JAKARTA - Laut China Selatan (LCS) menjadi salah satu tantangan kompleks di kawasan. Berbagai pihak dari luar mencoba memasukkan kepentingannya dalam upaya ASEAN mencari solusi damai atas persoalan Laut China Selatan.

Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Maintaining ASEAN Centrality and Managing the South China Sea Dispute: Strategic Dilemmas, Institutional Limits, and Regional Solutions" yang diselenggarakan oleh Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS) pada Rabu (1/7/2026).

CEO ISDS Dwi Sasongko mengatakan, lanskap geopolitik kontemporer menghadirkan serangkaian tantangan struktural yang berat yang menguji batas-batas kohesi kelembagaannya. "Prinsip inti "Sentralitas ASEAN" atau ASEAN Centrality semakin ditantang oleh persaingan kekuatan besar dan gesekan sub-regional yang belum terselesaikan," ujarnya.

Klaim teritorial dan maritim yang tumpang tindih di LCS merupakan salah satu titik rawan geopolitik yang paling kompleks, sangat termiliterisasi, dan vital secara strategis di abad ke-21. Terkait hal ini, ISDS mendorong penegasan kembali posisi ASEAN sebagai kerangka kerja kelembagaan utama untuk mengelola keamanan regional dan memastikan bahwa kepentingan geopolitik eksternal tidak meminggirkan upaya diplomasi regional.

"Kami mendorong terobosan dari sikap hukum dan militer yang tidak produktif, dan berfokus pada dialog diplomatik yang berkelanjutan dan berbasis konsensus untuk mengelola klaim maritim yang tumpang tindih," ujarnya.

ISDS juga menekankan pentingnya mencegah eskalasi kinetik. ”Merancang dan menerapkan mekanisme pengurangan risiko praktis untuk menghindari konflik militer yang tidak disengaja yang akan mengganggu perdagangan global, merugikan ekonomi regional, dan merusak kesejahteraan regional," ujarnya.

Lihat video: Diplomasi Jadi Strategi Jaga Perbatasan Laut China Selatan dari Ketegangan



ISDS berpandangan, negara-negara di kawasan dapat memfokuskan sumber daya mereka pada pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan sumber daya manusia, daripada terseret ke dalam perlombaan senjata regional yang mahal dan destabilisasi.

"ASEAN yang stabil dan damai adalah kepentingan bersama kita. Kami percaya bahwa forum ini dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan tersebut," ujarnya.

Sepanjang sejarahnya, ASEAN secara konsisten berupaya mencegah klaim yang meningkat menjadi konflik. Dengan memanfaatkan multilateralisme berbasis diplomasi informal, dan kerangka kerja diplomasi—yang secara kolektif dikenal sebagai “Jalan ASEAN”—organisasi ini telah memprioritaskan dialog diplomatik sebagai mekanisme utama untuk manajemen konflik.

Namun, pergeseran diplomatik dalam distribusi kekuasaan global telah mengungkap kerentanan mekanisme diplomatik tradisional ini, menimbulkan pertanyaan kritis tentang kapasitas ASEAN untuk mengelola keamanan regional secara otonom.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, penting bagi ASEAN mempertahankan sentralitasnya. Tidak kalah penting, mempertahankan stabilitas kawasan. Dalam konteks LCS upaya itu antara lain membutuhkan penyelesaian perundingan Code of Conduct (CoC) Laut China Selatan.

Para pemimpin dan pejabat anggota ASEAN juga perlu menjelaskan bahwa Laut China Selatan adalah isu kompleks dan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan. Di sisi lain, perlu dijelaskan sangat mungkin bagi bangsa-bangsa di kawasan untuk hidup berdampingan secara damai. "Kita setuju bahwa tidak perlu menggunakan kekuatan," ujarnya.

Hikmahanto berharap, negara-negara lain di luar kawasan menghormati posisi ASEAN pada hal tersebut. Hikmahanto mencatat bahwa negara-negara di luar kawasan mencoba terus mencampuri urusan di kawasan. Salah satu penyebab perundingan CoC berlarut, menurut Hikmahanto, adalah titipan kepentingan negara-negara lain.

"Masalah detail itu karena ada perspektif tidak hanya dari negara-negara yang ada di ASEAN dengan Cina, tetapi juga mungkin ada titipan-titipan dari negara-negara di luar ASEAN, tapi melalui negara ASEAN untuk masuk di dalam ketentuan itu," ujarnya.

"Memang yang jadi isu yang seringkali dipertanyakan itu adalah bagaimana dengan negara-negara yang bukan ada di kawasan, tapi punya kepentingan di situ, karena mereka tidak bisa menyampaikan pandangan dan lain sebagainya. Di sini yang tadi saya katakan bahwa melalui beberapa negara ASEAN, mungkin mereka akan mencoba memasukkan kepentingan-kepentingan itu, dan ini yang akan membuat perundingan itu akan memakan waktu yang lebih lama," tambahnya.

Kepentingan negara lain itu termasuk soal akses terhadap Laut China Selatan. "Jadi area di mana kapal-kapal besar, tangker minyak, pengangkut barang itu ulang-alik di Laut Cina Selatan. Nah tentu mereka tidak mau kalau misalnya tidak ada lagi freedom of navigation," ujarnya.

Guru Besar Beijing Institute of Technology (BIT) School of Law, Antony Carty, kembali memaparkan pandangan soal putusan Mahkamah Arbitrase (PCA) 2016 soal Laut China Selatan.

"Terdapat sejumlah kesulitan mengenai keputusan arbitrase khusus di pengadilan khusus Laut Cina Selatan, tetapi yang utama yang menjadi perhatian saya adalah bahwa pengadilan memutuskan bahwa pulau-pulau di Laut China Selatan tidak memiliki hak maritim apa pun, tentu saja bukan hak maritim zona 200 mil yang dapat diklaim oleh China," ujarnya.

Dia menyebutkan, putusan PCA sewenang-wenang tanpa dasar ilmiah. "Bahwa pulau-pulau tersebut adalah batuan dan bukan pulau biasa, dan oleh karena itu tidak memenuhi syarat berdasarkan Konvensi Hukum Laut. Kesulitannya adalah mereka tidak melakukan penelitian tentang praktik negara-negara terkait fitur maritim serupa, khususnya di Pasifik," ujarnya.

Di Pasifik ada Perancis, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Jepang mengklaim hak maritim untuk pulau-pulau. Bukan hanya batuan, tetapi pulau-pulau, pulau-pulau geologis yang bahkan lebih kecil dan kurang signifikan daripada pulau-pulau yang secara sah diklaim oleh China sebagai bagian dari hak kedaulatan mereka.

