Saya masih ingat ketika pertama kali melihat sebuah kandang ayam modern dengan sistem tertutup (closed house). Barisan ventilasi yang tertata, sensor suhu dan kelembaban, hingga sistem pemberian pakan otomatis menggambarkan wajah baru industri unggas Indonesia.

Teknologi tersebut memberi harapan besar. Namun, di balik modernisasi itu muncul satu pertanyaan penting: apakah hilirisasi ayam terintegrasi benar-benar akan mengubah struktur ekonomi peternakan rakyat, atau hanya menjadi proyek besar yang berhenti pada seremoni peresmian?

Pertanyaan ini semakin relevan ketika pemerintah mulai mendorong pembangunan peternakan ayam terintegrasi untuk memperkuat ketahanan protein nasional dan mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menyiapkan investasi sekitar Rp20 triliun untuk membangun ekosistem ayam pedaging dan petelur dari hulu hingga hilir.

Program ini bukan sekadar pembangunan kandang, tetapi mencakup rantai nilai lengkap: pembibitan, pakan, budidaya, pengolahan, hingga distribusi. Pada fase awal 2026, pembangunan mulai berjalan melalui groundbreaking di enam lokasi dan direncanakan berkembang di puluhan titik sebagai bagian dari strategi penguatan pasokan protein nasional.

Skala program ini sangat besar. Kebutuhan tambahan untuk mendukung MBG diperkirakan mencapai sekitar 1,1 juta ton daging ayam dan 774 ribu ton telur per tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya memproduksi ayam, tetapi membangun sistem produksi yang stabil, efisien, dan berkelanjutan.

Modernisasi kandang menjadi salah satu jawaban. Sistem closed house memiliki keunggulan dalam pengendalian lingkungan, efisiensi pakan, dan stabilitas produktivitas. Dengan teknologi ini, peternakan dapat mengurangi risiko akibat perubahan cuaca dan meningkatkan konsistensi produksi.

Namun, teknologi bukan solusi tunggal.

Investasi kandang modern membutuhkan biaya besar, pasokan listrik stabil, tenaga teknis, serta sistem pemeliharaan yang disiplin. Jika aspek tersebut tidak dipersiapkan, teknologi yang seharusnya menjadi pengungkit justru dapat berubah menjadi aset mahal yang tidak optimal.

Karena itu, hilirisasi ayam harus dirancang dengan prinsip kemandirian industri. Penguatan komponen lokal, kemampuan manufaktur dalam negeri, serta jaringan layanan purna jual harus menjadi bagian dari desain program.

Jangan sampai modernisasi peternakan justru menciptakan ketergantungan baru terhadap teknologi, suku cadang, dan layanan dari luar negeri.

Hal lain yang penting adalah posisi peternak rakyat. Hilirisasi tidak boleh hanya menghasilkan industri unggas skala besar, tetapi harus mampu meningkatkan kapasitas peternak kecil.

Peternak rakyat harus menjadi bagian dari rantai nilai, bukan sekadar pemasok tenaga kerja atau penerima dampak. Model kemitraan yang sehat, akses pembiayaan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas manajemen menjadi faktor penting agar manfaat ekonomi menyebar.

Dari sisi tenaga kerja, otomatisasi memang akan mengubah pola pekerjaan. Tetapi perubahan ini seharusnya dipandang sebagai peluang peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Industri unggas modern membutuhkan operator teknologi, teknisi kandang digital, tenaga ahli nutrisi, pengelola rantai pasok, hingga profesional pengolahan pangan.

Artinya, program hilirisasi harus berjalan bersama program peningkatan keterampilan masyarakat. Transformasi industri tanpa transformasi manusia akan menghasilkan kesenjangan baru.

Selain produksi, aspek lingkungan juga harus menjadi perhatian utama.

Industri unggas menghasilkan limbah yang jika tidak dikelola dapat menimbulkan persoalan sosial dan lingkungan. Namun dengan pendekatan ekonomi sirkular, limbah dapat menjadi sumber nilai tambah melalui pengolahan menjadi pupuk, energi, atau produk turunan lainnya.

Konsep ini penting karena masa depan industri pangan tidak hanya berbicara mengenai jumlah produksi, tetapi juga efisiensi sumber daya dan keberlanjutan.

Dalam konteks wilayah, Jawa Barat memiliki alasan kuat untuk menjadi salah satu lokasi strategis pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi.

Provinsi ini memiliki basis produksi unggas yang besar, kedekatan dengan pusat konsumsi nasional, jaringan distribusi pangan yang relatif berkembang, serta ekosistem industri pendukung seperti pakan dan logistik.

Kedekatan antara pusat produksi dan pusat permintaan menjadi faktor penting karena industri unggas sangat bergantung pada efisiensi rantai pasok. Semakin pendek jalur distribusi, semakin besar peluang menjaga harga, kualitas, dan kontinuitas pasokan.

Namun, menjadikan Jawa Barat sebagai wilayah percontohan tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas fisik. Harus ada ukuran keberhasilan yang jelas.

Apakah peternak lokal meningkat pendapatannya? Apakah lapangan kerja baru tercipta? Apakah biaya produksi semakin efisien? Apakah masyarakat sekitar memperoleh manfaat ekonomi langsung?

