Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyoroti Indonesia menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang mengalami arus modal keluar (capital outflow) di pasar obligasi (bond market), di tengah tekanan global dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia.

Ia mengatakan tekanan terhadap pasar keuangan domestik tidak bisa semata-mata dikaitkan dengan faktor global karena hampir seluruh negara emerging market menghadapi tekanan serupa. Namun, Indonesia menunjukkan kondisi berbeda di pasar obligasi.

"Kalau kita lihat dari yang bonds market ya, hanya Indonesia yang mengalami outflow. Sedih banget. Hanya Indonesia yang mengalami outflow," ujar Josua dalam Pelatihan Media Bank Indonesia di Makassar, Jumat (22/5).

Dalam paparannya, Permata Bank mencatat investor asing masih membukukan net outflow sekitar US$1,48 miliar di pasar obligasi Indonesia sepanjang kuartal I 2026. Sementara di pasar saham, net outflow mencapai US$1,95 miliar.

Josua mengatakan kondisi itu menunjukkan investor global mulai mencermati risiko domestik Indonesia, terutama terkait fiskal dan kualitas kebijakan ekonomi.

"Kita melihat sekali lagi bahwa kondisinya dan bonds market itu tentunya berkaitan sangat erat dengan kondisi kebijakan fiskal dan kebijakan pemerintah," ujarnya.

Ia menegaskan tekanan terhadap Indonesia sudah muncul bahkan sebelum konflik Timur Tengah memanas. Menurutnya, sejumlah indikator peringatan telah muncul sejak awal tahun, mulai dari MSCI hingga revisi outlook lembaga pemeringkat internasional.

MSCI sebelumnya mendepak 19 saham Indonesia dari indeksnya pada Mei 2026, terdiri dari 13 saham small cap dan enam saham standard.

Sementara itu, Moody's dan Fitch sama-sama merevisi outlook Indonesia menjadi negatif meski mempertahankan sovereign rating Indonesia.

Menurut Josua, investor asing menyoroti kondisi fiskal Indonesia, termasuk rendahnya rasio pajak (tax ratio) dan meningkatnya beban bunga utang pemerintah.

Dalam presentasinya, tax ratio Indonesia tercatat hanya 13,3 persen, jauh di bawah median negara peers berperingkat BBB yang mencapai 25,5 persen.

Selain itu, beban bunga utang pemerintah pada 2026 diperkirakan mencapai Rp599,4 triliun atau sekitar 19 persen dari pendapatan negara.

Ia mengatakan Indonesia tidak bisa menutup mata terhadap pentingnya arus modal asing karena secara struktural transaksi berjalan Indonesia masih defisit dan membutuhkan surplus pada financial account untuk menopang neraca pembayaran.

Meski demikian, Josua menilai Bank Indonesia telah mengambil langkah agresif untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan rupiah, salah satunya melalui kenaikan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen.

Ia menyebut langkah tersebut merupakan kebijakan pre-emptive untuk menjaga kredibilitas moneter dan meredam tekanan terhadap rupiah.

"Kebijakan BI ini adalah salah satu kami melihatnya adalah kebijakan yang bold dan pre-emptive," pungkasnya.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengingatkan pemerintah tak terus-menerus menyalahkan faktor global atas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Menurutnya, tekanan terhadap mata uang Garuda juga dipengaruhi persoalan domestik yang sudah muncul bahkan sebelum konflik Timur Tengah memanas.

"Jangan terus menyalahkan global. Dan jangan marah-marah pada saat wartawan menanyakan kalau ada permasalahan domestik," ujar Josua dalam Pelatihan Media Bank Indonesia di Makassar, Jumat (22/5).

Ia menjelaskan pelemahan rupiah memang dipicu kombinasi tekanan global dan domestik. Dari sisi global, ada empat risiko utama yang membayangi ekonomi dunia, yakni meningkatnya ketegangan geopolitik, ketidakpastian perang dagang, arah suku bunga global, dan perlambatan ekonomi China.

Menurut Josua, konflik Timur Tengah memberikan tekanan besar kepada Indonesia karena Indonesia merupakan net importir minyak sejak keluar dari OPEC pada 2004.

"Mengapa Timur Tengah ini rambatannya kepada energi itu jelas kepada Indonesia karena kita net oil importer," katanya.