“Dengan kata lain, menurut penilaian saya, pengadilan tersebut bias dan tidak profesional dalam melakukan penelitiannya mengenai interpretasi Konvensi Hukum Laut, dan pada dasarnya itulah masalahnya. Dan saya rasa masalah ini tidak dapat dikaji lebih lanjut," tuturnya.

Di Pasifik, Perancis khususnya telah mengklaim zona 200 mil untuk pulau-pulau ini. Sekarang, pulau-pulau tersebut memang berbatasan langsung dengan pantai daratan utama, khususnya Vietnam dan Filipina, dan hal yang tepat bagi ketiga pemerintah Vietnam, Filipina, dan Tiongkok untuk dilakukan adalah melakukan negosiasi untuk menarik garis tengah antara pulau-pulau yang dimiliki Tiongkok dan daratan utama.

"Pengadilan arbitrase secara keliru menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut harus diabaikan sepenuhnya dan bahwa Vietnam dan Filipina berhak atas zona 200 mil terlepas dari keberadaan pulau-pulau tersebut, dan itu bukanlah praktik internasional yang lazim. Jadi itulah kekhawatiran saya. Ada banyak sekali hal lain yang salah dalam keputusan pengadilan arbitrase," ujarnya.

Pontianak (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalimantan Barat memperkuat bauran kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan sektor keuangan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat perlambatan ekonomi dunia, tekanan inflasi, serta dinamika pasar keuangan internasional.

"Ketidakpastian global masih cukup tinggi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan meningkatnya tekanan inflasi menjadi tantangan yang perlu diantisipasi karena berpengaruh terhadap arus modal, nilai tukar, hingga harga berbagai komoditas dunia," kata Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat, Doni Septadijaya di Pontianak, Rabu.

Dia mengatakan kondisi global saat ini masih dibayangi perlambatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara utama, meningkatnya inflasi global, serta tingginya volatilitas pasar keuangan yang dipengaruhi kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat.

Menurut dia, kondisi tersebut menyebabkan aliran modal global cenderung kembali ke Amerika Serikat sehingga memberi tekanan terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia. Di sisi lain, fluktuasi nilai tukar dolar AS juga masih menjadi tantangan yang perlu dijaga agar tidak mengganggu stabilitas perekonomian nasional.

Meski demikian, Doni menilai fundamental ekonomi domestik masih menunjukkan ketahanan yang baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II diperkirakan tetap terjaga, didukung meningkatnya konsumsi masyarakat, realisasi belanja pemerintah, pembayaran gaji ke-13 aparatur sipil negara, serta penyaluran berbagai program bantuan sosial.

Dari sisi inflasi, ia mengatakan kondisi masih relatif terkendali meski terdapat potensi kenaikan harga sejumlah komoditas ke depan. Stabilitas harga bahan pangan dinilai cukup terjaga sehingga memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi masyarakat untuk tetap tumbuh.

BI juga mencatat perkembangan positif pada sektor ekonomi digital. Nilai transaksi pembayaran digital dan mobile banking di Indonesia terus mencatat pertumbuhan dua digit, menunjukkan semakin tingginya adopsi layanan digital oleh masyarakat sekaligus menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 5,75 persen sebagai langkah preventif menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran sebesar 2,5 persen plus minus satu persen. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari bauran kebijakan moneter yang ditempuh di tengah dinamika ekonomi global.

Selain kebijakan suku bunga, BI juga memperkuat intervensi di pasar valuta asing, menjaga kecukupan likuiditas perbankan, memperluas implementasi transaksi menggunakan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT), serta memperketat pengawasan terhadap transaksi valuta asing bernilai besar guna menjaga ketahanan sektor eksternal.

Di sisi lain, Bank Indonesia tetap mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberian insentif likuiditas makroprudensial kepada perbankan, pelonggaran sejumlah instrumen makroprudensial, percepatan digitalisasi sistem pembayaran, serta penguatan pembiayaan sektor prioritas, termasuk UMKM, industri pengolahan, pangan, dan ekonomi syariah.

Doni menambahkan, di Kalimantan Barat, BI terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha melalui pengembangan digitalisasi pembayaran berbasis QRIS, peningkatan literasi keuangan, promosi investasi, hingga fasilitasi ekspor produk unggulan daerah seperti kopi Kalimantan Barat yang mulai menembus pasar internasional melalui berbagai forum dagang.

"Saya optimistis kombinasi kebijakan stabilitas dan penguatan sektor riil tersebut mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional maupun Kalimantan Barat, sekaligus meningkatkan daya saing daerah di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung," kata dia.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

kita sekarang di 5 bulan defisitnya sudah 0,5 persen ya, pasti 'market' juga bertanya apakah Indonesia masih bisa mempertahankan defisit di bawah 3 persen. Nah ini yang mungkin harus masih dipertanyakan ya

Jakarta (ANTARA) - Chief Economist & Head of Research Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto mengatakan Indonesia memiliki beberapa tantangan dari dampak situasi ekonomi global yang diliputi ketidakpastian atau bergejolak dengan perhatian utama pada defisit fiskal.

Rully mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam lima bulan pertama tahun 2026 telah mencapai Rp135 triliun atau setara 0,5 persen terhadap PDB, jauh lebih besar dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya Rp21 triliun atau 0,1 persen dari PDB.

“Sementara kalau kita sekarang di 5 bulan defisitnya sudah 0,5 persen ya, pasti market juga bertanya apakah Indonesia masih bisa mempertahankan defisit di bawah 3 persen. Nah ini yang mungkin harus masih dipertanyakan ya,” kata Rully dalam acara Media Day Mirae Asset Sekuritas di Jakarta, Selasa.

Tekanan global dan geopolitik berpotensi memengaruhi sentimen investor terhadap pasar negara berkembang dan adanya defisit fiskal membuat negara memerlukan kehati-hatian dalam pengelolaan kebutuhan pembiayaan.

Untuk mengatasi hal ini, Rully menyarankan pemerintah mengomunikasikan kembali strategi fiskalnya secara jelas, misalnya melalui peningkatan penerimaan negara, pengendalian belanja atau penerbitan utang baru.

Rully juga mengatakan Indonesia harus mempertahankan sovereign rating yang naik peringkat ke level BBB untuk tetap mempertahankan kepercayaan investor pada Indonesia dan menghindari prospek negatif.

Menjaga sovereign rating dinilai sangat penting karena sejak pasca-krisis 1998 peringkat utang Indonesia terus membaik hingga mencapai level investment grade.