Indikator-indikator tersebut jauh lebih penting dibandingkan jumlah bangunan yang berdiri.

Program sebesar hilirisasi ayam terintegrasi juga membutuhkan koordinasi lintas sektor. Industri unggas berkaitan dengan pertanian, energi, logistik, perdagangan, ketenagakerjaan, hingga pembangunan desa.

Pengawasan dan evaluasi berkala menjadi faktor kunci agar program tetap berjalan sesuai tujuan awal.

Pada akhirnya, hilirisasi ayam terintegrasi memiliki peluang besar menjadi fondasi baru ketahanan pangan Indonesia. Namun keberhasilannya tidak boleh hanya diukur dari nilai investasi atau jumlah proyek yang dimulai.

Keberhasilan sejati adalah ketika rantai pangan nasional menjadi lebih kuat, peternak rakyat naik kelas, lapangan kerja baru tercipta, dan masyarakat mendapatkan manfaat nyata.

Hilirisasi harus menjadi transformasi ekonomi yang berkelanjutan, bukan sekadar seremoni.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan program bantuan pangan berupa telur ayam dan daging ayam karkas kembali digulirkan sebagai langkah menyerap produksi peternak sekaligus menopang harga unggas di tingkat produsen yang tengah tertekan.

Sekretaris Utama (Sestama) Bapanas Sarwo Edhy mengatakan pemerintah tengah mengintegrasikan penyerapan hasil peternak melalui berbagai program, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga mengusulkan kembali bantuan pangan telur dan daging ayam yang sebelumnya dijalankan pada 2023 dan 2024.

“Jadi yang harus kita selesaikan agar harga ayam di tingkat produsen, harganya tidak terlalu jauh dibandingkan dengan harga daging ayam di tingkat konsumen. [Namun] saat ini bedanya relatif jauh. Ada usulan bantuan daging ayam dan telur ayam. Ini sangat baik untuk stabilisasi pasokan dan harga daging ayam dan telur ayam,” kata Sarwo dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (25/6/2026).

Sarwo menyampaikan usulan program tersebut telah dimasukkan dalam perencanaan anggaran tahun depan. Namun, apabila mendapat persetujuan revisi anggaran dari DPR, pelaksanaannya berpotensi dipercepat pada tahun ini.

“Tahun 2027 [sudah] kita usulkan. Tahun ini mungkin kalau dari Komisi IV DPR RI menghendaki revisi anggaran, maka akan dilaksanakan dalam tahun ini,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan pengalaman pelaksanaan bantuan pangan untuk penanganan stunting sebelumnya terbukti mampu menopang harga di tingkat peternak.

“Jadi memang pernah yang kita lakukan dulu dengan bantuan pangan stunting. Itu dulu dengan 1,4 juta keluarga penerima atau sekitar 14.000 ton per bulan, itu sudah cukup bagus menahan harga dan itu diakui oleh para peternak,” ucap Maino.

Program tersebut sebelumnya menyalurkan bantuan berupa 1 kilogram daging ayam dan 10 butir telur kepada 1,4 juta keluarga penerima selama tiga bulan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggandeng 8.778 peternak rakyat, terdiri atas 6.895 peternak ayam petelur dan 1.883 peternak ayam broiler.

Selain bantuan pangan, Bapanas akan mengoptimalkan penyerapan melalui GPM yang digelar rutin di berbagai daerah. Menurut Maino, meski volume penyerapannya tidak besar, pelaksanaan secara konsisten dapat membantu mengangkat harga ayam di tingkat peternak.

Bapanas juga mendorong agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG membeli produk unggas langsung dari peternak dengan harga mendekati Harga Acuan Pembelian (HAP). Skema tersebut tersebut diharapkan dapat diterapkan secara nasional setelah program MBG kembali berjalan usai libur sekolah pada pertengahan Juli.

Di sisi lain, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) Kusnan menyambut baik rencana integrasi penyerapan hasil peternak ke berbagai program pemerintah, termasuk rencana pengguliran kembali bantuan pangan telur ayam dan daging ayam.

Terlebih, kata dia, kondisi peternak rakyat saat ini membutuhkan intervensi agar dapat bertahan di tengah tekanan harga.

“Memang peternaknya harus naik kelas jadi tidak hanya live bird saja. Harapannya ini harus terintegrasi oleh program pemerintah yang saat ini sedang direncanakan pemerintah juga. Kondisi saat ini yang perlu diselamatkan adalah peternak yang kondisinya saat sedang tertekan dan untuk berlanjut agak berat,” ujar Kusnan.

Sebagai informasi, Bapanas telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp17,8 triliun untuk 2027 yang mendapat dukungan Komisi IV DPR. Dalam usulan tersebut, pemerintah mengalokasikan kebutuhan pasokan sekitar 5,78 ribu ton daging ayam dan 8,67 ribu ton telur ayam untuk program bantuan pangan dengan sasaran 1,45 juta penerima manfaat.

Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO) mengungkapkan gelombang panic selling tengah melanda berbagai sentra produksi ayam hidup di Indonesia. Kondisi tersebut dinilai bukan semata-mata dipicu oleh rendahnya harga ayam, melainkan tekanan likuiditas yang semakin berat di tingkat peternak rakyat.

