Penataan kawasan perkotaan merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam upaya menciptakan lingkungan yang tertib, nyaman, dan berkelanjutan. Namun demikian, pelaksanaan penertiban, relokasi, maupun penggusuran terhadap pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus dilakukan dengan pendekatan yang humanis serta menjamin keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Selama ini, masih ditemukan praktik relokasi yang hanya berfokus pada pemindahan fisik pedagang dari satu tempat ke tempat lain. Proses ini sering kali tidak disertai strategi yang jelas untuk menjaga keberlangsungan pelanggan dan aktivitas usaha mereka. Akibatnya, tidak sedikit PKL dan UMKM yang mengalami penurunan omzet, bahkan terpaksa gulung tikar setelah direlokasi.

Pengamat tata kota, Radea Respati, berpendapat bahwa pemerintah daerah perlu menyusun tata cara relokasi yang lebih komprehensif. Salah satu langkah sederhana namun berdampak besar adalah mewajibkan pemasangan papan informasi atau pengumuman di lokasi lama.

Papan tersebut harus menjelaskan bahwa pedagang telah berpindah, lengkap dengan alamat lokasi baru, nomor telepon yang dapat dihubungi, hingga nama akun media sosial mereka. Informasi ini perlu dipasang dalam jangka waktu tertentu agar pelanggan setia tetap dapat menemukan pedagang yang selama ini mereka cari.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan media digital dan media sosial resminya untuk membantu menyebarluaskan informasi lokasi baru para pedagang. Relokasi seharusnya tidak berhenti pada proses pemindahan fisik semata, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan usaha masyarakat yang terdampak.

Radea juga mengkritisi praktik yang kerap terjadi di lapangan, yaitu ketika proses penggusuran atau relokasi hanya diakhiri dengan pemberian sejumlah uang kompensasi. Sering kali, kegiatan tersebut kemudian dipublikasikan secara masif di media sosial seolah-olah seluruh persoalan telah selesai.

"Pendekatan seperti ini tidak menyentuh akar masalah yang sesungguhnya," kritik Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung Radea Respati Paramudhita.

.

Kebutuhan para PKL dan UMKM bukan sekadar bantuan sesaat, melainkan jaminan keberlangsungan usaha, akses terhadap pelanggan, kepastian lokasi berdagang, serta pendampingan pascarelokasi. Pemberian kompensasi finansial tanpa perencanaan keberlanjutan hanya akan menjadi solusi jangka pendek yang tidak menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat.

Penataan kota yang baik harus mampu menghadirkan keseimbangan antara kepentingan ketertiban ruang publik dan perlindungan terhadap mata pencaharian warga. Pemerintah tidak cukup hanya memindahkan pedagang, tetapi juga wajib memastikan mereka dapat tetap hidup, berkembang, dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

Ke depan, diperlukan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam setiap proses relokasi PKL dan UMKM. Standar ini meliputi:

-Sosialisasi yang memadai dan transparan.

-Penyediaan lokasi pengganti yang layak dan strategis.

-Pemasangan informasi penunjuk lokasi baru.

-Promosi aktif kepada masyarakat luas.

-Evaluasi berkala terhadap dampak ekonomi pascarelokasi.

Dengan demikian, penataan kota dapat berjalan selaras tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat kecil yang selama ini menjadi bagian penting dari denyut ekonomi perkotaan.

“Keberhasilan relokasi bukan diukur dari kosongnya lokasi lama, tetapi dari tetap hidup dan berkembangnya usaha masyarakat di lokasi yang baru,” tutup Radea.

Jakarta kerap dianggap kota yang kehabisan ruang. Namun, riset Rujak Center for Urban Studies (RUCS) menunjukkan bahwa kota megapolitan ini masih memiliki banyak ruang yang belum dimanfaatkan.

Ini menjadi salah satu pesan dalam pameran House as Home yang digelar RUCS bersama Ourchetype dari studio desain Tujusemesta. House as Home menjadi bagian dari Jakarta Future Festival 2026 yang digelar di Galeri Sudjojono, Taman Ismail Marzuki, pada 5-7 Juni 2026.

Pameran ini mengajak pengunjung mengenali tipe hunian ideal sekaligus menawarkan cara pandang baru terhadap krisis perumahan perkotaan.

Pameran menghadirkan delapan section, berupa ruang-ruang berisi pertanyaan yang akan membantu pengunjung menyimpulkan hunian ideal versinya. Di pengujung instalasi, pengunjung akan menemukan kategorinya, yaitu The Tradisionalist, The Urbanist, The Established, atau The Idealist.

