Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatatkan total penawaran masuk terhadap lelang Surat Utang Negara (SUN), Selasa (23/6/2026) mencapai Rp46,57 triliun.

Melansir laman resminya, dari seluruh total penawaran masuk dalam lelang tersebut, DJPPR hanya memenangkan total Rp30 triliun atau mencerminkan 64,41% dari total penawaran masuk.

Lelang tersebut dilakukan Kemenkeu terhadap 9 seri SUN. Sebanyak 3 seri merupakan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan 6 seri lainnya merupakan Fixed Rate (FR).

Penawaran terbesar terhadap seri FR dicatatkan oleh FR0109 yang membukukan penawaran senilai Rp15,04 triliun, diikuti FR0108 senilai Rp10,64 triliun, dan FR0106 senilai Rp5,13 triliun. Sebaliknya, FR0105 mencatatkan penawaran terendah di serinya senilai Rp2,20 triliun, FR0102 senilai Rp2,35 triliun, dan FR0107 senilai Rp3,92 triliun.

Pada seri SPNS, nilai penawaran terbesar dicatatkan oleh SPN12270610 senilai Rp5,02 triliun, SPN03260923 senilai Rp1,59 triliun, dan SPN01260725 senilai Rp648 miliar. Meskipun begitu, jumlah nominal dimenangkan terbesar pada seri SPN justru digenggam oleh SPN03260923 dengan nilai mencapai Rp1 triliun dan SPN01260725 senilai Rp500 miliar.

Pada seri FR, nominal dimenangkan terbesar digenggam oleh FR0109 dengan nilai mencapai Rp9,25 triliun, FR0108 senilai Rp8,25 triliun, dan FR0106 senilai Rp4,55 triliun. Ketiga seri itu masing-masing menawarkan imbal hasil sebesar 5,87%, 6,50%, dan 7,12%.

Sementara itu, FR0107 dengan imbal hasil 7,12% mencatatkan nilai dimenangkan sebesar Rp3,45 triliun, FR0102 dengan bunga 6,87% menggenggam nilai dimenangkan sebesar Rp2,15 triliun, dan FR0105 yang menawarkan bunga 6,87% mencatatkan nilai dimenangkan senilai Rp850 miliar.

Dengan kata lain, bid-to-cover-ratio terbesar digenggam oleh FR0105 dengan nilai penawaran 2,6 kali lebih besar dibandingkan nilai dimenangkan. Sebaliknya, FR0102 menjadi produk dengan nilai penawaran hanya 1,09 kali lebih besar dari nilai dimenangkan.

”Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan total nominal yang dimenangkan dari kesembilan seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp30 triliun,” tulis pengumuman DJPPR, Selasa (23/6/2026).

Kalangan serikat pekerja menilai gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terjadi di sejumlah sektor industri di tengah tekanan ekonomi global akibat konflik Timur Tengah yang berkepanjangan dan lemahnya kondisi ekonomi domestik.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi mengatakan mayoritas industri dalam negeri saat ini berada dalam kondisi tertekan, terutama perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor.

Menurutnya, kenaikan biaya produksi akibat gejolak global tidak diimbangi dengan peningkatan permintaan pasar. Bahkan, sejumlah perusahaan mengalami penurunan pesanan baik dari pasar domestik maupun ekspor.

"Perusahaan-perusahaan industri dalam negeri yang bahan bakunya tergantung impor saat ini dalam kondisi tertekan. Ongkos produksi naik, sementara pesanan cenderung stagnan bahkan ada yang menurun," ujar Ristadi kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/6).

Ia menjelaskan tekanan tersebut membuat tingkat utilisasi industri berada pada level rendah. Di sejumlah sektor padat karya, utilisasi produksi hanya berkisar 40 persen, bahkan industri tekstil disebut hanya berada di kisaran 30 persen.

Ristadi mengatakan perusahaan masih berupaya bertahan sembari menunggu meredanya gejolak global, termasuk dampak perang di Timur Tengah yang memengaruhi harga komoditas dan bahan baku.

"Mayoritas industri dalam negeri saat ini produksinya tidak berada pada tingkat normal. Utilisasinya dalam posisi minimum," ujarnya.

Meski belum terjadi gelombang PHK besar-besaran, Ristadi mengaku banyak perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja secara bertahap dan tertutup.

Menurutnya, PHK kini lebih banyak dilakukan melalui tidak diperpanjangnya kontrak pekerja, pengurangan tenaga kerja dalam jumlah kecil, hingga mendorong pekerja tetap untuk mengundurkan diri secara sukarela.

"Sekarang banyak terjadi PHK yang terselubung. Jumlahnya sedikit-sedikit, tetapi kalau diinventarisasi cukup besar. Banyak perusahaan juga memilih tidak mengekspos PHK karena ingin menjaga kepercayaan pembeli dan perbankan," katanya.

Ia menambahkan fenomena tersebut terjadi di berbagai sektor industri yang bergantung pada impor bahan baku maupun yang menghadapi pelemahan permintaan di pasar domestik.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat menilai konflik Timur Tengah memang memberi tekanan tambahan terhadap dunia usaha, meski bukan menjadi satu-satunya penyebab meningkatnya risiko PHK.

Menurutnya, dampak konflik global dirasakan melalui kenaikan biaya energi, gangguan rantai pasok, serta melemahnya daya beli masyarakat.

"Saat ini kami melihat potensi PHK masih cukup tinggi dan bahkan cenderung meningkat di sejumlah sektor yang sangat bergantung pada pasar ekspor maupun konsumsi domestik," kata Mirah.

Namun, ia menegaskan PHK tidak semata-mata dipicu perang Timur Tengah. Faktor lain seperti perlambatan ekonomi global, efisiensi perusahaan, perubahan teknologi, hingga lemahnya permintaan pasar juga berkontribusi terhadap pengurangan tenaga kerja.

