Kami memang sudah siapkan jauh hari sebelumnya menghadapi El Nino

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) Indonesia aman hingga Mei tahun 2027 dengan cadangan melampaui 5 juta ton.

Amran mengatakan stok tersebut menjadi modal kuat dalam menghadapi potensi fenomena cuaca El Nino, karena pemerintah telah melakukan langkah antisipasi sejak dini melalui penguatan stok pangan nasional, terutama beras, guna menjaga stabilitas pasokan dan harga.

"Kami memang sudah siapkan jauh hari sebelumnya menghadapi El Nino. Dulu pengalaman kita (El Nino) tahun 2023. Alhamdulillah kita lolos. Stok kita sampai detik ini, itu 5,2 sampai 5,3 juta ton. Itu stok tertinggi sepanjang sejarah. Nah ini Alhamdulillah cukup baik," kata Amran dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Amran pun mengaku optimistis mengenai ketersediaan beras Indonesia sampai Desember masih aman. Bahkan dalam estimasinya keseluruhan stok beras masih dapat mencukupi sampai Mei tahun depan.

"Insya Allah aman, katakanlah sampai Desember. (Bahkan) beras kita sudah sampai Mei (2027( pun cukup. Jadi tidak masalah," tambah Amran.

Hal Tersebut selaras dengan Proyeksi Neraca Pangan untuk beras yang sudah diperbarui awal Juni ini. Neraca akhir tahun beras Indonesia diestimasikan masih terdapat stok 16,24 juta ton.

Data itu berasal dari stok awal tahun 2026 di 12,54 juta ton ditambah proyeksi produksi setahun 34,76 juta ton lalu dikurangi kebutuhan konsumsi setahun 31,1 juta ton.

Dengan proyeksi neraca akhir tahun beras sebesar 16,24 juta ton tersebut dinilai masih mampu untuk penuhi kebutuhan konsumsi nasional sekitar 5 bulan lamanya di tahun 2027 mendatang. Namun demikian, di Maret April stok beras nasional akan semakin meningkat karena telah memasuki musim panen raya.

Kendati demikian, Amran juga menyatakan adanya posibilitas penurunan produksi beras di 2026, meskipun cukup minim. Ini merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan total produksi beras Januari-Juli 2026 yang diproyeksikan menurun 0,08 juta ton dibandingkan total produksi Januari-Juli 2025.

"Tahun lalu surplus (produksi) 4 juta ton. Anggaplah sampai akhir tahun turun 0,2 persen, kurang lebih 80 ribu ton. (Tapi masih) surplus 4 juta ton selama 2 tahun. Jangan 0,2 persen dibandingkan tahun lalu, kan tahun lalu sudah naik tinggi. Itu (surplus) 4 juta ton," beber Amran.

Prediksi adanya surplus produksi 4 juta ton di 2026 ini tersebut dapat menjadi target penyerapan untuk stok CBP yang dikelola Perum Bulog. Stok CBP pun dapat semakin melejit seiring akselerasi produksi beras nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan stok cadangan beras pemerintah (CBP) secara nasional dalam kondisi melimpah sehingga tidak ada alasan terjadinya kelangkaan beras di masyarakat.

"Beras kita melimpah. Jangan mempermainkan di lapangan karena kami sudah minta Satgas turun ke lapangan. Tidak ada yang langka. Tolong tidak ada pangan, khususnya beras, makanan pokok kita, (itu) langka," kata Amran dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Ketersediaan beras untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri dipastikan tidak ada kendala hingga sampai menyebabkan terjadinya kelangkaan.

Pemerintah memastikan stok beras nasional sangat kuat, termasuk stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,3 juta ton hingga awal Juni 2026.

Amran meminta Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia (Satgas Pangan Polri) untuk sama-sama menggelar pemeriksaan dengan turun ke lapangan guna menjaga stabilitas pasokan.

"Kami bersama Satgas Pangan pantau seluruh Indonesia. Jangan dibuat langka. Tidak ada langka. Semua gudang kita penuh dengan beras sekarang ini. Stok sekarang 5,3 juta ton. Kemampuan gudang kita 3 juta ton. Kita sudah sewa 2,3 juta ton dan ini tertinggi selama (Indonesia) merdeka," tambah Amran.

Menurutnya pencapaian produksi beras Indonesia turut disebut dalam laporan Rice Outlook May 2026 yang dirilis United States Department of Agriculture (USDA). USDA melaporkan produksi beras secara global periode 2025-2026 meningkat 1,5 juta ton. Pada Rice Outlook bulan April 541,3 juta ton kemudian naik menjadi totalnya 542,8 juta ton.

Indonesia disebut menjadi salah satu negara dengan perubahan angka produksi beras tertinggi bersama Nigeria, Pantai Gading, dan Vietnam.

Namun jika dibandingkan tiga negara tersebut, hanya Indonesia yang memiliki angka total produksi beras setahun mencapai lebih dari 30 juta ton. Nigeria berada di angka 5,9 juta ton, Pantai Gading 1,7 juta ton, dan Vietnam 26,2 juta ton.

Amran meminta para pelaku usaha agar tidak mempermainkan harga beras di pasar karena ketersediaan stok nasional saat ini sangat mencukupi.

Menurut dia, berbeda dengan kondisi sebelumnya ketika stok beras di gudang Bulog hanya sekitar 1 juta ton sehingga kenaikan harga sering berujung pada kebijakan impor, namun saat ini Indonesia berada dalam kondisi surplus beras dan telah berhasil mencapai swasembada pangan.