Creative Director Tujusemesta Andi Abdulqodir menjelaskan, pameran ini menerjemahkan teori arketipe Psikolog Carl Gustav Jung untuk mencerminkan tipe hunian.

“Apapun yang kita pilih, apapun yang kita ciptakan itu merepresentasikan sifat kita, termasuk ketika memilih rumah,” kata Qodir, saat ditemui di lokasi pameran pada Jumat (5/6).

Individu dengan tipe The Tradisionalist adalah tipe yang suka tinggal di tempat padat penduduk, suka bertemu banyak orang. “Tinggal dimana kita menikmati riuhnya masyarakat dan bergotong royong,” kata Qodir.

The Established adalah mereka yang suka tinggal di lokasi yang aturan dan batas privasinya jelas, seperti komplek perumahan.

The Idealist adalah mereka yang sudah menentukan dengan spesifik hunian yang diinginkan. “Misalnya, di pinggiran alam, tengah sawah, private tapi ideal sekali,” ucap dia.

Sedangkan tipe The Urbanist adalah mereka yang memilih hunian dengan jarak relatif dekat dengan tempat kerja atau mudah mengakses transportasi publik.

Paradoks di Jakarta: Terasa Sempit Padahal Banyak Ruang Kosong

Hunian masa depan sesuai harapan ternyata masih sangat mungkin diupayakan, termasuk di kota megapolitan Jakarta. Ini merujuk pada hasil riset RUCS mengenai paradoks ruang di Jakarta.

Lead Researcher RUCS Shally Pristine menjelaskan, terdapat paradoks dimana Jakarta terasa sempit, padahal masih banyak ruang kosong: banyak ruang vertikal yang belum dimanfaatkan dan ruang terbengkalai alias "ruang mati".

“Masih besar sekali mindset orang Indonesia atau terutama di Jakarta, bermukim itu harus di lahan rumah tapak. Akhirnya Jakarta jadi kota yang sangat melebar,” ujar dia.

Sebagai perbandingan, daerah Sunter Agung di Jakarta memiliki kepadatan penduduk yang nyaris sama dengan Nakano di Tokyo, sekitar 210 jiwa per hektare.

Namun, 70 persen hunian di Sunter Agung adalah rumah tapak, sehingga berkontribusi pada penyempitan taman, ruang sosial, dan trotoar. Wilayah ini juga memiliki banyak pabrik kosong.

Sedangkan Nakano didominasi hunian mid-rise atau hunian vertikal dengan ketinggian 5-10 lantai, membuat wilayah tersebut pun memiliki lebih banyak taman dan ruang publik.

Keinginan masyarakat untuk memiliki rumah di atas tanah sendiri atau memiliki rumah tapak, kata Shally, membuat mereka rela tinggal di lokasi yang jauh dengan tempat kerja atau pusat perekonomian.

Persoalan ini juga dipicu pertumbuhan pemukiman yang masif namun tidak terstruktur. Seolah tidak ada ruang selain beranjak agak jauh dari pusat kota. Ini kemudian berefek pada kesehatan dan lingkungan.

“Tingginya arus pergerakan orang menciptakan trade-off, ada kualitas kesehatan yang memburuk juga emisi karbon karena transportasi,” kata dia. “Perjalanan bisa dihindari kalau orang-orang tinggal lebih dekat dengan pusat kota,” ujarnya, menambahkan.

Ide Pemanfaatan Ruang-Ruang Mati untuk Hunian Vertikal

Pembangunan hunian vertikal di Jakarta bisa dimulai dengan memanfaatkan ruang-ruang mati, seperti ruko, pabrik, atau bangunan terbengkalai lainnya.

Salah satu riset RUCS misalnya, merekomendasikan konsolidasi skala mikro untuk kawasan di Jalan K.H. Hasyim Ashari Jakarta Pusat untuk ditransformasikan sebagai hunian vertikal.

Banyak rumah dan toko tua yang dijual atau kurang termanfaatkan (underused)di ruas tersebut akibat stagnansi ekonomi dan tata ruang yang tidak terintegrasi. Mayoritas ruko berstatus Hak Milik, sehingga mudah dimasukkan dalam skema konsolidasi tanah tanpa penggusuran skala besar.