Mirah menyebut sektor yang paling rentan terdampak adalah industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), garmen, alas kaki, furnitur, serta sejumlah sektor manufaktur berorientasi ekspor.

Selain itu, sektor perdagangan dan industri pendukung juga mulai merasakan tekanan akibat menurunnya daya beli masyarakat.

"PHK masih banyak ditemukan di kawasan industri besar seperti Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan sebagian wilayah Jawa Timur yang menjadi pusat industri manufaktur dan padat karya," ujarnya.

Di sisi lain, Mirah juga menyoroti potensi pengurangan tenaga kerja di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN) akibat restrukturisasi, merger, dan pembentukan holding.

Menurutnya, proses konsolidasi perusahaan kerap diikuti penyesuaian organisasi yang berdampak pada berkurangnya jumlah pekerja melalui program pensiun dini maupun tidak diperpanjangnya hubungan kerja tertentu.

Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat perlindungan tenaga kerja dengan menjaga daya beli masyarakat, memberikan insentif bagi industri padat karya, mengendalikan impor secara lebih terukur, serta memperluas program pelatihan dan perlindungan sosial bagi pekerja terdampak.

"Jangan sampai pekerja menjadi pihak yang paling menanggung beban dari ketidakpastian ekonomi global yang sedang terjadi," ujar Mirah.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menargetkan menghimpun dana Rp36 triliun melalui lelang Surat Utang Negara (SUN) yang bakal digelar Selasa (9/6).

Melansir laman resmi DJPPR, lelang bakal dilakukan terhadap 9 seri SUN. Sebanyak 3 seri merupakan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan 6 lainnya merupakan seri Fixed Rate (FR) yang mencerminkan tenor menengah—panjang.

Ketiga seri SPN yang bakal ditawarkan DJPPR memiliki tenggat jatuh tempo berkisar pada 1—12 bulan. Terpendek, SPN01260711 menawarkan imbal hasil diskonto dan jatuh tempo pada 11 Juli 2026. Sementara tenor terpanjang, digenggam oleh SPN12270610 yang jatuh tempo pada 10 Juni 2027.

Sementara pada seri FR, tenor terpanjang digenggam oleh FR0105 yang jatuh tempo pada 15 Juli 2064 atau dengan maturity date selama 38 tahun. FR0105 menawarkan imbal hasil senilai 6,87%.

Tenor terpendek pada seri FR digenggam oleh FR0109 yang bakal jatuh tempo pada 15 April 2031 atau sekitar 5 tahun. Produk ini sekaligus memiliki kupon 5,87% dan menjadi yang terkecil di antara seri FR.

Kupon tertinggi dari seri FR digenggam oleh FR0106 dan FR0107 yang keduanya memiliki imbal hasil sebesar 7,12%. Meskipun begitu, kedua produk ini memiliki tenggat jatuh tempo masing-masing pada 15 Agustus 2040 dan 15 Agustus 2045.

Sementara itu, dua seri FR lainnya merupakan FR0108 dengan jatuh tempo pada 15 April 2036 dan imbal hasil senilai 6,50%; dan FR0102 dengan tenggat jatuh tempo pada 15 Juli 2054 dengan imbal hasil setara 6,87%.

”Pemerintah akan melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang Rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2026. Target indikatif Rp36 triliun dengan target maksimal 150% dari target indikatif,” tulis pengumuman DJPPR, dikutip Senin (8/6/2026).

Adapun lelang besok akan dilaksanakan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai agen lelang SUN. Lelang bersifat terbuka dan menggunakan metode harga beragam.

Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif nantinya akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.

Pemerintah memiliki hak untuk menjual kesembilan seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan. SUN yang akan dilelang mempunyai nominal per unit sebesar Rp1 juta.

Penawaran pembelian dalam lelang dapat diikuti oleh investor individu maupun institusi. Namun, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Peserta Lelang sebagaimana diatur dalam PMK No. 168/PMK.08/2019.

Beberapa dealer utama dalam lelang kali ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Permata Tbk. (BNLI), dan sejumlah perbankan lainnya di Tanah Air. Sejumlah sekuritas juga tercatat sebagai dealer utama lelang ini.

Lelang ini dilakukan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2026.

Belakangan PT Indomarco Prismatama (Indomaret) tengah ramai diperbincangkan publik karena beredar informasi di sosial media soal gerai yang kompak tutup saat libur nasional, tepatnya pada 31 Mei dan 1 Juni 2026.

Penutupan gerai disebut terjadi sebagai tindak lanjut kesepakatan antara pekerja dan Indomaret setelah demo di depan Menara Indomaret, PIK, Jakarta Utara untuk menagih pembayaran upah lembur pada Selasa (26/5) lalu.

Adapun Direktur Operasional PT Indomarco Prismatama (Indomaret) Andreas Djajaputra menyebutkan terdapat sebanyak 2.728 gerai yang tutup di seluruh Indonesia saat libur nasional kemarin. Hal ini karena karyawan tidak bersedia masuk.

Berikut berbagai fakta terkait tutupnya gerai Indomaret:

Karyawan Indomaret yang tergabung PUK SPAI Indomaret menggelar demo di depan Menara Indomaret, PIK, Jakarta Utara pada Selasa (26/5) lalu.

Berdasarkan laporan Detikcom di lokasi, massa mulai berkumpul pukul 09.40 WIB dengan mengenakan atribut organisasi buruh masing-masing untuk menagih pembayaran upah lembur.

Peserta demo menyuarakan beberapa tuntutan yang telah tertulis di berbagai spanduk.

"Bayarkan lembur kami!" teriak massa.