"Sekali lagi, seluruh pedagang beras seluruh Indonesia, jangan mempermainkan harga. Kami sudah sepakat dengan Satgas Pangan, seluruh Dirkrimsus se-Indonesia. Kami putuskan kita pantau dan yang nakal kita tindak," tegas Amran.

Selain itu, dia juga mendorong Bulog untuk dapat memaksimalkan penyaluran beras premium selain beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang merupakan beras medium.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mendorong Bulog untuk mengisi kekurangan suplai beras di ritel modern.

Hal itu karena Bulog mempunyai merek beras premium, sehingga merupakan kesempatan emas dalam pemasaran beras komersial Bulog.

"Bukan langka. Saya kira kan kami juga kunjungan ke lapangan, melihat di ritel modern itu masih ada, (memang) tidak banyak tapi ada. Ini kesempatan Bulog masuk. Bulog kan punya Befood, punya Punokawan, Setra Ramos. Nah Bulog mengisi kekurangan suplai, ini bisa diisi oleh Bulog," ucap Ketut.

Bapanas mencatat per 12 Juni 2026 stok beras komersial yang ada di Bulog masih berada di angka 11,4 ribu ton. Realisasi pengadaan setara beras untuk stok komersial pun terus bergerak. Saat ini telah mencapai 45,5 ribu ton dari total pengadaan 3,1 juta ton.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman memastikan kualitas stok beras nasional tetap terjaga dalam kondisi baik, aman, dan layak salur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.

Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu, Amran mengatakan dari total cadangan beras nasional yang mencapai sekitar 5,3 juta ton, hanya 3.619 ton atau sebagian kecil yang mengalami kerusakan, sementara sisanya tetap terjaga kualitasnya melalui pengawasan dan penanganan yang dilakukan pemerintah.

Penegasan tersebut disampaikan Mentan menanggapi perhatian Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto terkait perlunya percepatan perputaran stok beras agar tidak terjadi penurunan kualitas, terutama untuk beras yang telah tersimpan lebih dari satu tahun.

“Di Jawa Timur itu stok totalnya 1,4 juta ton dan 400 ribu ton umurnya lebih dari satu tahun (di gudang). Jadi tolong diperhatikan lagi stoknya. Supaya berputarnya lebih cepat lagi,” kata Titiek Soeharto dalam rapat itu.

Menanggapi itu, Amran mengatakan pemerintah memilih terbuka terkait kondisi stok beras dan langsung mengambil langkah korektif jika ditemukan kualitas yang menurun di lapangan. Ia juga telah meminta Perum Bulog untuk melaporkan kondisi sebenarnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan pihak Bulog, ia menyebutkan total stok beras nasional saat ini mencapai 5.305.594 ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 93.488 ton atau 1,76 persen masuk kategori beras turun mutu yang masih dapat direproses sehingga kualitasnya kembali layak untuk didistribusikan.

Pemerintah juga memastikan tidak terdapat beras kategori B atau beras turun mutu yang harus dilepas (disposal). Sementara beras kategori C yang mengalami kerusakan akibat bencana seperti banjir dan longsor, terutama banjir di Aceh, tercatat sebanyak 3.619 ton.

Mentan mengatakan sebagian kecil beras yang tidak dapat diperbaiki masih dapat dimanfaatkan menjadi tepung beras sehingga tetap memiliki nilai ekonomi.

“Akan tetapi kalau tidak, mungkin 10 persen atau sekitar 9 ribu ton (dari 93.488 ton) bisa dijadikan tepung dan harganya masih bagus. Jadi kita harus jujur dan terbuka," ujar dia.

Ia mengungkapkan pihaknya juga menemukan beberapa kasus beras dengan kualitas kurang baik saat melakukan kunjungan lapangan.

"Kami temukan seperti yang Ibu (Ketua Komisi IV DPR RI) katakan tadi di daerah, kami kunjungan, langsung kami telepon Bulog, diganti hari itu juga, karena kualitas berasnya kurang bagus. Tetapi jumlahnya kecil. Kami minta Bulog waspada dari sekarang," katanya.

Ia menegaskan, kondisi saat ini justru menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan produksi dan cadangan beras nasional. Menurutnya, persoalan kualitas pada sebagian kecil stok tidak dapat dilepaskan dari besarnya volume beras yang berhasil diamankan pemerintah.

"Kita sudah setengah mati kerja. Alhamdulillah ada yang rusak karena berasnya ada. Kalau dulu tidak rusak karena berasnya yang kurang, sehingga beras impor masuk," kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan stok beras yang dikelola mencapai 5,36 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, dengan dukungan kapasitas penyimpanan sekitar 6,2 juta ton di seluruh Indonesia.

"Saat ini stok beras yang kami kelola sekitar 5,36 juta ton, stok tertinggi dalam sejarah, dengan total kapasitas simpan yang disediakan sekitar 6,2 juta ton," kata Rizal dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan kapasitas simpan tersebut akan terus diperkuat seiring meningkatnya produksi padi nasional, sehingga BUMN sektor pangan itu dapat semakin optimal dalam menjalankan penugasan pemerintah.

"Khususnya dalam pengelolaan cadangan beras pemerintah dan stabilisasi pangan," ujarnya.

Dari sisi pengadaan, Rizal menyebutkan pihaknya telah menyerap sekitar 2,8 juta ton beras dari target 4 juta ton sepanjang 2025.

