset juga Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA/BAPERIDA) siap membantu seluruh daerah yang memiliki berbagai kendala untuk menerapkan berbagai kebijakan berbasis riset.

"Insya Allah kami siap menjadi jembatan, karena kalau ada masalah yang kira-kira common problem di banyak daerah, kami akan bawa itu melalui Deputi Kebijakan Pembangunan kami misalnya. Kalau masalah substansi, urusan problem teknis, yang membutuhkan pakar, itu sudah pasti kami banyak pakar, semua bidang," ucap Handoko.

Diketahui, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cesium-137 (Cs-137) terus mempercepat proses dekontaminasi di kawasan industri dan pemukiman warga di Cikande, Banten, dengan saat ini total 91 warga telah direlokasi sementara dari zona merah.

Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Rasio Ridho Sani menuturkan 22 pabrik dan 12 titik lainnya telah melalui dekontaminasi setelah terpapar cemaran radioaktif Cs-137.