Jenis hunian yang bisa diterapkan yaitu hunian mid-rise melalui skema kepemilikan non-spekulatif Koperasi Perumahan (Community Land Trust). Skema ini seperti diterapkan di Rumah Flat Rembang 11 di Dukuh Atas, Menteng, Jakarta Pusat.

Koperasi ini didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh anggota untuk memenuhi hak atas hunian. “Misalnya ada yang punya tanah, banyak kan di tengah kota, tapi pajaknya sudah terlalu tinggi dan enggak laku-laku dijual, akhirnya ada beberapa yang tertarik untuk bikin model seperti koperasi,” ujar dia.

Hunian yang semula hanya satu lantai dan untuk satu keluarga, kini bertingkat dan bisa dihuni hingga tujuh keluarga. “Makanya pameran ini kita tutup dengan sesi menulis surat untuk tetangga di masa depan, karena bayangkan, mungkin kalau kita sudah siap, kita akan saling berbagi resource, tenggang rasa, berbagi fasilitas dengan tetangga,” ucapnya.

Skema penyediaan hunian lainnya, yaitu konsolidasi tanah vertikal. Skema ini menggabungkan dan meningkatkan intensitas lahan warga menjadi kesatuan untuk hunian vertikal, tanpa penggusuran atau relokasi.

Ada juga skema kerja sama pemanfaatan aset tanah. Maksudnya, ketika negara memiliki banyak tanah untuk disewakan, bisa dialokasikan untuk hunian vertikal. Pembangunan hunian vertikal juga bisa memanfaatkan pabrik, industri, pergudangan, dan semacamnya yang tidak beroperasi.

Riset RUCS mengungkap, konversi ruang semacam ini bisa meningkatkan akses transportasi publik hingga 83,2 persen serta menambah ruang terbuka hijau kawasan sebesar 1,3 persen.

JAKARTA - Banjir yang terjadi di wilayah Bogor dan Jakarta kembali menegaskan pentingnya penguatan tata kelola air perkotaan yang berbasis pendekatan ilmiah, adaptif, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Peneliti pengelolaan air perkotaan, Erbi Setiawan menyatakan, kejadian ini merupakan hasil interaksi antara faktor hidrometeorologis ekstrem dan keterbatasan sistem infrastruktur serta tata kelola lingkungan.

“Curah hujan dengan intensitas ekstrem memang menjadi pemicu utama banjir saat ini. Namun demikian, fenomena tersebut sebelumnya telah diproyeksikan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Sehingga secara prinsip terdapat landasan ilmiah yang cukup untuk mendukung langkah mitigasi yang lebih terencana,” ujar Erbi, Selasa (5/5/2026).

Analisis menunjukkan bahwa karakteristik genangan di berbagai titik lebih didominasi oleh keterbatasan sistem drainase perkotaan dalam mengelola limpasan air hujan (pluvial flooding), dibandingkan oleh luapan sungai (fluvial flooding). Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kapasitas infrastruktur eksisting dengan intensitas curah hujan yang semakin meningkat.

“Penguatan kapasitas drainase konvensional tetap penting, namun perlu dilengkapi dengan pendekatan yang lebih integratif dan berbasis ekosistem,” lanjut peneliti doktoral di Belanda ini.

Namun demikian, banjir akibat luapan sungai bukan berarti dapat diabaikan. Erbi menekankan bahwa tata kelola sempadan sungai juga memegang peranan penting dalam mengurangi risiko banjir.

“Perlu disadari bahwa kondisi sempadan sungai yang tidak tertata dengan baik, ditambah dengan faktor sedimentasi, turut berkontribusi terhadap menurunnya kapasitas tampung sungai dan meningkatkan potensi luapan. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan sempadan sungai harus menjadi bagian integral dari perencanaan perkotaan, meskipun saat ini kewenangannya sebagian masih berada di bawah institusi seperti Balai Wilayah Sungai (BWS),” jelasnya.

Dalam konteks tersebut, Erbi menekankan pentingnya penerapan konsep blue-green infrastructure, yaitu integrasi antara sistem pengelolaan air dan ruang terbuka hijau dalam perencanaan kota. Pendekatan ini memungkinkan kota untuk meningkatkan kapasitas dalam menyerap, menahan, dan mengalirkan air secara lebih alami.

“Ruang terbuka hijau multifungsi—seperti taman kota yang berfungsi sebagai area retensi saat hujan—merupakan solusi yang tidak hanya meningkatkan ketahanan terhadap banjir, tetapi juga memberikan manfaat ekologis dan sosial,” jelasnya. Konsep seperti sponge city juga menjadi referensi penting dalam memperkuat daya serap kawasan perkotaan terhadap air hujan.