Menurutnya capaian itu menunjukkan peran aktif perusahaan dalam mendukung petani sekaligus memperkuat stok pangan nasional.

"Melalui penyerapan hasil produksi dalam negeri, kami tidak hanya menjaga ketersediaan beras, tetapi juga turut menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen dan konsumen," tutur Rizal.

Rizal menambahkan Bulog memiliki sarana dan prasarana yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari gudang, jaringan logistik, hingga fasilitas pengolahan gabah dan beras.

Infrastruktur tersebut menjadi tulang punggung penting dalam memastikan rantai pasok pangan berjalan kuat, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.

"Untuk memperkuat peran tersebut, Bulog pada tahun ini juga akan menambah infrastruktur pascapanen di 100 titik," jelasnya.

Langkah itu menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam mendukung peningkatan produksi, memperkuat kualitas pengelolaan hasil panen, serta mempertahankan capaian swasembada pangan secara berkelanjutan.

Ia menambahkan pihaknya terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan melalui edukasi dan dialog bersama generasi muda.

Salah satunya, perusahaan itu kembali mengajak perwakilan mahasiswa se-Bandung dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Peran Kampus dalam Mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan untuk Cadangan Pangan Pemerintah” yang digelar di Kompleks Pergudangan Utama Bulog Kota Cimahi, Jawa Barat.

Rizal menuturkan kegiatan itu menjadi ruang pembelajaran terbuka bagi mahasiswa untuk melihat lebih dekat bagaimana pemerintah, melalui Bulog mengelola cadangan pangan pemerintah (CPP) sebagai bagian penting dari sistem ketahanan pangan nasional.

"Melalui kunjungan langsung ke gudang, mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai pengelolaan stok, kualitas beras, hingga peran infrastruktur pangan dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat," kata Rizal.

Ia menegaskan upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk kontribusi aktif dari dunia kampus sebagai pusat pengetahuan, riset, inovasi, dan lahirnya gagasan baru.

Pencapaian swasembada pangan yang terus diperkuat sejak 2024, berlanjut pada 2025, dan semakin dimantapkan pada 2026 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun ketahanan pangan nasional.

Mahasiswa dan kampus memiliki peran penting untuk ikut memahami, mengawal, dan mendukung agenda besar ini melalui ilmu pengetahuan, inovasi, serta kepedulian terhadap isu pangan.

Lebih lanjut dia mengatakan penguatan swasembada pangan tidak hanya dilihat dari sisi produksi, tetapi juga dari kemampuan negara dalam menyerap hasil panen petani, menjaga cadangan pangan, memperkuat infrastruktur pascapanen, dan memastikan pangan tetap tersedia serta terjangkau bagi masyarakat.

"Di titik inilah Bulog menjalankan perannya sebagai instrumen negara dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi pangan," ucap Rizal.

Melalui kegiatan bersama mahasiswa itu, Bulog berharap kampus dapat mengambil peran lebih aktif dalam membangun literasi pangan nasional.

Menurut Rizal pula mahasiswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga bagian dari ekosistem perubahan yang mampu menghadirkan gagasan, riset, inovasi, dan komunikasi publik yang konstruktif bagi masa depan pangan Indonesia.

"Dengan kolaborasi antara negara, Bulog, petani, akademisi, dan generasi muda, fondasi ketahanan pangan Indonesia diharapkan semakin kuat dari hulu ke hilir," kata Rizal.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Ketahanan pangan bukan lomba pencitraan, melainkan soal keberlangsungan hidup rakyat dan stabilitas negara

Jakarta (ANTARA) - Di balik hamparan sawah yang kembali menghijau dan gudang-gudang beras yang mulai penuh, Indonesia sedang menyaksikan sebuah fase penting dalam perjalanan pangan nasionalnya.

Setelah bertahun-tahun dibayangi ancaman impor, fluktuasi produksi, dan ketidakpastian iklim, kini muncul optimisme baru bahwa negeri ini mulai kembali menemukan pijakan menuju swasembada beras yang lebih kokoh.

Namun sejarah juga mengajarkan bahwa swasembada bukan sekadar capaian statistik tahunan. Tapi lebih merupakan proses panjang menjaga keseimbangan antara produksi, perlindungan lahan, kesejahteraan petani, dan ketahanan negara menghadapi perubahan zaman.

Data produksi beras nasional menunjukkan tren yang menggembirakan. Hingga Oktober 2025, produksi beras nasional diperkirakan mencapai 31,04 juta ton, melampaui total produksi sepanjang 2024 yang sebesar 30,62 juta ton.

Dibandingkan periode Januari-Oktober tahun sebelumnya, kenaikannya mencapai lebih dari 12 persen. Peningkatan ini tidak terjadi begitu saja.

Ada kombinasi antara optimalisasi lahan, pemanfaatan lahan suboptimal seperti rawa dan lahan kering, perbaikan irigasi, serta dukungan iklim yang relatif bersahabat.

Panen raya di berbagai sentra produksi di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi turut memperkuat surplus beras nasional.

Badan Pangan Nasional bahkan memproyeksikan produksi sepanjang 2025 dapat mencapai 33,52 juta ton, mendekati rekor tertinggi produksi delapan tahun terakhir.

Kenaikan produksi ini kemudian berdampak langsung pada penguatan stok beras pemerintah yang menembus lima juta ton pada April 2026.