Selain defisit fiskal, Rully juga menyoroti Indonesia yang menghadapi defisit transaksi berjalan yang disebabkan oleh impor minyak yang meningkat akibat kebutuhan energi dalam negeri, serta arus modal keluar (capital outflow) dari pasar saham dan obligasi yang menyebabkan neraca finansial ikut memburuk.

“Nah ini yang berbagai twin deficit yang mungkin menyebabkan memang rupiah saat ini cenderung tertekan,” katanya.

Rully mengatakan untuk menjaga stabilitas Rupiah, Bank Indonesia masih perlu menaikkan suku bunga acuan, dan mempertahankan daya tarik aset keuangan Indonesia bagi investor asing melalui kenaikan yield obligasi.

Namun di sisi lain, BI juga tetap memberikan pelonggaran likuiditas, salah satunya dengan membeli Surat Berharga Negara (SBN). Rully mengatakan SBN saat ini yang dimiliki oleh Bank Indonesia sudah tertinggi sepanjang sejarah, menembus Rp2.000 triliun.

Angka ini mencerminkan peran utama bank sentral sebagai penyangga pasar obligasi dan langkah ekspansi likuiditas untuk menyeimbangkan stabilitas perekonomian makro.

Rully mengatakan Indonesia diperkirakan masih akan mengalami perlambatan akibat kombinasi dampak kenaikan suku bunga dan ruang fiskal yang lebih terbatas apabila tidak ada efisiensi untuk menjaga defisit.

Memasuki semester kedua 2026 hingga semester pertama 2027, perlambatan berpotensi semakin terasa seiring mulai munculnya dampak tertunda (lag effect) dari kenaikan suku bunga, yang umumnya baru dirasakan enam hingga dua belas bulan setelah kebijakan diterapkan.

“Kalau secara ekonomi sebenarnya di hampir seluruh negara itu akan mengalami perlambatan. Jadi kita expect sebenarnya akan ada slowing down tidak hanya di Indonesia, overall di seluruh negara,” katanya.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

penurunan harga yang terjadi dipengaruhi oleh kondisi pasokan yang lebih tinggi dibandingkan kemampuan serap pasar, sehingga harga di sejumlah wilayah berada di bawah biaya pokok produksi peternak

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian bersama dinas peternakan se-Pulau Jawa memperkuat data perunggasan nasional untuk mendukung kebijakan tepat sasaran, menjaga stabilitas usaha peternak serta menyeimbangkan pasokan dan harga unggas.

"Kami bersama dinas yang membidangi fungsi peternakan se-Pulau Jawa memperkuat langkah pengendalian penurunan harga ayam hidup (livebird) dan telur ayam ras di tingkat peternak yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir," kata Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Hary Suhada dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan upaya tersebut juga diiringi dengan penguatan data perunggasan nasional sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Ia mengatakan Kementan terus memantau perkembangan harga livebird di tingkat peternak. Berdasarkan hasil pemantauan, penurunan harga yang terjadi dipengaruhi oleh kondisi pasokan yang lebih tinggi dibandingkan kemampuan serap pasar, sehingga harga di sejumlah wilayah berada di bawah biaya pokok produksi peternak.

Menurut Hary, kondisi tersebut memerlukan penanganan bersama antara pemerintah pusat dan daerah agar berbagai kebijakan yang ditempuh dapat berjalan efektif. Kementan kemudian melakukan koordinasi bersama dinas terkait yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Kamis (25/6).

"Maka kami sudah mengundang seluruh dinas yang membidangi peternakan di Pulau Jawa untuk bersama-sama mencari solusi," ujarnya.

Menurut dia, persoalan itu tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah pusat. Dibutuhkan kolaborasi, koordinasi dan rasa tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah agar kondisi peternak dapat segera membaik.

Ia menambahkan pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk membantu peternak dan menjaga stabilitas usaha perunggasan.

Beberapa di antaranya adalah mendorong penyerapan livebird dan telur, melakukan pengendalian produksi bibit ayam/day old chick(DOC) final stock (FS) broiler, imbauan untuk melakukan afkir ayam ras petelur yang telah memasuki umur lebih dari 90 minggu.

"Serta berbagai penyesuaian kebijakan guna menciptakan rantai usaha perunggasan yang lebih sehat dan berkelanjutan," jelasnya.

Kementan juga menyoroti pentingnya ketersediaan data perunggasan yang akurat dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Data tersebut dinilai menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan yang holistik dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Kami berharap terdapat data yang sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, kami membutuhkan keterlibatan aktif dinas-dinas terkait untuk bersama-sama menyusun mekanisme dan langkah teknis dalam memperoleh data perunggasan yang akurat," ujar Hary.

Ia mengungkapkan koordinasi tahap awal difokuskan pada Pulau Jawa karena wilayah tersebut menjadi sentra utama produksi unggas nasional.

"Kita memulai dari Jawa terlebih dahulu karena sekitar 63 persen pasokan daging ayam dan telur nasional berasal dari Pulau Jawa," kata dia.

Ke depan, koordinasi serupa juga akan diperluas ke provinsi-provinsi di luar Jawa sehingga sistem data dan kebijakan yang dibangun dapat mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Nasir menyampaikan dukungan terhadap berbagai langkah yang telah ditempuh pemerintah pusat. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Banten juga terus memperkuat pengawasan dan pelaksanaan regulasi di sektor perunggasan.

"Kami berkomitmen menegakkan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk sementara, kami tidak mengeluarkan izin usaha baru di sektor perunggasan. Selain itu, Gubernur Banten juga telah mengundang para pelaku usaha dan peternak untuk berdiskusi mencari solusi atas kondisi pasar yang sedang terjadi," ujar Nasir.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Indyah Aryani menilai persoalan yang dihadapi peternak saat ini membutuhkan keterlibatan semua pihak untuk menyelesaikannya.

"Permasalahan perunggasan saat ini cukup kompleks. Peternak tidak hanya menghadapi penurunan harga jual ayam dan telur, tetapi juga masih harus menanggung kewajiban kredit perbankan, sementara biaya produksi, termasuk pakan, juga mengalami kenaikan," kata Indyah.

Menurut dia, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk membantu penyerapan hasil produksi peternak. Meski demikian, kondisi pasar masih memerlukan dukungan langkah-langkah lanjutan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan.