Adapun 6 tuntutan para karyawan Indomaret dalam demo tersebut antara lain, pertama, menolak segala bentuk pemaksaan, tekanan, dan penggiringan pernyataan terhadap pekerja.

Kedua, menegaskan hak pekerja atas upah kerja lembur. Ketiga, menolak penggantian hak lembur dengan off tambahan yang sesuai dengan ketentuan.

Keempat, menuntut kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan dan Undang-undang Ketenagakerjaan. Kelima, menuntut penindakan tegas terhadap oknum yang melakukan intimidasi. Keenam, jangan rusak hubungan industrial.

Manajemen Indomaret yang diwakili Direktur Operasional Indomaret Andreas Djajaputra berdialog bersama Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Iwan Kusmawan.

Dialog ini difasilitasi oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (26/5).

Dialog tersebut menghasilkan lima poin kesepakatan terkait perselisihan pekerja terkait upah kerja pada hari libur nasional. Kesepakatan tersebut diklaim krusial bagi masa depan 250 ribu karyawan Indomaret di seluruh Indonesia.

Selain itu, dialog juga menyoroti adanya laporan dugaan intimidasi yang dilakukan oleh oknum kepala toko hingga manajer area.

Terdapat data yang menyebutkan 98 persen karyawan setuju dengan sistem ganti hari, tetapi serikat pekerja menduga adanya paksaan di balik angka tersebut.

Merespons hal tersebut, pendataan disepakati akan diulang kembali melalui kuesioner pada 28-30 Mei 2026 untuk memastikan pilihan karyawan bersifat netral dan sukarela.

Afriansyah menjelaskan bila merujuk regulasi dan undang-undang yang berlaku karyawan yang bekerja pada hari libur nasional wajib mendapatkan upah lembur.

Ia mengatakan tidak diperbolehkan sistem penggantian hari atau tukar hari sebagai kompensasi bekerja di hari libur nasional.

"Prinsipnya adalah mandatori undang-undang. Jika hari libur nasional masuk bekerja, maka harus dibayar lembur tanpa terkecuali," kata Afriansyah dalam siaran pers.

Adapun lima poin komitmen yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut:

1. Manajemen akan melakukan pendataan ulang terkait kesediaan pekerja untuk bekerja pada tanggal tanggal 31 Mei dan 1 Juni 2026 yang pendataannya akan dilakukan pada tanggal 28, 29, dan 30 Mei 2026, dengan melibatkan serikat pekerja/serikat buruh yang bertempat di HRD masing-masing cabang.

2. Manajemen akan memberikan tindakan dan sanksi tegas terhadap oknum yang terbukti melakukan intimidasi kepada pekerja.

3. Manajemen akan segera menindaklanjuti permintaan perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diawali dengan proses verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh di PT Indomarco Prismatama.

4. Untuk pekerja yang melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 26 Mei 2026 Manajemen PT Indomarco Prismatama tidak akan melakukan tindakan apapun dan membayarkan upahnya.

5. Manajemen PT Indomarco Prismatama akan membayarkan upah lembur bagi pekerja yang bekerja pada tanggal 27 Mei 2026.

"Dengan adanya kesepakatan ini, Kami berharap kesejahteraan pekerja dapat terjamin dan iklim industri di Indonesia tetap berjalan kondusif," ujar Afriansyah.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Selain itu, Afriansyah menyampaikan terkait tuntutan upah lembur, terdapat dua keputusan yang disepakati. Pertama, saat libur nasional, bagi pekerja yang tidak mau bekerja, maka perusahaan harus memberikan libur. Kedua, bagi karyawan yang ingin bekerja, maka akan diganti libur, bukan upah uang.

"Bagi teman-teman yang mau bekerja pada saat libur nasional, mereka diberikan ganti hari libur pada hari yang lain. Kalau tiga hari (masuk saat libur nasional), tiga hari libur dan ini disepakati dalam kesepakatan tertulis. Nah, ini sudah disepakati kedua belah pihak dan alhamdulillah tadi sudah selesai dan ada naskah perjanjiannya," ujar Wamen ditemui di kantornya, Selasa (26/5).

Menurutnya, dalam aturan yang ada, saat libur nasional memang seharusnya dihitung sebagai lembur, serta dibayar dengan upah uang. Namun, dalam kondisi tertentu hal tersebut bisa dipertimbangkan, asal ada kesepakatan.

Dengan dua kesepakatan tersebut, artinya tuntutan pekerja Indomaret yang meminta upah dibayar dengan uang tidak terfasilitasi.

Afriansyah menyebutkan para pekerja yang sebelumnya tetap masuk saat libur nasional pada 14 Mei 2026 kemarin akan didata dan ditawarkan hasil kesepakatan tersebut, dengan syarat tanpa ada intimidasi oleh atasan seperti dugaan sebelumnya.

"Mereka minta pendataan ulang karena ada yang dianggap teman-teman serikat ini ada anak buah Pak Andreas (Manajemen Indomaret) yang mengintervensi dan mengintimidasi. Nah, kami buat sepakat juga itu oknum harus ditindak tegas, dipecat," jelasnya.

"Artinya kami kesepakatan hari ini, teman-teman serikat pekerja yang diwakili oleh SPN dan SPMI ya, ini juga dengan teman-teman manajemen sudah sepakat untuk tanggal 14 (Mei), 27 (Mei), 31 Mei dan 1 Juni itu kesepakatannya adalah mereka libur kalau yang tidak mau diganti rugi dengan libur yang lain," ujarnya.

Kabar operasional Indomaret tutup pada 31 Mei dan 1 Juni 2025 pun sempat ramai di sosial media X.

"Pemberitahuan kami sampaikan kepada seluruh konsumen setia, Indomaret tutup operasional 31 Mei & 1 Juni 2026," tulis pengumuman yang beredar.