Sepanjang sejarah pangan Indonesia, untuk pertama kalinya dalam hampir dua dekade, Indonesia mampu memiliki stok beras pemerintah dalam jumlah besar tanpa bergantung pada impor.

Pemerintah pun menyatakan bahwa Indonesia telah kembali mencapai swasembada beras secara fungsional. Artinya, kebutuhan nasional dipenuhi dari produksi dalam negeri tanpa perlu melakukan impor tambahan pada 2025.

Meski demikian, definisi swasembada perlu dipahami secara jernih. Swasembada bukan berarti tidak ada sama sekali beras impor yang pernah masuk, melainkan kemampuan negara memenuhi kebutuhan utama rakyatnya melalui kekuatan produksi domestik dan cadangan nasional yang memadai.

Tantangan ketahanan pangan

Di saat inilah tantangan sebenarnya dimulai. Sebab sejarah pangan Indonesia selalu bergerak dalam siklus. Ketika produksi naik, rasa optimistis sering berubah menjadi euforia berlebihan.

Padahal ancaman terhadap ketahanan pangan tidak pernah benar-benar hilang. Perubahan iklim semakin sulit diprediksi. Alih fungsi lahan sawah terus terjadi. Generasi muda makin sedikit yang tertarik menjadi petani. Biaya produksi pertanian meningkat, sementara tekanan terhadap harga pangan terus bergerak dinamis.

Karena itu, pekerjaan rumah terbesar bukan sekadar meningkatkan produksi sesaat, melainkan memastikan swasembada dapat bertahan dalam jangka panjang.

Ada tiga fondasi utama yang menentukan keberlanjutan tersebut, yakni menjaga luas lahan pertanian, meningkatkan produktivitas, dan memastikan petani memperoleh keuntungan yang layak. Jika salah satu rapuh, ketergantungan impor bisa kembali muncul sewaktu-waktu.

Persoalan lahan menjadi isu yang sangat menentukan. Sawah produktif di berbagai wilayah terus terdesak oleh pembangunan perumahan, kawasan industri, hingga ekspansi perkotaan.

Penegakan aturan mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi sangat penting agar Indonesia tidak kehilangan basis produksinya sendiri.

Di saat yang sama, rehabilitasi lahan tidur, optimalisasi rawa, dan pengembangan sistem irigasi modern harus terus dipercepat agar indeks pertanaman dapat meningkat dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali tanam dalam setahun.

Selain lahan, produktivitas juga harus terus diperkuat melalui pendekatan teknologi. Benih unggul, pupuk berimbang, mekanisasi pertanian, hingga pertanian presisi perlu menjadi bagian dari transformasi pertanian nasional.

Namun teknologi saja tidak cukup. Pendampingan terhadap petani tetap menjadi faktor penting. Banyak inovasi pertanian gagal berkembang bukan karena teknologinya buruk, melainkan karena petani tidak memperoleh dukungan implementasi yang memadai di lapangan.

Hal lain yang sering luput dari perhatian adalah kesejahteraan petani. Swasembada tidak akan pernah bertahan jika petani terus berada dalam posisi rentan.

Harga gabah yang anjlok saat panen raya dapat mematahkan semangat tanam pada musim berikutnya. Karena itu, penyerapan gabah oleh Bulog, stabilisasi harga, akses pembiayaan seperti KUR, serta perlindungan melalui asuransi usaha tani menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Cadangan beras pemerintah

Saat membahas ketahanan pangan modern, keberadaan cadangan beras pemerintah juga perlu mendapatkan perhatian. Cadangan bukan hanya soal stok di gudang, tetapi instrumen stabilitas ekonomi dan sosial.

Ketika terjadi gagal panen, banjir, El Nino, atau gejolak harga global, negara membutuhkan buffer yang cukup agar masyarakat tetap terlindungi.

Karena itu, pembangunan gudang baru, modernisasi sistem penyimpanan, dan distribusi logistik yang efisien menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari politik pangan nasional ke depan.

Indonesia juga menghadapi tantangan baru berupa perubahan iklim yang semakin ekstrem. Curah hujan tidak lagi mudah diprediksi. Kekeringan dan banjir dapat datang dalam waktu yang sama di wilayah berbeda.

Bahkan ancaman El Nino besar diperkirakan akan semakin mengganggu pembangunan pertanian global. Dalam situasi seperti ini, varietas tahan kekeringan, sistem peringatan dini, serta diversifikasi pola tanam harus menjadi prioritas kebijakan pangan nasional.

Keberhasilan meningkatkan stok hingga lima juta ton tentu layak diapresiasi. Namun keberhasilan itu jangan sampai membuat bangsa ini terlena.

Ketahanan pangan bukan lomba pencitraan, melainkan soal keberlangsungan hidup rakyat dan stabilitas negara. Politik perberasan ke depan membutuhkan kebijakan yang tenang, konsisten, dan berbasis data.

Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar jargon swasembada, tetapi kerja nyata yang mampu menjaga sawah tetap produktif, petani tetap sejahtera, dan harga pangan tetap terjangkau.

Semua menyadari bahwa beras bukan sekadar komoditas ekonomi. Tetapi adalah simbol kedaulatan sebuah bangsa. Ketika produksi mampu dijaga dan cadangan tetap kuat, negara memiliki ruang lebih besar untuk melindungi rakyatnya dari gejolak global.