Selain aspek teknis dan perencanaan, Erbi juga menyoroti dimensi sosial yang tidak kalah penting dalam pengelolaan risiko banjir. Ia menegaskan bahwa upaya penanganan banjir tidak dapat sepenuhnya bergantung pada pemerintah, melainkan membutuhkan perubahan perilaku dan kesadaran kolektif masyarakat.

“Dari sisi sosial, penting untuk dipahami bahwa sistem drainase perkotaan saat ini juga terbebani oleh tingginya volume sampah. Banyak saluran air yang tersumbat, sehingga kapasitas alirannya menurun secara signifikan,” ungkapnya.

Menurutnya, perubahan pola dalam pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dan komunitas menjadi bagian integral dari solusi jangka panjang.

“Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, serta penguatan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan, merupakan prasyarat penting dalam menjaga fungsi infrastruktur drainase. Tanpa itu, peningkatan kapasitas teknis sekalipun tidak akan optimal,” tambahnya.

Fenomena banjir yang berulang di kawasan dengan curah hujan tinggi seperti Bogor dan Jakarta, lanjut Erbi, seharusnya menjadi momentum reflektif bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Diperlukan pergeseran paradigma dari sekadar pengendalian air menuju pengelolaan air yang terintegrasi, adaptif, dan partisipatif. Penataan ruang yang mengedepankan fungsi resapan air, pengelolaan sempadan sungai yang berkelanjutan, serta perilaku masyarakat yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, harus menjadi fondasi utama pembangunan kota ke depan,” tegasnya.

Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan kota terhadap risiko hidrometeorologis, sekaligus mendorong terciptanya sistem perkotaan yang lebih berkelanjutan dan berbasis bukti ilmiah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa rencana gerakan gentengisasi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah bukanlah program yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari upaya besar menata lingkungan agar lebih bersih, rapi, dan indah guna mendorong sektor pariwisata.

Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan pers jelang agenda pertemuan Presiden Prabowo dengan tokoh dan pimpinan organisasi Islam serta pimpinan pondok pesantren di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Menurut Prasetyo, Presiden berpandangan bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang harus terus didorong, dan kunci dari penguatan pariwisata terletak pada kebersihan serta keindahan lingkungan.

“Kalau kita lihat secara utuh, Bapak Presiden berpendapat bahwa salah satu yang harus kita dorong adalah sektor pariwisata. Salah satu kuncinya adalah masalah kebersihan dan keindahan,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, penggunaan atap berbahan seng menjadi salah satu perhatian Presiden, selain persoalan sampah dan penataan lingkungan secara menyeluruh. Dia menegaskan bahwa arahan Presiden dalam Rakornas tidak disampaikan secara terpisah-pisah, melainkan sebagai satu kesatuan gagasan.

“Intinya adalah mari kita bersama-sama, beliau sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, menggugah kita semua untuk menjadikan lingkungan kita jauh lebih bersih, jauh lebih rapi, jauh lebih indah, dengan harapan itu akan mendorong terciptanya zona-zona wisata dan iklim yang membuat wisatawan, terutama wisatawan mancanegara, mau berkunjung ke negara kita,” jelasnya.

Prasetyo menekankan bahwa gentengisasi hanyalah bagian kecil dari gagasan besar tersebut. Selain atap rumah, pembenahan juga menyasar papan reklame, baliho, hingga kabel-kabel yang semrawut di perkotaan.

“Kalau kita cermat, memang perlu banyak pembenahan tata kota kita supaya menjadi kota-kota yang indah lagi, banyak tamannya, penuh dengan bunga-bunga,” tambahnya.

Terkait pendanaan dan teknis pelaksanaan, Prasetyo menyebut saat ini masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian. Ia menegaskan bahwa gagasan ini bukan baru muncul dalam Rakornas, melainkan telah didiskusikan dalam berbagai pertemuan informal sebelumnya.

“Beberapa kementerian sudah diberi tugas, misalnya bagaimana kita bisa menemukan teknologi atau alat-alat untuk mencetak genteng manakala kita membutuhkan produksi dalam jumlah besar,” ujarnya.

Soal waktu pelaksanaan, pemerintah berharap program ini dapat segera berjalan. Namun, Prasetyo menegaskan skema pendanaan tidak hanya akan bertumpu pada APBN atau APBD.