Ketua Umum PERMINDO Kusnan mengatakan peternak saat ini menghadapi tekanan pembayaran dari industri pakan yang menerapkan sistem pembayaran cash before delivery (CBD). Kondisi tersebut memaksa banyak peternak menjual ayam lebih cepat sebelum mencapai bobot ideal untuk memperoleh dana tunai guna memenuhi kebutuhan operasional.

"Peternak rakyat tidak sedang menghadapi krisis harga ayam semata, tetapi menghadapi krisis margin usaha akibat harga jual yang turun bersamaan dengan kenaikan biaya pakan yang tidak terkendali," ujar Kusnan dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, kebutuhan untuk segera melunasi biaya pakan, operasional kandang, dan tenaga kerja harian membuat peternak terpaksa melakukan panen dini. Akibatnya, pasokan ayam hidup membanjiri pasar dalam waktu bersamaan dan menekan harga jual di tingkat peternak.

Kusnan menilai kondisi tersebut semakin melemahkan posisi tawar peternak rakyat. Di tengah tekanan likuiditas, pedagang perantara (middleman) dinilai memiliki ruang lebih besar untuk menguasai perdagangan karena mampu menyerap ayam dalam jumlah besar.

"Ruang tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pedagang perantara atau middleman yang memiliki kemampuan membeli dalam jumlah besar dan mengendalikan arus perdagangan di lapangan," katanya.

PERMINDO memperkirakan peternak saat ini menanggung kerugian sekitar Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogram akibat harga jual yang berada di bawah biaya produksi.

Menurut Kusnan, anjloknya harga ayam tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi kelebihan pasokan (over supply). Ia menilai terdapat persoalan yang lebih kompleks, mulai dari tata kelola impor bahan baku pakan, tekanan likuiditas dalam rantai pasok, praktik panic selling, hingga ketimpangan struktur pasar.

"Harga ayam yang rendah berkepanjangan saat ini bukan semata-mata akibat over supply, melainkan akumulasi efek domino dari tata kelola impor bahan baku pakan, tekanan likuiditas industri, panic selling peternak, dan ketimpangan struktur pasar yang pada akhirnya menekan harga jauh di bawah biaya produksi peternak rakyat," ujarnya.

Karena itu, PERMINDO mendorong pemerintah dan BUMN pangan mengambil peran lebih aktif sebagai penyeimbang pasar dan instrumen stabilisasi harga. Organisasi peternak menilai langkah tersebut penting untuk mencegah berulangnya siklus kerugian yang terus menekan peternak rakyat.

"Jika akar persoalan likuiditas dalam rantai pasok ini tidak segera diselesaikan, maka harga ayam berpotensi terus berulang jatuh di bawah biaya produksi peternak. Yang dibutuhkan peternak rakyat bukan bantuan sesaat, melainkan perbaikan ekosistem usaha yang sehat, adil, transparan, dan berkelanjutan," tegas Kusnan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SIG) melalui unit usahanya, PT Solusi Bangun Andalas, mengembangkan pemanfaatan limbah kelapa sebagai bahan pakan alternatif yang membantu menekan biaya produksi peternak unggas di Aceh.

Melalui program Sampah Kelapa untuk Desa Sejahtera (Sakeladera), perusahaan mengolah sekitar 60 ton limbah kelapa per bulan dari kawasan wisata Pantai Lampuuk, Aceh, menjadi cocopeat yang digunakan sebagai campuran pakan ternak. Program ini diklaim mampu menurunkan biaya pakan peternak unggas hingga 60%.

Sebelum program berjalan, peternak unggas di Lhoknga menghadapi biaya pakan yang mencapai sekitar Rp48 juta per bulan karena masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi keberlangsungan usaha peternakan skala kecil.

Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan mendorong keberlanjutan yang mencakup aspek lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Program Sakeladera PT Solusi Bangun Andalas selaku unit usaha SIG menjadi bukti nyata kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat di Aceh,” ujarnya dalam siaran pers, dikutip Rabu (23/6/2026).

Menurut Vita, program tersebut mencatat rasio Social Return on Investment (SROI) sebesar 2,5. Artinya, setiap Rp1 investasi yang dikeluarkan menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi senilai Rp2,5 bagi masyarakat.

Selain membantu menekan biaya pakan, program ini juga mengurangi volume limbah kelapa yang sebelumnya mencapai sekitar 60 ton per bulan menjadi 20—24 ton per bulan. Pengurangan limbah tersebut turut menekan emisi karbon dari praktik pembakaran sampah kelapa yang sebelumnya mencapai 34,8 ton CO₂ per bulan.

Program ini juga melibatkan masyarakat setempat dalam rantai pengumpulan dan pengolahan limbah kelapa. Tercatat sebanyak 28 orang terlibat dalam proses tersebut.

Anggota Kelompok Usaha Puyuh Andalas Muhammad Ikhsan mengatakan pemanfaatan limbah kelapa memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha peternakan.