Oleh karena itu, menjaga swasembada beras sejatinya bukan hanya tugas pemerintah atau petani semata, melainkan tanggung jawab bersama untuk memastikan masa depan pangan Indonesia tetap berdiri di atas kekuatan sendiri.

*) Penulis, Anggota Dewan Pakar DPN HKTI.

Copyright © ANTARA 2026

Semua ekspor dihitung secara cermat. Jangan sampai kebutuhan dalam negeri justru terganggu

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan Indonesia memasuki babak baru ketahanan pangan nasional dengan stok beras melimpah sehingga siap memperluas ekspor dan membantu negara sahabat yang membutuhkan pangan.

"Indonesia memasuki babak baru ketahanan pangan nasional ditandai dengan stok beras yang kuat, produksi yang terus meningkat, serta kemampuan Indonesia untuk mengekspor beras sekaligus menjalankan misi kemanusiaan internasional," kata Wamentan di Jakarta, Selasa.

Dia menekankan hal itu usai mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI terkait penyerapan gabah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Wamentan Sudaryono mengatakan, Indonesia kini tidak hanya fokus memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mulai memperluas peran sebagai pemasok pangan bagi negara sahabat, dengan tetap mengutamakan kecukupan stok nasional.

“Kita sudah mengirim 10 ribu ton beras ke Palestina. Kemudian ke Arab Saudi sekitar 2 ribu ton. Ke depan, kita berharap bukan hanya jemaah Indonesia saat haji dan umrah yang mengonsumsi beras Indonesia, tetapi juga jemaah dari negara lain,” ujar Sudaryono.

Meski begitu, ia menegaskan seluruh kebijakan ekspor dilakukan secara terukur dan hati-hati agar tidak mengganggu kebutuhan dalam negeri.

“Semua ekspor dihitung secara cermat. Jangan sampai kebutuhan dalam negeri justru terganggu,” tegas Sudaryono yang juga merupakan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu.

Sebelumnya, Indonesia telah mencatat ekspor perdana beras premium sebanyak 2.280 ton atau senilai Rp38 miliar ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan sekitar 215 ribu jemaah haji Indonesia.

Ke depan, pasar Arab Saudi dinilai memiliki potensi besar, terutama untuk memenuhi kebutuhan jemaah umrah dan warga Indonesia yang tinggal di sana, dengan jumlah mencapai sekitar 2 juta orang per tahun.

Selain ekspor, pemerintah juga menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 10 ribu ton beras untuk Palestina sebagai bentuk solidaritas dan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Sudaryono mengatakan, optimisme pemerintah dalam memperluas ekspor didukung oleh kondisi stok beras nasional yang saat ini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah.

Hingga 18 Mei 2026, cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog tercatat mencapai sekitar 5,37 juta ton.

Jumlah tersebut tidak hanya menjadi penyangga ketahanan pangan nasional, tetapi juga memberi ruang bagi Indonesia untuk menjalankan ekspor dan bantuan kemanusiaan.

“Stok kita melimpah, sudah 5,3 juta ton. Potensi produksi dan serapan ke depan juga masih sangat besar,” kata Sudaryono.

Pemerintah memperkirakan, meskipun stok digunakan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), bantuan pangan, penyediaan beras premium, hingga ekspor, posisi cadangan beras nasional pada akhir 2026 tetap berada pada level aman.

“Kita prediksi stok akhir Desember 2026 tetap di kisaran 5 juta ton, bisa sedikit di bawah atau di atas. Karena produksi terus berjalan dan kebutuhan juga tetap ada,” jelasnya.

Dari sisi produksi, kinerja pertanian nasional juga menunjukkan tren positif. Produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 4,07 juta ton dibanding tahun sebelumnya atau naik sekitar 13,29 persen.

Dengan kebutuhan domestik sekitar 2,5–2,6 juta ton per bulan, Indonesia dinilai memiliki ruang yang cukup untuk memperluas pasar ekspor tanpa mengganggu stabilitas pasokan dalam negeri.

Sudaryono juga mengungkapkan pemerintah tengah menjajaki kerja sama dengan sejumlah negara yang berpotensi menjadi pasar ekspor baru.

“Kami sudah melakukan penjajakan dengan beberapa negara. Ekspor tentu harus dihitung secara komersial, mulai dari harga hingga jumlahnya. Saat ini tinggal proses business to business dan penyelesaian kesepakatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden agar Indonesia ikut membantu negara sahabat yang mengalami krisis pangan akibat perang, gangguan perdagangan internasional, maupun krisis global lainnya.

“Kalau kita mampu, maka kita harus siap membantu negara sahabat yang membutuhkan,” katanya.

Sudaryono mencontohkan, kebijakan tersebut serupa dengan ekspor pupuk urea yang sebelumnya dilakukan Indonesia untuk membantu kebutuhan sejumlah negara.

“Kalau kita punya stok lebih dan ada negara yang membutuhkan, tentu kita bantu,” tutupnya.

Capaian ini, tambah Sudaryono, semakin menegaskan transformasi sektor pertanian Indonesia yang kini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mulai memperkuat posisi Indonesia di pasar pangan global serta dalam misi kemanusiaan internasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono mengatakan, bahwa cadangan beras pemerintah telah mencapai 5,37 juta ton per 18 Mei 2026. Oleh karena itu, ia menyebut posisi stok beras pemerintah saat ini merupakan level tertinggi yang pernah diraih Indonesia sejauh ini.

