JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mempercepat upaya mewujudkan swasembada garam nasional melalui pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Program strategis ini diharapkan menjadi solusi atas tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor garam industri yang selama ini masih mendominasi pemenuhan kebutuhan nasional.

Pembangunan K-SIGN merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk memperkuat ketahanan garam. Sekaligus mendukung target swasembada garam pada 2027 sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No 17/2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Pemerintah Targetkan Indonesia Tak Lagi Impor Garam di 2027

KKP menjelaskan, kebutuhan garam nasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2024, kebutuhan garam nasional mencapai sekitar 4,8 juta ton, namun lebih dari 55% kebutuhan tersebut masih dipenuhi melalui impor, terutama untuk kebutuhan industri yang memerlukan spesifikasi kualitas tinggi.

Dalam lima tahun terakhir, Indonesia rata-rata masih impor garam lebih dari 2,6 juta ton setiap tahun. Padahal, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada dan memiliki potensi pesisir yang sangat besar untuk mendukung produksi garam nasional.

“Pembangunan K-SIGN di Rote Ndao adalah jawaban atas kebutuhan strategis bangsa. Program ini bukan hanya pusat produksi garam, tetapi juga simbol kemandirian, keberlanjutan, dan keadilan sosial bagi masyarakat pesisir Indonesia,” demikian disampaikan KKP dalam siaran persnya, Sabtu (6/6/2026).

KKP menegaskan garam bukan sekadar kebutuhan rumah tangga, melainkan komoditas strategis yang menjadi bahan baku penting di berbagai sektor industri. Di sektor pangan, garam digunakan dalam produksi makanan olahan, kecap, saus, makanan kaleng hingga minuman elektrolit.

Sementara di sektor industri kimia dan manufaktur, garam menjadi bahan baku utama untuk produksi soda kaustik, klorin, kaca, sabun, deterjen, tekstil, serta pengolahan logam dan kulit. Selain itu, garam juga memiliki peran penting di sektor kesehatan dan farmasi, seperti untuk pembuatan cairan infus, oralit, antiseptik, hingga garam beryodium yang berfungsi mencegah penyakit gondok.

KKP menegaskan pembangunan K-SIGN tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan ekosistem pesisir. Hal ini untuk menepis berbagai kekhawatiran terkait dampak lingkungan.

Menurut KKP, seluruh tahapan pembangunan telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk pemenuhan persyaratan lingkungan, kajian teknis, serta perizinan yang berlaku. “KKP memandang wilayah pesisir sebagai ruang hidup yang memiliki fungsi ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi yang harus dikelola secara seimbang,” tulis KKP.

Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan lingkungan, KKP telah melakukan penanaman mangrove seluas 24 hektare di sekitar kawasan K-SIGN selama 2025. Program tersebut akan dilanjutkan pada 2026 dengan target penanaman mangrove seluas 100 hektare di Kabupaten Rote Ndao.

"Penanaman mangrove tidak hanya berfungsi menjaga ekosistem pesisir, tetapi juga menjadi benteng alami untuk mengurangi abrasi pantai, meredam gelombang, serta menjaga keseimbangan lingkungan pesisir," tulis KKP.

KKP juga memastikan keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam seluruh tahapan pembangunan K-SIGN melalui sosialisasi, konsultasi publik, koordinasi teknis, serta berbagai forum diskusi. KKP Tangkap Kapal Asing Pengangkut 1,2 Ton Ikan Napoleon Ilegal

Pembangunan kawasan industri garam tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Kemudian meningkatkan keterlibatan tenaga kerja lokal, mendorong pertumbuhan UMKM, serta menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi pendukung di wilayah Rote Ndao.

Melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan, KKP optimistis K-SIGN akan menjadi motor penggerak swasembada garam nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. KKP menegaskan akan terus membuka ruang dialog dan menerima masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya memastikan pembangunan K-SIGN berjalan secara inklusif, transparan, dan berkelanjutan demi tercapainya kemandirian garam Indonesia.

Melalui proyek ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan produktivitas

Jakarta (ANTARA) - PT Nindya Karya (Persero) tengah mengerjakan proyek pembangunan tambak garam pertamanya yang berlokasi di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) bertajuk Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN).

Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero), Firmansyah menyatakan proyek Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi daerah sekaligus memperkuat industri garam nasional.

"Melalui proyek ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan produktivitas, membuka peluang pertumbuhan ekonomi di daerah, serta memperkuat daya saing Indonesia ke depan,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Tambak garam di Rote Ndao dirancang memiliki kapasitas produksi mencapai ratusan ribu ton per tahun, lanjutnya dengan sistem pengelolaan yang terintegrasi, diharapkan mampu meningkatkan kualitas garam sekaligus efisiensi produksi.

Selain itu, proyek tersebut juga turut mendorong peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi lokal dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, baik sebagai petani garam maupun tenaga pelaksana pekerjaan.

Firmansyah menyatakan perusahaan berkomitmen untuk terus mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia melalui pembangunan infrastruktur strategis yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

“Kami meyakini bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya menghadirkan pembangunan fisik, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam mendukung Asta Cita Presiden," katanya.

Sebagai pelaksana konstruksi, Firmansyah menegaskan komitmen perusahaan untuk terus berupaya menghadirkan kualitas pekerjaan terbaik dengan tetap mengedepankan kolaborasi, percepatan penyelesaian proyek, serta kontribusi nyata dalam memperkuat daya saing industri nasional dan mendukung pertumbuhan Indonesia di masa mendatang.

Sementara itu pada Jumat pekan lalu (22/5) Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau ke lokasi tersebut, didampingi oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) A. Koswara, Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero) Firmansyah.

Wapres menegaskan bahwa kebutuhan garam nasional yang mencapai sekitar 5 juta ton per tahun masih belum dapat dipenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri, sehingga proyek pengembangan garam di Rote Ndao dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan nasional.

"Ini kan kebutuhan garam kita per tahun itu 5 juta ton. Kita belum bisa memenuhi itu, makanya ini proyek yang ada di sini itu sangat penting sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri. Karena Pak Presiden punya kepedulian untuk swasembada pangan, ya garam ini salah satunya," ujar Wapres.

Selain mendukung swasembada garam, Wapres juga menekankan pentingnya percepatan operasional kawasan agar manfaat ekonominya segera dirasakan masyarakat sekitar.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memprediksi produksi garam nasional pada 2026 masih akan bertahan di kisaran 1 juta ton.

Perkiraan ini didasarkan pada kondisi cuaca yang diprediksi tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.

“Kurang lebih sama perkiraannya, karena suasananya juga mirip-mirip. Tahun 2026 juga diprediksi hujan,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara saat ditemui di Jakarta, Selasa.

KKP mencatat produksi garam nasional, baik dari tambak rakyat maupun pelaku usaha, pada 2025 hanya sekitar 1 juta ton.

Angka ini turun hingga 50 persen dibandingkan 2024 akibat tingginya intensitas hujan yang menghambat proses pembentukan garam.

Untuk meningkatkan kualitas, KKP menjalankan program sertifikasi cara produksi garam bahan baku agar sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Sertifikasi dilakukan melalui bimbingan teknis dan pelatihan bagi petambak.

“SNI masih dilakukan, karena produksinya harus terstandardisasi. Dari tahun kemarin-kemarin juga sudah ada yang disertifikasi setelah dilatih,” kata Koswara.

Dalam kesempatan terpisah sebelumnya, Direktur Sumber Daya Kelautan Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan sertifikasi penting untuk menyelaraskan praktik pergaraman rakyat yang selama ini masih bervariasi.

Ia menyebut produksi garam rakyat umumnya dilakukan secara manual dan individual, sehingga kualitas garam yang dihasilkan juga beragam, dikenal dengan istilah K1, K2, dan K3.

Indonesia hingga kini masih bergantung pada garam impor. Produksi nasional rata-rata hanya 1–2 juta ton per tahun, sementara kebutuhan dalam negeri mencapai 4,5–5 juta ton.

Kekurangan sekitar 2,5–3 juta ton ditutup dengan impor, terutama untuk kebutuhan industri yang mensyaratkan garam kualitas tinggi.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Dengan adanya SNI, kami berharap produksi garam rakyat bisa seragam dengan kualitas K1, artinya kadar NaCl minimal 94 persen

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025 mulai menyusun Standar Nasional Indonesia (SNI) cara produksi garam bahan baku yang baik melalui metode evaporasi terbuka, guna meningkatkan kualitas garam rakyat agar terserap industri.

Dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa, Direktur Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan penyusunan SNI ini menjadi penting untuk menyelaraskan praktik pergaraman rakyat yang selama ini masih bervariasi dan belum memiliki standar secara industri.

Ia menjelaskan selama ini produksi garam rakyat dilakukan secara manual dan individual sehingga cara produksi berbeda-beda antarpetambak maupun antarwilayah. Akibatnya, kualitas garam yang dihasilkan juga beragam, dikenal dengan istilah K1, K2, dan K3.

“Dengan adanya SNI, kami berharap produksi garam rakyat bisa seragam dengan kualitas K1, artinya kadar NaCl minimal 94 persen dan memenuhi standar industri,” kata dia.

“Dengan K1 ini akan lebih memudahkan garam-garam rakyat ini terserap oleh sektor industri,” kata dia menambahkan.

Frista menambahkan SNI tersebut menjadi acuan operasional bagi seluruh petambak garam dalam menghasilkan garam bahan baku.

Standar mencakup prinsip pengendapan bertingkat, pengelolaan lahan, air laut, dan air garam, serta panen yang sesuai standar.

Selain penyusunan SNI, Frista menuturkan KKP juga memperkuat sumber daya manusia melalui pelatihan bagi penyuluh perikanan yang menjadi garda terdepan pendamping petambak.

KKP juga melakukan sertifikasi petambak, termasuk calon petambak di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur—lokasi pengembangan tambak baru seluas 800 hektare—agar memiliki keahlian sesuai kebutuhan industri.

Ia berharap dengan adanya standardisasi produksi dan penguatan SDM, kualitas garam rakyat meningkat sehingga bisa masuk ke pasar industri dan mendukung target swasembada garam pada 2027.

Frista menjelaskan bahwa produksi garam nasional saat ini masih berada di kisaran 2 juta ton per tahun, sedangkan kebutuhan mencapai 4,5 hingga 5 juta ton.

Ia menuturkan kondisi tersebut membuat Indonesia masih harus melakukan impor sekitar 2,6 hingga 3 juta ton per tahun, terutama untuk memenuhi kebutuhan industri.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Produksi nasional saat ini masih sekitar 2 juta ton per tahun, sementara kebutuhan mencapai 4,5 hingga 5 juta ton

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat produksi garam nasional, baik dari tambak rakyat maupun pelaku usaha, pada tahun 2025 mencapai sekitar 1 juta ton.

Direktur Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan angka tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya akibat faktor cuaca, khususnya tingginya intensitas hujan yang mempengaruhi proses pembentukan garam.