“Sekarang sampah kelapa tidak lagi dibuang percuma. Kami bisa mengolahnya menjadi produk yang bernilai ekonomi, bahkan membantu menekan biaya produksi pakan ternak,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek sektor perunggasan atau poultry dinilai tetap positif, meskipun rencana restrukturisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik pemerintah sempat membayangi sentimen pasar.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Victor Stefano dan Wilastita Muthia Sofi mengungkapkan isu pemangkasan pagu anggaran MBG dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun berpotensi menurunkan penyerapan daging ayam.

Kendati demikian, potensi penurunan belanja komoditas tersebut diperkirakan hanya berdampak minimal terhadap fundamental industri dengan pemangkasan tipis pada tingkat kekurangan pasokan (undersupply).

“Kami memperkirakan potensi penurunan belanja MBG ini berdampak terbatas, hanya mengurangi estimasi undersupply unggas tahun 2026 dari semula 12% menjadi sekitar 11%,” ujar keduanya dalam riset, dikutip Sabtu (20/6/2026).

Di bawah skenario tanpa ekspansi penerima manfaat, serapan ayam untuk program MBG sepanjang tahun ini diperkirakan mencapai 300.000 ton, hanya turun tipis dari proyeksi awal sebesar 328.000 ton.

Selain sentimen MBG, pelemahan harga ayam hidup (livebird/LB) ke kisaran Rp16.500—Rp18.500 per kilogram sejak akhir Mei lalu dinilai lebih dipicu oleh faktor musiman dan peningkatan produksi secara temporer.

Faktor musiman tersebut mencakup penurunan permintaan selama masa libur sekolah dan memasuki bulan Suro, di samping adanya disrupsi jangka pendek akibat reformasi program pasokan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Sementara itu, BRI Danareksa Sekuritas memperkirakan margin laba emiten unggas pada kuartal II/2026 akan melandai setelah mencatatkan kinerja basis tinggi (high base) yang cukup kuat pada kuartal I/2026.

Pada kuartal II/2026, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) diproyeksikan meraup laba Rp845 miliar hingga Rp1,027 triliun, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) senilai Rp529 miliar sampai Rp680 miliar, dan PT Malindo Feedmill Tbk. (MAIN) sebesar Rp31 miliar hingga Rp 39 miliar.

Proyeksi penurunan kinerja secara kuartalan (quarter on quarter/QoQ) tersebut dipengaruhi oleh penurunan harga jual rata-rata ayam hidup sebesar 15,0% QoQ dan harga anak ayam usia sehari (day-old chick/DOC) sebesar 15,2% QoQ.

Meskipun harga jual melemah, biaya pakan atau feed cost tercatat relatif stabil di level Rp7.600 per kilogram karena penurunan harga jagung lokal terkompensasi oleh kenaikan harga bungkil kedelai (soybean meal/SBM).

BRI Danareksa mempertahankan rekomendasi overweight untuk sektor perunggasan seiring dengan valuasi saham yang sudah terdiskon cukup dalam hingga menyentuh -1,5 standar deviasi (SD) dari rata-rata lima tahunnya.

Pemulihan harga ayam hidup pada Juli 2026 juga diproyeksikan akan menjadi katalis utama bagi pembalikan arah saham sektor unggas, dengan saham CPIN ditempatkan sebagai pilihan utama atau top pick.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Pemerintah memastikan optimalisasi penyerapan produk peternak unggas untuk menunjang Program Makan Bergizi Gratis

Padang, Sumatera Barat (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah sepakat mengoptimalkan penyerapan hasil peternak unggas guna menjaga stabilitas harga, memperkuat kesejahteraan peternak, serta memastikan pasokan pangan hewani tetap terjaga secara nasional.

"Pemerintah memastikan optimalisasi penyerapan produk peternak unggas untuk menunjang Program MBG (Makan Bergizi Gratis)," kata Amran dalam keterangan yang dikonfirmasi di Padang, Sumatera Barat, Kamis.

Menurut dia, langkah itu sebagai upaya kontrol fluktuasi harga pangan pokok, yang merupakan bantalan keekonomian harga produsen pangan dalam negeri.

Amran menegaskan penurunan harga di tingkat peternak unggas tidak dapat dibiarkan karena berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha peternakan nasional.

Oleh karena itu, pemerintah hadir untuk memastikan harga komoditas peternakan di tingkat produsen tetap berada pada level yang sesuai dengan Harga Acuan Pembelian (HAP) sehingga peternak memperoleh kepastian usaha.

Amran mengatakan harga telur dan ayam hidup di tingkat peternak mengalami penurunan signifikan dalam beberapa waktu terakhir, bahkan harga telur sempat berada pada kisaran Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram.

Untuk membantu menjaga harga, dia mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna meningkatkan penyerapan telur dan daging ayam melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) termasuk mendorong frekuensi konsumsi menjadi lebih tinggi sebagai instrumen stabilisasi pasar.

"Kami sudah koordinasi. MBG agar konsumsi telur dan ayamnya dinaikkan dari satu kali per minggu, kalau bisa tiga kali per minggu," ucap Amran.

Bapanas mencatat pergerakan harga ayam broiler tingkat peternakan mulai bergerak positif. Rata-rata harga secara nasional per 15 Juni tercatat telah berada di Rp22.107 per kilogram (kg).