Ia mengatakan lonjakan harga minyak akibat konflik Timur Tengah berdampak langsung terhadap fiskal dan nilai tukar rupiah karena asumsi APBN juga bergantung pada harga minyak mentah dan kurs.

Dalam paparannya, Josua menilai pelemahan rupiah tahun ini juga tidak sepenuhnya sejalan dengan pergerakan dolar AS global. Berdasarkan data Permata Bank, indeks dolar AS (DXY) secara year to date hanya menguat sekitar 0,9 persen, sementara rupiah melemah lebih dari 5 persen.

"Yang lebih menariknya, kita hanya menguat terhadap rupee India. Selebihnya kita melemah terhadap semua mata uang Asia," ujarnya.

Ia menyoroti rupiah bahkan melemah lebih dalam terhadap ringgit Malaysia dan dolar Singapura. Josua juga mengkritik pandangan yang menyebut pelemahan rupiah menguntungkan ekonomi Indonesia karena bisa mendongkrak ekspor. Anjloknya rupiah jutsru membebani industri manufaktur karena Indonesia masih sangat bergantung pada impor bahan baku.

"Itu pernyataan yang menyesatkan kalau kita bicara bahwa Indonesia diuntungkan dengan adanya kelemahan rupiah," katanya.

Josua mengungkap alarm terhadap ekonomi Indonesia sebenarnya sudah menyala sebelum konflik Timur Tengah pecah. Ia mencontohkan peringatan dari MSCI sejak awal tahun terkait transparansi pasar modal Indonesia. MSCI bahkan menghapus 19 saham Indonesia dari indeksnya pada Mei 2026, terdiri dari 13 saham small cap dan enam saham standard.

Josua menilai risiko terbesar bukan Indonesia turun menjadi frontier market, melainkan penurunan bobot Indonesia di indeks MSCI.

"Probability untuk weighting Indonesia diturunkan itu lebih besar ketimbang untuk kita diturunkan menjadi frontier market," ujarnya.

Selain itu, dua lembaga pemeringkat internasional, Moody's dan Fitch, telah lebih dulu merevisi outlook Indonesia menjadi negatif sebelum perang Timur Tengah memanas. Kondisi tersebut menunjukkan investor global mulai mencermati persoalan fiskal domestik Indonesia.

"Jelas-jelas di sini sudah ada assessment yang concern bahwa ada tekanan dari fiskal dan bahkan sebelum perang," katanya.

Ia mengatakan salah satu perhatian utama investor asing adalah rendahnya rasio pajak terhadap PDB Indonesia. Dalam paparannya, tax ratio Indonesia hanya sekitar 13,3 persen, jauh di bawah median negara peers berperingkat BBB yang mencapai 25,5 persen.

Selain itu, beban bunga utang pemerintah juga terus meningkat. Permata Bank mencatat beban bunga utang pada 2026 diperkirakan mencapai Rp599,4 triliun atau sekitar 19 persen dari pendapatan negara.

"Ruang fiskal kita ini makin menyempit," ujar Josua.

Ia menegaskan investor asing tetap penting bagi Indonesia karena secara struktural transaksi berjalan Indonesia masih defisit dan membutuhkan surplus di financial account untuk menopang neraca pembayaran.

"Selama current account kita masih defisit, apakah kita bisa tutup mata dari investor asing? Tentu tidak," pungkasnya.

Nilai tukar rupiah berada di level Rp17.211 per dolar AS pada perdagangan Senin (27/4) sore. Mata uang Garuda menguat 18 poin atau 0,10 persen dibandingkan penutupan sebelumnya.

Penguatan rupiah terjadi seiring pergerakan mayoritas mata uang di kawasan Asia yang bervariasi terhadap dolar AS. Yuan China menguat 0,12 persen, ringgit Malaysia terapresiasi 0,32 persen, sementara peso Filipina cenderung stabil.

Senada, sejumlah mata uang Asia juga mencatat penguatan, seperti dolar Singapura 0,16 persen, yen Jepang 0,14 persen, dan won Korea Selatan 0,40 persen. Sementara itu, baht Thailand melemah 0,36 persen dan dolar Hong Kong terkoreksi 0,2 persen.

Sementara itu, mata uang utama negara maju bergerak bervariasi. Euro menguat 0,22 persen, poundsterling Inggris naik 0,15 persen, dan dolar Australia terapresiasi 0,48 persen. Dolar Kanada dan franc Swiss masing-masing juga menguat 0,39 persen dan 0,18 persen.

Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi mengatakan pergerakan rupiah dipengaruhi perkembangan terbaru dari negosiasi geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran yang berpotensi meredakan tekanan di pasar energi global.

"Para pedagang mempertimbangkan gangguan pasokan terhadap potensi dimulainya kembali pembicaraan damai antara AS dan Iran yang dapat membantu membatasi gangguan tersebut," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia menjelaskan, upaya diplomasi mulai terlihat setelah Iran dilaporkan mengajukan proposal baru kepada AS untuk membuka kembali Selat Hormuz dan meredakan konflik.

Sebelumnya, pasar sempat tertekan akibat kekhawatiran eskalasi militer di kawasan tersebut yang mengganggu jalur distribusi minyak global.

Selain sentimen eksternal, faktor domestik juga turut memengaruhi pergerakan rupiah. Lembaga pemeringkat Moody's mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level Baa2, meski outlook direvisi dari stabil menjadi negatif.

Meski demikian, pemerintah dan Bank Indonesia dinilai tetap berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar dan pasar keuangan melalui sinergi kebijakan.

Ibrahim memperkirakan pergerakan rupiah pada perdagangan berikutnya cenderung fluktuatif dengan kecenderungan melemah di kisaran Rp17.210 hingga Rp17.260 per dolar AS.

Nilai tukar rupiah berada di level Rp17.146 per dolar AS pada Rabu (15/4) pukul 14.23 WIB. Mata uang Garuda melemah tipis 44,6 poin atau sekitar 0,26 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Berdasarkan data perdagangan, rupiah bergerak dalam rentang harian Rp17.110 hingga Rp17.142 per dolar AS. Sementara itu, dalam setahun terakhir, rupiah tercatat berada di kisaran Rp16.085 hingga Rp17.144 per dolar AS.

Pergerakan mata uang di kawasan Asia terpantau bervariasi. Yen Jepang menguat 0,14 persen, dolar Australia menguat 0,38 persen, dan euro terhadap yen menguat 0,04 persen. Di sisi lain, euro terhadap dolar AS melemah 0,10 persen dan poundsterling Inggris melemah 0,07 persen.

Di sisi lain, indeks dolar AS masih menunjukkan tren pelemahan dan berada di level terendah dalam beberapa pekan terakhir. Namun, kondisi tersebut belum mampu memberikan dorongan signifikan bagi rupiah.

Analis Mata Uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan tekanan terhadap rupiah saat ini lebih dipengaruhi sentimen domestik dibandingkan faktor global.

"Sentimen investor terhadap rupiah masih lemah, dan outflow dana asing masih membebani. Sedangkan indeks dolar AS sendiri masih terus turun hingga ke level terendah dalam 6 minggu. Jadi perlemahan rupiah sepekan ini murni dari sentimen domestik yang negatif," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/4).

[Gambas:Youtube]

Ia menjelaskan sejumlah faktor domestik menjadi perhatian investor, mulai dari penurunan cadangan devisa, menyempitnya surplus perdagangan, hingga kekhawatiran terhadap defisit anggaran dan penilaian lembaga pemeringkat.

"Cadev menurun, surplus menyempit, defisit anggaran, rating Fitch, Moody's dan sebagainya. Pasar modal masih positif namun umumnya didominasi oleh investor domestik, sedangkan asing masih cenderung net sell," imbuhnya.

Menurut Lukman, pelaku pasar kini menantikan hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) dalam waktu dekat.

"Saat ini investor sedang menantikan hasil RDG BI, yang diperkirakan akan mempertahankan suku bunga dan mengulangi retorika seperti halnya pada rapat-rapat sebelumnya. Apabila tidak ada perubahan positif, seperti menaikkan suku bunga, maka rupiah berpotensi kembali melemah," katanya.

Sebagai informasi, pada perdagangan sebelumnya, Selasa (14/4), rupiah sempat menyentuh level Rp17.142 per dolar AS yang menjadi titik terlemah sepanjang sejarah. Pelemahan tersebut terjadi di tengah menguatnya mayoritas mata uang global terhadap dolar AS, yang semakin menegaskan dominasi sentimen domestik dalam menekan rupiah belakangan ini.

Ekonom mengingatkan tekanan ekonomi Indonesia dapat semakin kompleks imbas peringatan lembaga penyedia indeks saham global Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan lembaga pemeringkat Moody's.

