Bisnis.com, MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Sumut) memperpanjang kembali status tanggap darurat bencanabanjir dan tanah longsor hingga 31 Desember 2025.

Keputusan itu tertuang dalam surat bernomor 188.44/906/KPTS/2025 tanggal 24 Desember 2025.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut Erwin Hotmansah Harahap mengatakan, perpanjangan kembali status tanggap darurat mempertimbangkan dampak bencana yang luas. Terlebih, kata dia, kondisi korban belum sepenuhnya bisa dibiarkan berjuang sendiri pascabencana.

"Memperhatikan dampaknya, serta langkah evakuasi hingga kebutuhan pemulihan di wilayah terdampak, maka Pemerintah Provinsi Sumatra Utara memperpanjang status tanggap darurat bencana hingga 31 Desember 2025," ujar Erwin, dikutip Jumat (26/12/2025).

Sebagai informasi, perpanjangan status tanggap darurat ini merupakan yang kedua kali setelah perpanjangan pertama periode 11-24 Desember 2025.

Adapun status tanggap darurat bencana di Sumut pertama kali ditetapkan Pemprov pada 27 November-10 Desember 2025.

Erwin menjelaskan keputusan ini ditetapkan setelah Gubernur Sumut menggelar rapat evaluasi penanganan bencana Sumatra Utara pada Selasa (23/12/2025).

Dengan keputusan ini, lanjutnya, Gubernur menugaskan tim penanganan darurat bencana dan instansi terkait untuk melanjutkan berbagai langkah yang perlu dalam menangani situasi dan keadaan kedaruratan.

Langkah penanganan itu seperti pelayanan penyelamatan, evakuasi korban, penanggulangan dan penanganan serta pemulihan di wilayah terdampak bencana.

"Jadi keberadaan Posko Utama Tanggap Darurat Bencana tetap aktif hingga sepekan ke depan. Termasuk gudang logistik yang menggunakan Gedung Serbaguna Pemprov juga tetap berfungsi dalam menerima dan mendistribusikan bantuan kepada korban bencana," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menjelaskan sejumlah pertimbangan pemerintah terkait desakan masyarakat agar Presiden Prabowo Subianto menetapkan status darurat bencana nasional.

Alasan pemerintah belum menetapkan bencana nasional ke bencana alam banjir dan longsor di Sumatra karena pemerintah pusat yakni bahwa pemda bisa mengatasi masalah tersebut.

“Ya, pemerintah bisa mengendalikan situasi dan keadaan secepatnya, dan sekarang sedang dilakukan bersama dengan pemerintah daerah kabupaten, kota, dan provinsi di lingkungannya masing-masing,” ujarnya usai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Ketika disinggung mengenai adanya tiga kepala daerah yang menyatakan menyerah dalam menangani bencana karena skala kerusakan yang sangat besar, Muzani mengakui hal tersebut sebagai situasi yang memprihatinkan.

“Ya, itu jadi keprihatinan juga karena situasinya harus dihadapi secara bersama-sama,” katanya.

Terkait penilaian apakah status bencana perlu dinaikkan ke tingkat nasional, Muzani menilai hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.

“Ya, Presiden punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Saya kira, itu kan kewenangan Presiden karena keputusannya nanti harus ditetapkan dalam bentuk Keppres, Keputusan Presiden. Oke,” tandas Muzani.

Korban Jiwa dan Hilang

Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban meninggal dunia terkait bencana banjir di Sumatra sudah mencapai 604 orang. Jumlah itu berdasarkan data di situs Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB), Selasa (2/12/2025) yang dilihat Bisnis pada 09.00 WIB.

Secara terperinci, Sumatra Utara menjadi wilayah paling tinggi korban meninggal dunia sebanyak 283 jiwa. Diikuti Sumatra Barat 165 jiwa dan Aceh 156 jiwa korban meninggal dunia.

"Jumlah meninggal 604 jiwa," tulis situs Pusdatin BNPB, Selasa (2/12/2025).