"Kami telah melakukan berbagai langkah, seperti mengimbau ASN untuk meningkatkan konsumsi telur dan mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyerap telur dari peternak," ujarnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kenaikan suku bunga yang dilakukan BI memang ditujukan untuk menjaga stabilitas dan kami mengapresiasi langkah tersebut

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai langkah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate merupakan kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Kami optimistis bisa melewati situasi ini. Tanda-tanda perbaikan sudah mulai terlihat. Kenaikan suku bunga yang dilakukan BI memang ditujukan untuk menjaga stabilitas dan kami mengapresiasi langkah tersebut,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dalam pernyataan di Jakarta, Jumat.

Anin, sapaan akrab Anindya, menyampaikan Kadin siap memperkuat sinergi dengan BI hingga tingkat daerah guna mendukung berbagai agenda pembangunan ekonomi.

Dengan jaringan Kadin yang tersebar di 514 kabupaten dan kota serta berbagai asosiasi bisnis, dunia usaha siap berkontribusi dalam peningkatan investasi, ekspor, hilirisasi, dan penguatan UMKM.

Ia menambahkan, pelaku usaha terus berupaya meningkatkan ekspor untuk memperbesar surplus perdagangan dan menambah pasokan devisa. Selain itu, Kadin juga mendorong masuknya investasi asing langsung guna memperkuat kapasitas industri nasional.

“Kami melihat optimisme tetap ada. Tantangan memang besar, tetapi peluang juga terbuka lebar. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, BI, perbankan, dan dunia usaha, Indonesia memiliki modal yang cukup untuk menjaga stabilitas sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi,” ujar Anin.

Sementara itu Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, menegaskan komitmen BI untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan nasional.

Ia menegaskan bahwa BI akan mengerahkan seluruh kebijakan yang dimiliki untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mendukung berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Pesan kami sederhana. Pertama, optimistis. Kedua, BI all out menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketiga, kami akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, Kementerian Keuangan, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK),” ujar Perry.

Menurut dia, BI selama ini selalu mengedepankan pendekatan probisnis, tidak hanya kepada industri keuangan dan perbankan, tetapi juga kepada sektor riil.

Dengan dukungan 46 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia, BI siap memperkuat sinergi dengan Kadin hingga ke daerah untuk menggerakkan investasi, ekspor, industri pengolahan, dan UMKM.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juni 2026.

Suku bunga Deposit Facility juga naik 25 bps menjadi 4,75 persen dan suku bunga Lending Facility naik 25 bps menjadi 6,50 persen.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen yang ditetapkan Pemerintah," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil RDG BI di Jakarta, Kamis (18/6).

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan dukungan terhadap pelaksanaan berbagai Prioritas Nasional Tahun 2027.

“Kementerian Keuangan terus menjaga kinerja fiskal untuk mendorong ekonomi tumbuh lebih tinggi melalui berbagai langkah strategis dalam rangka optimalisasi pendapatan, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang inovatif,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Di tengah berlanjutnya ketidakpastian global, Kemenkeu terus mengoptimalkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

APBN juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program utama, yaitu Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi; Program Pengelolaan Penerimaan Negara; Program Pengelolaan Belanja Negara; Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko; serta Program Dukungan Manajemen.

Sementara dukungan diarahkan kepada sejumlah program prioritas nasional, antara lain penyelenggaraan Sekolah Rakyat, pemberantasan penyelundupan, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan tiga juta rumah, peningkatan layanan kesehatan, hingga implementasi program mandatori biodiesel B50.

Menkeu juga menegaskan bahwa kondisi perekonomian nasional hingga 2026 tetap menunjukkan ketahanan yang kuat.

Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 mencetak level 5,61 persen (yoy), inflasi terkendali, surplus neraca dagang berlanjut selama 72 bulan, serta cadangan devisa tetap memadai.

Pada sisi fiskal, realisasi pendapatan negara telah mencapai Rp1.185 triliun atau tumbuh 19,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, belanja negara telah menyerap Rp1.365,4 triliun atau melonjak 34,4 persen (yoy).

Adapun pembiayaan terealisasi sebesar Rp379,4 triliun dengan tetap mengendalikan defisit dan utang pada batas aman dan terkelola.

Pemerintah pun terus menjaga peran APBN sebagai instrumen penting untuk melindungi daya beli masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, serta mempertahankan momentum pertumbuhan dengan tetap mengedepankan keberlanjutan fiskal.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran guna menjaga kesehatan fiskal negara. Salah satunya melakukan evaluasi terhadap berbagai program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Hal itu untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan efektif dan tepat sasaran,” Tenaga Ahli Utama Bakom RI Fithra Faisal di Jakarta, Minggu (14/6/2026).

Untuk itu, Fithrah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai berbagai bentuk provokasi dan disinformasi yang berkembang terkait isu Reformasi Jilid II yang diusung sejumlah kelompok, termasuk BEM SI.

“Pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap berbagai program prioritas, termasuk MBG. Berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran yang dilakukan berpotensi menghasilkan penghematan hingga Rp100–150 triliun. Kondisi ini tentu dapat semakin memperkuat kesehatan fiskal nasional,” ujarnya.

Fithra menjelaskan penyebaran hoaks dan informasi yang tidak benar dapat menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas sosial maupun ekonomi. Salah satunya, munculnya informasi palsu mengenai kelangkaan komoditas yang dapat memicu panic buying di masyarakat meskipun ketersediaan stok sebenarnya masih aman.

“Karena itu, masyarakat perlu lebih waspada terhadap berbagai bentuk provokasi, disinformasi, maupun narasi yang sengaja dibangun untuk menimbulkan keresahan,” katanya.

Lihat video: Nanik: BGN Akan Efisiensi Anggaran dan 27.877 Dapur MBG Dihentikan Sementara



Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah terus bekerja keras untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional. Menurutnya, berbagai tantangan ekonomi yang ada saat ini direspons melalui koordinasi yang erat antarinstansi dan kebijakan yang saling mendukung.

“Beberapa hari ini saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita,” katanya.

Prasetyo meyakini langkah-langkah yang ditempuh pemerintah akan mampu memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus memperkuat pemulihan ekonomi.

“Dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian kepada para pelaku usaha, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini,” ujarnya.

Fithra menambahkan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal sesuai arahan Presiden. “Presiden telah mengarahkan agar defisit APBN tetap berada di bawah batas 3 persen. Bahkan untuk tahun depan, pemerintah menargetkan defisit dapat ditekan hingga sekitar 1,8%,” ungkapnya.

Karena itu, masyarakat diharapkan semakin kritis dalam menyikapi informasi yang beredar dan tidak mudah terpengaruh provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Dengan persatuan, literasi informasi yang baik, dan dukungan terhadap upaya perbaikan ekonomi, Indonesia diyakini mampu menghadapi berbagai tantangan serta melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan.