Pengamat Ekonomi Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai gejolak pasar modal saat ini berhubungan dengan persoalan struktural, seperti tata kelola dan kualitas kebijakan ekonomi.

Awalnya Wijayanto menyampaikan kondisi pasar modal saat ini hanya permukaan dari sebuah masalah yang lebih besar ke depannya.

"Yang terjadi di capital market itu hanya ujung dari suatu fenomena besar. Dan sejarah selalu menunjukkan pola seperti itu," ujar Wijayanto dalam diskusi berjudul Prospek Arah Pasar Modal Indonesia Pasca MSCI dan Moody's secara daring, Rabu (18/2).

Ia mengungkapkan selama ini pasar modal dikenal sebagai sektor yang memiliki penegakan dan regulasi hukum yang sangat ketat. Adapun Wijayanto menyebut capital market di berbagai negara sering dijadikan tolak ukur kredibilitas tata kelola.

"Pasar modal itu full standard penegakan regulasi dan hukum. Biasanya standar masalah regulasi dan implementasinya paling tinggi dibandingkan sektor lain," imbuhnya.

Dengan begitu, menurutnya, apabila sektor yang dianggap gold standard mengalami permasalahan serius, maka sektor lain yang pengawasannya cenderung lebih longgar dapat berpotensi masalah yang lebih besar.

Dalam kesempatan sama, Wijayanto pun menyoroti valuasi sejumlah saham di Indonesia yang tinggi. Ia membandingkan saham-saham besar di Amerika Serikat (AS), seperti Apple, Microsoft, Meta, Amazon, Nvidia, Alphabet, dan Tesla yang memiliki rasio harga terhadap laba (Price Earning Ratio) sebesar 25 sampai 65 kali. Terkecuali Tesla yang mencapai 200 kali.

Sementara itu, banyak saham di Indonesia yang justru diperdagangkan lebih besar dari saham-saham besar AS tersebut sampai mendominasi kapitalisasi pasar.

"Di Indonesia, banyak usaha saham yang diingat di atas 100, di atas 200, di atas 300, dan di atas 500. Dan mereka mendominasi 40 persen market kapitalisasi kita," jelasnya.

Oleh karena itu, menurut Wijayanto, hal tersebut yang membuat MSCI memberikan peringatan sehingga dianggap sebagai sinyal terhadap ekonomi Indonesia.

Lebih lanjut, Wijayanto pun menerangkan permasalahan pasar modal yang mengalami pelanggaran tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara.

"Di negara lain banyak pelanggaran, tapi ada pelanggarnya. Problem kita, banyak pelanggaran tapi tidak ada pelanggarnya," terang Wijayanto.

Ia menyebut fenomena ini menyangkut permasalahan klasik, yakni regulasi disusun dengan baik, tetapi dari sisi penegakan belum konsisten dan menimbulkan efek jera. Menurutnya, tanpa implementasi yang baik, regulasi hanya akan menjadi dokumen formal semata.

"Artinya, regulasi sudah dibikin, tetapi standar penegakannya masih menjadi persoalan besar," tambahnya.

Selain itu, Wijayanto juga menilai struktur kepemilikan saham-saham di Indonesia lantaran free float yang cenderung kecil dengan transparansi yang terbatas.

"Free float-nya kecil, tidak ada transparansi. Siapa membeli saham yang sesungguhnya, sehingga ketika harga saham naik, ya banyak yang mencurigai," ungkap Wijayanto.

Ia menyebut transaksi antarpihak yang terafiliasi atau berada dalam satu kelompok usaha mendorong harga saham naik secara tidak wajar.

"Transaksi antara affiliate dan partner untuk mengirim harga saham naik. Siapa yang dirugikan? Dirugikan yang dirugikan adalah inventory deal yang tidak ikut ikutan pembeli," katanya.

Dari sisi fiskal, Wijayanto menilai risiko terhadap kemampuan bayar utang menjadi perhatian utama Moody's, terutama karena asumsi pertumbuhan penerimaan negara diproyeksikan melonjak signifikan meski secara historis tidak pernah setinggi itu kecuali saat pemulihan pascapandemi.

Wijayanto mengatakan risiko terhadap kemampuan bayar utang adalah hal yang diperhatikan Moody's dari sisi fiskal. Ia menilai asumsi pertumbuhan penerimaan pajak yang diproyeksikan sangat tinggi. Padahal sejak pemulihan pascapandemi, tak pernah setinggi itu.