“Produksi nasional saat ini masih sekitar 2 juta ton per tahun, sementara kebutuhan mencapai 4,5 hingga 5 juta ton. Karena itu kita masih melakukan impor sekitar 2,6 sampai 3 juta ton per tahun, terutama untuk kebutuhan industri,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Ia mengakui penurunan produksi garam tahun ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mencapai target swasembada garam pada 2027.

Kendati demikian, Frista menegaskan bahwa KKP pada 2025 telah menjalankan dua program utama untuk mendukung pencapaian target tersebut, yakni intensifikasi atau peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada, serta ekstensifikasi berupa pengembangan lahan baru tambak garam.

Program intensifikasi dilakukan di Indramayu, Cirebon, Pati dan Sabu Raijua melalui revitalisasi tambak, perbaikan saluran air, serta pembangunan gudang penyimpanan.

Sedangkan ekstensifikasi dilakukan di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, dengan pembangunan tambak baru seluas 800 hektare, yang ditargetkan mulai berproduksi pada 2026.

Frista menjelaskan di empat kabupaten lokasi intensifikasi, KKP memberikan bantuan berupa pembangunan gudang rakyat berkapasitas 100 ton, serta gudang garam berkapasitas 2.000 hingga 7.000 ton.

Selain itu dilakukan perbaikan saluran air untuk mengatasi keterbatasan kualitas air laut di Pantura Jawa yang kerap terkendala sedimentasi.

KKP juga memberikan bantuan geomembran untuk mempercepat proses evaporasi, serta mulai mengembangkan inovasi teknologi tepat guna seperti sea water reverse osmosis (SWRO).

Teknologi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kualitas garam hingga kadar NaCl di atas 97 persen agar dapat memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.

“Harapan kami dengan yang sudah kami lakukan di 2025 ini, untuk intensifikasi tadi kami bisa meningkatkan produksi 30 persen dari produksi eksisting sekarang,” ujar dia.

Frista menambahkan untuk program ekstensifikasi di Rote Ndao, dari lahan seluas 800 hektare, KKP menargetkan produksi sekitar 200 ton per hektare, sehingga total produksi garam dari Rote Ndao pada 2026 diperkirakan mencapai 160 ribu ton per tahun.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Di pesisir Rote Ndao, lahan-lahan terbuka mulai berubah menjadi hamparan tertata yang siap menampung masa depan baru. Garis-garis tambak putih perlahan mengisi ruang yang dulunya hanya disapa angin dan ombak.

Kawasan industri pergaraman disiapkan sebagai upaya menjadikan wilayah timur Indonesia lebih berdaya. Di antara bukit rendah dan laut jernih, sebuah kerja besar disusun untuk menghidupkan kembali potensi yang lama tertidur, dengan memanfaatkan sumber daya alam bangsa.

Setiap bidang tanah yang diratakan, bukan hanya pekerjaan teknis, tetapi bagian dari perjalanan panjang menuju kemandirian bangsa. Jalan produksi dibangun, gudang dipersiapkan. Alur baru industri mulai membentuk denyutnya sendiri.

Di tengah hamparan tambak garam modern yang akan memantulkan cahaya, teknologi pengolahan bakal diterapkan untuk memastikan kualitas garam yang konsisten. Kristal putih yang lahir dari laut pun dipersiapkan memenuhi kebutuhan dalam negeri yang selama ini bergantung pada impor.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik, tahun 2023 menjadi cermin yang jujur: 2,8 juta ton garam masih harus didatangkan dari luar, bernilai Rp1,35 triliun. Angka itu, seakan menegaskan ketergantungan belum benar-benar mampu diputus, sementara potensi di dalam negeri terus mengetuk pintu perubahan.

Indonesia, negeri kepulauan yang garis cakrawalanya dijahit ombak, harus mampu keluar dari ketergantungan pada negeri lain untuk sebutir garam yang lahir dari lautnya sendiri.

Dari tepian timur Indonesia, harapan mulai tumbuh. Upaya membangun kembali kemandirian garam perlahan berdiri, seperti fajar yang merayap di atas laut Rote, membawa janji bahwa kristal putih yang menjadi napas “Ibu Pertiwi” pada akhirnya dapat kembali lahir dari tanah dan bantuan Matahari di negeri sendiri.

Bukan hanya untuk harga diri bangsa, Rote Ndao, kini menghadirkan ruang bagi ribuan tenaga kerja yang menemukan harapan di balik kerja harian mereka. Kehadiran industri baru segera memperluas jalur ekonomi lokal, dari usaha kecil, hingga angkutan yang keluar masuk kawasan.

Produktivitas yang ditargetkan tumbuh, bukan hanya angka, melainkan penanda bahwa daerah ini sedang bergerak maju. Setiap siklus panen menjadi bukti bahwa kemampuan bangsa dapat dipupuk dari tanahnya sendiri.

Dampak pembangunan akan mengalir ke sektor lain, membuat desa-desa sekitar turut merasakan perubahan ritme kehidupan. Rote Ndao yang dahulu tenang, kini berdenyut lebih stabil, membawa peluang yang perlahan menata masa depan warganya.

Kini, pemerintah menyiapkan Desa Matasio, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, sebagai tonggak kemandirian garam Indonesia menuju swasembada, hingga membuka lapangan kerja. Upaya itu dilakukan melalui pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN).

Dari kristal putih yang dirangkai di tanah timur inilah muncul napas baru untuk Indonesia tercinta. Tanpa riuh, kawasan itu menjadi simbol tekad negeri untuk berdiri lebih tegak, melalui kekuatan laut sendiri dan cahaya Matahari.

Membangun industri

Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Desa Matasio, Rote Ndao, menjadi langkah besar menuju kemandirian garam Indonesia, sekaligus membuka peluang kerja luas bagi masyarakat pesisir.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan kawasan modern ini dirancang sebagai tonggak swasembada garam nasional pada 2027, menghadirkan sistem produksi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, dengan efisiensi tinggi dan ketepatan berbasis teknologi.

K-SIGN menggabungkan tambak garam modern dan otomatisasi pemantauan kualitas secara menyeluruh, menjadikan setiap kristal yang dihasilkan mengikuti standar industri, melalui proses yang bersih, terukur, dan berkelanjutan.

Kegiatan pekerjaan pembangunan K-SIGN yang dilakukan, meliputi penataan lahan garam baru, pembangunan jalan produksi, pembangunan Gudang untuk Garam Nasional.

Fasilitas washing plant dan refinery juga dibangun untuk memastikan garam berkualitas tinggi, didukung investasi Rp2 triliun yang membuka peluang keterlibatan swasta serta BUMN dalam ekosistem produksinya.

Sistem terintegrasi itu menjaga nilai tambah industri tetap berada di dalam negeri, sehingga memperkuat daya saing ekonomi nasional, baik di pasar domestik maupun dalam persaingan global.

Produksi garam yang dihasilkan diarahkan bagi kebutuhan industri penting, seperti pangan, farmasi, dan kimia, sektor yang selama ini masih bergantung pada pasokan impor dari berbagai negara.

Kehadiran K-SIGN di Rote Ndao ditargetkan mampu menghapus ketergantungan impor, memperkuat fondasi industri garam nasional, serta menyerap sekitar 26 ribu tenaga kerja lokal secara berkelanjutan.

Dampak pembangunannya diperkirakan mendorong pertumbuhan UMKM, sektor transportasi, logistik, dan jasa pendukung yang selama ini menjadi bagian penting dari denyut ekonomi masyarakat daerah.

Kawasan ini dibangun sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025, menghadirkan percepatan pembangunan pergaraman nasional, dengan prinsip ekonomi biru yang adil dan berdaya saing.

Pembangunan tahap pertama K-SIGN ditargetkan selesai pada tahun ini, sehingga pada awal tahun 2026 sudah bisa berproduksi.

Pemerintah menetapkan lokasi pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2025-2026 di Kabupaten Rote Ndao, dengan luas 10.764 hektare melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025.

Potensi 2,6 juta ton

Produksi garam di Rote Ndao ditata sebagai harapan baru, dengan 2 juta ton per tahun dari 10 ribu hektare lahan, yang dapat meningkat menjadi 2,6 juta ton saat pengembangan mencapai 13 ribu hektare.

Dalam lima tahun terakhir, produksi garam nasional berayun, seperti musim yang berubah, dari 1.365.711 ton pada 2020, turun menjadi 1.092.104 ton di 2021, bahkan merosot di 2022 yang tercatat 700.635 ton.

Tahun 2023 memberi angin cerah, dengan produksi 2.551.731 ton, meski kembali mereda pada 2024 menjadi 2.043.978 ton, sementara kebutuhan nasional terus bertahan di kisaran 4,9 juta hingga 5 juta ton per tahun untuk konsumsi, industri, peternakan dan perkebunan, water treatment, hingga pengeboran minyak.

Dari celah kesenjangan besar itulah Rote Ndao hadir membawa peluang, sebab potensi produksinya mampu memasok 50 persen kebutuhan nasional, lalu sisanya disokong sentra-sentra garam lain di tanah Jawa dan wilayah sekitarnya.

Catatan KKP tahun 2024 menunjukkan 10 provinsi menjadi nadi pergaraman Indonesia, dipimpin Jawa Timur dengan 863.332 ton, disusul Jawa Tengah 536.613 ton dan Jawa Barat 211.044 ton.

Nusa Tenggara Barat menambah 41.866 ton, Sulawesi Selatan 30.099 ton, sementara NTT menyumbang 15.794 ton, lalu diikuti Aceh, Bali, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo yang menjaga denyut produksi dari wilayah timur hingga barat Nusantara.

Swasembada Garam Nasional merupakan satu dari empat tugas besar dari Presiden Prabowo Subianto, selain Kampung Nelayan Merah Putih, Revitalisasi Tambak Idle Pantai Utara Jawa, dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

Setara Australia

Potensi garam Rote Ndao semakin disorot, ketika pemerintah melihat kesamaan geografisnya dengan Australia. Dari Rote Ndao membuka peluang membangun sentra produksi nasional yang mampu meningkatkan ketahanan dan kemandirian Indonesia.

Australia sendiri merupakan salah satu negara produsen garam di dunia, dengan menghasilkan 10 juta ton garam dari 10 ribu hektare, dan Rote Ndao dinilai mampu meniru setengah kapasitas negara tetangga itu, sehingga memenuhi kebutuhan nasional.

Nantinya, air laut dari teluk akan dialirkan dan diolah menjadi air tua, lalu dikristalkan menjadi garam melalui proses alami, yang sangat memungkinkan diterapkan di wilayah tersebut.

Selain cocok secara geografis, kawasan tersebut dinilai luas dan minim gangguan, menjadikannya ideal untuk membangun industri garam nasional yang bisa menekan ketergantungan terhadap garam impor.

"Sangat bisa, potensinya sama seperti yang di Australia," ucap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, di siang itu.