Ketika masyarakat lokal tetap memiliki akses terhadap hunian, pekerjaan, dan kesempatan usaha yang layak, pertumbuhan akan berlangsung lebih berkelanjutan dan minim konflik sosial

Jakarta (ANTARA) - Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia bekerja. Jika dahulu pekerjaan identik dengan kantor dan lokasi tertentu, kini jutaan pekerja dapat menjalankan aktivitas profesional dari mana saja, selama tersedia koneksi internet yang memadai.

Fenomena inilah yang melahirkan kelompok pekerja global yang dikenal sebagai digital nomad, yakni individu yang bekerja secara daring sambil berpindah-pindah lokasi dan negara.

Bagi Indonesia, terutama daerah wisata, seperti Bali, fenomena ini menghadirkan peluang, sekaligus tantangan. Di satu sisi, kedatangan pekerja asing berpendapatan tinggi membawa aliran devisa, meningkatkan konsumsi, dan menggerakkan sektor jasa lokal. Namun, di sisi lain, peningkatan permintaan terhadap hunian, ruang kerja, transportasi, hingga layanan gaya hidup juga berpotensi mendorong kenaikan harga yang akhirnya membebani masyarakat lokal. Fenomena ini mulai menjadi diskursus penting di berbagai negara yang menjadi tujuan utama digital nomad.

Pertanyaan yang kemudian muncul, bukan lagi apakah Indonesia perlu menerima digital nomad, melainkan bagaimana memastikan manfaat ekonomi yang mereka bawa tidak berubah menjadi tekanan biaya hidup bagi masyarakat setempat. Di sinilah kebijakan fiskal perlu hadir sebagai instrumen yang menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Wisatadaninflasi

Secara teori, meningkatnya aktivitas ekonomi akan memperbesar pendapatan masyarakat. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan peningkatan kesejahteraan yang merata. Ketika kelompok pendatang memiliki daya beli yang jauh lebih tinggi dibandingkan penduduk lokal, mekanisme pasar cenderung menyesuaikan harga berdasarkan kemampuan membayar kelompok yang lebih kuat.

Gejala tersebut telah terlihat di berbagai tempat tujuan wisata dunia. Kajian mengenai remote work menunjukkan bahwa pekerjaan jarak jauh cenderung terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan tinggi dan wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi kuat. Akibatnya, terjadi tekanan permintaan pada pasar properti dan layanan lokal yang berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi.

Di Indonesia, Bali menjadi contoh yang menarik. Data Badan Pusat Statistik yang dikutip dalam kajian DDTC menunjukkan inflasi bulanan Bali pada Februari 2026 mencapai 0,70 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional pada periode yang sama. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa derasnya aktivitas ekonomi berbasis pariwisata tidak selalu berbanding lurus dengan stabilitas harga.

Tekanan harga paling nyata biasanya muncul pada sektor properti. Ketika pekerja asing dengan penghasilan puluhan ribu dolar AS per tahun bersaing memperoleh vila, apartemen, atau hunian jangka panjang, harga sewa akan terdorong naik. Dalam jangka panjang, masyarakat lokal berisiko semakin sulit mengakses hunian yang sebelumnya berada dalam jangkauan mereka. Fenomena tersebut dikenal sebagai gentrifikasi, yaitu proses ketika penduduk asli secara perlahan tersingkir akibat meningkatnya nilai ekonomi suatu kawasan.

Diskusi mengenai meningkatnya biaya hidup di Bali, bahkan ramai diperbincangkan dalam komunitas digital nomad internasional. Sejumlah pengguna forum global mengeluhkan bahwa biaya hidup di Bali, kini meningkat dibandingkan beberapa tahun lalu, terutama untuk akomodasi dan kawasan populer, seperti Canggu. Walaupun bersifat anekdotal, percakapan tersebut menunjukkan adanya persepsi bahwa tempat wisata wisata yang sebelumnya relatif murah, mulai mengalami kenaikan harga yang signifikan.

Pada titik tertentu, kenaikan harga tidak lagi menjadi persoalan wisatawan, melainkan persoalan daya beli masyarakat lokal yang menggunakan rupiah sebagai sumber pendapatan utama.

Keadilankontribusi

Di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi digital lintas negara, persoalan lain yang muncul adalah kesenjangan kontribusi fiskal. Banyak digital nomad memperoleh penghasilan dari perusahaan atau klien di luar negeri, tetapi menggunakan infrastruktur publik di negara tempat mereka tinggal sementara.

Indonesia sendiri telah menyediakan Visa E33G yang ditujukan bagi pekerja jarak jauh asing dengan persyaratan penghasilan tertentu. Kebijakan ini merupakan langkah progresif untuk menarik talenta global, sekaligus memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan diskusi mengenai bagaimana memastikan bahwa pemanfaatan fasilitas publik dapat diimbangi dengan kontribusi yang proporsional.

Perdebatan serupa juga terjadi di berbagai negara. OECD, sejak lama menyoroti bahwa ekonomi digital telah mengaburkan batas-batas tradisional pemajakan, sehingga banyak aktivitas ekonomi yang tidak lagi mudah dikaitkan dengan kehadiran fisik seseorang atau perusahaan. Karena itu, berbagai yurisdiksi mulai mencari pendekatan baru agar sistem perpajakan tetap mencerminkan prinsip keadilan dan kemampuan membayar.

Dalam konteks daerah wisata, isu yang mengemuka bukan semata-mata penerimaan negara, tetapi bagaimana memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang menghasilkan tekanan harga juga memberikan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak. Prinsip inilah yang melandasi gagasan pemanfaatan instrumen fiskal untuk mengoreksi eksternalitas negatif yang muncul dari aktivitas ekonomi tertentu.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa berbagai negara telah menerapkan pungutan wisata atau tourist tax untuk membantu membiayai infrastruktur dan menjaga keberlanjutan tempat tujuan wisata. Jepang, misalnya, mengenakan pajak keberangkatan internasional yang hasil penerimaannya digunakan untuk mendukung pengembangan pariwisata dan fasilitas publik.

Pendekatan semacam ini memberikan pelajaran bahwa pajak tidak selalu dimaknai sebagai beban, melainkan sebagai mekanisme gotong royong modern agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata.

Ruanghidup

Ke depan, tantangan terbesar Indonesia bukanlah menarik lebih banyak digitalnomad. Daya tarik alam, budaya, dan biaya hidup yang relatif kompetitif membuat Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan wisata favorit pekerja global. Tantangan sesungguhnya adalah menjaga agar masyarakat lokal tetap menjadi pihak yang memperoleh manfaat terbesar dari perkembangan tersebut.