"Cadangan beras sampai dengan 18 Mei mencapai 5,37 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia," jelas Sudaryono dalam keterangan yang diterima, Selasa (19/5/2026).

Menurut Sudaryono, capaian tersebut tidak terlepas dari peran aktif Perum Bulog dalam menyerap beras dan setara beras sepanjang tahun ini. Sejak awal tahun hingga 18 Mei 2026, ia menyebut Bulog telah merealisasikan pengadaan sebesar 2,8 juta ton, atau sekitar 70% dari target penyerapan tahun ini sebesar 4 juta ton.

Sejarah Baru! Cadangan Beras Indonesia Tembus 5 Juta Ton



Berdasarkan capaian tersebut, ia memproyeksikan penyerapan beras dan setara beras Bulog hingga akhir semester I 2026 dapat mencapai 3,3 juta ton, atau sekitar 82% dari target tahunan.

"Angka ini (proyeksi semester I) naik 25,54 persen dari realisasi tahun sebelumnya, yaitu 2,65 juta ton," tambahnya.

Cadangan Beras Pemerintah Menuju 5 Juta Ton, Mentan Amran: Aman 11 Bulan ke Depan



Dengan demikian, Sudaryono optimistis target penyerapan beras tahun ini dapat tercapai mengingat Indonesia masih memiliki potensi panen yang cukup tinggi. Sebagai gambaran, Ia mengatakan bahwa potensi luas panen di Mei bisa mencapai 929 ribu hektare (ha) sementara potensi luas panen di Juni diproyeksikan menyentuh 841 ribu ha.

Oleh karena itu, ia meyakini penyerapan beras pada semester II akan membantu pemerintah mencapai target pengadaan sekaligus memperkuat cadangan beras pemerintah. "Pada Juli hingga Desember, target pengadaan sebesar 670 ribu ton, atau naik 24,16 persen dari tahun sebelumnya," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan stok cadangan beras pemerintah (CBP), yang kini mencapai 5,3 juta ton, dapat terjaga dengan baik, berkat dukungan dan kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Kondisi stok yang kuat merupakan hasil dari sinergi pemerintah, petani, mitra penggilingan, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan pangan nasional," kata Rizal dalam Dialog Kebangsaan bertajuk "Mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan" yang digelar di Gudang Sewa Bulog Romokalisari, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Rizal menegaskan pihaknya terus memperkuat penyerapan gabah dan beras petani sebagai bagian dari upaya menjaga cadangan beras pemerintah, stabilitas pasokan, serta keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

"Stok CBP di Bulog sampai hari ini mencapai 5,329 juta ton dan menjadi puncak tertinggi sepanjang sejarah Bulog menyimpan beras. Potensi ini masih akan terus bertambah dan kami prediksi dapat mencapai 5,5 hingga 6 juta ton," ujar Rizal.

Perum Bulog bersama Kementerian Pertanian RI menghadirkan sejumlah akademisi, pengamat, organisasi kepemudaan, mahasiswa, petani, hingga pelaku pasar dalam kegiatan dialog kebangsaan tersebut.

Rizal menuturkan kegiatan itu menjadi ruang diskusi strategis untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai kondisi pangan nasional.

Selain itu, menjadi momentum penting untuk memperlihatkan secara langsung kondisi cadangan beras pemerintah sekaligus memperkuat dialog lintas sektor mengenai masa depan pangan nasional.

Di tempat yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kondisi stok beras nasional saat ini mencatatkan capaian tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi penguatan ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika pangan global.

Amran menambahkan terjadi peningkatan produksi pangan nasional yang turut didukung data Badan Pusat Statistik (BPS), Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Food and Agriculture Organization/FAO), dan Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA), yang mencatat produksi beras Indonesia mencapai 34,6 juta ton dengan surplus sekitar 4 juta ton.

"Capaian peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai langkah pemerintah dalam memperkuat infrastruktur pertanian, memperbaiki sarana produksi, mendorong penggunaan benih unggul tahan kekeringan, serta menghadirkan kebijakan strategis yang mendukung peningkatan produktivitas pangan nasional," kata Amran.

Adapun dialog kebangsaan itu turut dihadiri sejumlah akademisi dan pengamat nasional, organisasi kepemudaan, badan eksekutif mahasiswa se-Jawa Timur, gapoktan, dan pedagang pasar.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut stabilitas harga beras nasional saat ini ditopang ketersediaan cadangan beras pemerintah (CBP), yang dikelola Perum Bulog, mencapai sekitar lima juta ton.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus menjaga keseimbangan harga agar menguntungkan petani, sekaligus tetap terjangkau bagi masyarakat.

"Pemerintah itu harus adil pada semua pihak. Ini petani, ini pedagang beras, (hingga) konsumen. Petani 115 juta orang seluruh Indonesia yang berproduksi padi," kata Amran sebagaimana keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, instrumen harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram (kg) diterapkan untuk melindungi harga gabah di tingkat petani agar tidak jatuh saat panen raya.

Sementara itu, harga eceran tertinggi (HET) digunakan sebagai acuan pengendalian harga di tingkat konsumen guna menjaga keterjangkauan pangan.

Amran menegaskan petani harus memperoleh keuntungan yang layak agar tetap berproduksi dan menjaga ketahanan pangan nasional.

"Kalau petani rugi, dia tidak akan produksi padi. Tidak produksi padi, impor. Impor berarti kita pro pada negara lain," ujarnya.