Namun, apabila proyeksi tak sesuai, defisit bisa menembus di atas 3 persen terhadap PDB.

"Kalau penerimaan pajak itu kita asumsikan tumbuh secara natural yaitu inflasi di dampak pertumbuhan ekonomi atas sekitar 7,5 persen, maka defisitnya itu akan jadi minus 3,78 persen. Jauh di atas 3 persen. Nah, tentunya hal-hal seperti ini yang oleh Moody's itu di-capture," ujar Wijayanto.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Wakil baru Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang baru dilantik Kamis lalu (5/2) itu menekankan ketentuan 3 persen tersebut sebagai batas yang tidak bisa ditawar.

"Kita jaga 3 persen (PDB) itu harga mati," ujar Juda usai menghadiri acara CNBC Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2).

Komitmen tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur disiplin fiskal, termasuk batasan defisit dan rasio utang pemerintah. Dalam aturan tersebut, batas maksimal rasio utang pemerintah pusat ditetapkan sebesar 60 persen terhadap PDB.

Berdasarkan realisasi hingga akhir 2025, defisit APBN tercatat melebar dari target awal 2,53 persen menjadi 2,92 persen terhadap PDB, setara Rp695,1 triliun.

Sementara itu, Undang-Undang APBN menetapkan target defisit fiskal 2026 berada di level 2,68 persen terhadap PDB.

Pernyataan Juda disampaikan di tengah sorotan lembaga pemeringkat global Moody's yang menurunkan outlook kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, meski tetap mempertahankan peringkat Indonesia di level Baa2 atau satu tingkat di atas batas investment grade.

Dalam laporannya, Moody's menekankan pentingnya menjaga prediktabilitas kebijakan, kualitas komunikasi publik, serta penguatan koordinasi antarkementerian dan lembaga di tengah perubahan kebijakan dan tata kelola ekonomi yang sedang berlangsung.

Moody's juga menyoroti perlunya memperkuat basis penerimaan negara guna menopang belanja prioritas pemerintah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ke depan.

Sementara itu, lembaga pemeringkat lainnya, S&P Global, hingga kini masih mempertahankan outlook stabil untuk Indonesia dan belum merilis pembaruan penilaian terbarunya.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung memastikan pemerintah akan menjaga rasio utang Indonesia tetap berada di kisaran 40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), menyusul sorotan lembaga pemeringkat global Moody's terhadap kondisi fiskal nasional.

Per akhir 2025, rasio utang pemerintah tercatat sebesar 40,08 persen terhadap PDB atau setara Rp9.549,46 triliun. Juda menegaskan angka tersebut masih berada dalam batas aman dan jauh di bawah ambang batas maksimal yang ditetapkan undang-undang sebesar 60 persen.

"Di undang-undangnya kan 60 persen, tapi kita akan jaga sekitar 40 persen," ujar Juda usai menghadiri acara CNBC Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2).

Ia juga menegaskan posisi rasio utang Indonesia saat ini masih terkendali.

"Aman, aman," kata Juda singkat.

Menanggapi outlook dari Moody's, Juda menyebut pemerintah akan melakukan koordinasi lintas kementerian dan menjadikan masukan tersebut sebagai pembelajaran ke depan.

Pemerintah juga tengah bersiap menghadapi penilaian dari lembaga pemeringkat lainnya yang dijadwalkan rilis pada 23 Februari 2026.

"Ini yang perlu kita koordinasikan, tentu saja. Nanti rating yang lain juga akan datang di tanggal 23 Februari 2026 ya. Kita siapkan semua. Itu lah yang saya katakan lesson learned dari Moody's kemarin," ujarnya.

Juda menegaskan pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan berkelanjutan, baik dari sisi tata kelola kebijakan fiskal maupun manajemen risiko untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi.

"Nah, ini yang harus terus kita perbaiki semua, baik itu terkait dengan tata kelola, tata kelola kebijakan, dan juga risiko-risiko yang lain," tutupnya.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) menjadi 4,75 persen belum diikuti penurunan suku bunga kredit perbankan secara signifikan.

Sepanjang 2025 Bank Sentral telah memangkas suku bunga acuan sebanyak 125 basis poin (bps) dari level sebelumnya 6 persen.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menilai lambatnya penurunan tersebut salah satunya dipengaruhi porsi simpanan nasabah yang menerima bunga di atas tingkat bunga penjaminan (TBP).