Pendekatan fiskal yang adaptif dapat menjadi salah satu solusi. Penerimaan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi berbasis digital nomad dapat diarahkan untuk memperkuat transportasi publik, menyediakan dukungan hunian terjangkau bagi warga lokal, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan kualitas layanan publik di daerah wisata. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal atau pelaku usaha besar, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh tingginya arus modal atau kunjungan wisatawan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga inklusivitas ekonomi. Ketika masyarakat lokal tetap memiliki akses terhadap hunian, pekerjaan, dan kesempatan usaha yang layak, pertumbuhan akan berlangsung lebih berkelanjutan dan minim konflik sosial.

Pada akhirnya, kemajuan pariwisata tidak boleh diukur hanya dari jumlah wisatawan atau besarnya devisa yang masuk. Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat lokal dapat hidup lebih sejahtera di daerahnya sendiri. Sebab pembangunan yang baik bukanlah pembangunan yang membuat penduduk asli menjadi penonton di rumahnya sendiri, melainkan pembangunan yang memastikan mereka tetap menjadi tuan rumah yang menikmati hasil kemajuan ekonomi.

*) Dr M Lucky Akbar, MSi, ASN Kemenkeu dan dosen praktisi kebijakan publik

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengawal stabilitas harga ayam broiler tingkat peternak melalui peningkatan penyerapan produksi unggas dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Amran mengatakan pemerintah telah menyepakati peningkatan konsumsi daging ayam dan telur dalam program MBG hingga tiga kali bahkan lima kali dalam sepekan guna mendukung penyerapan hasil produksi peternak.

"Kita sudah sepakati agar MBG (makan bergizi gratis) konsumsi ayam dan telur ditingkatkan dalam satu minggu. Bila perlu, itu bisa 3 atau 5 kali per minggu," kata Amran dalam pernyataan diterima di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di tengah kondisi harga ayam broiler yang masih menjadi perhatian bersama.

Untuk merealisasikan kebijakan itu, Amran telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang agar daging ayam dan telur produksi peternak dapat diserap secara optimal oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Komitmen pemerintah dalam melindungi keberlangsungan usaha produksi peternak unggas dalam negeri diperkuat dengan memastikan penyerapan melalui program pemerintah. Setelah berkomitmen penuh dengan peternak petelur ayam ras, pemerintah turut pula mendukung peternak ayam pedaging hidup atau ayam broiler.

Sejauh ini, pergerakan harga telur ayam ras di tingkat peternak secara nasional dalam tiga hari terakhir tampak mulai meningkat.

Dalam pantauan Bapanas mendapati rata-rata harga telur ayam sejak 9-11 Juni bergerak positif 0,025 persen dari Rp24.075 per kilogram (kg) ke Rp24.081 per kg. Kendati begitu, kondisi harga ayam broiler di tingkat peternak terus menjadi perhatian pemerintah.

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi yang digelar di Semarang, Jawa Tengah (9/6) diputuskan komitmen yang harus ditaati seluruh anggota Pinsar Indonesia.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan komitmen untuk implementasi harga ayam broiler atau live bird diharapkan dapat mengerak mendekati ke Harga Acuan Pembelian (HAP) ayam broiler tingkat peternak. Mitra MBG pun juga perlu mendukung penyerapan yang langsung dari peternak.

"Komitmen bersama ini sebagai upaya bersama untuk mewajarkan harga peternak ayam kita secara bertahap," kata Maino.

"Pemerintah akan mengawal komitmen Pinsar Indonesia," tambah Maino.

Adapun dalam komitmen bersama Pinsar Indonesia ditetapkan kesepakatan agar harga pembelian live bird mulai 10 Juni diterapkan pada harga Rp15.500 per kg berat hidup di Jawa Tengah (Jateng) dan Rp16.000 per kg berat hidup di Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Timur (Jatim).

Kemudian pada 12 Juni mulai naik menjadi Rp17.000 per kg berat hidup untuk Jateng dan Rp17.500 per kg berat hidup di Jabar dan Jatim.

Targetnya pada 15 Juni mendatang diharapkan harga live bird dapat mencapai Rp19.500 per kg berat hidup untuk seluruh wilayah Jawa.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp17,73 triliun pada 2027 untuk memperkuat program stabilisasi pasokan dan harga pangan, memperluas bantuan pangan, serta menjaga ketahanan pangan nasional.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengatakan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) tahun 2027 berdasarkan surat bersama Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2027, Bapanas memperoleh pagu indikatif sebesar Rp110 miliar.

"Pagu indikatif tersebut belum sepenuhnya mampu mendukung pelaksanaan program prioritas nasional yang menjadi mandat Badan Pangan Nasional," kata Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu.

Dia menyebutkan pagu indikatif tersebut dialokasikan untuk program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas sebesar Rp7,65 miliar dan program dukungan manajemen Rp102,69 miliar yang terdiri dari Rp72,32 miliar untuk gaji tunjangan pegawai, Rp18 miliar untuk operasional perkantoran, Rp12,35 miliar untuk dukungan manajemen teknis lainnya di tingkat pusat dan daerah.

Oleh karena itu, Bapanas mengusulkan tambahan anggaran pertama sebesar Rp4,13 triliun sebagaimana yang disepakati pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya tertanggal 21 Mei 2026.

Tambahan anggaran itu akan difokuskan untuk kegiatan yang mendukung pelaksanaan program prioritas nasional sebesar Rp41,25 miliar, prioritas nasional sebesar Rp4,04 triliun, tugas serta fungsi Badan Pangan Nasional 2027 sebesar Rp49,07 miliar.

Selain kebutuhan anggaran untuk mendukung pencapaian target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027, Bapanas juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp13,6 triliun untuk pelaksanaan penyaluran cadangan pangan pemerintah (CPP) berupa bantuan pangan beras dan bantuan stunting.

"Berupa daging ayam, telur ayam sesuai risalah rakortas (rapat koordinasi terbatas) pangan (pada) 5 Juni 2026," ujarnya.

Ia menuturkan bantuan pangan beras pada tahun anggaran 2027 direncanakan diberikan kepada sekitar 18,37 juta keluarga penerima manfaat (KPM) berasal dari masyarakat desil 1 sampai 3.

Sedangkan bantuan pengentasan stunting direncanakan diberikan kepada 1,45 juta keluarga risiko stunting berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional Kementerian Sosial.