Level harga tersebut mulai naik 0,56 persen dibandingkan harga sehari sebelumnya di Rp21.984 per kg. Sementara dibandingkan seminggu sebelumnya juga sudah naik tipis 0,02 persen.

Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dilaporkan memiliki rata-rata harga ayam broiler tingkat peternak paling rendah dengan harga Rp18.438 per kg. Sementara provinsi dengan rata-rata harga paling tinggi ada di Riau dengan harga Rp27.000 per kg atau telah melampaui HAP tingkat peternak yang ditetapkan di Rp25.000 per kg.

Selanjutnya mengenai pergerakan harga telur ayam ras tingkat peternak secara nasional, per 15 Juni telah berada di Rp24.019 per kg.

Provinsi Sumsel kembali tercatat dengan rata-rata harga paling rendah di Rp22.000 per kg. Untuk provinsi dengan rata-rata harga paling tinggi ada di Sulawesi Utara dengan Rp28.000 per kg yang telah melebihi HAP tingkat peternak di Rp26.500 per kg.

Selain memperluas akses penyerapan produk ternak unggas di hilir, pemerintah juga membantu peternak unggas dalam negeri agar biaya produksi dapat semakin efisien. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan telah dijalankan sejak 9 Mei 2026.

Untuk pelaksanaan Program SPHP jagung pakan, Bapanas telah menyiapkan anggaran sebesar Rp678 miliar di tahun ini. Total alokasi penyaluran sebanyak 242 ribu ton dan dapat berlangsung hingga akhir 2026.

Sebanyak lebih dari 5 ribu peternak yang terdiri dari skala mikro, kecil, dan menengah dengan total populasi 53 juta ekor unggas pada 26 provinsi menjadi target sasaran SPHP jagung pakan tahun ini.

Dalam catatan Bapanas, realisasi salur SPHP jagung pakan yang telah dijalankan Perum Bulog sampai 15 Juni mencapai 42,4 ribu ton atau sekitar 19,9 persen dari target sementara 213,2 ribu ton.

Masih ada sisa pagu 28,8 ribu ton lagi yang masih sedang diproses bersama Kementerian Pertanian untuk memperoleh tambahan peternak penerima manfaat.

Adapun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga minggu kedua Juni 2026, jumlah daerah dengan penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) telur ayam ras dan daging ayam ras di tingkat konsumen semakin banyak. Penurunan IPH Telur ayam ras ada di 198 kabupaten/kota dan daging ayam ras di 182 kabupaten/kota.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan sejumlah langkah yang ditempuh pemerintah untuk menjaga harga telur ayam ras di tingkat peternak, mulai dari peningkatan konsumsi melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan penyerapan produksi, hingga dukungan pakan ternak.

Ia mengatakan langkah tersebut diambil menyusul melemahnya harga telur di tingkat peternak akibat kurangnya penyerapan pasar.

“Ada beberapa langkah kita ambil kemarin. Yang pertama adalah BGN, Kepala BGN langsung kami telepon. Yang kedua adalah penyerapan. Yang ketiga adalah pakannya, ada SPHP,” kata Amran di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, langkah pertama dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan konsumsi telur dalam program MBG guna membantu menyerap produksi peternak.

Amran mengatakan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang merespons dengan langsung meningkatkan konsumsi telur dalam program tersebut.

“Bu Nanik luar biasa, beliau katakan konsumsi telur satu biji (dalam MBG) dinaikkan menjadi tiga biji per minggu,” ujarnya.

Selain mendorong penyerapan melalui MBG, pemerintah juga meminta para pembeli atau offtaker dalam skala besar membeli telur sesuai standar harga yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Amran, langkah tersebut diperlukan agar harga telur di tingkat peternak tidak terus melemah akibat kelebihan pasokan di pasar.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) telur ayam ras di tingkat peternak sebesar Rp26.500 per kilogram (kg) dan meminta seluruh pelaku usaha mematuhi harga tersebut guna melindungi pendapatan peternak.

Sementara Ketua Umum Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Suwardi pada 11 Juni menjelaskan rata-rata harga telur ayam ras di tingkat produsen sempat berada di kisaran Rp21.000 per kg atau sekitar 20 persen di bawah HAP.

Lebih lanjut, pemerintah juga memperkuat penyerapan telur melalui program MBG.

Bapanas sebelumnya menyampaikan transaksi pembelian telur untuk kebutuhan dapur MBG dilakukan langsung kepada koperasi dan asosiasi peternak dengan harga minimal Rp24.000 per kg dan ditingkatkan secara bertahap menuju HAP di tingkat produsen.

Selain memperkuat permintaan, pemerintah menyiapkan dukungan dari sisi biaya produksi melalui penyediaan jagung dari Perum Bulog untuk membantu kebutuhan pakan ternak.

“Pakan ternak dari jagung, dari Bulog,” ucap dia.

Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan yang dijalankan Bulog menetapkan harga jagung Rp5.000 per kg di gudang Bulog dan maksimal Rp5.500 per kilogram di tingkat peternak guna membantu menekan biaya produksi peternak unggas.