Pemerintah juga akan memperkuat PT Garam sebagai BUMN agar bisa menjadi penggerak utama industri garam nasional dan menjadi penjamin ketersediaan pasokan dalam negeri secara berkelanjutan.

Dengan potensi Rote yang luar biasa, Indonesia bisa mandiri dalam produksi garam dan menjadikannya sebagai sektor strategis yang menopang ketahanan pangan dan industri nasional.

Setop impor

Pemerintah menegaskan tekad besar untuk menghentikan impor garam dengan membangun kemandirian dari tanah sendiri. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah pembangunan pangan diperkuat dengan memaksimalkan potensi sumber daya nasional, termasuk komoditas sederhana, namun strategis: garam.

Di ujung selatan Nusantara, wilayah Rote Ndao dipandang sebagai kunci penting dari cita-cita besar tersebut. Kawasan yang disinari Matahari sepanjang tahun itu, kini disiapkan menjadi sentra industri pergaraman modern yang mampu mengubah wajah produksi garam Indonesia.

Upaya itu bukan sekadar proyek, tetapi langkah strategis mengakhiri ketergantungan panjang terhadap impor.

Selama bertahun-tahun, Indonesia masih harus mendatangkan garam dari luar negeri dalam jumlah besar. Berdasarkan data BPS, impor garam terus berada pada kisaran di atas dua juta ton, mulai dari 2,55 juta ton pada 2017 hingga 2,83 juta ton pada 2021. Ini menunjukkan kebutuhan besar yang belum mampu dipenuhi produksi dalam negeri.

Pada tahun-tahun berikutnya, angka impor tidak banyak berubah. Indonesia masih mengimpor 2,75 juta ton garam pada 2022, lalu 2,80 juta ton pada 2023, dan 2,74 juta ton pada 2024. Ketergantungan ini menjadi alarm bahwa perbaikan sistem produksi harus dilakukan secara menyeluruh dan berani.

Karena itu, pembangunan kawasan industri garam modern di Rote Ndao menjadi titik balik penting. Dengan lahan luas, intensitas Matahari tinggi, dan dukungan teknologi baru, kawasan itu diyakini mampu menghasilkan garam berkualitas industri, sesuatu yang selama ini menjadi alasan utama impor.

Langkah itu diharapkan dapat memperkuat ketersediaan garam nasional, sekaligus menumbuhkan pusat ekonomi baru bagi masyarakat pesisir di Rote Ndao.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada akhir 2027.

"Akhir 2027 seluruh model garam, insya Allah kita sudah punya. Nggak perlu impor lagi," tegas Zulhas.

Optimisme swasembada

Indonesia yang memasuki babak baru dalam ambisinya mencapai swasembada garam, dinilai dapat tercapai seiring komitmen kuat pemerintah mendorong lahirnya produksi garam industri berkualitas dari potensi maritim timur Indonesia.

Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI) Yulian Paonganan menyatakan dukungan regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 menjadi fondasi utama percepatan pembangunan pergaraman nasional.

Sebagai negara yang 75 persen wilayahnya merupakan laut, Indonesia sesungguhnya memiliki modal besar untuk menghasilkan garam industri berkualitas tinggi. Namun, selama ini produksi garam dalam negeri masih didominasi jenis konsumsi, sementara kebutuhan industri masih dipenuhi dari impor.

Tantangan terbesar dalam produksi garam industri terletak pada tingginya standar kualitas dan kebutuhan teknologi modern. Garam industri membutuhkan kadar NaCl tinggi dan proses produksi yang presisi, sehingga tidak bisa mengandalkan metode tradisional semata.

Wilayah timur Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur, dinilai memiliki karakteristik paling ideal untuk dikembangkan sebagai lumbung garam industri. Iklim kering yang panjang, intensitas sinar Matahari tinggi, serta kualitas air laut yang murni menjadikan kawasan ini unggul dibanding banyak wilayah lain.

Daerah, seperti Sabu Raijua, Rote Ndao, Kupang, hingga Timor Tengah Utara disebut memiliki potensi besar yang selama ini belum tergarap maksimal. Jika potensi tersebut diolah secara modern dan terpadu, kawasan-kawasan itu dapat menjadi pusat produksi garam industri terbesar di Indonesia.

Dengan dukungan kebijakan strategis pemerintah dan masuknya investasi pada sektor pergaraman, pengembangan NTT sebagai pusat produksi garam industri membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia. Hal ini sekaligus memperkuat pondasi ekonomi biru yang tengah digenjot pemerintah.

Melihat kesesuaian potensi wilayah dan komitmen pemerintah, saat ini, target swasembada garam industri pada 2027 dipandang realistis untuk dicapai.

Indonesia tidak hanya berpeluang menghentikan ketergantungan impor, tetapi juga menegaskan kedaulatan maritim melalui pemanfaatan kekayaan lautnya sendiri.

Industri pergaraman yang dibangun pemerintah di Rote Ndao menjadi napas baru bagi Indonesia, menandai berakhirnya ketergantungan dan membuka era swasembada garam yang lebih mandiri dan bermartabat.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025

Cirebon (ANTARA) - Sejumlah petambak di Cirebon, Jawa Barat, masih setia menggarap lahannya. Mereka mengalirkan air laut, meratakannya, dan menanti mentari memanggang setiap petaknya. Dari ketekunan itulah, asa mewujudkan swasembada garam terus dijaga.

Siang itu, pada akhir Oktober, udara terasa begitu lembap saat ANTARA menyambangi kawasan pantai utara (pantura) di Kecamatan Astanajapura, Cirebon.

Seorang petambak tampak berdiri di tengah lahan garam, mendorong alat penggaruk panjang ke permukaan air asin yang memantulkan awan kelabu.

Matahari tertutup awan meski tak begitu tebal saat itu, sinarnya hanya menembus samar. Sehingga kurang cukup untuk menguapkan air.

Permukaan tambak terlihat seperti kaca tipis. Butiran garam kecil muncul tak beraturan, menandakan proses kristalisasi terhenti di tengah jalan.

Petambak tersebut sesekali menengadah ke arah langit, seolah tahu satu kali hujan bisa menghapus seluruh usahanya yang tersisa.

Bertahan

Berjarak sekitar 8 km dari Astanajapura, wilayah Pangenan di Cirebon menyimpan cerita serupa. Musim kemarau tahun ini tidak sepenuhnya kering.

Curah hujan yang turun hampir setiap bulan selama kemarau mengubah seluruh ritme produksi. Bahkan rob dari laut kerap merendam petakan garam di tepi pantai, yang sudah disiapkan sejak awal musim.

Ismail Marzuki, petani garam setempat, mengaku musim ini menjadi salah satu yang paling berat dalam beberapa tahun terakhir.

Sebagian petambak di wilayah itu memilih membiarkan lahannya terbengkalai karena tidak ada hasil yang bisa dipanen meski modal sudah dikeluarkan.

“Musim ini bisa dibilang musim kemarau basah yang setiap bulannya itu selalu turun hujan. Sehingga produksi garam itu tidak bisa maksimal,” ungkap Ismail kepada ANTARA.

Jika cuaca cerah stabil sejak Juni hingga Oktober atau November, satu hektare tambak bisa menghasilkan hingga 150 ton garam. Namun ketika kemarau berlangsung singkat, realisasi produksi hanya setengah dari potensi ideal.

Metode produksi semi-modern untuk meningkatkan kualitas garam, seperti penggunaan plastik sebagai alas tambak, belum sepenuhnya diterapkan.

Banyak petambak justru memakai plastik mulsa yang lebih murah, padahal standar yang direkomendasikan adalah geomembran.

Satu gulungan geomembran hanya cukup untuk sepetak tambak besar, sementara plastik mulsa bisa mencakup beberapa petak.

Pada saat bersamaan, harga garam justru berada di angka yang menguntungkan, sekitar Rp2.000 per kg. Namun kondisi ini tidak dinikmati petambak karena mereka tidak memiliki stok untuk dijual.

Sistem pemasaran juga masih menjadi polemik yang pelik. Seluruh garam harus dijual melalui tengkulak.

Apabila ada pihak dari luar daerah yang ingin membeli garam di Pangenan, mereka tetap berhadapan dengan para tengkulak yang menguasai jalur distribusi.

Hingga kini, garam juga belum memiliki harga eceran tertinggi (HET), sehingga harga di tingkat petambak sepenuhnya diatur pengepul.

Menurut Ismail, perlu ada lembaga semacam badan usaha milik daerah (BUMD) yang bisa membeli garam langsung dari petambak, memberi harga lebih adil, dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak.

Upaya

Sejatinya upaya untuk mengangkat pamor pergaraman di Kabupaten Cirebon sudah bergeliat sejak beberapa tahun terakhir. Misalnya saja di kawasan Gunungjati.

Bergeser dari Pangenan, dengan jarak sekitar 26 km, ada pelaku usaha yang menyulap garam menjadi baku produk kesehatan dan kecantikan, bahkan dipakai pula untuk keperluan ruqyah.

Sosok tersebut adalah Septi Ariyani. Di tangan wanita asal Cirebon ini, garam dari hasil panen petambak bisa menjelma sebagai komoditas unggulan, bukan sekadar pelengkap masakan.

Kepada ANTARA, ia bercerita kiprahnya di dunia garam dimulai pada 2011 ketika bergabung sebagai petugas lapangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon.

Waktu itu, dia membantu pelaksanaan program pengembangan usaha garam rakyat (Pugar) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Bantuannya tidak dalam bentuk uang, tapi alat produksi penunjang tambak.

Kabupaten Cirebon memiliki potensi besar kala itu, dengan luas lahan garam mencapai sekitar 3.400 hektare dan lebih dari 700 kelompok petambak aktif.

Di awal program, kata Septi, produksi garam di Cirebon masih bersifat tradisional dengan kualitas rendah hanya mencapai kelas K2 atau K3. Produksi juga terbatas, satu hektare lahan cuma menghasilkan 40-60 ton.

Area tambak pun masih menggunakan dasar tanah, sehingga kadar natrium klorida (NaCl) di dalam garam tidak begitu tinggi.

Berangkat dari hal tersebut, KKP memperkenalkan berbagai inovasi, seperti penggunaan geomembran dengan tebal 200-300 mikron sebagai alas tambak. Terpal ini mencegah pencampuran air laut dengan tanah, sehingga kualitas garam bisa meningkat.

Tak semua bantuan berjalan sesuai harapan. Banyak petambak yang enggan menggunakan terpal karena berat dan dianggap merepotkan.

“Ada yang malah menjual bantuan terpal itu. Bantuan dari pemerintah sempat dialihkan ke daerah lain sebelum akhirnya kembali lagi,” kata dia.

Dari pengalamannya mendampingi petambak, Septi menemukan persoalan dalam tata niaga garam. Harganya saat itu hanya sekitar Rp200 per kg, sementara di tingkat konsumen mencapai Rp1.500 per kg.