"Saat ini ada sekitar 30 persen simpanan yang di antaranya special rate. Itu salah satu yang membuat suku bunga pinjaman tidak bisa turun sesuai yang diharapkan," ujar Anggito dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2).

Berdasarkan data LPS, porsi simpanan di atas TBP mencapai Rp3.336 triliun atau sekitar 30 persen dari total dana simpanan nasabah sebesar Rp13.424 triliun.

Dari jumlah tersebut, korporasi swasta mendominasi dengan 50,31 persen, diikuti dana pemerintah dan BUMN sebesar 22,77 persen, nasabah individu 22,69 persen, dan lainnya 4,23 persen.

Anggito menambahkan, meski BI telah menurunkan suku bunga sebesar 75 bps hingga akhir tahun lalu, suku bunga kredit perbankan baru turun sekitar 0,5 persen.

"Jadi saya sudah sampaikan bahwa BI sudah turunkan 75 bps tapi baru turun 0,5 persen suku bunga perbankan. Jadi transmisinya lambat," ungkapnya.

Sebelumnya, BI memperkirakan pertumbuhan kredit 2026 masih di kisaran 8-12 persen meski Moody's memangkas outlook utang Pemerintah Indonesia dari stabil ke negatif.

Artinya, masih ada peluang pertumbuhan kredit lebih tinggi dari tahun lalu, 9,69 persen.

"Outlook kredit masih 8-12 persen karena semua variabel dan indikator lainnya masih menunjukkan hal-hal yang membuat kita bertahan di bilangan proyeksi itu," ujar Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Alexander Lubis dalam forum Editors Briefing BI di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (6/2).

Dampak lembaga Pemeringkat Kredit Moody's merevisi outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif berpotensi menimbulkan efek berantai ke perekonomian domestik, mulai dari kenaikan biaya utang pemerintah hingga beban cicilan masyarakat yang semakin berat.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, perubahan outlook tersebut membuat biaya utang pemerintah berisiko meningkat dan menekan ruang fiskal.

"Kalau pemerintah menerbitkan Rp830 triliun utang baru, bunganya jauh lebih tinggi karena penilaian rating negatif. Memaksakan penerbitan utang, defisit tahun berjalan dan ke depan makin lebar, bisa tembus diatas 3 persen," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.

Ia menilai dampak tersebut tidak hanya dirasakan pemerintah, tetapi juga langsung menyentuh masyarakat. Cicilan kredit rumah hingga kendaraan bermotor bakal lebih berat.

"Bagi masyarakat, cicilan KPR dan kredit kendaraan bermotornya jadi lebih berat," katanya.

Bhima juga mengingatkan revisi outlook bisa menekan minat investasi di pasar keuangan dan sektor riil. Ujungnya, bisa saja sampai menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Investasi jadi berkurang di pasar modal, padahal Indonesia butuh investasi untuk menciptakan lapangan kerja. Khawatir gelombang PHK tahun ini makin naik," jelasnya.

Senada, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai outlook negatif merupakan ibarat lampu kuning, yang artinya sinyal peringatan bagi perekonomian nasional. Sebab, ini menandakan Moody's melihat adanya peningkatan risiko, baik fiskal, eksternal, maupun institusional di Indonesia.

"Artinya, kalau tidak dikelola dengan baik, bisa berujung pada penurunan rating ke depannya," kata Ronny.

Menurutnya, sinyal tersebut berpotensi menaikkan pembiayaan negara karena investor akan meminta imbal hasil yang lebih tinggi.

"Buat negara yang masih mengandalkan pembiayaan eksternal, sinyal ini penting karena biaya utang bisa ikut naik. Investor akan minta risk premium lebih tinggi, seperti yield SBN naik, bunga pinjaman luar negeri bisa lebih mahal," jelasnya.

Ronny menambahkan, risiko terbesar dari outlook negatif bukanlah krisis secara langsung, melainkan tekanan yang terjadi secara bertahap. Contohnya, sinyal pembiayaan meningkat, lalu APBN makin tertekan.

Ia juga menyoroti potensi meningkatnya volatilitas pasar keuangan dan tertahannya investasi asing.