Amran menjelaskan biaya pakan merupakan salah satu komponen terbesar dalam usaha peternakan ayam petelur sehingga dukungan jagung diharapkan dapat membantu menjaga margin usaha peternak.

Ia menambahkan pemerintah terus memantau perkembangan harga telur di lapangan mengingat terdapat masa libur sekolah yang berpotensi mengurangi penyerapan melalui program MBG.

Namun, setelah kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung, Amran optimistis konsumsi telur diperkirakan akan semakin meningkat seiring pelaksanaan program tersebut.

“Minimal setelah libur ini (harga telur peternak) naik lagi,” ungkap dia.

Untuk sementara, pemerintah juga mengimbau seluruh offtaker membeli telur sesuai standar harga yang ditetapkan pemerintah di bawah pengawasan Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

Mentan menegaskan langkah-langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan sekaligus melindungi pendapatan peternak telur di tengah tekanan harga.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kondisi hari ini, harga biaya pokok produksinya naik, tetapi harga telurnya juga turun

Semarang (ANTARA) - Para peternak unggas yang tergabung dalam Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) berharap penyerapan telur untuk program makan bergizi gratis (MBG) terus meningkat.

Ketua Umum KPUS Suwardi, di Semarang, Jateng, Rabu, mengatakan produksi telur di Jateng saat ini surplus, yakni per hari sekitar 2.300 ton, sedangkan kebutuhan per hari maksimal 1.600 ton.

Bahkan, kata dia, kebutuhan maksimal tersebut hanya terjadi ketika daya beli masyarakat baik.

Hal tersebut disampaikannya saat melakukan audiensi dengan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi untuk menyampaikan aspirasi terkait anjloknya harga jual telur, serta kelebihan pasokan, dan kurangnya daya serap pasar.

Ia menyebutkan harga telur di kandang atau di tingkat produsen saat ini rata-rata Rp21.000 per kilogram, atau sangat jauh dari harga acuan pembelian (HAP) telur ayam sebesar Rp26.500 per kg.

Diakuinya, hal itu berdampak pada margin keuntungan peternak.

"Kondisi hari ini, harga biaya pokok produksinya naik, tetapi harga telurnya juga turun," katanya.

Karena itu, ia berharap Badan Gizi Nasional (BGN) bisa menyerap telur lebih banyak untuk program MBG, salah satunya berharap Gubernur Jateng untuk mengoordinasikan dengan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Sebelum bertemu Gubernur Jateng, KPUS juga telah menemui Menteri Pertanian untuk menyampaikan persoalan yang sama, dan Kementerian Pertanian sudah berkoordinasi dengan BGN terkait masukan dari para peternak tersebut.

Merespons persoalan yang dihadapi oleh para peternak unggas tersebut, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi langsung menginstruksikan kepada Satgas MBG Provinsi Jateng guna melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota.

Ia juga meminta kepada Dinas Ketahanan Pangan bersama Dinas Koperasi dan UMKM untuk menyiapkan langkah-langkah mengatasi anjloknya harga dan surplus telur, termasuk ketersediaan pasokan pakan ternak.

"Hari Jumat langsung lakukan koordinasi. MBG kita harus bisa menyerap tenaga kerja, bahan pokok penting, dan tepat sasaran. Ini berkaitan dengan inflasi juga soalnya," katanya.

Terkait dengan harga telur tersebut juga sempat disinggung Luthfi dalam Rakor Tim Pengendali Inflasi (TPID) dan Temu Bisnis yang digelar di gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang.

Menurut dia, surplus telur telah berdampak pada rendahnya harga beli di tingkat petani. Karenanya, perlu adanya intervensi pemerintah dan stakeholder terkait agar harga telur tidak di bawah HAP.

"Telur kita harus bisa dinikmati oleh masyarakat, petaninya juga harus dapat untung, serta bisa membuat masyarakat kita lebih sejahtera," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Momentum Hari Raya Iduladha yang identik dengan peningkatan konsumsi protein hewani dinilai tidak akan mengurangi prospek industri perunggasan nasional. Justru setelah periode tersebut, sektor poultry diperkirakan masih memiliki ruang pertumbuhan yang menarik hingga paruh kedua 2026.

Senior Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji menilai sejumlah faktor fundamental masih akan menjadi penopang kinerja industri unggas, mulai dari pemulihan daya beli masyarakat, perbaikan keseimbangan pasokan, hingga berbagai momentum konsumsi yang berpotensi mendorong permintaan daging ayam.

"Sektor poultry masih memiliki prospek yang cukup baik. Konsumsi protein hewani masyarakat terus meningkat dan daging ayam tetap menjadi pilihan utama karena harganya lebih terjangkau dibandingkan sumber protein lainnya," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (2/6/2026).

Di sisi pasokan, industri perunggasan saat ini dinilai berada dalam kondisi yang relatif lebih sehat dibandingkan beberapa tahun terakhir. Kebijakan pengendalian populasi serta penyesuaian kuota impor grand parent stock (GPS) dan parent stock (PS) dinilai membantu menjaga keseimbangan pasokan day old chick (DOC) maupun live bird di pasar.