Menanggapi kabar tersebut, Iwan mengatakan penutupan gerai terjadi sebagai tindak lanjut kesepakatan antara pekerja dan Indomaret sebelumnya.

Menurut Iwan, kedua pihak sepakat untuk melakukan perundingan ulang. Dalam kesepakatan itu juga ditegaskan status karyawan ketika bertepatan dengan libur nasional.

Karyawan yang menolak bekerja pada libur nasional tetap tidak diwajibkan masuk. Adapun karyawan yang bekerja pada hari libur nasional harus diperhitungkan sebagai lembur sesuai peraturan.

[Gambas:Photo CNN]

"Jadi sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut kedua pihak sepakat akan melakukan perundingan ulang dan sudah disepakati juga bahwa bagi karyawan yang menolak untuk masuk di tanggal libur nasional tetap tidak diwajibkan masuk karena lembur dan mereka libur seperti biasa, tapi apabila ada karyawan yang pada libur nasional masuk maka harus diperhitungkan lemburnya sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku tanpa kecuali," tutur Iwan pada Minggu (31/5), dilansir Detikfinance.

Iwan menambahkan gerai ditutup karena tidak ada karyawan yang masuk kerja saat libur nasional. Ia menyebut pihaknya belum menerima laporan resmi mengenai jumlah gerai yang tutup.

"Gerai ditutup karena tidak ada karyawan yang masuk kerja di saat libur nasional. Kalau jumlahnya saya belum mendapat laporan resmi tapi data yang disampaikan pihak manajemen Indomarco itulah datanya," kata Iwan.

Gerai Indomaret dikabarkan kompak tutup dua hari pada 31 Mei hingga 1 Juni 2026. Serikat Pekerja Nasional (SPN) buka suara soal kabar yang beredar luas di media sosial ini.

Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Nasional (DPP SPN) Iwan Kusnawan menyebut penutupan gerai terjadi sebagai tindak lanjut kesepakatan antara pekerja dan Indomaret sebelumnya.

Menurutnya, kedua belah pihak sepakat melakukan perundingan ulang. Dalam kesepakatan tersebut juga ditegaskan status karyawan ketika bertepatan dengan libur nasional.

Iwan menjelaskan karyawan yang menolak bekerja pada libur nasional tetap tidak diwajibkan masuk, sementara karyawan yang bekerja pada hari libur nasional harus diperhitungkan sebagai lembur sesuai peraturan.

"Jadi sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut kedua pihak sepakat akan melakukan perundingan ulang dan sudah disepakati juga bahwa bagi karyawan yang menolak untuk masuk di tanggal libur nasional tetap tidak diwajibkan masuk karena lembur dan mereka libur seperti biasa," jelas Iwan pada Minggu (31/5).

"Tapi apabila ada karyawan yang pada libur nasional masuk maka harus diperhitungkan lemburnya sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku tanpa kecuali," tambahnya.

Iwan mengatakan gerai ditutup karena tidak ada karyawan yang masuk kerja saat libur nasional. Meski demikian, ia menyebut pihaknya belum menerima laporan resmi mengenai jumlah gerai yang tutup.

"Jadi gerai ditutup karena tidak ada karyawan yang masuk kerja di saat libur nasional. Kalau jumlahnya saya belum mendapat laporan resmi tapi data yang disampaikan pihak manajemen Indomarco itulah datanya," ujarnya.

Kabar operasional Indomaret tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026 sempat viral di media sosial X.

"Pemberitahuan kami sampaikan kepada seluruh konsumen setia, Indomaret tutup operasional 31 Mei & 1 Juni 2026," tulis pengumuman tersebut.

Sebelumnya, manajemen PT Indomarco Prismatama (Indomaret) bersama serikat pekerja SPN dan SPMI menyepakati lima poin kesepakatan terkait upah kerja hari libur nasional pada Selasa (26/5) lalu.

Dialog yang berlangsung di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan ini difasilitasi oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor. Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Direktur Operasional Indomaret Andreas Djajaputra dan Ketua Umum SPN Iwan Kusmawan.

Kabar mengenai gerai Indomaret kompak tutup pada 31 Mei hingga 1 Juni 2026 beredar meluas di media sosial. Menanggapi kabar ini, Serikat Pekerja Nasional (SPN) angkat bicara.

Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Nasional (DPP SPN) Iwan Kusnawan mengatakan, penutupan gerai terjadi sebagai tindak lanjut kesepakatan antara pekerja dan Indomaret sebelumnya.

Menurut Iwan, kedua pihak sepakat untuk melakukan perundingan ulang. Dalam kesepakatan itu juga ditegaskan status karyawan ketika bertepatan dengan libur nasional.

Karyawan yang menolak bekerja pada libur nasional tetap tidak diwajibkan masuk. Adapun karyawan yang bekerja pada hari libur nasional harus diperhitungkan sebagai lembur sesuai peraturan.

"Jadi sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut kedua pihak sepakat akan melakukan perundingan ulang dan sudah disepakati juga bahwa bagi karyawan yang menolak untuk masuk di tanggal libur nasional tetap tidak diwajibkan masuk karena lembur dan mereka libur seperti biasa, tapi apabila ada karyawan yang pada libur nasional masuk maka harus diperhitungkan lemburnya sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku tanpa kecuali," tutur Iwan pada Minggu (31/5), dilansir Detikfinance.

Iwan menambahkan, gerai ditutup karena tidak ada karyawan yang masuk kerja saat libur nasional. Ia menyebut, pihaknya belum menerima laporan resmi mengenai jumlah gerai yang tutup.

"Jadi gerai ditutup karena tidak ada karyawan yang masuk kerja di saat libur nasional. Kalau jumlahnya saya belum mendapat laporan resmi tapi data yang disampaikan pihak manajemen Indomarco itulah datanya," katanya.