"Walhasil, investor portofolio akan jadi lebih sensitif, sehingga potensi capital outflow bisa lebih mudah terjadi saat ada guncangan global. Lalu ada juga persepsi risiko yang naik, walhasil investasi asing langsung (FDI) bisa menahan diri untuk masuk atau minta insentif yang lebih besar. Risiko lainya, rupiah lebih rentan volatil karena sentimen akan ikut terbentuk," kata Ronny.

Meski demikian, Ronny menekankan outlook negatif masih bersifat peringatan dini. Apabila pemerintah bisa mengantisipasi alarm ini, maka dampaknya gak akan besar ke perekonomian.

"Intinya, outlook negatif adalah peringatan dini, bukan hukuman. Bisa berbahaya kalau disangkal, justru berguna kalau dijadikan alarm kebijakan," pungkasnya.

Nilai tukar rupiah berada di level Rp16.876 per dolar AS pada Jumat (6/2) sore. Mata uang Garuda melemah 34 poin atau 0,20 persen dari perdagangan sebelumnya.

Sementara, kurs referensi Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah di posisi Rp16.887 per dolar AS.

Mata uang di kawasan Asia bergerak bervariasi. Yen Jepang menguat 0,12 persen, baht Thailand menguat 0,41 persen, yuan China melemah 0,02 persen, peso Filipina menguat 0,21 persen, dan won Korea Selatan melemah 0,35 persen.

Dolar Singapura menguat 0,13 persen dan dolar Hong Kong terpantau menguat 0,01 pada penutupan perdagangan sore ini.

Sedangkan, mata uang utama negara maju juga kompak berada di zona hijau. Tercatat euro Eropa menguat 0,23 persen, poundsterling Inggris menguat 0,03 persen, dan franc Swiss menguat 0,18 persen.

Dolar Australia menguat 0,12 persen, dan dolar Kanada juga menguat 0,18 persen.

Analis Mata Uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah melemah masih terimbas perubahan outlook kredit Indonesia menjadi negatif.

"Rupiah melemah terhadap dolar AS, terbebani downgrade kredit rating Indonesia oleh Moody's. Data cadev yang menurun ikut membebani," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan kredit tahun ini masih di kisaran 8-12 persen meski Moody's memangkas outlook utang Pemerintah Indonesia dari stabil ke negatif.

"Outlook kredit masih 8-12 persen karena semua variabel dan indikator lainnya masih menunjukkan hal-hal yang membuat kita bertahan di bilangan proyeksi itu," ujar Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Alexander Lubis dalam forum Editors Briefing BI di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (6/2).

Mengutip pernyataan Gubernur BI Perry Warjiyo, Alexander mengungkapkan penyesuaian outlook itu tak mencerminkan fundamental perekonomian Indonesia yang dinilai tetap solid.

Kinerja solid itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,39 persen kuartal IV 2025, sehingga laju secara keseluruhan 5,1 persen tahun lalu. Inflasi juga masih terjaga sebesar 2,9 persen dan berada di kisaran sasaran.

Tahun ini, kebijakan makroprudensial BI diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (pro growth) dengan mendorong penyaluran kredit di tengah suku bunga acuan yang cenderung menurun. Tahun lalu, laju kredit masih tertahan di satu digit, 9,6 persen.

"Masih sangat tinggi peluang untuk terakselerasi kredit di tengah kita mempertahankan stance pro growth pada era low interest environment," ujarnya.

Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) diberikan melalui pengurangan giro wajib minimum (GWM) perbankan. Kebijakan itu akan dijalankan untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan di sektor prioritas, mulai dari hilirisasi, pangan, UMKM, hingga proyek ramah lingkungan.

"Bank Indonesia memberikan KLM kepada bank yang mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan melalui penyaluran kredit/pembiayaan (lending channel) dan/atau penetapan suku bunga kredit baru/persentase imbalan pembiayaan baru yang sejalan dengan arah kebijakan BI (interest rate channel)," ujarnya.

Pada lending channel, besaran KLM atas penyaluran kredit atau pembiayaan ke sektor prioritas didasarkan pada laporan komitmen yang disampaikan bank dengan memperhatikan faktor penyesuaian.

Sementara, pada interest rate channel, besaran KLM diberikan atas dasar perhitungan elastisitas penurunan suku bunga kredit baru/ persentase imbalan pembiayaan baru bank.

Semakin besar porsi penyaluran kredit ke sektor prioritas dan/atau semakin cepat bank menurunkan suku bunga mengikuti BI maka besaran pengurangan GWM yang diterima bank terkait akan semakin besar.