Dengan demikian, lanjut Amran, total kebutuhan anggaran Badan Pangan Nasional tahun 2027 menjadi sebesar Rp17,84 triliun yang akan digunakan untuk mendukung pencapaian target pembangunan pangan nasional dan pelaksanaan berbagai program pemerintah.

Apabila usulan kebutuhan anggaran tersebut dapat diakomodir, tambah Amran, maka tahun 2027 Badan Pangan Nasional melaksanakan kegiatan pertama penyaluran bantuan pangan beras 735 ribu ton, bantuan pangan pengentasan stunting daging ayam 5,7 ribu ton dan telur ayam 8,6 ribu ton.

Penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras sebanyak 600 ribu ton, SPHP jagung 200 ribu ton, SPHP kedelai 50 ribu ton, bantuan beras bencana alam 3.300 ton, Gerakan Pangan Murah (GPM) 1.560 kali di seluruh Indonesia, pengembangan kios pangan di 38 provinsi.

Selanjutnya pembinaan di 50 lumbung pangan masyarakat, pengembangan Rumah Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) pada 1.320 kelompok, penguatan keamanan pangan segar, intervensi pengendalian daerah rawan pangan, aksi penyelamatan pangan, penyusunan regulasi kebijakan serta dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Pusat dan Daerah.

Amran berharap dukungan dan masukan dari Komisi IV DPR RI agar program kegiatan Badan Pangan Nasional dapat berjalan optimal dalam rangka menjaga ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat, serta penguatan ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Maka, keputusan BI Rate 5,5 persen mengajarkan satu hal yang sering terlupakan dalam diskusi ekonomi: Nilai tukar rupiah bukan sekadar angka yang muncul di layar perdagangan valuta asing.

Jakarta (ANTARA) - Sektor ekonomi suatu negara selalu bergerak dinamis, yang kerap mengharuskan pemerintah dan otoritas moneter menempuh kebijakan yang tidak populer.

Keputusan yang diambil mungkin tidak disukai masyarakat, dunia usaha, bahkan pasar sekalipun. Namun justru pada saat-saat seperti itulah kualitas tata kelola ekonomi diuji. Bukan ketika situasi sedang tenang, melainkan ketika tekanan datang dari berbagai arah secara bersamaan.

Keputusan Bank Indonesia pada 9 Juni 2026 untuk kembali menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,5 persen merupakan salah satu contoh kebijakan yang lahir dari situasi semacam itu.

Dalam waktu tiga bulan, BI Rate telah naik sebanyak 75 basis poin. Dari posisi 4,75 persen pada awal tahun, naik menjadi 5,25 persen pada Mei, lalu kembali meningkat menjadi 5,5 persen pada Juni.

Langkah tersebut tidak diambil secara tiba-tiba, melainkan melalui pertimbangan yang panjang. Rupiah masih bergerak di atas level Rp18.000 per dolar AS, sementara cadangan devisa Indonesia pada Mei 2026 turun menjadi 144,9 miliar dolar AS, menyusut hampir 3 miliar dolar AS dibandingkan bulan sebelumnya.

Pada saat yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengakui bahwa pergerakan nilai tukar rupiah lebih lemah daripada yang sebelumnya diperkirakan.

Pernyataan itu penting karena menunjukkan bahwa tekanan yang dihadapi perekonomian nasional tidak sepenuhnya sesuai dengan proyeksi awal.

Dalam kondisi seperti itu, bank sentral harus bertindak cepat untuk menjaga stabilitas. Salah satu instrumen yang paling langsung tersedia adalah menaikkan suku bunga.

Secara teori, kenaikan suku bunga memang memiliki tujuan yang jelas. Ketika imbal hasil aset keuangan dalam rupiah meningkat, modal asing memiliki insentif lebih besar untuk masuk atau bertahan di dalam negeri.

Saat ini, instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia dengan tenor 12 bulan menawarkan tingkat imbal hasil di atas 6,5 persen, angka yang cukup kompetitif dibandingkan sejumlah negara berkembang lainnya.

Namun setiap kebijakan ekonomi selalu memiliki konsekuensi. Tidak ada makan siang gratis dalam ilmu ekonomi. Ketika suku bunga naik untuk memperkuat daya tarik aset keuangan, biaya pinjaman bagi masyarakat dan dunia usaha juga ikut meningkat.

Bagi rumah tangga yang memiliki kredit pemilikan rumah dengan bunga mengambang, kenaikan suku bunga berarti cicilan yang lebih besar pada bulan-bulan berikutnya.

Bagi pengusaha UMKM yang mengandalkan kredit modal kerja, biaya operasional bertambah ketika margin usaha justru sedang menghadapi tekanan.

Dunia usaha yang sebelumnya berencana melakukan ekspansi juga cenderung lebih berhati-hati karena biaya pembiayaan menjadi lebih mahal.

Di sinilah dilema kebijakan muncul. Stabilitas nilai tukar memang penting, tetapi upaya menjaga stabilitas tersebut berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi

Sejumlah ekonom memperkirakan pertumbuhan kredit yang sebelumnya masih berada di sekitar 10 persen pada April 2026 dapat melambat ke kisaran 8 persen. Perlambatan kredit tentu akan memengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen yang sebelumnya dicanangkan mulai dipandang terlalu optimistis oleh sebagian analis.

Berbagai proyeksi kini menempatkan pertumbuhan ekonomi pada rentang 4,9 hingga 5,1 persen dalam beberapa kuartal mendatang.

Sekilas perbedaan angka tersebut tampak kecil. Namun dalam kenyataan ekonomi, selisih satu poin pertumbuhan dapat berarti ribuan kesempatan kerja yang tidak tercipta dan berkurangnya peluang peningkatan pendapatan bagi jutaan keluarga Indonesia.

Karena itu, pembahasan mengenai suku bunga tidak boleh hanya dipahami sebagai persoalan teknis yang terjadi di ruang rapat bank sentral. Kebijakan ini memiliki implikasi nyata yang berimbas hingga ke unit terkecil ekonomi, yaitu rumah tangga.

Di sisi lain, terdapat argumentasi yang juga sangat kuat untuk mendukung kenaikan BI Rate. Jika nilai tukar rupiah terus melemah, harga barang impor akan meningkat.

Indonesia masih bergantung pada berbagai komponen impor untuk sektor produksi maupun konsumsi. Pelemahan rupiah yang berlarut-larut berpotensi mendorong inflasi lebih tinggi.

Inflasi pada Mei 2026 telah mencapai 3,08 persen. Jika pelemahan rupiah berlanjut dan harga minyak dunia tetap tinggi, tekanan inflasi dapat semakin besar.