Ia geram menyaksikan mata rantai distribusi garam yang tidak sehat, karena perbedaan harga begitu jauh. Program Pugar dari KKP berupaya menutup kesenjangan itu.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah mulai membangun tunnel di kawasan Cirebon yang memungkinkan produksi tetap berjalan di musim hujan.

Menangkap peluang

Septi diminta mengumpulkan istri petambak garam untuk mengikuti program pemberdayaan dari KKP. Saat itu, mereka dilatih membuat produk turunan dari komoditas itu, salah satunya adalah bath bomb salt.

Ia pun akhirnya ikut belajar, bahkan menonton video tutorial di Youtube untuk membuat produk tersebut secara otodidak.

Meskipun punya gaji tetap dari pekerjaannya, Septi memantapkan niat untuk berhenti dari dinas. Sebab, dari pelatihan itu ia terinspirasi membangun usaha dengan modal sendiri.

Usai keluar dari dinas, Septi mencoba mengembangkan produk garam spa dan merekrut pekerja. Berkat jejaringnya di lingkungan pemerintahan daerah, ia rutin mempresentasikan barang hasil ciptaannya.

Septi memegang prinsip kualitas menentukan kepercayaan konsumen. Sehingga pemilihan bahan baku harus dilakukan secara teliti.

Untuk garam kosmetik, kadar NaCl minimal 93 persen, kandungan air 0,05 persen, dan harus bebas merkuri serta mikroba.

Ia menyeleksi bahan baku sejak tahap pencucian garam. Kemudian dilakukan mixing dengan essential oil, sesuai peruntukannya. Setelahnya produk dikemas dan dijual dengan berbagai ukuran.

Pada titik tersebut, Septi menemukan ritmenya dalam menjalankan bisnis di bidang garam. Ia lantas menyewa 25 hektare lahan tambak di Kartasura, Cirebon, dengan harga sewa Rp5 juta per hektare.

Saat itu, ia sempat berkelakar dan meyakini usahanya dapat berkembang. Namun, realitas di lapangan tak semudah rencana. Septi harus menghadapi berbagai persoalan sosial saat menggarap tambak tersebut.

Ia masih ingat betul pengalaman tak mengenakan yang dialaminya. Pernah suatu ketika saat musim panen tiba, jalan menuju tambaknya ditutup oleh orang tidak bertanggungjawab.

Padahal, jalan tersebut merupakan satu-satunya akses untuk mengangkut panen garam. Meski sempat bersitegang, Septi akhirnya memilih sabar.

Pada 2019, Septi memperoleh izin edar dari BPOM setelah melewati proses panjang. Lokasi usahanya sempat terkendala status tata ruang karena berada di kawasan wisata, bukan industri.

Persoalan itu bisa diatasi, setelah dirinya difasilitasi oleh pemerintah untuk mengantongi izin usaha mikro kecil (IUMK) dan kemudian membentuk badan usaha berbentuk CV.

Kini, produk miliknya mencakup 25 jenis dan sekitar 95 persen garam yang diperolehnya, dipasok untuk menyuplai kebutuhan industri pangan, perikanan, penyamakan kulit hingga pengeboran minyak.

Jaringan pemasarannya pun menjangkau Jakarta, Bandung, Kalimantan, Lampung, hingga pernah mengirim ke Aceh dan Papua.

Omzet bisnisnya pernah menyentuh angka tertinggi sekitar Rp100 juta. Namun saat pesanan sepi, keuntungan yang diperoleh masih lumayan, di kisaran Rp30 juta sampai Rp50 juta per bulan.

Ujian terberat datang pada 2020 hingga 2023, ketika terjadi kemarau basah yang membuat tambak gagal panen karena hujan turun di tengah musim panas.

Selama periode tersebut, Septi rela menghabiskan Rp600 juta untuk menyokong operasional produksi garam.

Sekarang, ia memilih fokus pada produksi skala kecil di rumahnya dengan dibantu lima tenaga kerja dan beberapa pekerja lepas. Aktivitas pembuatan produk dilakukan tiga kali.

Mengharumkan asa

Pengalaman Septi menarik perhatian banyak pihak, termasuk KKP. Septi sering diminta menjadi narasumber pelatihan di berbagai daerah untuk berbagi pengetahuan tentang cara meningkatkan nilai tambah garam.

Meski begitu, Septi mengakui pelatihan sering tidak berlanjut. Banyak peserta berhenti setelah kegiatan selesai.

Menurut dia, persoalannya ada pada pendampingan lanjutan, sehingga ke depan diharapkan ada sistem yang memastikan hasil pelatihan bisa menjadi usaha nyata.

Terlepas daripada itu, ia mengatakan perubahan besar terjadi beberapa tahun terakhir berkat program yang digulirkan pemerintah. Harga garam di tingkat petambak mulai membaik.

“Harga sekarang Rp2.000 per kg. Sebenarnya di angka Rp1.000 juga sudah menguntungkan bagi petani,” tuturnya.

Septi menyebutkan kebijakan dari pemerintah pusat terkait impor garam perlu diapresiasi. Sebab, hal tersebut menandakan nasib para petambak garam sangat diperhatikan, karena mereka tidak kehilangan pasarnya.

Kendati demikian, ia berharap pemerintah bisa membangun “rumah garam” di setiap daerah sentra komoditas tersebut.

Menurut dia, industri garam masih dikuasai pemain besar. Petambak dan pelaku kecil sering tidak punya ruang di pasar.

Dengan hadirnya rumah garam, mereka bisa memiliki merek sendiri dan memasarkan produk secara kolektif.

“Kalau punya rumah garam, semua produk bisa memakai label daerah. Orang Cirebon makan garam dari Cirebon sendiri,” katanya.

Ia percaya pemerintah pusat bisa menghadirkan pemerataan untuk sektor ini. Sehingga target swasembada garam bisa tercapai.

Genjot produksi

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah penghasil garam rakyat di Jawa Barat. Bahkan aktivitas produksinya bisa dilacak sejak masa kesultanan hingga kolonial, sesusai arsip yang dihimpun ANTARA.

Dalam naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, dikisahkan masyarakat di pesisir Cirebon mayoritasnya bekerja sebagai nelayan yang menangkap ikan dan rebon atau udang kecil.

Kemudian, masyarakat mulai memanfaatkan kekayaan bahari untuk memproduksi bumbu khas seperti terasi. Lalu semakin berkembang ke pembuatan petis dan garam.

Pada 1937, koran berbahasa Belanda yakni De Locomotief melaporkan para pribumi diperkenalkan kebijakan briket garam kecil seberat 8-50 kati di Cirebon agar rakyat bisa membeli garam harga resmi. Penjualan melonjak dari 7.171 menjadi 32.829 paket.

Pada akhir 1938, hasil mulai tampak. Penjualan garam kecil di Cirebon naik dari 3.800 kg pada Oktober menjadi 4.300 kg pada November, sementara di pasar desa naik dari 5.500 menjadi 8.500 kg.

Di masa sekarang, Cirebon masih memiliki modal besar di sektor garam, karena memiliki garis pantai sepanjang 79,7 km dan 36 desa pesisir yang tersebar di delapan kecamatan, dengan 2.666 hektare potensi lahan garam.

Bupati Cirebon Imron mengatakan pemerintah daerah berkomitmen menjadikan sektor garam sebagai komoditas strategis, yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pemerintah berfokus pada pembentukan sentra-sentra produksi, penyediaan sarana pendukung, serta memperbaiki akses jalan produksi di kawasan pesisir.

Selain fisik, pemerintah mulai mengembangkan pelatihan teknis dan kelembagaan agar petambak lebih mandiri. Koperasi garam rakyat diperkuat perannya.

Berkat berbagai program tersebut, produksi garam di Cirebon perlahan naik. Sebelumnya 5.368,56 ton pada 2021, menjadi 7.925,88 ton di tahun 2022.

Jumlah produksinya melonjak lagi sampai 116.490,25 ton pada 2023. Namun angkanya kembali turun menjadi 34.832,9 ton di tahun 2024. Kendati begitu, kondisi ini masih lebih baik.

Kabupaten Cirebon kini menapaki jalan menuju kemandirian garam rakyat yang modern dan berdaya saing, meski tantangan ke depan masih membentang begitu lebar.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2025

Pontianak (ANTARA) - Suasana pagi di Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali terasa syahdu. Suara ombak berpadu lembut dengan hembusan angin laut dan dari kejauhan hamparan tambak garam berwarna keperakan memantulkan cahaya matahari pagi.

Di sanalah para petani garam Desa Les menjemput rejeki dari laut, sebuah tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan kini menjelma menjadi sumber kebanggaan dan kesejahteraan warga pesisir. Di desa itu tersimpan kisah panjang tentang kerja keras dan kesabaran para petani garam.

Pada pagi di pertengahan September itu, sebanyak 17 jurnalis dari berbagai media di Kalbar berkunjung ke Desa Les dalam rangkaian kegiatan Capacity Building Media Massa bersama Bank Indonesia Kalimantan Barat. Kehadiran jurnalis itu disambut hangat warga dan pengelola BUMDes Giri Segara yang bangga memperkenalkan desanya, desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024.

Desa Les bukan sekedar desa nelayan. Saat ini ia telah menjelma menjadi simbol harmoni antara alam, budaya, dan ekonomi rakyat tempat pariwisata berkelanjutan tumbuh seiring dengan pelestarian tradisi.

Bagi Sri Anggraini, seorang petani garam di desa Les, setiap kristal garam yang terbentuk di ladang kecilnya adalah hasil dari doa dan ketekunan. Sejak matahari muncul dari ufuk timur, dia bersama wanita lain yang menjadi petani garam telah bersedia menyiapkan lahan dan air laut untuk dijemur di bawah terik matahari Tejakula.

"Untuk menghasilkan garam yang bagus, kami sangat tergantung pada cuaca. Kalau hujan, garam yang sudah mulai mengkristal bisa melelah dan gagal panen," kata Sri sambil menata alat penggaruk kayu di lahan garamnya.

Dalam kondisi cuaca cerah, butiran garam mulai mengkristal dalam waktu sekitar tiga hari. Dari satu siklus panen, Sri bisa menghasilkan 60 kilogram.

"Kalau panasnya bagus, tiga hari sudah bisa panen. Tapi kalau mendung atau hujan, ya bisa gagal semuanya," tutur Sri sambil tersenyum pasrah namun tetap memancarkan semangat untuk berusaha.

Garam berkualitas aneka rasa

Letak geografis Desa Les yang langsung menghadap laut utara Bali menjadikan kadar mineral air lautnya lebih tinggi di banding wilayah lain. Hal itu pula yang membuat garam artisan Desa Les di kenal memiliki cita rasa khas.

"Rasanya gurih alami, ada umaminya. Kalau dipakai masak, rasa masakannya pasti lebih enak," kata Astika, petani garam lainnya dengan senyum bangga.