Kondisi tersebut berpotensi menjaga harga jual di tingkat peternak tetap stabil sehingga memberikan ruang perbaikan margin bagi pelaku usaha unggas terintegrasi.

Pemerintah Indonesia menetapkan kuota impor GPS ayam ras sebesar 800.000 ekor untuk memenuhi kebutuhan protein dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari total tersebut, 580.000 ekor didatangkan khusus dari Amerika Serikat melalui kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (Art).

Program MBG yang mendorong peningkatan konsumsi protein hewani juga diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap permintaan produk unggas dalam jangka menengah. Dengan harga yang relatif lebih ekonomis, daging ayam dinilai menjadi salah satu komoditas yang paling diuntungkan dari peningkatan konsumsi masyarakat.

Memasuki semester II/2026, pelaku industri juga menaruh harapan pada sejumlah momentum musiman, seperti libur sekolah, perayaan Natal, hingga Tahun Baru yang secara historis mampu mendorong konsumsi makanan dan minuman, termasuk produk berbasis ayam.

Meski demikian, sejumlah tantangan masih perlu dicermati. Pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi meningkatkan biaya produksi karena sebagian bahan baku pakan ternak masih bergantung pada komponen impor.

Selain itu, harga jagung domestik menjadi faktor yang akan menentukan kinerja industri ke depan. Kenaikan harga jagung akibat faktor cuaca atau gangguan pasokan dapat menekan biaya produksi perusahaan poultry.

Untuk saham PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN), Nafan memberikan rekomendasi Add dengan target harga Rp5.150 per saham. Sementara itu, saham PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) direkomendasikan Accumulative Buy dengan target harga Rp3.170 per saham.

Penguatan Ekosistem

Penguatan ekosistem peternakan regional juga mulai menjadi sentimen positif baru bagi industri ke depan. Program Asia Mega Qurban 2026 yang digagas Aliyah Rizq Holdings Pte Ltd melalui anak usahanya, Aliyah Rizq Farm Sdn Bhd. Akan menjangkau Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang membangun sistem qurban dan peternakan yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan di kawasan Asean.

Menurut Chief Executive Officer Aliyah Rizq Holdings Pte Ltd, Dato’ Seri Ashraf Bakar hal ini membuka peluang pembentukan rantai pasok regional yang lebih terstruktur guna mendukung kebutuhan qurban berskala besar pada masa mendatang.

Langkah tersebut dinilai dapat menciptakan peluang baru bagi peternak lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperluas akses pasar di kawasan Asean. Dalam jangka panjang, pengembangan ekosistem qurban lintas negara juga berpotensi mendorong investasi, modernisasi peternakan, serta peningkatan standar operasional industri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap lebih banyak telur dari peternak untuk menahan anjloknya harga di tingkat peternak. Pemerintah menilai peningkatan konsumsi telur melalui MBG dapat membantu menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat kesejahteraan peternak unggas di daerah.

Amran mengatakan pemerintah telah berkoordinasi langsung dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana agar konsumsi telur dalam program MBG ditingkatkan. Langkah tersebut dilakukan setelah muncul laporan telur peternak belum terserap optimal di sejumlah daerah, terutama di Jawa Timur.

“Makanya aku minta Pak Dadan, tolong konsumsi itulah fungsinya MBG. Pak Dadan saya telepon, Prof Dadan tolong konsumsi telur dinaikkan dari satu hari per minggu katakanlah jadi dua hari,” kata Mentan di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Amran mengungkapkan BGN bahkan telah meminta konsumsi telur dalam MBG dinaikkan menjadi tiga hari dalam sepekan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengangkat permintaan telur di tengah tekanan harga yang dialami peternak rakyat.

Menurut dia, program MBG harus menjadi offtaker bagi hasil produksi petani dan peternak di berbagai daerah. Pemerintah ingin rantai distribusi pangan lebih pendek sehingga hasil produksi masyarakat dapat langsung terserap pasar.

“Tiga hari, sudah minta tiga hari,” ujar Amran.

Ia meminta jajarannya segera berkoordinasi dengan pelaksana MBG di daerah agar penyerapan telur peternak lebih optimal. Amran secara khusus menyinggung wilayah Nganjuk dan sejumlah daerah lain di Jawa Timur yang disebut masih menghadapi persoalan penyerapan hasil produksi telur.

Ia menilai kritik dari peternak terkait belum maksimalnya penyerapan telur perlu dijadikan bahan evaluasi pemerintah. Dia mengaku terbuka terhadap masukan yang bersifat konstruktif demi memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Tolong Pak deputi sampaikan di Nganjuk, pokoknya bukan Nganjuk aja, Jawa Timur,” tutur Amran.

Ia menjelaskan pemerintah tengah membangun ekosistem pangan yang terintegrasi melalui koperasi desa dan MBG. Koperasi disebut akan memotong rantai pasok dari delapan jalur distribusi menjadi tiga jalur sehingga harga di tingkat petani dan peternak lebih menguntungkan.

Menurut Amran, MBG nantinya berperan sebagai pasar penampung hasil produksi petani dan peternak nasional. Skema tersebut disiapkan untuk menopang produksi pangan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

“Koperasi men-supply ke MBG. MBG ini jangan dilihat berdiri sendiri, ini adalah offtaker 160 juta petani,” kata tokoh yang juga Kepala Badan Pangan Nasional ini.