Kabar operasional Indomaret tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026 sempat viral di media sosial X.

"Pemberitahuan kami sampaikan kepada seluruh konsumen setia, Indomaret tutup operasional 31 Mei & 1 Juni 2026," tulis pengumuman yang beredar.

Diberitakan sebelumnya, manajemen PT Indomarco Prismatama (Indomaret) bersama serikat pekerja SPN dan SPMI menyepakati lima poin kesepakatan terkait upah kerja hari libur nasional pada Selasa (26/5) lalu.

Dialog tersebut difasilitasi oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Direktur Operasional Indomaret Andreas Djajaputra dan Ketua Umum SPN Iwan Kusmawan.

Berikut lima poin komitmen yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut:

Manajemen PT Indomarco Prismatama (Indomaret) bersama serikat pekerja SPN dan SPMI telah menyepakati lima poin kesepakatan terkait perselisihan mereka mengenai upah kerja pada hari libur nasional.

Lima poin kesepakatan itu tercipta dalam dialog yang difasilitasi oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (26/5).

Dialog tersebut dihadiri oleh Direktur Operasional Indomaret Andreas Djajaputra dan Ketua Umum SPN Iwan Kusmawan.

Lima poin kesepakatan yang dihasilkan itu diklaim krusial bagi masa depan 250 ribu karyawan Indomaret di seluruh Indonesia.

Dialog ini juga menyoroti adanya laporan dugaan intimidasi yang dilakukan oleh oknum kepala toko hingga manajer area.

Sebelumnya, terdapat data yang menyebutkan 98 persen karyawan setuju dengan sistem ganti hari, tetapi serikat pekerja menduga adanya paksaan di balik angka tersebut.

Merespons hal tersebut, disepakati bahwa pendataan melalui kuesioner akan diulang kembali pada 28-30 Mei 2026 untuk memastikan pilihan karyawan bersifat netral dan sukarela.

Afriansyah menjelaskan bila merujuk regulasi dan undang-undang yang berlaku karyawan yang bekerja pada hari libur nasional wajib mendapatkan upah lembur.

Ia mengatakan tidak diperbolehkan adanya sistem penggantian hari atau tukar hari sebagai kompensasi bekerja di hari libur nasional.

"Prinsipnya adalah mandatori undang-undang. Jika hari libur nasional masuk bekerja, maka harus dibayar lembur tanpa terkecuali," kata Afriansyah dalam siaran pers.

Berikut lima poin komitmen yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut:

1. Manajemen akan melakukan pendataan ulang terkait kesediaan pekerja untuk bekerja pada tanggal tanggal 31 Mei dan 1 Juni 2026 yang pendataannya akan dilakukan pada tanggal 28, 29, dan 30 Mei 2026, dengan melibatkan serikat pekerja/serikat buruh yang bertempat di HRD masing-masing cabang.

2. Manajemen akan memberikan tindakan dan sanksi tegas terhadap oknum yang terbukti melakukan intimidasi kepada pekerja.

3. Manajemen akan segera menindaklanjuti permintaan perundingan Perjanjian Keria Bersama (PKB) yang diawali dengan proses verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh di PT Indomarco Prismatama.

4. Untuk pekerja yang melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 26 Mei 2026 Manajemen PT Indomarco Prismatama tidak akan melakukan tindakan apapun dan membayarkan upahnya.

5. Manajemen PT Indomarco Prismatama akan membayarkan upah lembur bag pekerja yang bekerja pada tanggal 27 Mei 2026.

"Dengan adanya kesepakatan ini, Kami berharap kesejahteraan pekerja dapat terjamin dan iklim industri di Indonesia tetap berjalan kondusif," ujar Afriansyah.

Karyawan Indomaretyang tergabung dalam PUK SPAI FSPMI PT Indomarco Prismatama menggelar aksi demo di depan Menara Indomaret, PIK, Jakarta Utara, untuk menagih pembayaran upah lembur.

Berdasarkan laporan Detikcom di lokasi AS pada Selasa (26/5), massa mulai berkumpul di depan Menara Indomaret pukul 09.40 WIB, dengan mengenakan atribut organisasi buruh masing-masing.

Peserta demo meneriakkan beberapa tuntutan. Mereka menyuarakan tuntutan yang telah tertulis di berbagai spanduk.

"Bayarkan lembur kami!" teriak massa.

Berikut 6 tuntutan para karyawan Indomaret dalam demo:

1. Menolak segala bentuk pemaksaan, tekanan, dan penggiringan pernyataan terhadap pekerja

2. Menegaskan hak pekerja atas upah kerja lembur

3. ⁠Menolak penggantian hak lembur dengan off tambahan yang sesuai dengan ketentuan

4. Menuntut kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan dan Undang-undang Ketenagakerjaan

5. Menuntut penindakan tegas terhadap oknum yang melakukan intimidasi

6. Jangan rusak hubungan industrial.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengungkap hasil audiensi antara manajemen Indomaret dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) terkait tuntutan upah lembur. Ada dua keputusan yang disepakati.

Pertama, saat libur nasional, bagi pekerja yang tidak mau bekerja, maka perusahaan harus memberikan libur. Kedua, bagi karyawan yang ingin bekerja, maka akan diganti libur, bukan upah uang.

"Bagi teman-teman yang mau bekerja pada saat libur nasional, mereka diberikan ganti hari libur pada hari yang lain. Kalau tiga hari (masuk saat libur nasional), tiga hari libur dan ini disepakati dalam kesepakatan tertulis. Nah, ini sudah disepakati kedua belah pihak dan alhamdulillah tadi sudah selesai dan ada naskah perjanjiannya," ujar Wamen ditemui di Kantornya, Selasa (26/5).