Selain memproduksi garam dari ladang, masyarakat Desa Les juga memproduksi garam palungan, sebuah warisan tradisi yang kini mendunia. Garam dibuat menggunakan batang kelapa sebagai media pengering, tanpa bahan kimia tambahan.

"Garam palungan ini sehat dan alami, sudah diakui hingga pasar internasional," kata Astika.

Masyarakat Desa Les juga terus mengembangkan inovasi mereka dalam pengolahan garam. Warga kini memproduksi garam aneka rasa, mulai dari rosemary, bawang putih, daun kelor, hingga varian pedas.

"Tentunya inovasi ini kita lakukan untuk meningkatkan kualitas produksi garam, dan ini sudah kita pasarkan di pasar Internasional," kata dia.

Selain potensi garam, masyarakat di desa ini juga mengembangkan produk lainnya seperti produk turunan gula lontar, minyak kelapa, pupuk organik, dan arak Bali. Semuanya berakar pada prinsip kemandirian masyarakat yang berkelanjutan.

Meski memiliki beberapa produk unggulan lainnya, namun bagi warga Desa Les, garam tetap memiliki tempat istimewa, karena ia bukan sekedar produk ekonomi, tetapi simbol kehidupan yang melekat dalam identitas masyarakat pesisir Bali.

"Kami menganggap garam bukan hanya komoditas dagangan, tetapi Ia adalah hidup kami. Karena dia berasal dari laut yang tidak hanya memberi kami makan, tetapi juga mengajarkan kami untuk sabar menghadapi hidup dan menghidupi keluarga kami," kata Astika.

Kekhasan garam Desa Les saat ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Pengunjung yang datang ke desa ini tidak hanya membeli garam, tetapi juga banyak yang ingin melihat langsung proses pembuatannya, mulai dari penyiapan air laut, penguapan alami, hingga proses pengemasannya.

Di sinilah nilai ekonomi dari pariwisata terpadu, di mana warga memanfaatkan alam tanpa merusaknya, sementara wisatawan mendapatkan pengalaman edukatif tentang bagaimana perpaduan selaras antara alam, manusia, dan budaya bisa berjalan bersama.

BUMDes Giri Segara

Dari ladang garam Tejakula dan berbagai potensi yang ada di dalamnya, berdirilah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Giri Sagara yang saat ini menjadi penggerak utama dalam pengemasan dan pemasaran hasil panen petani. Garam yang dulunya dijual curah, kini tampil elegan dalam kemasan menarik, meningkatkan nilai jual dan memperluas pasar hingga luar Bali.

"Melalui sistem pemasaran satu pintu, kami membantu petani mengakses permodalan, pelatihan dan peluang pemasaran. Bahkan, dari ladang garam, hingga kebun organik, kami saat ini berkomitmen untuk menjadi jantung ekonomi yang menghidupkan kembali semangat hidup masyarakat," kata Ketua BUMDes Giri Segara Ketut Agus Winaya saat menyampaikan profil BUMDes yang dikelolanya kepada para jurnalis asal Kalbar.

Saat ini, BUMDes Giri Segara sudah melakukan kerja sama dengan Koperasi Pemerintah Provinsi Bali untuk memaksimalkan rantai distrobusi garam artisan ke pasar yang lebih luas.

"Kami sudah memasok garam Desa Les kepada Koperasi Pemprov Bali di mana kami membeli garam dari petani seharga Rp12 ribu per kilogram dan setelah dikemas, BUMDes akan menjualnya seharga Rp15 ribu per 500 gram," kata Ketut Agus Winaya.

Meski garam diproses secara tradisional, namun BUMDes Giri Segara tetap melakukan proses pembersihan untuk memastikan kualitas garam Les tetap terjaga. Hasilnya, garam tersebut saat ini sudah menembus pasar luar Bali.

"Kami sudah punya reseller di Salatiga, Bogor dan Jakarta, dengan pengiriman sekitar 100 kilogram per bulan," kata dia.

BUMDes Giri Segara bukan hanya menjadi tempat menampung hasil panen petani garam, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kreatif desa. Produk lokal seperti gula lontar, minyak kelapa (BCO) dan pupuk organik, kini di kelola melalui Kerjasama dengan Kelompok Usaha Bersama (KUB).

Sinergi ini membuka ruang kolaborasi antarwarga, di mana setiap rumah tangga berperan dalam rantai produksi yang saling menguatkan. Pendekatan ini menjadikan BUMDes bukan sekadar lembaga ekonomi, tetapi juga ruang belajar inovasi.

Terlebih BUMDes Giri Sagara juga memiliki kebun organik yang menjadi ruang belajar bagi anak-anak dan pelajar dari berbagai daerah, bahkan sekolah internasional yang belajar pengelolaan sampah, pembuatan kompos dan cara berkebun.

Inovasi terbaru badan usaha milik desa tersebut adalah program budidaya spirulina, mikroalga yang kaya nutrisi dan berpotensi menjadi solusi bagi masalah stunting di Kecamatan Tejakula. Program ini juga melibatkan pelajar secara langsung dalam proses produksi dan edukasi kepada masyarakat.

"Kami ajak siswa membuat staterkit spirulina untuk diserahkan kepada warga. Mereka belajar langsung cara budidaya dan manfaatnya. Melalui program ini, BUMDes tidak hanya memperkuat ekonomi warga, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan gizi masyarakat desa," kata Ketut.

Sejak berdiri pada 2021, BUMDes ini menjelma menjadi motor penggerak ekonomi desa berbasis UMKM dan pariwisata edukatif. Dengan sistem satu pintu, seluruh produk UMKM Desa Les dipasarkan melalui BUMDes dan koperasi, menciptakan sirkulasi ekonomi lokal yang kuat dan transparan.

"Kami ingin Desa Les menjadi desa mandir. Bukan sekadar menjual produk, tapi juga menjadi tempat belajar, tempat produksi, sekaligus ruang interaksi wisatawan dengan warga," tuturnya.

Pariwisata hijau kelas dunia

Jauh sebelumnya, hembusan angin laut pesisir utara Bali membawa aroma asin garam dan menciptakan kesejukan alam Desa Les sudah menjadi tujuan wisata. Di desa kecil yang di keliling panorama pantai dan air terjun alami itu, geliat ekonomi masyarakat terus berdenyut dalam harmoni alam dan budaya.

Pesona alam yang memikat dan memiliki bentangan pantai sepanjang kurang lebih tiga kilometer, menjadi surga bagi penyelam karena menawarkan keindahan bawah laut yang memukau.

Daratannya tidak kalah indah. Selain pesona pantai yang membentang anggun, juga terdapat air terjun Yeh Mempeh yang memamerkan kemurnian alam yang masih terjaga, mengundang decak kagum wisatawan yang mencari ketenangan dan keaslian Bali utara.

Namun semua keindahan yang mendatangkan jutaan wisatawan tersebut sempat redup saat pandemi COVID-19 melanda. Saat itu, suasana desa yang semula ramai dengan hiruk pikuk kunjungan wisatwan nasional dan Mancanegara menjadi terhenti lebih dari dua tahun.

"Tapi dari pandemi COVID-19 itulah menjadi momentum refleksi bagi masyarakat Desa Les. Karena saat banyak pihak berhenti, kami justru berbenah, kami memetakan potensi dan mengidentifikasi kekuatan desa serta menata ulang pariwisata kami," kata Kepala Desa Les I Gede Adi Wistara.

Hasilnya kini terasa, aktivitas sehari-hari masyarakat menjadi atraksi wisata baru, mulai dari pengolahan sampah, pertanian organik, hingga pembuatan arak dan gula juruh. Pemandu wisata bahkan mengajak wisatawan ikut serta menciptakan pengalaman edukatif dan mengesankan.

"Dengan konsep baru ini, kami ingin wisatawan menghabiskan waktu lebih lama di desa kami karena banyak yang bisa dilakukan di sini," kata I Gede Adi Wistara.

Keberhasilan Desa Les meraih predikat Desa Wisata Terbaik ADWI 2024 menjadi bukti nyata bahwa desa ini mampu memadukan keindahan alam dengan inovasi sosial yang membawa dampak positif bagi masyarakat.

"Desa Les telah menerapkan quality tourism, mengedepankan wisata alam dan potensi pertanian desa seperti garan, gula, dan VCO. Semua dikelola dengan prinsip memaksimalkan sumber daya lokal," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali R Erwin Soeriadimadja.

Saat ini, Desa Les menjadi inspirasi bagi banyak desa di Indonesia. Dari pesisir Tejakula, desa ini membuktikan bahwa kemandirian ekonomi dapat tumbuh dari sinergi antara masyarakat, alam dan inovasi lokal.

"Desa Les telah menciptakan ekonomi yang inklusif berbasis masyarakat. Semoga menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya di Indonesia," tutur Erwin.

Kini, di balik hamparan garam putih yang berkilau di bawah matahari Bali, Desa Les berdiri sebagai simbol pariwisata hijau kelas dunia, tempat di mana keindahan alam berpadu dengan kearifan lokal dan setiap butir garam membawa cerita tentang ketekunan, keberlanjutan dan kebanggaan warga desa.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2025

Daftar Isi

• Kualitas Setara Australia
• Dua Teluk, Satu Misi
• Keterlibatan PT Garam
• Garam, Lapangan Kerja, dan Harapan Baru
• Harapan dari Selatan: Dari Rote untuk Negeri

Jakarta, CNBC Indonesia - Di ujung selatan Indonesia, tepat di perbatasan dengan perairan Australia, terbentang sebuah pulau kecil yang kini memegang harapan besar bagi kemandirian garam nasional. Namanya Rote Ndao, kabupaten terluar di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang selama ini dikenal karena keindahan lautnya. Kini, pemerintah menetapkannya sebagai jantung baru industri garam nasional.

Lewat proyek Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN), Rote Ndao disiapkan menjadi sentra produksi garam modern terbesar di Indonesia. Dari pulau yang berangin laut stabil, sinar matahari berlimpah, dan curah hujan rendah inilah, pemerintah menaruh harapan besar untuk mengakhiri ketergantungan impor garam dan mencapai swasembada pada tahun 2027 mendatang.

Tambak garam di Rote bukanlah proyek biasa. Luas total lahannya mencapai 13.869 hektare, terbagi dalam 10 zona berdasarkan topografi dan morfologi wilayah. Tahap pembangunan dilakukan bertahap selama tiga tahun. Tahap pertama dimulai tahun 2025 dengan luas 1.193 hektare dan anggaran Rp749,91 miliar. Tahap kedua akan berjalan tahun 2026 seluas 9.541 hektare dengan dana Rp853,11 miliar, dan tahap ketiga pada 2027 mencakup 3.135 hektare. Total investasi proyek ini mencapai Rp2 triliun, di luar pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan proyek ini didukung penuh oleh Presiden Prabowo Subianto.