Adapun rata-rata harga beras dalam pantauan Bapanas hingga 10 Mei, harga beras premium memang telah melampaui HET, terutama di Indonesia timur.

Akan tetapi, rata-rata harga beras premium secara nasional berada di Rp15.758 per kilogram (kg) atau sedikit menurun dibandingkan seminggu sebelumnya yang berada di Rp15.801 per kg.

Sementara, untuk rata-rata harga beras medium terpantau masih terjaga dalam rentang HET.

Secara nasional, rata-rata harga beras medium tercatat berada di Rp13.444 per kg. Jika dibandingkan seminggu sebelumnya, naik tipis 0,06 persen dari Rp13.436 per kg.

Kemudian, harga gabah kering panen tingkat panen yang disebut-sebut faktor pemicu fluktuasi harga beras, Bapanas mencatat rata-rata secara nasional berada di harga Rp6.925 per kg.

Sulawesi Tenggara dilaporkan menjadi daerah dengan harga paling rendah di Rp6.500 per kg dan daerah dengan harga paling tinggi adalah Sumatera Barat dengan Rp7.700 per kg.

Sementara itu, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa memastikan pihaknya akan melakukan optimalisasi stok CBP.

Penguatan distribusi dilakukan melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) beras guna memberi tekanan di hilir disertai pula bantuan pangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurutnya, stok CBP lebih dari 5 juta ton menjadi bantalan untuk menjaga kesinambungan distribusi dan mengendalikan gejolak harga hingga semester dua.

Selain itu, pemerintah masih memiliki ruang intervensi yang luas melalui penyaluran CBP, SPHP, maupun bantuan pangan.

Bapanas memastikan dalam menjaga keseimbangan antara harga di tingkat petani dan konsumen dilakukan dengan memastikan harga gabah tetap memberikan keuntungan yang layak. Namun harga beras di pasar tetap terjangkau.

"Dengan melihat kondisi stok beras nasional saat ini yang masih relatif aman, pelaksanaan operasi pasar tetap dilakukan secara terukur dan selektif," ujar Ketut.

Indeks Perkembangan Harga (IPH) pangan pokok strategis diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) per minggu pertama Mei 2026 mengalami pergerakan positif.

Direktur Statistik Harga BPS Sarpono di Jakarta, Senin (11/5/2026) mengatakan jumlah daerah dengan kenaikan IPH lebih rendah dibandingkan jumlah daerah dengan penurunan IPH.

Hal itu pertanda stabilisasi pangan yang dilaksanakan pemerintah manjur.

"Untuk IPH minggu pertama Mei tahun 2026 tercatat sebanyak 15 provinsi, ini mengalami kenaikan IPH dan 23 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya," kata Sarpono.

Secara nasional, kata Sarpono, jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan IPH pada minggu pertama Mei tahun 2026 juga lebih sedikit dibandingkan kabupaten kota yang mengalami penurunan.

Sementara, khusus komoditas beras, dalam paparan BPS melaporkan jumlah daerah dengan kenaikan IPH beras mulai terjadi penurunan dari 116 kabupaten/kota per akhir April, pada minggu pertama Mei menurun menjadi 105 kabupaten/kota.

Harga beras medium pun disebut mengalami fluktuasi 0,03 persen dan beras premium 0,28 persen.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Azis Subekti mengatakan stok beras nasional yang mencapai lebih dari 5 juta ton harus diiringi dengan kekuatan rantai pasok yang pada akhirnya bermuara pada stabilitas harga.

"Seluruh capaian itu pada akhirnya harus bermuara pada satu hal, harga yang stabil; karena di situlah rakyat merasakan kehadiran negara," kata Azis dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

Menurut dia, cadangan beras mencapai 5,23 juta ton yang dikelola Perum Bulog mencerminkan kapasitas negara dalam menjaga ketahanan pangan pada level yang belum pernah dicapai sebelumnya.

"Dalam waktu yang tidak terlalu panjang, stok ini meningkat tajam. Dibanding dua tahun lalu, lonjakannya bahkan mencapai lebih dari dua kali lipat," ucapnya.

Seiring dengan stok beras yang relatif aman, Azis juga menyoroti pergeseran menuju kemandirian pangan. Dia menyebut stok beras saat ini berasal dari hasil serapan produksi petani dalam negeri.

Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan perubahan arah dari sebelumnya petani Indonesia hidup dalam ketidakpastian.

"Ketika negara membeli, petani berani menanam. Ketika petani menanam, produksi meningkat. Ketika produksi meningkat, Bulog menyerap. Ketika Bulog menyerap, stok nasional menguat," ucapnya.

Namun, Azis menekankan swasembada beras tidak berhenti pada jumlah stok di gudang. "Ia diuji di pasar karena rakyat tidak merasakan angka 5 juta ton, rakyat merasakan harga di warung," ujarnya.

Dalam tataran itu, ia menilai kekuatan rantai pasok menjadi penentu. Produksi yang tinggi, menurut dia, harus diikuti dengan distribusi yang presisi.

Stok beras yang besar perlu diiringi dengan pergerakan logistik yang cepat dan efisien. Tanpa itu, negara bisa saja memiliki cadangan melimpah, tetapi harga tetap bergejolak di berbagai daerah.

"Pengalaman global menunjukkan hal tersebut. Banyak negara memiliki produksi besar, tetapi gagal menjaga stabilitas harga karena distribusi, logistik, dan tata kelola pasarnya lemah," ujar Azis.