Dalam situs yang sama, bencana alam di Sumatra itu masih menyisakan 464 orang yang masih dinyatakan hilang dengan rincian Aceh 181 jiwa; Sumatra Utara 169 jiwa; dan Sumatra Barat 114 jiwa.

Adapun, secara total BNPB juga merangkum total keseluruhan orang yang terdampak akibat bencana ini adalah 1,5 juta jiwa.

"Jumlah terdampak 1,5 juta jiwa dan 570.000 orang mengungsi," dikutip dari situs BNPB.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem resmi menetapkan status darurat bencana hidrometeorologi 2025 di provinsi tersebut, menyusul banjir dan longsor besar yang melanda hampir seluruh wilayah Aceh dalam beberapa hari terakhir.

Status darurat ditetapkan untuk 14 hari, berlaku sejak 28 November hingga 11 Desember 2025, guna mempercepat penanganan bencana yang dalam sepekan terakhir terus memburuk. Pengumuman itu disampaikan dalam rapat paripurna pengesahan Rancangan Qanun APBA 2026 di Kantor DPRA, Kamis (27/11/2025)

Dia menerangkan bahwa pemerintah Aceh telah menyalurkan bantuan darurat ke sejumlah kabupaten/kota, namun ia mengakui kondisi di lapangan semakin kompleks. “Dalam beberapa hari ini pemerintah telah menyalurkan bantuan darurat,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (27/11/2025).

Lebih lanjut, Mualem menyebut banyak akses transportasi lumpuh, termasuk putusnya jembatan pada jalur nasional Banda Aceh–Medan, yang menyebabkan distribusi bantuan dan mobilisasi petugas terhambat.

Untuk mempercepat koordinasi, dia meminta Kapolda Aceh agar menyediakan helikopter untuk keperluan peninjauan ke wilayah-wilayah terisolasi banjir.

Sepekan terakhir, hujan deras mengguyur Aceh dan memicu banjir serta longsor di wilayah pesisir pantai timur, pantai utara, hingga dataran tinggi Gayo. Ribuan warga terdampak, puluhan desa terisolasi, dan infrastruktur vital rusak.

Penetapan status darurat diharapkan mempercepat mobilisasi logistik, evakuasi, dan dukungan lintas lembaga untuk menangani bencana yang kini meluas di berbagai daerah Aceh.

Laporan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) per Rabu (26/11/2025) setidaknya banjir akibat hujan dengan intensitas tinggi terjadi di sembilan kabupaten kota di Aceh. Seluruh daerah yakni Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Utara hingga Aceh Selatan.

Selama periode 18 November 2025 hingga 26 November 2025, sedikitnya banjir telah berdampak ke rumah milik 14.235 KK/46.893 Jiwa dan 455 KK/1.497 Jiwa mengungsi.

Bukan Fenomena Umum

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan Bibit Siklon 95B di kawasan Selat Malaka, bagian timur Aceh yang telah berevolusi menjadi Siklon Tropis Senyar per 26 November 2025 pukul 07.00 WIB merupakan fenomena alam yang tak umum.

Berdasarkan pemantauan terakhir, siklon ini bergerak ke arah barat menuju wilayah daratan Aceh dengan kecepatan sekitar 10 km/jam dan dapat berdampak signifikan terhadap terjadinya hujan sangat lebat hingga ekstrem yang dapat disertai angin kencang di wilayah sekitarnya.

Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani, menjelaskan bahwa Indonesia memang berada dekat garis ekuator yang secara teori kurang mendukung pembentukan maupun dilintasi siklon tropis.

Meski begitu, Andri menyampaikan bahwa dalam lima tahun terakhir cukup banyak siklon tropis yang bergerak mendekati wilayah Indonesia dan memberikan dampak yang signifikan.

“Fenomena seperti Siklon Tropis Senyar tergolong tidak umum di wilayah perairan Selat Malaka, apalagi jika sampai melintasi daratan. BMKG menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi dampak cuaca yang dapat muncul selama sistem ini bergerak di sekitar wilayah tersebut.” kata Andri dalam konferensi pers di Gedung Command Center MHEWS BMKG, Rabu (26/11/2025).