"(Anggaran) sementara kita siapkan Rp2 triliun, 2 tahun ini. Nggak ada masalah, kita didukung presiden. Rp2 triliun itu khusus diberikan oleh presiden (di luar pagu KKP)," kata Trenggono saat peluncuran K-SIGN di Rote Ndao, NTT, Selasa (3/6/2025).

Trenggono menjelaskan, tahap awal pembangunan diharapkan rampung pada akhir 2025 dan produksi perdana dijadwalkan dimulai pada Maret 2026.

"Pembangunan (tahap 1) tahun ini seharusnya selesai, sehingga awal 2026, bulan Maret, harus sudah produksi," ujarnya.

Kualitas Setara Australia

Adapun proyek ini digadang menjadi tonggak kemandirian industri garam nasional. Dengan luasan mencapai 13.869 hektare, K-SIGN ditargetkan memproduksi 2,6 juta ton garam per tahun, bahkan berpotensi mencapai 3 juta ton. Trenggono menegaskan, kualitas garam dari Rote akan setara dengan garam premium asal Dampier, Australia Barat, salah satu penghasil garam terbaik di dunia.

Ia mengungkapkan, hasil uji laboratorium menunjukkan air laut di Rote Ndao memiliki salinitas sangat tinggi dan bebas dari logam berat seperti kadmium, merkuri, maupun timbal.

"Air yang ada di danau itu sudah dicek oleh Pak Dirjen (Pengelolaan Kelautan KKP). Hasil laboratoriumnya sangat bagus, kandungan besinya nol, lalu mineral lain-lain, logam-logam juga nol. Jadi sangat bagus. Sehingga dengan demikian kita meyakini ini setara dengan Dampier, setara dengan Australia. Karena kalau kita tarik garis lurus, sama ini satu garis dengan Dampier," tutur dia.

Kondisi geografis Rote yang sejajar dengan Dampier, membuatnya memiliki karakter perairan yang hampir sama. Pemerintah pun optimistis kualitas garam dari kawasan ini bisa langsung diserap industri, terutama untuk kebutuhan garam industri dan farmasi.

Dua Teluk, Satu Misi

Secara lokasi, kawasan tambak garam tahap pertama dibangun di lahan yang diapit dua teluk besar di pesisir selatan Rote. Dari kedua teluk itulah air laut akan dialirkan ke tambak untuk melalui proses penguapan alami hingga terbentuk kristal garam putih.

Dengan kondisi iklim kering dan sinar matahari yang konsisten sepanjang tahun, Rote dinilai sebagai lokasi paling ideal di Indonesia untuk membangun tambak garam berskala industri. Proyek K-SIGN sendiri tidak hanya membangun tambak, tetapi juga ekosistem industri garam modern dari hulu ke hilir. Pemerintah merancang kawasan ini sebagai model rantai pasok nasional, mulai dari pengumpulan air laut, penguatan, pemekatan, panen, hingga pengemasan dan distribusi.

"Ini bukan hanya soal garam, tapi juga tentang kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan industri. Dari pulau kecil di ujung selatan negeri, Indonesia bisa bangkit sebagai negara produsen garam industri kelas dunia," kata Trenggono.

Foto: Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono melakukan peninjauan sekaligus melihat langsung penandatanganan perjanjian kerjasama pembangunan modeling lahan garam, antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Bupati Rote Ndao di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Selasa (3/6/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono melakukan peninjauan sekaligus melihat langsung penandatanganan perjanjian kerjasama pembangunan modeling lahan garam, antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Bupati Rote Ndao di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Selasa (3/6/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

Keterlibatan PT Garam

Dalam skema besar K-SIGN, PT Garam ditunjuk sebagai BUMN penggerak utama. Trenggono menjelaskan, pemerintah hanya berperan di sisi produksi hulu, sementara PT Garam akan menjadi pengelola di hilir.

"PT Garam harus berperan di sini, karena pemerintah tidak bisa berperan sebagai pelaku. Kita produksi di hulu, kemudian kita serahkan kepada PT Garam di hilirnya," jelas Trenggono.

Sementara itu, Direktur Utama PT Garam, Abraham Mose menyampaikan bahwa perusahaan kini fokus membangun infrastruktur pendukung seperti dermaga di kawasan industri untuk memudahkan proses pengangkutan garam.

"Kita siapkan proses produksi yang cepat, termasuk packaging dan hilirisasi, sehingga garam yang keluar dari Rote ada yang berupa bahan baku maupun garam olahan yang siap dipakai," kata Abraham dalam Danantara BUMN Perfomance di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Tahap pertama pembangunan dilakukan di lahan seluas 1.100 hektare, dengan rencana perluasan hingga 2.500 hektare. Abraham menuturkan, PT Garam akan menggunakan teknologi pengolahan yang menyesuaikan kondisi alam Rote.

"Teknologi yang digunakan saat ini, bisa dikatakan teknologi yang sudah ada, di mana ada air laut yang masuk di selat dan membentuk satu yang secara natural menghasilkan garam. Itu bisa dikatakan lantai garam pertama yang kita akan alirkan ke meja kristal," jelasnya.

Garam, Lapangan Kerja, dan Harapan Baru

Selain menopang industri, proyek ini juga menjadi sumber penghidupan baru bagi masyarakat Rote. Abraham memperkirakan, industri garam di kawasan ini akan menyerap 25 hingga 26 ribu tenaga kerja, dan bisa mencapai 50 ribu orang pada masa panen.

"Pendapatan yang dihasilkan bisa dua sampai dua setengah kali UMR (upah minimum regional) di sana. PT Garam juga merangkul para petambak garam rakyat supaya bisa ikut mendukung swasembada garam nasional," kata dia.

Abraham menambahkan, jika produksi di lahan 13 ribu hektare berjalan penuh, nilai ekonomi yang dihasilkan dapat mencapai Rp3-4 triliun per tahun. Namun, tantangan tetap ada, terutama akibat perubahan iklim yang membuat pola musim sulit diprediksi.

"Namun Alhamdulillah, karena PT Garam punya ladang yang cukup luas dan dengan pola yang disesuaikan dengan cuaca, kita masih tetap bisa panen," ujarnya.

PT Garam pun berupaya menarik minat para investor untuk ikut bersama mengembangkan industri garam di tanah Air. Perusahaan tersebut juga hendak menggandeng pemerintah melalui Danantara untuk mendanai proyek sentra industri garam atau K-SIGN di Rote Ndao.

Abraham mengaku, pihaknya sudah menyiapkan proposal kepada Danantara untuk pengembangan Sentra Industri Garam Rote Ndao. Hal ini demi mempercepat proses menuju swasembada garam nasional.

"Tentunya campur tangan pemerintah, campur tangan negara kita perlukan," ucap dia.

Pada akhirnya, Sentra Industri Garam atau K-SIGN di Rote Ndao sangat penting. Pasalnya, kebutuhan garam nasional mencapai 5 juta ton - 5,5 juta ton per tahun. Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 17 Tahun 2025, Indonesia mesti mengurangi impor garam secara bertahap dan membangun industri garam yang mandiri.

Untuk mencapai swasembada garam, Indonesia mesti mampu memproduksi setidaknya 5,3 juta ton per tahun. Saat ini, Indonesia baru mampu memproduksi setengah dari angka tersebut. Maka dari itu, pengembangan Sentra Industri Garam atau K-SIGN di Rote Ndao perlu segera direalisasikan.

Harapan dari Selatan: Dari Rote untuk Negeri

Rote Ndao kini bukan lagi sekadar pulau di batas negeri. Dari hamparan tambak yang diapit dua teluk biru, Indonesia menanam harapan baru akan kemandirian. Ketika matahari memantul di atas kristal garam putih, di situlah tekad bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri semakin nyata. Dari ujung selatan negeri, Indonesia bersiap menjadi produsen garam industri kelas dunia.

(wur)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Program swasembada garam telah lama didengungkan. Pemerintah sejak lama berkeinginan untuk menyetop total impor garam baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri. Namun mimpi swasembada garam sirna sebab Indonesia masih tetap mengimpor garam terutama untuk kebutuhan industri.

Seperti diketahui, kebutuhan garam nasional rata-rata 4,5 juta ton sampai 4,7 juta ton per tahun. Angka itu mencakup kebutuhan garam konsumsi dan industri.

Adapun produksi garam nasional hanya sebesar 1,9 juta ton. Angka ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi. Sedangkan untuk kebutuhan garam industri seperti chlor alkali plant (CAP), aneka pangan, dan farmasi yang sebesar 2,8 juta ton masih harus impor.

Hal ini pun menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Prabowo yang sejak dilantik menargetkan swasembada pangan menginginkan juga garam bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Atas dasar itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) langsung menyiapkan pilot project agar Indonesia bisa berswasembada garam. Memasuki tahun 2025, KKP menyiapkan langkah strategis menuju pencapaian swasembada garam nasional seperti dukungan teknologi, peningkatan kapasitas produksi, dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan, membuat KKP optimistis dapat mencapai target.

Sebagai langkah awal menuju swasembada garam, pemerintah menetapkan tidak mengimpor garam konsumsi di tahun 2025. Kebutuhan bahan baku garam nasional tahun 2024 dan 2025 adalah 4,9 juta ton dan diasumsikan meningkat 2,5% per tahun karena adanya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan sektor industri.

Rencana produksi dalam negeri tahun 2025 adalah 2,25 juta ton, jika ditambah sisa stok 836 ribu ton, maka pasokan garam lokal sudah memenuhi 63% dari total kebutuhan. Sisanya tentu menjadi peluang usaha yang besar dan menjanjikan bagi para produsen garam bahan baku, baik petambak garam rakyat maupun badan usaha.

Keseriusan Prabowo menargetkan Indonesia bisa berswasembada garam akhirnya terbukti. Pada 27 Maret 2025, Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Garam Nasional. Aturan ini menggantikan Perpres 126 Tahun 2022.

Terbitnya perpres ini pun diapresiasi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Trenggono bahkan berani menargetkan swasembada garam bisa tercapai pada 2027 mendatang.

"Presiden punya program swasembada garam masuk dalam salah satunya, kita teliti dan paham betul harusnya bisa kita lakukan itu, Presiden kita ajukan dan presiden minta agar bisa swasembada. Saya sampaikan ke beliau akhir 2027 harusnya sudah bisa," ungkap Trenggono dalam wawancara dengan CNBC Indonesia, dikutip Kamis (6/11/2025).

Hadirnya Perpres 17 Tahun 2025 tidak sebatas untuk mewujudkan swasembada garam nasional, melainkan meningkatkan usaha pergaraman dalam negeri, serta melanjutkan pembangunan usaha pergaraman nasional yang terpadu dan berkelanjutan.

"Karena kita lihat garam konsumsi dari masyarakat itu tak ada isu, itu garam konsumsi biasa. Yang menjadi isu untuk industri aneka pangan, CAP seperti industri kaca dan garam untuk kepentingan farmasi itu memiliki kriteria dan syarat (serta) kualitas yang ketat. Lalu kita bikin ini masa tidak bisa jadi ini yang harus dibangun," imbuhnya.