Menurut Afriansyah dalam aturan yang ada, saat libur nasional memang seharusnya dihitung sebagai lembur, serta dibayar dengan upah uang. Namun, dalam kondisi tertentu hal tersebut bisa dipertimbangkan, asal ada kesepakatan.

"Tuntutan teman-teman sebenarnya sangat bisa diatasi dengan kesepakatan tadi. Memang dalam libur nasional itu perusahaan mana pun wajib memberikan upah lembur, upah lembur namanya, tetapi kalau ada kesepakatan bersama dengan kondisi yang lain berbeda, itu ada pertimbangan dari kami," jelasnya.

Dengan dua kesepakatan tersebut, artinya tuntutan pekerja Indomaret yang meminta upah dibayar dengan uang tidak terfasilitasi. Afriansyah menyebutkan para pekerja yang sebelumnya tetap masuk saat libur nasional pada 14 Mei 2026 kemarin akan didata dan ditawarkan hasil kesepakatan tersebut, dengan syarat tanpa ada intimidasi oleh atasan seperti dugaan sebelumnya.

"Mereka minta pendataan ulang karena ada yang dianggap teman-teman serikat ini ada anak buah Pak Andreas (Manajemen Indomaret) yang mengintervensi dan mengintimidasi. Nah, kami buat sepakat juga itu oknum harus ditindak tegas, dipecat," jelasnya.

Sementara, untuk libur nasional akhir bulan nanti akan ditawarkan dua keputusan hasil rapat.

"Artinya kami kesepakatan hari ini, teman-teman serikat pekerja yang diwakili oleh SPN dan SPMI ya, ini juga dengan teman-teman manajemen sudah sepakat untuk tanggal 14 (Mei), 27 (Mei), 31 Mei dan 1 Juni itu kesepakatannya adalah mereka libur kalau yang tidak mau diganti rugi dengan libur yang lain," pungkasnya.

Sementara, Direktur Operasional PT Indomarco Prismatama (Indomaret) Andreas Djajaputra menyebutkan ada sebanyak 2.728 gerai yang tutup di seluruh Indonesia saat libur nasional kemarin. Sebab, karyawan tidak bersedia masuk.

"Kita tutup totalnya 2.738 toko tutup dihari libur. Jadi karyawan yang tidak bersedia kita liburkan," terangnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional (DPP SPN) Iwan Kusnawan mengungkap para buruh tetap menginginkan pengganti uang untuk kerja di hari libur nasional. Apabila tuntutan tidak dipenuhi, maka gerai harus siap tutup saat libur.

"Kalau hari libur nasional masuk kerja, maka harus dibayar lembur. Kalau tidak mau, maka gerai tutup hari itu saja. Ya, hari itu saja di mana hari libur nasionalnya tutup. Yang kedua, karena sifatnya itu adalah sukarela maka tidak boleh ada paksaan," pungkasnya.

Pagi tadi, karyawan Indomaret yang tergabung dalam PUK SPAI FSPMI PT Indomarco Prismatama menggelar aksi demo di depan Menara Indomaret, PIK, Jakarta Utara (Jakut) untuk menagih pembayaran upah lembur.

Berdasarkan laporan Detikcom di lokasi, Selasa (26/5), massa mulai berkumpul di depan Menara Indomaret pukul 09.40 WIB, dengan mengenakan atribut organisasi buruh masing-masing. Peserta demo meneriakkan beberapa tuntutan. Mereka menyuarakan tuntutan yang telah tertulis di berbagai spanduk.

"Bayarkan lembur kami!" teriak massa.

Mereka menolak upah lembur tanggal merah diganti hari libur pada hari kerja biasa. Para karyawan mengancam adanya gelombang demonstrasi lebih besar bila tuntutan tak dipenuhi pihak Indomaret.

1. Menolak segala bentuk pemaksaan, tekanan, dan penggiringan pernyataan terhadap pekerja2. Menegaskan hak pekerja atas upah kerja lembur3. ⁠Menolak penggantian hak lembur dengan off tambahan yang sesuai dengan ketentuan4. Menuntut kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan dan Undang-undang Ketenagakerjaan5. Menuntut penindakan tegas terhadap oknum yang melakukan intimidasi6. Jangan rusak hubungan industrial.

Ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali membayangi sektor industri dalam negeri di tengah tekanan global dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperingatkan potensi badai PHK dalam tiga bulan ke depan mulai mengintai sedikitnya lima sektor industri, yakni industri tekstil dan produk tekstil (TPT), plastik, elektronik, otomotif dan semen. 

Namun, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengungkap ancaman PHK yang baru terjadi tiga bulan ke depan kurang tepat. Pasalnya, gelombang pengurangan tenaga kerja sebenarnya sudah berlangsung meski diam-diam.

"Dari kemarin-kemarin sampai hari ini pun masih terjadi PHK, namun PHK-nya itu untuk perusahaan-perusahaan atau industri yang masih beroperasi, PHK-nya senyap," ujar kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/5).

Menurut Ristadi, PHK kerap dilakukan secara bertahap dalam jumlah kecil sehingga luput dari sorotan publik. Selain itu, banyak perusahaan yang tidak memperpanjang kontrak pekerja sebagai bentuk efisiensi, yang secara hukum tetap masuk kategori PHK. Fenomena ini membuat tekanan di pasar tenaga kerja terlihat tidak mencolok, padahal terjadi secara konsisten di berbagai sektor.

Ia juga mengungkap adanya tekanan lain yang membuat kasus PHK tidak selalu terekspos, mulai dari kekhawatiran turunnya kepercayaan buyer hingga risiko pembatalan pembiayaan dari perbankan.

"Kalau kondisi itu terekspos, kepercayaan bank ataupun buyer akan turun. Sehingga bisa berakibat order berkurang atau dihentikan," katanya.