“Kita juga berkeinginan karena ini bagian dari menggugah, supaya semua pihak terlibat, baik perorangan maupun pihak swasta. Jadi tidak sekadar menggantungkan dari APBN atau APBD,” tandasnya.

MALANG - Pembangunan sosial di Kota Malang tahun ini dihadapkan pada dinamika perkotaan yang semakin kompleks, ditandai dengan perubahan struktur ekonomi, meningkatnya sektor informal, serta tantangan ketahanan keluarga dan komunitas. Isu kemiskinan perkotaan, kerentanan sosial, ketimpangan akses kerja, dan perlindungan perempuan dan anak masih memerlukan perhatian serius dan kebijakan yang terintegrasi.

Ganesh Institute menempatkan 3 aspek sebagai bahan refleksi akhir tahun. Pertama, sosial kemasyarakatan. Pada tahun 2025, Kota Malang menunjukkan upaya berkelanjutan dalam pengendalian kemiskinan dan perlindungan sosial. Wisma Tumapel Malang: Hotel Bersejarah Warisan Belanda, Langganan Pejabat di Masanya

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan utama. Misalnya ketidaktepatan dan dinamika data warga miskin dan kelompok rentan; kerentanan sosial pada kelompok lansia, penyandang disabilitas, ODGJ, dan keluarga miskin perkotaan; menurunnya solidaritas sosial dan kepedulian kolektif masyarakat terhadap lingkungan dan sesama.

"Permasalahan sosial perkotaan di Kota Malang bersifat multidimensi dan membutuhkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha," kata pendiri Ganesh Institute, Anis Suhartini di Malang, Senin (22/12/2025).

Kedua, aspek perempuan. Menurut catatan Ganesh Institute, di Kota Malang masih menghadapi tantangan struktural, terutama pada aspek ekonomi dan perlindungan sosial.

Menurut Anis, permasalahan yang menonjol meliputi: kerentanan ekonomi perempuan kepala keluarga dan pekerja informal; masih ditemukannya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan lemahnya pencegahan berbasis keluarga dan komunitas.

"Pemerintah Kota Malang telah mengembangkan berbagai layanan perlindungan, seperti PUSPAGA dan P2TP2A. Namun, aspek pemberdayaan ekonomi perempuan yang berkelanjutan dan pencegahan dini masih perlu diperkuat dan diintegrasikan dengan kebijakan ketenagakerjaan dan ekonomi lokal," terangnya.

Ketiga, aspek ketenagakerjaan . Struktur ketenagakerjaan Kota Malang didominasi oleh sektor jasa dan sektor informal. Ganesh Institute mencatat, sektor ketenagakerjaan tahun 2025 meliputi: tingginya proporsi pekerja informal tanpa perlindungan jaminan sosial; terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal baru; kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.

"Program perlindungan pekerja rentan melalui subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah strategis. Namun masih memerlukan perluasan cakupan dan sinergi dengan peningkatan kapasitas tenaga kerja," jelasnya.

Anis yang saat ini sedang menyelesaikan program magister hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menyodorkan exit strategy terkait 3 aspek di atas untuk Kota Malang pada 2026. Pertama, isu strategis aspek sosial. Meliputi ketepatan sasaran dan integrasi data kesejahteraan sosial; penguatan ketahanan keluarga dan komunitas perkotaan; pemberdayaan ekonomi perempuan yang berorientasi pasar; perlindungan dan peningkatan kualitas pekerja informal; dan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah.

Menurut Anis, arah kebijakannya adalah penguatan sistem perlindungan sosial perkotaan yang terpadu dan berbasis komunitas. Di antaranya, pemutakhiran data kesejahteraan sosial berbasis kelurahan secara berkala dan partisipatif dan integrasi data sosial lintas perangkat daerah dalam satu sistem informasi daerah.

Kemudian, penguatan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah. "Program prioritas meliputi kampung tangguh sosial; padat karya sosial perkotaan, revitalisasi forum warga dan bank sampah," lanjutnya.

Kedua, arah kebijakan perempuan dan anak. Perlunya pemberdayaan ekonomi perempuan dan penguatan ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan sosial.

Menurut Anis, pemerintah kota Malang perlu melakukan transformasi program pelatihan perempuan menjadi ekosistem usaha berkelanjutan; penguatan layanan pencegahan kekerasan berbasis keluarga dan komunitas, dan peningkatan kapasitas perempuan kepala keluarga dan kelompok rentan.