Fokus pemerintah di tahun 2025 dalam mewujudkan swasembada garam, yakni memperkuat produksi Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang tersebar di 10 provinsi Indonesia, melalui skema intensifikasi dan ekstensifikasi. Adapun wilayah SEGAR meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Bali, DI Yogyakarta, dan Aceh.

Program intensifikasi menyasar lahan tambak garam yang sudah ada, melalui intervensi teknologi produksi serta penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman. Dari hasil pemetaan, terdapat total 13.100 hektare lahan tambak garam yang dapat dikonversi menjadi lahan intensifikasi dengan produktivitas 120 ton hingga 150 ton/hektare.

Sedangkan ekstensifikasi berupa pengembangan lahan tambak baru, maupun penyediaan lahan tambak untuk memproduksi garam. Pelaksanaan program tadi tidak semata dilakukan oleh pemerintah tapi juga bisa bekerja sama dengan entitas usaha maupun penanam modal.

Keunggulan program ekstensifikasi yakni waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan relatif singkat dibandingkan dengan pembangunan pabrik garam. Produktivitasnya pun tinggi, yaitu mencapai 150 ton hingga 220 ton/hektare.

Skema ekstensifikasi akan diimplementasikan KKP dengan membangun modeling garam di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun ini. Pemilihan NTT karena kondisi air lautnya baik, didukung iklim musim panas yang panjang sehingga cocok untuk memproduksi garam. Serta kemampuan masyarakat setempat untuk mengolah garam.

Di sana, KKP akan membangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) tambak garam raksasa dibangun di atas lahan 1.193 hektare, bagian dari pengembangan tahap pertama. Total lahan yang akan dikembangkan sebesar 13.869 hektare.

Tahap pertama mencakup lahan seluas 1.193 hektare, dimulai pada tahun 2025 ini dengan anggaran sebesar Rp749,91 miliar. Tahap kedua akan dilanjutkan pada tahun 2026 seluas 9.541 hektare dengan dana Rp853,11 miliar, dan tahap ketiga seluas 3.135 hektare di 2027. Jika sesuai rencana, pembangunan tahap awal rampung akhir 2025, dan produksi perdana dimulai Maret 2026.

"Kita sudah punya lokasi di Pulau Rote sangat bagus sekali di situ ada 'Danau Mati' air laut yang salinitasnya sangat tinggi. Kalau dikembangkan jadi industri besar bisa setahun dengan garam yang diproduksi Dampier (Dampier Salt) di Australia dan menurut perhitungan kita bisa desain itu 2 tahun sudah bisa produksi," tuturnya.

"(Kapasitas Produksi) bisa sampai 3,5 juta ton. Madura karena dia masih semi tradisional dan kualitas air laut tidak sebagus NTT, untuk konsumsi sudah cukup. Kalau di sana panasnya bisa sampai 8 bulan, kalau di Madura 6 bulan. Kalau dari lihat dari sisi kejernihan air laut wilayah NTT sudah bisa dilakukan," jelas Trenggono.

Foto: Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono melakukan peninjauan sekaligus melihat langsung penandatanganan perjanjian kerjasama pembangunan modeling lahan garam, antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Bupati Rote Ndao di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Selasa (3/6/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono melakukan peninjauan sekaligus melihat langsung penandatanganan perjanjian kerjasama pembangunan modeling lahan garam, antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Bupati Rote Ndao di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Selasa (3/6/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

Lahan Tambak Garam Raksasa Rote Ndao

KKP sudah menemukan lahan 'raksasa' garam di Indonesia. Lokasinya di Rote Ndao di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) tambak garam raksasa dibangun di atas lahan 1.193 hektare, bagian dari pengembangan tahap pertama.

Rote Ndao adalah pulau terluar dan paling selatan di Indonesia. Letaknya berbatasan langsung dengan perairan Australia. Perannya kini makin besar dengan ditunjuk sebagai pusat produksi garam nasional, bagian dari upaya mewujudkan swasembada garam pada tahun 2027 mendatang.

Tambak garam di sini tidak main-main. K-SIGN akan dibangun di atas total lahan 13.869 hektare, yang dibagi menjadi 10 zona berdasarkan topografi dan morfologi wilayah. Proyek ini juga terbagi ke dalam tiga tahap pembangunan.

Tahap pertama mencakup lahan seluas 1.193 hektare, dimulai pada tahun 2025 ini dengan anggaran sebesar Rp749,91 miliar. Tahap kedua akan dilanjutkan pada tahun 2026 seluas 9.541 hektare dengan dana Rp853,11 miliar, dan tahap ketiga seluas 3.135 hektare di 2027. Jika sesuai rencana, pembangunan tahap awal rampung akhir 2025, dan produksi perdana dimulai Maret 2026. Potensi garam bisa mencapai 3,5 juta ton.

"Jadi kurang lebih kalau ada 10.000 hektare disana bisa dipenuhi sekitar 2 juta ton kebutuhannya," sebut Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), A Koswara dalam World Food Day.

Dia menambahkan, KKP turut membuat pilot project yang nanti dapat dikembangkan di kawasan sentra garam nasional Rote Ndao. Dalam hal ini, lahan seluas 2.000 hektare di sentra garam ini akan diintegrasikan dengan sumber daya yang ada serta teknologi evaporasi dan teknologi pemurnian.

Dengan kombinasi sumber daya dan teknologi tersebut, garam yang diproduksi di sentra garam tersebut dapat memenuhi standar untuk industri yang memiliki tingkat kemurnian di atas 97%-98%.

Lebih lanjut, KKP menjalankan program intensifikasi garam dengan para petambak di empat kabupaten di pesisir Pantura dan Jawa Tengah. Pemerintah berusaha membenahi tata kelola produksi di masyarakat melalui perbaikan input produksi hingga pemasarannya.

"Jadi untuk intensifikasi ini target kita ada kenaikan sekitar 30% dari produk garam yang existing, sehingga antara modeling di Rote dengan intensifikasi di 4 kabupaten itu kurang lebih kita menargetkan sekitar 550.000 ton," pungkas dia.

Teknologi Juga Jadi Tombak Swasembada Garam 2027

Koswara mengungkapkan Indonesia juga dihadapkan oleh beberapa tantangan, diantaranya risiko gangguan cuaca. Sehingga dibutuhkan peran teknologi dalam mendorong swasembada garam.

"Dengan begitu, kebutuhan teknologi itu menjadi penting, karena dengan lahan yang terbatas mampu memproduksi dalam jumlah yang banyak," ujar dia.

Dia melanjutkan, perusahaan teknologi garam asal Jerman, K-UTEC Salt Technologies GmbH, telah bekerja sama dengan BUMN produsen garam, PT Garam, untuk meningkatkan salinitas air, sehingga dapat mempercepat proses produksi garam. Inovasi tersebut nantinya akan dikembangkan ke beberapa industri garam yang ada di Indonesia.

KKP juga akan mengadopsi teknologi evaporasi matahari. Teknologi ini cocok diterapkan di daerah timur Indonesia yang memiliki cuaca panas lebih panjang dan sumber daya air yang bagus. Teknologi ini juga diimplementasikan di Jawa seperti pesisir Pantura dan Madura.

Selain itu, KKP juga akan mengkonsolidasi lahan-lahan tambak garam existing untuk kemudian diperbaiki tata kelola produksinya. Program konsolidasi ini akan dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Swasembada Garam yang sekarang sedang disusun dan sudah ada izin untuk pembuatan regulasinya.

"Konsolidasi ini nanti akan ditingkatkan menjadi PSN, sehingga ada kepastian untuk pembiayaannya dan cara-cara keterlibatan swastanya lebih terjamin dasar hukumnya," kata dia.

Setelah konsolidasi lahan berhasil dilakukan, KKP akan menggandeng para petambak untuk mengelola lahan tersebut secara moderat. Dengan konsolidasi tersebut, produksi garam akan lebih homogen dan memiliki kualitas yang setara.

"Kalau masing-masing kan beda-beda. Beda kualitasnya, beda jumlahnya. Ini yang tidak masuk di dalam industrialisasi garam. Kalau kita konsolidasikan minimal 150 hektare, ini produksinya akan bagus dengan tingkat homogenitas yang bagus juga," tutup dia.

(wur/wur)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menargetkan program swasembada garam pada tahun 2027 mendatang. Pada saat itu, Indonesia tak lagi mengimpor garam baik untuk kebutuhan industri maupun konsumsi.

Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan lebih dari 54.000 kilometer garis pantai atau menjadi negara dengan pantai terpanjang kedua di dunia. Namun, ironisnya, negeri ini masih harus mengimpor garam dalam jumlah besar setiap tahun. Padahal, air laut yang menjadi bahan baku utama garam begitu melimpah dan tersedia di hampir semua wilayah pesisir.

Garam bukan sekadar bumbu dapur. Komoditas ini menjadi bahan baku penting dalam berbagai sektor industri, mulai dari pangan, farmasi, kosmetik, petrokimia, hingga pengeboran minyak.

Kebutuhan garam nasional saat ini sekitar 4,5 juta ton per tahun. Dari angka tersebut, sekitar 3,7 juta ton dibutuhkan untuk industri dan sisanya untuk konsumsi rumah tangga. Indonesia sejauh ini sudah berhasil memenuhi kebutuhan garam konsumsi yang jumlahnya di kisaran 500 ribu ton hingga 700 ribu ton per tahun.

"Tetapi garam itu mungkin 70% masih impor khususnya adalah industri aneka pangan, farmasi dan CAP (Chlor Alkali Plant) itu 100% impor," ungkap Trenggono dalam wawancara khusus dengan CNBC Indonesia dikutip Selasa (4/11/2025).

Produksi garam dalam negeri yang belum mampu mencukupi permintaan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas mulai menjadi perhatian pemerintah. Presiden Prabowo Subianto berani mencanangkan program Swasembada Garam tahun 2027 dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Garam Nasional. Aturan ini menggantikan Perpres 126 Tahun 2022.

"Presiden punya program swasembada garam masuk dalam salah satunya, kita teliti dan paham betul harusnya bisa kita lakukan itu, Presiden kita ajukan dan Presiden minta agar bisa swasembada. Saya sampaikan ke beliau akhir 2027 harusnya sudah bisa," bebernya.

"Karena kita lihat garam konsumsi dari masyarakat itu tak ada isu, itu garam konsumsi biasa. Yang menjadi isu untuk industri aneka pangan, CAP seperti industri kaca dan garam untuk kepentingan farmasi itu memiliki kriteria dan syarat (serta) kualitas yang ketat. Lalu kita bikin ini masa tidak bisa jadi ini yang harus dibangun," imbuhnya.