Dalam kondisi seperti itu, kelompok masyarakat berpendapatan tetap menjadi pihak yang paling rentan. Mereka tidak memiliki instrumen lindung nilai untuk melindungi daya beli dari kenaikan harga barang dan jasa.

Karena itulah sebagian ekonom memandang kenaikan suku bunga sebagai obat yang memang pahit tetapi perlu diminum.

Dampak jangka pendeknya mungkin terasa tidak nyaman, namun risiko yang lebih besar dapat dihindari apabila stabilitas harga tetap terjaga.

Meski demikian, menerima logika tersebut tidak berarti menghentikan diskusi mengenai akar persoalan yang lebih mendasar.

Stabilitas Ekonomi

Kenaikan suku bunga sebanyak tiga kali dalam waktu singkat memberikan sinyal bahwa beban stabilisasi ekonomi saat ini terlalu banyak bertumpu pada bank sentral.

Padahal stabilitas ekonomi seharusnya menjadi hasil kerja bersama berbagai instrumen kebijakan. Ketika seluruh perhatian diarahkan pada BI Rate, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan fiskal turut memainkan perannya.

Yang dibutuhkan bukan sekadar koordinasi yang bersifat seremonial antara otoritas fiskal dan moneter, melainkan langkah nyata yang dapat dibaca pasar sebagai sinyal kredibel.

Konsolidasi belanja negara, disiplin fiskal, serta pengelolaan defisit yang meyakinkan akan membantu memperkuat kepercayaan investor dan mengurangi tekanan terhadap nilai tukar.

Pasar tidak hanya memperhatikan suku bunga. Mereka juga memperhatikan kesehatan fiskal, arah kebijakan pemerintah, serta kemampuan negara menjaga kesinambungan ekonomi jangka panjang.

Ketika defisit anggaran meningkat dan cadangan devisa mengalami penurunan, kenaikan suku bunga memang dapat menjadi peredam tekanan sementara, tetapi belum tentu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.

Menariknya, keputusan terbaru Bank Indonesia menunjukkan sikap yang lebih hati-hati. Jika pada Mei kenaikan mencapai 50 basis poin, kali ini hanya 25 basis poin.

Langkah tersebut dapat dibaca sebagai pengakuan bahwa perekonomian domestik juga memiliki batas toleransi terhadap tingkat bunga yang tinggi.

Seperti halnya obat dalam dunia medis, dosis yang berlebihan dapat menimbulkan efek samping yang lebih besar daripada manfaatnya.

Maka, keputusan BI Rate 5,5 persen mengajarkan satu hal yang sering terlupakan dalam diskusi ekonomi: Nilai tukar rupiah bukan sekadar angka yang muncul di layar perdagangan valuta asing.

Rupiah menjadi cerminan tingkat kepercayaan; Kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi, kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas harga, dan kepercayaan bahwa seluruh instrumen kebijakan bekerja secara selaras untuk mencapai tujuan yang sama.

Kebijakan moneter dapat membantu menjaga kepercayaan tersebut. Namun, kepercayaan yang kokoh tidak akan lahir dari satu institusi semata. Ia tumbuh dari koordinasi yang erat, konsistensi kebijakan, serta keberanian seluruh pemangku kepentingan untuk menghadapi realitas ekonomi secara terbuka.

Maka dari itu, pertanyaan terpenting setelah kenaikan BI Rate bukan hanya apakah rupiah akan stabil dalam beberapa pekan ke depan, melainkan apakah fondasi kepercayaan yang menopang stabilitas itu juga semakin kuat untuk jangka panjang?

*)Prof. Perdana Wahyu Santosa adalah Profesor Ekonomi, Guru Besar Ilmu Ekonomi Keuangan, Dekan FEB Universitas YARSI dan Direktur Riset GREAT Institute.

Copyright © ANTARA 2026

dengan BI-Rate naik, kelihatan respons daripada IHSG juga baik, masuk dalam 'green zone'. Kemudian yang kedua, rupiah juga sedikit menguat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memberi sinyal kuat kepada pasar di tengah gejolak global.

Ia mengatakan respons pasar terhadap kenaikan BI-Rate sebesar 25 basis poin telah menunjukkan hasil yang positif.

“BI Rate itu naik karena mengutamakan kestabilan. Jadi dengan BI-Rate naik, kelihatan respons daripada IHSG juga baik, masuk dalam green zone. Kemudian yang kedua, rupiah juga sedikit menguat,” kata Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Selasa.

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa menguat 130 poin atau 0,71 persen menjadi Rp18.058 per dolar AS dari sebelumnya Rp18.188 per dolar AS.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore juga ditutup menguat 404,51 poin atau 7,57 persen ke posisi 5.746,65.

Sebelumnya, Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi tetap terkendali.

BI menyebut pelemahan nilai tukar rupiah telah melebihi proyeksi bank sentral sehingga diperlukan langkah kebijakan lanjutan untuk memperkuat stabilitas rupiah.

Menurut Airlangga, pasar memandang kebijakan tersebut sebagai langkah responsif dalam menghadapi gejolak maupun situasi global saat ini.

“Market melihat Indonesia responsif terhadap gejolak ataupun situasi yang ada sekarang,” ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah tetap mengutamakan stabilisasi ekonomi nasional karena fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih kuat.

Menurut dia, kondisi tersebut didukung oleh kinerja ekspor, kondisi makroekonomi, serta pandangan positif negara mitra terhadap ekonomi Indonesia.

“Ekonomi kan memang dasarnya juga kuat ya, baik dari segi ekspor, dari segi makro,” tutur dia.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Menko juga mengatakan Singapura mengapresiasi sejumlah kebijakan ekonomi Indonesia yang dinilai berorientasi pada kepentingan nasional, termasuk kebijakan ekspor satu pintu.

“Singapura mengatakan fundamental Indonesia kuat. Singapura juga mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh Indonesia terutama untuk kepentingan nasional, termasuk dengan ekspor satu pintu, mereka mendorong untuk implementasi dari kebijakan tersebut,” ungkap dia.

Selain itu, Airlangga menyebut dunia saat ini tengah memberi perhatian besar terhadap ketahanan rantai pasok global akibat disrupsi perang di Timur Tengah.

Ia menilai Indonesia memiliki posisi cukup kuat di sektor pupuk karena masih mampu mengekspor sekitar 1,5 juta ton urea ke negara-negara di kawasan.

“Indonesia adalah salah satu pabrik pupuk terbesar di ASEAN,” ucapnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026