Lebih jauh, Ristadi menilai ancaman PHK tidak terbatas pada lima sektor. Seluruh industri yang berorientasi pasar domestik dinilai rentan terdampak.

"Seluruh industri dalam negeri kita yang lokal oriented, yang memproduksi barang-barang untuk kebutuhan rakyat Indonesia sendiri akan terus mengalami ancaman, akan terus mengalami potensi PHK," tegasnya.

Faktor utama pemicu bisnis lesu adalah banjirnya produk impor murah. Akibatnya, produk lokal sulit bersaing, yang berujung pada penurunan produksi dan PHK. Ristadi mencontohkan masuknya produk garmen impor sangat murah, bahkan di bawah biaya produksi lokal.

Selain itu, tekanan jangka pendek seperti konflik geopolitik dan kenaikan harga energi juga memperburuk situasi, terutama bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor seperti plastik.

Sejumlah indikator yang mengarah pada potensi PHK sebenarnya sudah terlihat di lapangan. Mulai dari penurunan order produksi, efisiensi bertahap tenaga kerja, hingga tidak diperpanjangnya kontrak pekerja.

Di sektor tekstil, misalnya, penurunan permintaan ekspor dan serbuan produk impor menjadi tekanan utama. Sementara di industri plastik, kenaikan harga bahan baku impor akibat pelemahan rupiah membuat biaya produksi melonjak.

Efek domino juga mulai terasa di sektor elektronik dan otomotif yang bergantung pada komponen plastik. Di sisi lain, industri semen menghadapi persoalan kelebihan pasokan di tengah permintaan yang melemah.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat menilai ancaman PHK bukan sekadar spekulasi, melainkan sudah menghantam sektor padat karya.

"Kami melihat potensi gelombang PHK dalam beberapa bulan ke depan memang bukan isu spekulatif, tetapi sudah mulai terlihat dari laporan di lapangan," ujarnya.

Ia menekankan PHK seharusnya menjadi opsi terakhir bagi pelaku industri. Ada opsi efisiensi non PHK bisa ditempuh dulu seperti penerapan skema pengurangan jam kerja hingga peningkatan keterampilan pekerja agar dapat dialihkan ke lini produksi lain.

Dari sisi pemerintah, Mirah menilai diperlukan intervensi yang lebih kuat, mulai dari pemberian insentif bagi industri padat karya, pengendalian impor, hingga stabilisasi nilai tukar dan harga bahan baku.

"Pemerintah harus hadir lebih kuat, bukan hanya reaktif," katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya perlindungan tenaga kerja dalam setiap kebijakan ekonomi, termasuk restrukturisasi di sektor BUMN yang berpotensi memicu efisiensi tenaga kerja.

"Perlindungan tenaga kerja harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan ekonomi nasional, termasuk dalam setiap kebijakan restrukturisasi BUMN," pungkas Mirah.

[Gambas:Youtube]

The Walt Disney Company mulai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 1.000 karyawan sebagai bagian dari upaya efisiensi di tengah perubahan industri hiburan global.

Langkah tersebut diumumkan oleh CEO Disney Josh D'Amaro, yang baru menggantikan Bob Iger pada Februari lalu sebagaimana dilansir dari Associated Press (AP News), Rabu (15/4).

PHK ini dilakukan setelah perusahaan lebih dulu menggabungkan divisi pemasaran pada Januari, sebagai bagian dari restrukturisasi internal.

Pemangkasan tenaga kerja diperkirakan akan menyasar sejumlah lini bisnis, mulai dari televisi tradisional seperti ESPN, studio film, hingga divisi produk, teknologi, dan fungsi korporasi lainnya.

"Selama beberapa bulan terakhir, kami telah mencari cara untuk merampingkan operasi di berbagai bagian perusahaan guna memastikan kami tetap menghadirkan kreativitas dan inovasi kelas dunia yang diharapkan penggemar Disney," ujar D'Amaro dalam memo kepada karyawan yang dikutip AP.

Ia menambahkan, perubahan industri yang bergerak cepat menuntut perusahaan untuk terus beradaptasi, termasuk dalam pengelolaan sumber daya manusia.

[Gambas:Youtube]

"Mengingat cepatnya perubahan industri, kami perlu terus mengevaluasi bagaimana membangun tenaga kerja yang lebih lincah dan didukung teknologi untuk memenuhi kebutuhan masa depan," lanjutnya.

Ini bukan pertama kalinya Disney melakukan PHK dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022, perusahaan memangkas sekitar 8.000 karyawan tak lama setelah Iger kembali menjabat sebagai CEO.

Per akhir 2025, Disney tercatat memiliki sekitar 230 ribu karyawan secara global.

Gelombang efisiensi juga tengah melanda industri hiburan Hollywood secara luas. Sejumlah perusahaan lain turut melakukan pemangkasan tenaga kerja dalam beberapa waktu terakhir.

Paramount Skydance, misalnya, telah memangkas sekitar 2.000 pekerjaan sejak diakuisisi oleh perusahaan milik David Ellison. Selain itu, Sony Pictures Entertainment juga mengumumkan rencana pengurangan ratusan karyawan.

Kondisi ini mencerminkan tekanan yang tengah dihadapi industri hiburan global di tengah perubahan pola konsumsi konten dan transformasi digital yang semakin cepat.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan bakal menggelar lelang atas Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi rupiah pada Selasa (14/4/2026), dengan target mencapai Rp36 triliun.

Melansir laman resmi DJPPR, lelang akan dilakukan terhadap 9 seri SUN, dengan rincian 3 seri Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan 6 lainnya merupakan Fixed Rate (FR). Dengan kata lain, DJPPR melelang 3 SUN bertenor pendek dan 6 SUN bertenor menengah—panjang.