Hadirnya Perpres 17 Tahun 2025 tidak sebatas untuk mewujudkan swasembada garam nasional, melainkan meningkatkan usaha pergaraman dalam negeri, serta melanjutkan pembangunan usaha pergaraman nasional yang terpadu dan berkelanjutan.

Fokus pemerintah di tahun 2025 dalam mewujudkan swasembada garam, yakni memperkuat produksi Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang tersebar di 10 provinsi Indonesia, melalui skema intensifikasi dan ekstensifikasi. Adapun wilayah SEGAR meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Bali, DI Yogyakarta, dan Aceh.

Program intensifikasi menyasar lahan tambak garam yang sudah ada, melalui intervensi teknologi produksi serta penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman. Dari hasil pemetaan, terdapat total 13.100 hektare lahan tambak garam yang dapat dikonversi menjadi lahan intensifikasi dengan produktivitas 120 ton hingga 150 ton/hektare.

Sedangkan ekstensifikasi berupa pengembangan lahan tambak baru, maupun penyediaan lahan tambak untuk memproduksi garam. Pelaksanaan program tadi tidak semata dilakukan oleh pemerintah tapi juga bisa bekerja sama dengan entitas usaha maupun penanam modal.

Keunggulan program ekstensifikasi yakni waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan relatif singkat dibandingkan dengan pembangunan pabrik garam. Produktivitasnya pun tinggi, yaitu mencapai 150 ton hingga 220 ton/Ha.

Skema ekstensifikasi akan diimplementasikan KKP dengan membangun modeling garam di Nusa Tenggara Timur yaitu di Rote Ndao tahun ini. Pemilihan NTT karena kondisi air lautnya baik, didukung iklim musim panas yang panjang sehingga cocok untuk memproduksi garam. Serta kemampuan masyarakat setempat untuk mengolah garam.

"(Kapasitas Produksi) bisa sampai 3,5 juta ton," sebutnya.

Strategi lain yakni membangun pabrik garam yang dilengkapi teknologi vacuum salt. Produksi garam bisa dilakukan sepanjang tahun dan tidak lagi bergantung pada sinar matahari. Garam yang dihasilkan mengandung NaCL di atas 99%, dengan produktivitas tinggi mencapai 220 ribu ton per tahun.

Diharapkan dengan sejumlah strategi yang disiapkan bisa menekan tantangan di lapangan seperti perubahan iklim, yang berdampak pada salinitas dan produksi garam, serta kurangnya infrastruktur dan teknologi modern dalam proses pemenuhan kebutuhan garam.

Foto: Penampakan calon tambak garam raksasa RI di Rote Ndao, NTT. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Penampakan calon tambak garam raksasa RI di Rote Ndao, NTT. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

'Danau Laut Mati' Rote Ndao Jadi Penopang Swasembada Garam 2027

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak awal tahun mulai membidik beberapa lokasi untuk membangun sentra produksi garam Indonesia. Selain berharap pada Pulau Madura, KKP akhirnya menemukan lahan 'raksasa' garam di Indonesia. Lokasinya di Rote Ndao di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) tambak garam raksasa dibangun di atas lahan 1.193 hektare, bagian dari pengembangan tahap pertama.

"Kita sudah punya lokasi di Pulau Rote sangat bagus sekali di situ ada 'Danau Mati' air laut yang salinitasnya sangat tinggi. Kalau dikembangkan jadi industri besar bisa setahun dengan garam yang diproduksi Dampier (Dampier Salt) di Australia dan menurut perhitungan kita bisa desain itu 2 tahun sudah bisa produksi," tutur Trenggono.

Rote Ndao bukan hanya kabupaten biasa, lokasinya berada di pulau terluar dan paling selatan di Indonesia. Letaknya berbatasan langsung dengan perairan Australia, dan kini ditunjuk sebagai pusat produksi garam nasional, bagian dari upaya mewujudkan swasembada garam pada tahun 2027 mendatang.

Tambak garam di sini tidak main-main. K-SIGN akan dibangun di atas total lahan 13.869 hektare, yang dibagi menjadi 10 zona berdasarkan topografi dan morfologi wilayah. Proyek ini juga terbagi ke dalam tiga tahap pembangunan.

Tahap pertama mencakup lahan seluas 1.193 hektare, dimulai pada tahun 2025 ini dengan anggaran sebesar Rp749,91 miliar. Tahap kedua akan dilanjutkan pada tahun 2026 seluas 9.541 hektare dengan dana Rp853,11 miliar, dan tahap ketiga seluas 3.135 hektare di 2027. Jika sesuai rencana, pembangunan tahap awal rampung akhir 2025, dan produksi perdana dimulai Maret 2026.

"(Kapasitas Produksi) bisa sampai 3,5 juta ton. Madura karena dia masih semi tradisional dan kualitas air laut tidak sebagus NTT, untuk konsumsi sudah cukup. Kalau di sana panasnya bisa sampai 8 bulan, kalau di Madura 6 bulan. Kalau dari lihat dari sisi kejernihan air laut wilayah NTT sudah bisa dilakukan," jelas Trenggono.

Sementara di kesempatan berbeda, Direktur Utama PT Garam, Abraham Mose mengatakan dengan dibukanya lahan K-SIGN Rote Ndao maka produksi garam di 2027 diperkirakan mencapai 5 juta ton. Selain Rote Ndao, PT Garam juga akan terus menggenjot produksi garam dengan cara mempercepat digitalisasi tambak, mekanisasi proses, serta peningkatan utilitas pabrik. Termasuk pembangunan Pabrik Segoromadu 2 dengan kapasitas 80.000 ton per tahun untuk memperkuat rantai pasok garam industri nasional.

Lalu PT Garam juga akan melakukan ekstensifikasi dan optimalisasi aset yang dilakukan dengan optimalisasi lahan eksisting di Bipolo (NTT). PT Garam memperkenalkan penerapan teknologi Mechanical Vapor Recompression (MVR) di Manyar, Gresik, guna meningkatkan efisiensi dan kualitas.

"Transformasi ini bukan sekadar wacana, melainkan kerja nyata agar garam Indonesia mandiri, berkualitas dunia, dan berdaya saing global," tegas Abraham.

(wur/wur)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Garam, anggota Holding Pangan ID FOOD, merayakan hari jadinya ke-80. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan apresiasi sekaligus refleksi atas perjalanan panjang perusahaan yang berdiri sejak masa kolonial.

"Delapan puluh tahun bukan waktu yang singkat. PT Garam sudah melewati berbagai zaman, tapi kini saatnya melakukan lompatan besar," ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Senin (3/11/2025).

Trenggono mengakui, tantangan garam nasional tidak ringan. Namun, dia menegaskan pemerintah kini hadir untuk mendorong transformasi industri garam agar mandiri dan kuat.

"Saya sudah laporkan kepada Presiden Prabowo, dan beliau mendukung penuh langkah menuju swasembada garam. Optimisme Swasembada Garam dalam waktu dua tahun kita harus bisa mandiri. Pemerintah sudah hadir dengan modelling, kini saatnya PT Garam bergerak cepat," kata dia.

Dia juga menekankan pentingnya inovasi dan kecepatan bertindak.

"Kalau India bisa, Cina bisa, kenapa Indonesia tidak mampu? PT Garam harus berani berubah dan berlari lebih cepat," ucapnya.

"Perjuangan sejarah PT Garam harus dilanjutkan. Ini kesempatan untuk membuktikan bahwa bangsa kita mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan garam nasional," tuturnya.

Direktur Utama PT Garam, Abraham Mose menyampaikan rasa syukur atas perjalanan panjang perusahaan yang telah melewati delapan dekade penuh perjuangan.

"Delapan puluh tahun bukan waktu yang singkat. Ini adalah catatan pengabdian para petambak garam, tenaga operasional, dan para pemimpin yang silih berganti menata perusahaan ini agar tetap relevan dan mendukung kepentingan bangsa," ujar Abraham.

Dia menegaskan bahwa keberhasilan PT Garam saat ini tidak lepas dari peran manajemen-manajemen sebelumnya.

"Atas nama manajemen saat ini, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pimpinan terdahulu. Fondasi kuat yang mereka bangun menjadi modal kami untuk melangkah lebih jauh menuju kemandirian garam nasional," imbuhnya.

Abraham memaparkan empat langkah strategis yang akan menjadi fondasi transformasi PT Garam menuju Indonesia Emas. Pertama adalah Intensifikasi dan Modernisasi Produksi. Dalam hal ini, PT Garam mempercepat digitalisasi tambak, mekanisasi proses, serta peningkatan utilitas pabrik. Termasuk pembangunan Pabrik Segoromadu 2 dengan kapasitas 80.000 ton per tahun untuk memperkuat rantai pasok garam industri nasional.

Selanjutnya ekstensifikasi dan optimalisasi aset yang dilakukan dengan optimalisasi lahan eksisting di Bipolo (NTT) dan pembukaan lahan baru di Rote Ndao seluas 13.000 hektare melalui kerja sama dengan KKP, untuk mencapai target 5 juta ton garam nasional pada 2027.

Kemudian Aliansi Strategis dan Hilirisasi Produk Turunan. PT Garam memperkenalkan penerapan teknologi Mechanical Vapor Recompression (MVR) di Manyar, Gresik, guna meningkatkan efisiensi dan kualitas. Selain itu, pengembangan produk turunan garam untuk farmasi, kosmetik, dan industri kimia akan menjadi fokus baru untuk memperluas nilai tambah.

Terakhir Pemberdayaan Petambak dan Koperasi. Melalui kemitraan dengan Koperasi Merah Putih, PT Garam berkomitmen meningkatkan kapasitas petambak melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pendampingan manajerial agar manfaat modernisasi sampai ke akar rumput.

"Transformasi ini bukan sekadar wacana, melainkan kerja nyata agar garam Indonesia mandiri, berkualitas dunia, dan berdaya saing global," tegas Abraham.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi dan loyalitas, PT Garam memberikan penghargaan kepada para karyawan dalam beberapa kategori. Antara lain Produksi Garam Bahan Baku Terbaik, Utilisasi Pabrik Terbaik, Best Sales Growth of The Year, Best Sales Role Model of The Year, Best Inspiration Sales of The Year, Lomba 5R HUT PT Garam ke-80, dan Karyawan Berpengabdian 20 Tahun Lebih.

Penghargaan juga diberikan kepada tiga pensiunan yang mendedikasikan lebih dari dua dekade masa kerja di PT Garam, yakni Salehman, Abdul Latib, dan Slamet Riadi. Pemberian penghargaan tersebut menjadi apresiasi perusahaan atas dedikasi panjang mereka dalam menjaga keberlanjutan operasional dan semangat kebersamaan di lingkungan kerja.

"Momentum 80 tahun PT Garam menjadi titik tolak baru untuk memperkuat kontribusi perusahaan terhadap ketahanan pangan nasional. Dengan semangat AKHLAK, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor, PT Garam meneguhkan tekad 'Menuju Indonesia Emas dengan Swasembada Garam,' pungkas dia.

(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]