Per 26 November 2025, Siklon Tropis Senyar berpusat di sekitar 5.0° LU dan 98.0° BT dengan tekanan udara minimum di pusat mencapai sekitar 998 hPa dan kecepatan angin maksimum di sekitar sistem mencapai 43 knot (80 km/jam).

“Dalam 24 jam ke depan, Siklon Tropis Senyar bergerak ke arah barat hingga barat daya dan masih di daratan Aceh dengan kecepatan pergerakan 4 knot (7 km/jam), sedangkan dalam 48 jam kedepan Siklon Tropis Senyar diperkirakan akan menurun intensitasnya menjadi Depresi Tropis,” kata Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani.

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah Peru menetapkan status darurat selama 30 hari di ibu kota Lima dan Callao, setelah demonstrasi besar-besaran yang didominasi generasi muda atau gen Z, terus meluas di negara tersebut. Presiden Interim Peru Jose Jeri mengumumkan, keadaan darurat mulai berlaku pada Rabu 22 Oktober, dengan militer diberikan wewenang untuk membantu polisi menjaga ketertiban dan memberantas kriminalitas.

Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Jumat, 24/10/2025) berikut ini.

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Pengawas County Los Angeles (LA) pada Selasa (14/10/2025) menyetujui deklarasi status darurat lokal sebagai respons terhadap peningkatan tajam razia imigrasi oleh Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di bawah pemerintahan Trump.

Langkah darurat ini disetujui dengan perolehan suara 4 banding 1. Otoritas County Los Angeles menyatakan bahwa keputusan ini memungkinkan mobilisasi sumber daya untuk komunitas yang menghadapi ketakutan meluas, destabilisasi ekonomi, dan gangguan di tempat kerja serta lembaga pendidikan.

Deklarasi ini memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan, terutama bagi imigran dan keluarga berstatus campuran, mengingat hampir sepertiga dari 10 juta penduduk LA County adalah kelahiran asing.

Dilansir TheAssociated Press, persetujuan ini memungkinkan Dewan Pengawas untuk menyetujui upaya bantuan sewa bagi penyewa yang tidak mampu membayar biaya hidup bulanan mereka akibat tindakan keras imigrasi.

Keputusan darurat ini diambil menyusul meningkatnya aktivitas ICE di Los Angeles sejak Juni. Agen federal dilaporkan menahan imigran tanpa status hukum AS di berbagai lokasi, termasuk halte bus, tempat cuci mobil, toko Home Depot, dan pertanian. Beberapa warga negara AS bahkan dilaporkan keliru ditahan. Wilayah ini juga telah menyaksikan pengerahan Garda Nasional dan Marinir, pembatalan acara publik, dan efek "mendinginkan" yang nyata pada penggunaan bisnis dan layanan lokal.

Keputusan ini menuai kontroversi dan kritik dari pejabat federal. Juru bicara Gedung Putih, Abigail Jackson, mengatakan kepada Newsweek bahwa ini dilakukan untuk menumpas imigran ilegal yang datang, utamanya saat masa pemerintahan Presiden Joe Biden.

"Darurat yang sebenarnya adalah imigran ilegal kriminal tak terhitung yang dibiarkan oleh Joe Biden berkeliaran di perbatasan Selatan kita dan meneror komunitas Amerika," tuturnya.

"Presiden Trump sedang memenuhi janji yang ia dipilih, mendeportasi orang asing kriminal, apakah politisi Demokrat menyukainya atau tidak."

Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas Los Angeles County, Janice Hahn, menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai sikap pemerintahan kota itu terhadap langkah Trump.

"Kami telah mendeklarasikan status darurat LA County sebagai respons terhadap razia ICE yang melanggar hukum ini. Proklamasi darurat ini tidak hanya penting secara simbolis-ini penting bagi respons kami ke depan," tuturnya.