Menurut dia, swasembada bukan hanya soal produksi, melainkan tentang kemampuan membangun sistem pangan nasional yang utuh.

Dia meyakini Indonesia mulai bergerak menuju kepemimpinan kebijakan yang lebih integratif, yakni tidak berhenti pada perencanaan, tetapi juga memastikan pelaksanaan.

"Pada akhirnya, swasembada bukan tentang negara yang merasa cukup, melainkan tentang rakyat yang tidak lagi merasa kekurangan," kata Azis.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan stok beras nasional yang dikelola perusahaan tersebut telah mencapai 5,23 juta ton untuk menjaga ketahanan pangan hingga tahun depan secara aman.

"Untuk seluruh Indonesia stok (cadangan beras pemerintah yang dikelola) Bulog itu sekarang sudah mencapai 5,23 juta ton dan ini bisa untuk ketahanan pangan kita sampai tahun depan," kata Rizal di Jakarta, Kamis (7/5).

Ia memastikan ketersediaan stok tersebut cukup menghadapi potensi gangguan produksi pangan, termasuk ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada pertengahan hingga akhir tahun mendatang.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Saya minta masyarakat Belitung tidak panik kekurangan beras dan kebutuhan pangan yang lain meskipun berada di kepulauan, karena stok di gudang Bulog masih aman,

Tanjungpandan (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Darmansyah Husein memastikan stok berat untuk masyarakat di Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih aman untuk kebutuhan pangan selama beberapa bulan ke depan.

Hal itu disampaikan Darmansyah Husein di Tanjungpandan, Sabtu usai meninjau gudang Perum Bulog Cabang Belitung.

"Saya minta masyarakat Belitung tidak panik kekurangan beras dan kebutuhan pangan yang lain meskipun berada di kepulauan, karena stok di gudang Bulog masih aman," jelas dia.

Ia menyebut, kondisi geopolitik di Timur Tegah tidak mengganggu ketahanan pangan nasional karena pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan produksi dan melakukan diversifikasi pangan.

"Saya mengapresiasi langkah Bulog yang sedang menyalurkan program bantuan pangan yang dinilai sangat membantu masyarakat di daerah," katanya.

Darmansyah Husein menyarankan pemerintah Kabupaten Belitung untuk terus memacu produksi beras lokal guna mempertahankan swasembada pangan yang telah dicapai Indonesia.

Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Belitung, Syahrianza Rahman mengatakan, stok beras medium di gudang Perum Bulog Cabang Belitung tersedia sebanyak 877 ton, beras premium 22 ton, dan minyak goreng 142.000 liter.
‎
Dia memastikan stok beras dan kebutuhan pokok masyarakat yang lain mampu memenuhi kebutuhan selama beberapa bulan ke depan, diharapkan masyarakat tidak perlu khawatir.

‎
‎"Kami pastikan stok beras dan minyak goreng aman. Saat ini program bantuan pangan juga sedang bergulir kepada masyarakat," ujar Syahrianza.

Pewarta: Kasmono/Apriliansyah
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Dan Alhamdulillah meskipun tidak ada impor beras, stok beras terus berlimpah

Kota Padang (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bersama Pemimpin Perum Bulog Wilayah Sumatera Barat (Sumbar) Darma Wijaya menjamin pasokan beras di Ranah Minang mencukupi hingga awal 2027.

"Saat ini pasokan beras di gudang Bulog sebanyak 18 ribu ton, dan dalam waktu dekat ada tambahan 20 ribu ton lagi sehingga ini mencukupi untuk kebutuhan hingga awal 2027," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI asal Sumbar Andre Rosiade di Kota Padang, Jumat.

Menurut Wakil Ketua Komisi VI yang salah satunya membidangi BUMN tersebut, pasokan beras di Bulog Sumbar tersebut menjadi cerminan bahwa swasembada beras dan ketahanan pangan terjaga dengan baik. Dengan pasokan beras yang saat ini tersimpan di Gudang Bulog setempat, ia mengimbau masyarakat tidak panik di tengah adanya potensi El Nino yang diperkirakan berdampak pada sektor pertanian.

Dalam kunjungan ke Gudang Bulog ia menyampaikan sejak 2025 Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras. Hal itu dilakukan karena pemerintah terus berupaya memaksimalkan program ketahanan atau swasembada pangan.

"Sejak 2025 kita tidak ada lagi impor beras. Dan Alhamdulillah meskipun tidak ada impor beras, stok beras terus berlimpah," ujar dia.

Pada kesempatan itu, ia turut menyinggung pihak-pihak yang mengkritik kebijakan pemerintah mengenai ketahanan pangan yang seharusnya disertai data termasuk solusi yang bisa dilakukan.

Sementara itu, Pemimpin Perum Bulog Wilayah Sumbar Darma Wijaya membenarkan saat ini Bulog memiliki cadangan beras sebanyak 18 ribu ton. Jumlah itu mencukupi untuk empat hingga lima bulan ke depan.

Jumlah tersebut akan terus bertambah karena dalam waktu dekat terdapat tambahan pengiriman sebanyak 20 ribu ton. Artinya, total 38 ribu ton beras tersebut diproyeksikan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat hingga Februari atau Maret 2027.

"Pasokan beras Bulog ini merupakan jaminan ketahanan pangan bagi masyarakat hingga awal 2027 dan pasokan itu akan terus datang," ujar dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026