"Program prioritas di antaranya: UMKM perempuan naik kelas; pendampingan perempuan kepala keluarga; penguatan PUSPAGA berbasis kelurahan; dan edukasi ketahanan keluarga dan remaja," ujarnya.

Ketiga, aspek ketenagakerjaan. Arah kebijakan fokus pada perlindungan pekerja informal dan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal. Kemnaker Dorong Pengantar Kerja Perkuat Inovasi dan Adaptif

Menurut Anis, kota Malang perlu melakukan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal dan rentan; pelatihan kerja berbasis kebutuhan pasar lokal; dan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi. "Program prioritas diantaranya: subsidi jaminan sosial pekerja rentan; inkubasi usaha mikro dan ekonomi kreatif; dan program 1 Kelurahan 1 Produk Unggulan," terangnya.

Ganesh Institute berharap, pembangunan sosial Kota Malang 2026 perlu diarahkan pada pendekatan yang inklusif, preventif, dan berkelanjutan, dengan menempatkan manusia, keluarga, dan komunitas sebagai pusat kebijakan. "Integrasi program, ketepatan sasaran, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Malang," tandasnya.

JAKARTA - Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Jakarta memberikan penghargaan Anugerah Karyanagara kepada Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan (IPKK) Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Raja Malem Tarigan. Penghargaan diberikan dalam Kongres IAP DKI Jakarta yang digelar di Universitas Tarumanagara, Jakarta, Selasa (16/12/2025) yang mengangkat tema “Jakarta 500: Planning the Global Future.”

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Raja Malem Tarigan dalam bidang perencanaan wilayah dan kota. Sekaligus dedikasinya dalam penguatan organisasi dan profesi perencana melalui IAP.

Sebagai Direktur di BPODT, Raja Malem Tarigan bertanggung jawab terhadap implementasi masterplan Toba Caldera Resort (Kawasan otorita BPODT), perumusan strategi investasi pariwisata, pengembangan kawasan, serta pengelolaan dan optimalisasi aset di kawasan otorita Danau Toba . Pendekatan yang diterapkan menekankan keterpaduan antara tata ruang, pengembangan properti, investasi, dan prinsip keberlanjutan. Kongres IAP Jakarta 2025, Mewujudkan Kota Global di Usia 500 Tahun

Menanggapi penghargaan tersebut, Raja Malem Tarigan menegaskan pentingnya peran perencanaan dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan. “Perencanaan bukan sekadar menyusun dokumen, tetapi memastikan setiap kebijakan, investasi, dan pemanfaatan aset publik benar-benar memberi nilai tambah jangka panjang bagi masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam pengembangan kota dan kawasan. Perencana harus mampu menjembatani kepentingan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. ”Tanpa kolaborasi, perencanaan tidak akan efektif menjawab tantangan urban yang semakin kompleks,” ujarnya.

Raja Malem Tarigan memiliki latar belakang sebagai alumni Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 2002. Ia memiliki keahlian di bidang perencanaan wilayah dan kota, pengembangan properti, optimalisasi aset, serta investasi kawasan.

Selain berkiprah di pemerintahan, ia juga aktif dalam organisasi profesi. Di lingkungan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), ia memiliki rekam jejak panjang, antara lain pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal IAP DKI Jakarta selama dua periode, yaitu periode Tahun 2016-2019 dan 2019-2022, dan saat ini merupakan Pengurus Nasional IAP.

Dalam bidang Realestat Raja Malem juga merupakan Wasekjen DPP REI Periode 2023 - 2027. Dalam lingkup internasional Raja Malem Tarigan aktif dalam jejaring profesional internasional EAROPH (Eastern Regional Organization for Planning and Housing).

Indonesia Promosikan Pariwisata Danau Toba di Dubai Business Forum 2025

Tema kongres “Jakarta 500: Planning the Global Future” dipilih sebagai refleksi atas momentum peringatan 500 tahun Jakarta pada 2027. Forum ini menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang yang adaptif dalam menghadapi transformasi ekonomi, urbanisasi, perubahan iklim, dan dinamika global.

Memasuki usia lima abad pada 2027, Jakarta menargetkan penguatan posisinya sebagai kota global dan masuk dalam Top 50 kota global dunia. Transformasi tersebut diarahkan pada penguatan peran Jakarta sebagai kota jasa, pusat ekonomi kreatif, dan peningkatan kualitas hidup perkotaan. Perencanaan wilayah dan kota dipandang sebagai fondasi utama untuk memastikan proses transformasi berjalan inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.