Ketiga seri SPN yang dilelang besok antara lain SPN01260516 (New Issuance), SPN03260715 (New Issuance), dan SPN12270401 (Reopening). Ketiga seri itu memiliki tenggat jatuh tempo selama 1, 3, dan 12 bulan. Imbal hasil ketiga produk ini diskonto.

Sementara itu, 6 seri lainnya yang memiliki tenor panjang antara lain FR0109 (Reopening), FR0108 (Reopening), FR0106 (Reopening), FR0107 (Reopening), FR0102 (Reopening), dan FR0105 (Reopening). Keenam seri ini memiliki tenor selama 5—38 tahun, dengan imbal hasil berkisar 5,87—7,12%.

FR0109 menjadi produk dengan tenggat jatuh tempo tersingkat, yaitu pada 15 Maret 2031. Produk ini sekaligus menawarkan kupon sebesar 5,87% dan menjadi yang terkecil di antara 5 seri lainnya.

Sementara itu, FR0105 menjadi produk dengan jatuh tempo terpanjang, yaitu pada 15 Juli 2064. FR0105 sekaligus menawarkan kupon sebesar 6,87%, tetapi bukan yang terbesar di antara penerbitan FR kali ini.

Kupon terjumbo justru digenggam oleh FR0106 dan FR0107 yang menawarkan imbal hasil sebesar 7,12%. Namun, maturity date kedua produk ini justru masing-masing 14 dan 19 tahun.

Nantinya lelang akan dibuka pada Selasa (14/4/2026) pukul 09.00—11.00 WIB. Tanggal setelmen lelang ini akan jatuh pada Kamis (16/4/2026).

”Target indikatif Rp36 triliun, dengan target maksimal dimenangkan 150% dari target indikatif,” tulis pengumuman DJPPR.

Adapun lelang besok akan dilaksanakan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai agen lelang SUN. Lelang bersifat terbuka dan menggunakan metode harga beragam.

Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif nantinya akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.

Pemerintah memiliki hak untuk menjual kesembilan seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan. SUN yang akan dilelang mempunyai nominal per unit sebesar Rp1 juta.

Penawaran pembelian dalam lelang dapat diikuti oleh investor individu maupun institusi. Namun, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Peserta Lelang sebagaimana diatur dalam PMK No. 168/PMK.08/2019.

Beberapa dealer utama dalam lelang kali ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Permata Tbk. (BNLI), dan sejumlah perbankan lainnya di Tanah Air. Sejumlah sekuritas juga tercatat sebagai dealer utama lelang ini.

Lelang ini dilakukan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2026.

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk membatalkan impor 105 ribu mobil pikap dari India. Pasalnya, keputusan itu dinilai tidak tepat dan tidak nasionalis.

Presiden KSPN Ristadi mengatakan alasan bahwa industri dalam negeri tidak bisa memproduksi yang digunakan untuk impor pikap tersebut tidak logis.

"Industri otomotif dalam Negeri mampu memproduksi sekitar 1 juta unit kendaraan dalam setahun, setelah melakukan verifikasi kemampuan produksi beberapa pabrik otomotif di Indonesia," ujar Ristadi dalam keterangan tertulis, Selasa (24/2).

Menurutnya, keputusan impor ini juga tidak mencerminkan nasionalisme karena akan sangat merugikan ekonomi dan negeri hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Artinya bahwa Industri otomotif dalam Negeri mampu memproduksinya. Lalu, di mana rasa Nasionalisme Dirut PT Agrinas untuk membangun kemandirian ekonomi kerakyatan dan penciptaan lapangan kerja sekaligus pencegahan PHK?," jelasnya.

Alasan lain, impor dilakukan karena tipe pikap impor 4x4 lebih sesuai dengan medan pertanian perdesaan di Indonesia. Hal ini dinilai tak masuk akan juga karena selama ini pikap buatan dalam negeri sudah sangat mumpuni, sehingga ia mempertanyakan urgensi kebijakan itu.

"Pertanyaannya, apakah selama ini hasil pertanian tidak terangkut karena tidak ada pick up 4x4? Setahu kami selama ini mayoritas alat angkut hasil pertanian adalah kendaraan pick up jenis 4x2 produksi dalam negeri, dan selama ini pula baik-baik saja," katanya.

Kemudian, alasan bahwa pikap impor disebut lebih murah juga dinilai alasan yang tak masuk akal. Pasalnya, tak ada harga pembanding karena Indonesia belum pernah produksi dalam negeri.

"Setahu kami belum ada kendaraan pick up 4x4 yang diproduksi industri dalam negeri (data bisa saling croscek jika kami keliru), lalu kendaraan darimana yang dijadikan pembanding harga dimaksud ? Kok bilangnya lebih murah dari harga kendaraan dalam negeri," ujarnya.

Agrinas berencana mengimpor 105 ribu unit mobil pikap dari India pada tahun ini untuk mendukung operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Rencana impor mencakup 35 ribu unit mobil pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd, 35 ribu unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35 ribu unit truk roda enam dari produsen yang sama. Hingga saat ini, sekitar 200 unit pikap Mahindra dilaporkan telah tiba di Indonesia.

Agrinas merupakan pelaksana utama pembangunan Kopdes Merah Putih yang ditunjuk pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025. Kendaraan yang diimpor akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan logistik koperasi desa di berbagai wilayah Indonesia.

Program Kopdes Merah Putih dirancang pemerintah untuk memperkuat distribusi barang dan aktivitas ekonomi di tingkat desa, sehingga membutuhkan kendaraan operasional dalam jumlah besar.

Wacana impor tersebut menuai kritik dari pelaku industri karena dinilai berpotensi melemahkan industri otomotif dalam negeri.