Dari sisi permintaan, penyaluran kredit perbankan juga didukung oleh beragam program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis hingga Koperasi Desa Merah Putih.

Moody's mempertahankan sovereign credit rating Republik Indonesia pada Baa2 dan melakukan penyesuaian outlook menjadi negatif.

Dalam laporannya, lembaga pemeringkat internasional itu menyatakan bahwa afirmasi rating Indonesia pada Baa2 mencerminkan ketahanan ekonomi yang tetap kuat.

Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang stabil dan solid, serta didukung oleh kekuatan struktural termasuk sumber daya alam dan demografi yang menguntungkan, yang menopang prospek pertumbuhan jangka menengah.

Sementara itu, revisi outlook dipengaruhi oleh pandangan Moody's itu akan risiko dari penurunan kepastian kebijakan, yang apabila berlanjut dapat berimplikasi terhadap kinerja perekonomian.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai perubahan outlook peringkat kredit Indonesia oleh Moody's menjadi negatif tidak perlu disikapi berlebihan.

Menurutnya, fundamental ekonomi nasional justru menunjukkan arah perbaikan yang semakin jelas.

Purbaya mengatakan perekonomian Indonesia telah berbalik arah dan ke depan diperkirakan tumbuh lebih cepat dibandingkan periode sebelumnya. Ia meyakini Moody's pada akhirnya akan menilai kondisi dalam negeri secara lebih objektif seiring membaiknya indikator ekonomi.

"Ya biar saja seperti itu, yang jelas kan ekonomi kita sudah berbalik arah, lebih cepat daripada sebelumnya. Ke depan akan membaik juga, lebih bagus lagi saya pikir, pertumbuhan akan lebih cepat. Nanti saya pikir pelan-pelan Moody's kan melihat apa yang terjadi di sini dengan lebih fair," ujar Purbaya ditemui di kantornya, Jumat (6/2).

Ia menegaskan keraguan lembaga pemeringkat terhadap sejumlah program pemerintah tidak akan berdampak besar, karena pertumbuhan ekonomi diyakini akan terus menguat. Seiring waktu, menurut Purbaya, kekhawatiran tersebut akan memudar.

"Walaupun ada program seperti yang mereka ragukan, tapi ekonomi akan tumbuh lebih cepat. Pelan-pelan nanti keraguannya akan hilang lagi," katanya.

Purbaya menekankan, penilaian lembaga pemeringkat pada dasarnya bertujuan melihat kemampuan dan kemauan suatu negara dalam membayar utang. Dalam hal ini, ia memastikan Indonesia memenuhi kedua aspek tersebut.

"Kan lembaga pemeringkat itu sebetulnya menilai untuk melihat apakah kita mampu bayar utang atau mau bayar utang. Dua-duanya kita penuhin, jadi harusnya nggak ada masalah. Ini saya pikir hanya yang agak pendek saja ya," ucapnya.

Menanggapi potensi dampak terhadap arus modal asing, Purbaya mengakui sebagian investor bisa saja bersikap lebih berhati-hati. Namun, ia menegaskan tidak ada alasan fundamental untuk khawatir terhadap kondisi fiskal Indonesia.

"Kalau orang yang penakut ya akan takut, tapi begini, selama mereka melihat fondasi ekonomi kita membaik, apalagi triwulan ke IV kemarin bagus kan, naik ke atas kan, walaupun di bawah target saya lagi sih, jelas kan ekonomi kita sudah berbalik arah. Nggak ada alasan ketakutan kita nggak bisa bayar atau kita nggak mau bayar utang," jelasnya.

Ia juga menilai peluang penurunan peringkat kredit Indonesia masih kecil, mengingat defisit fiskal tetap terkendali dan kondisi ekonomi relatif lebih baik dibandingkan banyak negara lain.

"Belum, saya pikir. Dari sisi apa? ketika ekonomi kita membaik, defisit juga masih terkendali kan, dibanding negara-negara lain kita masih bagus. Alasannya nggak terlalu kuat untuk mendowngrade. Justru kita harusnya pelan-pelan akan ada prospek upgrade, mungkin setelah akhir tahun ketika ekonomi kita tumbuh 6 persen atau lebih. Jadi saya akan fokus memperbaiki fundamental ekonomi saja," pungkas Purbaya.