Pemerintah menilai penguatan penyerapan hasil peternak melalui MBG menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Langkah itu juga diharapkan mampu melindungi peternak rakyat dari gejolak harga dan rantai distribusi yang terlalu panjang.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) membukukan laba bersih sebesar Rp1,82 triliun sepanjang triwulan pertama 2026. Laba bersih emiten unggas tersebut melejit, didorong oleh kinerja penjualan yang juga tumbuh.

Melansir laporan keuangan Januari-Maret 2026 yang tidak diaudit, JPFA mencatat pertumbuhan neto 23,6% secara year on year (YoY) menjadi Rp17,71 triliun. Seluruh segmen penjualan perseroan kompak menguat.

Perinciannya, segmen peternakan komersial naik 26,3% YoY menjadi Rp7,04 triliun, segmen pakan ternak tumbuh 25,6% YoY menjadi Rp4,87 triliun, segmen pengolahan hasil peternakan dan produk konsumen naik 24,6% menjadi Rp3,19 triliun, segmen budidaya perairan tumbuh 4,4% YoY menjadi Rp1,22 triliun, segmen pembibitan unggas naik 29,8% YoY menjadi Rp1,09 triliun, dan segmen perdagangan dan lain-lain naik 5,1% YoY menjadi Rp617,53 miliar.

Di sisi lain, beban pokok penjualan perseroan tumbuh 13,4% YoY menjadi Rp13,19 triliun. Dari beban tersebut, total biaya produksi berkontribusi sebesar Rp11,68 triliun atau naik 2,5% YoY.

Laba bruto JPFA dalam Januari-Maret 2026 tercatat sebesar Rp4,52 triliun, naik 67,7% YoY. Sementara dari sisi bottom line, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih mencapai Rp1,82 triliun, melejit 167% YoY dari periode yang sama tahun lalu.

Menilik neraca keuangan perseroan, JPFA mampu memperkecil jumlah liabilitas secara year to date (YtD), meski secara total aset perseroan menipis.

Sepanjang tiga bulan pertama 2025, liabilitas jangka pendek JPFA turun 32,2% YtD menjadi Rp11,20 triliun, sementara liabilitas jangka panjang naik 73,4% YtD menjadi Rp6,11 triliun. Total liabilitas JPFA tercatat sebesar Rp17,31 triliun atau turun 13,6% YoY.

Kemudian, total ekuitas perseroan meningkat 10% YtD menjadi Rp22,02 triliun. Dengan demikian, total aset yang dibukukan JPFA dalam tiga bulan pertama 2026 sebesar Rp39,33 triliun, turun 1,8% YtD.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Sektor perunggasan memiliki posisi penting sebagai salah satu sumber protein hewani yang paling efisien dan banyak dikonsumsi masyarakat dunia,

Kota Padang (ANTARA) - Pakar sekaligus Dekan Fakultas Peternakan (Faterna) Universitas Andalas (UNAND), Sumatera Barat (Sumbar) Prof Mardiati Zain mengatakan, pengembangan industri unggas tanah air berperan penting menjaga ketahanan pangan nasional hingga di tingkat global di masa depan.

"Sektor perunggasan memiliki posisi penting sebagai salah satu sumber protein hewani yang paling efisien dan banyak dikonsumsi masyarakat dunia," kata dia di Padang, Rabu.

Namun, Prof Mardiati menilai pengembangan industri unggas tidak bisa dilakukan dengan pendekatan lama karena membutuhkan cara-cara baru agar sektor ini bisa menjadi penopang ketahanan pangan tanah air maupun pada skala yang lebih luas.

Alasannya, saat ini dunia menghadapi era perubahan iklim, keterbatasan sumber daya alam hingga ancaman penyakit yang terus berkembang.

Oleh karena itu, pengembangan perunggasan berkelanjutan harus mengintegrasikan sains, teknologi serta kebijakan secara bersamaan.

Alumnus Institut Pertanian Bogor dan UNAND tersebut menjelaskan, penguatan riset genetika, nutrisi dan kesejahteraan hewan menjadi bagian penting dalam menciptakan produksi unggas.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital seperti AI-driven precision farming hingga bioteknologi modern dinilai mampu meningkatkan efisiensi sekaligus meminimalkan limbah produksi.

"Yang tidak kalah penting ialah kebijakan yang mendukung peternak kecil, penguatan biosekuriti serta terciptanya perdagangan internasional yang adil," saran dia.

Senada dengan itu, Wakil Rektor IV UNAND Prof Henmaidi mengatakan, perguruan tinggi memiliki peran penting dan strategis dalam membantu pemerintah termasuk tantangan global saat ini mengenai ketahanan pangan dunia.

"Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan tradisional. Butuh kolaborasi perguruan tinggi, peneliti, industri dan pemerintah untuk menciptakan industri perunggasan yang tangguh dan berkelanjutan," katanya.

Terakhir, UNAND berkomitmen mendukung riset, inovasi dan kerja sama internasional yang tidak hanya berdampak pada pengembangan akademik, tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan global.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026